PDIP kembali usung Puan Maharani untuk kembali menjadi ketua DPR RI periode 2024-2029 usai Puan jembatani partainya dengan koalisi Prabowo Subianto. Pertanda bahwa Puan telah ‘reborn’?

PinterPolitik.com

“I’m so, I’m so reborn. I’m movin’ forward. Keep movin’ forward. Keep movin’ forward” – Kid Cudi, “Reborn” (2018)

Cerita ini bermula pada tahun 2023 lalu. Saat itu, namanya menjadi pembahasan publik. Tidak sedikit bahkan mencibir nama ini.

Bagaimana tidak? Banyak insiden membuat sosok ini makin tidak disukai oleh publik, mulai dari insiden mematikan mikrofon, membagikan pakaian dengan raut muka penuh amuk, hingga baliho yang bertebaran di mana-mana.

Nama itu adalah Puan Maharani. Ketua DPP PDIP itu sempat mendapatkan sorotan buruk di publik. Banyak juga dari netizen mengolah hal-hal yang berkaitan dengan Puan menjadi meme.

Namun, tahun 2023 telah berakhir. Tahun 2024 menjadi tahun sebenarnya ketika setiap orang saling bersaing, setidaknya para politisi, untuk mendapatkan atau mempertahankan posisi mereka.

Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, misalnya, bersaing memperebutkan kursi jabatan presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar Februari kemarin.

Bukan hanya Anies, Prabowo, dan Ganjar, para calon legislatif (caleg) dari berbagai partai politik (parpol) juga saling bersaing dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk memperebutkan kursi di parlemen. Ada yang gugur, ada yang bertahan, dan ada juga para pendatang baru.

Namun, Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sempat disebut akan diubah-ubah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menuding ada upaya dari Partai Golkar untuk merebut hak kursi ketua DPR milik PDIP sebagai pemenang Pemilu 2024.

Meski begitu, Puan tampaknya tidak tinggal diam. Ketua DPP PDIP itu tampak melakukan lobi-lobi politik ke Golkar dan koalisi Prabowo. 

Beberapa waktu lalu, Puan melaksanakan buka puasa bersama Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Bambang Soesatyo dan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani. Terbaru, Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa partainya akan mengikuti ketentuan UU MD3 yang sudah ada dan menampik akan adanya rumor perebutan.

Mengapa momen politik ini penting bagi Puan? Apakah ini artinya Puan bisa menjelma menjadi sosok politikus yang berbeda dari versi dirinya yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Puan dan Politik Kiemas-ian

Puan bukanlah hanya anak dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Puan juga merupakan putri dari mendiang politikus senior PDIP, Taufiq Kiemas.

Kiemas sendiri dikenal dengan gaya politiknya yang akomodatif. Bahkan, gaya politik ini juga kerap berseberangan dengan Megawati yang cenderung lebih saklek dan kaku dalam berpolitik. 

Ayah dari Puan tersebut juga dikenal dengan kapabilitasnya dalam membangun jaringan dan relasi. Dalam buku Indonesia Betrayed, Elizabeth Fuller Collins menjelaskan bahwa Kiemas memiliki jejaring luas sehingga mampu menjadi broker dalam berbagai urusan pemerintahan.

Perbedaan kontras antara Kiemas dan Megawati ini juga yang menjadi penyebab mengapa PDIP bisa memiliki kekuatan yang saling mengimbangi. Ini juga terjadi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat.

Seperti yang banyak diketahui, Megawati memiliki sikap keras dalam menolak kerja sama politik dengan SBY. Namun, Kiemas menjadi penghubung antara PDIP yang kala itu menjadi partai oposisi dengan pemerintahan SBY.

Dan, salah satu penghubung andalan Kiemas kala itu bukan lain adalah putrinya sendiri, Puan. Bukan tidak mungkin, ini menjadi upaya pendidikan politik ala Kiemas-ian kepada Puan.

Dalam banyak kesempatan, Puan juga aktif mewakili partainya untuk bertemu dengan pimpinan-pimpinan parpol lain. Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), misalnya, bertemu dengan Puan dalam banyak kesempatan.

Bukan tidak mungkin, kesuksesan lobi-lobi Puan adalah perwujudan politik Kiemas-ian yang didapatkannya dari ayahnya, Taufiq. PDIP sendiri bisa jadi mendapatkan keuntungan dari politik Kiemas-ian ini.

Lantas, mengapa politik Kiemas-ian ini menjadi penting bagi Puan? Would it be the way Puan is reborn anew? 

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Puan ‘Reborn’?

Puan bukanlah Puan yang kerap dikenal di banyak meme. Ada sejumlah manuver taktis dan politis yang mumpuni justru datang dari Puan.

