KDM wacanakan hapus pajak kendaraan dan ganti jalan berbayar. Terobosan serius atau drama baru yang mulai kehilangan penonton? 

PinterPolitik.com

“A wealth of information creates a poverty of attention and a need to allocate that attention efficiently among the overabundance of information sources that might consume it.” – Herber A. Simon, “Designing Organizations for an Information-Rich World” (1971)

Cupin membaca berita pagi itu sambil menyeruput kopi yang sudah setengah dingin. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, baru saja melontarkan wacana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar: yang pakai jalan bayar, yang tidak pakai tidak bayar.

Cupin mengernyitkan dahi. Ia teringat bahwa baru tiga minggu sebelumnya, KDM justru menegaskan bahwa kendaraan listrik di Jawa Barat tetap dikenakan pajak karena menjadi kontribusi utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontradiksi itu bukan hal baru bagi Cupin. Data Bapenda Jabar menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB), bersama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar, menjadi tulang punggung dari target PAD 2026 sebesar Rp19,519 triliun.

Cupin mencoba membandingkan ide KDM dengan praktik di negara lain. Singapura memperkenalkan Electronic Road Pricing pada 1998, London meluncurkan Congestion Charge pada 2003, dan New York City baru menerapkan congestion pricing pada Januari 2025.

Studi NBER menunjukkan bahwa kecepatan kendaraan di zona tarif New York naik 15 persen, volume kendaraan turun 11 persen, dan polusi PM2.5 berkurang 22 persen dalam enam bulan pertama. Namun, Cupin juga tahu satu hal yang menjadi syarat mutlak keberhasilan di ketiga kota itu: transportasi publik yang memadai sebagai alternatif.

Singapura punya MRT, London punya Underground, New York punya subway 24 jam. Jawa Barat, dengan 50 juta penduduk, tidak memiliki satu pun sistem transportasi massal berbasis rel yang terintegrasi di luar koridor Jabodetabek.

Cupin meletakkan cangkir kopinya dan bertanya pada dirinya sendiri. Apakah wacana jalan berbayar ini benar-benar sebuah terobosan kebijakan yang serius? Atau jangan-jangan ia hanyalah episode terbaru dari serial drama yang sudah berjalan selama lima belas bulan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menipis Stok Konten?

Cupin memutuskan untuk menelusuri kronologi kebijakan KDM sejak dilantik pada Februari 2025. Pola yang ia temukan ternyata sangat konsisten, nyaris formulaik.

Fase pertama berlangsung antara Februari hingga April 2025, dan ini adalah masa puncak. Pembongkaran Hibisc Fantasy di Puncak menghasilkan viralitas luar biasa lengkap dengan air mata KDM di depan kamera, disusul penertiban bantaran Kali Sepak Gabus di Bekasi dan larangan study tour ke luar provinsi dengan intensitas serupa.

Fase kedua, antara April hingga Juni 2025, adalah eskalasi. KDM mengusulkan vasektomi sebagai syarat bansos yang langsung dikritik Komnas HAM dan MUI Jabar, lalu memasukkan siswa nakal ke barak militer yang ditolak KPAI dan Bupati Pangandaran, serta mewacanakan jam sekolah pukul 06.00 yang dikoreksi menjadi 06.30 setelah Wali Kota Bandung menolak secara terbuka.

Di sinilah Cupin mulai melihat polanya. Setiap kontroversi berikutnya harus lebih besar dari yang sebelumnya untuk menghasilkan efek yang sama, tetapi viralitasnya justru menurun.

Fase ketiga, antara Juli hingga Desember 2025, memperlihatkan gejala yang oleh ekonom Herbert Simon dalam konsepnya tentang attention economy disebut sebagai kelangkaan perhatian. Pesta rakyat pernikahan anak KDM di Garut yang menewaskan tiga orang dan sidak pabrik Aqua yang menghasilkan 1,9 juta views di YouTube masih viral, tetapi sifatnya negatif dan dinilai lebih performatif daripada investigatif.

Fase keempat, Januari hingga Mei 2026, menunjukkan upaya reset yang gagal. Kebijakan yang lebih substansial seperti moratorium izin perumahan dan penurunan tarif pajak angkutan justru tidak mendapat atensi publik yang signifikan.

Ironinya, moratorium perumahan yang diteken Desember 2025 sudah diberi sinyal pencabutan pada Januari 2026. Kebijakan substantif gagal menjadi headline, sementara headline gagal menjadi kebijakan yang konsisten.

