Tiongkok dikabarkan kembali aktif di Laut Natuna. Nelayan Tiongkok tangkapi ikan di ZEE Indonesia. Dikabarkan kapal besar rusak hayati Laut Natuna

Awal tahun 2020 kemarin, Indonesia dihebohkan dengan kapal nelayan dari china di perarian Natuna, lalu kenapa sih Tiongkok sering muncul di dekat wilayah perairan Natuna?

PinterPolitik.com

Dengan adanya ancaman perubahan iklim, tidak mengherankan jika Tiongkok kini tampak berambisi untuk meningkatkan perikanannya di perairan Natuna – meski dengan dalih hukum internasional yang cacat sekalipun. Adapun contoh lainnya yaitu negara-negara pengekspor pangan utama – seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, Australia, dan Thailand – akhir-akhir ini mulai membatasi ekspor bahan pangannya demi mengamankan stok pangan nasional mereka.

Dalam kondisi demikian, sungguh disayangkan Visi Indonesia Maju yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengarah kepada upaya mitigasi dampak perubahan iklim dan ancaman krisis pangan tersebut.

Justru, kelima hal strategis – infrastuktur, SDM, investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tepat sasaran – berujung pada orientasi memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang juga masih ditopang oleh energi yang sumbernya masih didominasi batu bara.  Padahal, batu bara ditengarai menjadi salah satu kontributor pemanasan global.

Iklim Berubah

Duapuluh tahun yang lalu, UN Population Fund telah memprediksi bahwa tahun 2050 – akan disertai dengan tambahan populasi sekitar 2,32 miliar jiwa yang tersebar di seluruh dunia – terancam kebutuhan pangannya di bawah tekanan perubahan iklim. Hal ini juga diperkuat oleh International Energy Agency (IEA) dalam laporannya tahun 2019 yang menyebutkan bahwa emisi karbondioksida (CO₂) secara global mengalami peningkatan paling tinggi selama 10 tahun terakhir.

Emisi CO₂ global tumbuh 1,7% pada 2018 hingga mencapai rekor tertinggi bersejarah 33,1 Gt CO₂. Pertumbuhan tersebut merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi sejak 2013, dan 70% lebih tinggi dari peningkatan rata-rata sejak 2010.

Pada ertengahan abad 21, populasi manusia diprediksi akan mencapai lebih dari 9 miliar orang. Di sisi lain, perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan menjadi satu dari sekian tumpukan problem yang berujung pada krisis pangan dunia.

Degradasi lingkungan disertai cuaca ekstrem semakin menyudutkan sumber bahan pangan alami dari darat. Berbagai variasi padi unggulan yang adaptif terhadap perubahan iklim terbentur juga dengan menyempitnya lahan yang berubah fungsi menjadi pemukiman seiring dengan pertumbuhan populasi manusia yang kian bertambah.

Terlebih, FAO (2018) memprediksi bahwa harga pangan akan melambung hingga 12 % pada tahun 2030, salah satu konsekuensinya adalah bertambahnya jumlah orang miskin hingga seratus juta jiwa.

Pangan Perikanan

Maka dari itu, laut menjadi alternatif sumber pangan. Dua pertiga wilayah kedaulatan NKRI adalah sumber pangan yang dapat dioptimalkan guna menopang kedaulatan pangan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa estimasi potensi sumber daya perikanan mencapai sekitar 12,5 juta ton atau setara dengan 7,3 % total potensi ikan laut dunia, dan hingga kini baru dimanfaatkan melalui usaha perikanan tangkap sebesar 6,6 juta ton atau sekitar 53 %.

Luas lahan pesisir (payau) yang potensial untuk budidaya perikanan (seperti udang, bandeng, kerapu, kepiting soka, dan rumput laut) sekitar 2,96 juta hektar (ha) baru dimanfaatkan sekitar 24% (715 ribu ha). Sementara, potensi perairan laut untuk usaha budidaya perikanan sekitar 12 juta ha dengan pemanfaatan baru mencapai 285 ribu ha atau hanya sekitar 2,36%.

