PinterPolitik.com

“I just can’t crack your code. One day, you screamin’ you love me loud. The next day, you’re so cold. One day, you’re here. One day, you’re there” – Justin Timberlake, penyanyi asal Amerika Serikat

Bak peribahasa yang mengatakan “tak ada rotan, akar pun jadi,” Partai Gerindra kini tampaknya menyasar posisi-posisi lain di pemerintahan. Setelah mengalah dalam upaya mendapatkan posisi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), partai berlambang kepala burung Garuda ini kini dikabarkan mulai menyasar beberapa posisi menteri dalam kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa posisi menteri yang dikabarkan akan diincar oleh Gerindra adalah menteri pertahanan (menhan), menteri koordinator bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia (menko polhukam), hingga menteri pertanian (mentan). Keinginan partai ini untuk mengincar posisi menhan dikabarkan datang dari petinggi-petingginya.

Posisi menhan misalnya, disebut-sebut tengah dipertimbangkan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dengan pengangkatan Prabowo sebagai menhan, calon presiden dalam Pilpres 2019 itu akan mendapatkan gelar jenderal kehormatan.

Meski begitu, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa rumor yang menyatakan bahwa partainya ingin mengincar posisi menhan tidak sepenuhnya benar. Justru, posisi mentan lah – menurut Dasco – yang lebih diincar oleh partainya, mengingat Gerindra memiliki konsep tertentu terkait sektor pangan.

Kalo menteri pertanian dah fix ya dr gerindra.

— reynold (@reynold_bun) October 4, 2019

Gerindra sendiri sejak beberapa bulan lalu telah mengajukan proposal konsep yang berkaitan dengan sektor pangan dan energi. Konsep ketahanan pangan dan energi tersebut yang juga disertai dengan beberapa posisi tawaran menteri itu kini mencuat kembali setelah Gerindra gagal memperoleh jabatan ketua MPR.

Pernyataan-pernyataan berbagai petinggi Gerindra itu pun menuai pertanyaan. Mengapa partai itu mengincar posisi mentan dan komisi-komisi DPR yang berkaitan dengan kebijakan kerakyatan? Apa sebenarnya signifikansi posisi mentan?

Modal untuk 2024?

Keinginan Gerindra untuk memegang posisi-posisi yang berhubungan dengan kerakyatan – baik dalam pemerintah maupun DPR – bisa jadi merupakan perwujudan atas persiapannya dalam menyongsong pemilihan umum (Pemilu) 2024.  Pasalnya, jabatan-jabatan tersebut dapat menjadi modal politik bagi partai tersebut.

Kimberly L. Casey dari University of Missouri, St. Louis, dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital menjelaskan bahwa modal politik merupakan kombinasi atas berbagai modal guna dimanfaatkan dalam tindakan dan tujuan politik. Dalam pengumpulannya, modal politik dapat bersumber dari berbagai jenis sumber.

Casey menyebutkan bahwa setidaknya terdapat empat pasar di mana pertukaran modal politik ini terjadi, yakni pemilu, kebijakan, dan institusi, serta opini publik. Melalui pasar-pasar ini, modal-modal politik dipertukarkan agar mendapat keuntungan politik tertentu.

Tentunya, aktor politik juga membutuhkan akumulasi atas modal-modal politiknya. Dalam tulisannya, Casey menyebutkan beberapa modal yang bisa diakumulasi menjadi modal politik, yakni modal institusional, modal sumber daya manusia (human capital), modal sosial, modal ekonomi, modal kebudayaan, modal simbolis, dan modal moral.

Dari berbagai jenis modal tersebut, Gerindra bisa jadi tengah berupaya untuk mengumpulkan modal institusional dan modal sumber daya manusia (SDM). Modal-modal tersebut nantinya dapat berujung pada pencalonan (candidacy) dalam pemilu.

Modal institusional sendiri dapat didefinisikan sebagai sumber-sumber yang diperoleh dari institusi-institusi pemerintahan terhadap pencalonan dalam pemilu. Dalam hal ini, gagasan-gagasan ketahanan pangan bisa jadi menjadi modal institusional bagi kandidat-kandidat Gerindra dalam Pemilu 2024.

Dalam hal modal SDM, Gerindra bisa jadi berupaya untuk membangun pengalaman (experience) bagi siapa saja yang memegang jabatan pemerintahan. Pengalaman yang terbentuk tersebut dapat menjadi modal politik melalui persepsi masyarakat atas kebijakan-kebijakannya.

