PinterPolitik.com

Kalian mungkin pernah mendengar cerita di mana ada seorang karyawan – khususnya dari kalangan umur 20-30 tahun – yang mengeluh kehidupan pekerjaannya begitu memuakkan dan melelahkan. Well, belakangan ini permasalahan itu tampaknya telah menjadi persoalan serius di Tiongkok.

Sebuah laporan dari media South China Morning Post menyebutkan bahwa kini telah berkembang sebuah tren baru di Negeri Tirai Bambu yang diberi istilah “bai lan”. Memiliki arti “biarkan membusuk”, tren ini merepresentasikan anak-anak muda Tiongkok yang merasa tidak memiliki kekuatan untuk merespons tekanan ekspektasi sosial di negaranya.

Para generasi muda yang menyebut dirinya bai lan umumnya melepaskan diri dari kehidupan sosial, termasuk dari pekerjaannya dan terkadang interaksi dengan manusia lain. Para penganut bai lan ini juga meliputi karyawan-karyawan kantor yang tetap lakukan pekerjaan sehari-hari tetapi hanya memandangnya sebagai formalitas belaka, tidak benar-benar serius dan berkeinginan melebihi target.

Melebihi dari hanya sekadar persoalan rasa malas, Profesor Yu Hai dari Departemen Sosiologi Universitas Fudan menilai bahwa masalah ini sudah termasuk dalam permasalahan mentalitas. Pada awalnya, tren ini hanya berupa kebiasaan para karyawan Tiongkok untuk tidak memiliki tujuan hidup dan menjalankan aktivitas hanya sebagai rutinitas, tetapi belakangan orang-orang muda di sana benar-benar menyerah dalam kehidupannya.

Akan tetapi, sejujurnya fenomena kesehatan mental seperti ini sudah mulai jadi permasalahan internasional. Tidak hanya di negara-negara besar, di Indonesia saja kini mulai populer suatu tren yang disebut “quiet quitting”, yakni sekelompok karyawan-karyawan muda yang merasa beratnya pekerjaan telah membuat mereka hanya memiliki tenaga untuk memenuhi kewajiban harian saja, tanpa benar-benar memiliki cita-cita besar di balik pekerjaan yang mereka lakukan.

Kalau istilah populernya, fenomena seperti ini membuat orang banyak mengatakan bahwa mereka memerlukan “mental healing” dan “self-reward” agar bisa memenuhi kebutuhan emosional.

Mirisnya, di balik semua candaan tentang mental health, beberapa data telah menunjukkan bahwa penyakit kejiwaan dalam beberapa waktu terakhir ternyata memang meningkat. Sebuah laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa tingkat penyakit kejiwaan di seluruh negara telah meningkat 13 persen dalam satu dekade (sampai tahun 2017). 

Lalu, pada tahun 2021 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga pernah menyebutkan bahwa ada sekitar 19 juta orang berumur di atas 15 tahun yang kini terdeteksi menderita gangguan emosional. Sementara itu, 12 juta di antaranya menderita depresi.

Walau sering disepelekan, munculnya tren-tren penyakit kejiwaan di berbagai belahan dunia membuat kita perlu bertanya, mengapa persoalan ini bisa menjadi begitu menyebar dan besar?

Mental Illness Seperti Pandemi?

Sebagai perenungan awal tentang mengapa tren penyakit jiwa baru tersorot terjadi secara masif dalam beberapa tahun terakhir, mungkin juga perlu merefleksikan apa yang ditulis Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Deus, tentang perkembangan penyakit dalam peradaban manusia. 

Yuval menyoroti persoalan tentang kenapa manusia modern terkadang dinilai lebih penyakitan dari manusia-manusia di zaman dahulu, dan jawabannya adalah persoalan identifikasi. Di masa lalu, teknologi dalam dunia medis masih sangat terbatas, sehingga apa yang disebut sebagai penyakit sebagian besar adalah penyakit yang memang memiliki gejala fisik seperti cacar dan demam.

Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya teknologi medis, manusia menemukan bahwa ternyata ada banyak penyakit yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Nah, pemikiran seperti ini juga mungkin berlaku pada meningkatnya permasalahan kejiwaan dalam dunia modern. Karena ilmu penyakit jiwa baru populer pada abad 17-18, banyak permasalahan kejiwaan yang baru diketahui manusia, padahal bisa saja sebenarnya penyakit kejiwaan itu sudah ada sejak lama.