Dua peristiwa teranyar yakni polemik benih lobster dan masuknya nelayan Tiongkok yang dikawal oleh Coast Guard-nya adalah potret bahwa negara-negara lain telah mengincar sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Mereka menyadari bahwa Indonesia memiliki surplus sumber daya alam namun defisit pengelolaan.

Tak boleh lengah, potensi yang belum dioptimalkan terus didorong untuk dimaksimalkan dalam kerangka kolaborasi dengan masyarakat, bukan malah sebaliknya dengan eksploitasi masyarakat berkedok investasi. Tak sedikit terjadi konflik antara masyarakat dengan korporasi baik di sektor perkebunan maupun kelautan dan perikanan, bahkan berujung pada kriminalisasi rakyat.

Meski investasi akan dibuka seluas-luasnya, hingga aji-aji pamungkas bernama omnibus law dikedepankan, pemerintah tak boleh abai akan fungsi konstitusionalnya, yakni untuk mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Selain itu, budidaya perikanan perlu terus didorong di tengah tingkat pemanfaatannya yang masih rendah. Fasilitasi dalam bentuk akses permodalan, manajemen usaha, dan pemasaran menjadi hal yang diperlukan untuk menggenjot produksi budidaya perikanan.

Perikanan tangkap juga perlu ditingkatkan kualitas tata kelolanya. Mulai dari perizinan, konflik ruang nelayan besar dan nelayan kecil, hingga praktik perdagangan yang adil pada tingkat nelayan.

Lebih lanjut, tingkat akurasi pengetahuan tradisional para nelayan tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai informasi pelengkap dalam adaptasi perubahan iklim. Keuneunong – salah satu pengetahuan tradisional nelayan di Aceh dalam menentukan masa bercocok tanam maupun masa melaut – memiliki tingkat akurasi hingga 85 % bila disandingkan dengan perhitungan BMKG.

Begitupun dengan pengetahuan-pengetahuan tradisional lainnya seperti Sasi di Maluku, Awig-awig di NTB, Lilifuk di NTT, Mane’e di Sulawesi Utara, Petik laut di Banyuwangi, dan berbagai kekayaan budaya bahari lainnya sebagai bentuk kearifan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber pangan perikanan perlu diperhitungkan.

“Ojo dumeh, eling lan waspodo,” begitu Ki Semar memberikan petuah agar bangsa ini tak jumawa dengan berlimpahnya sumber daya kelautan dan perikanannya karena bangsa lain pun tak segan untuk memanfaatkannya jika kita tak sanggup mengelolanya dengan baik. Politik luar negeri yang ofensif di laut – dibarengi dengan perbaikan tata kelola perikanan domestik –akan menjadi benteng kedaulatan pangan perikanan kita.

Tulisan milik Niko Amrullah, Anggota Dewan Pakar Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bulan Oktober lalu mungkin menjadi awal mula bagi karier Prabowo Subianto di pemerintahan. Setelah harus bersusah payah berjuang dalam Pilpres 2019 lalu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut akhirnya dipercaya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi peran Menteri Pertahanan.

Ya, sebagai Menhan, Pak Prabowo tentu saja perlu membuat berbagai kebijakan guna mencapai kepentingan-kepentingan nasional. Hal ini bisa aja dilakukan melalui pembuatan peraturan dan kerja sama dengan negara lain.

Maka dari itu, meski belum genap tiga bulan menjabat, Pak Prabowo juga udah ingin ngebikin gebrakan-gebrakan baru nih. Program bela negara misalnya, katanya nih, diwacanakan akan diberlakukan untuk para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ingin berangkat bekerja di luar negeri.

Tapi, selain itu, Pak Prabowo juga udah ngebikin banyak perjanjian dan kesepakatan kerja sama lho. Bagaimana tidak? Beliau sudah mengunjungi tujuh negara lho dalam periode waktu tiga bulan itu, yakni Prancis, Turki, Tiongkok, Jepang, Thailand, Filipina, dan Malaysia.

Hmm, keren juga sih. Kalau dibandingkan nih ya, Pak Jokowi aja baru dua negara lho yang didatangi dalam periode keduanya ini, yakni Thailand dan Uni Emirat Arab.

