PinterPolitik.com

Ketua MPR Bambang Soesatyo tak menginginkan Indonesia menjadi negara gagal dan bangkrut. Oleh karena itu, menurutnya, sejumlah kebijakan perlu dilakukan, salah satunya adalah kebijakan hilirisasi komoditas tambang.

“Indonesia adalah negara besar yang harus terus melangkah ke depan dan meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan. Kita tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan, sebagaimana yang dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF,” Bambang Soesatyo, Ketua MPR (16/8/2023).

Di sisi lain, dia juga mengatakan akan pentingnya pemerataan pembangunan di setiap daerah. Mengingat, Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di setiap daerahnya.

Negara gagal dan bangkrut merupakan dua kondisi ekstrem yang menggambarkan kelemahan dan keruntuhan suatu negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan ekonominya.

Negara gagal merujuk pada situasi di mana otoritas pemerintah kehilangan kendali efektif atas wilayahnya, sedangkan negara bangkrut menggambarkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban finansialnya.

Negara bangkrut membawa dampak ekonomi yang serius. Nilai mata uang yang merosot dan ketidakpastian investasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat juga bisa mengalami penurunan taraf hidup karena hilangnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Secara keseluruhan, negara gagal dan bangkrut adalah dua kondisi yang memiliki akar penyebab dan dampak yang kompleks.

Mencegah dan mengatasi kondisi ini memerlukan upaya kolaboratif dari komunitas internasional, lembaga multilateral, dan pemimpin negara yang berkomitmen untuk membangun ketahanan ekonomi dan kelembagaan yang kuat. (S83)

PinterPolitik.com

“I just can’t crack your code. One day, you screamin’ you love me loud. The next day, you’re so cold. One day, you’re here. One day, you’re there” – Justin Timberlake, penyanyi asal Amerika Serikat

Bak peribahasa yang mengatakan “tak ada rotan, akar pun jadi,” Partai Gerindra kini tampaknya menyasar posisi-posisi lain di pemerintahan. Setelah mengalah dalam upaya mendapatkan posisi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), partai berlambang kepala burung Garuda ini kini dikabarkan mulai menyasar beberapa posisi menteri dalam kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa posisi menteri yang dikabarkan akan diincar oleh Gerindra adalah menteri pertahanan (menhan), menteri koordinator bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia (menko polhukam), hingga menteri pertanian (mentan). Keinginan partai ini untuk mengincar posisi menhan dikabarkan datang dari petinggi-petingginya.

Posisi menhan misalnya, disebut-sebut tengah dipertimbangkan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dengan pengangkatan Prabowo sebagai menhan, calon presiden dalam Pilpres 2019 itu akan mendapatkan gelar jenderal kehormatan.

Meski begitu, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa rumor yang menyatakan bahwa partainya ingin mengincar posisi menhan tidak sepenuhnya benar. Justru, posisi mentan lah – menurut Dasco – yang lebih diincar oleh partainya, mengingat Gerindra memiliki konsep tertentu terkait sektor pangan.

Kalo menteri pertanian dah fix ya dr gerindra.

— reynold (@reynold_bun) October 4, 2019

Gerindra sendiri sejak beberapa bulan lalu telah mengajukan proposal konsep yang berkaitan dengan sektor pangan dan energi. Konsep ketahanan pangan dan energi tersebut yang juga disertai dengan beberapa posisi tawaran menteri itu kini mencuat kembali setelah Gerindra gagal memperoleh jabatan ketua MPR.

Pernyataan-pernyataan berbagai petinggi Gerindra itu pun menuai pertanyaan. Mengapa partai itu mengincar posisi mentan dan komisi-komisi DPR yang berkaitan dengan kebijakan kerakyatan? Apa sebenarnya signifikansi posisi mentan?

Modal untuk 2024?

Keinginan Gerindra untuk memegang posisi-posisi yang berhubungan dengan kerakyatan – baik dalam pemerintah maupun DPR – bisa jadi merupakan perwujudan atas persiapannya dalam menyongsong pemilihan umum (Pemilu) 2024.  Pasalnya, jabatan-jabatan tersebut dapat menjadi modal politik bagi partai tersebut.

Kimberly L. Casey dari University of Missouri, St. Louis, dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital menjelaskan bahwa modal politik merupakan kombinasi atas berbagai modal guna dimanfaatkan dalam tindakan dan tujuan politik. Dalam pengumpulannya, modal politik dapat bersumber dari berbagai jenis sumber.

Casey menyebutkan bahwa setidaknya terdapat empat pasar di mana pertukaran modal politik ini terjadi, yakni pemilu, kebijakan, dan institusi, serta opini publik. Melalui pasar-pasar ini, modal-modal politik dipertukarkan agar mendapat keuntungan politik tertentu.

Tentunya, aktor politik juga membutuhkan akumulasi atas modal-modal politiknya. Dalam tulisannya, Casey menyebutkan beberapa modal yang bisa diakumulasi menjadi modal politik, yakni modal institusional, modal sumber daya manusia (human capital), modal sosial, modal ekonomi, modal kebudayaan, modal simbolis, dan modal moral.

Dari berbagai jenis modal tersebut, Gerindra bisa jadi tengah berupaya untuk mengumpulkan modal institusional dan modal sumber daya manusia (SDM). Modal-modal tersebut nantinya dapat berujung pada pencalonan (candidacy) dalam pemilu.

Modal institusional sendiri dapat didefinisikan sebagai sumber-sumber yang diperoleh dari institusi-institusi pemerintahan terhadap pencalonan dalam pemilu. Dalam hal ini, gagasan-gagasan ketahanan pangan bisa jadi menjadi modal institusional bagi kandidat-kandidat Gerindra dalam Pemilu 2024.

Dalam hal modal SDM, Gerindra bisa jadi berupaya untuk membangun pengalaman (experience) bagi siapa saja yang memegang jabatan pemerintahan. Pengalaman yang terbentuk tersebut dapat menjadi modal politik melalui persepsi masyarakat atas kebijakan-kebijakannya.

Modal-modal ini bisa saja digunakan Gerindra untuk disalurkan dalam pemilihan selanjutnya. Dasco sendiri mengakui bahwa komisi dan jabatan menteri tertentu dapat berkaitan dengan keuntungan elektoral dalam Pemilu 2024.

