PinterPolitik.com

Saat ada partai yang ketua umumnya sulit untuk bisa lanjut memimpin selama dua periode, di sisi lain ada juga partai yang ketumnya bisa memimpin selama 2 dekade lebih. Tau lah ya partai mana yang ketumnya cuma satu sejak 1999. Hehehe.

Tapi, nggak tahu juga sih lebih ideal partai yang ketumnya berganti-ganti setiap periode atau partai yang ketumnya satu untuk selamanya. Hehehe.

Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, Airlangga Hartarto telah menyatakan bahwa dirinya siap untuk memimpin Golkar lagi di periode 2019-2024. Bahkan katanya sih dia juga didukung sama beberapa politisi senior di Golkar loh.

Katanya dia juga menunjukkan kinerja kepemimpinan yang memuaskan selama menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga banyak juga DPD yang memberikan dukungan kepadanya.

Wah. Manteb juga ya Airlangga Hartarto. Terlebih setelah citra Golkar yang dirusak Setya Novanto, tetapi dia masih bisa mempertahankan posisi partai pohon beringin tersebut.

Sayangnya, Partai Golkar tuh nggak kayak PDIP yang anggotanya selalu kompak untuk memilih Megawati. Upss. Jadi, sebagus-bagusnya pekerjaan yang dilakukan ketumnya, pasti selalu ada saja orang yang mengkritik dan ingin menggantinya. Hehehe.

Menurut politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai, saat Airlangga menjadi ketum, kinerja politik internal partai cenderung terbengkalai dan Golkar gagal karena hanya menadapat 85 kursi dibandingkan Pemilu sebelumnya. Padahal sih cuma beda 6 kursi aja loh itu. Itu sih masih belum gagal-gagal amat lah ya. Hehe.

Di internal Golkar sendiri juga ada kabar bahwa Bambang Soesatyo alias Bamsoet juga didukung oleh beberapa politisi senior untuk masuk ke bursa calon Ketua Umum Golkar.

Kalau menurut Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Christina Aryani, justru keberadaan Bambang Soesatyo semakin menunjukkan kalau internal Partai Golkar masih demokrasi. Waduh. Ini Mbak Christina lagi nyindir partainya Ibu Megawati ya? Upss.

Hmm. Mungkin agar bisa lanjut jadi ketum di Golkar, Airlangga Hartarto harus mulai deketin dan minta ajarin “Kiat-kiat agar sukses jadi ketum partai selama 4 periode” ke Megawati nih. Hehehe. (R50)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]etua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dengan penuh semangat berkata:

“Kader Golkar harus bisa mendengar, menyerap, sekaligus mengimplementasikan keinginan rakyat di daerah masing-masing.”

Yailah pak, dari dulu ke mana aja? Sibuk nontonin Setya Novanto atau sibuk nonton ‘Setia Band’? Ahaha.

Memangnya Partai Goklar kemarin-kemarin enggak mendengar, menyerap, dan mewujudkan keinginan rakyat ya? Hebat banget dong, partai politik yang sudah tua begini kok nggak mesti lakukan hal itu ya. Weleh-weleh, jadi gagal paham eyke.

Sudahlah gengs. Yang penting kan Airlangga Hartarto sudah sampaikan itu di Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar (FPG) untuk seluruh Indonesia.

Semoga arahan pak ketum itu tidak hanya terjadi di tahun politik saja, dan semoga seluruh elit Partai Golkar terus angguk-anggukkan kepala di depan rakyat, serta setelah terpilih nanti mereka masih setia dan ingat dengan janjinya.

Kalau semua partai politik seperti itu, yakin deh akan maju kotanya dan bahagia warganya. Eh, kok eyke mendadak ingat Gaberner dan Wagaberner DKI ya. Ahahaha.

Lanjut deh gengs, kalian harus tahu, nih pesan lengkap dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Theo L. Sambuaga. Katanya, kader Partai Golkar harus terjun ke tengah masyarakat, dekati rakyat, berikan solusi nyata dan bekerja keras memenangkan Partai Golkar.

Theo juga meyakini betul, jika semua kader dan pengurus di seluruh tanah air solid, Partai Golkar tentu akan meraih hasil optimal. Weleh-weleh.