View this post on Instagram

Tiongkok tolak protes Indonesia terkait perairan natuna, Prabowo siap lawan?⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 3, 2020 at 9:00pm PST

Kalau di film Jumper (2008) nih, Pak Prabowo bisa jadi mirip sama David Rice. Si David nih ceritanya punya kemampuan untuk “melompat” ke berbagai tempat dalam waktu sekejap. Bahkan, dia bisa melakukan teleportasi ke berbagai tempat yang memiliki jarak ribuan kilometer (km), seperti ke Roma, Italia, hingga ke Chechnya, Rusia.

Oh iya, selain “melompat” ke sana-sini, udah pastinya dong bakal ketemu juga sama orang-orang baru. Si David misalnya, akhirnya bisa ketemu dengan Griffin di Roma dan akhirnya menjadi teman yang nantinya membantu David.

Mungkin, pengalamannya si David ini nih yang juga sejalan sama pengalaman kunjungan-kunjungan Pak Prabowo. Pasalnya, Pak Menhan juga pernah mengutip doktrin politik luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni “seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.”

Uniknya, hal itu diucapkan Pak Prabowo kala bertemu dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Xiao Qian. Hmm, pantas aja Pak Menhan bilang kalau Tiongkok itu negara sahabat ketika ada ramai-ramai sengketa di Laut Natuna kemarin.

Ya, memiliki sahabat memang tidak buruk kok – apalagi kalau sahabat tersebut bisa memberikan pinjaman dan investasi seperti yang dibilang oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Persoalan yang tengah terjadi di wilayah Natuna tampaknya belum ada habisnya. Pasalnya, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) udah blusukan ke Kepulauan Natuna, kapal-kapal asal Tiongkok dikabarkan kembali lagi masuk ke wilatah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara.

Ya, gimana publik nggak geram ya? Tiongkok sepertinya tetap bersikukuh kalau wilayah itu termasuk dalam zona perikanan tradisionalnya yang dianggap telah diarungi sejak berabad-abad lalu.

Tapi, meski banyak warga Indonesia geram, beberapa pejabat dikabarkan malah “lembek” nih dalam menanggapi sikap Tiongkok tersebut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto misalnya, menganggap negara Tirai Bambu itu sebagai negara sahabat dan meminta publik lebih santai dan cool dalam menanggapi polemik itu.

Selain Pak Prabowo, ada juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang bilang bahwa isu Laut China Selatan tidak perlu diramaikan karena bisa saja mengganggu iklim investasi, khususnya dari negara terbesar di Asia Timur tersebut.

Hmm, tapi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad sepertinya punya pendapat yang agak berbeda nih. Kalau kata beliau nih, investasi dan utang yang datang dari Tiongkok seharusnya bukan menjadi alasan pemerintah untuk bersikap “lembek” terhadap negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tersebut, apalagi bila menyangkut soal kedaulatan.

View this post on Instagram

Tiongkok tolak protes Indonesia terkait perairan natuna, Prabowo siap lawan?⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 3, 2020 at 9:00pm PST

Pak Dasco juga bilang, kalau perlu, Indonesia tidak usah berutang ke Tiongkok demi menegakkan kedaulatan negara dan bangsa. Beliau menilai Tiongkok justru telah mengambil untung dari utang dan investasinya di Indonesia dengan menarik bunga.

Waduh, kok jadi agak berbeda ya dengan atasannya di Partai Gerindra. Kan, kalau kata Pak Ketum Prabowo, persoalan ini perlu dibawa cool aja karena Tiongkok adalah negara sahabat. Wah, gimana ini, Pak Dasco? Kan, Pak Dasco juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra nih.

Ya, Pak Prabowo bisa saja benar sih. Kan, sahabat adalah teman yang selalu siap sedia setiap saat ada untuk kita apabila kita lagi susah dan membutuhkan bantuan – apalagi kalau butuh uang buat beli jajan. Hehe.

