Rakyat rindu jenderal Hoegeng, di tengah sengkarut Ferdy Sambo dan kepolisian

PinterPolitik.com

Wacana Indonesia menjadi negara polisi (police state) tampaknya kian kuat dengan semakin banyak petinggi polisi yang menjadi pemimpin di beberapa lembaga negara. Ada beberapa hal yang sama dengan kondisi Indonesia ketika masa Orde Baru (Orba), yaitu banyaknya jabatan yang diisi oleh masyarakat non-sipil.

Jika pada masa Orba terkenal dengan adanya dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) – di mana banyak pejabat militer yang menduduki dua jabatan sekaligus dengan tujuan membantu Presiden Soeharto dalam menjalankan pemerintahannya selama hampir 32 tahun.

Berbeda dengan dwifungsi itu, negara polisi merupakan suatu negara di mana pemerintahannya mengarah kepada totalitarianisme terutama dalam hal membatasi kebebasan berekspresi masyarakatnya. Karakteristik police state itu sendiri di antaranya adalah membatasi ruang atau durasi gerak masyarakat sipil, mengekang kebebasan berekspresi, mewajarkan pelanggaran privasi, menangkapi masyarakat sipil seenaknya, dan mengerahkan sejumlah besar polisi rahasia.

Jika tidak dibatasi, pemerintahan negara polisi minimal melakukan pengawasan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui jalur, durasi, hingga tujuan pergerakan masyarakatnya.

Menurut definisi Merriam-Webster, negara polisi adalah unit politik dengan kontrol pemerintahan yang represif terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial melalui kekuasaan sewenang-wenang aparat kepolisian – khususnya polisi rahasia – menggantikan operasi lembaga-lembaga administratif dan yudisial pemerintah yang sesuai prosedur hukum yang diketahui publik.

Totalitarianisme ini dicapai dengan menggunakan kekuatan polisi yang memainkan peran sentral dalam perpolitikan. Pandangan negara polisi ini juga muncul karena banyaknya jabatan-jabatan strategis pemerintahan diluar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dijabat oleh anggota aktif ataupun mantan anggota Polri.

Tiongkok misalnya, menjadi salah satu negara yang disebut sebagai police state – di mana kebebasan berekspresi menjadi sangat dibatasi oleh negara. Artinya, ada persinggungan antara penegakan hukum sebagai alasan menekan kebebasan dan gejolak politik di masyarakat – serta banyaknya RUU yang mengatur dan masuk ke ranah privasi membuat prediksi Indonesia menjadi police state semakin menjadi-jadi.

Sebelumnya, sudah banyak sekali forum diskusi yang dibubarkan karena beralasan menentang kebijakan pemerintah. Padahal, dalam sebuah forum terdapat banyak pendapat yang semuanya berbeda.

Kondisi ini diperkuat dengan terpilihnya pejabat Polri aktif Inspektur Jenderal Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 yang menuai banyak kontroversi dan penolakan dari berbagai kalangan. Dengan kondisi yang sudah ada, ditambah jika pimpinan pemerintahan dan negara juga dikuasai oleh barisan kepolisan, Indonesia bisa benar-benar secara harfiah menjadi negara polisi – yaitu negara yang penjabat tingginya banyak berasal dari kepolisian.

Tak heran beberapa pihak memunculkan istilah police state dan mulai melekatkannya pada pemerintahan Joko Widodo. Polisi memang diperbolehkan memegang jabatan di luar struktur Polri. Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Strktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Istilah police state ini sebenarnya mengacu pada pemerintahan yang mengarah pada totalitarianisme dengan kekuatan police force atau polisi memainkan sentral penting dalam stabilitas politik. Joseph Dillon Davey dalam bukunya yang berjudul The New Social Contract menyebut police state sebagai model pemerintahan ketika negara berperan terlalu besar dalam ranah privasi masyarakat.

