PinterPolitik.com

“Master Zhuge, why do you play up others’ mettle and dampen our own spirit? What is there to worry about with a mere old pawn?” – Guan Yu, Romance of the Three Kingdoms Podcast (2015-2019)

Pada masa Tiga Kerajaan di Tiongkok, Shu Han menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kekuatannya melawan Wei dan Wu. Di tengah situasi ini, dua tokoh utama tampil sebagai pilar kerajaan: Guan Yu sebagai panglima perang yang gagah berani dan Zhuge Liang sebagai diplomat dan strategis yang cerdas. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun sama pentingnya dalam menjaga stabilitas Shu Han.

Guan Yu, yang dijuluki “Dewa Perang,” menjadi simbol keberanian dan kesetiaan. Ia bertugas menjaga Provinsi Jing, wilayah strategis yang menjadi benteng Shu Han. Namun, sifatnya yang angkuh membuatnya lengah terhadap ancaman dari Wu. 

Ketika Wu mengkhianatinya dan merebut Provinsi Jing, Shu Han kehilangan basis strategis yang penting, melemahkan posisinya di panggung politik Tiga Kerajaan. Ini menunjukkan risiko pendekatan militer yang tidak disertai kehati-hatian dalam diplomasi.

Sementara itu, Zhuge Liang menjadi otak strategi Shu Han dengan pendekatan yang cermat dan penuh perhitungan. Ia berhasil membangun aliansi strategis dengan Wu untuk melawan Wei dan menggunakan taktik-taktik kreatif seperti Strategi Kota Kosong. 

Namun, kendala sumber daya dan tekanan internal sering kali menghambat keberhasilan militernya. Meskipun Zhuge Liang adalah diplomat ulung, kekuatannya tidak cukup untuk menggantikan kelemahan militer Shu Han yang terus berlanjut.

Kisah ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kekuatan militer dan kecerdasan diplomasi dalam mempertahankan stabilitas negara. Ketergantungan yang berlebihan pada salah satu aspek dapat menjadi bumerang yang melemahkan fondasi kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, bagaimana dinamika Guan Yu dan Zhuge Liang mencerminkan tantangan menjaga keseimbangan antara peran militer dan diplomasi? Apa pelajaran yang dapat dipetik oleh pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun hubungan internasional yang strategis sekaligus menjaga kedaulatan nasional?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Warrior vs Diplomat

Dalam kebijakan luar negeri, terdapat dua pendekatan utama yang sering kali saling melengkapi. Namun, terkadang keduanya bertentangan: pendekatan “warrior” yang mengutamakan kekuatan militer, dan pendekatan “diplomat” yang berfokus pada negosiasi dan kerja sama internasional. 

Seperti yang dijelaskan oleh Hans Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, kebijakan luar negeri sering kali mencerminkan pertarungan antara penggunaan kekuatan untuk mempertahankan kepentingan nasional dan diplomasi untuk mencapai konsensus. Dua pendekatan ini sering terlihat dalam dinamika politik global, terutama dalam bagaimana negara menyeimbangkan antara mempertahankan kedaulatan dan menjaga hubungan internasional.

Pendekatan “warrior” biasanya menekankan kekuatan militer sebagai alat utama dalam melindungi kepentingan nasional. Misalnya, selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet sering menggunakan kekuatan militer untuk menunjukkan dominasi dan melindungi sekutu mereka. 

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Robert J. Art dalam esainya American Foreign Policy and The Fungibility of Force, kekuatan militer memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan konflik yang bersifat kompleks dan membutuhkan solusi diplomatik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan militer saja tidak cukup untuk mencapai stabilitas jangka panjang.

Sebaliknya, pendekatan “diplomat” menggunakan dialog, negosiasi, dan aliansi untuk mencapai tujuan tanpa melibatkan kekerasan. Contohnya adalah keberhasilan diplomasi multilateral di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik internasional. 

Namun, menurut Hedley Bull dalam bukunya The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, diplomasi sering kali membutuhkan dukungan kekuatan untuk dapat dipercaya oleh pihak lain. Ini menggarisbawahi bahwa kedua pendekatan ini harus saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Lantas, bagaimana dinamika dua pendekatan ini juga terjadi dalam dunia diplomasi Indonesia? Mengapa ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia di bawah Prabowo?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Prabowo vs Kemlu?

