PinterPolitik.com

Bulan Oktober tahun 2022 tampaknya layak mendapat julukan “octrouble”. Usai mengawali awal bulan dengan duka atas Tragedi Kanjuruhan Indonesia, bulan ini diakhiri dengan berita duka dari Korea, tepatnya saat perayaan halloween berlangsung di kawasan distrik Itaewon Korea Selatan (Korsel).

Kilas balik Tragedi Kanjuruhan menunjukkan kecintaan fans klub sepak bola Arema Malang dan Persebaya Surabaya telah memicu banyak orang untuk berkumpul menyaksikan pertandingan sepak bola di stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Kerusuhan muncul akibat kekalahan klub Arema Malang, meski tanpa menghadirkan suporter Persebaya Surabaya. Kekalahan tersebut memicu kekesalan dan rasa frustasi para suporter Arema Malang hingga menyebabkan banyaknya suporter yang turun ke lapangan.

Lantas, aparat menyemprotkan gas air mata untuk menghalau suporter di lapangan. Namun, berdasarkan rekaman yang beredar, terlihat gas air mata tersebut tidak hanya disemprot ke arah lapangan saja, melainkan juga ke arah tribun penonton.

Gas air mata yang ditembakan dengan total sebanyak sebelas kali ke berbagai arah tribun akhirnya memicu kondisi yang lebih chaos. Banyak penonton yang mengalami sesak napas akibat berdesak-desakan pada ruang gerak yang sempit dan memakan korban jiwa.

Serupa namun tak sama, tragedi kerumunan massa di Distrik Itaewon, Seoul, Korsel yang menewaskan ratusan korban jiwa memiliki penyebab serupa.

Kerumunan massa yang tidak terkendali menjadi penyebab utama tragedi Itaewon. Berbeda dengan Kanjuruhan, Itaewon tidak dipicu oleh aksi aparat keamanan dan memiliki jumlah massa yang berbeda.

Distrik Itaewon sangat terkenal dengan bar, restoran, maupun kelab malamnya yang berjajar di sepanjang gang-gang sempit sepanjang 300 meter dengan lebar tiga hingga empat meter dengan permukaan jalannya seperti bukit.

Ketika orang-orang terjebak dalam ruang sempit dan berjejal, kerumunan orang yang panik tidak memiliki tempat untuk bergerak sehingga beberapa dari mereka terjatuh dan bahkan terinjak-injak oleh yang lainnya.

Orang-orang yang mengalami henti jantung dan terlambat menerima penanganan cardiopulmonary resuscitation (CPR) akhirnya meninggal dunia.

Lantas, mengapa kerumunan massa semacam itu dapat menyebabkan bencana? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan bagaimana antisipasinya agar tak kembali terjadi di kemudian hari?

Naluri Animalistik dan Kematian?

Gustave Le Bon dalam bukunya yang berjudul The Crowd: A Study of the Popular Mind menganalisis secara teoritis mengapa kekerasan massa yang mengerikan di Perancis selama dan setelah revolusi Perancis mampu menimbulkan tragedi.

Le Bon kemudian menciptakan teori penularan alias contagion theory yang menjelaskan bahwa desakan animalistik dalam kerumunan massa mampu mempercepat perasaan jengkel (maddening crowd) seperti sebuah infeksi. Perasaan itu dapat melaju ke tingkat yang lebih keras dan animalistik melalui suatu penularan (contagion).

Setelah kumpulan massa yang menunjukkan berperilaku “haus darah” (bloodthirsty behavior), mereka dapat kembali ke dalam kehidupan yang normal seakan tak terjadi apapun.

Ketika seseorang terjebak dalam kerusuhan, seseorang dapat mengidap hipoksia ditambah dengan kepanikan dan ketegangan yang juga memicu peningkatan jumlah karbondioksida serta adrenalin.

Itulah yang menyebabkan orang bisa pingsan, bahkan henti jantung yang mana jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kematian dalam beberapa menit.

