PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]etua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yang juga menjabat sebagai Ketua DPD, memberikan pernyataan yang menggelikan, sungguh menggelikan.

Kenapa menggelikan, karena ehhh karena OSO dinilai tak mampu memahami fungsi dari oposisi yang sejatinya menjadi penggerak kegeraman rakyat yang merasakan Pemerintah yang tiada gunanya.

Kalau Pemerintah mengeluarkan kebijakan tertentu, nah yang akan mengawasinya bersama rakyat itu adalah oposisi. Watchdog function, setidaknya Pemerintah jangan malah mengkritik balik, biasanya kan Pemerintah begitu.

Contohnya aja nih, Presiden Jokowi kini mengeluarkan Perpres Tenaga Kerja Asing Nomor 20 Tahun 2018, dan setelah keluar Perpres ini, partai politik yang tergabung di kubu oposisi semakin keras mengkritik. Hmm, Pemerintah mau denger ga ya?

Para oposisi berpandangan kalau Perpres TKA itu mematikan tenaga kerja lokal, dan ngerinya akan ada dominasi angkatan kerja hanya dari salah satu negara saja. Kekhawatiran begini wajar aja sih, kan pandangan oposisi seyogyanya harus didenger juga.

Kalau ke depannya peluang tenaga kerja lokal mati dan tak bisa mencari pekerjaan, itu salah siapa? Pemerintah mau cuci tangan? Makanya apa yang dikatakan oposisi kan siapa tahu benar juga.

Makanya mengkaji dulu, jangan melihat permasalahan ini sebagai fenomena yang pendek, tapi dampaknya akan panjang, weleeeeh weleeeh.

Karena setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah itu akan berdampak luas dan panjang, jadi Pemerintah juga jangan serampangan bikin kebijakan.

Di sisi lain, kalaupun ada kekeliruan Pemerintah, seharusnya sih pihak oposisi teriak dan merasionalisasikan kalau kebijakannya itu salah.

Bukan hanya bisanya nyinyir dan sindir – menyindir aja, tapi seharusnya bisa menemukan solusi juga. Kalau oposisi bisanya hanya nyinyir, kayaknya sih ga salah juga kalau muncul anggapan untuk jangan mendengar apa kata oposisi.

Saran agar penguasa ga usah dengerin oposisi itu, dilontarkan sama Ketua DPD sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, cocok ga sih? Hmmm, OSO mau mencoba membungkam pihak oposisi?

Kalau sarannya oposisi itu bermanfaat gimana? OSO ingin penguasa memotong lidah aspirasi rakyat? Hmmm, baiklah kalau begitu.

Lebih baik resapi apa yang dikatakan Wiji Thukul, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, maka hanya ada satu kata, Lawan!

OSO dan penguasa siap mendapat perlawanan dari oposisi dan rakyat? Weleeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]etua Umum Partai Hanura yang juga menjabat sebagai Ketua DPD RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi sasaran empuk untuk dilengserkan dari jabatannya.

OSO, politikus yang menyenangi rangkap jabatan ini tak hanya memiliki dua jabatan, tapi OSO rangkap tiga jabatan, weleeeeh weleeeeh. Satu jabatan Ketua Umum partai dan dua lagi jabatan strategis lembaga tinggi negara, wedeeewww.

Awalnya sih, sempat dipuji Presiden Jokowi karena Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO ini adem ayem, eetttt tak berlangsung lama. Goyangan awal menghampiri Partai Hanura.

Goyangan awal ini diprakarsai Sekretaris Jenderal Partai Hanura yang membelot hingga membuat Kongres Luar Biasa untuk menggulingkan OSO. Untung saja OSO tak kalah strategi dari Sekjennya. Posisinya akhirnya tetap aman terkendali, weleeeeh weleeeeh.

Tapi sayang sekali OSO banyak kehilangan orang kepercayaannya akibat peristiwa dualisme itu. Hmmm, apa Hanura ingin meniru PPP yang sempat dualisme? Lagi tren kali ya begitu weleeeh weleeeeh.