Dalam sejarah diplomasi Indonesia, dinamika antara pendekatan warrior dan diplomat sering kali muncul dalam berbagai momen penting. Pada era Soekarno, misalnya, pendekatan militer yang agresif terlihat dalam Konfrontasi Malaysia (1963–1966), ketika Indonesia menggunakan kekuatan bersenjata untuk menolak pembentukan Federasi Malaysia. 

Namun, di sisi lain, Soekarno juga memainkan peran diplomat dengan memimpin Gerakan Non-Blok (GNB), menciptakan aliansi negara-negara dunia ketiga untuk menjaga netralitas di tengah Perang Dingin.

Tokoh militer seperti Jenderal A.H. Nasution juga menjadi simbol pendekatan warrior pada masa itu, terutama dalam perannya memimpin strategi pertahanan nasional. Di sisi lain, Adam Malik sebagai menteri luar negeri (Menlu) menjadi arsitek kerja sama diplomasi yang lebih kooperatif, seperti dalam pembentukan ASEAN di era Orde Baru. Pendekatan ini berlanjut di bawah Soeharto, yang menggabungkan stabilitas regional melalui diplomasi ASEAN dengan operasi militer, seperti di Timor Timur.

Pada masa reformasi, pendekatan diplomasi semakin ditekankan oleh tokoh seperti Hassan Wirajuda. Sebagai Menlu, ia memimpin Indonesia dalam multilateralisme, seperti penyelesaian konflik Aceh melalui dialog internasional. Namun, isu keamanan seperti Laut China Selatan (LCS) tetap menjadi tantangan, di mana militer tetap diperlukan untuk menjaga kedaulatan wilayah.

Kini, dinamika ini mulai terlihat kembali di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, yang membawa latar belakang militer ke ranah politik luar negeri. Penunjukan Sugiono, orang dekat Prabowo, sebagai Mwnlu mengindikasikan potensi pergeseran kontrol diplomasi ke tangan pemimpin dengan perspektif keamanan yang kuat. Perbedaan pendapat terkait LCS menjadi contoh awal bagaimana pendekatan warrior yang berfokus pada kedaulatan nasional dapat bersinggungan dengan diplomasi multilateral tradisional.

Kisah Shu dari Tiga Kerajaan, di mana Guan Yu sebagai panglima perang dan Zhuge Liang sebagai strategis bekerja sama untuk mempertahankan kerajaan, menjadi analogi yang relevan. Seperti Shu yang gagal karena ketidakseimbangan antara militer dan diplomasi, Indonesia juga harus belajar menyeimbangkan pendekatan ini. 

Keseimbangan antara kekuatan militer dan kecerdasan diplomasi akan menjadi kunci keberhasilan politik luar negeri Indonesia ke depan. Bukan begitu? (A43)

Wih, apakah benar ada yang miss menginterpretasi bagian dokumen tersebut? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, dirumorkan tidak akan menunjuk Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri (menlu). Bahkan, salah satu nama yang kabarnya dipertimbangkan adalah Fadli Zon.

PinterPolitik.com

“Trust is earned through power, Cathy. If we don’t act decisively, we’ll be seen as weak and ineffective” – Frank Underwood, House of Cards (2013-2018)

Permainan politik merupakan permainan yang penuh intrik dan membutuh manuver strategis. Ini semua tergambarkan dalam sebuah serial televisi yang berjudul House of Cards (2013-2018).

Berpusar pada kisah Frank Underwood beserta istrinya, Claire Underwood, House of Cards menceritakan bagaimana politikus ini akhirnya berhasil menjadi presiden Amerika Serikat (AS).

Dalam pemerintahannya, Underwood-pun menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah kebijakan luar negeri, yang mana soal ini dirinya dibantu oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Cathy Durant. 

Durant-pun merupakan seorang politikus yang memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi dan politik luar negeri. Namun, Durant akhirnya mengalami kesulitan karena harus kerap kali berbeda pendapat dengan sang presiden, Frank Underwood.