Persepsi negatif kepada kepolisian Indonesia juga menimbulkan adanya stigma di masyarakat bahwa polisi merupakan sosok yang korup, pungli, dan semacamnya. Berdasarkan survei Charta Politika pada tahun 2018, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi negara yang paling dipercaya masyarakat dengan angka 73,5 persen. Sementara, Polri ada di peringkat keempat dengan tingkat kepercayaan 50,4 persen.

Tak jarang banyak anggapan dan dugaan akan adanya masa Orba jilid kedua – dengan polisi menjadi pemerannya. Peneliti Lokataru Foundation Anis Fuadah menyatakan lembaganya menyoroti kinerja Polri selama tahun 2016-2019 yang berhubungan dengan tiga hal, yaitu penanganan kasus pelanggaran hukum, penetapan kebijakan yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, serta keterlibatan dalam aksi-aksi kekerasan terhadap warga.

Selama 2019 kemarin, polisi berada di peringkat kedua setelah pengaduan terkait pertahanan – dijelaskan oleh Ombudsman bahwa polisi sering berinteraksi dengan masyarakat baik di lalu lintas, pengungkapan kasus, atau perlakuan semena-mena.

Kembali munculnya wacana seperti ini bukan tidak mungkin membuat gejolak di masyarakat. Banyak yang takut bila hal ini terjadi karena bayang-bayang Orba akan kembali. Namun, bagaimana sebenarnya konsep dwifungsi itu?

Dwifungsi sendiri merupakan gagasan yang diterapkan oleh pemerintah Orba yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta, kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara.

Konsep dwifungsi semula dikemukakan oleh A.H. Nasution dalam sebuah rapat polisi di Porong. Nasution menjelaskan bahwa militer di samping fungsi tempurnya untuk mempertahankan eksistensi nergara juga harus berusaha untuk menciptakan atau menjaga agar kehidupan masyarakat dapat terbina dengan baik.

Jadi, menurut Nasution, ABRI di samping mempunyai fungsi konvensional (berperang) juga memiliki fungsi lain, yakni pembinaan wilayah/masyarakat, baik dalam rangka pembangunan nasional pada umumnya. Fungsi ini penting karena kita memerlukan pemerintah yang “baik dan mendapat dukungan rakyat”.

Namun, terjadi kesalahan pemahaman terhadap dwifungsi ini. Nasution merasa menyesal dalam penyampain kata dwifungsi ini. Beliau mengatakan bahwa bukan fungsi yang dimaksud tetapi kesanggupan – karena kombinasi sipil dan non sipil merupakan landasan yang kuat dalam membangun sebuah negara.

Jika, nantinya petinggi Polri ini bertambah jumlahnya dalam menduduki jabatan struktural di pemerintahan, bukan tidak mungkin akan sama persis dengan “dwifungsi”. Namun, jika memang para petinggi Polri tersebut berkompeten dalam bidangnya yang baru, maka, sebagai masyarakat, perlu percaya dengan kinerja yang diberikan.

Ada setidaknya lima prinsip yang harus diperhatikan ketika ingin menempatkan pejabat Polri di luar struktur kepolisian, yakni legalitas, selektif prioritas, objektif, profesional, dan kerja sama. Kelima prinsip ini wajib dipegang teguh, terutama oleh internal kepolisian.

Namun, masalahnya, internal kepolisian sendiri kadang tak konsisten dalam memenuhi prinsip-prinsip yang sudah diputuskan oleh regulasi. Soal profesionalitas misalnya, beberapa nama yang ditunjuk untuk menempati jabatan di luar kepolisian seringkali tak punya kompetensi sesuai bidangnya – seperti Syafruddin (mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Budi Waseso (Kepala Bulog), serta Setyo (Irjen Kementerian Perindustrian). Ketiga jabatan tersebut, sebetulnya, bisa ditempati oleh orang-orang dari kelompok sipil yang punya kemampuan mumpuni dan cocok dengan latar belakangnya.