Namun, citra ‘trah Soekarno’ juga melekat pada dirinya. Terlepas dari dirinya sebagai bagian dari ‘trah Kiemas’, Puan juga kerap diidentikkan dengan ibunya, Megawati, yang akhir-akhir ini juga mendapatkan banyak sorotan negatif dari netizen.

Dalam psikologi, ini bisa dijelaskan dengan konsep identity agents. Mengacu pada penjelasan Elli P. Schachter dan Jonathan J. Ventura dalam tulisan mereka yang berjudul Identity Agents: Parents as Active and Reflective Participants in Their Children’s Identity Formation, identitas anak akan terbentuk secara reflektif terhadap identitas orang tuanya bila terjadi interaksi secara aktif dan kontinu.

Bukan tidak mungkin, setelah Kiemas meninggal dunia, Megawati mengambil peran lebih banyak dalam upaya pendidikan politik Puan. Publik juga akhirnya kerap mengidentifikasikan Puan sebagai Megawati 2.0.

Namun, politik Kiemas-ian ini bisa menjadi modal politik Puan secara lebih jauh. Dalam kapabilitasnya untuk bisa bertemu, berjejaring, dan bernegosiasi dengan banyak partai, Puan bisa saja mendapatkan apa yang disebut sebagai modal sosial oleh Kimberly Casey dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital.

Modal sosial ini bisa digunakan oleh Puan untuk ditransformasikan menjadi modal politik. Bukan tidak mungkin, ini akan menunjang karier Puan ke depannya, katakanlah bila ingin maju di tingkat pemilihan presiden dalam beberapa tahun ke depan.Bukan tidak mungkin, jalan politik Kiemas-ian ini berujung pada lahirnya kembali Puan sebagai politikus yang berbeda. Akankah Puan kembali reborn untuk menyongsong tahun 2029 mendatang? Menarik untuk diamati kelanjutannya. (A43)

Hmm, ini yang lagi panas jadi diskusi nih, soal perebutan kursi ketua DPR RI. Kalau menurut kalian gimana? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Kalo jadi Ketua DPR lagi, Mbak Puan pecahkan rekor nih 

Puan Maharani diprediksi lolos dengan mudah dan kemungkinan akan menjadi ketua DPR kembali untuk kedua kalinya. Parpol pemenang pemilu sendiri berhak atas kursi ketua DPR

Hal ini menarik dikarenakan PDIP diprediksi cukup sulit bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain itu, PDIP dinilai memang lebih cocok sebagai penyeimbang dengan reputasi dan pengalaman mereka.

Gimana menurut kalian soal skenario dua periode Mbak Puan? Berikan pendapatmu yaa! 

#pdip #puan #puanmaharani #dpr #ketuadpr #caleg #calegdpr #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

PinterPolitik.com

Bagi yang suka menonton isu gosip terbaru, podcast yang biasa dibawakan oleh Deddy Corbuzier di akun YouTube-nya pasti sudah tidak asing lagi. Bagaimana tidak? Channel YouTube yang dibawakan oleh mantan pesulap itu kerap menjadi wadah bagi para artis, influencer, dan tokoh-tokoh lainnya untuk bercerita soal polemik terbaru di masyarakat.

Soal Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau yang biasa disebut sebagai omnibus law, misalnya, Deddy pun pada Oktober lalu mengundang salah satu pejabat di pemerintahan, yakni Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Perihal jumlah jam kerja dalam seminggu, contohnya, Bu Ida menyebutkan bahwa ketentuan masih mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003.

Hmm, ya, boleh lah kalau akhirnya pihak pemerintah mau datang ke podcast itu dan memberikan klarifikasi. Namun, pihak lain yang mungkin tengah ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.

Apalagi nih, Mbak Puan kemarin juga menimbulkan sejumlah kontroversi lho di masyarakat. Soal insiden mikrofon salah satu anggota DPR yang tiba-tiba mati dalam rapat paripurna omnibus law, misalnya, menjadi perhatian masyarakat – termasuk warganet yang melihat sejumlah klip video yang tersebar di media-media sosial.

Menanggapi sorotan para warganet, Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Wuryanto yang sekaligus juga politikus PDIP memberi jawaban. Kalau kata Pak Bambang sih, insiden mematikan mikrofon kala itu sudah sesuai prosedur karena Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang menganggap pembicaraan sudah di luar tata tertib.

Meski sudah diberi jawaban, bukan nggak mungkin masyarakat masih menunggu nih jawaban dari Mbak Puan. Akhirnya, putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut muncul tuh di salah satu unggahan Deddy di akun Instagram-nya.