Memang, kita harus yakin dong pak, anggaran Partai Golkar kan kencang banget, sekencang larinya Zohri, masa sampai enggak yakin. Eh, tapi awas loh jangan sampai itu anggaran kencang dapat dari kasus e-KTP kemarin lagi, bisa bahaya tuh pak. Kan listrik dah kena di Riau, hayo hati-hati hehehe. 

Nah, dari semua itu, ada yang nggak kalah penting nih gengs. Dalam pidatonya, Airlangga juga sempat menyampaikan agenda Partai Golkar untuk tahun-tahun ke depan.

Partai Golkar katanya harus menyamakan persepsi, bagaimana mereka harus mencari persamaan, bukan mencari perbedaan.

Persamaan itu penting dan akan ditujukan untuk mengusung Presiden Jokowi lanjut ke periode yang kedua. Gimana, siap lah ya? Yang penting jangan lupa deh jatah menteri lima minta ke Jokowi. Hehehe.

Percuma dong dukung doang tapi enggak dapet kursi, kasihan nanti habis di logistik aja, eggak dapat pemasukan apa-apa.

Eh, maksud eyke kasihan kader Golkar nanti aspirasinya enggak bisa tersampaikan sampai tuntas gitu. Hehehe. 

Nih gengs, coba deh renungkan apa yang diungkapkan David Lloyd George, kalian lebih condong ke mana?  “A politician is a person with whose politics you don’t agree; if you agree with him he’s a statesman.” (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]J[/dropcap]abatan diemban untuk suatu tanggungjawab yang besar. Bukan hanya sekedar bagi – bagi jabatan apalagi pemuas hasrat kekuasaan. Tapi disaat jabatan sudah dipegang, banyak godaan yang datang. Entah darimana datangnya.

Menteri sebagai pembantu Presiden memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kinerja yang searah dengan visi dan misi Presiden.

Tapi memang posisi strategis ini memiliki banyak godaan dan fokus yang tak main – main. Maka, Presiden jangan sampai dikecewakan oleh Menteri yang egois dan hanya memikirkan urusannya sendiri.

Apalagi Presiden Jokowi melabeli nama kabinetnya dengan Kabinet Kerja. Secara otomatis mengisyaratkan bahwa Menteri – Menterinya harus bekerja keras untuk bangsa.

Kalau ada yang tetap egois dan hanya urus dirinya sendiri gimana, ya ga usah pusing-pusing tinggal bisiki saja Pak Jokowi. Pak, Menteri A, B. C itu bla bla bla bla.

Ujung-ujungnya kan jadi reshufle tuh. Nah baru deh Presiden cari lagi Menteri yang bener – bener serius untuk bantu bekerja. Weleeeh weeleeeeeh

“Bertanggung jawab lebih berat daripada melepasnya, tapi tak bertanggung jawab lebih berat konsekuensinya daripada menanggung tanggung jawab.”

Kabar berhembus, sedikitnya ada dua Menteri yang terlalu sibuk dengan urusan politiknya sendiri dan urusan kementeriannya menjadi terbengkalai.

Ini Jawaban Presiden Jokowi Soal Surat Khofifah dan Pencalonan Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum Golkar https://t.co/2azhLD371J pic.twitter.com/2Io4RdNs2Y

— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) November 29, 2017

Padahal sih yang menunjang urusan politiknya itu akibat jabatannya jadi Menteri, eh malah kaya kacang lupa kulitnya, weeleeeeh weleeeeh

Ada yang ngelupain posisinya sebagai Menteri untuk maju jadi Gubernur Jawa Timur, ada juga yang pura-pura lupa posisinya sebagai Menteri untuk urusan maju jadi Ketua Umum Partai. Weleeeh weleeeeh

Jadi, tugas Menteri itu buat jadi Gubernur atau Ketua Partai? Masa iya sih? Hufffffttt

Ambisinya sih besar dan menggebu-gebu gitu ya. Hmmm tapi kalau lupa tanggungjawabnya sebagai Menteri hanya ada satu kata. Ganti!