Namun, tentu permasalahan penyakit jiwa modern ini tidak hanya soal ‘self-entitlement’ manusia saja. Psikoanalis fenomenal asal Swiss bernama Carl Jung sebenarnya sudah memprediksi permasalahan modern penyakit kejiwaan dan relasinya dengan dunia pekerjaan dari sejak tahun 1960-an, melalui bukunya yang berjudul Man and His Symbols. 

Di dalam buku itu, Jung memprediksi bahwa dengan tren industri ala neoliberalisme, di masa depan akan ada sesuatu yang disebutnya worldwide mental psychic disorientation and dissociation. Karena sistem neoliberal ini dilakukan oleh banyak negara, maka persoalan tentang penyakit kejiwaan ini juga akan seperti sebuah pandemi global yang muncul di beberapa belahan dunia.

Dunia industri saat ini menuntut seseorang untuk bisa bekerja seefektif mungkin dengan waktu sesingkat-singkatnya, perilaku ini kemudian membuat manusia semakin hari semakin dianggap sebagai sebuah “mesin” yang hanya perlu dipenuhi kebutuhan fisiknya. Padahal, manusia pun memiliki aspek emosional dan spiritual yang juga butuh dipenuhi. Karena itu, Jung melihat bahwa penyakit jiwa manusia modern sesungguhnya adalah momentum ketika kebutuhan alam sadar dan alam bawah sadar seorang manusia mengalami “breakup” atau putus hubungan.

Karena tren modern seperti ini, sosiolog Prancis, Émile Durkheim bahkan sempat membuat kesimpulan kontroversial dengan mengatakan bahwa mungkin butuh terjadi sebuah perang atau bencana besar untuk menurunkan tren penyakit kejiwaan, karena dalam suatu tragedi besar, masyarakat suatu negara dapat mengalihkan seluruh energinya untuk kebaikan komunitas. 

Bencana dan perang, menurut Durkheim mampu menciptakan sensasi tribal di mana orang-orang perlu merasa bersatu demi menjaga kelangsungan hidup bersama. Dalam dunia modern, hal seperti ini lah yang tidak kita miliki.

Tapi tentu pendapat Durkheim itu hanya perlu kita jadikan analogi saja, karena bagaimana pun perang dan bencana adalah tragedi yang mampu menelan korban jiwa dan itu harus selalu kita doakan agar tidak pernah terjadi.

Lantas, dengan realitas saat ini di mana penyakit kejiwaan mulai jadi permasalahan serius, bagaimana pemerintah perlu menyikapinya?

Penyakit Kejiwaan Perlu Perhatian Politik?

Pengamat sekaligus kritikus politik dan budaya dari University of London, Mark Fisher, dalam tulisannya Why mental health is a political issue, menilai bahwa melihat perkembangannya, tren penyakit kejiwaan kini tidak lagi hanya menjadi masalah individual, tetapi mulai menjadi suatu permasalahan yang butuh solusi politik.

Fisher menyoroti meningkatnya tren bunuh diri di Inggris yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Umumnya, orang melihat persoalan itu tidak terkait dengan politik karena aksi bunuh diri tidak dianggap sebuah perilaku yang rasional, dan jika tidak rasional, maka ia tidak bisa dinilai berdampak pada politik. 

Namun, Fisher justru mengatakan sebaliknya. Permasalahan mental dan bunuh diri menjadi masalah politik ketika angkanya terus naik dan terjadi secara meluas. Ini menandakan bahwa dari segi kebijakan ada sesuatu yang membuat orang terus merasa putus asa dan sejatinya, pemerintah perlu memberi perlindungan pada mereka-mereka yang merasa putus asa karena bagaimana pun, orang yang punya penyakit kejiwaan juga adalah warga negara yang perlu dilindungi.

Terkhusus alasan mengapa penyakit kejiwaan bisa menjadi sebuah tren besar, Fisher menyoroti sistem kapitalisme dan neoliberal sebagai salah satu akarnya. Menurutnya, industri modern telah melakukan apa yang disebutnya sebagai “privatisasi rasa stres”, perusahaan bisa dengan begitu bebas membebankan pekerjaan pada karyawannya dengan bayaran yang stagnan, sementara kepastian keamanan pekerjaannya pun tidak terjamin. 

