PinterPolitik.com 

Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri akhirnya mengumumkan bakal calon presiden (bacapres) partainya pada tanggal 21 April 2023 lalu di Istana Batutulis, Bogor. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo secara resmi ditasbihkan sebagai capres dari PDIP.  

Ditunjuknya Ganjar sebagai calon presiden kemudian mendapatkan respons dari berbagai kalangan, tak terkecuali pemerhati lingkungan. Bagi kalangan pemerhati lingkungan Ganjar dianggap sebagai sosok yang kontroversial. 

Hal itu dikarenakan selama menjabat sebagai Gubernur Jateng, Ganjar dianggap tidak memiliki perhatian terhadap isu agraria dan lingkungan. 

Misalnya, LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik komitmen Ganjar terhadap usaha pelestarian lingkungan serta keberlangsungan hidup masyarakat yang masih jauh dari harapan. Ganjar dianggap lebih mementingkan kepentingan para investor yang ingin membuka proyek di lahan milik warga. 

Deputi Eksternal Walhi Edo Rahman mengatakan dalam beberapa konflik atau sengketa antara warga dan korporasi, Ganjar kerap memposisikan diri hanya sebagai “fasilitator atau penengah”, alih-alih membela kepentingan warganya. 

Selama masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia dihadapkan pada sederet konflik agraria, yaitu konflik lahan pabrik Semen Indonesia di Kendeng, pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, hingga PLTU Batang Kedeng.  

Penolakan masyarakat atas program pembangunan tersebut disebabkan karena potensi timbulnya kerusakan alam serta keberlangsungan hidup mereka dan keturunannya yang terancam. 

Misalnya penolakan dari warga Desa Wadas atas pembangunan Bendungan Bener, yang disebabkan kekhawatiran rusaknya 28 titik sumber mata air yang selama ini digunakan untuk lahan pertanian.  

Dalam menghadapi penolakan dari masyarakat, tidak jarang aparat kepolisian seringkali melakukan kekerasan. 

Pada kasus Desa Wadas Sekitar 60 warga ditahan oleh polisi. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan kemudian memunculkan gerakan-gerakan pemerhati lingkungan di internet, misalnya Gerakan Wadas Melawan.  

Perlawanan yang dilakukan oleh para aktivis dan pemerhati lingkungan ini muncul atas praktik eksploitasi alam yang dilakukan para pemilik modal di desa Wadas dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap demonstran.  

Di tengah munculnya partai yang memberikan dukungan kepada Ganjar, organisasi pemerhati lingkungan seperti Gerakan Wadas Melawan dapat memberikan pengaruh pada pemilu 2024. 

Kelompok ini akan menjadi pihak yang dapat secara aktif mengkritik sehingga mencoreng branding politik Ganjar sebagai calon presiden yang pro terhadap wong cilik.  

Berkaca pada sampel kasus agraria dan lingkungan itu, sejauh mana isu tersebut memengaruhi impresi dan simpati politik terhadap Ganjar di Pilpres 2024? 

Lawan Politik Baru?  

Sejarah keberadaan gerakan progresif di bidang lingkungan seperti Wadas Melawan dapat dilihat dari keterlibatan petani dalam kegiatan berpolitik saat masa kepemimpinan Presiden Soekarno. 

Pada saat itu, PKI memanfaatkan dukungan dari kalangan petani dengan menjalin kerja sama dengan beberapa organisasi seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI). PKI akhirnya menjadi salah satu partai terbesar melalui basis dukungannya di daerah pedesaan. 

Akan tetapi, di era reformasi keterlibatan para petani dan aktivis lingkungan tidak sekuat seperti pada masa demokrasi terpimpin. 

Menurut  Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam bukunya berjudul Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia, minimnya politik pedesaan progresif berbasis isu disebabkan masalah kelembagaan dalam sistem politik Indonesia itu sendiri. 

Banyak partai hanya sekadar menjalin hubungan klientelisme dan patronase dengan para pemilih di pedesaan alih-alih berkampanye terkait isu lingkungan. 

Meskipun kurang mendapatkan dukungan dari partai politik, berkat perkembangan internet  gerakan aktivis lingkungan masih dapat bergerak meskipun secara terfragmentasi dan terlokalisir. 

Penelitian yang dilakukan oleh Radita Gora Tayibnapis dan Muhammad Abdurrohim dalam judul Virtual Social Movement in a Wadas Citizens Support Network on Twitter menunjukan penggunaan hastag #WadasMelawan telah menciptakan emosi dan narasi imajinatif di kalangan netizen terkait ketidakadilan warga Wadas. 