Lagian kalau terpilih dan ada lagi jabatan lain yang lebih menggiurkan pasti akan lompat lagi. Hati hati kaya kutu lompat weleeeh weeleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]D[/dropcap]ampak dari penetapan Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka dalam kasus KTP elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengguncang dua lembaga yaitu DPR dan Partai Golkar. Usai penetapan itu, kabarnya DPP Partai Golkar langsung mengeluarkan arahan ke seluruh pengurus DPD hingga ke akar rumput.

“Kami langsung memberikan arahan kepada seluruh DPD agar meneruskan kepada konstituen. Intinya, jangan sampai bergolak di akar rumput,” kata seorang sumber dari Partai Golkar, di Jakarta, Senin (17/7). Menurutnya, penetapan KPK terhadap ketua partainya tersebut sangat berdampak di daerah.

“Pasti berpengaruh. Karena itu, tak perlu menunggu menunggu, kami langsung minta para kader untuk terjun langsung ke masyarakat. Istilahnya, konstituen sudah langsung teriak-teriak, mereka ingin datang ke Jakarta, demo ke KPK. Kami di pusat bilang, tak perlulah. Tenangkan mereka,” katanya.

Ia juga mengungkapkan kalau sejumlah pengurus DPD Golkar juga langsung merespons. “Mereka telah menenangkan kader Golkar lewat telepon. Pengurus di daerah akan berkonsolidasi guna memberi masukan kepada pengurus DPP Golkar ihwal ditetapkannya Ketua Umum Golkar, Setya Novanto. Kami menunggu proses hukum. Kami yakin Golkar bisa keluar dari tekanan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan dirinya sepakat tidak menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk mengantikan Setnov. “Sepakat tidak ada satupun munaslub. Kita berharap tetap memberikan wewenang penuh untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan adanya keputusan-keputusan munas yang lalu,” kata Aburizal, seusai melakukan pertemuan tertutup bersama Setnov dan pengurus DPP Golkar di kediamannya, di Jakarta, Selasa (18/7) malam.

Golkar Upayakan Pengajuan Praperadilan https://t.co/xbDbcuA0np pic.twitter.com/yh5KaIHYVv

— Media Indonesia (@mediaindonesia) July 19, 2017

Ia yakin, jajaran Partai Golkar sampai yang paling bawah akan setuju dengan keputusan pada rapat pleno Golkar. Salah satu dari tujuh putusan pada rapat pleno adalah tidak menggelar munaslub. Ia juga berharap jajaran Golkar tetap solid hingga di daerah, tidak terpecah belah dengan pendapat sendiri.

“Saya yakin dengan langkah ini, Partai Golkar yang tengah mendapat suatu musibah tetap solid, (sehingga) dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan hasil lebih baik pada pemilu legislatif yang akan datang dan pilkada-pilkada yang lain,” terangnya. Begitupun mengenai penetapan Setnov sebagai tersangka, tidak akan mempengaruhi kinerja partai. Sebab, jika berhalangan menjalankan tugas sebagai ketua umum, bisa diserahkan kepada Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Hal yang sama juga dikatakan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Golkar Yorrys Raweyai, menurutnya dampak pada elektabilitas partai bukan hanya karena kasus Setnov. Karena ada juga kader lain yang juga tersandung masalah, namun semua itu merupakan konsekuensi dan dibahas di internal partai.

“Itu konsekuensi, itu sudah kami pikirkan, dan itulah yang kami selalu bicarakan rapat ke dalam. Bahwa ada implikasi politik terhadap elektabilitas, ya bukan hanya dia (Setnov), tapi kan banyak sekali kader-kader Golkar yang kena masalah sekarang ini. Itu pasti,” katanya juga seusai mengikuti pertemuan di rumah Aburizal Bakrie. Namun ia juga menepis kalau Golkar mempertahankan Setnov.

Yorrys menegaskan, Golkar tidak tinggal diam jika Setnov harus ditahan karena kasusnya. Namun selama masih berstatus tersangka, Golkar meminta semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah. “Kan kita menganut asas praduga tak bersalah. Ini kan proses hukum masih panjang,” lanjutnya, sambil menambahkan kalau DPP Golkar juga belum membahas kemungkinan akan adanya penahanan Setnov.