Modal-modal ini bisa saja digunakan Gerindra untuk disalurkan dalam pemilihan selanjutnya. Dasco sendiri mengakui bahwa komisi dan jabatan menteri tertentu dapat berkaitan dengan keuntungan elektoral dalam Pemilu 2024.

Modal politik merupakan kombinasi atas berbagai modal guna dimanfaatkan dalam tindakan dan tujuan politik.
Share on X

Di Balik Kementan

Meski begitu, seperti apa yang dijelaskan oleh Casey, modal ekonomi bisa saja menjadi modal politik lainnya. Sumber-sumber ekonomi dinilai dapat dikonversikan menjadi modal politik.

Pengkonversian ini setidaknya dapat dilakuakan melalui beberapa cara, seperti donasi, pendanaan kampanye politik, hingga apropriasi (appropriation) oleh pemegang jabatan. Apropriasi oleh pemegang jabatan inilah yang bisa saja menjadi sumber modal bagi partai politik.

Kementerian Pertanian (Kementan) yang dikabarkan diincar oleh Gerindra misalnya, memiliki tugas dan fungsi yang disebut-sebut berkaitan dengan kegiatan perdagangan di bidang pangan. Kementerian ini berwenang untuk mengeluarkan rekomendasi impor atas produk-produk pangan oleh sektor swasta.

Dalam Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, dijelaskan bahwa koordinasi dan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan menjadi salah satu tugas dan fungsi kementerian ini.

Namun, dengan wewenang dan tugas tersebut, kementerian ini kerap berkaitan dengan berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya, disebut-sebut pernah memanfaatkan kadernya – Mentan Suswono – untuk menggalang dana guna menyongsong Pemilu 2014.

Asumsi ini setidaknya pernah diungkapkan oleh Direktur PT Cipta Inti Parmindo dan PT Cipta Terang Abadi – Yudi Setiawan – yang kala itu menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Ahmad Fathanah – terlibat dalam kasus impor daging yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Dalam kesaksiannya, Yudi menjelaskan bahwa PKS ingin memperoleh dana sebesar Rp 2 triliun dari tiga kementerian yang dijabat oleh kader-kadernya – Kementan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika – untuk kepentingan Pemilu 2014. Upaya pemenuhan target tersebut dilakukan melalui proyek-proyek kementerian tersebut.

Meski begitu, kemungkinan bahwa Gerindra akan memanfaatkan sumber ekonomi sebagai modal politiknya tentu belum dapat dipastikan akan terjadi. Yang jelas, posisi-posisi menteri dan ketua komisi DPR yang berkaitan dengan kebijakan kerakyatan bisa saja menjadi modal politik bagi partai berlambang kepala burung Garuda tersebut.

Namun, pertanyaan lain pun timbul. Mengapa gagasan atas posisi-posisi menteri ini kembali mencuat setelah Gerindra gagal mendapatkan kursi ketua DPR? Padahal, proposal konsep ketahanan pangan dan energi itu telah lama diungkapkan oleh Gerindra sejak bulan Juli lalu.

Permainan Bayesian

Mencuatnya kembali gagasan bahwa Gerindra akan mendapatkan porsi jabatan menteri dalam kabinet Jokowi 2.0 bisa jadi merupakan bagian dari permainan politik. Pasalnya, ide ini kembali mencuat setelah komunikasi antara Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berujung pada gagalnya upaya partai tersebut dalam mengambil posisi ketua MPR.

View this post on Instagram

Prabowo dikabarkan kecewa setelah Gerindra tidak mendapatkan kursi sebagai Ketua MPR. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 7, 2019 at 11:40pm PDT

Permainan politik yang dimainkan oleh Gerindra ini bisa jadi merupakan permainan sinyal (signaling games). Permainan sinyal ini biasanya terjadi dalam kondisi permainan ala Bayesian – di mana informasi yang tidak lengkap menyertai kedua pemain.

Permainan Bayesian ini lebih berfokus pada teori permainan (game theory) yang dilakukan pada tingkatan retorika. Asu Ozdaglar dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dalam salah satu kuliahnya menjelaskan bahwa ketidaklengkapan informasi ini terjadi karena pemain-pemain retorika tidak mengetahui sifat pemain lawan, seperti preferensi-preferensinya.