Nggak cuma di akun Instagram Deddy, Mbak Puan juga muncul lho di salah satu video di channel YouTube milik Boy William. Dalam video tersebut, Ketua DPR tersebut akhirnya memberikan klarifikasi lho dan membeberkan alasan keputusan untuk mematikan mikrofon tersebut – yakni untuk memberikan kesempatan bagi anggota-anggota lain untuk berbicara.

Wah, akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hehe. Tapi nih, terlepas dari itu, kenapa baru sekarang ya munculnya Mbak Puan ini? Apalagi nih, Ketua DPR satu ini tampaknya lagi gencar-gencarnya muncul di akun-akun para influencer.

Hmm, apa iya ini ada kaitannya dengan pernyataan Mbak Puan beberapa waktu lalu ya? Pasalnya, beliau sempat bilang kalau generasi muda – khususnya Generasi Z – itu memiliki kontribusi yang membangun untuk bangsa dan negara melalui kritik-kritiknya.

Wah, apa jangan-jangan Mbak Puan ini mulai terjun ke jejaring medsos dan internet buat narik perhatian para calon pemilih ya. Apalagi nih, nggak lama ini, sudah muncul kader PDIP yang digadang-gadang jauh lebih populer ketimbang Mbak Puan, yakni Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Kalau benar begitu, apa yang dilakukan Mbak Puan sekarang ini beda jauh lah ya sama pernyataan Bu Megawati beberapa waktu lalu, yakni pernyataan yang mempertanyakan sumbangsih generasi muda – khususnya para milenial. Kira-kira, kapan nih Bu Ketum PDIP sadar kalau nggak sedikit milenial juga memberikan sumbangsih – Mas Gibran Rakabuming Raka yang terjun di Pilkada Solo 2020 misalnya? Hehe.

Mungkin nih, Mbak Puan perlu memberi tahu Bu Megawati cara mengakses internet dan media sosial biar tahu bagaimana para milenial dan generasi Z juga punya “sumbangsih” berupa suara. Bagaikan orang tua yang masih gaptek (gagap teknologi), anaknya perlu dong memberi bantuan perihal teknologi ala milenial. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) kemarin, bisa dirasa bahwa DPR tidaklah mengindahkan suara konstituennya. Pasalnya, penolakan terhadap UU Ciptaker ini dirasa sangatlah kencang. Bahkan, sejak presiden Joko Widodo mencanangkan untuk pertama kalinya pada pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 silam.

Kejanggalan demi kejanggalan seakan mewarnai pembahasan UU tersebut sedari awal. Simpang siurnya berbagai versi draf UU yang beredar di masyarakat juga menyebabkan kebingungan.

Namun, DPR mengklaim bahwasanya, selama pembahasan UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ini sudah partisipatif karena selalu disiarkan melalui televisi parlemen. Padahal, dengan disiarkan melalui televisi parlemen pun tidak semata-mata dapat meningkatkan partisipasi publik dalam tahap pembahasan UU tersebut.

Belakangan, pemerintah dan DPR beramai-ramai membuat upaya pelurusan terhadap apa yang dianggap hoax yang mengakibatkan demo besar-besaran terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan press conference Presiden melalui kanal YouTube Sekretariat Negara pada hari awal Oktober lalu yang menyatakan bahwasanya demonstrasi besar-besaran yang terjadi diakibatkan oleh disinformasi dan hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Penulis memandang bahwa pemerintah dalam hal ini terkesan menyederhanakan permasalahan yang berkecamuk ditengah-tengah masyarakat dan tidak semata-mata permasalahan terhadap UU Ciptaker dapat selesai begitu saja – mengingat permasalahannya bukanlah hanya terletak pada materiil substantif daripada UU tersebut, melainkan juga bermasalah melalui segi formil atau bagaimana proses pembahasan daripada UU tersebut.

Pembahasan yang tidak transparan dan terkesan terburu-buru inilah yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan dan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah menyatakan bahwasanya UU ini harus segera disahkan. Pasalnya, negara kita dinilai tengah menghadapi kondisi yang tidak menentu dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan instabilitas ekonomi sehingga diharapkan UU ini dapat memulihkan kembali kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak menentu.

Ketidakjelasan keberadaan draf final UU tersebut dirasa cukup menggambarkan tidak transparannya proses pembahasan UU Ciptaker. DPR berdalih bahwasanya UU tersebut masih dirapikan redaksinya.