Modal politik merupakan kombinasi atas berbagai modal guna dimanfaatkan dalam tindakan dan tujuan politik.
Share on X

Di Balik Kementan

Meski begitu, seperti apa yang dijelaskan oleh Casey, modal ekonomi bisa saja menjadi modal politik lainnya. Sumber-sumber ekonomi dinilai dapat dikonversikan menjadi modal politik.

Pengkonversian ini setidaknya dapat dilakuakan melalui beberapa cara, seperti donasi, pendanaan kampanye politik, hingga apropriasi (appropriation) oleh pemegang jabatan. Apropriasi oleh pemegang jabatan inilah yang bisa saja menjadi sumber modal bagi partai politik.

Kementerian Pertanian (Kementan) yang dikabarkan diincar oleh Gerindra misalnya, memiliki tugas dan fungsi yang disebut-sebut berkaitan dengan kegiatan perdagangan di bidang pangan. Kementerian ini berwenang untuk mengeluarkan rekomendasi impor atas produk-produk pangan oleh sektor swasta.

Dalam Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, dijelaskan bahwa koordinasi dan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan menjadi salah satu tugas dan fungsi kementerian ini.

Namun, dengan wewenang dan tugas tersebut, kementerian ini kerap berkaitan dengan berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya, disebut-sebut pernah memanfaatkan kadernya – Mentan Suswono – untuk menggalang dana guna menyongsong Pemilu 2014.

Asumsi ini setidaknya pernah diungkapkan oleh Direktur PT Cipta Inti Parmindo dan PT Cipta Terang Abadi – Yudi Setiawan – yang kala itu menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Ahmad Fathanah – terlibat dalam kasus impor daging yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Dalam kesaksiannya, Yudi menjelaskan bahwa PKS ingin memperoleh dana sebesar Rp 2 triliun dari tiga kementerian yang dijabat oleh kader-kadernya – Kementan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika – untuk kepentingan Pemilu 2014. Upaya pemenuhan target tersebut dilakukan melalui proyek-proyek kementerian tersebut.

Meski begitu, kemungkinan bahwa Gerindra akan memanfaatkan sumber ekonomi sebagai modal politiknya tentu belum dapat dipastikan akan terjadi. Yang jelas, posisi-posisi menteri dan ketua komisi DPR yang berkaitan dengan kebijakan kerakyatan bisa saja menjadi modal politik bagi partai berlambang kepala burung Garuda tersebut.

Namun, pertanyaan lain pun timbul. Mengapa gagasan atas posisi-posisi menteri ini kembali mencuat setelah Gerindra gagal mendapatkan kursi ketua DPR? Padahal, proposal konsep ketahanan pangan dan energi itu telah lama diungkapkan oleh Gerindra sejak bulan Juli lalu.

Permainan Bayesian

Mencuatnya kembali gagasan bahwa Gerindra akan mendapatkan porsi jabatan menteri dalam kabinet Jokowi 2.0 bisa jadi merupakan bagian dari permainan politik. Pasalnya, ide ini kembali mencuat setelah komunikasi antara Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berujung pada gagalnya upaya partai tersebut dalam mengambil posisi ketua MPR.

View this post on Instagram

Prabowo dikabarkan kecewa setelah Gerindra tidak mendapatkan kursi sebagai Ketua MPR. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 7, 2019 at 11:40pm PDT

Permainan politik yang dimainkan oleh Gerindra ini bisa jadi merupakan permainan sinyal (signaling games). Permainan sinyal ini biasanya terjadi dalam kondisi permainan ala Bayesian – di mana informasi yang tidak lengkap menyertai kedua pemain.

Permainan Bayesian ini lebih berfokus pada teori permainan (game theory) yang dilakukan pada tingkatan retorika. Asu Ozdaglar dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dalam salah satu kuliahnya menjelaskan bahwa ketidaklengkapan informasi ini terjadi karena pemain-pemain retorika tidak mengetahui sifat pemain lawan, seperti preferensi-preferensinya.

Joel Sobel dari University of California, San Diego, dalam tulisannya yang berjudul Signaling Games menjelaskan bahwa permainan sinyal ini dilakukan dalam kondisi strategis tertentu dengan menggunakan tindakan-tindakan pemain lainnya guna mendapatkan informasi yang tersembunyi. Di tengah-tengah ketidaktahuan ini, pemain biasanya akan mengirimkan penawaran tertentu dan lawan bisa saja menerima atau menolak penawaran tersebut.

Permainan sinyal seperti ini tengah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam menghadapi Tiongkok yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping dalam Perang Dagang yang tengah terjadi. Jake MccGwire dalam tulisannya yang berjudul A Game Theory Analysis of Donald Trump’s Proposed Tariff on Chinese Exports menjelaskan bahwa pemerintah AS tidak mengetahui secara komplit atas sifat Tiongkok dalam kebijakan dagangnya.

Akibatnya, pemerintah AS harus berhadapan dengan dua sifat Tiongkok yang berbeda, yakni Tiongkok yang agresif dan Tiongkok yang taktis. Kedua sifat ini tentunya membutuhkan dua respons yang berbeda.

Lantas, bagaimana dengan permainan Bayesian yang dihadapi oleh Gerindra?

Gerindra bisa jadi tengah berhadapan dengan aktor politik lain yang tidak sepenuhnya dikenalnya. Megawati misalnya, menjadi sosok yang dekat dengan Prabowo beberapa bulan lalu – disertai dengan politik “kumpul kebo” (kumbo) – tetapi kini berujung pada kekecewaan Gerindra setelah terjadi komunikasi antara keduanya terkait ketua MPR.

Bisa jadi, kekecewaan Prabowo merupakan bentuk tidak lengkapnya informasi yang dimilikinya atas lawan politiknya. Melalui pengungkapan kembali atas keinginan posisi-posisi menteri, Gerindra bisa saja tengah berupaya untuk meraba-raba kembali atas sifat lawan politiknya.

Meski begitu, adanya permainan Bayesian yang dimainkan oleh Gerindra ini belum dapat dipastikan tengah terjadi. Yang jelas, beberapa pihak menilai bahwa Prabowo merasa kesal atas kegagalan partainya menduduki kursi ketua MPR.