Mungkin, Pak Prabowo paham lah ya kalau pemerintah kini tengah membutuhkan sahabat-sahabatnya. Apalagi, pemerintah kini tengah berambisi untuk membangun ibu kota baru di pulau Kalimantan yang tentunya tidak membutuhkan dana sedikit. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bukan rahasia lagi bahwa perairan Natuna terkenal dengan kandungan minyak dan gasnya yang melimpah. Dilansir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan gas bumi di laut Natuna termasuk yang terbesar tak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh kawasan Asia Pasifik.

Jumlah cadangan gas bumi di perairan Natuna mencapai 144,06 triliun kaki kubik (TCF), terdiri dari cadangan terbukti (P1) sebesar 101,22 TCF dan cadangan potensial (P2) 42,84 TCF. Angka itu jauh lebih besar jika dibandingkan cadangan gas di Blok Masela yang hanya mencapai 16,73 TCF maupun di Blok Indonesia Deepwater Development (IDD), Selat Makassar yang hanya sebesar 2,66 TCF.

Menimbang kandungan gasnya yang melimpah menjadikan perairan Natuna bak magnet yang mampu menarik perhatian negara-negara industri maju, termasuk Tiongkok yang kini sedang mengalami geliat pertumbuhan ekonomi dan industri paling pesat di dunia.

Kendati demikian, keterlibatan Tiongkok di laut Natuna ditengarai memiliki irisan yang cukup kompleks. Setidaknya, obsesi Tiongkok itu dapat dimaknai dalam dua aspek.

Pertama, Tiongkok memang dikenal sebagai negara dengan kebutuhan gas terbesar, yang mana hampir separuhnya masih bergantung pada impor. Hal itu mendorong Tiongkok harus menemukan pasokan gas dalam jumlah besar untuk kebutuhan dalam negeri.

Kedua, berdasarkan klaim Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus (imajiner) yang mencakup seluruh Laut China Selatan, perairan Natuna termasuk dalam cakupan itu.

Teristimewa untuk poin kedua, Tiongkok memang sejauh ini sangat intens terlibat dalam sejumlah konflik dengan negara-negara yang memiliki irisan teritori dengan klaim Nine-Dash Line. Sejumlah negara yang sempat bersengketa dengan Tiongkok soal klaim teritori di Laut China Selatan termasuk, Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam.

Nine-Dash Line merupakan klaim sepihak Tiongkok atas Laut China Selatan seluas 2 juta km persegi yang 90 persennya diklaim Tiongkok sebagai hak maritim historisnya, meskipun berjarak hingga 2.000 km dari daratan negara tersebut. Hal itu mengacu pada peta Tiongkok tahun 1947, setelah usainya Perang Dunia II.

Sialnya, klaim sembilan garis putus-putus itu belakangan mencakup perairan Natuna, yang secara geografis justru sangat jauh dari negeri Tirai Bambu itu. Di sisi lain, perairan Natuna sendiri diyakini merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sebagaimana mengacu pada Konvesi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982.

Kini, rencana Prabowo membangun pangkalan militer tersebut membuka jalan bagi potensi konflik yang mengekskalasi, sekalipun dari sudut pandang Indonesia, hal tersebut memang diperlukan. Pertanyannya, apakah ada kaitan antara klaim Tiongkok dengan cadangan gas raksasa di perairan Natuna dan apakah rencana Prabowo tersebut akan berhasil?

https://www.instagram.com/p/B7P1H_Kj9Bm/

Daya Tarik Migas di Laut Natuna

Tak bisa dipungkiri bahwa incaran utama Tiongkok terhadap laut Natuna adalah karena kandungan gas bumi di dalamnya.

Seperti diungkap Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, Tiongkok bukan mengejar ikan-ikan yang ada di perairan Natuna, tapi justru gas alamnyalah yang diincar. Menurut Ferdy, wilayah Natuna memiliki blok minyak dan gas terbesar, khususnya di blok East Natuna. Namun, disebabkan kendala teknologi dan terbentur masalah geopolitik, pengelolaan cadangan gas alam tersebut terpaksa belum bisa dilakukan oleh pemerintah.