Perihal kebijakan luar negeri AS terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT), misalnya, Underwood selalu mengedapankan preferensi kebijakan seperti sanksi ekonomi. Padahal, Durant menyarankan negosiasi untuk membangun kepercayaan dari pemerintah Tiongkok.

Perbedaan preferensi kebijakan ini tidak hanya terjadi soal kebijakan luar negeri perihal Tiongkok, melainkan juga kebijakan luar negeri terkait kawasan Timur Tengah. Meski Durant menyarankan dialog dan kerja sama dengan aktor di kawasan, Underwood lebih memilih untuk menggunakan kekuatan militer dan paksaan dalam negosiasi.

Penggambaran proses pengambilan kebijakan luar negeri dalam serial ini sebenarnya menggambarkan bagaimana kebijakan-kebijakan ini memiliki signifikasi strategis yang tinggi. Itulah sebabnya individu yang berada di puncak kepemimpinan memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam.

Inipun juga berlaku bagi pemerintah Indonesia di dunia nyata. Ini mengapa juga pemerintahan yang baru nanti di bawah Prabowo Subianto juga perlu mempertimbangkan siapa yang akan menjabat sebagai Menlu RI.

Lantas, siapakah yang akan dipilih oleh presiden terpilih RI, Prabowo? Mungkinkah Retno Marsudi atau individu lain yang dianggap lebih sesuai dengan preferensi kebijakan Prabowo?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kementerian Luar Negeri: “Arena” Sipil vs Militer (Lagi)?

Perbedaan preferensi kebijakan seperti di atas tadi sebenarnya tidaklah unik terjadi antara Underwood dan Durant. Perdebatan serupa pernah terjadi di dunia nyata, bahkan di negara kita sendiri.

Semua bermula dari Peristiwa 30 September 1965, yang mana akhirnya berujung pada pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Usai Soekarno lengser, tepatnya pada tahun 1966, dibentuklah Tim Penertib.

Mengacu ke penjelasan Greta Nabss-Keller dalam tulisannya yang berjudul “Reforming Indonesia’s Foreign Ministry: Ideas, Organization and Leadership,” Tim Penertib yang nantinya berubah menjadi Laksus Luar Negeri ini melakukan semacam “pembersihan” terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu), nama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) saat itu.

Dari Laksus, akhirnya Kemlu yang sebelumnya didominasi oleh para diplomat sipil mulai diisi oleh para pejabat militer dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setidaknya, pada tahun 1970-an, sejumlah posisi direktur jenderal (dirjen) seperti Direktorat Asia-Pasifik selalu diisi oleh militer.

Tentunya, perubahan ini bukanlah tanpa dampak. Perbedaan preferensi kebijakan luar negeri akhirnya sering terjadi. 

Menlu Adam Malik, misalnya, kerap berbeda pendapat dan berdebat dengan para pejabat militer di internal Deplu. Salah satu isu kebijakan yang kerap diperdebatkan adalah hubungan diplomatik dengan Tiongkok, yang mana merupakan kebijakan yang ditentang oleh ABRI karena nilai anti-komunisme.

Kehadiran pejabat-pejabat ABRI di Deplu akhirnya juga membawa perubahan dalam arah kebijakan. Kebijakan luar negeri Indonesia kala itu juga lebih berorientasi pada keamanan, yang mana bisa saja terkesan lebih menggunakan perspektif realis./

Perbedaan arah kebijakan di internal Deplu ini juga tidak hanya terjadi di era Adam Malik. Saat Menlu Ali Alatas menjabat, perbedaan pendapat disebut juga terjadi perihal kebijakan di Timor Timur (sekarang Timor Leste), Aceh, dan Papua.

Jika ABRI lebih menekankan pada orientasi kebijakan keamanan, banyak petinggi sipil Deplu justru lebih memiliki prinsip liberal karena sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang pendidikan hukum yang didapatkan di negara-negara Barat. Maka dari itu, diplomat sipil lebih menekankan pada norma-norma hak asasi manusia (HAM).

Meski begitu, perpecahan internal ini mereda usai Orde Baru berakhir. Kemlu kini akhirnya lebih didominasi oleh para diplomat sipil.