Ditakutkan juga – jika Indonesia benar menjadi Police State – akan ada gejolak dengan TNI nantinya – mengingat adanya sejarah rivalitas antara TNI dan Polri. Sosok presiden yang berasal dari kepolisian juga dapat menimbulkan resistensi dari kelompok pro-TNI.

Dalam hal struktur atau alur birokrasi pemerintahan misalnya, Polri berada langsung di bawah presiden. Sementara, TNI untuk urusan anggaran, administrasi, kebijakan dan strategi pertahanan harus berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan (Menhan).

Kondisi inilah yang membuat beberapa pihak melihat adanya ketidakadilan antara TNI dengan Polri karena institusi terakhir dianggap memliki “akses langsung” kepada presiden. Diharapkan dengan adanya hal seperti ini, Presiden Jokowi bisa memberikan porsi terhadap masyarakat sipil khususnya akademisi dalam menduduki jabatan sesuai. Kombinasi sipil, TNI, dan Polri dalam pemerintahan itu sangat membantu dalam kemajuan bangsa.

Efek dari adanya police state ini sangat besar. maka dari itu pengawasan sangat penting dalam menanggapi segala kebijakan dari pemerintah saat ini. Salah satu hambatan yang ada saat ini adalah kepentingan politik yang sangat tinggi dan sudah bisa dilihat oleh masyarakat.

Tulisan milik Reynaldo Dion Pratama, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 3, 2020 at 10:02pm PST

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Maybe I should have been more of an influence” – Joyner Lucas, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Baru-baru ini, pemerintah mulai menguak fakta akan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kerusuhan yang beberapa waktu lalu terjadi di Papua dan Papua Barat – sering kali hanya disebut sebagai Papua untuk menerangkan dua provinsi ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menuding Benny Wenda – Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang kini tinggal di Inggris – sebagai provokator yang diuntungkan dalam kerusuhan Papua.

Walaupun Wenda mendapatkan tudingan itu, Wiranto tampaknya tak bisa berbuat apa-apa selain mengunggu Ketua ULMWP tersebut masuk ke Indonesia. Pasalnya, Menko Polhukam mengaku kesulitan untuk menjerat Wenda melalui organisasi kepolisian internasional, International Criminal Police Organization (Interpol).

Meskipun pemerintah gagal menggandeng Interpol dalam kasus Wenda, kini Polri menyodorkan nama lain sebagai provokator agar bisa diajukan ke lembaga kepolisian internasional tersebut, yakni Veronica Koman (VK). VK merupakan seorang pengacara dan aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang berfokus dalam kasus-kasus kemanusiaan, khususnya isu-isu terkait Papua.

Breaking: East Java Police police name "VK" as a suspect for incitement, spreading hoax and (the crime of) separatism re Papua protests. Request to Interpol to track her down. We understand it is @VeronicaKoman She's been widely used by media as source of videos from Papua pic.twitter.com/eu3Tzx6Nbp

— David Lipson (@davidlipson) September 4, 2019

VK dalam akun Twitter-nya memang kerap menyuarakan dan membagikan berbagai konten yang berkaitan dengan isu-isu Papua. Beberapa kontennya juga menjadi sumber bagi banyak media.

Akibatnya, dengan dalih bahwa VK telah melakukan provokasi, Polda Jawa Timur menetapkan pengacara tersebut sebagai tersangka. Interpol pun lagi-lagi rencananya akan dilibatkan dalam pengejaran pengacara tersebut.

Beberapa pertanyan pun timbul. Mengapa Interpol menjadi penting dalam upaya penegakan hukum Indonesia? Apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Interpol?

Interpol

Interpol merupakan lembaga internasional antar-pemerintahan yang beranggotakan 194 negara. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai wadah bagi kepolisian-kepolisian di berbagai negara untuk bekerja sama dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

Namun, cara kerja Interpol tidak sama dengan gambaran akan agen-agen rahasia yang diberikan oleh kebanyakan film laga Hollywood, seperti The International (2009). Sebagai wadah kerja sama internasional, lembaga ini tak memiliki agen maupun senjata. Interpol juga tidak berhak melakukan penangkapan secara langsung.