Mungkin, apa yang dirasakan oleh Prabowo tergambarkan dalam lirik penyanyi Justin Timberlake di awal tulisan. Kode atas sifat lawan negosiasinya belum dapat sepenuhnya dipecahkan. Menarik untuk dinanti kelanjutannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Pupus sudah harapan Gerindra punya kader di posisi Ketua MPR. Setelah sempat mau berjuang sendiri meloloskan Ahmad Muzani ke posisi puncak tersebut, mereka harus rela kalah saing dari Golkar yang berhasil menempatkan Bambang Soesatyo (Bamsoet). Puk puk.

Nah, kegagalan Muzani dan Gerindra dalam merebut pucuk MPR ini sebenarnya bisa jadi terkait dengan PDIP. Pasalnya, sebagai partai dengan jumlah kursi terbanyak, mereka sudah menyatakan suara bulat untuk mendukung Bamsoet.

Masalahnya, PDIP dan Gerindra ini sejak jauh-jauh hari sempat dibicarakan akan melakukan rekonsiliasi. Nah, salah satu syarat yang dibicarakan ini salah satunya adalah kursi pimpinan di MPR. Secara spesifik, Gerindra bahkan pernah meminta kursi Ketua MPR sebagai syarat rekonsiliasi.

Sayangnya, di tengah harapan rekonsiliasi tersebut, di detik-detik terakhir, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri justru memohon pengertian Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Akhirnya, Prabowo meminta Muzani untuk tidak meneruskan pencalonannya.

Wah, kalau sudah seperti ini gimana ya nasib rekonsiliasi alias kumpul kebo politik antara kedua kubu ini? Apakah perdamaian antara kedua rival sengit Pilpres 2019 ini batal terwujud? Ngeri loh kalau ternyata keduanya batal rekonsiliasi, bisa gak kelar-kelar ribut di grup Whatsapp keluarga.

Sebenarnya, ada satu pertanyaan lagi sih terkait dengan tak lolosnya wakil Gerindra ke posisi puncak MPR, apakah ini artinya PDIP ingkar janji ke Gerindra? Eh, tapi kita belum tahu pasti sih, kan pertemuan Bu Mega dan Prabowo tidak sepenuhnya diumbar ke publik.

Sedih ya, jadi Gerindra, terpaksa harus mengalah lagi untuk urusan Ketua MPR
Share on X

Meski demikian, Gerindra sebenarnya punya memori buruk soal janji dengan PDIP ini. Gerindra ini kan sering mengungkit-ungkit soal Perjanjian Batu Tulis yang diingkari oleh PDIP. Nah, kalau ternyata soal Ketua MPR ini terjadi pengingkaran janji, maka ini jadi semacam déjà vu buat mereka. Weleh weleh.

Tapi ya semua itu masih misteri, gak ada yang bisa menuduh bahwa partai banteng itu sudah ingkar janji. Nah, di tengah misteri itu, ternyata beredar misteri baru di mana disinyalir ada perjanjian tertentu antara PDIP dan Gerindra setelah penentuan Ketua MPR.

Belakangan ini, beredar kabar kalau tiga kader Gerindra disodorkan Prabowo untuk masuk kabinet Pak Jokowi. Ketiga orang itu adalah Fadli Zon, Edhy Prabowo, dan Sandiaga Uno. Wah, kalau ini benar, dari janji yang satu ada janji yang baru dong.

Semoga aja sih, tidak ada pengingkaran janji ya, entah itu soal Ketua MPR atau soal kursi menteri. Kan ngeri juga kalau hal-hal itu ngaruh ke rekonsiliasi pasca Pilpres. Masyarakat yang di akar rumput kan suka ikut-ikutan, kalau yang di atas rukun, mereka juga mungkin ikutan rukun. Ya, biar grup Whatsapp keluarga gak ribut terus gitu loh. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sah, 16 September 2019, DPR merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang membuat pimpinan MPR bertambah menjadi 10 orang – yang terdiri dari 1 orang ketua, dan 9 orang wakil ketua. Penambahan jumlah pimpinan dilakukan untuk mengakomodasi agar setiap fraksi di DPR mendapat jatah pimpinan.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, revisi tersebut untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan perwakilan yang lebih demokratis, lebih efektif, dan akuntabel serta sesuai dengan sila ke-4 Pancasila. Juga tambahnya, ini adalah pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai upaya penguatan fungsi MPR.

Sebelum disahkan, Herman Khaeron, Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat telah menuturkan bahwa penguatan MPR dapat dilakukan melalui revisi UU MD3.

Akan tetapi, apabila menilik perjalanan revisi UU MD3, alasan awalnya adalah rekonsiliasi pasca-Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay. Dengan kata lain, terdapat inkonsistensi antara penyebab awal dengan rasionalisasi Mendagri Tjahjo terkait alasan revisi MD3.

Secara gamblang, dapat dilihat bahwa penambahan pimpinan MPR sebagai upaya bagi-bagi kursi atau kekuasaan. Hal yang sama juga ditegaskan Pengamat Politik Hendri Satrio yang menilai revisi ini tidak terlalu mendesak, dan justru memperlihatkan semangat bagi-bagi kursi yang kental.

Fakta bahwa sudah adanya partai politik yang telah menyodorkan nama ataupun dalam tahap penentuan calon nama pimpinan MPR sebelum revisi disahkan, memberi penguatan akan hal ini.

Sudah menjadi rahasia umum, hal yang disampaikan secara politis, mestilah menyembunyikan pesan di baliknya yang bisa saja lebih besar.

Pada dasarnya, persoalan utamanya bukan pada inkonsistensi pernyataan Mendagri ataupun nuansa bagi-bagi kursi pimpinan MPR. Kedua fenomena itu adalah hal lumrah dalam dinamika politik.

Persoalan pentingnya adalah apa agenda di balik hal tersebut? Apa pre-teks, atau pesan tidak tersampaikan yang ada di balik makin bertambahnya jumlah pimpinan MPR ini?

Penguatan MPR Untuk Apa?

Konteks UU MD3 ini memang punya nuansa penguatan kembali fungsi MPR – hal yang punya hubungan dengan wacana pengembalian UUD 1945 ke versi asli yang disuarakan oleh beberapa pihak.

Sampai saat ini, penggaungan terkait belum sempurnanya pengimplementasian UUD 1945 terus menyeruak. Fenomena ini sebenarnya dapat dipahami sebagai sebuah fantasi atau recalling the past.

