Majelis Hakim PTUN Jakarta nyatakan Presiden dan Menkominfo bersalah. Terkait pemblokiran dan perlambatan internet saat kerusuhan Papua Agustus-September 2019

PinterPolitik.com

Setidaknya, pertanyaan di awal tulisan itulah yang saya pikirkan sebelum mengikuti Kosovo International Summer Academy (KSA) yang diselenggarakan oleh Kosovo Center of Diplomacy pada Agustus lalu. Dalam salah satu sesi presentasi, Fatmir Sedjiu, presiden pertama Republik Kosovo, mengatakan bahwa hanya ada dua kategori negara yang tidak mengakui kemerdekaan Kosovo.

Pertama, negara yang sangat tidak demokratis, seperti Korea Utara. Kedua, negara yang memiliki permasalahan internal dengan gerakan pemisahan diri, seperti Spanyol dengan isu Catalunya dan Siprus dengan isu Siprus Utara.

Lalu, apa hubungan penjelasan tersebut dengan Indonesia?

Dengan maraknya pemberitaan mengenai insiden rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Jawa Timur, yang lantas diikuti oleh aksi solidaritas dan unjuk rasa di berbagai tempat di Papua dan Papua Barat, maka tak sulit untuk mengambil simpulan bahwa kemungkinan besar Indonesia masuk ke dalam kategori kedua. Bahwa Indonesia masih enggan untuk mengakui Kosovo sebagai sebuah negara merdeka karena permasalahan internal dengan Papua yang belum kunjung usai.

Memang, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah secara resmi menyatakan bahwa alasan utama dari sikap pemerintah Indonesia tersebut adalah “untuk menghormati sepenuhnya prinsip kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah … utamanya negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan ‘nation building’. Namun dalam politik, apa yang tersirat sering kali jauh lebih penting dari yang tersurat.

Kosovo sebagai Sebuah Bangsa dan Negara

Kosovo dalam pemberitaan media selalu dekat dengan topik perang dan konflik. Bahkan, label sebagai negara gagal dan sarang teroris pun sering kali disematkan kepada Kosovo. Akibatnya, saat pertama kali menginjakkan kaki di Bandara Internasional Pristina Adem Jashari untuk mengikuti KSA, saya sudah membayangkan akan disambut oleh penjagaan ketat dan situasi yang menegangkan.

Namun, ternyata fakta berkata lain. Saya justru disambut oleh jaringan internet nirkabel gratis yang disediakan oleh bandara yang bahkan kecepatannya jauh mengungguli jaringan internet nirkabel di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selebihnya, saya disuguhkan pemandangan sebuah negara (dan bangsa) yang sedang membangun: menjamurnya kegiatan konstruksi, anak muda yang mendominasi sebagian besar populasi, dan berkibarnya bendera Albania di setiap sudut kota sebagai bentuk penegasan identitas diri.

Memang, dalam beberapa literatur poin-poin di atas justru digunakan sebagai indikasi bahwa Kosovo adalah sebuah negara gagal. Seperti kegiatan konstruksi yang terlalu banyak ditopang oleh dana bantuan luar negeri, tingginya angka pengangguran anak muda, dan lebih banyaknya bendera Albania dibanding bendera Kosovo yang menunjukkan bahwa Kosovo hanyalah sebuah eksperimen demokrasi yang gagal dari Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Bahkan saat saya memuji bahwa Kosovo sebagai sebuah “great country filled with great people,” salah satu petugas bandara mengatakan, “great people, yes, but I’m not really sure about the country.” Pada kesempatan yang lain, seorang penjaga museum yang masih berusia 24 tahun bercerita betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan dan bagaimana neneknya selalu bercerita bahwa kondisi Kosovo justru jauh lebih baik saat masih menjadi bagian dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Barang serba murah, pekerjaan mudah didapat dan situasi yang aman tenteram. Opini yang, tidak bisa tidak, mengingatkan saya pada kampanye “Piye kabare, isih penak jamanku toh?” yang rutin hadir di Indonesia setidaknya lima tahun sekali.

Pada suatu senja di Bulevar Bunda Teresa, Pristina, saya menyaksikan sekelompok anak-anak yang dengan semangatnya menari diiringi alunan lagu Live It Up, lagu tema Piala Dunia 2018, dan lagu-lagu tradisional Albania. Dengan bangganya mereka melakukan gestur tangan elang berkepala dua, yang merupakan simbol kultural dari etnis Albania, dengan iringan lirik “one life, live it up, ‘cause you don’t get it twice.” Hal-hal sederhana yang mustahil mereka lakukan saat Kosovo masih menjadi bagian dari Yugoslavia, yang sangat menentang ekspresi identitas kebudayaan, maupun Serbia yang memang melanggengkan politik rasisme terhadap etnis Albania.

Maka, mungkin sebagai sebuah negara keberhasilan Kosovo memang masih patut untuk diperdebatkan dan diuji lebih lanjut. Namun, saya rasa keberhasilan Kosovo sebagai sebuah bangsa sudah paripurna. Bangsa Kosovo telah mampu merebut kembali hak asasinya untuk mengaktualisasi dan menjalankan laku budaya yang tak terpisahkan dari diri mereka. Bukan hanya sebagai bagian dari etnis Albania, namun lebih penting lagi, sebagai bangsa Kosovo.