Berdasarkan Konstitusi ICPO-Interpol, lembaga ini hanya menjadi penghubung kerja sama antar-kepolisian di berbagai negara. Dalam fungsi tersebut, Interpol juga tidak memiliki mekanisme penegakan hukum sendiri karena – berdasarkan konstitusi tersebut – lembaga ini juga menghormati batas-batas yang diberikan oleh peraturan hukum yang dimiliki oleh masing-masing negara.

Lalu, bila Interpol tidak memiliki kekuatan tersebut, mengapa lembaga tersebut menjadi penting bagi Polri terkait upaya pengejaran VK?

Meski Interpol memiliki kekuatan langsung, ikatan kerja sama antar kepolisian akibat kehadiran lembaga ini bisa saja menjadi penting. Pasalnya, Interpol juga memiliki kerangka tertentu yang membuat Polri membutuhkan peran lembaga internasional itu.

Interpol biasanya menyediakan bantuan tertentu bagi kepolisian negara-negara anggota, yakni berupa sumber informasi mengenai kejahatan dan buronan. Selain itu, lembaga internasional ini juga memberikan bantuan dalam investigasi, berupa informasi forensik, analisis, bantuan untuk melacak buronan. Selain itu, Interpol juga memfasilitasi pelatihan keahlian dalam menangani berbagai kejahatan.

Setidaknya, terdapat tiga bidang kejahatan yang menjadi fokus lembaga ini, yakni kontra-terorisme, kejahatan terorganisir (organized crime), dan kejahatan siber (cybercrime). Selain tiga jenis kejahatan yang dianggap penting, Interpol juga bergerak di bidang-bidang kejahatan lainnya, seperti korupsi, pemalsuan dokumen dan uang, kejahatan pada anak-anak, perdagangan narkotika, perdagangan senjata, kejatahan lingkungan, kejahatan finansial, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, dan sebagainya.

Hal yang menjadikan Interpol penting bagi upaya penangkapan buronan adalah mekanisme pemberitahuan (notice) yang dimilikinya. Lembaga ini akan memberikan pemberitahuan kepada negara-negara anggota terkait situasi-situasi individu atau buronan – tergantung pada status warna pemberitahuan – dari negara anggota lainnya.

Red notice milik Interpol merupakan permintaan suatu negara untuk melacak dan menangkap -- dalam kondisi tertentu -- buronan di luar negeri.
Share on X

Interpol memiliki enam jenis pemberitahuan, yaitu red notice (buronan), yellow notice (orang hilang), blue notice (untuk meminta tambahan informasi), black notice (jasad tak dikenal), green notice (peringatan atas aktivitas kriminal seseorang), orange notice (peringatan atas peristiwa, individu, atau objek yang mengancam keamanan publik), purple notice (untuk meminta atau memberi informasi mengenai modus operandi yang digunakan penjahat), dan Interpol-UNSC Special Notice (grup dan individu yang jadi target Dewan Keamanan PBB).

Dengan mekanisme notice ini, peran Interpol – terutama terkait red notice – dibutuhkan oleh Polri guna memberikan permohonan pada kepolisian-kepolisian di negara lain agar melacak sekaligus menangkap – dalam kondisi tertentu – buronan yang dimaksud. Indonesia sendiri beberapa kali menggunakan red notice untuk mengejar buronan-buronannya.

Terkait kasus korups eks-anggota DPR Muhammad Nazaruddin misalnya, Indonesia pernah mengajukan red notice kepada Interpol pada Juli 2011. Dengan kerja sama tersebut, Nazaruddin akhirnya berhasil ditangkap oleh Kepolisian Kolombia di Bogota, Kolombia, pada bulan berikutnya.

Berkaca dari pentingnya peran Interpol tersebut, Polri bisa saja membutuhkan lembaga tersebut dalam upayanya untuk menangkap VK. Namun, apakah ada motif politik di balik wacana kerja sama dengan Interpol tersebut?