Ini sebenarnya adalah bentuk kepasrahan bahwa demokrasi Indonesia belum mewujudkan keadilan rakyat – yang membuat fantasi pada UUD 1945 sebagai konstitusi ideal terus menyeruak.

Ketika mendapati hal tidak mengenakkan, umumnya manusia akan mengingat-ingat masa lalu yang dijadikannya sebagai pembanding.

Dalam istilah teknis logika, ini dikenal sebagai post-pactum explanation atau penjelasan yang hadir setelah fenomena. Penjelasan terhadap UUD 1945 lahir ketika mendapati  fenomena belum berhasilnya demokrasi – recalling the past.

Recalling the past tidak terjadi dengan mudah, butuh memori yang indah atau kuat yang memungkinkannya untuk terjadi. Memori kuat itu adalah kemampuan MPR menurunkan presiden dalam sidang istimewa jika dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai mandataris MPR dengan baik.

Kewenangan menurunkan presiden selain dapat menjadi kontrol juga menjadi kekuatan politik yang besar. Tentu kekuatan politik itu akan menjadi incaran partai politik, yang jika didapatkan akan dapat mencengkram presiden, sekaligus mencengkram semua lembaga.

Tidak hanya itu, pengembalian GBHN dinilai sebagai visi ideal dalam perencanaan pembangunan. Saat ini pemerintah selalu melakukan “tari poco-poco”, maju 2 langkah, mundur 2 langkah. Pemerintahan yang baru misalnya, umumnya membawa visi dan misi baru agar memberi kesan membawa kebaharuan.

Padahal, pembangunan tidak mungkin dapat selesai dalam 5 atau 10 tahun. GBHN menyediakan visi tersebut, di mana pembangunan dirancang selama 20 tahun.

View this post on Instagram

Pro kontra amendemen UUD 1945 Selengkapnya dalam video berjudul "Sejarah Amendemen UUD 1945, Untuk Siapa?" di channel Youtube Pinter Politik #amendemen #uud1945 #video #videopolitik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 29, 2019 at 4:22pm PDT

Dua alasan tersebut menjadi memicu kuat recalling the past. Memori yang indah akan kekuasaan yang begitu besar.

Namun, sudah kepalang tanggung, begitu kira-kira, telah terjadi empat kali amandemen yang tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi. Berbagai ketegangan politik, terlebih lagi selepas Pilpres yang sarat akan persinggungan mau tidak mau membuat upaya pengembalian UUD 1945 harus dilakukan dengan pelan-pelan dan halus.

Sebagai upaya awal mengembalian UUD 1945, revitalisasi MPR harus dilakukan. Tentu dengan tidak langsung mengubahnya seperti dahulu, melainkan secara perlahan menguatkan fungsinya.

Pada titik ini, mulai terlihat motif revisi UU MD3. Ini pada dasarnya adalah strategi melempar burung dengan satu batu. Di satu sisi, rekonsiliasi dengan partai oposisi terjalin, di sisi lain penguatan MPR dapat terjadi yang besar kemungkinan punya tujuan politik tertentu.

Bargaining Position Partai Politik

Bargaining Position atau nilai tawar merupakan butterfly effect dari revisi MD3. Tidak hanya memperkuat peran atau posisi MPR, revisi UU MD3 juga memberikan nilai tawar lebih kepada partai-partai politik. Bertambahnya jumlah pimpinan MPR akan membuat setiap fraksi memiliki kekuatan politik yang sama, terlebih lagi jika mampu menempatkan kadernya sebagai Ketua MPR.

Konsekuensinya, kekuatan politik di MPR menjadi hal yang penting. Ini menjadi poin penting sebagai langkah awal dalam menguatkan peran dan fungsi MPR.

View this post on Instagram

Ekonomi Pancasila dianggap hanya sekadar jargon. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #ekonomipancasila #pancasila #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 17, 2019 at 4:00am PDT

Tidak hanya kekuatan politik para partai politik terhadap sesama partai politik saja yang bertambah, tetapi juga kekuatan politik partai politik terhadap Presiden Jokowi. Konteks ini menjadi cara parpol menjaga posisi tawarnya di hadapan Jokowi, baik itu partai-partai yang akan menjadi oposisi, maupun partai-partai koalisi pemerintah sendiri.

Berdasarkan revisi UU MD3, ketua MPR akan dipilih dari 10 nama yang diserahkan oleh setiap fraksi. Pada pemilu 2019, Gerindra yang mendapat suara terbanyak setelah PDIP tentu akan memanfaatkan momen. Posisinya juga lebih diuntungkan mengingat saat ini partai pimpinan Prabowo Subianto itu juga cukup dekat dengan Megawati Soekarnoputri, sang Ketum PDIP.

Melirik kembali pernyataan Mendagri, revisi UU MD3 ini bertujuan agar MPR dijalankan secara lebih demokratis, berkonsekuensi pada tidak mungkin PDIP akan mengambil sepihak kursi Ketua MPR meskipun mendapatkan suara terbanyak.

Atas nama rekonsiliasi akan dijadikan senjata bagi Gerindra untuk meminta posisi Ketua MPR – dan itu sangat masuk akal untuk dilakukan dengan konteks kedekatan dua pertain tersebut.

Publik juga akan menilai keseriusan pemerintah dalam melakukan rekonsiliasi dengan memberikan kursi Ketua MPR kepada rival politik utamanya saat ini. Di sisi lain, politisi PDIP, Ahmad Basarah juga mengutarakan partainya tidak masalah jika tidak mendapat kursi Ketua MPR.

Pada akhirnya, kita sebagai publik hanya dapat melihat bagaimana dinamika dan efek dari revisi UU MD3 pada periode kedua kekuasaan Presiden Jokowi. Yang jelas, publik bisa membaca bahwa sedang ada upaya penguatan MPR yang sangat mungkin punya nuansa yang sama dengan amendemen UUD 1945 dan pengadaan kembali GBHN. (R53)

PinterPolitik.com

“The measure of a man is what he does with power.”

:: Plato (428-348 SM) ::

Konstitusi dan keberadaaan sebuah negara memang tidak bisa dipisahkan. Pasalnya, sejak lahirnya code of justice di Sumeria pada masa kekuasaan Raja Urukagina pada tahun 2300 SM – yang menjadi prototipe konstitusi pertama dalam sejarah – peran konstitusi memang penting menjadi dasar hukum dan norma dalam politik serta kehidupan bernegara.