Pentingnya Diplomasi Publik

Lalu, apa hubungannya dengan Papua? Saya tentu tidak bangga menjadi satu dari sekian banyak orang Indonesia yang belum pernah menginjakkan kaki di tanah Papua. Akibatnya, saya hanya melihat Papua dari kejauhan, dari bahan bacaan dan tayangan televisi yang keabsahannya juga belum tentu teruji. Papua seringkali digambarkan sebagai daerah nun jauh di ujung timur, yang penuh dengan hal eksotis, baik alam maupun masyarakatnya, dan masih terbelakang.

Namun, tidak sadarkah kita bahwa pandangan dan penggambaran ini tak ubahnya sebuah perspektif orientalisme warisan dari neo-kolonialisme? Sama seperti Dunia Barat yang dulu melihat Dunia Timur sebagai tanah eksotis yang terbelakang dan karenanya ‘pantas’ untuk dijajah, karena pada ujungnya penjajahan dan penaklukan akan membawa peradaban yang lebih ‘maju’. Ironisnya, sejak dulu Indonesia bagian barat (baca: Jakarta) juga selalu getol ‘membebaskan’ Papua di ujung timur atas nama kemajuan dan pembangunan.

Munculnya beberapa inisiatif masyarakat untuk lebih mengenal Papua, seperti Festival Puncak Papua, sebetulnya patut untuk diapresiasi. Namun, dari sekian banyak kegiatan tersebut, adakah kegiatan yang betul-betul didasari atas rasa ingin mengenal, dan bukan karena ingin membantu, atau bahkan merasa bisa membantu? Seperti yang dikatakan oleh antropolog Didier Fassin, semangat untuk membantu dapat menjadi berbahaya karena dalam sebuah bantuan, akan selalu ada kesenjangan dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara yang membantu dan yang dibantu.

Dari kegiatan KSA yang dilaksanakan selama 10 hari di Pristina, Kosovo, saya belajar mengenai pentingnya people–to–people diplomacy, atau juga dikenal dengan istilah diplomasi publik. Betapa peran hubungan antar-masyarakat dan antarbangsa, sering kali dapat melampaui hubungan antarnegara. Kehadiran saya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) di Kosovo untuk lebih mengenal masyarakat di sana membuktikan bahwa hubungan antarbangsa tidak perlu menunggu hubungan antarnegara.

Bukan hanya untuk menjalin hubungan antarbangsa, saya yakin bahwa diplomasi publik juga sangat dibutuhkan untuk saling mengenal sesama anak bangsa. Bagi yang merasa belum mengenal saudara-saudari kita di Papua seperti saya, marilah kita memulai proses pengenalan dan interaksi ini dengan posisi dan pola pikir yang lebih setara. Walaupun saat ini pemerintah telah memutuskan untuk menempatkan sekitar 6.000 pasukan gabungan TNI-POLRI di Papua dan Papua Barat, sebagai anggota masyarakat kita tetap harus mengedepankan usaha-usaha diplomasi publik yang lebih manusiawi berlandaskan penghargaan atas hak asasi. Karena yang pasti, kebajikan sebuah bangsa tidaklah ditentukan oleh kebijakan negaranya.

Tulisan milik Danang Aditya Nizar, mahasiswa Magister di University of Sussex, UK.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“You might need a hand to enhance your performance ‘” – Lupe Fiasco, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Selepas perjuangan kemerdekaan, Indonesia perlu menghadapi berbagai kekuatan yang tumbuh dari dalam negeri. Berbagai gerakan lain bermunculan menjadi tantangan bagi kontrol dari pemerintah pusat.

Salah satu wilayah bagi penantang terhadap kontrol pemerintah Indonesia adalah Papua. Pulau besar yang berada di ujung timur Indonesia ini memiliki sejarah mengenai kedaulatan yang simpang siur, dari adanya Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora), dorongan referendum, hingga Perjanjian New York 1962.

Terlepas dari polemik status wilayah tersebut, Papua (dan Papua Barat) tetap berada di bawah kedaulatan pemerintah Indonesia hingga lima dekade berikutnya. Berbagai permasalahan sosial dan ekonomi menghantui pulau tersebut hingga kini.

Momentum dorongan kemerdekaan Papua pun kembali mencuat setelah beberapa waktu lalu terjadi insiden-insiden rasial terhadap kelompok mahasiswa Papua di beberapa wilayah Jawa Timur. Akibatnya, gelombang demonstrasi meluap di berbagai daerah di Papua dan Papua Barat.

View this post on Instagram

Jokowi kabulkan permintaan perwakilan tokoh Papua soal pembangunan Istana Kepresidenan di Papua. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #jokowi #papua #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 12, 2019 at 12:43am PDT

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu tengah berfokus dengan rencana pemindahan ibu kota secara mendadak dihadapkan dengan gelombang demonstrasi yang beralih menjadi kerusuhan. Akhirnya, berbagai manuver dilakukan oleh pemerintah, dari pemblokiran jaringan internet hingga pengejaran pihak-pihak yang diduga menjadi provokator.

Meski dianggap terlalu santai dan lambat dalam menangani kerusuhan yang terjadi di Papua, Presiden Jokowi akhirnya mulai bergerak dengan bertemu dengan berbagai tokoh Papua. Setidaknya, sekitar 61 tokoh Papua datang berkunjung ke Istana dan mengajukan beberapa permintaan.