Lantas, bagaimana dengan situasi saat ini? Apa yang perlu dipertimbangkan oleh Prabowo dalam memilih Menlu barunya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mustahil Prabowo Pilih Retno?

Apa yang terjadi di Deplu di masa lampau setidaknya juga menjadi gambaran bahwa preferensi kebijakan itu bisa saja hadir kembali di masa kini dan mendatang. Namun, apakah memang pergantian itu yang kini sedang dibutuhkan?

Seperti yang banyak diketahui, Prabowo memang memiliki visi kebijakan luar negeri yang lebih tegas. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo bahkan menekankan pada pentingnya kekuatan negara dalam menunjukkan posisinya di politik dunia.

Menurut Prabowo, Indonesia perlu memiliki kekuatan militer yang lebih kuat. Selain itu, Indonesia juga perlu menunjukkan pengaruhnya sebagai salah satu negara besar di dunia, seperti dengan menjadi pemimpin bagi negara-negara berkembang di belahan bumi selatan.

Tentu, visi Prabowo untuk kebijakan luar negeri Indonesia bukanlah hal sederhana. Inipun juga didasari pada asumsi-asumsi perspektif realis dalam Hubungan Internasional (HI).

Apa yang diimpikan oleh Prabowo bisa jadi justru banyak berseberangan dengan para petinggi diplomat di Kemlu saat ini. Menlu saat inipun merupakan seorang diplomat yang justru lebih berfokus pada pendekatan-pendekatan domestik.

Menlu Retno Marsudi, mengacu pada penjelasan Aaron L. Connelly di tulisannya yang berjudul “Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo’s Foreign Policy Challenges,” merupakan seorang diplomat yang dipilih jadi menlu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena konsep yang dibuatnya, yakni diplomasi membumi.  

Retno sendiri merupakan salah satu bagian dari kelompok yang disebut sebagai “Hassan’s boys,” julukan untuk diplomat-diplomat kondang yang dididik oleh mantan Menlu RI Hassan Wirajuda. Beberapa di antaranya adalah yang berasal dari diplomat angkatan 12 dan 13, seperti Arif Havas Oegroseno, Marty Natalegawa, dan Hassan Kleib.

Hassan sendiri merupakan salah satu menlu yang paling sukses dalam sejarah RI. Namun, bisa dibilang, rekam jejak Hassan untuk membangun norma HAM di ASEAN merupakan bentuk institusionalisme liberal yang justru lebih menekankan pada kerja sama antarnegara dibandingkan realitas politik luar negeri yang didasarkan pada kekuatan seperti pendekatan realis.

Bukan tidak mungkin, para petinggi diplomat Kemlu yang sebagian besar merupakan “Hassan’s boys” memiliki cara pandang yang mirip dalam membangun kebijakan luar negeri Indonesia. 

Lantas, apakah mungkin ini saatnya merombak itu semua? Bisa saja, apalagi realias geopolitik kini menuntut akan adanya kecurigaan terhadap negara-negara lain, mengingat negara-negara kini saling memperkuat kekuatan militer mereka.

Bukan tidak mungkin, Prabowo membutuhkan sosok yang dapat dipercayainya dalam menyusun kebijakan luar negeri RI. Sejumlah namapun akhirnya muncul, mulai dari Rosan Roeslani, Meutya Hafid, hingga Fadli Zon.

Siapakah yang kan dipilih oleh Prabowo? Mungkin, hanya Mr. President-elect yang tahu untuk saat ini. (A43)

Beberapa waktu terakhir KUHP menuai kritik, tidak hanya domestik tapi juga internasional, salah satunya adalah dari PBB. Kemlu sebut hal itu sebenarnya tak sesuai adab diplomasi dan akan memanggil perwakilan PBB untuk kejelasannya.

PinterPolitik.com

“You weren’t mine to lose” – Taylor Swift, “august” (2020)

Siapa nih yang siap untuk bergalau ria? Mungkin, bagi kalian yang ingin meluapkan emosi kesedihannya, bisa tuh dengerin lagu-lagu Taylor Swift – mulai dari album-album lamanya seperti Speak Now (2010) sampai yang terbaru seperti Midnights (2022).