Hal ini dirasa sangatlah rawan. Ini seakan-akan UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini tidaklah sakral bagi DPR dan yang lebih berbahayanya lagi ialah – meminjam bahasa dosen hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada yang bernama Zainal Arifin Mochtar – UU tersebut akan rawan terhadap kudeta redaksional – seperti yang terjadi pada revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan tahun lalu yang pengesahannya juga menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

Dengan atau tanpa tanda tangan presiden pun, UU Ciptaker tetap harus diundangkan seperti yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 20 Ayat (5) – kecuali bila presiden mengambil sikap untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) – baik itu pembatalan ataupun setidaknya menunda UU dengan alasan dikembalikan ke DPR untuk dibahas kembali dengan melibatkan elemen masyarakat secara luas.

Menilik setahun ke belakang, dirasa demokrasi di Indonesia butuh pembenahan khusus. Pasalnya, suara rakyat yang disalurkan melalui Pemilu seakan sia-sia. Partisipasi publik dirasa sangatlah minim. DPR dan pemerintah seakan-akan menutup telinga dari aspirasi masyarakatnya.

Pembenahan Demokrasi

Pada buku Reorganizing Power in Indonesia,Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz mengatakan bahwasanya reformasi merupakan transisi dari otoritarianisme menuju ke sebentuk demokrasi yang didorong oleh politik uang dan intimidasi politis.

Lebih lanjut, Jeffrey Winters menyatakan bahwasanya demokrasi Indonesia paling tepat disebut sebagai demokrasi kriminal yang di mana para oligark secara teratur ikut serta dalam pemilu sebagai alat berbagi kekuasaan politik, sambil menggunakan kekuatan kekayaan mereka untuk mengalahkan sistem hukum dengan intimidasi dan bujukan.

Walaupun, pernyataan di atas tidaklah benar sepenuhnya, hal ini dirasa sudah cukup bagi Indonesia untuk melakukan restorasi terhadap wajah demokrasinya. Terlebih, melihat fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini dirasa pandangan tersebut cukuplah relevan.

Claude Lefort pada bukunya Democracy and Political Theory sebagaimana yang dikutip oleh Hardimanmengatakan bahwa locus kekuasaan dalam demokrasi ialah ruang hampa yang akan diisi oleh demos atau rakyat dengan preferensi-preferensi nilai, yaitu hal-hal yang dipandang sangat berharga, sehingga diprioritaskan dalam kehidupan politis.

Lebih lanjut, ruang interkoneksi yang dihasilkan lewat jejaring kompleks komunikasi para aktor masyarakat warga inilah yang disebut ruang publik yang di mana akan menjadi tempat asal keputusan kolektif dan legitimitas demokrasi.

Suatu hal yang menjadi permasalahan di Indonesia ialah preferensi tersebut tidaklah diambil secara demokratis, melainkan ditentukan oleh segelintir orang yang berkuasa atas banyak orang. Lebih lanjut, Budi Hardiman dalam buku Dalam Moncong Oligarki mengatakan bahwasanya permasalahan yang terjadi di Indonesia sendiri merupakan subjek yang mengambil preferensi itu, yaitu oligark.

Lebih lanjut, oligarki merujuk kepada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Dengan ungkapan lain, segelintir orang inilah yang melakukan perjuangan politis untuk mengambil preferensi dalam demokrasi di Indonesia untuk menjaga dan menambah aset-aset mereka.

Masyarakat warga yang seharusnya menjadi “ruang interkoneksi” berbagai preferensi direduksi menjadi satu-satunya preferensi, yaitu pasar. Warga negara dipaksa menjadi homo economicus

Ketika pasar menjadi paradigma dalam mengelola negara. Maka, mulai terjadi kekaburan batas antara negara dan pasar. Terkhusus, antara perilaku kenegarawanan dan perilaku bisnis

Di Indonesia sendiri, hal ini dibuktikan dengan data yang menyatakan bahwasanya, sebanyak 262 dari 575 anggota DPR berasal dari kalangan pebisnis. Sehingga hampir setengahnya anggota DPR merupakan pebisnis.

Bila mengacu pada teori ekonomi regulasi Capture Theory dari Alfred Kahn yang menyatakan bahwasanya, swasta ataupun pengusaha tidak hanya dalam fungsinya untuk membuat regulasi yang sifatnya pro terhadap kepentingan mereka. Namun, juga turut serta memikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya.

Daniel Dhadikae (2018) juga menyebutkan bahwasanya state capture berkenaan dengan mengolah kebijakan negara menjadi suatu komoditas yang menguntungkan – yang di dalamnya terdapat dealing and negotiating antara penguasa dengan pengusaha dalam merancang suatu kebijakan yang dipandang sebagai komoditas.

Sejak awal reformasi elite politis yang ada melihat bahwa kebijakan neoliberal dapat menyembuhkan Indonesia dari krisis ekonomi. Masalahnya dalam preferensi kapitalis dan neoliberal ialah orang datang ke pasar dengan sumber-sumber yang tidak setara (Hardiman, 2017).