Tempo, dalam liputan mendalam berjudul “Cara Dedi Mulyadi Membuat Kebijakan: Mengandalkan Intuisi,” mengidentifikasi problem ini secara sistemik: kebijakan publik KDM dibuat tanpa kajian yang cukup dan tidak dirancang untuk berkelanjutan. Sebuah studi analisis wacana kritis yang dipublikasikan di “Jurnal MUKASI,” menggunakan model Teun A. van Dijk, menemukan bahwa rakyat dalam narasi KDM secara konsisten direpresentasikan sebagai kelompok “rentan dan termarjinalkan yang membutuhkan tindakan cepat dari seorang pemimpin yang dipersepsikan sebagai penyelamat.”

Guy Debord, filsuf Prancis, menyebut fenomena semacam ini sebagai Society of the Spectacle: masyarakat di mana hubungan sosial dimediasi oleh citra dan representasi, bukan substansi. Cupin mulai memahami bahwa KDM bukan sekadar gubernur yang kontroversial; ia adalah produk sempurna dari ekosistem di mana kebijakan dan konten sudah tidak bisa dibedakan lagi.

Cupin lalu bertanya: jika konten dramatis sudah menipis, apa yang tersisa dari formula kepemimpinan KDM? Dan mengapa gubernur lain yang justru tidak mengejar viralitas tampak lebih kokoh legitimasinya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

KDM vs. Pramono vs. Sherly

Cupin membuka hasil survei Muda Bicara ID kuartal pertama 2026 dan menemukan sesuatu yang menarik. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menempati posisi pertama dengan 18,50 persen, Gubernur Jakarta Pramono Anung di posisi kedua dengan 17,30 persen, dan KDM di posisi ketiga dengan 17,10 persen.

Selisihnya tipis, tetapi cara masing-masing sampai di sana sangat berbeda. KDM sampai melalui dominasi media dan kontroversi serial, sementara Pramono sampai melalui hal-hal yang secara jurnalistik nyaris membosankan: subsidi pendidikan Rp253,6 miliar untuk 103 sekolah swasta, insentif PBB, pemilahan sampah, dan pengelolaan APBD Rp95,35 triliun yang difokuskan pada layanan dasar.

Cupin menyadari bahwa perbedaan ini bukan soal selera personal. Ini soal perbedaan struktural yang sangat dalam.

Pertama, soal basis legitimasi. Dalam kerangka Max Weber tentang tipologi otoritas, Pramono lebih dekat ke otoritas rasional-legal yang bersumber dari rekam jejak birokrasi dan sembilan tahun sebagai Sekretaris Kabinet, sementara KDM lebih dekat ke otoritas karismatik yang bergantung pada daya tarik personal dan harus terus-menerus diperbarui agar tidak runtuh.

Kedua, soal kapasitas fiskal. Jakarta memiliki APBD Rp95,35 triliun untuk sekitar 10,5 juta jiwa sehingga Pramono bisa memberikan insentif pajak dan mensubsidi sekolah, sementara Jawa Barat beroperasi dengan PAD Rp19,5 triliun untuk 50 juta penduduk dan tidak memiliki kemewahan fiskal yang sama.

Ketiga, soal ekosistem media. Jakarta adalah pusat media nasional di mana setiap kebijakan gubernurnya otomatis menjadi berita nasional, sementara Gubernur Jawa Barat harus “membeli” atensi melalui kontroversi.

Ernesto Laclau, dalam bukunya On Populist Reason, berargumen bahwa populisme bukan sekadar gaya komunikasi, melainkan logika politik yang muncul ketika institusi formal gagal merespons tuntutan masyarakat. KDM tidak sepenuhnya memilih jalan ini; struktur politik, fiskal, dan media Jawa Barat turut mendorongnya ke sana.

Sherly Tjoanda di Maluku Utara memberikan kontras lain yang menarik bagi Cupin. Ia memimpin provinsi yang jauh lebih kecil dan jarang masuk radar media nasional, namun justru menempati posisi teratas survei anak muda tanpa satu pun kontroversi viral.