Disatu sisi, menurut Hendri Satrio, Peneliti Kedai Kopi, menganggap masalah Desa Wadas hanya memberikan dampak yang bersifat temporer terhadap turunnya elektabilitas Ganjar. 

Menurutnya, hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan melupakan sesuatu. Misalnya pada kasus konflik agraria yang lebih besar, pembangunan P.T. Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, sebagian masyarakat tetap tak terpengaruh dengan kinerja  Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. 

Pada isu lain, masalah pelanggaran HAM seolah juga menunjukan pemilih di Indonesia memiliki karakteristik serupa. Hal ini dibuktikan dengan tingginya elektabilitas Prabowo sewaktu ia mencalonkan diri di Pilpres 2019. 

Menurut peneliti Indonesia Public Institute Karyono Wibowo, para pemilih, terutama dari kalangan menengah ke bawah menganggap isu HAM tidak begitu penting karena bukan bagian dari hajat hidup mereka. 

Karakteristik pemilih Indonesia yang mudah melupakan sesuatu ini dijelaskan oleh Christopher Achen dan Larry Bartels dalam bukunya Democracy for Realist. Dijelaskan bahwa masyarakat seringkali memilih pemimpin hanya berdasarkan pada loyalitas partisan dan kepentingan identitas sosialnya sendiri. 

Kurangnya informasi yang terjadi diluar identitas tiap individu membuat timbulnya pilihan-pilihan bersifat bias. 

Hal ini mengindikasikan bahwa gerakan pro lingkungan seperti Gerakan Wadas Melawan mungkin hanya hype sejenak dan hilang di kemudian hari. Ini dikarenakan masalah lingkungan seperti di desa wadas memilih efek yang bersifat terisolir dan hanya berdampak langsung pada warga aslinya.  

Melihat “faktor lupa” plus keberhasilan Ganjar mendapat sentimen positif sebagai Gubernur Jawa Tengah meskipun di tengah catatan buruk terkait masalah agraria dan lingkungan seperti yang terjadi di Kendeng, Wadas, maupun Batang, apakah para rival politiknya akan tetap  menggunakan isu agraria dan lingkungan sebagai “senjata” politik mereka di pemilu 2024?  

Agrarian Populism di Pemilu 2024? 

Berbeda dengan Pilpres sebelumnya, di tahun 2024 isu lingkungan kemungkinan menjadi arena kontestasi politik yang cukup menarik perhatian. Citra ganjar mungkin saja akan diserang habis-habisan oleh pihak oposisi dengan mengangkat kasus agraria seperti Wadas, Kendeng dan sebagainya.  

Hal itu kemudian akan memunculkan wacana yang disebut sebagai agrarian populism yang dapat digunakan oposisi untuk menyerang Ganjar dan menarik dukungan dari kalangan masyarakat pedesaan khususnya petani miskin. 

Borras dalam jurnalnya Agrarian Social Movements: The Absurdly Difficult but not Impossible Agenda of Defeating Right‐Wing Populism and Exploring a Socialist Future mendefinisikan agrarian populism sebagai gerakan progresif yang terdiri dari berbagai kelompok dan kelas sosial dengan orientasi memperjuangkan hak-hak petani. 

Agrarian Populism melihat bahaya dari sistem kapitalisme yang mengancam kedaulatan pangan para petani lokal. Kapitalisme juga dianggap sebagai sumber kemiskinan yang dialami para petani akibat pengambilalihan sumber daya alam oleh para investor.   

Akibat kasus agraria dan lingkungan, wacana agrarian populism kiranya secara jelas menggambarkan Ganjar sebagai pihak yang pro terhadap kapitalis dan warga wadas sebagai korban kejahatan lingkungan. 

Wacana agrarian populism tampaknya semakin efektif untuk digunakan lantaran dukungan partai pengusung Ganjar, PDIP, terhadap produk hukum seperti UU Cipta kerja. 

Selain memengaruhi lingkungan, produk hukum tersebut dianggap merugikan kalangan masyarakat kelas bawah akibat sistem pengupahan kerja yang tidak adil. 

Kendati demikian, di sisi lain, politisasi isu lingkungan yang akan dilakukan para rival Ganjar agaknya tidak membuat mereka lebih baik. 

Kandidat capres dari kalangan “oposisi”, Anies Baswedan, misalnya, juga memiliki catatan buruk terkait isu lingkungan selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Misalnya pada bulan Juni 2022 lalu, situs AQ Index menyebut kualitas udara DKI menjadi yang terburuk di dunia.  

Tanpa adanya solusi konkrit yang ditawarkan oleh para rival Ganjar, isu lingkungan di Pilpres 2024  kemungkinan hanya menjadi debat kusir semata. 

