PinterPolitik.com

“But once we all realize that we have this common enemy, then we unite on the basis of what we have in common” – Malcolm X, “Message to the Grass Roots” (1963)

Pernyataan dari seorang aktivis Afrika-Amerika bernama Malcolm X di atas setidaknya menggambarkan satu sifat manusia paling umum, yakni kehadiran musuh bersama (common enemy). Bisa dibilang, ancaman bersama selalu menjadi alasan utama dari berbagai pihak atau kelompok untuk bersatu.

Dalam beberapa franchise film dan komik pahlawan super (superhero) seperti Avengers dan Justice League, misalnya, musuh bersama selalu membuat mereka memutuskan untuk mengenyampingkan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. 

Iron Man dan Captain America yang berseteru dalam Marvel Cinematic Universe (MCU), contohnya memutuskan untuk mengabaikan perseteruan yang mereka lalui di masa lampau. Alhasil, mereka bersatu untuk menyelamatkan Bumi dari ancaman Thanos.

Ternyata, alur cerita dalam film-film seperti ini bisa dijelaskan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan teoretis lho. Hans Haller dalam tulisannya yang berjudul The Common Enemy Effect under Strategic Network Formation and Disruption menjelaskan bahwa keberadaan musuh bersama memunculkan pola jaringan yang baru di antara kelompok atau pihak yang ada.

Dengan kehadiran ancaman atau musuh bersama, hubungan antar-jaringan yang sebelumnya dianggap mahal (costly) akhirnya terpaksa dibentuk. Mungkin, alasannya adalah untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih besar.

Nah, cerita-cerita yang biasanya ada di film-film pahlawan super ini tampaknya juga eksis di dunia nyata, khususnya di politik dan pemerintahan Indonesia. Gimana nggak? Kini, pemerintah – khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) – harus berhadapan dengan seorang peretas (hacker) bernama Bjorka.

Bjorka ini katanya sudah membobol sejumlah data pribadi para pejabat dan politisi – mulai dari data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Kominfo (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin), hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hmm, lumayan luas juga ya yang kena hack. Banyak dari nama-nama tersebut pun berasal dari kelompok dan partai politik (parpol) yang berbeda-beda.

Ya, mungkin, dengan kehadiran Bjorka ini, mereka yang berasal dari berbagai parpol dan kelompok ini akhirnya bisa bersatu untuk melawan ancaman peretasan ini. Sampai-sampai, mereka juga meminta agar pemerintah – khususnya kementerian dan lembaga terkait – untuk segera menyelesaikan persoalan perlindungan data pribadi ini.

Hmm, wajar sih kalau akhirnya mereka bisa cepat-cepat menelurkan kebijakan perlindungan data yang lebih baik. Kan, ini ancaman besar buat para pejabat dan politisi ini. 

Apakah ini akhirnya menjadi solusi buat mengakhiri polarisasi politik yang selama ini diklaim sebagai ancaman oleh para elite politik? Hmm, we do not know exactly. Yang jelas, Bjorka ini punya kemampuan untuk mempersatukan mereka yang sebelumnya selalu saling nyinyir. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Sembari diramaikan oleh ancaman virus Corona di Indonesia, linimasa media sosial (medsos) baru-baru ini turut menjadi heboh atas isu lain. Aktris Tara Basro beberapa waktu lalu mengunggah foto dirinya tanpa busana di akun medsosnya – seperti di Twitter dan Instagram.

Dalam unggahan tersebut, Tara menjelaskan bahwa dirinya bangga dengan tubuh yang dimilikinya. Atas tubuh itu pula, ia bangga dan percaya diri.

Tak hanya itu lho, Tara juga mendorong masyarakat agar mencintai dan merasa percaya diri atas tubuh yang dimiliki. Bisa dibilang, apa yang dilakukan Tara ini adalah bagian dari upaya untuk mengampanyekan body positivity.

Gerakan body positivity sendiri merupakan sebuah gerakan sosial – terdapat juga dalam gerakan feminis – yang mengajarkan kecintaan pada citra tubuh sendiri. Bagi gerakan ini, standar kecantikan yang diterapkan oleh konstruksi sosial di masyarakat adalah hal yang tidak realistis.

Unggahan Tara itu sontak menuai berbagai respons. Sebagian warganet menilai apa yang dilakukan aktris itu adalah hal yang patut dipuji. Ada pula yang menilai bahwa unggahan tersebut merupakan upaya apropriasi atas gerakan body positivity itu sendiri.