Pertemuan tersebut bisa dibilang monumental karena menghasilkan wacana besar lain, yakni membangun istana kepresidenan baru di Papua. Tentunya, pertemuan tersebut tidak terbebas dari kritik. Beberapa pihak menilai permintaan yang diajukan tidak sesuai dengan permasalahan inti.

Selain itu, tokoh-tokoh Papua di pertemuan tersebut juga dipertanyakan. Siapa sebenarnya tokoh-tokoh tersebut? Lalu, apa makna dari pertemuan mereka dengan Jokowi sebenarnya?

Simbolis atau Substantif?

Sebanyak 61 tokoh asal Papua dan Papua Barat yang hadir dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara ditengarai tidak memenuhi keterwakilan masyarakat Papua sepenuhnya. Bisa jadi, pertemuan tersebut hanya mewujudkan representasi yang simbolis, bukan substantif.

Tokoh-tokoh tersebut mengajukan sembilan permintaan terhadap sang presiden, seperti penempatan pejabat asal Papua di lembaga-lembaga pusat, pembentukan lembaga adat, pembangunan asrama mahasiswa nusantara, hingga pembangunan istana kepresidenan di Papua. Dalam pengajuan permintaan itu, tokoh-tokoh ini diwakili oleh Abisai Rollo.

Setidaknya, Abisai meyakini bahwa sembilan poin permintaan tersebut dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi di Papua. Namun, pandangan yang berbeda datang dari beberapa tokoh Papua lainnya.

Yan Christian Warinussy – pengacara dan aktivis hak asasi manusia (HAM) – misalnya, menilai bahwa pertemuan tersebut tidak menghasilkan solusi yang berarti, karena permintaan-permintaan yang diajukan dinilai tidak menyasar dasar permasalahan, yakni rasisme dan diskriminasi etnis.

Apa yang dikatakan Yan bisa jadi beralasan. Pasalnya, representasi substantif juga diperlukan dalam menentukan keterwakilan. Boleh jadi, pertemuan Jokowi dengan tokoh-tokoh Papua beberapa waktu lalu hanya mewujudkan representasi yang bersifat deskriptif.

Perwakilan deskriptif yang didasarkan pada komponen etnis dan gender tidak selau dapat sepenuhnya menghasilkan perwakilan substantif.
Share on X

Situasi yang menggambarkan perbedaan representasi deskriptif dan substansif ini pernah dibahas oleh Beth Reingold dalam bukunya yang berjudul Representing Women. Reingold menjelaskan bahwa peningkatan keterwakilan secara deskriptif memang membawa dampak baik bagi keterbukaan akses terhadap kelompok minoritas.

Namun, Reingold menyebutkan bahwa perwakilan deskriptif – didasarkan pada komponen etnis dan gender – tidak selau dapat sepenuhnya menghasilkan perwakilan substantif. Dalam kasus anggota legislatif di AS misalnya, Reingold menemukan perilaku voting antara anggota perempuan tidak berbeda secara signifikan dengan anggota laki-laki.

Namun, bagaimana dengan pertemuan tokoh-tokoh Papua dengan Jokowi?

Meskipun Reingold lebih berfokus pada perwakilan di lembaga legislatif, konteks serupa bisa saja diaplikasikan pada pertemuan tokoh-tokoh Papua dengan Jokowi beberapa waktu lalu. Pasalnya, tokoh-tokoh tersebut juga dianggap mewakili permintaan masyarakat Papua.

Namun, keterwakilan tersebut bisa saja tidak terpenuhi secara substantif. Tokoh-tokoh Papua yang hadir saat itu dinilai oleh Yan tidak sepenuhnya secara sukarela datang, melainkan lebih karena berasal dari hasil pilihan dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Belum lagi, beberapa tokoh disinyalir memiliki bias politik. Abisai yang menjadi juru bicara dalam pertemuan itu misalnya, merupakan Ketua DPRD Kota Jayapura yang berasal dari Partai Golkar. Abisai juga merupakan mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 untuk Kota Jayapura.

Perwakilan yang hanya bersifat simbolis ini juga terlihat dari terlibatnya kelompok-kelompok gerakan Papua yang lantang menyuarakan berbagai isu terkait keinginan kemerdekaan Papua, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFP), Presidium Dewan Papua (PDP), Dewan Adat Papua (DAP), dan kelompok-kelompok mahasiswa Papua. Oleh sebab itu, pertemuan ini bisa jadi tidak dapat menyelesaikan permasalahan Papua secara substantif.

Lalu, bila perwakilan tersebut disinyalir hanya bersifat simbolis, mengapa pemerintahan Jokowi tetap melaksanakan pertemuan tersebut? Apa signifikansinya?

Refeudalisasi Ruang Publik

Dengan perwakilan yang hanya bersifat simbolis, persoalan Papua tidak akan sepenuhnya selesai. Namun, pertemuan tokoh-tokoh Papua dengan presiden tersebut bisa jadi memberikan signifikansi tertentu bagi pemerintahan Jokowi.

Pertemuan tersebut bisa jadi merupakan publisitas yang dimanipulasi. Setidaknya, istilah itulah yang dicetuskan oleh Jürgen Habermas dalam Teori Ruang Publik (Public Sphere) miliknya.