Kalau di masa lalu, Fisher menilai bahwa serikat pekerja bisa berperan besar dalam menyeimbangkan permasalahan seperti itu, dan mencari solusi dari aspek kebijakan. Namun untuk zaman sekarang tidak demikian, karena penyakit kejiwaan hanya dilihat sebagai masalah personal, maka solusi yang dilemparkan mungkin hanyalah janji pertemuan dengan seorang ahli terapi kejiwaan. Dengan demikian, masalah ketimpangan secara struktural sesungguhnya tetap ada.

Oleh karena itu, mungkin ini merupakan saatnya bagi kita untuk turut menyuarakan kesadaran awal bahwa penyakit kejiwaan adalah sesuatu yang perlu ditangani tidak hanya secara subjektif, tetapi juga perlu ditelusuri apa alasan-alasan objektif strukturalnya agar aktivitas ekonomi bisa terus berjalan dengan lancar dan bisa menyejahterakan banyak orang.

Penting bagi pemerintah Indonesia khususnya, untuk belajar dari kasus bai lan yang terjadi di Tiongkok agar persoalan penyakit jiwa tidak menjadi “pandemi” dan tidak merusak prospek cemerlang para generasi muda kita. (D74)

Pinterpolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]emilu 2019 menjadi pesta demokrasi dengan kehebohan ganda, tidak hanya karena dua capresnya adalah kontestan yang sama 5 tahun yang lalu, dengan tetap menyisakan sentimen yang hingga saat ini menubuh menjadi jenis polarisasi cebong-kampret, namun sekaligus penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi bahan olok-olok masyarakat luas.

Mulai dari kotak suara kardus, debat perdana yang dianggap penuh dengan settingan, termakan isu soal 7 kontainer surat suara yang tercoblos, hingga server KPU yang diklaim telah diretas, dan yang belum banyak dianalisis yang turut mewarnai sebagai narasi kontroversi di dunia sosial media yaitu masuknya DPT orang dengan gangguan kejiwaan.

Rumor ini tentu berhembus kencang, sebab seluruh kait mengait isu yang menyandera KPU adalah sebuah narasi yang mendelegitimasi integritas KPU, KPU dituduh tak netral.

Kalangan dekat capres 02 juga beberapa kali mempertanyakan soal orang dengan gangguan jiwa bisa memilih. Priyo Budi Santoso ingin menanyakan lebih jauh dasar dasar diperbolehkannya ODGJ memilih. Senada dengan hal itu, juru bicara tim BPN, Andre Rosiade juga ingin duduk bersama dengan KPU juga peserta pemilu guna membahas diperbolehkannya tuna grahita masuk dalam pemilu.

Di kampanye akbar 7 April beberapa waktu lalu, bahkan Rizieq Shihab menyebutkan 10 alasan memilih Prabowo Sandi yang salah satunya yaitu Prabowo Sandi tidak memaksa orang gila untuk memilih.

Mereka Yang Boleh Memilih

Asumsi paling dasar dari menjadi pemilih adalah menjadi warga negara, sehingga siapapun dengan kewarganegaraan Indonesia berhak mendapatkan akses atas segala hak hidup termasuk hak memilih, dalam hal ini termasuk mereka yang memiliki kondisi mental berlainan dengan masyarakat umum.                 

Ada sekitar 43,769 warga Indonesia dengan predikat memiliki kekurangan dalam hal kondisi mentalnya, jumlah tersebut naik sekitar 400% dari 5 tahun lalu yang hanya berkisar 8,717 berdasarkan lansiran data KPU.

Jumlah data ini memang naik dengan cukup tajam, dan bahkan M Taufik Ketua DPP DKI Jakarta Partai Gerindra menuduh ada sekitar 14 juta orang gila yang boleh memilih di Pilpres 2019, yang tentu saja pernyataan tersebut agak berlebihan.

Definisi gila sendiri sangat luas sekali, yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang memiliki keterbelakangan mental. Ada berbagai macam varian gangguan mental, yang paling berat tentu yang sudah tidak lagi sadar akan dirinya sendiri, mereka yang bahkan mempersepsi dunia dengan cara yang seutuhnya berbeda.