Wacana agrarian populism pun boleh jadi akhirnya hanya digunakan untuk menarik dukungan politik selama kampanye alih-alih menjawab permasalahan lingkungan. Tentu ini yang tidak diharapkan. (F92) 

Pewawancara: Kate Walton

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]B[/dropcap]egitulah para petani wilayah Pegunungan Kendeng, Provinsi Jawa Tengah, menyanyi sambil duduk di depan Istana Negara, Jakarta. Sejak Senin (13/3/2017), puluhan petani melakukan aksi ‘Pasung Kaki Jilid II” di sana. Tiap hari jumlah peserta meningkat, dan pada  Jumat (17/3) sore, sudah 50 petani yang memasung kakinya dengan cara disemen.

Petani-petani Kendeng itu bersedia mengecor kakinya sebagai unjuk rasa atas pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Mereka menolak pabrik tersebut, karena akan merusak lingkungan setempat, terutama sumber air bersih.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap mengeluarkan izin untuk pembangunan pabrik semen, walaupun telah ada putusan  Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan petani Kendeng untuk menghentikan pembangunan pabrik. Maka, warga meminta Gubernur Ganjar untuk mematuhi putusan MA.

Sudah banyak yang bicara tentang Kendeng, baik di media massa maupun di media sosial. Namun, masih ada mitos yang beredar, termasuk bahwa perempuan-perempuan yang menyemen kaki ‘dieksploitasi’. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, PinterPolitik.com berbicara langsung dengan salah seorang tokoh petani Kendeng, Ibu Sukinah (41 tahun).

Sukinah merupakan pemimpin perempuan petani Kendeng dan dianggap motivator peserta pasung kaki. Pak Gunretno, petani yang juga tokoh masyarakat Kendeng, pernah mengatakan bahwa Sukinah “berbeda dari yang lain”, karena memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi kepada petani lain.  Sukinah hanya berpendidikan SD, tapi hanya dia yang bisa menyelesaikan debat internal kelompok Kendeng melalui mediasi. Sukinah juga memimpin aksi pemasangan tenda di jalan yang menuju pabrik semen di Kendeng pada Juni 2014. Tendanya dibongkar secara paksa oleh pendukung pabrik – kaki Ibu Sukinah dan ibu lain diinjak, dan dua perempuan dilemparkan dari tenda. Mereka diancam, siapa yang menolak akan diculik. Sejak kejadian itu, Sukinah menjadi lebih yakin bahwa apa yang kelompok “Kendeng Melawan” lakukan adalah gerakan yang benar.

Pada 13-19 Maret 2017, untuk kedua kalinya Ibu Sukinah mengecor kaki, juga untuk menolak pabrik semen tersebut. Yang pertama pada pertengahan tahun 2016. Bedanya, pada kesempatan pertama penyemenan dilakukan selama satu hari. Kaki para petani disemen pada pagi dan dibongkar sore harinya. Sedang untuk kali ini, pada saat tidur pun kaki mereka dicor.

Selamat malam semua. Tidur yang nyenyak. #dipasungsemen2 pic.twitter.com/F5Dsx8bKwL

— febriana firdaus (@febrofirdaus) March 16, 2017

Ibu Sukinah mengakui dirinya hanya  petani biasa. Tujuannya mengikuti unjuk rasa demi melestarikan lingkungan hidup wilayah Pegunungan Kendeng. Seperti dikatakan Pak Gunretno, kelompok Kendeng Melawan “tidak menolak pembangunan, hanya ingin pembangunan yang benar-benar mendukung masyarakat.” Begitulah tujuan aksi Selamatkan Kendeng ini.

Berikut adalah wawancara di depan Istana Negara Jakarta pada Kamis (16/3).

Pinter Politik: Terima kasih, Ibu, sudah bersedia bicara dengan kami. Ibu dari desa mana dan Kabupaten mana?

Sukinah: “Nama saya Sukinah, dari Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunung, Kabupaten Rembang.”

Pinter Politik: Ibu tinggal di situ sejak lahir?

Sukinah: “Ya, sejak saya lahir, sejak nenek moyang kami, sampai kini kami  masih tinggal di situ.”

Pinter Politik: Masih ada keluarga di situ?

Sukinah: “Ya, masih ada.”

Pinter Politik: Ibu bisa ceritakan sedikit tentang kehidupan di situ?

Sukinah: “Kehidupan saya itu sehari-hari bertani. Kami tiap hari, walaupun apa ya Mbak, kadang-kala kami jualan, kalau hari Senin dan Kamis  sampai jam 9 pagi. Tapi, tiap hari kami bertani dan mencari rumput buat ternak.”

