Hmm, menurut kalian kapan nih Kongres PDIP bakal digelar? 

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pemberian jabatan bagi Ganjar Pranowo di struktur DPP PDIP kiranya hanya merupakan strategi manajemen impresi temporer demi kohesivitas partai menjelang Pilkada 2024 dan tak menjadi jaminan bagi sang Gubernur Jawa Tengah 2013-2023. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Calon presiden nomor urut 3 di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, baru saja mendapatkan jabatan struktural di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Jabatan ini diberikan langsung melalui seremoni pelantikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Jumat (5/7) pekan lalu.

Ganjar kini seolah bisa berbangga dengan jabatan Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP PDIP, sebuah posisi yang memperlihatkan promosi signifikan dari statusnya sebelumnya sebagai “petugas partai”.

Sebagai informasi, pelantikan tersebut juga berbarengan dengan jabatan serupa tapi tak sama kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diberi jabatan Ketua Bidang Perekonomian.

Perubahan itu kiranya menimbulkan pertanyaan mendasar, yakni mengapa PDIP memberikan jabatan itu bagi Ganjar? Apakah ini memang memiliki relevansi bagi strategi PDIP?

Manajemen Impresi “Pamungkas” Megawati?

Latar belakang di balik langkah PDIP itu kiranya dapat bermakna beberapa kemungkinan saat diinterpretasi lebih lanjut. Setidaknya, terdapat empat alasan yang dua masing-masing di antaranya bermakna sedikit berbeda.

Pertama-tama, pemberian jabatan kepada Ganjar bisa dilihat sebagai bagian dari strategi manajemen impresi PDIP.

Dalam konteks ini, teori manajemen impresi Erving Goffman dapat digunakan untuk memahami langkah PDIP. Goffman mengemukakan bahwa individu (atau organisasi) berusaha mengontrol bagaimana mereka dilihat oleh orang lain melalui pengaturan bagaimana mereka tampil.

Pada konteks ini, PDIP berusaha mengatur penampilan Ganjar sebagai figur penting dan loyal dalam partai, untuk memperkuat citra mereka di mata publik dan para kader.

Saat melihatnya dalam diskursus politik, manajemen impresi sering kali digunakan untuk memperkuat citra dan menjaga loyalitas kader serta simpatisan partai.

Dengan memberikan posisi penting kepada Ganjar, PDIP seolah menunjukkan kepada publik dan para pendukungnya bahwa mereka memiliki kader yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

Selain itu, langkah ini bisa juga dipandang sebagai upaya untuk mencegah potensi “pembelotan” Ganjar seperti yang jamak dinilai terjadi dengan case Joko Widodo (Jokowi).

Presiden ke-7 RI, yang juga berkarier di PDIP sejak debutnya di blantika politik itu seakan memiliki hubungan yang tegang dengan partai menjelang Pemilu 2024, bahkan hingga kini.

Dengan “hadiah” kepada Ganjar, PDIP mungkin berusaha mengikat loyalitasnya dan mencegah terulangnya skenario tak mengenakkan yang sama.

Selain itu, intrik dengan Jokowi dan beberapa politisi PDIP lain yang “membelot” di Pemilu dan Pilpres 2024 seperti Gibran Rakabuming Raka, Maruarar Sirait, dll tak dipungkiri telah memberikan impresi minor bagi partai.

Akan tetapi, pengaruh politik Ganjar dan Jokowi tentu berbeda. Jokowi merupakan Presiden RI dua periode yang telah memiliki basis massa dan tabungan modal sosial dan politik yang cukup besar, serta terbukti efek politiknya di Pilpres 2024. Lalu, mengapa PDIP tetap memberi Ganjar jabatan itu?

Ganjar Harus Waspada?

Interpretasi lain yang eksis di balik jabatan baru Ganjar adalah, PDIP mungkin sedang memberikan tes awal yang krusial.

Terkait regenerasi dan mengingat dilantik oleh Megawati, pemberian itu kemungkinan adalah tes awal loyalitas, keselarasan, keberpihakan, dan ujian kontribusi dalam bentuk apa yang bisa diberikan Ganjar kepada partai pasca kontestasi elektoral 2024.

Itu dikarenakan, pemberian jabatan kepada Ganjar dilakukan bersamaan dengan perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP periode 2019-2024. Plus, Ganjar hanya akan menjabat hingga pemilihan pengurus baru dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP yang dijadwalkan berlangsung pada April 2025.

Dengan kata lain, terdapat beberapa probabilitas lagi mengenai efek dari pemberian jabatan bagi Ganjar di struktur DPP PDIP.

Jika Ganjar berhasil menunaikan jabatannya dan berkontribusi konkret bagi partai, bukan tidak mungkin dirinya akan menjadi sosok yang lebih dihormati di PDIP.

Namun, mengingat preseden dinamika dan hasil Pilpres 2024 serta “teropong” karier politik Ganjar ke depan berdasarkan semua peluang yang ada, Ganjar kemungkinan sudah habis.

Artinya, pemberian jabatan bagi Ganjar sebagai salah satu Ketua DPP PDIP “hanya” sebagai ujian loyalitas dan manajemen impresi politik semata.

Akan tetapi, sekali lagi, politik sangat dinamis dengan berbagai kejutan yang bisa terjadi dalam hitungan detik. Jika terdapat perubahan tertentu atau Ganjar bisa membuktikan bahwa dirinya dapat berkontribusi positif dan diterima konstituen serta rakyat secara keseluruhan, reputasi Ganjar tentu akan berubah. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menguak lima nama kandidat cawapres Ganjar Pranowo yang telah mengerucut. Nama-nama tersebut antara lain Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sebelumnya, Ganjar Pranowo sempat menyebutkan kriteria cawapres yang disebut harus memiliki visi dan misi yang sama, tanpa agenda sendiri.

Di sela-sela pembukaan Rakernas PDIP, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut nama Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam bursa nama cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Saat ini, komitmen Partai Demokrat sendiri seolah sedang diuji untuk tetap berada di koalisi pendukung bacapres Anies Baswedan. Mulai dari menanti hasil PK Moeldoko ke MA, sempat pula “digoda” Cak Imin untuk bergabung koalisi bacapres Prabowo Subianto, hingga pernyataan politisi Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut akan mengevaluasi dukungan ke Anies.

Jatah capres disinggung PDIP saat membuka peluang untuk bergabung dengan koalisi besar. Embrio koalisi besar sendiri saat ini terdiri dari Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PAN, dan PPP yang kemungkinan akan mencapreskan Prabowo Subianto.

Berdasarkan catatan historis, PDIP memang tak pernah absen mengusung capres sejak Pilpres 1999 silam. Selain itu, PDIP juga selalu masuk tiga besar Pemilu sejak 1999 dan konsisten menjadi oposisi apabila kalah di pilpres. Di tahun 2019 sendiri, PDIP merestui bergabungnya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra bergabung koalisi pemerintah.