Karena konflik terus berkepanjangan, akhirnya, Menkopolhukan Wiranto ‘turun gunung’ juga menyelesaikan konflik di Partainya itu, weleeeh weleeeeh.

Namun, sepertinya islah yang diinisiasi Wiranto antara OSO dan Sudding itu berbuah hasil, kayaknya. Hmmm, goyangan pertama untuk OSO di Partai Hanura bisa diselamatkan, uhhuuuyyy, berhasil juga ya, weleeeh weleeeh.

Belakangan ini, tak ada angin tak ada hujan, OSO mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI. Weleeeeh weleeeh, hayoooo OSO digoyang siapa lagi tuh, hmmmm.

Mengingat adanya revisi UU MD3 yang akan menambah kursi pimpinan DPR dan MPR pun dimungkinkan jadi penyebab mundurnya OSO. Tapi kan aturan barunya itu mau menambah kursi pimpinan, bukan mengganti.

Jadi seharusnya tak ada keharusan OSO harus mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR, kecuali memang ada yang mendesaknya. OSO mau digoyang lagi, ettt tapi ga usah digoyang, OSO sudah mundur dari jabatannya.

Memangnya OSO tak mau lagi rangkap tiga jabatan? Atau OSO sedang membidik jabatan strategis lain, misalkan menjadi Menteri gitu? Ahhh syudahhhlah. Weleeeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]elakangan ini beberapa partai politik dilanda catatan konflik, baik internal maupun eksternal, seperti pemakzulan Ketua Umum, sampai adanya dualisme. Namun, nasib buruk ini tidak hinggap di Partai Hanura.

Partai Hanura menjadi salah satu partai yang adem ayem. Terlihat lebih tenang dan tak banyak ribut-ribut di pemerintahan Jokowi ini. Kiranya apa yang menjadi alasan Partai Hanura itu adem ayem ya?

Gaungnya memang tak lagi sekencang saat di awal kemunculannya yang langsung meneriakkan Capres dan Cawapresnya: Wiranto dan Hary Tanoesudibjo. Weleeeeh weleeeeh

Kini, partai kuning tua ini terkesan diam-diam saja. Bahkan, Presiden Jokowi memberikan predikat khusus untuk Partai Hanura sebagai partai yang paling adem ayem.

Nah, alasannya kenapa adem ayem? Padahal kan banyak isu dan polemik kebangsaan yang mengemuka dewasa ini.

Memangnya pemerintahan Jokowi senyaman apa sih di mata Partai Hanura?

Wedewww gimana ga nyaman sih, Partai Hanura dapat satu ‘jatah’ Menteri Koordinator di Kabinet Kerja. Yaiyalah pantesan diam-diam aja ya, sudah enak. Weeleeeh weleeeh

Jokowi Sebut Hanura Parpol Paling Rukun dan Adem https://t.co/oodUnK8po0 pic.twitter.com/L1NbXjZG6u

— Bisnis.com (@Bisniscom) December 23, 2017

Apalagi ditambah dengan Ketua Umumnya yang merangkap juga Ketua DPD RI dan juga Wakil Ketua MPR RI. Weleeeeh weleeeeh.

Pantesan adem ayem ya. Di pemerintahan dapet Menko, di DPD RI jadi Ketua Umum dan di MPR RI jadi Wakil Ketua.

Hmmm sikat habis saja semua jabatannya. Mungkin ini alasan Partai Hanura adem ayem.

Tapi, apakah penyataan Presiden Jokowi kepada Partai Hanura adalah bentuk pujian atau sindiran?

Kalau bentuk pujian, ya mungkin Partai Hanura tak mau ikut arus seperti partai lain yang penuh konflik tak berujung.

Cuma kalau bentuk sindiran, Presiden mungkin ingin menyampaikan, oh gini toh kalau mau bikin anteng dan adem ayem Partai Hanura hmmmm.

Coba kali ya, kalau ga dikasih jabatan, adem ayem juga ga ya? weleeeh weleeeh (Z19)