Maka dari itu, konsekuensinya akan terciptanya gap yang cukup jauh antara para pemilik modal dan yang tidak. Hal inilah yang membuat semakin bercokolnya preferensi pasar menjadi paradigma politis.

Jika hal ini telah mewarnai dan turut serta dalam iklim demokrasi maka, konsekuensinya ialah bukan “kekuatan argumen yang lebih baik” yang diperhitungkan pada demokrasi Indonesia saat ini, melainkan jumlah uang yang lebih banyak. Maka, di balik retorika demokrasi, bercokol politik uang yang dijalankan oleh para predator bisnis-politis.

Selain daripada itu, partai politik sebagai salah satu aktor politik. Menurut apa yang dikonsepkan oleh Miriam Budiardjo pada buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008) merupakan sarana komunikasi politik yang kurang lebih akan mengumpulkan aspirasi masyarakat (interest aggregation)yang seterusnya diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses inilah yang dinamakan sebagai perumusan kepentingan (interest articulation).

Hal ini diperkuat oleh Andreas Ufen yang dikutip oleh Hardiman (2014:34) bahwasanya partai politik di Indonesia cenderung berkembang menjadi apa yang disebut “partai-partai kartel”, yaitu partai yang melekat pada negara dan teralienasi dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas fraksi di parlemen yang seakan-akan menutup telinga terhadap gelombang penolakan dari masyarakat yang menolak disahkannya UU Ciptaker.

Belum lagi, jika kita menilik pengesahan revisi UU KPK setahun lalu yang mana seluruh fraksi di parlemen secara penuh mendukung pengesahan revisi UU KPK yang menjadi awal “mati surinya” KPK.

 Hal ini dirasa cukup menodai sejarah demokrasi di Indonesia. pasalnya, aspirasi dan suara publik seakan-akan tidak dianggap dan hanya menjadi angina lalu bagi DPR dan pemerintah. Lalu, jika pemerintah mengklaim bahwasanya, UU Ciptaker ini memang untuk kepentingan orang banyak. Namun, mengapa pembahasannya tidak transparan dan terkesan grasa–grusu?

Tulisan milik Muhammad Naufal, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sobat Pinpol, khusus hari ini, mimin mau dengar bagaimana sih pendapat kalian dari lubuk hati yang paling dalam terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)? Saya yakin kalian sebagai milenial banyak yang menolak RUU tersebut ya dengan berbagai alasan yang dimiliki.

Meskipun jujur, mimin sendiri yakin – di antara kalian yang menolak atau mendukung – belum membaca draft UU tersebut. Kalaupun ada yang sudah membaca, belum tentu itu sampai akhir dan selesai. Hehehe.

Kalau mimin jelas ya di sini mau bersikap se-netral mungkin, namanya juga media yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Hehehe.

Namun, akhir-akhir ini mimin gundah gulana nih, gengs. Pasalnya, setelah disahkan pada Senin lalu, draf RUU tersebut masih belum beredar di publik secara masif. Bahkan, pada saat rapat paripurna pengesahan, draf RUU itu tidak dibagikan ke para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Parah nggak sih menurut kalian? Lantas, kemarin apa para DPR ini dalam pembahasan nggak mempelajari dulu ya? Hadeuh.

Bahkan, yang terbaru, beredar empat versi draf dengan jumlah halaman yang berbeda, sob. Yang satu setebal 905 halaman, dan satu lagi 1.028 halaman, dan yang lainnya memiliki perbedaan pada pasal dalam draf masing-masing.

Tentu hal ini membuat banyak pihak bingung, kelimpungan, dan bertanya-tanya. Mana nih draf yang final dan menjadi pegangan pada saat pengesahan RUU Ciptaker ini?

Yang awal mimin ini berada di jalur tengah – layaknya Karna dalam film Mahabarata yang mencoba selalu menjadi penengah dan netral – seketika langsung berubah dan mengernyitkan dahi. Sembari dalam hati mimin menggerutu, “Ini bagaimana sih kerja DPR? Kok kesannya main-main. Jadi ingat Alm. Gus Dur yang menyamakan DPR dengan siswa Taman Kanak-kanak (TK).”

Padahal, kalau ada empat versi seperti ini, kan ya bahaya. Bisa jadi bumerang gitu loh. Yang tujuannya mau menarik investor datang ke Indonesia karena adanya disinformasi dan ketidakjelasan regulasi, yang ada malah investor gamang dan ribuan kali mikir mau menanamkan modal di Indonesia.

