Andai jika orang yang suka bicara dengan tajam dan blak-blakan diminta untuk menjadi ketua KPK. Apa yang sebenarnya akan berubah, dan apa yang justru tidak bisa berubah sama sekali?

PinterPolitik.com

Lebih dari seabad lalu, ilmuwan politik Robert Michels mengajukan gagasan yang terkenal sebagai iron law of oligarchy. Menurutnya, setiap organisasi pada akhirnya mengembangkan kepentingan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Bagaimana jika masalah pemberantasan korupsi bukan lagi kekurangan orang yang ingin berubah, melainkan institusi yang terlalu sibuk mempertahankan keseimbangannya sendiri?

Pertanyaan itu muncul secara tak terduga di sebuah studio podcast. Seorang presenter melempar pertanyaan iseng kepada mantan gubernur yang baru setahun keluar dari penjara: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Andai jadi presiden, apa yang pertama kali dilakukan?

Suasananya santai, tetapi jawabannya tidak terdengar seperti jawaban orang yang sedang bercanda.

“Langsung ada pemutihan dosa-dosa lama. Supaya rezim ke rezim itu tidak terus menjadikan ini semacam ATM,” kata Ahok. Ia lalu menambahkan bahwa setiap pejabat yang ingin maju dalam pemilu harus membuktikan asal-usul hartanya secara terbalik. Sebagai presiden, ia juga akan menggunakan hak pengampunan bukan untuk menghapus jejak kejahatan, melainkan untuk membuka lembaran baru sambil tetap mencatat semuanya.

Itu terdengar seperti sebuah cetak biru pemberantasan korupsi yang utuh: memutus siklus balas dendam politik, membalik beban pembuktian kekayaan pejabat, dan mengubah korupsi dari persoalan penindakan menjadi persoalan transparansi. Yang menarik, tidak satu pun gagasan itu pernah menjadi agenda utama partai politik atau ketua KPK mana pun. Karena itu, pertanyaan yang muncul bukan lagi bagaimana jika Ahok menjadi presiden. Pertanyaannya justru lebih menarik: bagaimana jika kendaraan bagi gagasan-gagasan itu bukan Istana Negara, melainkan kursi Ketua KPK?

Lupakan Sejenak Ahok si PDIP, sekarang Ahok si Ketua KPK

Bayangkan Ahok menjabat Ketua KPK pada hari Senin pagi. Apa yang pertama ia lakukan? Berdasarkan rekam jejak hampir dua dekade, jawabannya mungkin bukan rapat koordinasi atau konferensi pers besar. Ia pernah berkata sangat jelas: “Pimpinan KPK bisa apa? Kolektif. Kalau jadi Gubernur saya bisa memecat orang langsung, dan saya jadi model. Saya mending jadi Gubernur atau Presiden untuk berantas korupsi.”

Ia tahu apa yang terjadi, tetapi andai tetap masuk ke dalam sistem itu, arah reformasinya relatif mudah ditebak. Pembuktian terbalik harta pejabat, yang sudah ia suarakan sejak menjadi anggota DPRD Bangka Belitung. E-budgeting yang lebih menyeluruh, agar setiap perubahan anggaran meninggalkan jejak digital yang dapat ditelusuri. Pembatasan transaksi tunai dalam urusan pemerintahan, untuk menghilangkan ruang gelap tempat rente politik biasanya tumbuh.

Hal yang paling mungkin terjadi, ia akan marah marah didepan awak media ketika konfresi pers penentuan tersangka. Marah-marah adalah hal yang paling ikonik bagi Ahok ketika ia menjabat di Gubernur Jakarta

Tidak ada satu pun gagasan itu yang benar-benar baru. Persoalannya bukan kekurangan ide, melainkan kekurangan insentif politik untuk menjalankannya. Ilmuwan politik George Tsebelis menyebut bahwa semakin banyak aktor yang memiliki hak menghambat perubahan, semakin sulit sebuah reformasi dijalankan. Tantangan Ahok bukan merancang kebijakan antikorupsi karena resepnya sudah tersedia. Tantangannya adalah menghadapi para veto player yang selama ini hidup dari celah-celah yang ingin ia tutup.

Ibarat Ahok Pegang Pisau di Tangan yang Terikat

Masalah terbesar Ahok di KPK bukan koruptor yang akan dihadapi. Masalah terbesarnya adalah arsitektur lembaga tempat ia akan berdiri.