Politisasi Interpol

Meskipun Interpol menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan intervensi terhadap situasi atau kasus yang memiliki ciri-ciri politis, rasial, militer, atau  agama, lembaga ini dinilai kerap disalahgunakan secara politik. Beberapa negara yang disinyalir melakukan penyalahgunaan adalah Tiongkok dan Rusia.

Dugaan penyalahgunaan muncul dengan jabatan presiden Interpol yang dipegang oleh Meng Hongwei – politisi Partai Komunis Tiongkok. Di bawah Hongwei, banyak pihak khawatir bahwa pemerintah Tiongkok dapat memperbesar kesempatannya untuk menangkap buronan-buronannya di luar negeri.

Salah satu dugaan ini pernah terjadi dalam kasus Guo Wengui – seorang taipan bisnis asal Tiongkok yang tinggal di Amerika Serikat (AS). Pada tahun 2017, Interpol menerbitkan red notice atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Guo.

Guo menolak dan menuding klaim tersebut tidak sesuai fakta. Dalam suatu wawancara, Guo malah menuduh balik Fu Zhenghua – petinggi di Tiongkok – sebagai pihak yang ingin menangkapnya. Selain itu, taipan tersebut juga menuding tokoh lain yang dianggap dekat dengan rival bisnisnya.

Selain Tiongkok, Rusia juga dianggap menyalahgunakan fungsi lembaga ini. Pasalnya, di bawah Meng, terdapat juga Alexander Prokopchuk – mantan petinggi kementerian Rusia – yang menduduki kursi wakil presiden Interpol untuk kawasan Eropa.

Edward Lemon dalam tulisannya yang berjudul Weaponizing Interpol menjelaskan bahwa, meski Rusia tidak menduduki kursi presiden lembaga kepolisian internasional itu, pemerintah negara tersebut mampu menyalurkan nama Nikita Kulachenkov – akuntan yang bekerja pada tokoh oposisi Alexei Navalny – dalam data penjahat Interpol dengan dugaan pencurian karya seni. Data tersebut membuat Kulachenkov mencari suaka ke Lithuania dan sempat ditahan di Siprus.

View this post on Instagram

Polri mengajak Interpol untuk mengejar Veronica Koman. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #veronicakoman #papua #rasisme #konflikpapua #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 5, 2019 at 4:00am PDT

Selain Kulachenkov, melalui Interpol, Rusia juga pernah berupaya untuk menjerat bankir Bill Browder – sosok yang mendorong sanksi AS terhadap individu Rusia tertentu – dengan berbagai tuduhan, dari penghindaran pajak hingga pendirian organisasi kriminal. Akibatnya, Browder sempat ditahan sementara di Spanyol pada tahun 2018.

Jika Tiongkok dan Rusia pernah menggunakan Interpol untuk kepentingan politis, bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia bisa saja menggunakan Interpol untuk menjerat lawan-lawan politiknya. Kasus konten pornografi Habib Rizieq Shihab – ulama yang kerap kontra dengan pemerintah – misalnya, diduga oleh beberapa pihak menjadi bagian dari upaya kriminalisasi.

Terkait kasus tersebut, Indonesia pernah mengajukan red notice terhadap Interpol atas Habib Rizieq yang tinggal di Arab Saudi. Namun, pengajuan red notice tersebut ditolak oleh Interpol. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penolakan tersebut diakibatkan oleh minimnya bukti kejahatan.

Seperti yang tertera dalam Pasal 2b Peraturan Pemrosesan Data Interpol, lembaga inter-kepolisian ini mensyaratkan data yudisial yang mencukupi sebagai salah satu prakondisi dalam menerbitkan red notice.

Namun, di sisi lain, kegagalan dalam pengajuan red notice Habib Rizieq ini bisa jadi disebabkan oleh minimnya pengaruh politik Indonesia. Ted Bromund – peneliti dari Heritage Foundation – dalam tulisannya di Forbes menjelaskan bahwa AS bisa saja memiliki pengaruh besar di lembaga Interpol dengan posisinya sebagai kontributor pendanaan yang terbesar.