(Suara Pembaruan)

PinterPolitik.com

“Abdi urang Cicadas asli (saya orang Cicadas asli). Bapak saya M Yusuf Arifin sudah 20 tahun jadi RW di Sukamulya.”

[dropcap size=big]P[/dropcap]olitisi Partai Golkar, Nurul Arifin, sudah mantap untuk maju menjadi calon walikota pada Pilkada Kota Bandung 2018 mendatang. Artis era 80-an ini bahkan sudah mengantongi restu dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (Setnov), untuk menjadi walikota Bandung periode 2018-2023 mendatang.

Setnov menilai, Nurul mempunyai kapasitas mumpuni dalam mengelola Kota Bandung. Untuk itu, dirinya yakin kadernya akan mampu bersaing dengan kandidat lainnya, seperti presenter M Farhan yang mendaftar melalui PDI Perjuangan. “Iya, kita dukung (Nurul-red). Sudah ada penugasan,” kata Setnov.

Seorang sumber di parlemen juga membenarkan ucapan Setnov, menurutnya latar belakang Nurul yang artis tidak sulit untuk dikenali warga Bandung. Apalagi ia juga punya kemampuan di bidang akademis. “Sebagai kader aktif di Golkar, jiwa kepemimpinannya sudah terasah ketika di DPR. Ini diperlukan untuk kepemimpinan Bandung ke depan. Artis sebagai pintu masuk, setelah di dalam kemampuan akademik membuatnya berkompeten,” jelasnya.

Dengan perpaduan ini, ia berharap, warga Bandung dapat melihat visi Nurul. “Meskipun masih digodog, tidak alasan bagi kami untuk tidak menugaskan Nurul untuk maju di Bandung,” sambungnya lagi. Ia yakin, warga Bandung membutuhkan sosok yang cerdas dalam mengimplementasikan pembangunan di kota itu. Ia juga mengatakan kalau DPP juga sudah menugaskan Nurul untuk ‘belajar’ ke Ridwan Kamil bagaimana mengelola kota dengan cara-cara yang sudah dilakukan sebelumnya.

Safari di Jalan Asia Afrika, Nurul Arifin Tarik Perhatian Warga Bandung https://t.co/DGZqGfr0b8 @na_nurularifin @NurulforBdg1

— #KepoGolkar (@golkarpedia) July 5, 2017

“Saya ingin meneruskan apa yang dikerjakan Pak RK (Ridwan Kamil), kemudian kalau juga ada yang harus dilengkapi akan melengkapi itu semua,” jelas Nurul saat menghadiri open house Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (25/6) lalu. Untuk maju dalam pertarungan Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Bandung, ia mengaku telah diutus untuk melakukan sosialisasi ke tokoh dan masyarakat Kota Bandung. “Saya dapat tugas dari ketua umum dan Pak Sekjen untuk sosialisasi di Kota Bandung.”

Nurul melihat, tantangan untuk menjadi cawalkot lebih bisa diterima dibandingkan bila beradu kuat di Pilkada Jawa Barat 2018. Mantan aktris yang pernah berpemeran sebagai Kirana dalam film “Naga Bonar” itu mengakui bahwa tantangan dalam Pilkada Jawa Barat terlalu besar dan sulit untuk dilewatinya. Selain itu, kemungkinan besar Nurul hanya bisa menempati posisi sebagai bakal calon wakil gubernur.

“Lebih obyektif untuk saya di Bandung. Tantangannya saya bisa terima,” tegas Nurul, Sabtu (1/7). Selain itu, ia juga ingin membuktikan bahwa dirinya bisa sukses seperti Walikota Surabaya Tri Rismaharani maupun Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dalam memimpin daerah.

Jika terpilih, lulusan SMA Negeri 16  Bandung berjanji akan memperbaiki Cicadas yang dikenal padat permukiman kumuh dan preman, melengkapi pembangunan yang sudah dijalankan oleh Ridwan Kamil, dan membangun daerah pinggiran Kota Bandung yang dianggapnya kurang tersentuh di masa kepemimpinan Ridwan Kamil. Melalui misinya ini, mampukah Nurul Arifin mempertahankan prestasi Kota Bandung? Berikan pendapatmu.