Gimana nih Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR? Kelihatannya perlu banget nih klarifikasi dan memberikan informasi lebih lanjut. Pasti Mbak Puan tahu dong mana yang asli. Lah wong doi yang bahas beserta jajarannya.

Sangat ditunggu loh statement dan kalimatnya. Jangan sampai ya, diam seribu bahasa dan tiba-tiba menghilang. Terlebih, kondisi Indonesia saat ini semakin crowded dan tidak menentu.

Jangan sampai seperti kemarin. Sudah ber-statement terkait masyarakat Minang, eh, ketika kisruh dan berpotensi jadi konflik, nggak ada klarifikasi malah menghilang bagai ditelan bumi. Walhasil, para kader PDIP yang menjadi tameng.

Apa jangan-jangan Mbak Puan sendiri gak tahu draf mana final? Atau jangan-jangan masih ada yang perlu direvisi lagi?

Duh, padahal, skripsi saja kalau mau diujikan dan dibawa ke tahap ujian komprehensif harus sudah final dan disetujui pembimbing. Eh, ini aturan untuk negara, sudah disahkan, lah kok masih belum jelas mana produk finalnya. Hadeuh.  (F46)

PinterPolitik.com

“I do think that we’ve been taking it too much. I think we’ve been tolerating the intolerable” – Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), Anggota DPR AS

Di abad ke-21 ini, berbagai kemajuan telah dicapai oleh umat manusia, baik soal teknologi dan ilmu pengetahuan maupun soal pembangunan berkelanjutan. Mengiringi kemajuan itu, banyak juga perubahan dan perkembangan nilai juga terjadi.

Salah satunya adalah perihal kesamaan kesempatan bagi perempuan. Pasalnya, di banyak budaya, perempuan kerap kali dianggap menjadi penduduk kelas kedua. Bahkan, persoalan ini ditengarai tetap terjadi.

Kemudian muncul lah gerakan feminisme yang menjunjung kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, serta sejumlah gender lain. Meski telah lama lahir, gerakan ini terus meraih momentum hingga kesempatan lebih banyak terbuka bagi kelompok perempuan.

Jika kita mempelajari sejarah Indonesia sendiri, upaya emansipasi perempuan juga telah dilakukan oleh sejumlah sosok yang kini bergelar sebagai pahlawan nasional. Salah satunya adalah R.A. Kartini.

Perjuangan Kartini kala era kolonial tersebut bisa jadi merupakan sebuah gebrakan sosial baru – ketika banyak dari kelompok perempuan harus mengikuti norma tertentu untuk tetap tinggal di dapur. Meski beliau berasal dari golongan bangsawan, Kartini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang setara untuk menuntut pendidikan.

Di era kontemporer kini, perempuan juga dianggap perlu mendapatkan kesempatan di lebih banyak bidang, termasuk di bidang politik. Tidak dapat dipungkiri kini banyak politisi perempuan yang hadir di panggung politik, baik nasional maupun internasional.

Di Amerika Serikat (AS), misalnya, ada sosok Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Nancy Pelosi dari Partai Demokrat yang dikenal kritis terhadap pemerintahan Donald Trump. Selain Pelosi, AS juga memiliki seorang politikus Demokrat perempuan yang masih muda yang dikenal dengan nama Alexandria Ocasio-Cortez (AOC).

Tidak hanya AS, kemunculan figur-figur politisi perempuan berpengaruh ini juga datang dari Britania Raya (atau Inggris). Salah satu politikus perempuan yang makin didengar suaranya adalah Zarah Sultana yang merupakan anggota parlemen dari Partai Buruh.

Keteguhan Pelosi, AOC, dan Sultana ini setidaknya menumbuhkan keinginan bagi masyarakat Indonesia. Bukan tidak mungkin, negara kepulauan terbesar ini juga membutuhkan sosok politikus perempuan yang berpengaruh.

Harapan itu akhirnya disebut segera terwujud pada Oktober 2019 lalu ketika Puan Maharani terpilih menjadi Ketua DPR. Bahkan, tidak sedikit orang mulai membandingkan Puan dengan Pelosi.

Meski begitu, banyak warganet merasa harapan itu kandas dengan viral-nya video Puan yang mematikan mikrofon salah satu anggota Fraksi Demokrat dalam pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) beberapa waktu lalu.

Polemik ini tentu menyisakan sejumlah pertanyaan. Mengapa politisi perempuan memiliki peran penting dalam isu-isu sosial dan politik? Lantas, mampukah Puan memenuhi ekspektasi peran politisi perempuan tersebut?

Perempuan dan Politik Kiri

Kemunculan para politisi perempuan seperti AOC dan Sultana tidak lepas dari pergeseran gap gender di bidang politik. Pasalnya, semakin ke sini, politisi perempuan semakin identik dengan politik yang bergerak dalam isu-isu sosial (atau politik kiri).