KPK pasca revisi UU 2019 adalah titik mula dari segala ambiguitas penegakan korupsi di Indonesia. Penyidik yang bekerja di dalam gedung itu tidak sepenuhnya tunduk pada pimpinan KPK. Mereka membawa loyalitas institusional dari Polri, Kejaksaan, bahkan BIN. Agus Rahardjo, Ketua KPK periode 2015-2019, mengakui hal ini secara terbuka dalam sebuah diskusi ICW pada Mei 2024. Artinya, bahkan sebelum satu kasus pun dibuka, terdapat loyalitas ganda yang beroperasi di dalam tembok KPK sendiri.

Ahok tidak bisa memecat penyidik seperti saat memecat kepala dinas di Balai Kota. Ia tidak bisa mengubah arah lembaga tanpa persetujuan kolektif pimpinan lainnya. Di saat yang sama, keberadaan Dewan Pengawas membuat ruang geraknya semakin terbatas ketika berhadapan dengan status quo.

Di sinilah paradoksnya. Seluruh mekanisme pengaman yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan justru bisa menjadi penghalang bagi pemimpin yang ingin menggunakan kekuasaan itu untuk melakukan perubahan. Jika logika Robert Michels berlaku di KPK, maka tantangan Ahok bukan hanya melawan koruptor. Tantangannya adalah menghadapi kemungkinan bahwa institusi yang dibangun untuk memberantas korupsi telah menjadi terlalu sibuk menjaga keseimbangannya sendiri.

Pada akhirnya, ahok seperti pegang pisau yang bertujuan untuk menusuk segala “deep state” dengan tangan yang terikat.

Kemungkinan Ahok Terjebak di “Sistem”

Pisau dipegang dengan tangan terikat seolah tidak cukup untuk menggambarkan situasi apabila Ahok jadi ketua KPK.

Jadi andaiannya bukan tentang apakah Ahok akan berhasil atau gagal di KPK. Andaian ini mengungkap sesuatu yang lebih mengganggu: bahwa persoalan pemberantasan korupsi mungkin tidak lagi terletak pada kurangnya orang yang ingin berubah, melainkan pada kemampuan institusi menerima perubahan itu sendiri.

Filsuf Jerman Friedrich Hegel pernah menulis bahwa manusia memang membuat sejarah, tetapi tidak dalam keadaan yang mereka pilih sendiri. Seorang pemimpin boleh datang dengan gagasan, keberanian, dan niat untuk melakukan reformasi, tetapi ia selalu berhadapan dengan struktur yang telah ada jauh sebelum dirinya tiba. Apabila di benturkan dengan Hegel, bisa jadi Ahok akan gagal di pembuatan “antitesa” dalam bentuk melawan status quo

Hal itu didukung oleh pemikiran Michel Foucault kemudian menunjukkan bahwa kekuasaan modern tidak selalu bekerja melalui larangan atau paksaan. Ia bekerja lebih halus, yaitu dengan membentuk perilaku dan menentukan batas-batas tindakan yang dianggap mungkin. Dalam banyak kasus, sistem tidak perlu menolak seorang reformis. Sistem hanya perlu membuat reformasi menjadi semakin sulit dilakukan. 

Hal itu mungkin seperti Ahok seperti pegang pisau di tangan yang terikat dengan pasir hisap di bawahnya.

Dari sudut pandang itu, persoalan Ahok bukan lagi soal karakter. Ia bukan sedang diuji oleh koruptor yang ingin ia lawan, melainkan oleh institusi yang ingin ia pimpin. Sebab pertanyaan paling menarik dalam politik sering kali bukan apakah seseorang cukup kuat untuk mengubah sistem, melainkan apakah sistem yang ada cukup lentur untuk menerima perubahan yang dibawanya.

Karena itu, pertanyaannya bukan apakah Ahok bisa mengubah KPK. Pertanyaannya adalah apakah KPK masih memungkinkan seseorang seperti Ahok tetap menjadi Ahok setelah ia masuk ke dalamnya. (A99)

Eh ada yang ngumpet 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bungkam setelah jalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan pemerasaan yang dialami mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri.Selesai pemeriksaan, Firli langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil itu, Firli seolah sedang bersembunyi dari awak media. Sambil bersandar, ia berupaya menyembunyikan badannya dari jendela kaca mobil. Di situ, Firli turut menyembunyikan wajahnya dengan tangan dan tas berwarna hitam.

