PinterPolitik.com

Beberapa hari yang lalu, sempat muncul kembali wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dipilih melalui DPRD. Tentu, wacana ini menyebabkan kepala daerah – seperti gubernur, wali kota, dan bupati – tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat. 

Usulan itu datang dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo – yang akrab disapa Bamsoet – ketika mengevaluasi sistem Pilkada. Bamsoet melihat adanya peningkatan kasus korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah dan ini bersifat sistemis. 

Oleh karenanya, Bamsoet mengusulkan agar sistem Pilkada dilakukan di tingkat DPRD saja. Sebab, proses itu pun tetap demokratis dan sesuai dengan Pancasila sila keempat. 

Anyway, usulan Bamsoet ini bukan wacana baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Dan, mungkin, sejumlah pakar menyetujui wacana ini karena dianggap bentuk ideal dari penjelmaan demokrasi di Bumi Pertiwi. 

Selama ini, konsep demokrasi yang awalnya lahir di Barat secara perlahan dicoba untuk diadaptasikan di berbagai negara belahan Timur, khususnya negara dunia ketiga yang melihat ada harapan menjadi bangsa yang beradab dari sistem demokrasi itu. 

Dalam leksikal ilmu politik, demokrasi diterjemahkan sebagai sistem pemerintahan perwakilan yang dibangun oleh aturan-aturan mayoritas – di mana pemerintah sebagai wakil dari rakyat diminta pertanggungjawabannya dalam sebuah periodisasi tertentu. 

Demokrasi sebagai proses bernegara bertumpu pada peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi – yang meliputi: pemerintahan dari rakyat (government of the people), oleh rakyat (by the people), dan untuk rakyat (for the people). 

Pada sisi lain, demokrasi menjadi  pilihan untuk disintesiskan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan landasan bersama (common platform) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. 

Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila menyebutkan bahwa gagasan aktualisasi demokrasi Pancasila bersandar pada sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan. 

Secara historis, tidak bisa dipungkiri kalau Pancasila merupakan proses usaha para pendiri bangsa untuk melakukan apa yang disebut Robert D. Putnam sebagai “making democracy work”. 

Pada konteks ini, demokrasi Pancasila diterjemahkan sebagai kumpulan nilai-nilai – seperti nilai  perdamaian, tanpa kekerasan, kebebasan individu untuk menentukan nasibnya sendiri, saling menghormati perbedaan, dan tetap memiliki tanggung jawab mewujudkan ketertiban bersama. 

Nah, kemungkinan usulan Bamsoet agar kepala daerah dipilih oleh DPRD merupakan bagian dari usaha untuk menerjemahkan nilai–nilai permusyawaratan yang tertera pada butir Pancasila. 

Mungkin, ini bagian dari ikhtiar politik Bamsoet agar demokrasi kita bisa berkembang ke arah yang positif. Jangan sampai demokrasi di Indonesia malah menjadi “persoalan” bukan solusi. 

Hal ini mengingatkan  saya pada serial The Orville yang merupakan serial televisi di Amerika Serikat (AS) yang ber–genre science-fiction (Sci-Fi) – yang mana mengandung unsur petualangan, komedi, dan drama. Pertama kali menonton serial ini, saya pikir film ini hanya berusaha memarodikan serial Star Trek. Namun, ternyata salah. 

Alkisah, dalam salah satu misinya, tanpa sengaja awak kapal The Orville menemukan sebuah planet yang isinya dipenuhi dengan manusia yang menggunakan sistem demokrasi yang ekstrem. Kenapa disebut ekstrem? Alasannya adalah karena demokrasi diukur berdasarkan rasa suka dan tidak suka masyarakatnya terhadap seseorang. 

Nah, demokrasi yang tidak dijaga dengan nilai-nilai luhur yang juga menjadi platform bangsa ini akan membuat demokrasi di Indonesia akan kehilangan arah. Sebagai seorang ketua MPR, mungkin inilah alasan kenapa perlu memperjuangkan model demokrasi yang bersandar pada nilai-nilai Pancasila. Oke juga. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]gan-agan sekalian udah pada tau kan, mengenai niatan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menggaungkan wacana untuk mengkaji ulang sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan mengembalikan sistem Pilkada melalui DPRD? Bakalan ngeri-ngeri sedap nih kalau bener terwujud. Bisa pucing pala barbie ni eike!

Niatan ini ternyata di dukung loh sama Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Waduh-waduh, masa orang sekaliber Prof. Mahfud mendukung niatan pemerintah yang kayak gini sih. Bukankah ini artinya Indonesia akan kembali ke zaman old, sebelum era reformasi, di mana memang Kepala Daerah sedari awal dipilih melalui DPRD.

Dalam pandangan Mahfud, banyak loh nilai kerugian dari Pilkada Langsung, diantaranya korupsi anggaran daerah, penyuapan penyelenggara pemilu, pemalsuan dokumen, mobilisasi massa, hingga pemecatan aparatur sipil yang tidak sejalan dengan kepala daerah terpilih hasil pemilu langsung. Mmm, cukup masuk akal juga sih.

Jiah, kalau emang sistem demokrasi politik kita kembali lagi ke belakang, itu artinya kemunduran. Toh Pilkada itu lahir sebagai antitesis dari sistem otoritarian pada penyelengaraan Kepala Daerah yang dahulu dipilih melalui DPRD. Gak cuma Prof Mahfud ini mah yang gaje, Pemerintah dan DPR-nya juga sama. Hadeuh. Apa coba motif mereka ini.

Berdasarkan kitab tata Tatang Sutarman yang sering dibaca komedian Entis Sutisna atau yang akrab di sapa Sule, bisa diterawang kalau niatan mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD akan menguntungkan sejumlah pihak. Mereka adalah partai yang memiliki dominasi kemenangan pada Pilkada sebelumnya. Lha kok bisa gitu ya?

Itu karena partai-partai ini punya modal terlebih dahulu jika suatu saat keputusan ini sudah di-‘Ketok Palu’. Sehingga Kepala daerah yang nanti diangkat, sudah pasti dipengaruhi besarnya jumlah anggota Partai di dalam keanggotaan DPRD. Ini mah namanya dari mereka untuk mereka, bukannya dari rakyat untuk rakyat. Kician deh loh dikacangin. (K16)