Pinter Politik: Dan sekarang di sana, alam masih indah, masih alami?

Sukinah: “Kalau dulu itu sangat indah. Kalau sekarang karena tambang, sudah agak berkurang, apalagi kalau ada pabrik semen dan tambang-tambang lagi.”

Pinter Politik: Menurut ibu, kalau pabrik semen dibangun di situ, dampaknya akan seperti apa?

Sukinah: “Dampaknya sekarang sudah dampak sosial: sama tetangga dan sama antardesa sudah nggak rukun.”

Pinter Politik: Kira-kira akan ada dampak yang positif, yang bagus dari pabrik semen?

Sukinah: “Bagi aku sama dulur-dulur petani, nggak ada, sama sekali.”

Pinter Politik: Sama sekali tidak ada?

Sukinah: “Nggak ada.”

Pinter Politik: Tujuan dari protes ini apa saja, Bu?

Sukinah: “Tujuan kami ingin bertemu Pak Jokowi untuk menutup pabrik semen yang ada di Rembang, menutup tambang-tambang. Terutama di Jawa Tengah ini [supaya] nggak ada pabrik semen. Untuk melestarikan alam karena Jawa ini sudah rawan bencana, pada penduduk juga, bencana bisa diantisipasi sebelum terjadi.”

Pinter Politik: Kenapa Ibu Sukinah  mau terlibat dalam protes ini?

Sukinah: “Karena ibu bumi aku ibaratkan sebagai ibu aku sendiri. Kalau manusia melahirkan manusia, tapi kalau bumi melahirkan air, melahirkan tanaman oleh makhluk yang hidup di bumi ini.”

Pinter Politik: Ibu mau berapa lama di sini [di depan Istana Negara] pasung kaki?

Sukinah: “Aku belum tahu sampai berapa lama. Ya, sampai berhasil, Mbak.”

Pinter Politik: Berhasil itu berarti apa buat ibu?

Sukinah: “Sampai kami bertemu dengan Pak Jokowi, dan apa yang kami inginkan sama dulur-dulur itu dilaksanakan Pak Jokowi, supaya pertanian  tetap diutamakan, terutama Jawa Tengah  lumbang panen Nusantara. Jadi, bukan untuk Jawa aja, Mbak, untuk luar Jawa juga.”

Pinter Politik: Kalau izin buat pabrik semen  tidak dicabut, bagaimana Bu?

Sukinah: “Kalau itu saya belum bisa jawab, ya, Mbak. Karena belum ada faktanya. Jadi sampai kapan kami berharap Pak Jokowi melaksanakan program Nawa Cita? Tapi,  kenapa petani malah nggak [dapat apa-apa]… ya, tapi saya masih berpositif sama Pak Jokowi bahwa dia pro-rakyat, pro-orang kecil seperti kami.”

Pinter Politik: Apakah Ibu sudah dengar bahwa ada surat dari kelompok dengan nama Aliansi Perempuan Masyarakat Rembang yang mengatakan perempuan-perempuan yang ikut aksi ini dieksploitasi?

Sukinah: “Itu siapa yang bilang? Menurut aku itu, dia iri. Dia kan pengen, cuma kan kalau dia nggak dibayar, dia nggak mau. Kalau kita itu dari hati sendiri, karena kami merasa daripada sakit besok seperti apa [buat] anak cucu, lebih baik sekarang dirasakan, besok anak cucu tinggal enaknya, seperti itu.”

Pinter Politik: Jadi tidak ada eksploitasi perempuan?

Sukinah: “Nggak ada! Ini kemauan sendiri, nggak ada yang ajak kok.”

Pinter Politik: Terima kasih, Bu Sukinah. Semoga kuat terus, semangat terus.

Sukinah: “Terima kasih, Mbak.”

Diterima Teten Masduki

Pada Senin (20/3), beberapa peserta aksi pasung kaki dipanggil ke Kantor Staf Kepresidenan. Sukinah satu satu yang diundang. Namun, mereka tidak bertemu dengan Presiden Jokowi, hanya diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Pesan yang disampaikan oleh Teten Masduki, pabrik PT Semen Indonesia di Kendeng tidak akan berfungsi sebelum hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dikeluarkan.

Para petani Kendeng mengatakan mereka tidak puas dengan apa yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, karena sudah ada putusan MA. Oleh karena itu, menurut Sukinah dan Gunretno, aksi akan berlanjut di depan Istana Negara sampai izin yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Tengah dicabut.

Saat ditanya setelah kembali dari Kantor Staf Kepresidenan, Sukinah mengatakan, dia optimistis hasil yang mereka inginkan tercapai.*