PinterPolitik.com

Gengs, percayalah sama mimin kalau kejayaan pasti penuh dengan cobaan. Bahkan nih, bisa saja pujian yang dulu kita miliki pudar seiring ujian alam.

Kalau nggak percaya, coba saja tanya sama atlet manapun, terutama sepak bola, mulai tarkam sampai profesional. Semua pasti merasakan ganasnya zaman yang bisa berubah begitu cepat. Walhasil, hanya pesepakbola yang menjaga attitude dan mampu mendidik generasi peneruslah yang benar-benar mampu survive sekalipun sudah tua.

Lihat saja Kurniawan D.K, eks pemain tim nasional, atau Zinedine Zinade yang terkenal sebagai seniman bola itu. Semuanya masih dipuja, sebab sikap, integritas kerja, dan komitmen generasi.

Coba bedakan sama pesepakbola dalam pun luar negeri yang saat jadi pemain begitu andal tapi setelah pensiun kepalang bebal, seperti Maradona mungkin. Begitulah, zaman boleh berubah tapi kerja keras jangan sampai kalah dengan leha-leha.

Tampaknya dari sepak bola tersebut, para petinggi dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus belajar banyak ya, cuy. Secara, akhir-akhir ini, mimin melihat kok menyedihkan sekali nasibnya.

Bukan sebab KPK kurang aksi pemberantasannya lho ya, melainkan mimin heran kenapa kepercayaan publik ke KPK tidak seperti dulu kala. KPK yang dulu tuh – kalau mimin boleh menyebutkan nih – nggak pernah turun peringkat dalam klasemen lembaga negara yang paling dipercaya publik.

Hampir di akhir musim pengabdian, KPK selalu moncer dan memborong banyak pujian. Bandingkan dengan sekarang, benar-benar merosot dari puncak prestasi sebagai lembaga truthworthy banget, bahkan harus rela disalip rivalnya, Polri – kayak Barcelona yang rela dipecundangi Real Madrid atau Man.United yang dipencundangi Liverpool. Uppss.

Petinggi KPK mungkin  juga sadar sih kalau lembaganya mengalami penurunan kepercayaan. Kendati KPK banyak kerja pun, nyatanya susah dipandang berwibawa lagi oleh masyarakat. Padahal menurut Ketua KPK Firli Bahuri, lembaga antirasuah itu punya prestasi yang pantas lho untuk dipamerkan ke publik.

Bayangin, sebanyak 160 perkara tindak pidana berhasil diselidiki. Bahkan, jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK untuk memperingati capaian enam bula kerja Firli tersebut telah memeriksa 3.512 saksi dan menetapkan 85 tersangka sekaligus menahan 61 orang, cuy. Wih, keren juga kinerjanya.

Tapi, ngomong-ngomong, mimin boleh nyinyir sedikit nggak sih? Benar kinerja banyak, Pak, tetapi kok masih bingung nangkap koruptor kelas kakap, seperti Harun Masiku? Apa jangan-jangan kasus-kasus yang dipamerkan itu cuma kelas teri atau rendahan nih? Hehe.

Makanya deh, Pak, karena logika lembaga harus memosisikan masyarakat sebagai mitra, seyogianya sayangilah kembali mitra Anda. Kalau perlu, beri kado indah, seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]orupsi adalah sebuah tindakan kejahatan, namun tindakan kejahatan itu sendiri juga seringkali dipicu dari adanya korupsi politik. Mungkin sutradara Holywood ternama Martin Scorsese juga akan terperangah dengan berbagai manuver dan intrik koruptor di Indonesia yang begitu rumit membelit, sehingga sulit mencari titik akhirnya. Terlebih ketika lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi sibuk ribut sendiri.

Nama Novel Baswedan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusia 40 tahun, pasti sudah dikenal masyarakat. Sebagai korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang hingga kini belum tertangkap, kisahnya tidak hanya mendatangkan haru dan simpati, tapi juga kemarahan publik. Melakukan kekerasan terhadap Novel, sama dengan menentang pemberantasan korupsi.