Cupin melihat bahwa di era ketika publik dibanjiri konten politik, yang menang justru bukan yang paling keras berteriak. Yang bertahan adalah yang paling konsisten bekerja tanpa membutuhkan tepuk tangan algoritma.Cupin menutup laptopnya dan merenung. Wacana jalan berbayar KDM mungkin bukan kebijakan yang buruk secara konseptual karena prinsip marginal-cost pricing memang diakui dunia, tetapi sebuah ide yang baik membutuhkan kajian fiskal, infrastruktur transportasi publik, kerangka hukum, dan konsensus politik yang semuanya belum tersedia di Jawa Barat, dan pertanyaan terbesarnya bukan apakah KDM berani bermimpi besar, melainkan apakah ia bersedia melakukan pekerjaan membosankan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. (A43)

Hmm, kira-kira kelompok mana yang mengikuti instruksi Megawati? 

Setelah melakukan OTT kepada Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam kasus suap pengadaan infrastruktur smart city, Ketua KPK Firli Bahuri mengultimatum kepala daerah agar tidak melakukan korupsi.

Namun, KPK dianggap “hanya” aktif dan spesialis melakukan OTT kepala daerah dan belum bisa mengungkap kasus-kasus sebesar Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembalikan wacana kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD. Menurutnya isu peningkatan kasus korupsi kepala daerah dan calon kepala daerah yang kerap kali minta sumbangan ke pengusaha menjadi urgensi pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Hal ini juga yang menjadi evaluasi pilkada, berbeda dengan pileg dan pilpres. Ia juga menekankan bahwa pemilihan ini tetap dianggap sebagai wujud demokrasi dan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Wacana ini dikomentari oleh Advokat LBH Jakarta Teo Reffelsen bahwa skema itu justru merupakan bentuk penyempitan ruang kedaulatan rakyat

Presiden Jokowi tegaskan tidak akan halangi siapa pun yang ingin maju di Pilpres 2024

PinterPolitik.com

Ujian. Kata ini merupakan salah satu dari sekian kata yang menjadi momok bagi banyak orang. Gimana nggak? Mendengar kata itu aja, pasti udah ndredeg bukan main dibuatnya. Apalagi pas zaman sekolah dulu, ujian menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat keberhasilan belajar siswa-siswi.

Hayo, siapa dulu yang suka kaget dan panik kalau ada ujian? Paling ngeselin nih kalau misalnya ada anak yang bilang nggak belajar tapi ternyata hasil nilainya malah bagus.

Aku dulu biasanya juga takut dan panik kalau ada ujian – terutama ujian harian yang secara mendadak diumumkan oleh guru. Guru yang macam ini biasanya disebut sebagai guru killer. Semua anak pasti pernah ngalamin lah ya bagaimana rasanya menghadapi guru killer.

Tapi, dari sekian ujian di sekolah, ujian yang paling menyeramkan dan bikin ndredeg adalah ujian akhir sekolah (UAS). Ini ujian yang menjadi penentu, entah kita bakal naik kelas atau malah tinggal kelas.

Yang bikin berat juga adalah materinya yang seabrek – karena biasanya materi satu tahun ajaran itu bakal dikeluarkan di ujian. Persoalannya adalah nilai UAS ini juga bakal memiliki bobot terbesar berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) di rapor nilai.

Bayangkan coba ketika orang tua atau wali muridmu mendapat giliran untuk dipanggil dalam pengambilan rapor. Setiap kejadian gini, aku langsung mbatin, “Haduh, wali kelasku bakal ngomong apa aja nih ya sama bapak dan ibu?” Deg-degan pol lah pokoknya.

Baca Juga: Akhirnya, Jokowi ‘Rilis’ PPKM Baru!

Mungkin, perasaan yang sama juga tengah dirasakan oleh para kepala daerah saat ini. Gimana nggak? Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan mengumumkan nasib perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4 pada malam ini (9/8) lho.

Senin malam yang mengawali malam-malam lain di minggu ini bakal menjadi penentu buat para kepala daerah soal nasib daerahnya – entah bakal naik kelas ke PPKM Level 3 atau malah turun/tetap di PPKM Level 4. Hayoo, siapa bapak dan ibu kepala daerah yang lagi deg-degan sekarang?

Boleh jadi, perasaan deg-degan menunggu rapor dari Pak Jokowi ini tengah dirasakan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Soalnya, pada hari Minggu (8/8) kemarin, Pak Bima dan Pak Ariza berharap agar daerah mereka mendapatkan relaksasi PPKM dari level 4 menjadi level 3.