Joel Sobel dari University of California, San Diego, dalam tulisannya yang berjudul Signaling Games menjelaskan bahwa permainan sinyal ini dilakukan dalam kondisi strategis tertentu dengan menggunakan tindakan-tindakan pemain lainnya guna mendapatkan informasi yang tersembunyi. Di tengah-tengah ketidaktahuan ini, pemain biasanya akan mengirimkan penawaran tertentu dan lawan bisa saja menerima atau menolak penawaran tersebut.

Permainan sinyal seperti ini tengah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam menghadapi Tiongkok yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping dalam Perang Dagang yang tengah terjadi. Jake MccGwire dalam tulisannya yang berjudul A Game Theory Analysis of Donald Trump’s Proposed Tariff on Chinese Exports menjelaskan bahwa pemerintah AS tidak mengetahui secara komplit atas sifat Tiongkok dalam kebijakan dagangnya.

Akibatnya, pemerintah AS harus berhadapan dengan dua sifat Tiongkok yang berbeda, yakni Tiongkok yang agresif dan Tiongkok yang taktis. Kedua sifat ini tentunya membutuhkan dua respons yang berbeda.

Lantas, bagaimana dengan permainan Bayesian yang dihadapi oleh Gerindra?

Gerindra bisa jadi tengah berhadapan dengan aktor politik lain yang tidak sepenuhnya dikenalnya. Megawati misalnya, menjadi sosok yang dekat dengan Prabowo beberapa bulan lalu – disertai dengan politik “kumpul kebo” (kumbo) – tetapi kini berujung pada kekecewaan Gerindra setelah terjadi komunikasi antara keduanya terkait ketua MPR.

Bisa jadi, kekecewaan Prabowo merupakan bentuk tidak lengkapnya informasi yang dimilikinya atas lawan politiknya. Melalui pengungkapan kembali atas keinginan posisi-posisi menteri, Gerindra bisa saja tengah berupaya untuk meraba-raba kembali atas sifat lawan politiknya.

Meski begitu, adanya permainan Bayesian yang dimainkan oleh Gerindra ini belum dapat dipastikan tengah terjadi. Yang jelas, beberapa pihak menilai bahwa Prabowo merasa kesal atas kegagalan partainya menduduki kursi ketua MPR.

Mungkin, apa yang dirasakan oleh Prabowo tergambarkan dalam lirik penyanyi Justin Timberlake di awal tulisan. Kode atas sifat lawan negosiasinya belum dapat sepenuhnya dipecahkan. Menarik untuk dinanti kelanjutannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Inget nggak sih sama adegan di film The Hunger Games saat Katnis Everdeen kena racun tawon mematikan, lalu Rue mengobati dia sampai Katnis sembuh?

Terus di suatu kesempatan Katnis pun membalas kebaikan Rue dengan cara membebaskan Rue saat dia masuk ke dalam perangkap musuh.

Padahal kan seharusnya mereka saling membunuh dan Katnis bisa aja membiarkan Rue mati di perangkap tersebut. Tapi karena ada hutang budi Katnis malah melakukan hal sebaliknya.

Tampaknya, kisah balas budinya Katnis ke Rue ini juga berlaku di antara Ma’ruf Amin dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Hehehe.

Sadar nggak sih, sebelum Ma’ruf dipilih Jokowi untuk jadi cawapresnya, banyak banget usaha Cak Imin dalam membantu sang kiai agar dapat menjadi cawapres. Usahanya Cak Imin lebih-lebih dari doi yang lagi PDKT sama aing. Huhuhu.

Misalnya waktu para pendukung Ahok menolak Ma’ruf Amin, Cak Imin langsung menegaskan bahwa Ma’ruf adalah ulama yang menjadi penopang kebhinnekaan dan plurasiltas moderasi Islam. Ehm, bukannya Ma’ruf juga dulu ikut-ikutan jeblosin Ahok ke penjara ya? Upss.

Terus juga waktu kubu Prabowo bilang Ma’ruf nggak paham ekonomi, lagi-lagi Cak Imin memberikan keterangan tentang pengaruh-pengaruh Ma’ruf di bidang ekonomi hingga menyebutnya sebagai Bapak Ekonomi Syariah. 

Bahkan menurut Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Cak Imin sampai tidak tidur 4 hari untuk menyukseskan Ma’ruf Amin menjadi cawapres Jokowi.

Hmm. Kalau Rue tulus saat menolong Katnis, kayaknya sih kalau Cak Imin ini mah pasti karena pamrih. Upss.

Soalnya Cak Imin sempet ngaku ngelobi kursi MPR ke Ma’ruf Amin dandoi juga sempet ketemuan sama Jusuf Kalla (JK) loh. Katanya sih ketemu JK cuma ngomongin partai ya.