Apa tanggapan @jokowi tentang insiden yang menyerang Novel Baswedan pagi ini? Berikut selengkapnya di https://t.co/LDKsb4Os4k. pic.twitter.com/imiPg2dY22

— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) 11 April 2017

Kepolisian, sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelidiki kasus ini, sayangnya terkesan lamban mengungkap kasus Novel yang kelihatannya sederhana. Di sinilah kemudian Novel menuding bahwa Kepolisian tidak punya nyali (atau keinginan) untuk menangkap pelakunya. Mengapa ia begitu yakin oknum petinggi Kepolisian pelakunya?

Di sisi lain, Novel juga dilaporkan ke Kepolisian oleh mantan saksi di kasus suap yang melibatkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar, yaitu Nico Panji Tirtayasa. Dalam video yang menjadi viral, Nico atau yang sering ditulis sebagai Miko, menyatakan kalau telah memberikan kesaksian palsu untuk memberatkan pamannya, Mochtar Efendy dan Akil Muchtar atas tekanan Novel. Mungkinkah?

Munculnya Nico, tentu menjadi santapan empuk bagi Panitia Khusus (Pansus) DPR yang tengah sibuk mencari celah untuk melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Dewan perwakilan yang sejatinya mewakili rakyat ini, seperti kita tahu, anggotanya cukup banyak yang terjerat jala antikorupsi KPK. Keterangan Nico dapat saja menjadi landasan bagi para anggota parlemen tersebut untuk meniadakan KPK.

Dendam Lama KPK vs Polri

“Saya cukup bisa sebut Polri tidak akan berani mengungkap. Mungkin begini, ayo kita lihat apakah ke depan akan diungkap. Saya yakin sekali tidak akan diungkap.” ~ Novel Baswedan

Sejak awal, sebenarnya Novel telah menuding ada oknum petinggi Kepolisian di belakang kasus penyiraman air kerasnya. Bahkan di acara Mata Najwa, kabarnya ia sudah memberitahukan nama jenderal kepolisian tersebut. Namun hingga kini, polisi malah sibuk dengan sketsa pelaku yang waktunya pembuatannya perlu berhari-hari. Apakah ini berarti Kepolisian memang sengaja melambat-lambatkan prosesnya?

Di sisi lain, Novel begitu percaya kalau apa yang terjadi padanya adalah ulah oknum Kepolisian. Mengapa? Apakah ia menuding kalau masih ada dendam di lembaga penegak hukum sipil tersebut? Bila ditarik lagi ke belakang, sejarah berdirinya KPK sendiri sebenarnya sudah menimbulkan ‘sakit hati’ bagi Kepolisian. Ada tiga kemungkinan yang menurut sebagian pengamat, membuat keduanya kerap berseteru.

Pertama, dikeluarkannya undang-undang pembentukan KPK bisa dikatakan sebagai sebuah kritik atau ketidakpercayaan pemerintah, terutama masyarakat, terhadap institusi penegak hukum yaitu Polri dan Kejaksaan. Pada awal berdirinya, baik KPK maupun Kepolisian juga sempat diwarnai tarik menarik kasus.

Kedua, citra KPK semakin lama semakin positif di mata rakyat. Sebaliknya, banyaknya petinggi Kepolisian yang kemudian terjerat kasus korupsi ke KPK, semakin mempersulit bagi Kepolisian untuk membangun citra positif di mata masyarakat. Dan yang ketiga, gaji yang diperoleh oleh pimpinan atau komisioner KPK jauh lebih tinggi daripada pimpinan Polri sebagai lembaga yang sama-sama menjadi penegak hukum.

Demi memperbaiki citranya, Kepolisian kemudian ikut menjerat para petinggi KPK yang di mata masyarakat terlihat berprestasi. Aksi balas dendam ini sempat dikenal dengan istilah “Cicak versus Buaya”. Terhitung Chandra Hamzah, Bibit Samad Riyanto, Antasari Azhar, Bambang Widjojanto, dan Abraham Samad yang telah diciduk Polri.

Kabarnya, Novel Baswedan juga sebenarnya menjadi salah satu yang akan diciduk Kepolisian, namun gagal karena dihadang oleh para aktivis antikorupsi. Di sini sebenarnya Polri ingin memberi pesan pada masyarakat, bahwa bahkan KPK yang dipuja-puja sebagai pejuang antikorupsi pun masih punya cela untuk berkorupsi dan melakukan penyelewengan.