Berkantor di Papua, bukan sekadar berkunjung ke Papua. Itu satu dari sekian permintaan 61 tokoh Papua dalam pertemuan di Jakarta, kemarin. Mereka ingin Istana Presiden dibangun di Papua.

Tokoh Papua, Pak Abisai Rollo bahkan siap menyumbangkan tanah seluas 10 ha. pic.twitter.com/fm0qouRcNY

— Joko Widodo (@jokowi) September 11, 2019

Habermas melihat ruang publik merupakan sebuah ruang yang diisi oleh individu-individu yang secara bersama menentukan kebutuhan bersama sebagai masyarakat. Baginya, opini publik merupakan komponen penting dalam sebuah demokrasi.

Namun, ruang publik pada abad ke-20 dinilai Habermas mengalami refeudalisasi (refeudalization), yakni terpusatnya ruang publik terhadap sejumlah individu. Refeudalisasi ini terjadi karena adanya meningkatnya peran dan industri public relations (PR) dan periklanan.

Dalam bukunya yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere, otoritas publik – seperti politisi, partai politik, dan kelompok kepentingan – pada akibatnya menggunakan cara yang sama, yakni menciptakan publisitas. Dengan begitu, entitas politik tersebut dapat memperoleh dukungan dari masyarakat.

Akibatnya, refeudalisasi membuat penampilan dan representasi politisi lebih terlihat dibandingkan dengan debat publik yang rasional. Dengan mengutip Thompson, Sonia Livingstone dan Peter Lunt dalam tulisan mereka yang berjudul The Mass Media, Democracy and the Public Sphere menjelaskan bahwa ruang publik pada akhirnya menjadi teater bagi pertunjukkan yang dimanipulasi oleh para politisi guna mendapatkan persetujuan dari masyarakat.

Penggunaan teknik-teknik performatif ini setidaknya pernah dilakukan oleh politisi-politisi di luar negeri. Graham Murdock dalam tulisannya yang berjudul Refeudalisation Revisited menjelaskan bahwa sosok-sosok seperti Donald Trump dan Boris Johnson menggunakan teknik performatif guna mendapatkan dukungan.

Lalu, apakah pertemuan Jokowi dengan tokoh-tokoh Papua tersebut juga merupakan hasil dari refeudalisasi ruang publik?

Dengan pertemuan yang didasarkan pada perwakilan simbolis, bisa jadi pemerintahan Jokowi tengah menciptakan publisitas tertentu. Melalui publisitas tersebut, publik yang rasional dan kritis akan bertransformasi menjadi  bersifat persuasif.

Selain itu, publisitas yang dimanipulasi ini bisa jadi berkaitan dengan strategi politik Jawa yang disebut-sebut kerap digunakan oleh politisi-politisi Indonesia, termasuk Jokowi. Dalam politik ala Jawa yang dijelaskan oleh Benedict Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power, pertemuan-pertemuan yang performatif menjadi ritual atas pengumpulan “pusaka” guna memusatkan kekuatan ke dirinya.

Mungkin, seperti lirik rapper Lupe Fiasco di awal tulisan, pemerintah seperti masih memerlukan bantuan dari tokoh-tokoh itu guna “menyelesaikan” persoalan Papua – meski beberapa tokoh tersebut tampaknya memiliki bias tertentu. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Maybe I should have been more of an influence” – Joyner Lucas, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Baru-baru ini, pemerintah mulai menguak fakta akan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kerusuhan yang beberapa waktu lalu terjadi di Papua dan Papua Barat – sering kali hanya disebut sebagai Papua untuk menerangkan dua provinsi ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menuding Benny Wenda – Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang kini tinggal di Inggris – sebagai provokator yang diuntungkan dalam kerusuhan Papua.

Walaupun Wenda mendapatkan tudingan itu, Wiranto tampaknya tak bisa berbuat apa-apa selain mengunggu Ketua ULMWP tersebut masuk ke Indonesia. Pasalnya, Menko Polhukam mengaku kesulitan untuk menjerat Wenda melalui organisasi kepolisian internasional, International Criminal Police Organization (Interpol).

Meskipun pemerintah gagal menggandeng Interpol dalam kasus Wenda, kini Polri menyodorkan nama lain sebagai provokator agar bisa diajukan ke lembaga kepolisian internasional tersebut, yakni Veronica Koman (VK). VK merupakan seorang pengacara dan aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang berfokus dalam kasus-kasus kemanusiaan, khususnya isu-isu terkait Papua.

Breaking: East Java Police police name "VK" as a suspect for incitement, spreading hoax and (the crime of) separatism re Papua protests. Request to Interpol to track her down. We understand it is @VeronicaKoman She's been widely used by media as source of videos from Papua pic.twitter.com/eu3Tzx6Nbp

— David Lipson (@davidlipson) September 4, 2019

VK dalam akun Twitter-nya memang kerap menyuarakan dan membagikan berbagai konten yang berkaitan dengan isu-isu Papua. Beberapa kontennya juga menjadi sumber bagi banyak media.

Akibatnya, dengan dalih bahwa VK telah melakukan provokasi, Polda Jawa Timur menetapkan pengacara tersebut sebagai tersangka. Interpol pun lagi-lagi rencananya akan dilibatkan dalam pengejaran pengacara tersebut.