Nah, untungnya Ma’ruf Amin nggak memegang prinsip “kacang lupa kulit” kayak kebanyakan politisi lain ya.  Jadi, Ma’ruf bilang kalau dia dukung Cak Imin jadi ketua MPR.

Tapi, Ini cuma yang kelihatan di media aja sih. Ndak ada yang tau lah realitanya gimana. Hehehe. (R50)

PinterPolitik.com

[dropcap]R[/dropcap]amai jadi buah bibir dan memancing reaksi publik, Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan sesumbar kalau ada partai di DPR yang menyetujui Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) serta peredaran minuman keras.

Tapi kok, rasanya ada yang aneh sebab pihak DPR yang dibicarakan Zulkifi justru kaget bukan kepalang, bahkan mempertanyakan keras. Kok Ketua MPR malah lebih tahu dibandingkan DPR RI? Weleeeeh weleeeeh, sebenarnya siapa yang lebih tahu? Atau jangan-jangan, cuma sok tahu?

Zulkifli sesumbar kalau ada lima fraksi DPR yang menyetujui LGBT. Loh menyetujui apaan? Dibahas aja belum, weleh weleeeh.

Terus katanya juga, ada delapan partai yang setuju untuk melegalkan minuman keras. Wah, jadi semakin membingungkan saja, ggggrrrr..

Jadi jangan salahkan jika kini muncul ‘serangan balik’ dari para anggota DPR yang merasa belingsatan. Mungkin Zulkifli punya telepati kali ya? Weleeeeh weleeeeh.

Partai-partai Serang Balik Ketua MPR Zulkifli Hasan soal Pro LGBT https://t.co/6xcaf3kYsk

— kumparan (@kumparan) January 21, 2018

Secara logika, bagaimana mungkin Ketua MPR tahu ada partai yang menyetujui LGBT dan miras padahal DPR saja belum melakukan pembahasan? Sakti mandraguna dan ajaib sekali. Luaarrrrbiasaa.

Lalu apa maksud dari pernyataan Zulkifli ini? Mungkinkah keterangannya benar atau sebaliknya, tanpa sadar ikut berpartisipasi dalam menyebarkan hoax?

Masa saat pemerintah ingin memberantas hoax secara besar-besaran, program tersebut malah ditabrak sendiri oleh para pejabat dengan mengeluarkan komentar yang berisi hoax?

Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati dan para pejabat lainnya, belakangan ini malah jadi pelaku penyebar hoax. Mereka sehat? Aneh bin ajaib.

Kalau Ketua MPR yang menyebarkan hoax, ia masuk dalam kategori apa ya? Kan biasanya warga sipil biasa yang menyebarkan hoax. Mungkin Zulkifli ingin menjadi penyebar hoax tingkat dewa kali ya weleeeeh weleeeeh.

Mungkin ada benarnya kalau rajanya hoax adalah penguasa sendiri, karena penguasalah yang memiliki instrumen lengkap untuk menyampaikan hoax. Weleeeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

“Bekerjasama dengan Korea Selatan itu nyaman. Kita tidak merasa terancam.”

[dropcap]K[/dropcap]orea Selatan (Korsel) bukanlah negara yang asing bagi Indonesia. Apalagi bagi gadis remaja, mereka pasti akan langsung mengaitkannya dengan drama Korea (drakor) maupun berbagai grup band K-Pop. Indonesia memang termasuk salah satu negara yang ikut booming budaya Korea dalam beberapa dasawarsa ini.

Jadi enggak heran kalau orang Indonesia banyak yang jadi agak terpengaruh dengan negara Hallyu itu. Dari cara berpakaian, cara berdandan, bahkan bahasanya pun udah mulai dicampur-campur. Ada cowok ganteng sedikit, langsung deh nama panggilannya berubah jadi oppa atau ahjussi.

Tapi ternyata, bukan orang Indonesia aja yang suka budaya Korea. Karena Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Cho Taiyoung, juga mengaku ikut mencintai budaya Indonesia. Sebagai buktinya, Taiyoung bahkan sampai rela menyanyikan lagu-lagu populer Indonesia yang ia hafal kepada Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.