Alat Permainan Politik?

“Ini sebenarnya politik. Jadi, saya sarankan KPK berhenti berpolitik. Agar track record di dalam lembaga penegak hukum jadi lebih pasti.” ~ Fahri Hamzah

Saat ini, “lawan” KPK bukan hanya Kepolisian, karena Pansus KPK yang digelar DPR juga tengah sibuk mengais celah dan cela lembaga tersebut. Selain diketuai tersangka mega korupsi KTP Elektronik, Pansus ini juga didukung sepenuhnya oleh Amien Rais. Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, geram sekaligus dendam karena namanya dikait-kaitkan dengan korupsi alat kesehatan (Alkes).

Kasus yang sama juga menimpa kader PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan kader Partai Demokrat Marzuki Ali, di mana keduanya sempat disebutkan tersangkut dalam kasus KTP Elektronik. Walaupun di pengadilan mereka telah dinyatakan tidak tersangkut kasus tersebut, namun ulah KPK yang mengumumkan ke media bahwa mereka tersangkut kasus suap, memang membuat namanya jadi bulan-bulanan.

#KPK mengait2kan pak Amien Rais memang kebangetan. Makanya Prof Din bilang : kita boleh suudzon pada #KPK – ada apa? #angketKPK pic.twitter.com/40uQIIPJJ9

— PansusKPK (@PansusKPK) 24 Juli 2017

Akibatnya banyak pihak menilai, ulah KPK yang terkesan ceroboh ini memiliki unsur politis dibelakangnya. Sebagai  mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ikut terseret pada kasus penyebutan Amien Rais, Din Syamsuddin menganggap sikap KPK sangat tidak etis. Ia juga curiga kalau KPK sudah tidak lagi netral dan melakukan standar ganda dalam menerapkan pemberantasan korupsi.

Laporan Nico yang mengaku mendapat tekanan dari Novel, juga mengingatkan kembali pernyataan Miryam S. Haryani yang mengaku mendapat perlakukan sama, juga merupakan cela lain bagi KPK. Namun, banyak pihak juga menilai, intimidasi dalam penyidikan adalah hal yang lazim dilakukan. Bukan hanya KPK, bahkan Kepolisian pun pasti menggunakan intimidasi – tentu dengan aturan-aturan tertentu.

KPK Bebas Cela?

“Siapapun yang berperang melawan korupsi, harus membersihkan dirinya sendiri terlebih dahulu.” ~ Vladimir Putin

Tak ada seorang/lembaga pun yang sama sekali bersih, itulah yang diyakini Putin. Karena untuk menjadi sepenuhnya bersih, ia harus mampu memerangi nafsu dalam dirinya sendiri. Psikoanalis Sigmun Freud mengungkapkan, perilaku kejahatan didorong oleh hati nurani yang lemah, sehingga tak mampu menahan kuatnya desakan nafsu, atas harta, kekayaaan, dan kemewahan secara tidak halal.

Dalam kasus Novel, nafsu atas harta mungkin tidak berlaku. Namun atas kekuasaan maupun harga diri yang terlalu tinggi, menyebabkan perseteruan yang mengakar hingga melahirkan kejahatan, bisa saja terjadi. Sebagai target yang meleset, apakah saat ini Novel berpikir bahwa penyerangnya masih berhubungan dengan aksi balas dendam Polri? Apakah ini adalah balasan tertunda dari oknum Polri?

Di sisi lain, Novel pun mengakui bahwa di Kepolisian sendiri sudah ada kubu yang menginginkan perseteruan itu berakhir. Lalu mengapa ia masih saja berkeras agar Kepolisian mengungkapkan sang petinggi tersebut? Terlebih, bukti yang mengarah ke pelaku saja sulit dicari. Lalu bukti apa yang dimiliki Novel, sehingga ia begitu yakin akan sangkaannya? Ataukah ini hanya nafsu dendam Novel semata?

Begitu pun KPK secara lembaga, mengapa begitu bernafsu membawa nama-nama tokoh yang kerap beroposisi dengan pemerintah pada kasus yang belum terbukti keterlibatannya? Bila dipikirkan lebih tajam, apakah mungkin sangkaan Din Syamsuddin bahwa KPK tidak lagi netral itu nyata? Karena nampaknya ada kepentingan besar yang mengendalikan lembaga penting negara itu untuk memenuhi political of interest penguasa beserta pendukungnya.