Beberapa pertanyan pun timbul. Mengapa Interpol menjadi penting dalam upaya penegakan hukum Indonesia? Apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Interpol?

Interpol

Interpol merupakan lembaga internasional antar-pemerintahan yang beranggotakan 194 negara. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai wadah bagi kepolisian-kepolisian di berbagai negara untuk bekerja sama dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

Namun, cara kerja Interpol tidak sama dengan gambaran akan agen-agen rahasia yang diberikan oleh kebanyakan film laga Hollywood, seperti The International (2009). Sebagai wadah kerja sama internasional, lembaga ini tak memiliki agen maupun senjata. Interpol juga tidak berhak melakukan penangkapan secara langsung.

Berdasarkan Konstitusi ICPO-Interpol, lembaga ini hanya menjadi penghubung kerja sama antar-kepolisian di berbagai negara. Dalam fungsi tersebut, Interpol juga tidak memiliki mekanisme penegakan hukum sendiri karena – berdasarkan konstitusi tersebut – lembaga ini juga menghormati batas-batas yang diberikan oleh peraturan hukum yang dimiliki oleh masing-masing negara.

Lalu, bila Interpol tidak memiliki kekuatan tersebut, mengapa lembaga tersebut menjadi penting bagi Polri terkait upaya pengejaran VK?

Meski Interpol memiliki kekuatan langsung, ikatan kerja sama antar kepolisian akibat kehadiran lembaga ini bisa saja menjadi penting. Pasalnya, Interpol juga memiliki kerangka tertentu yang membuat Polri membutuhkan peran lembaga internasional itu.

Interpol biasanya menyediakan bantuan tertentu bagi kepolisian negara-negara anggota, yakni berupa sumber informasi mengenai kejahatan dan buronan. Selain itu, lembaga internasional ini juga memberikan bantuan dalam investigasi, berupa informasi forensik, analisis, bantuan untuk melacak buronan. Selain itu, Interpol juga memfasilitasi pelatihan keahlian dalam menangani berbagai kejahatan.

Setidaknya, terdapat tiga bidang kejahatan yang menjadi fokus lembaga ini, yakni kontra-terorisme, kejahatan terorganisir (organized crime), dan kejahatan siber (cybercrime). Selain tiga jenis kejahatan yang dianggap penting, Interpol juga bergerak di bidang-bidang kejahatan lainnya, seperti korupsi, pemalsuan dokumen dan uang, kejahatan pada anak-anak, perdagangan narkotika, perdagangan senjata, kejatahan lingkungan, kejahatan finansial, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, dan sebagainya.

Hal yang menjadikan Interpol penting bagi upaya penangkapan buronan adalah mekanisme pemberitahuan (notice) yang dimilikinya. Lembaga ini akan memberikan pemberitahuan kepada negara-negara anggota terkait situasi-situasi individu atau buronan – tergantung pada status warna pemberitahuan – dari negara anggota lainnya.

Red notice milik Interpol merupakan permintaan suatu negara untuk melacak dan menangkap -- dalam kondisi tertentu -- buronan di luar negeri.
Share on X

Interpol memiliki enam jenis pemberitahuan, yaitu red notice (buronan), yellow notice (orang hilang), blue notice (untuk meminta tambahan informasi), black notice (jasad tak dikenal), green notice (peringatan atas aktivitas kriminal seseorang), orange notice (peringatan atas peristiwa, individu, atau objek yang mengancam keamanan publik), purple notice (untuk meminta atau memberi informasi mengenai modus operandi yang digunakan penjahat), dan Interpol-UNSC Special Notice (grup dan individu yang jadi target Dewan Keamanan PBB).

Dengan mekanisme notice ini, peran Interpol – terutama terkait red notice – dibutuhkan oleh Polri guna memberikan permohonan pada kepolisian-kepolisian di negara lain agar melacak sekaligus menangkap – dalam kondisi tertentu – buronan yang dimaksud. Indonesia sendiri beberapa kali menggunakan red notice untuk mengejar buronan-buronannya.

Terkait kasus korups eks-anggota DPR Muhammad Nazaruddin misalnya, Indonesia pernah mengajukan red notice kepada Interpol pada Juli 2011. Dengan kerja sama tersebut, Nazaruddin akhirnya berhasil ditangkap oleh Kepolisian Kolombia di Bogota, Kolombia, pada bulan berikutnya.

Berkaca dari pentingnya peran Interpol tersebut, Polri bisa saja membutuhkan lembaga tersebut dalam upayanya untuk menangkap VK. Namun, apakah ada motif politik di balik wacana kerja sama dengan Interpol tersebut?

Politisasi Interpol

Meskipun Interpol menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan intervensi terhadap situasi atau kasus yang memiliki ciri-ciri politis, rasial, militer, atau  agama, lembaga ini dinilai kerap disalahgunakan secara politik. Beberapa negara yang disinyalir melakukan penyalahgunaan adalah Tiongkok dan Rusia.

Dugaan penyalahgunaan muncul dengan jabatan presiden Interpol yang dipegang oleh Meng Hongwei – politisi Partai Komunis Tiongkok. Di bawah Hongwei, banyak pihak khawatir bahwa pemerintah Tiongkok dapat memperbesar kesempatannya untuk menangkap buronan-buronannya di luar negeri.