Ya, kalau mengacu pada sejumlah indikator mingguan ala World Health Organization (WHO), sejumlah indikator Kota Bogor dan Provinsi DKI Jakarta udah mulai mengalami penurunan. Kalau dianalogikan, mungkin Kota Bogor dan Provinsi DKI Jakarta ini semacam anak yang udah belajar keras semalaman sebelum ujian. Bagus sih kalau udah optimis bakal lulus “KKM”.

Jumlah kasus yang tinggi justru ditemukan di daerah-daerah di luar Jawa dan Bali – mulai dari Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut), Papua, Sumatera Barat (Sumbar), Riau, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Apalagi, para ahli epidemiologi telah mewanti-wanti soal fenomena kasus “ping-pong” antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali – alias bisa menular kembali ke daerah Jawa-Bali.

Kalau beneran pemerintah pusat menilai sejumlah daerah Jawa-Bali sudah memenuhi “KKM” Level 3, pemerintahan Pak Jokowi sebagai “wali kelas” sepertinya perlu mencari cara juga buat meningkatkan ketertinggalan sejumlah “murid” luar Jawa-Bali di ujian PPKM ini. Gimana pun, kelas yang “kompak” lah yang bisa membuat sebuah “sekolah” terasa nyaman – tapi harus “kompak” yang bagus ya. (A43)

Baca Juga: Mungkinkah PPKM Buat Jokowi Jera?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Senin, 23 November 2020 Indonesia kembali mencatatkan pencapaian baru dalam penanganan pandemi Covid-19. Ya, setelah kurang lebih sembilan bulan berjalan, jumlah orang yang terjangkit virus bernama ilmiah SARS-CoV-2 tersebut telah mencapai setengah juta jiwa, tepatnya tepatnya 502.110 kasus.

Tak hanya menembus angka 500 ribu, penambahan kasus positif Covid-19 dalam negeri di hari yang sama juga menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Indonesia memang masih merajai kasus positif tertinggi di kawasan tersebut.

Kendati demikian, pakar epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman menyebut kasus Covid-19 di Indonesia masih jauh dari puncaknya. Ia bahkan menyebut jumlah kasus positif sebenarnya bisa mencapai tiga kali lipat dari jumlah yang dilaporkan pemerintah.

Hal ini terjadi lantaran kemampuan testing pemerintah yang masih jauh dari harapan. Ia menduga sebenarnya banyak orang yang sudah terinfeksi namun tidak terdeksi. Jika dibiarkan, Ia khawatir hal tersebut akan berdampak pada proses vaksinasi.

Carut marutnya penanganan pandemi ini seolah menjadi problem yang tak kunjung terselesaikan. Meski hampir setahun berjalan, pemerintah terlihat masih  gelagapan dalam penanganan pandemi. 

Chris Morris dalam tulisannya yang berjudul Governing A Pandemic: Centre-Regional Relations and Indonesia’s COVID-19 Response menilai kegagalan penanganan pandemi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia juga menyebut bahwa kebijakan yang condong memberikan kewenangan lebih besar pada pemerintah pusat turut berkontribusi dalam menghambat penanganan pandemi. Akibatnya dalam sejumlah kesempatan, pemerintah gagal memberikan respons yang cepat.

Tulisan Chris Morris tersebut mau tak mau menyeret penanganan pandemi ini ke ranah diskursus mengenai sentralisasi versus desentralisasi kebijakan. Lantas dalam konteks tersebut, apa sebenarnya yang salah dari sistem pengambilan kebijakan yang diterapkan di Indonesia?

Perdebatan Panjang

Sentralisasi versus desentralisasi merupakan perdebatan panjang yang sudah terjadi jauh sebelum Indonesia memasuki era Reformasi. Perdebatan ini bahkan sampai menumpahkan darah seperti yang terjadi dalam peristiwa pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada tahun 1950.

Konflik ini terjadi lantaran adanya perbedaan pendapat terkait sistem pemerintahan yang dianut Indonesia, yang kala itu masih berbentuk negara federal di bawah bendera Republik Indonesia Serikat (RIS). Kelompok yang mendukung sistem pemerintahan tersebut tak setuju dengan golongan republikan yang lebih menginginkan sistem pemerintahan kesatuan atau unitarianisme.