Sepak terjang KPK di tanah air memang sangat perlu diapresiasi, prestasinya menjaring para koruptor dalam birokrasi pemerintahan tak perlu ditanya lagi. Namun bukan berarti lembaga ini menjadi lembaga super yang tanpa pengawasan, apalagi KPK masih berhutang kasus-kasus mega korupsi seperti BLBI, Bank Century, RS Sumber Waras, pengadaan Quay Container Crane di Pelindo II, kasus suap Mantan Dirut Garuda, kasus suap Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, korupsi Reklamasi teluk Jakarta, serta banyak lagi kasus yang seakan menguap tanpa cerita.

Sekarang, siapa yang paling berhak untuk mengevaluasi kinerja KPK, DPR kah? Sebagai lembaga negara yang terkenal korup, apakah rakyat mampu mempercayakan KPK pada anggota Dewan yang jelas-jelas mengatakan ingin membubarkannya? Ataukah Presiden? Lalu bagaimana dengan sangkaan bahwa KPK telah melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) akibat adanya campur tangan penguasa dalam setiap langkahnya? Jadi, bagaimana KPK bisa bersih tanpa cela? (R24)

PinterPolitik.com

“Kalau DPR minta buka, saya bilang nggak boleh. Kalau KPK membuka rekaman itu atas permintaan DPR, KPK-nya melanggar, DPR-nya melanggar. Dokumen pengadilan hanya bisa dibuka atas perintah pengadilan.”

[dropcap size=big]M[/dropcap]antan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun DPR akan menabrak undang-undang jika sampai membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani dalam hak angket. Rekaman adalah alat bukti yang hanya bisa dibuka dalam koridor hukum. Namun hal ini bisa dicegah apabila KPK lebih dahulu menyelesaikan proses hukum Miryam dengan membuka lebih dulu rekaman di persidangan.

“Kalau urusan bukti kasus (Miryam) Haryani, mungkin sebelum pansus mulai bekerja, soal (rekaman) Haryani sudah dibuktikan di pengadilan,” kata Mahfud di Gedung KPK, Rabu (14/6).  Ia juga mengkritisi materi hak angket yang bermula dari tuntutan DPR dalam rapat dengar pendapat untuk membuka rekaman Miryam. Belakangan, setelah terbentuk, pansus ingin menyelidiki kinerja KPK hingga urusan anggaran belanja.

Sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Mahfud MD hari itu menyampaikan petisi yang ditandatangani oleh 132 akademisi. Petisi itu terdiri dari empat sikap akademik, salah satunya agar KPK tidak mengikuti kehendak panitia angket yang pembentukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebab jika patuh, justru membuatnya turut melanggar hukum.

Demi menghindari perpecahan antar kedua lembaga, KPK pun berencana mengikuti saran Mahfud dengan segera merampungkan berkas mantan anggota Komisi II DPR tersebut. “Untuk kasus Miryam S Haryani, kami rencanakan sebelum Idul Fitri bisa dilakukan pelimpahan dari tahap penyidikkan ke penuntutan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kamis (15/6).

Dengan segera mendudukkan Miryam di kursi pesakitan, para anggota DPR yang ingin mengetahui rekaman penyidikan Miryam, bisa melihat langsung di persidangan. Sebab, pihak KPK bersikeras tak akan membuka rekaman Miryam kecuali di persidangan. “Ada dua hal terkait peristiwa ini, sejak awal kami yakini KPK enggak bakal membuka rekaman selain di peradilan atau perintah hakim, meskipun yang dibuka hanya sebagian kecil seperti yang diminta anggota DPR,” kata Febri.

3 Alasan Mahfud MD Tolak Hak Angket KPK. #TolakAngketKPK pic.twitter.com/5igldimEzG

— Kita Bicara (@Kitabicar4) June 16, 2017

Menurutnya, rekaman penyelidikan Miryam merupakan alat bukti yang tak bisa diperlihatkan secara sembarangan. Sebab, jika hal tersebut terjadi akan berisiko hukum bagi lembaga antirasuah tersebut. Lagipula, penyidik KPK sudah mencukupi alat bukti untuk melimpahkan berkas kasus Miryam ke tahap kedua ini. “Kalau ada pihak yang mau dengar bagaimana kontruksi peristiwa dan informasi rekaman Miryam bisa dilihat di pengadilan saja,” tambahnya.