Oleh karena itu, naluri alamiah animalistik perlu ditangani oleh crowd management yang melibat sejumlah pihak. Lantas, apakah ini merupakan suatu pertanda bahwa terdapat kegagalan dalam sistem crowd management?

Kegagalan Crowd Management?

Tragedi Kanjuruhan dan Itaewon tampaknya dapat dianggap suatu tragedi yang “apple to apple” untuk dijadikan objek komparasi. Studi komparatif akan mempertimbangkan perbedaan maupun persamaan antar fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik sebab akibat serta faktor yang memungkinkan penyebab suatu fenomena tertentu terjadi.

Sebelum masuk kepada pembahasan, terdapat suatu riset berjudul Multi-Scale Simulation for Crowd Management: A Case Study in An Urban Scenario yang ditulis oleh Luca Crociani, Gregor Lämmel, dan Giuseppe Vizzari yang mengungkapkan tiga konsep utama dalam mengatur crowd management antara lain keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

Ketiga hal ini berperan dalam menjaga arus massa, evakuasi, dan kepadatan massa. Mulai dari pembuatan skenario melalui simulasi arus massa, perhitungan waktu puncak kerumunan, jalur alternatif, hingga kedekatan dengan jalur transportasi diyakini dapat menghindari penumpukan kerumunan pada satu titik.

Pada tragedi Kanjuruhan, masalah crowd management dipicu oleh kegagalan evakuasi ketika situasi kerumunan tidak dapat terkendali. Hal itu dapat terlihat ketika pada kelalaian aparat dalam menembakkan gas air mata ke seluruh tribun dan sulitnya mencari pintu keluar.

Berdasarkan hasil investigasi Komisi Disiplin (Komdis) PSSI sekaligus dikonfirmasi secara langsung oleh manajemen, panitia pelaksana pertandingan, security officer Arema Malang, serta pengelola stadion, salah satu pemicu kerumunan tersebut diyakini karena pintu besar D tidak dibuka.

Selain itu, berkaca pada riset sebelumnya, tak jarang pendekatan militeristik oleh kepolisian memicu korban jiwa. Kembali lagi kepada penjelasan Le Bon terkait kekerasan massa yang dapat dipicu melalui kerusuhan menyebabkan kepolisian lakukan kekerasan kepada penonton di stadion Kanjuruhan. Tentunya kekerasan dan gas air mata bukanlah tindakan yang bijak untuk dilakukan.

Adapun, ditemukan pula permasalahan over capacity dimana penonton yang hadir berjumlah 42.000 orang, sedangkan kapasitas stadion berjumlah 38.000 alias 108 persen dari jumlah kapasitas.

Sementara itu, kesalahan crowd management di Distrik Itaewon didasari oleh kepolisian yang tidak ditugaskan untuk mengontrol massa, melainkan bertugas untuk memastikan kelancaran lalu lintas serta mencegah aksi kriminal. Dengan demikian, kepolisian tidak melakukan tindakan kekerasan seperti pada tragedi Kanjuruhan.

Dari segi persamaan, tragedi Itaewon juga disebabkan oleh over capacity dimana terdapat lebih dari 100.000 orang yang menghadiri perayaan halloween tersebut. Jumlah ini jauh melebihi jumlah pengunjung pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, kedua tragedi tersebut juga minim akan persiapan dari segi tim medis. Terlebih, masalah utama kerumunan ini berhubungan dengan pertolongan pertama yang memiliki urgensi tinggi bagi hidup seseorang.

Orang yang kekurangan oksigen hingga pingsan sangat membutuhkan bantuan PCR, jika terlambat dalam beberapa menit nyawa seseorang akan hilang. Hal itu lah yang mendorong warga Korea untuk ikut memberi bantuan PCR bagi korban yang terjatuh. Namun, fenomena ini tidak ditemukan pada tragedi Kanjuruhan.