(Suara Pembaruan)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]W[/dropcap]alau tidak banyak sorotan, namun sebenarnya peta politik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Bekasi yang akan berlangsung 2018, diperkirakan akan ramai. Beberapa partai politik (parpol), seperti Golkar, PKS, dan PDI Perjuangan, bahkan sudah menetapkan calonnya masing-masing.

Walau pada periode sebelumnya, Golkar dan PKS bergandengan mesra melalui Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu. Namun kemenangan koalisi partainya dengan Gerindra di Pilkada DKI Jakarta, membuat strategi koalisi di Kota Bekasi pun ikut berubah. Menurut seorang sumber, perubahan angin politik ini merupakan peringatan bagi kader Golkar, Rahmat Effendi, sebagai petahana di Pilkada Kota Bekasi mendatang.

“Tentunya, kami sangat mempertimbangkan hal itu. Potensi pecah kongsi cukup besar,” katanya. Dengan perubahan sikap PKS yang memilih pecah kongsi dan mengusung sendiri Ahmad Syaikhu sebagai calon walikota (cawalkot), Rahmat tidak boleh terlalu yakin dengan kekuatannya sebagai petahana.

“Peringatannya adalah tidak boleh terlalu percaya diri menghadapi pemilihan. Jangan karena petahana lalu merasa dengan mudah dapat memenangkan pertarungan ini. Jangan menganggap remeh lawan. Kami akan bekerja keras. Sebab, dia kader utama kami,” kata sumber yang merupakan salah satu elite Partai Golkar ini, di Jakarta, Minggu (14/5).

Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jabar ternyata juga telah mengusulkan nama Syaikhu untuk diusung sebagai calon gubernur Jawa Barat (Jabar), di samping Netty Heryawan. “Nanti DPP akan membawa ke rapat DPTP untuk dikaji dan ditimbang plus minus dari masing-masing calon. Setelah itu diambil keputusan salah satunya,” kata Presiden PKS Sohibul Iman, Senin (15/5).

Apabila Syaikhu gagal maju sebagai cagub maupun cawagub Jabar nantinya, kemungkinan besar Rahmat masih dapat memenangkan pertarungan, walaupun figur Syaikhu sendiri tak bisa dipandang enteng dari segi popularitas maupun elektabilitasnya. Sehingga Ketua DPP Setya Novanto sendiri telah memastikan kalau Rahmat pasti akan maju sebagai calon di Kota Bekasi.

https://t.co/wMOjT47hU6 pic.twitter.com/rmKPxUh4hz

— GOLKAR Kota Bekasi (@BekasiGolkar) May 5, 2017

Jadi PDI-Perjuangan yang saat ini dipastikan akan menjadi lawan tangguh Golkar, apalagi posisinya di legislatif cukup dominan. Partai dengan jumlah kursi 12 ini tak memerlukan partai lain untuk mengajukan calon. Walau masih taraf perkiraan, namun kabar yang santer terdengar partai ini memilih mantan walikota Bekasi terdahulu, Mochtar Mohamad yang akan maju sebagai penantang.

“Ini akan menjadi pertarungan berat bagi kami. Jika salah menentukan tim pemenangan atau memilih wakil, maka jangan berharap menang. Mochtar, kan dari Banteng (PDI Perjuangan),” kata sumber dari Golkar tersebut. Pasalnya, nama mantan walikota ini dianggap masih kuat. Bahkan, sebulan terakhir, spanduk pencalonannya sudah membasahi Kota Bekasi. Meski, jika jadi benar akan maju, cap sebagai mantan pesakitan kasus korupsi diperkirakan akan menjadi hambatan terbesar.

Meskipun, Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi menyatakan kalau tahapan awal pilkada Kota Bekasi akan dimulai September 2017, dengan merekrut penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan pemilihan sendiri bakal digelar serentak bersamaan Pilgub Jawa Barat pada Juli 2018.

“September sampai Desember kita baru mulai rekruitmen penyelenggara pemilu, mulai dari Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) sampai Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kota Bekasi sendiri total ada 3030 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terbagi dalam 12 Kecamatan,” ucap Ucu belum lama ini.