DPR Ngotot Panggil Miryam

“Sangat ironis kalau sampai ada pemanggilan paksa, sampai Pansus Angket meminta Kapolri untuk panggil paksa Miryam.”

Menurut Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Risa Mariska, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket sudah mengirimkan surat kepada KPK untuk meminta izin memanggil mantan Anggota Komisi II, Miryam S Haryani, ke rapat Pansus Angket, Senin (19/6). “Surat sudah diantar hari ini, seharusnya sudah diterima ya,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6).

Risa menjelaskan, pemanggilan Miryam tujuannya untuk meminta klarifikasi terkait surat bermaterai yang diberikan Miryam kepada Komisi III. Dalam surat tersebut, ia menegaskan dan membantah bahwa ada sejumlah anggota Komisi III yang menekannya. “Kami minta klarifikasi, betul tidak dia mengirimkan surat itu. Kenapa dia mengirimkan surat itu. Kan banyak pertanyaan yang nanti disampaikan anggota pansus,” kata Risa.

Tapi jika KPK tak memberikan izin kepada pansus untuk menghadirkan Miryam, maka Pansus akan menggunakan mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan tata tertib DPR, yakni memanggil yang bersangkutan hingga sebanyak tiga kali. Jika setelah dipanggil tiga kali Miryam tak juga dihadirkan, maka Pansus bisa melakukan pemanggilan paksa. “Saya sih menyarankan itu jangan sampai terjadi. Maka itu saya minta kooperatif lah KPK ini,” katanya.

#BPTerbaru Pansus Hak Angket Panggil Miryam S Haryani, Ini Kata KPK dan Ketua Pansus https://t.co/MuOpQWOZBv

— MJ Gatra (@BantiranPost) June 16, 2017

Klarifikasi Dipersidangan

“Kalau mau itu (klarifikasi surat pernyataan Miryam) kan segera disidangkan. Itu bisa nanti didengar rekamannya. Akan segera kami naikkan kok.”

Ketua KPK Agus Rahardjo menyarankan pansus angket mengikuti jalannya persidangan untuk mengklarifikasi pernyataan Miryam ihwal intimidasi dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP. Menurutnya, Pansus Angket KPK tidak perlu repot-repot menghadirkan Miryam ke DPR untuk mengklarifikasi surat tersebut.

KPK, lanjut Agus, tidak bisa serta merta mengeluarkan Miryam dari tahanan untuk hadir ke dalam rapat pansus angket. Permintaan menghadirkan Miryam harus dikaji mendalam agar tidak melanggar hukum. “Terkait Miryam, kami lihat aturan-aturan apakah itu memungkinkan. Terutama bila kemudian cacat hukum, kami akan menolak hadir. Jadi kami harus pelajari dahulu,” terangnya, Kamis (15/6).

Agus mengatakan kalau KPK akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas sikap atas pansus angket KPK, besok pagi (Jumat, 16/6). “Besok pagi pimpinan berlima sudah sepakat mengenai sikap KPK,” jelas Agus sambil menerangkan bahwa salah satu materi yang dijadikan bahan untuk menentukan sikap adalah hasil kajian asosiasi pakar hukum tata negara yang menyatakan pansus angket KPK cacat hukum. “Kalau sarannya ahli, ini cacat hukum. Makanya kami akan tentukan sikap dahulu,” pungkasnya.

(Berbagai sumber/R24)

Delapan tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk merasakan hidup di dalam penjara, begitulah yang dirasakan oleh Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, yang menjadi seorang terpidana karena kasus pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

PinterPolitik.com

Jakarta –Kini Antasari Azhar sudah bisa menghirup udara segar setelah dirinya mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo. Namun kebebasan dirinya tetap bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pemberian Grasi oleh Presiden Joko Widodo ini setelah mendengarkan langsung pertimbangan dari MA.

Kasus yang menyeret Antasari Azhar ini memang masih misteri, karena pemenjaraannya seakan begitu dipaksakan. Padahal adik Nasrudin Zulkarnaen sendiri, Andi Syamsudin sempat mengatakan sendiri kepada Antasari kalau ia meragukan Antasari sebagai pembunuh kakak kandungnya tersebut.