Nah, dari sekian album itu, ada satu lagu yang cukup sedih sih. Di album Folklore (2020), Taylor Swift menyanyikan satu lagu yang bisa nge-buat kita sadar akan momen-momen indah masa lalu tetapi juga menyadarkan kita bahwa momen itu bukanlah momen yang seharusnya kita miliki sebagai memori selamanya.

Lagu itu adalah track ke-8 dalam Folkore yang berjudul “august”. Seperti kutipan di awal tulisan, Taylor menjelaskan kisah seseorang bernama Augusta atau Augustine yang harus merelakan memori akan momen-momen indah yang ia miliki bersama seseorang bernama James.

Persoalannya menjadi pelik karena James ternyata memiliki seorang pacar bernama Betty. Akhirnya, memori Augusta/Augustine dengan James hanya berakhir sebagai sebuah summer fling/love yang tidak bisa dimiliki selamanya.

Hmm, mungkin cinta segitiga seperti yang dimiliki Betty, James, dan Augusta/Augustine ini juga terjadi di dunia nyata, bahkan dalam dunia politik dan pemerintahan Indonesia. Kali ini, hubungan segitiga ini terjadi antara Indonesia, Pulau Pasir, dan Australia.

Gimana nggak? Kelompok masyarakat adat Laut Timor beberapa waktu lalu mengancam akan menggugat pemerintah Australia atas kepemilikan Pulau Pasir yang terletak sejauh 144 kilometer (km) ke selatan dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan sejauh 320 km dari pesisir barat laut Australia.

Pulau Pasir selama ini selalu digunakan oleh kelompok adat Laut Timur yang melaut untuk bersinggah sejenak. Namun, kabarnya, Australia mulai meningkatkan aktivitas di pulau tersebut. Alhasil, mereka pun mengancam untuk menggugat pemerintah Australia di pengadilan di negara tersebut. 

Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut berkomentar melalui akun Twitter-nya dan mengatakan bahwa pemerintah akan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. “NKRI harga mati!” cuit akun @sandiuno.

Sayangnya, cuitan yang penuh semangat itu langsung dipertanyakan oleh banyak netizen di Twitter. Soalnya nih, ternyata, Direktur Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Abdul Kadir Jailani sudah berkicau duluan di akunnya. “Pulau Pasir tidak pernah masuk dalam wilayah NKRI,” jelas akun @akjailani.

Waduh, gimana nih? Kok jadi beda-beda ini responsnya pemerintah Indonesia? Apa nggak briefing dulu nih antar-kementerian/lembaga pemerintahan? Masa malah jadi adu starter pack kementerian antara Kemlu vs Kemenparekraf gini?

Namun, Pak Dirjen Kemlu jelas punya alasan bilang demikian. Dalam hukum internasional, berlaku sebuah asas yang disebut sebagai uti possidetis juris – yang artinya “sesuai apa yang dimiliki di bawah hukum” dari Bahasa Latin. 

Asas hukum internasional ini digunakan untuk menentukan batas-batas wilayah banyak negara, khususnya negara-negara yang baru lahir setelah era kolonial berakhir pasca-Perang Dunia II. Nah, salah satunya adalah Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945 di detik-detik berakhirnya Perang Dunia II.

Sederhananya, berdasarkan asas itu, Indonesia melanjutkan kedaulatan wilayah berdasarkan pemerintahan sebelumnya – dalam kasus ini adalah Hindia Belanda. Asas ini pula yang digunakan pemerintah Indonesia untuk merebut Irian Barat (sekarang Papua).

Tapi nih, untungnya, cuitannya Pak Sandi kemudian dihapus lho. Ya, gimana pun, apa yang tercuitkan akan menjadi jejak digital.

Hmm, gimana sih tim media sosialnya (medsos) Pak Sandi? Coba kalau tim medsosnya pinter seperti PinterPolitik.com. Siapa bisa lebih comprehensive knowledge-nya, termasuk dalam Hubungan Internasional (HI)? Hehe.

Gimana ya? Kan, kita tahu kalau dalam sebuah hubungan segitiga, kita juga perlu hati-hati mencuitkan sesuatu. Kalau nggak, bisa-bisa malah berantem tuh – atau malah tweet war. Bukan begitu? (A43)