Code of justice ini dianggap sebagai cikal bakal konstitusi yang ada hingga saat ini, sekalipun konsep negara bangsa atau nation state baru lahir setelah perjanjian Westphalia tahun 1648.

Karena posisi konstitusi yang penting dan menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, posisi lembaga yang punya kewenangan mengubahnya menjadi sangat prestisius.

Hal inilah yang mungkin menyebabkan mengapa kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi rebutan banyak pihak beberapa waktu belakangan ini. Pasalnya, MPR adalah lembaga yang punya kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia.

Kini, perebutan kursi Ketua MPR itu memasuki babak baru. Pasca Pilpres 2019, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi salah satu yang terdepan dalam perebutan jabatan tertinggi di lembaga tinggi negara ini.

Bahkan, dalam beberapa pernyataan resminya, Cak Imin secara percaya diri telah menyebut dirinya akan menjadi Ketua MPR. Manuver yang dilakukannya pun bukan asal-asalan. Ia telah bertemu dengan Wakil Presiden terpilih, Ma’ruf Amin untuk meminta dukungan.

Dalam pernyataan resminya, Ma’ruf juga telah menyebutkan bahwa ia akan memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan partai-partai koalisi terkait sosok yang cocok untuk posisi tersebut. Ma’ruf menyebut Cak Imin sebagai “orang dekat” dirinya, sehingga pasti didukungnya.

Manuver Cak Imin ini tentu menarik, apalagi melihat konteks posisinya yang kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, pun dari konteks posisinya sebagai pimpinan partai politik yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

View this post on Instagram

Jabatan Ketua MPR jadi rebutan Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #mpr #ketuampr #cakimin #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 10, 2019 at 6:02pm PDT

Hal lain yang juga menarik adalah bahwa posisi ini juga diincar oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Zulkifli adalah Ketua MPR petahana yang kini menduduki kursi tersebut. Sekalipun PAN awalnya berada di koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, namun belakangan partai berlambang matahari tersebut juga bermanuver untuk masuk ke pemerintahan Jokowi.

Posisi tertinggi di MPR menjadi salah satu incaran utama partai tersebut. Namun, dengan munculnya minat untuk menjadi Ketua MPR dari partai-partai pendukung Jokowi, PAN tampaknya pasrah jika tak dapat merengkuh posisi tersebut.

Belakangan kursi kekuasaan ini juga diincar oleh Golkar dan Gerindra. Khusus untuk Gerindra, hal ini tentu menarik mengingat partai tersebut kalah dalam Pemilu kali ini dan tentu melihat kursi Ketua MPR sebagai deal politik yang cukup menguntungkan untuk dikejar, seiring masih cairnya wacana akan adanya pemerintahan bersama dengan Jokowi dan Prabowo di dalamnya.

Pertanyaan terbesar yang kemudian muncul adalah mengapa posisi pucuk lembaga tinggi negara ini begitu diperebutkan oleh beberapa faksi politik?

Tarung Besar Kursi Pendekar

Sejak berakhirnya kekuasaan Orde Baru, MPR memang mengambil tempat sebagai salah satu sentral politik Indonesia. Hal ini tentu terkait dengan kewenangan lembaga tersebut mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan konstitusi, pun dengan kekuasaan eksekutif. MPR menjadi representasi kekuasaan rakyat atas negara pada tataran yang paling tinggi.

Lembaga ini punya kewenangan yang besar, termasuk terhadap kekuasaan eksekutif karena bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden jika dianggap melanggar UUD 1945.

Walaupun posisi Ketua MPR hanya bersifat fungsional dan kekuatan utama lembaga tersebut tetap ada di anggota, namun jabatan ini tetap berperan penting dalam konteks pembentukan agenda dan lobi-lobi politik di dalamnya. Ketuk palu Ketua MPR juga ikut menentukan berlaku atau tidaknya sebuah kebijakan tertentu.

Di awal reformasi, publik tentu menyaksikan kekuatan politik Amien Rais yang menjabat sebagai Ketua MPR kala itu. Amien misalnya dituduh “bertanggung jawab” terhadap naiknya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden, dan dia pula lah yang menjatuhkan kiai NU tersebut dari kekuasaan.

Sekalipun kini kewenangan Ketua MPR tidak lagi sebesar di era Amien, namun jabatan tersebut masih sangat prestisius.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), kewenangan pimpinan MPR antara lain memimpin sidang MPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua, menjadi juru bicara MPR dan melaksanakan putusan MPR.

Selain itu, pimpinan MPR juga berwenang mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, serta beberapa fungsi lain yang berhubungan dengan anggaran kelembagaan. Fungsi-fungsi tersebut tentu bisa berkaitan dengan berhasil tidaknya agenda tertentu dibicarakan dalam sidang-sidang MPR.

View this post on Instagram

Ma'ruf Amin siap tanggalkan ciri khasnya saat menjabat Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #marufamin #wapres #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 10, 2019 at 12:49am PDT

Di era Taufik Kiemas, publik juga menyaksikan bagaimana suami dari Megawati Soekarnoputri itu membawa MPR menjadi motor penggerak 4 pilar kebangsaan. Posisi Taufik sebagai Ketua MPR juga menjadi sentral hubungan kekuasaan antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan PDIP dan Megawati sebagai oposisi.

Kemudian, posisi Ketua MPR untuk periode 2019-2024 juga akan semakin sentral karena munculnya wacana akan dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Semua faksi politik tentu ingin ambil bagian dalam proses tersebut, termasuk kepentingan yang bisa diselipkan di dalamnya.

Wacana lain yang juga muncul adalah tentang akan diamandemennya UUD 1945 dalam waktu 5 tahun ke depan. Hal terakhir ini membuat beberapa partai politik ngotot mengincar kursi pimpinan yang dianggap bisa mendorong terwujudnya hal tersebut.

PDIP misalnya, sudah terang-terang menginginkan pimpinan MPR yang bisa memfasilitasi amandemen UUD 1945. Bahkan, sudah ada dua panitia ad hoc (PAH) yang diusulkan untuk dibentuk, yaitu PAH I mengenai haluan negara yang dipimpin oleh politisi PDIP Ahmad Basarah dan PAH II tentang rekomendasi MPR yang dipimpin politisi Golkar Rambe Kamarulzaman.