Dengan demikian, dari keseluruhan itu dapat disimpulkan bahwa penyelenggara acara dan aparat keamanan tidak benar-benar mempersiapkan sistem mitigasi terhadap crowd management dimulai dari venue, penentuan kapasitas, kesalahan aparat itu sendiri, kesediaan tim medis, exit management, serta koordinasi antar pihak yang buruk.

Lantas, dari semua itu siapakah pihak yang harus bertanggung jawab?

Siapa Bertanggung Jawab?

Sebelum menerka-nerka terkait siapa yang perlu bertanggung jawab, Health and Safety Executive (HSE) di Inggris menyatakan semua acara – tak terkecuali acara dengan risiko rendah – harus membuat dan mendiskusikan perencanaannya dengan polisi, layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan, layanan ambulans atau tim medis, dan perencanaan darurat bagi tempat-tempat tertentu (seperti seperti stadion, arena, dan sebagainya) dengan venue management.

Detail dan kompleksitas dari setiap diskusi harus proporsional dengan risiko yang mungkin terjadi. Penyelenggara dan layanan darurat harus memiliki koordinasi yang baik terkait peran masing-masing dalam keadaan darurat atau insiden besar.

Saat ini tersangka tragedi Kanjuruhan antara lain Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC, Security Officer, Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim, Kabag Ops Polres Malang, dan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi.

Sementara enam tersangka dari tragedi Itaewon antara lain pejabat lokal Korsel, kepala kepolisian setempat, pemadam kebakaran, dan sejumlah petugas kepolisian.

Dengan demikian, tragedi Kanjuruhan dan Itaewon menjadi suatu sinyal evaluasi terhadap crowd management bukan hanya bagi pihak penyelenggara acara, namun juga pemerintah setempat, kepolisian, perencanaan acara hingga estimasi jumlah maksimum penonton, terutama sistem prosedur jika insiden besar terjadi.

Selain itu, tragedi yang disebabkan oleh kerumunan massa ini juga menjadi pertanda bahwa sebenarnya tragedi ini terjadi bukan by accident, melainkan dapat dihindari jika para pihak yang bersangkutan mampu menerapkan crowd management yang baik.

Adapun, naluri animalistik kerusuhan perlu dikontrol dengan melibatkan pengendali yang merujuk kepada aparat dan penyelenggara acara. (Z81)

PinterPolitik.com

Mohammad Mahfud MD, tampaknya ingin menunjukkan dirinya memiliki ketegasan meskipun menjadi sipil pertama yang mengampu jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Ketegasan itu, Mahfud tunjukkan pada awal pekan ini saat memberikan semacam ultimatum dalam menanggapi serangkaian kerumunan massa pada agenda pasca kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Ultimatum Mahfud pun tak main-main. Aparat hingga kepala daerah diperingatkan dengan tegas untuk tak ragu menindak jika terjadi kerumunan, bukan justru mengakomodir atau turut dalam kerumunan.

Bahkan frasa “aparat keamanan” sampai disebut tiga kali oleh Mahfud, yang seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya memiliki taji meskipun berlatar belakang non militer atau kepolisian.

Namun demikian, pernyataan tegas dari Medan Merdeka Barat berbuntut panjang. Sejumlah kepala daerah, mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian. Dua Kapolda dan Kapolres yang turut dimutasi dari jabatannya pun dianggap berkaitan dengan hal ini.

Buntut panjang tak hanya di level pemerintah dan aparat, kegaduhan pun muncul di sejumlah kalangan masyarakat. Timbul pro-kontra karena menganggap ketegasan pemerintah “telat” dan tak adil. Kerumunan massa kampanye Pilkada 2020 yang jejak digital berupa foto maupun videonya viral, menjadi alibinya.

Beriringan dengan polemik yang mengemuka, saran agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menko Polhukam Mahfud MD, juga muncul. Mahfud dituding melakukan pembiaran sejak awal dan memantik kegaduhan dengan ultimatumnya yang jamak disebut kurang proporsional.

Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, menilai jika Mahfud layak disingkirkan dari Kabinet Indonesia Maju lantaran menjadi orang pertama yang memberi lampu hijau HRS saat menghadirkan kerumunan massa penjemput di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saiful menilai jika aparat dianggap melakukan kesalahan, maka yang harus bertanggungjawab adalah Kapolri dan bahkan Menko Polhukam.

Sementara pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa Mahfud MD menjadi biang kerok di balik polemik kerumunan massa ini karena tidak dapat melakukan koordinasi dengan baik padahal memiliki kewenangan relevan.

Lalu, mengapa narasi minor yang berkembang seolah berbalik kepada Mahfud? Serta mengapa muncul preseden bahwa eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dinilai tidak menjalankan tugasnya sebagai Menko Polhukam dengan baik?

Strategi yang Keliru?

Sebuah risalah kemiliteran tertua di dunia karya Sun Tzu, The Art of War, kiranya dapat menjadi perspektif dan refleksi tersendiri untuk menjawab persoalan yang tengah tersorot pada Mahfud MD belakangan ini.

Dalam bagian 知己知彼 (Zhī Jǐ Zhī Bǐ) atau The Importance of Knowing Yourself and The Enemy, disebutkan bahwa “Ia yang mengenal pihak lain (musuh) dan mengenal dirinya sendiri, tidak akan dikalahkan dalam seratus pertempuran. Sebaliknya, Ia yang tidak mengenal pihak lain (musuh) dan dirinya sendiri cenderung kalah dalam setiap pertempuran”.

Hal tersebut mungkin relevan tidak hanya pada konteks polemik kerumunan massa setelah kepulangan HRS serta efek lanjutannya yang muncul, tetapi dapat pula menggambarkan secara umum sosok Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

Pada konteks HRS, misalnya, Mahfud seolah underestimate sejak awal sebelum HRS pulang dengan menyebut kepulangan HRS biasa saja dan justru hanya fokus pada potensi perusuh. Ini persis seperti yang disebut Saiful Anam sebelumnya, bahwa tampaknya sikap tersebut menjadi lampu hijau awal atas berbagai dinamika yang terjadi saat ini.

Pada konteks ini, Mahfud agaknya gagal mengenali, membaca dan menerjemahkan situasi Polhukam dengan baik, yakni potensi kerumunan massa HRS plus dampaknya, yang membuat akhirnya dia terkesan “kalah dalam pertempuran” dan justru dianggap membuat gaduh dengan ultimatumnya.

Sementara dalam jabatannya sebagai Menko Polhukam secara umum pun mungkin juga demikian. Setelah menjabat sebagai menteri, Mahfud seolah jadi tidak mengenal dirinya sendiri dalam artian jamak terkesan berbeda, baik dari sisi idealisme dan sebagainya. Yang kembali, bisa saja mempengaruhi kinerjanya itu sendiri.

Bukan “Habitat” Mahfud?

Selain itu, predikat sebagai sipil pertama dalam jabatan Menko Polhukam tampaknya juga menjadi variabel dengan signifikansi tersendiri. Hal ini sempat disinggung oleh pemerhati masalah pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi. Ia menyebut bahwa jabatan Menko Polhukam memang sebaiknya diisi oleh sosok yang memiliki pengaruh di militer ataupun kepolisian.

Dalam Civil Supremacy over the Military: Its Nature and Limits, Kenneth W. Kemp dan Charles Hudlin menjabarkan bahwa salah satu prinsip supremasi sipil atas negara berangkat dari paradigma bahwa fungsi militer adalah untuk melindungi negara, bukan memerintahnya. Pandangan ini sendiri memang menjadi indikator utama evaluasi terhadap hubungan sipil dan militer di sebuah negara.