Sejumlah tokoh yang menjadi kunci dari pemberontakan yang terjadi di Bandung, Jawa Barat ini adalah Kapten Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger (KNIL), Raymond Pierre Paul Westerling, dan Sultan Hamid II. Mereka sempat melakukan penyerangan terhadap sidang Dewan Menteri RIS pada 24 Januari 1950, yang disebut-sebut menarget sejumlah menteri RIS, termasuk Menteri Pertahanan kala itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Meski akhirnya pemberontakan itu gagal, RIS dibubarkan, dan Indonesia kembali menganut sistem negara kesatuan, namun wacana mengenai desentralisasi pemerintahan tak begitu saja berhenti diperdebatkan. Di era rezim Orde Lama, wacana desentralisasi kekuasaan lewat otonomi daerah bahkan mengalami progres yang cukup signifikan di akhir masa kepemimpinan Soekarno.

Lewat Maklumat Undang-undang (UU) Nomor 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Soekarno merumuskan tentang tujuan akhir desentralisasi yang mengindikasikan bahwa prinsip dasar otonomi daerah adalah otonomi riil dan seluas-luasnya. Namun sayangnya, Sang Proklamator keburu dilengserkan beberapa minggu setelah beleid tersebut disahkan.

Di masa pemerintahan Orde Baru, Soeharto kemudian menerbitkan UU Nomor 5/1974 untuk mengganti UU 18/1965 yang diterbitkan Presiden Soekarno. Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda menyebut selama pemerintahan Orde Baru, proses desentralisasi yang terjadi bersifat semu karena sesungguhhnya ‘otonomi elite pemerintah daerah’ sebenarnya dikontrol elite pemerintah pusat.

Indonesia baru mulai menerapkan otonomi daerah yang sesungguhnya pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Lewat UU Nomor 22/1999, pemerintahan B.J. Habibie kala itu berusaha membenahi hubungan pusat dan daerah dengan memberikan kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Penerapan otonomi tersebut kemudian dikukuhkan dalam amendemen kedua UUD 1945 setahun setelahnya, khususnya dalam pasal 18 butir ke (5) yang menyebut bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat

Seiring berjalannya waktu, UU yang terkait otonomi daerah beberapa kali mengalami revisi. Yang terbaru, diatur dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tanggung jawab tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan selalu melakukan supervisi, monitoring, kontrol, dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.

Kendati demikian, hingga hari ini diskursus mengenai sentralistik versus desentralisasi masih tetap diperdebatkan. Hal ini tak bisa dilepaskan dari fakta bahwa otonomi daerah yang telah dijalankan selama ini belum berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yakni membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Butuh Keseimbangan?

Kembali ke konteks penanganan pandemi, Charles Hankla dalam tulisannya di The Conversation menyebutkan bahwa tipologi pemerintahan tak bisa dijadikan acuan tunggal untuk memetakan keberhasilan atau kegagalan dalam menangani pandemi Covid-19. Baik kebijakan yang sentralistik maupun desetralistik sama-sama punya kelebihannya masing-masing.

Ini dikarenakan pandemi adalah contoh area kebijakan yang tak mengenal batas-batas wilayah. Siapa saja dan di mana saja dapat tertular penyakit. Misalnya, seorang warga negara dapat terinfeksi di kota atau negara bagian dengan aturan jarak sosial yang lemah dan menularkan penyakit saat bepergian ke kota atau negara bagian lain.

Namun demikian, Hankla juga tetap tidak menyangkal pentingnya peran pemerintah daerah dalam penanganan pandemi. Hal ini lantaran pemerintah daerah dinilai punya pemahaman yang lebih untuk mengenali kebijakan yang cocok diterapkan di daerahnya.

Untuk itu Ia menyebut penanganan pandemi yang baik adalah kebijakan yang berusaha menemukan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah pusat dengan mereka yang berada di tingkat negara bagian dan lokal – pemerintahan daerah.

Lantas sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia sudah mencapai keseimbangan tersebut?

Perlu Grand Design?

Dengan mengetahui sejarah perdebatan antara konsep sentralisasi dan desentralisasi akan memudahkan kita untuk memahami mengapa implementasi otonomi daerah, termasuk dalam konteks penanganan pandemi belum berjalan optimal.

Kendati perlu diakui bahwa kebijakan pemerintah selama ini berada di tengah-tengah antara konsep sentralistik dan desentralistik, namun kenyataan kebijakan tersebut agaknya tidak memiliki guideline atau grand design yang jelas.