Namun, “proyek” amandemen ini menjadi sangat rawan karena MPR sedang menjalankan kewenangannya “bermain” dengan konstitusi negara. Kata “bermain” menjadi layak untuk dipakai jika berkaca dari isu yang muncul di seputaran amandemen UUD 1945 pasca kejatuhan Soeharto, di mana banyak yang menuduh negara ini sudah “diperjualbelikan” oleh oknum-oknum yang ikut dalam proses amandemen tersebut.

Sementara, partai lain seperti Gerindra misalnya, merasa berhak ada di puncak kekuasaan lembaga ini karena visi besar yang ada dalam Manifesto partai tersebut untuk mengembalikan UUD 1945 ke versi aslinya sebelum diamandemen.

Memang motivasi tersebut melahirkan multiinterpretasi, mengingat posisi partai yang dipimpin Prabowo itu sedang dalam keadaan yang “kalah” pada Pemilu 2019. Artinya, di satu sisi Gerindra memang butuh kursi Ketua MPR sebagai alat tawar politik mereka di hadapan kekuasaan. Laporan Tempo misalnya menyebutkan posisi ini sebagai salah satu yang diajukan sebagai syarat rekonsiliasai pasca Pilpres.

Cak Imin dan Tarung Ideologis

James C. Davies dalam salah satu tulisannya untuk jurnal The Western Political Quarterly edisi tahun 1959, menggunakan istilah political motivation atau motivasi politik untuk menyebut langkah yang diambil oleh seseorang ketika  dihadapkan pada pilihan-pilihan.

Karena kekuasaan adalah ujung dari politik, maka setiap perebutan kursi dan jabatan tertentu memang tak akan lepas dari motif politik. Aristoteles pernah membahasakannya dengan menyebut manusia sebagai zoon politicon atau political animal.

Dalam konteks kursi Ketua MPR, memang setiap faksi sedang ada dalam tahap perjuangan kepentingannya masing-masing. Cak Imin tentu ingin mengulang sejarah Idham Chalid yang mewakili NU menjadi Ketua MPR periode 1971-1977. Ini juga sekaligus menjadi lambang kekuatan faksi politik di ormas Islam independen terbesar di dunia tersebut.

Tantangannya tentu saja menjadi lebih besar karena gejolak politik dan ideologis dengan NU di dalamnya beberapa waktu terakhir menjadi semakin kompleks. Menguatnya Islam politik dari kelompok konservatif tentu menjadi pembeda gesekan politik pada tingkatan teratas, termasuk di MPR.

Pilpres 2019 menjadi wajah paling jelas untuk melihat konteks benturan kelompok sarungan yang tradisionalis melawan kelompok cingkrangan yang konservatif. Artinya, motivasi Cak Imin memang sampai pada tingkat yang tertinggi untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu.

Apapun itu, yang jelas posisi Ketua MPR – sekalipun punya kewenangan dalam pembentukan agenda – tetap tidak akan mempu melampaui legitimasi suara anggota. Usul perubahan UUD 1945 misalnya, harus diajukan minimal oleh sepertiga anggota.

Dengan demikian, prestise posisi Ketua MPR memang akan kembali ke marwahnya sebagai lembaga tinggi yang mewakili kekuasaan rakyat – atau pun lobi-lobi menguntungkan di balik kebijakan yang diambil.

Sementara, bagi tokoh-tokoh yang bersaing memperebutkannya, game of thrones ini adalah alat ukur integritas. Sebab, seperti kata Palto di awal tulisan, nilai seseorang sebagai manusia bisa dilihat ketika dirinya diberi kekuasaan. (S13)

Pinterpolitik.com

Pemilu 2019 kini sudah semakin memasuki tahapan akhir. Pembicaraan tentang gelaran ini perlahan mulai bergeser tidak lagi tentang siapa yang akan menang, tetapi sudah tentang pengisian pos-pos penting di era berikutnya. Salah satu yang mengemuka adalah tentang pengisian kursi Ketua MPR.

PKB tampaknya tancap gas untuk mengisi posisi tersebut. Ketua umum pertain tersebut, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan bahwa dirinya siap menjadi Ketua MPR, seiring dengan kencangnya isu Puan Maharani akan menjadi Ketua DPR.

Cak Imin bisa saja merasa percaya diri. Meski demikian, ternyata ada partai lain yang mengincar posisi tersebut, yaitu Partai Golkar. Sebagai partai dengan perolehan suara terbesar kedua di koalisi Jokowi, Golkar merasa mereka cukup punya hak untuk diberikan hadiah kursi Ketua MPR. Mereka mengaku akan menyiapkan lobi khusus untuk meloloskan paket pimpinan MPR dengan Golkar sebagai Ketua.

Perebutan antara dua partai ini sebenarnya cukup menarik. Keduanya ada di koalisi yang sama, yaitu di koalisi pendukung Jokowi. Merujuk pada kondisi tersebut, ada kemungkinan bahwa ada persaingan khusus di internal koalisi ini.

Di luar itu, menarik pula untuk dilihat jabatan Ketua MPR yang kini jadi rebutan tersebut. Seberapa pentingkah posisi ini sehingga harus diperebutkan oleh partai-partai tersebut?

Kekuatan Simbolis

Perlu diakui bahwa posisi MPR pasca reformasi memang tak benar-benar memiliki kekuatan yang maksimal. Dalam banyak kasus, lembaga ini lebih dianggap sebagai posisi simbolis saja karena minimnya kekuasaan yang dimiliki, termasuk juga peran jabatan ketuanya.

Terlepas dari jabatannya yang kini bersifat simbolis, secara historis jabatan Ketua MPR adalah posisi yang amat bergengsi. Dahulu, jabatan ini dapat membuat tokoh dapat mendapatkan sorotan cukup banyak. Dapat dikatakan bahwa faktor historis jabatan ini membuatnya menjadi cukup prestisius.

MPR dulu merupakan lembaga tertinggi negara dengan wewenang dan kekuasaan yang cukup luas, terutama untuk memilih presiden. Oleh karena itu, sosok ketua MPR menjadi jabatan yang cukup bergengsi di masa itu.