Tampaknya pendapat Ferdy sejalan dengan pandangan eks anggota DPR RI, Kurtubi yang menyebut Tiongkok berkepentingan besar terhadap laut Natuna. Hal itu tidak lain karena kandungan energi berupa gas alam yang ada di kawasan itu.

Kurtubi tidak menampik bahwa Tiongkok memang di satu sisi memburu lumbung ikan di perairan Natuna. Namun itu bukan alasan utama. Ia justru melihat motif utama Tiongkok adalah ingin menguasai minyak dan gasnya.

Dengan demikian, langkah cepat pemerintah untuk menjaga wilayah perairan Natuna menjadi hal yang tak bisa ditawar. Hal itu selain mempertahankan wilayah kedaulatan negara, juga sebagai upaya mengamankan potensi sumber daya energi yang ada di kawasan itu.

Lantas, apakah rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membangun pangkalan militer di kawasan Natuna bisa dimaknai sebagai bagian dari tujuan tersebut?

Melihat posisi strategis Natuna, menjadi masuk akal jika niat Menhan Prabowo dapat ditafsirkan dalam konteks itu, bahwa Prabowo tidak akan membangun pangkalan militer di Natuna kalau bukan dimaksudkan untuk menghalau gangguan dari luar yang mencoba merongrong wilayah Indonesia.

Apalagi, muncul ramalan bahwa perang di masa datang sebagian besar dipicu oleh perebutan atas sumber daya energi. Dalam artian, negara yang memiliki akses terhadap sumber daya energi yang melimpah akan lebih mampu bertahan bahkan berperang sekaligus. Dengan begitu, apakah manuver Tiongkok dapat dimaknai sebagai bagian dari perang tersebut?

View this post on Instagram

Investasi Tiongkok dinilai tak berpengaruh terhadap sengketa Natuna.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 5, 2020 at 11:10pm PST

Perang Perebutan Gas

Melalui pembacaan mendalam terhadap kebijakan Tiongkok melakukan konversi besar-besaran sumber energi batu bara ke penggunaan gas, sedikit banyak akan membantu kita memahami obsesi negeri Panda ini dalam memburu kantong-kantong sumber energi gas di belahan dunia lain, termasuk di perairan Natuna.

Seperti diketahui, Tiongkok sudah sejak lama menggantikan konsumsi energi batu bara ke gas. Negara Panda itu diketahui sudah mulai melakukan impor gas semenjak 2006 silam. Pada tahun 2017, Tiongkok tercatat mengimpor lebih dari 900 juta meter kubik gas. Kebutuhan importasi gas di Tiongkok pun diketahui terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pada 2018 lalu, misalnya, sekitar 39 persen pasokan gas di negeri Tirai Bambu itu berasal dari impor. Gas yang diimpor Tiongkok dilewati melalui pipa dari 4 negara dan impor gas berbentuk Liquefied Natural Gas (LNG) dari 17 negara.

Yang cukup mencengangkan, Tiongkok berencana akan menggeser batu bara ke konsumsi gas pada 2030 mendatang. Tidak berhenti sampai di situ, Tiongkok juga menetapkan road map kebijakan energi pada 2040, di mana gas akan menjadi sumber energi nomor satu menggeser minyak.

Lalu, apa yang bisa dimaknai dari kebijakan energi Tiongkok tersebut?

Jelas terlihat bahwa di balik upaya pembaruan konsumsi energi dalam negeri mau tidak mau memaksa Tiongkok harus menemukan sumber energi baru demi menjamin ketahanan energi nasionalnya. Entah hal itu ditempuh melalui cara halus ataupun lewat kekerasan.

Michael T. Klare dalam The Energy Wars Heat Up mengatakan, konflik dan intrik seputar perebutan pasokan sumber daya energi merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika global sejak lama. Klare melanjutkan, perang besar atas minyak juga telah terjadi di setiap dekade bahkan lebih sejak Perang Dunia I. Perang minyak terus berlanjut hingga tahun-tahun setelahnya, sampai sekarang.

Ulasan Klare sangat relevan bila dikontekstualisasikan pada kasus Tiongkok akhir-akhir ini yang terus mengincar sumber-sumber pasokan energi yang membentang luas di perairan Laut China Selatan. Tiongkok tampaknya tidak akan berhenti meneror negara-negara yang memiliki irisan teritori dengan klaim Nine-Dash Line­-nya.