Namun pandangan Kemp dan Hudlin tampak tak sepenuhnya relevan dengan kondisi di Indonesia dengan kultur politik dan pemerintahannya. Di awal Reformasi misalnya, Presiden BJ. Habibie menunjuk Juwono Sudarsono sebagai sipil pertama sejak lima puluh tahun yang menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) dan kemudian juga digantikan oleh sipil lain, yang menariknya adalah Mahfud MD.

Kendati begitu, Angel Rabasa dan John Haseman dalam The Military and Democracy in Indonesia: Challenges, Politics, and Power, menyebut dobrakan itu dinilai hanya mencerminkan kepentingan simbolis dan langkah itu sebagian besar merupakan “kosmetik politik” yang terjadi di Indonesia. Khususnya jika berbicara mengenai kultur rantai komando, hingga aspek psikologis yang telah tertanam dalam atas peran militer sesungguhnya dalam politik dan tata kelola pemerintahan.

Relevansi konkretnya dengan Mahfud MD dinilai terlihat pada awal pekan ini saat dirinya melakukan rapat dengan unsur TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Anehnya, Kapolri justru tidak hadir karena dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana, yang pada akhirnya berujung pada adanya pencopotan dua Kapolda.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menyebut bahwa bisa jadi hal itu merupakan bagian dari ketidakpercayaan Presiden Jokowi kepada Mahfud MD dalam penanganan koordinasi masalah hukum dan politik pasca kembalinya Habib Rizieq Shihab.

Dengan kata lain, Menko Polhukam memang kemungkinan bukanlah habitat yang ideal bagi sosok Mahfud MD.

Lantas dengan asumsi itu, apakah Mahfud akan segera didepak oleh Jokowi dari kabinet?

Tetap Aman?

Dalam merespons polemik kerumunan massa dan kaitannya dengan Mahfud MD, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyebut jika Presiden Jokowi tak akan rugi bila mencopot Mahfud MD. Sebab, pemerintah punya tanggung jawab besar terhadap pencegahan aktivitas yang berimbas pada potensi pandemi Covid-19, termasuk dampak sosial politik yang mengemuka.

Akan tetapi, Elaine C. Kamarck dan James Wallner dalam sebuah paper berjudul Anticipating Trouble: Congressional Primaries and Incumbent Behavior, menyebut bahwa para petahana hanya merasa tidak aman dengan ancaman utama mereka, dibandingkan fokus pada hal lain.

Karakteristik petahana tersebut yang agaknya mungkin juga akan dilakukan Presiden Jokowi pada konteks Mahfud MD. Eks Wali Kota Solo dinilai memiliki segudang persoalan lain saat ini dibandingkan urgensi membongkar pasang kabinet. Akan berbeda misalnya dengan urgensi pencopotan Tedjo Edhie Wibowo pada periode pertama di mana Presiden masih membutuhkan kepercayaan lebih dari publik.

Apalagi Mahfud, yang merupakan Menko Polhukam sipil pertama mungkin saja justru membuat Presiden Jokowi menjadi lebih “fleksibel”. Salah satunya dengan BIN yang tak lagi di bawah kewenangan Menko Polhukam dan diejawantahkan dengan Perpres Nomor 73 Tahun 2020 pada Juli lalu.

Selain itu, Mahfud MD secara personal juga dinilai memiliki hubungan istimewa dengan Presiden Jokowi. Sejak sempat berseberangan saat Pilpres 2014, Mahfud dinilai menjadi referensi kepercayaan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta dalam persoalan politik dan hukum.

Dengan kata lain, reshuffle atau mencopot Mahfud mungkin tidak akan lebih menguntungkan atau tak akan lebih strategis, dibandingkan fokus pada berbagai tantangan dan “ancaman” bagi pemerintah yg nyata di depan mata saat ini.

Kendati begitu, probabilitas lain yang mungkin saja terjadi tak sepenuhnya tertutup. Apalagi reshuffle kabinet merupakan hal yang lumrah saja dalam dinamika pemerintahan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.