Gub SulBar asal Gerindra baca Pancasila dgn ngawur. Dari sila 1 ke 5, balik ke 2.
Di samping bnyak pelanggaran kerja, Gerindra ini gak becus pic.twitter.com/tUwVF9UAiq

— #NKRI (@SammiSoh) November 1, 2017

Saat bertemu Ketua MPR pada, Rabu (20/12) lalu, Taiyoung yang sangat fasih berbahasa Indonesia ini bahkan memamerkan kemampuannya menghafalkan Pancasila dengan baik dan benar! Wuah, ketika banyak berita memperlihatkan para pejabat daerah dan warga negara Indonesia yang enggak hafal Pancasila, ternyata warga negara asing malah hafal. Apa kita enggak malu, sodara-sodara!

Pak Zul mungkin seharusnya juga agak sedikit malu, karena lembaga yang dipimpinnya saat ini, sempat pula dipimpin oleh seorang tokoh Indonesia yang enggak hafal urutan Pancasila. Padahal, seseorang itu merupakan suami dari mantan presiden Indonesia! Hebat kan kalau Pancasila yang merupakan buah pemikiran mertuanya aja enggak hafal? Tapi ah, sudahlah. Orangnya sudah tiada, jadi tidak usah diungkit-ungkit lagi.

Sebab faktanya, banyak juga pejabat daerah dan warga Indonesia yang masih abangan, alias enggak jelas kewarganegaraannya. Sebab mereka enggak hafal Pancasila dan lagu Indonesia Raya, boro-boro butir-butir Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang panjangnya sealaihim. Padahal zaman dulu, kesemua itu wajib hukumnya untuk dihafal semua siswa.

Kalau sekarang, anak-anak mungkin lebih hafal lagu Big Bang dan Super Junior daripada lagu-lagu kebangsaan nasional. Lebih suka nonton drakor atau jumpa fans dengan para aktor Hallyu, dibandingkan berkunjung ke Monas atau museum-museum bersejarah lainnya. Jadi, yah, begitulah. Seperti kata Pak Zul, Korsel sungguh tidak membuat kita merasa terancaman. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]ekuasaan politik kalau dilihat pake kacamata positif pasti membawa kepada kesejahteraan. Tapi kalau hanya melihat dari hal-hal negatif, pasti arahnya akan bikin hidup orang sengsara.

Bukan satu-dua orang, tapi orang banyak.

Jadi pejabat harusnya mikirin rakyatnya, karena rakyat yang bayar mereka kan. Pejabat juga jangan nyari proyek mulu. Apaan aja digarap, nanti ujung-ujungnya jadi apaan juga dah. Tiba-tiba harus pake rompi oranye, mau emang?

Mau apaan sih yang dicari kalo jadi pejabat? Duit ya? kekuasaan atau apaan? Hufff

Kalau mau duit banyak, lebih baik dagang aja atau jadi pengusaha. Duitnya jelas karena usaha sendiri. Daripada icip-icip duit rakyat mulu. Jangan jadi contoh yang ga bener deh, apalagi sampai ngerugiin negara.

Bang Zul, Ketua MPR yang masih tersisa. Karena kenapa? Ketua DPD sama DPR udah tercyduk. Tapi Bang Zul masih aman.

Makanya Bang Zul bilang, kalau mau jadi pejabat jangan nyari duit atau ngolah proyek mulu. Akhirnya jadi begitu kan?

Zulkifli Hasan: ‘Pejabat Jangan Nyari Proyek’ https://t.co/se66P9UCVt

— Republika.co.id (@republikaonline) June 17, 2016

Mendingan nih, para pejabat yang cuma nyari duit, balik aja ke kampung asalnya. Nikmati hari tuanya sambil mancing ikan. Siapa tau dapet ikan gede.

Nah, ikannya bisa dimakan atau dijual. Lebih bermanfaat. Daripada masih ngerecokin negara aja, apalagi makan duit haram. Amit-amiiiittttt.

Kalau ngomongin ikan, pasti bikin Bu Susi seneng. Bener ga, Bu? Yuk makan ikan, yuk yuk hehehehe

Dan kalau pun tujuan para pejabat itu pengen jadi kaya, mendingan tinggalin jabatannya sekarang juga dan beralih jadi penjual beli batu akik aja lah di Jatinegara hahaha. Kasih promo menarik pas jualannya, kayak “Ayoo batu bacannya Pak, ayoooo. Buy 1 Get 1 wkwkwk

Kalau mo cepet kaya, ya lebih enak jadi juragan batu bacan ya. Selain dapet untung dari jualan, juga bisa ngisi kegiatan lainnya sehari – hari, jadi ga bakal kena penyakit jenuh.

Daripada jadi pejabat, kerjaannya rapat mulu tiap hari, lama-lama jenuh juga kan? Hahaha. (Z19)