Inilah yang menjadi pertimbangan utama MK mengabulkan permohonan soal hak orang dengan gangguan jiwa bisa memilih di pemilu, bahwa terdapat heterogenitas gangguan kejiwaan, sehingga memiliki corak perilaku yang berbeda pula.

Sampai di bagian "Karena paslon nomor sekian berakal sehat sehingga tidak memaksa orang gila untuk memilih".

Hahahahahahhaha.
Padahal yang diperbolehkan memilih ya ODGJ, sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisa gak sih berhenti menggunakan kosakata "orang gila"?

— Sissyngamangaraja? (@CyanPalette) April 7, 2019

Dalam putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015, ditetapkan bahwa mereka yang memiliki gangguan kejiwaan dalam batasan tertentu dan dengan catatan tertentu berdasarkan rekomendasi dari dokter kejiwaan bisa menggunakan hak pilih mereka di pemilu nanti, mereka sah secara konstitusional.            

Negara negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, juga Inggris, mengizinkan orang dengan gangguan jiwa untuk berpartisipasi dalam pemilu. Jika ditotal, ada 21 negara anggota PBB yang memperbolehkan orang sakit jiwa untuk berpartisipasi tanpa halangan apapun. Dan kesemuanya dengan memberikan bantuan pada mereka yang membutuhkan di hari ketika pencoblosan.             

Orang dengan gangguan jiwa se-ekstrem apapun adalah tetap manusia, sehingga dia layak diperlakukan sebagai warga negara. Tapi pada kenyataannya definisi manusia itu sendiri disandarkan pada rasionalitas, yang berbunyi mereka yang tidak rasional, yang bahkan tidak sadar atas dirinya maka tidak dianggap manusia.

Di level definisi orang gila yang tidak sadar atas diri dan sekitarnya inilah, yang diasosiasikan secara penuh pada istilah gila. Sehingga jika tidak rasional, maka bukan manusia, karena bukan manusia maka tidak perlu memilih. Sumber kecurigaan publik muncul dari premis ini.

Kegilaan

Masalah orang gila turut berpartisipasi dalam sosial sudah menjadi masalah klasik, sehingga kita begitu terobsesi untuk melakukan riset mati-matian atas mereka demi satu tujuan jika tidak bisa disembuhkan setidaknya mengetahui cara mengontrol mereka. Namun kegilaan sendiri nyatanya tidak homogen, dia heterogen dan dalam heterogenitas itu didefinisikan berdasarkan narasi zaman.              

Dalam karyanya, Madness and Civilization, Michel Foucault membeberkan mengenai kegilaan dari masa ke masa selama peradaban manusia berkembang. Foucault menelisik bahwa di zaman kuno, mereka yang gila adalah yang mampu mendapatkan bisikan dari alam semesta, di saat itu mereka adalah yang justru dijunjung di masyarakat.

Bergeser ke abad pertengahan mereka yang gila adalah yang tidak salih, mereka yang terkena roh jahat, sehingga kegilaan di zaman ini disembuhkan dengan ruqyah, di abad pencerahan kegilaan adalah soal pembangkangan terhadap norma norma sosial, mereka yang lepas dari garis kenormalan hidup, mereka yang malas dan menggelandang. Di kemudian hari orang gila akan dimasukkan ke dalam asylum dan diobservasi dan didisiplinkan tubuhnya.       

Mereka yang berbeda secara mental adalah tetap warga negara
Share on X

Paradoks Rasionalitas

Pemberian tanda dan klasifikasi gila menandakan adanya kuasa yang rasional, dengan demikian menandakan bahwa adanya kelompok yang termarjinalkan adalah hasil dari rezim logosentrisme. Perkaranya adalah ada banyak persoalan yang terkandung dalam asumsi rasionalitas itu sendiri, jika label gila ditambatkan pada satu pedoman yang bermasalah, bagaimana mungkin kita bisa mempersoalkan yang selama ini dianggap yang gila?

Rasionalitas sendiri hadir tidak sebagai yang deskriptif, bahwa benar manusia memang rasional, namun sebagai yang normatif, dia mengandaikan manusia bertindak rasional. Sebab negara adalah hasil dari terunggahnya seluruh manifestasi citra kuasa yang dalam diri manusia, maka negara juga diandaikan sama, dia bercorak rasional, padahal nyatanya tidak.