Ini terbukti dari seringnya kegagalan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pandemi seperti dalam kasus miskomunikasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat terkait kondisi pasien positif yang meninggal dunia.

Selain dalam konteks koordinasi, absennya grand design dalam tata kelola penanganan pandemi juga bisa dilihat dari ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Morris menyebut pemerintah pusat kerap memanfaatkan perbedaan kapasitas antar pemerintah daerah sebagai alasan untuk mempertahankan otoritas tertinggi di sejumlah kebijakan, misalnya terkait izin penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di mana daerah harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat untuk menerapkannya. Padahal dalam beberapa kesempatan, pemerintah daerah, misalnya Pemprov DKI Jakarta dinilai lebih proaktif dan responsif dari pada pemerintah pusat.

Sementara di persoalan lain yang lebih sistemik dan fundamental, misalnya terkait wacana pembukaan kembali sekolah pada Januari 2021 mendatang, pemerintah pusat justru terkesan ‘lempar handuk’ dengan membebankan kewenangan itu sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Berangkat dari sini, maka dapat dikatakan bahwa penyebab utama belum optimalnya penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah bukanlah soal keseimbangan dalam pembagian wewenang antara pusat dan daerah, melainkan lebih kepada tak adanya guideline atau grand design yang jelas yang mengatur pembagian wewenang tersebut. Ini kiranya juga bisa menjelaskan mengapa koordinasi antara pusat dan daerah kerap menemui kendala.

Bagaimana pun sekelumit ulasan tersebut merupakan analisis teoretis yang masih bisa diperdebatkan lebih lanjut. Sebab pandemi Covid-19 merupakan krisis multisektor yang membutuhkan penanganan komprehensif dan menyeluruh. Kendati begitu, setidaknya bisa disepakati bahwa koordinasi, serta pembagian kewenangan yang jelas dan terukur antara pemerintah pusat dan daerah adalah salah satu kunci untuk mewujudkan penanganan pandemi yang optimal. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, pernah nonton film-film kepemimpinan kan? Kalau sudah, nggak mungkin dong film Narnia terlewat.

Nah, dalam film Narnia ada pemimpin namanya Aslan – singa besar yang penuh kebijakan dan kewibawaan. Sifatnya yang mimin suka dan kagumi tentu saja ialah dapat mengambil keputusan yang cepat dan tegas serta komitmen pada prinsip keadilan.

Andai dulu sudah ada bahasa demokrasi, kayaknya Aslan ini cocok disebut pemimpin yang demokratis. Bagaimana tidak? Ia selalu melibatkan empat orang manusia yang dipilihnya sebagai wakil-wakilnya – pun selalu mendengar aspirasi rakyatnya.

Mimin jadi ingat kalimat Jusuf Kalla yang bilang, “pemimpin dalam situasi kedaruratan dibutuhkan dua hal, kecepatan dan ketegasan.” Kalimat itu – meski menggunakan diksi pemimpin –juga layak kita semua insafi. Sebab, kata doktrin agama, kita semua adalah pemimpin secara hakiki. Begitu.

Karena kita pemimpin yang harus memegang prinsip keadilan, maka tentu nggak elok lho kalau melempar statement baru yang nggak konsisten dengan apa yang pernah kita omongkan dulu secara prinsip. Ya, beda lagi kalau secara politis. Kan, memang politik tempatnya semua hal bisa berubah seketika – mirip lagu ‘negeri para pesulap’ gitu. Hehe.

Hal itu mimin temukan – mohon maaf nih ye – dalam statement salah satu politikus Partai Nasdem, yakni Ibu Irma Suryani Chaniago yang kemarin ngomong bahwa gubernur baiknya dipilih langsung oleh presiden saja.

Kalau memang seperti itu, mimin justru berpikir Nasdem ini jadi mirip-mirip Orde Baru, cuy. Kan dulu pernah tuh Orde Baru lewat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah mengatur supaya kepala daerah diangkat oleh presiden.

Heran mimin tuh. Padahal, dulu partai pernah mengkritik habis opsi mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang dulu pernah muncul. Dan, kalian tahu nggak apa alasan Nasdem? Jawabannya adalah karena partai ini menolak model-model kayak Orde Baru.

Lagian tuh, yang dikhawatirkan Bu Irma Suryani kan sebenarnya simpel, yakni marwah pemerintah pusat yang mulai luntur. Hmm, jadi gimana nih? (F46)