Nunggu saya jadi Ketua MPR Prof ..???
Kyai @Ubaidullah_Sdq : kalo politik itu kotor dan agama belum membasuhnya, maja senilah yang akan membersihkanya

— A Muhaimin Iskandar (@cakimiNOW) September 19, 2018

Kini, meski MPR tak lagi sering mendapatkan sorotan pemberitaan, bayangan tentang bergengsinya jabatan pimpinan lembaga ini boleh jadi masih ada.

Merujuk pada kondisi tersebut, dalam kadar tertentu, jabatan ini bisa saja menjadi salah satu faktor jika tokoh-tokoh politik ingin mengejar posisi tertentu yang lebih besar. Jabatan ini misalnya saja menjadi batu loncatan jika tokoh yang mendapatkannya ingin melaju  di gelaran sekelas Pilpres 2024. Dalam kadar tertentu, jabatan Ketua MPR dapat menjadi salah satu cara bagi tokoh tertentu untuk menempa elektabilitas mereka sebelum melaju ke kontestasi politik yang lebih besar.

Meski pekerjaan MPR lebih banyak bersifat simbolis, ada anggaran cukup besar untuk lembaga ini. Memang, jika dibandingkan dengan DPR, anggaran lembaga ini kalah jauh. Meski demikian, untuk lembaga yang dianggap bekerja simbolis, ada ruang anggaran yang masih cukup untuk dieksploitasi.

Pada APBN 2019 misalnya, MPR memang hanya memiliki anggaran sebesar Rp 958 miliar, kalah jauh dari DPR yang mencapai Rp 5,7 triliun. Meski begitu, dengan kerja yang relatif tak sebanyak DPR, total anggaran ini tetap dapat dianggap memiliki celah yang cukup untuk bisa dimanfaatkan.

Kondisi-kondisi tersebut dapat menjadi gambaran bahwa meski tak lagi sebesar MPR era Orba, jabatan Ketua MPR tetap menjadi sesuatu yang masih layak diperebutkan. Oleh karena itu, wajar jika Golkar dan PKB mau beradu demi posisi tersebut.

Paket Koalisi

Selama beberapa periode terakhir, jabatan Ketua MPR kerap kali menjadi semacam kompromi antara koalisi partai politik yang ada. Melalui sistem paket, pimpinan dan terutama ketua yang terpilih kerap kali menggambarkan simpul-simpul politik tertentu.

Pada MPR periode 2009-2014 misalnya, ada nama kader PDIP, almarhum Taufiq Kiemas di pucuk pimpinan lembaga tersebut. Kemunculan nama Taufiq kala itu dapat dikatakan tidak lazim, mengingat PDIP adalah partai oposisi bagi pemerintahan dan DPR yang didominasi oleh Partai Demokrat dan koalisinya.

Kala itu, Taufiq terpilih setelah menjadi satu-satunya calon ketua dalam paket pimpinan yang terdiri dari banyak partai. Di antara komposisi partai tersebut, ada Partai Demokrat yang kebagian posisi Wakil Ketua yang diwakili oleh Melani Leimena Suharli. Melalui paket pimpinan ini, terlihat bahwa ada ikatan politik khusus yang bisa meloloskan seseorang menjadi ketua MPR.

Sementara itu, pada periode 2014-2019, kursi pimpinan MPR menjadi gambaran koalisi partai terbesar di parlemen saat itu. Komposisi pimpinan dan ketua saat itu diisi oleh Koalisi Merah Putih dengan pucuk pimpinannya diambil oleh Zulkifli Hasan yang berasal dari PAN.

Mulusnya Zulkifli terpilih sebagai Ketua MPR saat itu menggambarkan bagaimana kuatnya Koalisi Merah Putih saat itu. Dengan komposisi partai yang dominan di DPR, paket pimpinan yang mereka ajukan dapat dengan mudah menang.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembagian jatah Ketua MPR erat kaitannya dengan proses power sharing di antara partai-partai yang ada. Hal ini menggambarkan bahwa ada koalisi khusus yang sifatnya office-seeking seperti yang diungkapkan oleh Kaare Strom dalam konteks pemilihan Ketua MPR ini.

Memang, dalam kasus Taufiq tak ada  koalisi yang sifatnya permanen layaknya  Koalisi Merah Putih. Meski begitu, adanya paket pimpinan yang terdiri dari PDIP-Demokrat dapat menjadi gambaran bagaimana ada aliansi khusus yang ditujukan untuk mengejar jabatan tersebut.

Adu Daya Tawar

Lalu siapa yang bisa mengisi posisi ketua MPR? Sejauh ini, tampaknya jawaban ini masih tampak mencair seiring masih berjalannya dinamika antar partai yang ada. Perang bargaining position atau posisi tawar tampaknya akan menjadi hal yang menentukan. Unsur bargaining dalam pembentukan koalisi ini diungkapkan misalnya oleh Gary Goodpaster.

Di atas kertas, jika perolehan suara yang jadi acuannya, Golkar memiliki kans terbaik jika dibandingkan partai-partai lain yang ada di dalam koalisi Jokowi. Partai ini berada di posisi kedua dalam perolehan suara di lingkaran koalisi pendukung Jokowi.  Jika hitungannya kursi parlemen, Golkar jelas memiliki daya tawar yang lebih tinggi jika dibandingkan PKB.

Meski begitu, PKB juga bukannya tak punya daya tawar sama sekali dalam perebutan posisi ini. Bagaimanapun juga, partai tersebut memiliki cukup jasa untuk membentengi Jokowi dari isu-isu identitas agama. Mereka dapat dianggap memiliki andil untuk menarik suara kaum Nahdlatul Ulama untuk menjaga basis suara Jokowi di kalangan umat Islam.

Pere

PKB dan Golkar saat ini sama-sama mengincar kursi Ketua MPR. Perang daya tawar di antara keduanya akan jadi penentu.
Share on X

Merujuk pada kondisi-kondisi tersebut, baik Golkar maupun PKB sebenarnya sama-sama memiliki posisi tawar yang tinggi untuk diberikan jatah Ketua MPR dalam paket pimpinan dari koalisi Jokowi.

Yang juga tidak boleh dilepaskan adalah ada kemungkinan posisi ini akan diisi oleh partai di luar pemerintah seperti dalam kasus Taufiq Kiemas di tahun 2009. Bisa saja ada paket koalisi lain yang bersifat office-seeking untuk mengakomodasi partai lain yang ingin masuk ke lingkaran koalisi Jokowi.