Pola negara mengamankan kekuasaannya adalah selalu dengan tindakan yang irasional, dan tidak ada tuntutan rasional bagi negara untuk menjadi yang super power, yang terus berkompetisi dengan kekuatan lainnya, namun itulah dasar-dasar psikologis dari berjalannya negara, dia tamak akan kekuasaan, dan tentu saja corak dasar ini bukan pijakan rasionalitas yang selama ini diagung-agungkan.

 Terlebih tidak pernah ada satu standar baku soal rasionalitas, soal kodifikasi logis dan non-logis juga sama sumirnya. Hari ini tindakan kanibal adalah sesuatu yang melanggar nalar, dia menjadi tidak baik sebab dia tidak benar, dari sini kita bisa dapati bahwa ada asumsi nilai dalam setiap kode logis, padahal logika selalu didaku sebagai yang nir-nilai. Kedua bahwa logika berjalan berdasarkan psikologi praktis, dia tidak berdiri sendiri.

Hari ini demokrasi sebagai sistem bersepakat soal rasionalitas. Tatkala ide demokrasi pertama kali muncul, dia diolok-olok oleh Plato. Plato tidak pernah bersepakat dengan demokrasi, dia menganggap bahwa demokrasi hanya akan melahirkan satu kebobrokan sistem bernegara.

View this post on Instagram

Bolehkah orang dengan gangguan kejiwaan memilih? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #gangguankejiawaan #gangguanjiwa #voters #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 5, 2019 at 6:47am PDT

Argumentasi yang diajukan adalah jika seluruh orang bodoh bersepakat dengan satu kandidat yang dia sukai, pastilah kandidat ini adalah yang seminimal minimalnya sama dengan dirinya, artinya sama bodohnya.

Walhasil demokrasi justru mengarahkan kehidupan berpolitik pada suatu muara keburukan. Kritik ini masih relevan hingga hari ini, soal mayoritarianisme demokrasi, sebab dia menjadi momok soal kekuasaan mayoritas yang tentu saja akan salah, sebab kebenaran tidak sama dan sebangun dengan kekuasaan mayoritas. Pun termasuk dalam hal ini mayoritarianisme rasionalitas.

Demokrasi sendiri terdiri dari kata demos dan kratos. Demos artinya umum, dan kratos maknanya pemerintahan, artinya pemerintahan oleh orang banyak, di kemudian hari kita mengenal diktum dari, oleh, dan untuk publik. Demokrasi adalah satu satunya sistem bernegara dengan sistem terbuka, masyarakat umum boleh berpartisipasi untuk menentukan kehidupannya di masa depan, tidak ada pengandaian dan jaminan apapun dibaliknya.

Di Luar Kegilaan

Standar gila selalu menyesuaikan dengan corak zaman, dan norma ini dibentuk oleh mereka para elite di bidang ekonomi dan politik, mereka yang memiliki kekuasaan. Hadirnya orang dengan gangguan mental adalah upaya untuk mendobrak norma elite semacam ini, sebab ini demokrasi, bukan monarki.   

Pilihan untuk memasukkan mereka dengan perbedaan kondisi mental adalah upaya untuk menanggulangi terjadinya kebodohan terulang seperti otoritas rezim dalam sejarah peradaban manusia, dan kedua adalah upaya untuk menjebol pakem pekam mayoritarianisme rasionalitas dalam demokrasi, di sinilah justru demokrasi akan menjadi semakin matang, mempersembahkan inklusivitas, bukan ketertutupan, dia kembali berasas demos dan kratos.

Jika bahkan ingin mengikuti cara Gilles Deleuze memandang dunia, maka merekalah yang acuh dengan dunia adalah justru mereka yang waras, sebab dengan menuruti ritme dunia saat ini adalah kegilaan itu sendiri, dan merekalah yang mampu melepaskan diri dari seluruh realitas dunia yang penuh tipu daya adalah mereka yang tersadarkan, sehingga lebih arif  jika merekahlah yang menentukan laju dunia ke depan, etiskah (?). (N45)

PinterPolitik.com

“A lot of people are living with mental illness around them. Either you love one or you are one.” –  Mark Ruffalo, aktor

[dropcap]D[/dropcap]i tengah euforia peringatan Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November 2017, ada cerita memilukan datang dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Seorang ibu tega menghabisi nyawa anaknya yang baru berusia 5 tahun secara sadis, yaitu dengan semprotan obat nyamuk hanya karena sang anak sering ngompol. Kejadian yang tidak lazim ini membuat banyak pihak menduga ibu tersebut mengalami gangguan kesehatan mental dan kejiwaan. 