Tiongkok dan Rusia juga menjadi salah satu kontributor besar bagi Interpol. Pada tahun 2018, Tiongkok memberikan kontribusi sekitar Rp 32,7 miliar (dari total kontribusi Rp 875 miliar). Sementara, Rusia memberikan sekitar Rp 15,42 miliar pada tahun yang sama.

Angka-angka tersebut bisa dibilang masih terpaut jauh dengan nilai kontribusi Indonesia. Nilai kontribusi dari negara kepulauan ini dalam periode 2017-2019 setiap tahunnya hanya sekitar Rp 2 miliar pada tahun 2017, Rp 2,14 miliar pada tahun 2018, dan Rp 2,19 pada tahun 2019.

Namun, ukuran kontribusi juga belum dapat dipastikan dapat memengaruhi Interpol. Pasalnya, lembaga ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak suara yang sama.

Permohonan red notice atas VK terkait dugaan provokasi dalam kerusuhan yang terjadi di Papua juga belum pasti akan diterima oleh Interpol. Beberapa aturan dalam lembaga tersebut sebenarnya juga tidak memperbolehkan Interpol untuk ikut campur dalam urusan dan isu kontroversial.

Meski begitu, jika memang benar pengaruh politik turut menentukan jalannya Interpol, bisa jadi apa yang dirasakan Indonesia hampir sama dengan yang diungkapkan oleh rapper Joyner Lucas dalam liriknya. Namun, entah siapa lagi yang dapat jadi target red notice Interpol bila itu terjadi. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Biar di lapangan Istana Merdeka, enggak apa-apa. Yang penting punya kantor.”

[dropcap size=big]B[/dropcap]egitulah rengekan ala Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilontarkan pada wartawan, Jumat (6/10) lalu. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal ini memang lagi super galau, pasalnya ia sudah di ultimatum Kepala Kepolisian RI, Tito Karnavian untuk hengkang dari gedung miliknya.

Gedung milik Tito? Bukan, bukan, gedung miliki Polri yang saat ini dikenal sebagai gedung BNN yang ada di Jalan MT Haryono, Cawang, itu. Ternyata eh ternyata, selama ini BNN cuma numpang. Padahal sudah sejak 2015 lalu, Polri meminta BNN mengosongkan gedung itu, karena akan dipakai Unit Bareskrim.

Lha, terus gimana dong kalo diusir dari sana, BNN bakal tinggal di mana? Ya karena itu, Pak Kepala BNN yang lebih suka dipanggil Buwas, minta Jokowi  mengizinkannya bermarkas di Istana Merdeka, walaupun cuma di lapangannya aja, pakai tenda komando pula.

Kalau dipikir-pikir, kasihan juga sih. BNN itu kan polisinya Indonesia dalam melawan Narkoba. Coba hitung aja, udah berapa banyak pengedar dan pemakai Narkoba yang dicyduk oleh BNN. Dari yang tampangnya seram sampai musisi dan bintang film, semuanya kena. Enggak pandang bulu.

Sebenarnya sih, baik Jokowi maupun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) udah pernah mencarikan gedung pengganti untuk BNN. Tapi entah mengapa, hingga sekarang nasib gedung BNN masih terkatung-katung juga. Mungkin karena sebelumnya, Buwas minta ngantor di Hotel Indonesia kali ya? Kriterianya ketinggian sih, Pak.

Dan sekarang, masa iya mau nenda di lapangan Istana, Pak? Kenapa enggak di lapangan Monas aja, kan lebih luas, lebih rindang, dan enggak jauh dari Istana pula. Lagian kalau di Monas, Bapak kan bisa main perang-perangan pakai senjata yang katanya bisa bikin pintu besi hancur lebur itu. Kalau di Istana, mana bisa main perang-perangan. Ah, Pak Buwas ini, ada-ada aja. (R24)