(SP/Berbagai sumber/R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]M[/dropcap]inggu lalu, Kahar Muzakir ‎dicopot dari jabatan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.‎ Namun penggantinya hingga sekarang belum ditetapkan. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Idrus Marham, proses rotasi anggotanya di DPR masih berjalan.

Menurutnya pergantian posisi di internal Fraksi Golkar sebagai penyegaran untuk meningkatkan kinerja. “Kalau dicopot kan ada kesalahan, tapi untuk pacu kinerja‎,” ujar Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4). Ia mengatakan, alasan penggantian ini agar yang bersangkutan bisa fokus sebagai Ketua Koordinator Bidang Kepartaian.

Apalagi, kata dia, ada sejumlah agenda politik besar ke depan, yaitu pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Meski begitu, penggantian Kahar ini dianggap sangat mengagetkan, karena selama ini ia dinilai tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Apalagi, Kahar dikenal sebagai sosok yang cukup dekat dengan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto.

Kahar Muzakir Dicopot, Siapa Pengganti Ketua Fraksi Golkar?https://t.co/R45FDLT98b

— RILIS.ID (@RILISonline) April 18, 2017

Berdasarkan informasi dari seorang sumber, pencopotan Kahar ini disinyalir karena isu adanya manuver yang tengah ia lakukan di internal Golkar belakangan ini. Manuver tersebut, lanjut si sumber, terkait dengan posisi Novanto yang tersandung kasus mega korupsi KTP elektronik. Apalagi, saat ini sang ketua umum inipun telah dicekal KPK, agar tidak bepergian ke luar negeri.

Konon, Kahar pernah melontarkan wacana adanya seorang Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan Novanto. Dengan begitu, ketua DPR tersebut tidak perlu lagi mengurusi partai. “Idenya memang bagus, yaitu untuk menyelamatkan Golkar supaya tidak tergerus karena kasus e-KTP. Tetapi idenya terlalu cepat disampaikan dan Kahar paling depan untuk mendorong adanya Plt,” kata seorang sumber di Jakarta, Kamis (27/4).

Mendengar ide tersebut, Novanto kabarnya kaget. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata ide itu datangnya bukan hanya dari Kahar saja. Ia mengatakan, ada kelompok di internal partai berlambang beringin ini yang mendorongnya. “Kahar dipengaruhi sesama rekannya dari kelompok alumni di Golkar,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, penggantian Kahar sebetulnya juga untuk menghindarkan dirinya dari gangguan kelompok-kelompok di Golkar. “Ada yang ingin memainkan isu Munaslub melalui isu Plt. Mereka percaya, jika benar-benar terjadi Munaslub, Novanto akan menyerahkan estafet kepemimpinan ke Kahar. Namun dengan digantinya Kahar, skenario itu gagal, sehingga mereka mulai meminta Wapres Jusuf Kalla untuk turun tangan,” pungkasnya.

Beberapa tahun belakangan ini, partai politik tertua di Indonesia ini memang selalu mengalami kisruh internal. Apakah ini bukti bahwa Golkar gagal melakukan regenerasi dengan baik? Adanya kubu-kubu yang sejak lama telah ada di partai kuning ini, juga membuat partai Orde Baru tersebut kerap ricuh disetiap pergantian kepemimpinan. Berikan pendapatmu. (Suara Pembaruan)

pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Pada rapat tersebut, Ketua Umum Partai Berkarya Neneng A. Tutty mengatakan pihaknya sangat siap jika akan dilakukan verifikasi faktual karena Partai Berkarya beserta keanggotaannya telah memenuhi syarat. “Kami sudah siap bila ada verifikasi faktual, karena kami telah memiliki cabang di 32 provinsi dan 504 kabupaten/kota dan sudah sampai ke kecamatan,” katanya.

Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Partai Berkarya yang dibentuk Tommy Soeharto, melalui SK Menkumham Nomor : M.HH-20.AH.11.01 2016 dimana Tommy Soeharto duduk sebagai Majelis Tinggi. Partai ini secara resmi berdiri pada 15 Juli 2016, tanggal yang sama dengan kelahiran Tommy Soeharto yang lahir tahun 1962.