Setidaknya, asumsi ini muncul melalui studi yang dilakukan di Eropa Barat dan sebagian Amerika Utara. Dalam studi yang dilakukan oleh Rosalin Shorrocks tersebut, dijelaskan bahwa kelompok perempuan – khususnya kelompok muda – lebih memiliki preferensi politik yang mengarah pada politik kiri.

Pergeseran kaum perempuan ke arah politik kiri ini juga dijelaskan oleh Lena Edlund dan Rohini Pande dari Columbia University dalam tulisan mereka yang berjudul Why Have Women Become Left-Wing?. Setidaknya, Edlund dan Pande menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan gap politik di kaum perempuan.

Beberapa di antaranya adalah faktor sosial yang disebabkan oleh menurunnya jumlah pernikahan. Fenomena sosial ini – menurut Edlund dan Pande – membuat kelompok perempuan menjadi lebih tidak beruntung, khususnya kelas menengah.

Alhasil, kelompok perempuan menengah lebih terekspos pada persoalan-persoalan sosial. Bukan tidak mungkin, tumbuhnya tendensi perempuan kelas menengah terhadap politik kiri ini memunculkan kekuatan politik baru di kaum perempuan.

AOC, misalnya, disebut besar di kalangan menengah ke bawah. Belum lagi, politikus Demokrat satu ini berasal dari kelompok minoritas, yakni komunitas hispanik.

Kemunculan AOC ini tidak hanya satu-satunya di AS. Kini, Kongres AS juga memiliki tiga anggota perempuan lainnya yang dikenal vokal, yakni Ilhan Omar, Rashida Tlaib, dan Ayanna Pressley.

Bersama AOC, para anggota Kongres perempuan ini dikenal sebagai The Squad. Mirip seperti AOC, mereka juga berasal dari komunitas minoritas yang cenderung terpinggirkan di masyarakat AS.

Selain itu, kemunculan AOC sendiri disebut-sebut telah memberikan disrupsi bagi peta politik AS. Disrupsi ini dikenal dengan istilah “AOC effect”.

Efek AOC ini disebut-sebut telah membuat Partai Demokrat AS menjadi semakin progresif. Dengan pengaruhnya yang kuat, AOC secara tidak langsung juga menginspirasi banyak politisi perempuan progresif lainnya, seperti Tiffany Cabán dari New York, AS.

Bila politisi perempuan dapat mengambil peran yang luas di peta politik AS dan negara-negara Eropa lainnya, bagaimana dengan Indonesia? Dapatkah Puan mengisi peran politisi perempuan seperti mereka?

Kegagalan Representasi?

Kehadiran AOC, Sultana, Omar, dan politisi perempuan lainnya yang terjadi di AS dan Inggris sepertinya akan sulit terjadi juga di Indonesia. Pasalnya, peta politik Indonesia disebut telah dikuasai oleh kelompok tertentu.

Sebenarnya, kehadiran politisi perempuan di parlemen Indonesia juga telah meningkat. Dalam tulisan milik Sally White dan Edward Aspinall dari Australian National University (ANU) yang berjudul Why Does a Good Woman Lose?, disebutkan bahwa representasi perempuan meningkat pada Pemilu 2019 lalu dari 17,3 persen menjadi 20,9 persen.

Meski dianggap jauh dari harapan 30 persen, White dan Aspinall menilai bahwa peningkatan ini merupakan kemajuan bagi inklusi  perempuan dalam perpolitikan Indonesia. Namun, walau peningkatan ini cukup signifikan, para aktivis cemas bahwa peningkatan partisipasi perempuan ini tidak akan membawa banyak perubahan.

Persoalannya adalah siapa politisi perempuan yang terpilih dan sumber apa yang dimiliki. Meski jumlah kandidat perempuan melimpah, hanya politikus tertentu yang mendapatkan kesempatan dan terpilih.

White dan Aspinall mengungkapkan bahwa politisi perempuan yang terpilih justru adalah mereka yang memiliki koneksi keluarga – atau dikenal politik dinasti – dengan kekuatan-kekuatan politik lama. Ini juga diungkapkan oleh Puskapol Universitas Indonesia yang menyebutkan bahwa 41 persen politisi perempuan di DPR memiliki koneksi politik dinasti.

Walaupun sebagian dari mereka memiliki kapabilitas yang mumpuni, hal ini dinilai menjadi penghambat bagi terwujudnya representasi perempuan sepenuhnya. Kegagalan representasi oleh perempuan-perempuan yang ‘baik’ ini dinilai mempersulit terwujudnya representasi susbtantif (substantive representation).