Salah satu dugaan ini pernah terjadi dalam kasus Guo Wengui – seorang taipan bisnis asal Tiongkok yang tinggal di Amerika Serikat (AS). Pada tahun 2017, Interpol menerbitkan red notice atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Guo.

Guo menolak dan menuding klaim tersebut tidak sesuai fakta. Dalam suatu wawancara, Guo malah menuduh balik Fu Zhenghua – petinggi di Tiongkok – sebagai pihak yang ingin menangkapnya. Selain itu, taipan tersebut juga menuding tokoh lain yang dianggap dekat dengan rival bisnisnya.

Selain Tiongkok, Rusia juga dianggap menyalahgunakan fungsi lembaga ini. Pasalnya, di bawah Meng, terdapat juga Alexander Prokopchuk – mantan petinggi kementerian Rusia – yang menduduki kursi wakil presiden Interpol untuk kawasan Eropa.

Edward Lemon dalam tulisannya yang berjudul Weaponizing Interpol menjelaskan bahwa, meski Rusia tidak menduduki kursi presiden lembaga kepolisian internasional itu, pemerintah negara tersebut mampu menyalurkan nama Nikita Kulachenkov – akuntan yang bekerja pada tokoh oposisi Alexei Navalny – dalam data penjahat Interpol dengan dugaan pencurian karya seni. Data tersebut membuat Kulachenkov mencari suaka ke Lithuania dan sempat ditahan di Siprus.

View this post on Instagram

Polri mengajak Interpol untuk mengejar Veronica Koman. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #veronicakoman #papua #rasisme #konflikpapua #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 5, 2019 at 4:00am PDT

Selain Kulachenkov, melalui Interpol, Rusia juga pernah berupaya untuk menjerat bankir Bill Browder – sosok yang mendorong sanksi AS terhadap individu Rusia tertentu – dengan berbagai tuduhan, dari penghindaran pajak hingga pendirian organisasi kriminal. Akibatnya, Browder sempat ditahan sementara di Spanyol pada tahun 2018.

Jika Tiongkok dan Rusia pernah menggunakan Interpol untuk kepentingan politis, bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia bisa saja menggunakan Interpol untuk menjerat lawan-lawan politiknya. Kasus konten pornografi Habib Rizieq Shihab – ulama yang kerap kontra dengan pemerintah – misalnya, diduga oleh beberapa pihak menjadi bagian dari upaya kriminalisasi.

Terkait kasus tersebut, Indonesia pernah mengajukan red notice terhadap Interpol atas Habib Rizieq yang tinggal di Arab Saudi. Namun, pengajuan red notice tersebut ditolak oleh Interpol. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penolakan tersebut diakibatkan oleh minimnya bukti kejahatan.

Seperti yang tertera dalam Pasal 2b Peraturan Pemrosesan Data Interpol, lembaga inter-kepolisian ini mensyaratkan data yudisial yang mencukupi sebagai salah satu prakondisi dalam menerbitkan red notice.

Namun, di sisi lain, kegagalan dalam pengajuan red notice Habib Rizieq ini bisa jadi disebabkan oleh minimnya pengaruh politik Indonesia. Ted Bromund – peneliti dari Heritage Foundation – dalam tulisannya di Forbes menjelaskan bahwa AS bisa saja memiliki pengaruh besar di lembaga Interpol dengan posisinya sebagai kontributor pendanaan yang terbesar.

Tiongkok dan Rusia juga menjadi salah satu kontributor besar bagi Interpol. Pada tahun 2018, Tiongkok memberikan kontribusi sekitar Rp 32,7 miliar (dari total kontribusi Rp 875 miliar). Sementara, Rusia memberikan sekitar Rp 15,42 miliar pada tahun yang sama.

Angka-angka tersebut bisa dibilang masih terpaut jauh dengan nilai kontribusi Indonesia. Nilai kontribusi dari negara kepulauan ini dalam periode 2017-2019 setiap tahunnya hanya sekitar Rp 2 miliar pada tahun 2017, Rp 2,14 miliar pada tahun 2018, dan Rp 2,19 pada tahun 2019.

Namun, ukuran kontribusi juga belum dapat dipastikan dapat memengaruhi Interpol. Pasalnya, lembaga ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak suara yang sama.

Permohonan red notice atas VK terkait dugaan provokasi dalam kerusuhan yang terjadi di Papua juga belum pasti akan diterima oleh Interpol. Beberapa aturan dalam lembaga tersebut sebenarnya juga tidak memperbolehkan Interpol untuk ikut campur dalam urusan dan isu kontroversial.

Meski begitu, jika memang benar pengaruh politik turut menentukan jalannya Interpol, bisa jadi apa yang dirasakan Indonesia hampir sama dengan yang diungkapkan oleh rapper Joyner Lucas dalam liriknya. Namun, entah siapa lagi yang dapat jadi target red notice Interpol bila itu terjadi. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Blame it on rebellion, don’t blame it on me” – Sam Smith, penyanyi asal Inggris

Negeri Indonesia baru saja dilanda kesedihan. Protes-protes timbul di ujung timur Indonesia untuk menyuarakan ketidakadilan rasial yang telah menghantui bangsa ini selama bertahun-tahun.