Perbincangan tentang kesehatan mental pun mencuat kembali ke permukaan di tengah silang sengkarut kerugian yang diderita oleh BPJS – tentu bukan topik bahasan di tulisan ini. Yang jelas, peristiwa ini menunjukkan bahwa kejadian yang berhubungan dengan gangguan kesehatan mental dan kejiwaan semakin sering terjadi belakangan ini.

dipertanyakan kesehatan mental si ibu..

— ??✨ (@withnaeun) November 13, 2017

Adapun gangguan kesehatan mental punya lingkup yang luas, bukan hanya bagi mereka yang sering disebut sebagai ‘sakit jiwa’, tetapi juga terhadap mereka yang mengalami depresi, kecemasan, hingga ketergantungan pada alkohol dan obat-obatan tertentu.

Kita tentu ingat hebohnya aksi seorang wanita yang berbelanja tanpa busana di sebuah apotek beberapa waktu lalu dan sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Belum lagi kasus-kasus bunuh diri atau bahkan fakta bahwa masih banyak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ditangani dengan cara dipasung. Mungkin tidak banyak yang tahu kisah tentang seorang pria ODGJ bernama Rusman di Mojokerto, Jawa Timur yang dipasung selama 25 tahun di tengah hutan. 

Secara global, saat ini Indonesia bahkan ada di urutan ke-4 dalam daftar negara-negara dengan tingkat depresi paling tinggi di dunia dan di urutan ke-6 dalam hal gangguan kesehatan mental dan kejiwaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional, perlu kiranya untuk mendalami seberapa parah persoalan kesehatan mental dan kejiwaan di Indonesia.

Fenomena yang Meningkat

Faktanya, berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan data rutin dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, jumlah orang yang mengalami gangguan kesehatan mental terus mengalami peningkatan di Indonesia.

Menurut data tersebut, sekitar 14 juta orang (6 persen) yang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan kesehatan mental emosional berupa gejala depresi dan kecemasan. Jumlah ini ada di kisaran 3 persen dari 450 juta penderita gangguan kesehatan mental di seluruh dunia berdasarkan data WHO.

Sementara itu, prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia di Indonesia juga jumlahnya mencapai 400.000 orang. Dari jumlah tersebut, 14,3 persen di antaranya atau 57.000 orang pernah atau sedang dipasung. Pada Maret 2016, pemerintah juga sempat mempublikasikan data bahwa ada sekitar 18.800 ODGJ yang masih dipasung di Indonesia. 

Hal yang memprihatinkan adalah jumlah penderita gangguan kesehatan mental di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Beberapa daerah yang mengalami hal tersebut misalnya Jakarta dan Yogyakarta. 

Di Jakarta, peningkatan jumlah penghuni panti-panti sosial yang dikelola oleh pemerintah daerah jumlahnya mencapai 174 persen di tahun 2017. Dari kapasitas panti yang hanya 1.700 orang, kini jumlah penghuninya sudah mencapai angka 3.000 orang.

Yang cukup memprihatinkan adalah 75 persen dari penderita gangguan kesehatan mental tersebut adalah para pendatang yang masuk ke ibukota. Artinya, jika masalah ekonomi dianggap sebagai salah satu penyebabnya, boleh jadi banyak pendatang yang tidak bisa bertahan dengan kerasnya persaingan dan persoalan ekonomi di ibukota, kemudian mengalami gangguan kesehatan mental dan akhirnya menjadi penghuni panti-panti sosial.

Lalu, apakah negara tidak memperhatikan persoalan ini? Faktanya, Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-Undang ini menjadi cita-cita begitu banyak aktivis kesehatan mental yang berjuang siang malam demi perhatian negara yang lebih pada penderita gangguan kesehatan mental.