“Saat itu, ia (Andi) mengungkapkan kalau dia tidak yakin kalau saya pelakunya. Dia juga yakin ada aktor dibalik kematian kakaknya. Cuma enggak saya tanya lagi,” tutur Antasari yang sempat membuat heboh publik karena ia datang ke istana menemui Presiden Jokowi. Tidak ada yang tahu apa yang dibincangkan dan apa hasil pertemuan kedua tokoh tersebut.

Selepas hotel prodeo, sepertinya Antasari mulai memberi sinyal kalau ia akan merapat ke kubu PDI Perjuangan. Spekulasi ini terkuak saat ia terlihat hadir dalam debat Pilkada DKI Jakarta kedua di Hotel Bidakara, Jakarta pada Jumat, Januari lalu sebagai pendukung pasangan nomor urut dua yang diusung PDIP.

“Saya dukung Ahok, karena saya sudah lama tinggal di Jakarta,” kilahnya. Ketertarikan Antasari untuk bergabung dengan PDIP, ternyata  direspon positif Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Karena usai debat, Antasari terlihat keluar ruangan bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Dalam dialognya bersama Antasari, Hasto mengklaim merapatnya Antasari ke PDI Perjuangan hanya tinggal mencari waktu yang tepat. “Ya nanti setelah pilkada serentak nasional Pak Antasari akan resmi bergabung dengan PDI Perjuangan,” ujar Hasto.

Sebelumnya, Antasari Azhar juga hadir pada perayaan ulang tahun ke-70 Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta. (Berbagai sumber/A15)

Imam Prasodjo dipilih menjadi Ketua Pansel pada pertemuan, Senin. Kepada wartawan, Imam menyebutkan proses penjaringan akan dilakukan minggu depan. Dia berharap penasihat KPK terpilih kelak memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan menjaring masukan dari masyarakat dengan baik pula.

pinterpolitik.com – Selasa, 31 Januari 2017.

JAKARTA – Panitia Seleksi (Pansel) calon penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi memulai rapat perdana di gedung KPK Jakarta, Senin (30/1/2017). Pansel ini terdiri atas lima tokoh yang dipilih oleh KPK.

Kelima tokoh itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, sosiolog Imam Prasodjo, praktisi bisnis Rhenald Kasali, ahli hukum tata negara Saldi Isra, dan mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Mereka akan menyaring calon-calon penasihat KPK. Posisi penasihat KPK sudah satu tahun kosong.

Juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (30/1), mengatakan, pihaknya meminta bantuan beberapa ahli dan pakar untuk melakukan proses seleksi penasihat KPK.

Febri mengatakan, para anggota Pansel bertemu di gedung KPK, Senin. Melalui Pansel ini KPK berharap nantinya bisa mendapatkan penasihat terbaik untuk memperkuat kelembagaan KPK.

Imam Prasodjo dipilih menjadi Ketua Pansel pada pertemuan, Senin. Kepada wartawan, Imam menyebutkan proses penjaringan akan dilakukan minggu depan. Dia berharap penasihat KPK terpilih kelak memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan menjaring masukan dari masyarakat dengan baik pula.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengharapkan penasihat KPK kelak bisa menjadi rekan untuk menunjang kinerja KPK. Ia juga menginginkan penasihat KPK nantinya lebih hebat ketimbang lima pimpinan KPK saat ini.

Dikemukakan, penasihat akan menjadi sparring (partner) pimpinan KPK untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Penasihat harus lebih hebat dari kami berlima dalam segala hal, misalnya, kemampuan memelihara jaringan, inovasi, daya tahan, kemampuan komunikasi ke dalam dan ke luar KPK, kata Saut, Selasa (31/1) pagi.

Ia mengatakan, penasihat KPK harus dapat berperan seperti pelatih yang paham tentang strategi dalam menghadapi pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait dengan itu, Saut tidak membatasi penasihat KPK harus tokoh yang lebih tua dari pimpinan KPK saat ini.

Ia juga berharap penasihat KPK bisa menjadi rekan pimpinan dan pegawai KPK berdiskusi mengenai manajemen, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. (Kps/dtk/E19)