Walau sudah masuk dalam struktur Partai Berkarya, namun Tommy kabarnya belum mundur dari jabatan anggota Dewan Pembina Partai Golkar. Menurut Neneng, meski Tommy belum secara resmi mengundurkan diri dari Dewan Pembina Partai Golkar, sebenarnya putra mantan Presiden Soeharto ini otomatis sudah bukan kader Golkar.

Ia juga menegaskan kalau partainya tidak bermaksud meniru, walau tidak menampik adanya kesamaan atribut Partai Berkarya dengan Partai Golkar, baik dari warna, sampai lambang pohon beringin. Yang jelas semua itu sudah diatur dalam AD/ART kami. Mulai dari lambang, warna dan lain-lain, itu sudah di jelaskan dalam AD/ART. Kalaupun ada kesamaan, ya mungkin kebetulan saja,” kata Neneng.

Partai Golkar sendiri mengaku tidak khawatir dengan hadirnya Partai Berkarya. Bahkan, Golkar mengklaim parpol baru hanya ramai menjelang pemilu, lantas hilang setelah gugur dalam pendaftaran. “Dalam negara kita mendirikan parpol tidak dilarang, tapi mendirikan partai mirip dengan partai lain tentu ada aturannya. Yang jelas Golkar hanya ada satu,” kata mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung, Mei tahun lalu.

Menurut mantan Ketua DPR ini, berdirinya Partai Berkarya hanya sekedar sensasi semata. “Ini lebih banyak hanya cari perhatian. Bikin partai tidak mudah, buat partai saat ini butuh SDM besar untuk bisa eksis dan dipilih rakyat,” lanjutnya.

Benarkah tindakan Tommy ini hanya untuk cari sensasi? Apa ini membuktikan kalau putra bungsu Soeharto ini benar-benar ingin masuk ke panggung politik seperti bapaknya? Semoga kemunculan partai ini bisa menyemarakkan perpolitikan Indonesia dan masyarakat bisa semakin pintar dalam berdemokrasi secara damai, aman, dan tertib, demi Indonesia yang lebih baik. (Berbagai sumber/R24)

Desember 2016 lalu, jabatan Ade Komarudin (Akom) sebagai Ketua DPR RI di copot dan digantikan oleh Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto  yang merupakan rivalnya di Musyawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar, Mei 2016. Selepas dari DPR, Akom kemudian ditempatkan di Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).

pinterpolitik.com

JAKARTA – Baru-baru ini beredar kabar kalau Akom pun akan dilengserkan pula organisasi sayap Partai Golkar tersebut. Bila itu terjadi, maka kemungkinan besar karier politiknya akan benar-benar kandas. Desas desus mengatakan, saat ini SOKSI tengah melakukan upaya penyatuan kembali  semenjak SOKSI terpecah menjadi tiga kubu, menjelang Munaslub Partai Golkar lalu.

“Elit-elit senior Partai Golkar, terutama yang berada di SOKSI sedang menyatukan kembali para kader. Tapi Akom menolak bergabung. Bila dia tetap menolak, maka tidak ada pilihan lain selain membuang dia,” ujar sumber Suara Pembaruan, Rabu (8/2).

Sumber tersebut mengatakan kalau dalam waktu dekat akan diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) bersama yang menghadirkan ketiga kubu SOKSI. Kubu Akom pun diharapkan bergabung, bila tetap berkeras tidak datang, maka Partai Golkar akan menganggap SOKSI pimpinan tidak ada.

“Pendiri SOKSI, Suhardiman, sudah tidak ada. Dulu, Akom bisa menjadi ketua SOKSI karena memintanya dari Suhardiman. Karena sekarang Suhardiman tidak ada, maka pengendali penuh SOKSI adalah Partai Golkar. Jadi kalau Akom tidak mau bergabung dalam Munas bersama, maka yang diakui Golkar adalah SOKSI hasil Munas bersama itu,” ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, rencana Munas bersama ini telah mendapatkan restu dari Pimpinan Partai Golkar saat ini. Para elit dan politisi senior Golkar pun telah memberikan dukungan pada langkah Novanto yang ingin menyatukan kembali SOKSI yang terpecah. “Jika Akom melawan, maka karier politiknya di SOKSI akan selesai,” tandasnya. (Suara Pembaruan/R24)