Istilah yang sama juga disebutkan oleh Beth Reingold dalam bukunya yang berjudul Representing Women. Reingold menjelaskan bahwa peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan hal yang baik.

Namun, peningkatan representasi tersebut bisa saja terjebak dalam apa yang disebut sebagai representasi deskriptif (descriptive representation). Bagi Reingold, untuk benar-benar mewakili kelompok perempuan – dan kelompok lainnya – dengan mewujudkan representasi substantif, perwakilan harus benar-benar mementingkan kepentingan dan aspirasi kelompok yang diwakili.

Mungkin, inilah yang tengah berusaha diwujudkan di AS dengan kemunculan politisi perempuan seperti AOC dan kawan-kawan. AOC sendiri dikenal dengan pidato-pidatonya yang menggambarkan situasi nyata yang ada di masyarakat.

Berkaca dari sini, harapan akan munculnya AOC ala Indonesia bisa jadi merupakan mimpi yang masih sulit tercapai – apalagi kini muncul polemik RUU Ciptaker yang dianggap tidak melibatkan suara masyarakat. Mungkin, insiden yang ditunjukkan oleh Puan beberapa waktu lalu menjadi pematah akan mimpi tersebut. (A43)

PinterPolitik.com

Cuy, mimin mau tanya nih, tapi sedikit serius ya. Kalian sudah nonton film Tilik atau belum? Soalnya, film yang sedang hype abis itu sedang menjadi buah bibir masyarakat baik di kalangan tua maupun muda.

Film garapan sutradara muda bernama Wahyu Agung Prasetyo ini menjadi perbincangan banyak orang karena dinilai memang realistis banget, sob, dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan kulur ikatan sosial masyarakat yang kuat, pasti kalian tidak jarang mempunyai tetangga yang julit banget.

Ibaratnya, kita melakukan sesuatu yang sedikit berbeda dari nilai sosial masyarakat di sekitar saja, behh, pasti ada tetangga yang ngomongin. Namun, ya mau bagaimana lagi? Namanya juga hidup bersama. Hehehe.

Tapi, mimin tanya deh. Kalau kalian punya tetangga seperti tokoh yang bernama Bu Tejo, gimana? Pusing nggak tuh? Kalau mimin sih pusing tujuh keliling, cuy, ngerasa yang paling benar dan yang lain salah gitu loh.

Nah, ternyata, fenomena selayaknya Bu Tejo ini kelihatannya sedang dilakukan salah satu pejabat negara kita, sobat. Haduhhh, parah banget kan?

Ceritanya, Mbak Puan Maharani selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan statement yang cenderung julit dan tendensius banget, sob, ketikamengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah PDIP secara serentak.

Doi mengatakan, “Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila.”h

Wadadaw, memang sih pada saat itu kapasitas doi sebagai kader PDIP tetapi kan secara formal sehari-hari jabatan yang diembannya adalah pejabat negara, yaitu Ketua DPR. Harusnya, doi bisa ber-statement yang lebih arif dan bijak ya, sob.

Kalaupun memang tujuannya terkait strategi politik partainya, mbok ya yang ngomong itu orang selain Mbak Puan, jangan mbak secara langsung. Kesannya nggak elegan banget gitu loh.

Kalau PDIP ingin menang di Sumatera Barat (Sumbar), ya coba diformulasikan strategi yang pas. Misal, jalin komunikasi yang baik dengan elite yang ada di sana, buat program yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Jangan malah ber-statement yang cenderung tendensius. Hadeuhh.

Kan jatuhnya nanti terkesan bahwa Sumbar ini nggak pancasilais selama ini. Memang Mbak Puan rela kalau PDIP dinilai nggak pro-Islamis? Nggak toh?

Kalau Mbak Puan nanti diekspose sama akun lambe turah dan sejenisnya, dengan judul, “Ketua DPR terinspirasi dengan Bu Tejo, akhirnya julit ke Provinsi Sumbar” kan ya repot. Memang, Mbak Puan mau?

Lagian, dengan posisi Mbak Puan saat ini, lebih baik kan menghimbau dan meminta kepada kementerian terkait agar dapat membuat program yang output-nya mereduksi intoleransi di sana – bukan malah membuat kegaduhan.

Lebih-lebih, Provinsi Sumbar ini banyak tokoh yang menjadi pahlawan loh yang jelas-jelas mereka mendukung berdirinya Indonesia – mulai dari Tan Malaka, Imam Bonjol, hingga Soetan Sjahrir.

Duh, Mbak Puan harus belajar dari Lutfi Agizal deh, yang kemarin tersandung kasus ‘Anjay’, biar nggak dikira panjat sosial alias pansos. Upsss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.