Terkait konflik Laut China Selatan maupun yang terbaru – incaran gas raksasa di laut Natuna, membuktikan pernyataan Klare dalam Twenty-First Century Energy Wars: How Oil and Gas are Fueling Global Conflicts yang dengan gamblang mengatakan bahwa perebutan bahan bakar fosil merupakan faktor pemicu terjadinya konflik kekerasan di berbagai belahan dunia.

Klare menunjukkan empat lokus yang menjadi medan pertempuran negara-negara di dunia dalam memperebutkan sumber pasokan energi yang semakin langka. Keempat kawasan itu meliputi: Irak-Syria, Sudan Selatan, Semenanjung Krimea-Ukraine, dan Laut China Selatan.

Jika ditarik dalam kasus Natuna, maka insiden yang terjadi belakangan antara Indonesia dan Tiongkok tidak akan dapat dipahami, selain mengaitkannya langsung dengan dinamika global yang perlahan tapi pasti menyeret setiap negara ke dalam perang pengamanan pasokan sumber daya energi bagi kepentingan negara masing-masing.

Dengan begitu, langkah Menhan Prabowo yang berencana membangun pangkalan militer di kawasan Natuna merupakan jawaban atas keraguan publik yang sejauh ini memandang pemerintah terlalu lemah dalam menjaga wilayah teritori yang kaya sumber daya alam tersebut. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Persoalan yang terjadi di Laut Natuna Utara menciptakan keributan di Indonesia. Seenggaknya, para warganet rajin dan konsisten mantengin situasi yang terjadi antara pemerintah dengan kapal-kapal asing asal Tiongkok.

Bagaimana tidak? Beberapa warganet bahkan sampai ikutan mengawasi kapal-kapal asing yang berada di perairan Natuna melalui aplikasi pelacak tertentu. Potongan-potongan gambar dari aplikasi itu turut saling dibagikan di media-media sosial.

Mungkin, kalau soal kedaulatan, masyarakat tidak akan mudah menyerah bila merasa terancam. Apalagi, pemerintah kan juga kerap kali menggaungkan jargon-jargon “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati”.

Ya, pantas saja kalau masyarakat ingin berjuang. Hal ini terlihat nih dari para pegiat paranormal yang udah nyiapin pengamanan “khusus” untuk Natuna. Kabarnya, Ki Joko Bodo dan H. Ridwan siap mengirimkan 5 juta pasukan gaib untuk melawan Tiongkok.

Waduh, gokil juga tuh. Kalau ngomongin soal pasukan gaib, jadi ingat film The Lord of the Rings: The Return of the King (2003). Dalam film tersebut, dikisahkan terjadi perang antara masyarakat Middle-earth – dipimpin oleh Aragorn – dengan Sauron.

View this post on Instagram

Tiongkok tolak protes Indonesia terkait perairan natuna, Prabowo siap lawan?⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 3, 2020 at 9:00pm PST

Nah, Aragorn ini, selain dibantu oleh pasukan-pasukan dari Gondor, Rohan, dan sebagainya, juga didukung oleh pasukan Oathbreakers (Army of the Dead) – pasukan gaib yang berisikan manusia-manusia yang telah mati. Widih, bisa-bisa, Natuna nanti ada semacam Oathbreakers gitu dong.

Tapi, kalau Ki Joko Bodo dan H. Ridwan udah siap ngebantu Pak Joko Widodo (Jokowi) di Natuna untuk menghadapi Tiongkok, bagaimana dengan Menteri Pertahanannya ya? Pak Jokowi dan beberapa menteri udah ke sana langsung lho. Hehe.

Hmm, kabarnya tuh, Pak Prabowo Subianto dianggap “lembek” dalam menanggapi masuknya kapal-kapal Tiongkok ke Laut Natuna Utara. Pasalnya, beliau malah menganggap Tiongkok sebagai negara sahabat dan meminta semua pihak untuk tetap stay cool, serta biar nggak usah manas-manasin situasi.