Hal ini berlaku misalnya untuk PAN yang dikabarkan juga mengincar posisi ini. Apalagi, Ketua Umum PAN saat ini yang juga Ketua MPR, Zulkifli Hasan, belakangan kerap tertangkap kamera bertemu dengan Jokowi.

PAN sendiri punya daya tawar khusus karena jika ia bisa merapat ke kubu Jokowi dengan iming-iming kursi Ketua MPR, mereka bisa melemahkan koalisi oposisi di dalam parlemen.

Pada akhirnya, dengan kondisi saat ini, Golkar dan PKB perlu memiliki daya tawar ekstra agar bisa menduduki Ketua MPR. Apalagi, dengan potensi merapatnya PAN, jabatan Ketua MPR menjadi salah satu komoditas panas untuk diperebutkan. Dengan prestise jabatan ini, patut ditunggu seperti apa hasil dari adu daya tawar partai-partai ini. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]i saat para politisi lain tengah grasak-grusuk mempromosikan dirinya secara blak-blakan menjelang tahun Pemilu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan malah menemukan cara cantik menjaga kedekatannya dengan anak milenial pecinta game.

Zulkifli baru-baru ini menyempatkan diri bertemu komunitas game di Surabaya Town Square, Selasa (17/4). Ada yang tau nama game-nya? Apa lagi coba kalau bukan game sejuta umat, Mobile Legends. Wuidih, ada apa gerangan nih Pak Zulkifli ikut nimbrung?

Padahal ya, sebelum ini, Pak Zulkifli gak tau loh apa itu game Mobile Legends. Yang dia tau tuh, nama itu adalah sebutan untuk parade mobil-mobil antik. Jiah, cape deh. Umur emang gak bisa bohong ya, hahaha. Lagian, ya kali bapak tua berumur tau game kekinian anak milenial.

Ini bukan pertama kalinya Pak Zulkifli terlihat tertarik dengan game yang satu ini loh. Sebelumnya, Ketua MPR ini juga pernah kok dateng ke acara sejenis di kompetisi Mobile Legends Professional League di Mall Taman Anggrek, Minggu (1/4). Awas loh pak, nanti jadi keranjingan.

Bener aja, gak lama berselang, rombongan Komunitas Mobile Legends dan Asosiasi E Sports Indonesia datang menenuhi undangan Ketua MPR ke Gedung MPR, Rabu (4/4). Apa coba faedahnya bagi negeri ini, melihat pertemuan Ketua MPR dengan Gamers! Cari sensasi?

Mmm, ini kebetulan apa gimana ya, kok rasanya Pak Zulkifli bisa melulu ada di lokasi di mana ada penyelenggaraan game ini. Jangan-jangan settingan ya, ayo ngaku? Ini mungkin strategi PAN agar sosok Zulkifli tampak kekinian dan dekat dengan kaum milenial.

Pemiik suara dari kaum milenial memang banyak sih, angkanya mencapai 40 persen dari populasi Indonesia. Sumpeh loh! Itu serius banyak banget. Pantesan aja banyak politisi yang pada sok-sokan kekinian. Kan lumayan kalau kaum milenial ini memberikan suaranya.

Jadi PAN udah gak pake embel-embel agama nih buat menggaet pemilih muda? Merasa lebih efektifan strategi kayak gini ya? Ya sutra lah. Meski udah berumur, tapi jiwa Pak Zulkifli toh tetep berjiwa muda. Seperti wejangan dari filsuf Jonathan Swift (1667-1745), ‘Every man desires to live long, but no man wishes to be old.’ (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]ama Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga menjabat sebagai Ketua MPR disebut – sebut sebagai tokoh yang berpotensi mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

Kalau ditinjau dari apa yang dibutuhkan Jokowi, yaitu didampingi oleh tokoh dari kalangan agamis, sepertinya Zulkifli Hasan bisa memenuhinya. Indikatornya adalah karena Zulkifli sangat dekat dengan Muhammadiyah.

Hmmm, apalagi saat Zulkifli yang mengakui bahwa Muhammadiyah lah yang menjadi motivasi dasarnya untuk memenangkan posisi Ketua MPR dan Ketua Umum PAN, weleeeeh weleeeeh.

Selain itu, Zulkifli punya modal lain, yaitu pernah menjabat di Pemerintahan dan memimpin lembaga tinggi negara. Pengalaman yang dimaksud itu, saat Zulkifli menjadi Menteri Kehutanan dan kini menjabat sebagai Ketua MPR.

Tapi kalau dilihat dari bekal politik sih, Zulkifli cukup punya modal lah. Apalagi jabatannya kini sangat strategis. Tapi pertanyaannya hanya satu saja, Jokowinya mau ga disandingkan dengan Zulkifli? Aukk deh.

Hmmm, gimana ya? Pertimbangannya itu loh, berat sih, weleeeh weleeeh hmmmm. Bukan karena apa – apa, kan tahu sendiri PAN selalu main dua kaki, jadi ngeri juga kalau cara mainnya begitu, ahhh syudahhhlah.

Kalau nostalgia dikit sih, mengingat Pilpres sebelumnya kan PAN kebagian jatah Cawapres dari kubu Prabowo, tapi kalau Zulkifli merapat ke kubu Jokowi sekarang dapet ga ya? Weleeeeh weleeeh. Ahhhh ga yakin deh, weleeeh weleeh.

Tapi tenang saja, Zulkifli sudah meminta bantuan untuk diajarkan sesuatu oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Waduh, mau minta ajarin apaan sih? Kok berkunjungnya diem – diem segala sih, zzzzz. Kan Pilpresnya juga masih jauh.

Mau minta dijodohin sama Jokowi ya? Hadeuuuhhh. Terus kalau ditanya, siapkah Zulkifli jadi Cawapresnya Jokowi?

Hmmm, siap sedialah. Setidaknya, Zulkifli sudah minta ajarin JK kalau jadi Wapres itu gimana, jadi ga akan bingung lagi nanti, weleeeh weleeeh, kayak bakal terpilih aja sih wkwkk.

Woailaaah, masa jadi Wapres aja bingung sih, sampe belajar sendiri ke Wapresnya langsung, weeewww. Yahhh kalo begitu berarti Zulkifli baru siapnya jadi Wapres ‘magang’ dong? Hadeuuuhhh. (Z19)