Kata-kata yang merendahkan – seperti “monyet” – membuat masyarakat di Papua kecewa akan perlakuan yang diterima oleh saudara-saudaranya di Jawa. Uniknya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah hanya meminta masyarakat Papua untuk memaafkan.

Mungkin, pemerintah telah merasa memberi banyak kepada masyarakat Papua dan Papua Barat. Anggapan ini yang mungkin tergambar melalui pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengklaim bahwa berbagai anggaran negara, subsidi, dan pemberian lainnya kepada Papua hampir mencapai Rp 100 triliun.

Pertanyaannya, dengan anggaran sebesar itu, mengapa gesekan antar-kelompok tersebut tetap dapat terjadi?

“Hey monyet, ke luar!”

“Hey monkeys, get out!” “Hey, monkeys!” “Monkeys!” pic.twitter.com/SwfTUAJZcu

— Veronica Koman (@VeronicaKoman) August 19, 2019

Stigma Sosial

Gesekan antar-kelompok tersebut boleh jadi terjadi karena adanya stigma dan stereotip yang dilekatkan oleh satu sama lain. Stigma tersebut bisa saja mendorong perpecahan sosial semakin melebar.

Berdasarkan Teori Identitas Sosial milik Henri Tajfel dan John C. Turner, hubungan antar-kelompok banyak dipengaruhi oleh evaluasi atas nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Dengan evaluasi tersebut, kategorisasi dan identitas sosial antar-kelompok terbangun.

Sejalan dengan Tajfel dan Turner, Arthur Kleinman dan Rachel Hall-Clifford dalam tulisan mereka yang berjudul Stigma menjelaskan bahwa stigma berkaitan dengan pembangunan identitas. Evalusi sosial dapat menciptakan kondisi-kondisi stigma di mana seseorang dapat mengalami perubahan status sosial dari “normal” menjadi “bisa didiskreditkan.”

Apakah stigma sosial turut memengaruhi hubungan antara kelompok Papua dengan kelompok lainnya di pulau Jawa?

Stigma tersebut bisa jadi turut menyulut gesekan di antara dua kelompok tersebut. Pasalnya, banyak stigma negatif yang melekat pada kelompok Papua diyakini oleh masyarakat luas – seperti perilaku konsumsi alkohol, perilaku pelanggaran atas norma dan hukum, serta perilaku suka berkelahi.

Akibatnya, kelompok Papua turut mengalami diskriminasi dari kelompok-kelompok lain di Jawa, seperti penolakan terhadap mahasiswa Papua yang mencari kos. Seperti yang dijelaskan oleh Tajfel dan Turner, kategorisasi antar-kelompok turut memperkuat diskriminasi terhadap kelompok lain (out-group).

Jika memang stigma sosial menjadi penyebabnya, apa yang perlu dilakukan pemerintah terkait permasalahan Papua? Apakah kebijakan pembangunan Papua mampu menghilangkan stigma tersebut?

Equitable Development

Pembangunan yang difokuskan di Papua mungkin beralasan. Pasalnya, terdapat anggapan bahwa dengan memberikan dana anggaran dan pembangunan dapat mengurangi konflik sosial yang terjadi.

Pembangunan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar-kelompok ini disebut sebagai equitable development (pembangunan berkeadilan) – diterapkan di berbagai wilayah Amerika Serikat (AS). Konsep ini digadang-gadang dapat memberikan insentif bagi kelompok yang terpinggirkan agar dapat berkembang bersama kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Pembangunan dengan model ini dilakukan dengan memberikan akses bagi kelompok terpinggirkan terhadap kebutuhan-kebutuhan utama, seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas. Selain itu, pembangunan model ini juga dilakukan dengan responsif terhadap prioritas yang dibutuhkan oleh kelompok marjinal.

Equitable development dilakukan dengan memberikan akses bagi kelompok terpinggirkan terhadap kebutuhan-kebutuhan utama, seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas.
Share on X

Lalu, bagaimana dengan pembangunan berkeadilan di Papua?

Pemerintahan Jokowi juga telah menerapkan model pembangunan yang memungkinkan masyarakat Papua mendapatkan akses atas kebutuhan-kebutuhan penting. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan akses kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga meningkatkan akses masyarakat Papua pada sumber tenaga listrik dengan membangun pembangkit-pembangkit listrik (PLT) dengan energi terbarukan. Di bidang transportasi yang menjadi andalan pemerintah, proyek infrastruktur jalan Trans-Papua telah dijalankan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat pulau Cendrawasih tersebut.

Pemerintahan Jokowi juga telah memberikan perhatian kepada masyarakat Papua melalui program-program pendidikan. Beberapa program tersebut dijalankan dengan memberikan beasiswa dan kesempatan belajar bagi anak-anak Papua untuk mengenyam pendidikan di berbagai wilayah Indonesia bagian barat.

Fokus pemerintah untuk melakukan pembangunan di pulau tersebut memang tidak tanggung-tanggung. Pada tahun 2016 sendiri, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp 85,7 triliun sebagai dana pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Lalu, mengapa gesekan antar-kelompok masih terjadi di Indonesia?

Michael Ross dari University of California, Los Angeles (UCLA) dalam tulisannya yang berjudul Mineral Wealth, Conflict, and Equitable Development menjelaskan bahwa menyediakan anggaran besar bagi kawasan-kawasan yang rawan konflik belum tentu dapat mencegah terjadinya gesekan dan belum tentu dapat mewujudkan pembangunan berkeadilan.