Namun, pelaksanaan Undang-Undang tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Buktinya hingga saat ini, persoalan gangguan kesehatan mental masih manjadi salah satu topik bahasan utama dan menjadi kritik terhadap pemerintah.

Bahkan, Human Rights Watch masih menyebut ‘pemasungan’ sebagai cara yang dipilih oleh orang-orang Indonesia untuk menghadapi orang dengan ganggun kesehatan mental dan jiwa. Di beberapa daerah di Indonesia bagian timur juga masih sering ditemukan orang yang dipasung bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. 

Negara Tak Serius?

Wajar jika banyak pihak yang mempertanyakan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Faktanya, walaupun telah ada Undang-Undang yang mengatur, dikutip dari BBC Indonesia, saat ini hanya 30 persen dari 9.000 puskemas di seluruh Indonesia yang memiliki program layanan kesehatan jiwa. Selain itu, hanya ada 249 dari total 445 rumah sakit umum di Indonesia yang bisa melayani segala macam perawatan kesehatan jiwa. 

Artinya, dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan mental dan jiwa masih sangat jauh dari yang diharapkan. Selain itu, tenaga kesehatan jiwa pun masih sangat minim. Saat ini hanya ada 600 hingga 800 psikiater di seluruh Indonesia. Artinya, seorang psikiater terlatih diharuskan menangani 300.000 sampai 400.000 orang. Itu pun sebaran geografisnya sangat timpang. Sebanyak 70 persen dari seluruh psikiater berada di Jawa dan 40 persen dari jumlah itu bekerja di Jakarta.

Selain menyediakan fasilitas penanganan kesehatan jiwa, dalam taraf yang paling sederhana, peran negara juga bisa ditunjukkan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Faktanya, banyak orang mengalami gangguan kesehatan mental dan kejiwaan bermula dari tekanan ekonomi dan kehidupan yang serba sulit, selain juga tentu saja karena pengaruh biologis, lingkungan dan psikologis. Jangankan depresi atau skizofrenia, orang yang cepat marah pun sebetulnya bisa disebut mengalami gangguan kesehatan mental.

Fakta pelaksanaan Undang-Undang yang belum sesuai harapan tentu menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan pemangku kebijakan kita masih terlalu sibuk mengurusi tetek-bengek persoalan pemilu dan lupa bahwa masyarakatnya masih banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental bahkan sampai dipasung di hutan selama bertahun-tahun. Ekonomi yang semakin susah sangat mungkin menyebabkan peningkatan jumlah orang yang mengalami gangguan kesehatan mental.

Pada akhirnya, kasus ibu yang membunuh anaknya hanya karena sering ngompol ini harus menjadi catatan tersendiri bagi pemangku kebijakan. Jangan-jangan peliknya persoalan politik dan ekonomi negara ini membuat semakin banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, apalagi jika persoalan-persoalan tersebut sengaja ‘dipelik-pelikkan’ hanya untuk mencapai kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Dari hasil penelusuran pihak kepolisian memang sang ibu tersebut sedang mengalami persoalan ekonomi. Ia disebut-sebut kehilangan pekerjaan, sementara itu ia masih harus membiayai sekolah sang anak dengan tabungan yang kian menipis. Beban sebagai orangtua tunggal menyebabkan gangguan psikologis yang cukup serius dan karena tidak ada saluran serta penanganan yang baik akhirnya dilampiaskan pada sang anak pula.

Tidur itu sangat penting untuk kesehatan mental, karena kemampuan mental, kecerdasan, kreatifitas, dan analisa kita dibangun pada saat tidur

— Panji Kharisma Jaya (@panjikj) November 2, 2017

Persitiwa ini menjadi satu contoh dari gunung es persoalan kesehatan mental dan kejiwaan masyarakat Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kejiwaan juga harus menjadi pekerjaan rumah semua pihak, termasuk pemerintah.

Jangan sampai kita memperingati Hari Kesehatan Nasional, tetapi lupa bahwa persoalan kesehatan mental masih menjadi ganjalan yang besar di masyarakat yang makin hari makin saling gesek-gesekan untuk cari makan. Seperti kata pemeran Hulk di awal tulisan ini, mungkin banyak orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri hidup dengan gangguan kesehatan mental tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya hal ini ditangani dengan lebih baik lagi. (S13)