Yaelah, kan tahu sendiri, masyarakat +62 nggak bakal gampang terima kalau ada pihak asing mencampuri urusan kedaulatan Indonesia. Mana bisa santai tuh? Siap-siap aja tuh negara-negara lain kena serangan pasukan gaib.

Tapi nih, guys, kata Pak Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Pak Prabowo itu sebenarnya nggak “lembek”, melainkan sedang berpikir secara realistis. Menurut beliau, Pak Menhan menyadari bahwa kita tidak memiliki kekuatan secara de facto buat ngelindungin wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Natuna.

Hmm, ya, kalau gitu, Pak Prabowo ngomong aja ke Ki Joko Bodo dan H. Ridwan, biar bisa dibantuin dan ditambahin pasukannya. Barang kali, pasukan gaibnya bisa jadi komponen cadangan Bela Negara juga. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Setelah bertemu dengan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Prabowo Subianto sebut Tiongkok negara sahabat. Hal tersebut di kritik PKS, sebut Prabowo tidak tegas sama sekali, menunjukan sikap yang berbeda dengan pandangan Prabowo ketika saat kampanye Pilpres

PinterPolitik.com

Indonesia tampaknya kini sedang dihadapkan dengan ujian kedaulatan. Di awal tahun 2020 ini, negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara ini harus mengalami pertentangan klaim kedaulatan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Laut Natuna Utara.

Tak hanya pemerintah, publik pun ikut ramai-ramai berkomentar nih soal situasi yang terjadi di wilayah terluar Indonesia itu. Ya, mungkin, kalau soal kedaulatan, masyarakat Indonesia tampaknya nggak bakal bisa santai.

Menanggapi klaim Tiongkok itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi akhirnya menyatakan sikap penolakan dan memanggil Duta Besar RRT. Selain Bu Menlu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga secara tegas udah nyatain nih kalau tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan.

Hmm, tapi, publik kayaknya harus bersabar juga nih. Pasalnya, beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju – seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo – dikabarkan malah mengharapkan agar negara tetap santai dan cool dalam menghadapi persoalan ini.

Selain Pak Prabowo dan Pak Edhy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menyarankan agar persoalan ini tidak dibesar-besarkan. Pasalnya, ribut-ribut di dalam negeri ini boleh jadi malah mengganggu hubungan dan investasi Tiongkok.

View this post on Instagram

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju punya tanggapan terkait ketegangan di Natuna.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 7, 2020 at 3:47pm PST

Waduh, sontak, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara tuh. Kata beliau, pemerintah harus bisa bedain antara sahabat, investor, dan pencuri ikan.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga ikutan nih berbicara soal situasi Natuna. Uniknya, mereka menyebutkan bahwa minimnya tindakan terhadap kapal-kapal Tiongkok disebabkan karena adanya klaim historis negara tersebut di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Hmm, kok jadi beda ya dengan Bu Kemlu yang udah bilang kalau tidak mengakui klaim?

Ya, pada akhirnya, publik boleh jadi malah bingung tuh dengan perbedaan sikap pemerintah ini. Sampai-sampai kena kritik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lho.

Beda-beda sikap di pemerintah ini turut menunjukkan adanya pertukaran sikap nih. Bila Pak Jokowi dianggap tegas soal kedaulatan di Natuna, Pak Prabowo malah dinilai lembek – berbeda dengan sikapnya kala berdebat soal ancaman terhadap pertahanan dan kedaulatan negara.

Hmm, jadi semacam film anime Kimi no Na wa (2016) aja ceritanya. Kalau dalam film itu ya, terdapat dua tokoh – Mitsuha Miyamizu dan Taki Tachibana – beberapa kali saling bertukar badan hingga akhirnya bertengkar satu sama lain.

Tapi, di ujung film, kedua orang akhirnya memiliki persamaan rasa satu sama lain. Hmm, kira-kira, bisa nggak ya Pak Prabowo nanti kompak sama Pak Jokowi seperti di film? Apalagi, di saat-saat seperti ini, kesamaan sikap pemerintah bisa saja penting tuh. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.