Ross menilai bahwa masyarakat di wilayah-wilayah serupa biasanya akan lebih berfokus pada persoalan-persoalan lain, seperti konsekuensi sosial dan ekonomi atas migrasi penduduk luar, kerusakan lingkungan, dan minimnya lapangan pekerjaan.

Meski begitu, pembangunan berkeadilan yang dilakukan melalui beasiswa afirmasi bagi pelajar dan mahasiswa Papua sebenarnya mampu mengurangi stigma sosial yang tersebar di masyarakat.

Thomas F. Pettigrew dari University of California, Santa Cruz, dalam tulisannya yang berjudul Intergroup Contact Theory menjelaskan bahwa – dengan mengutip konsep hipotesis kontak milik Gordon Allport – persepsi antar-kelompok dapat meningkat apabila interaksi di antara satu sama lain. Dengan begitu, prasangka antar-kelompok dapat berkurang.

Bila kita perhatikan, dengan adanya mahasiswa dan pelajar Papua yang bersekolah di pulau Jawa, interaksi antar-kelompok bisa saja meningkat. Berdasarkan asumsi konsep tersebut, dengan kehadiran kelompok Papua, prasangka terhadap kelompok tersebut dapat berkurang melalui interaksi-interaksi yang dilakukan dengan kelompok-kelompok lainnya.

Namun, terjadinya gesekan-gesekan di Jawa Timur beberapa waktu lalu bisa jadi menunjukkan kegagalan atas asumsi tersebut. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh proporsi demografi di antara kelompok Papua dan kelompok lainnya di pulau Jawa.

View this post on Instagram

Komentar JK terkait kerusuhan di Papua Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #konflikpapua #papua #jk #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 21, 2019 at 2:02am PDT

Fiona Kate Barlow dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul The Wallpaper Effect menjelaskan bahwa hipotesis kontak bisa saja gagal untuk terjadi apabila kelompok minoritas tinggal di wilayah yang didominasi oleh kelompok mayoritas. Bahkan, kehadiran kelompok minoritas malah menciptakan persepsi buruk terhadap kelompok minoritas.

Stigma Pemberontak

Di sisi lain, terdapat juga stigma sosial lainnya yang mungkin dapat menjadi penyebab bagi permasalahan kelompok Papua di Indonesia, yaitu stigma bahwa kelompok Papua merupakan pemberontak. Stigmatisasi ini bisa jadi menciptakan legitimasi tertentu bagi diskriminasi terhadap kelompok Papua.

Stigmatisasi semacam ini pernah dilakukan oleh Presiden AS Abraham Lincoln terhadap kelompok Southerners. Aaron Sheehan-Dean dalam tulisannya yang berjudul Stigma of Rebellion Remains Today menilai bahwa Lincoln lebih memilih stigmatisasi dengan menggunakan kata “pemberontak” karena mengandung makna tidak berlegitimasi dan melanggar hukum.

Bila kita tarik kembali ke Indonesia, stigmatisasi kelompok Papua sebagai pemberontak juga terjadi. Stigmatisasi sebagai gerakan separatis tersebut turut mendorong adanya diskriminasi dari masyarakat.

Sebuah artikel editorial di Jakarta Post menjelaskan bahwa stigmatisasi tersebut dapat berujung pada justifikasi atas berbagai kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok Papua. Selain itu, asumsi bahwa kelompok Papua merupakan pemberontak menciptakan kecurigaan di masyarakat terhadap kelompok tersebut.

Akibatnya, masyarakat Papua juga menjadi takut apabila menyuarakan keluhan dan ketidakpuasannya terhadap pemerintah dan masyarakat. Pendapat serupa juga pernah terungkap dalam sebuah diskusi yang dilakukan di Universitas Brawijaya, Malang.

Masih berhubungan dengan upaya pembungkaman tersebut, terdapat juga anggapan di kalangan elite Jakarta bahwa masyarakat Papua tidak berhak untuk menyuarakan aspirasinya. Anggapan ini semakin kuat dengan adanya pembangunan yang dilakukan di Papua – seolah-olah menciptakan narasi bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan banyak hal pada Papua sehingga masyarakatnya tidak berhak untuk marah atas perlakuan diskriminasi yang terjadi.

Dampak lain dari stigmatisasi tersebut juga dapat menjadi legitimasi bagi aparat keamanan dalam memperlakukan kelompok Papua. Dengan adanya stigma tersebut, kekerasan terhadap kelompok tersebut menjadi terjustifikasi juga – sering kali menjadikan individu-individu Papua yang tak terlibat gerakan separatis sebagai sasaran tindakan keamanan.

Pada akhirnya, berbagai pembangunan yang dilakukan di Papua belum benar-benar dapat meredam gesekan sosial yang terjadi. Apalagi, adanya stigma sebagai separatis dan pemberontak membuat individu-individu Papua turut menjadi korban kekerasan bagi masyarakat dan aparat pemerintah.

Mungkin, lirik penyanyi Sam Smith di awal tulisan dapat menggambarkan individu-individu tersebut. Seharusnya, masyarakat tidak memberi stigma pemberontak kepada seluruh individu Papua, entah kapan hal itu dapat terwujud. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.