Hmm, wajar sih kalau ada yang memiliki pendapat berbeda-beda. Tapi, kayaknya, terdapat juga pihak yang memiliki persepsi unik sendiri nih. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) misalnya, memandang unggahan Tara sebagai hal yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.

View this post on Instagram

Pasal karet UU ITE Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #uuite #hukum #robertusrobert #dwifungsitni #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 8, 2019 at 7:28pm PST

Maka dari itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu menjelaskan kalau apa yang dilakukan Tara bisa jadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 27 UU tersebut, siapapun yang menyebarkan atau mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan dapat dihukum.

Hmm, Kominfo ini kayaknya selalu gercep (bergerak cepat) deh kalau soal menindak apa-apa yang dianggap telanjang. Padahal, masih banyak juga tuh persoalan lain yang juga perlu menjadi perhatian, seperti persoalan data pribadi dalam banyaknya pesan singkat iklan dari nomor yang tak dikenal.

Belum lagi, di medsos, masih banyak lho video-video syur yang tersebar dan tak tersentuh oleh pantauan Kominfo. Daripada fokus ke foto aktivisme Tara, kenapa coba nggak fokus membasmi video-video yang memang jelas melanggar kesusilaan?

Kominfo sendiri kayaknya memang jadi langganan nih buat target hujatan warganet. Setelah sempat dihujat soal Netflix, kini juga dikecam oleh para netizen karena pernyataan soal foto Tara.

Hmm, lagi pula, apa yang dilakukan oleh Tara sebenarnya merupakan kampanye yang bermaksud baik. Mungkin, Kominfo perlu belajar lagi nih soal apa itu body positivity supaya tak terburu-buru menilai dan mengeluarkan pernyataan di publik. (A43)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 3, 2020 at 10:02pm PST

► Ingin lihat video-video menarik? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan adanya beberapa warga negara Indonesia (WNI) yang positif terinfeksi virus Corona, kecemasan masyarakat tampaknya telah mulai memuncak. Bagaimana tidak? Meski berbagai negara Asia Tenggara telah melaporkan kasus positif Corona, pemerintah kala itu masih mengaku bahwa virus ini belum ada di Indonesia.

Akibatnya, muncul kabar-kabar yang mencurigai kehadiran virus ini di wilayah Indonesia. Tak heran apabila warganet mulai membagikan informasi-informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Menghadapi banyaknya informasi yang simpang siur itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengabarkan bahwa kabar-kabar seperti itu adalah berita bohong (hoax).

Bahkan, Menkominfo Johnny G. Plate sendiri menyebut telah terdapat 147 kasus hoax terkait virus Corona. Pak Johnny menjelaskan bahwa pemerintah tak segan-segan untuk menggunakan tindakan-tindakan yang tegas terhadap penyebar hoax tersebut.

Namun, setelah pengumuman kasus positif oleh Jokowi, Pak Menkominfo tetap meminta agar publik tidak menyebarkan hoax lebih lanjut. Kata beliau sih, hoax malah bisa menimbulkan histeria publik yang tidak diperlukan.

View this post on Instagram

Jokowi sebut dua WNI positif Corona.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #viruscorona #viruscoronadiindonesia

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 1, 2020 at 11:58pm PST

Ya, wajar sih kalau publik panik setelah ada kabar positif tersebut. Bagaimana pun juga, penyakit menular ini telah menewaskan ribuan orang di negara-negara lain.

Akhirnya, biar nggak panik nih, Pak Johnny berupaya menenangkan masyarakat dengan memberi informasi baru terkait virus Corona ini. Kata beliau, virus Corona ini sudah banyak ada di negara-negara lain. Jadi, persoalan ini nggak cuma ada di Indonesia.

Soal itu juga, Pak Menkominfo berusaha meyakinkan publik kalau penyakit Corona ini bukan lagi menjadi endemi –penularan penyakit di wilayah dan populasi tertentu, melainkan udah menjadi pandemi – penularan penyakit yang terjadi di tingkat global. Maka dari itu, Pak Johnny menilai bahwapenyakit ini adalah tantangan global.

Hmm, memang sih virus Corona ini sudah menyebar ke banyak negara. Tapi, kayaknya, Pak Menkominfo belum berkoordinasi dengan World Health Organization (WHO) nih. Kalau kata WHO, penyakit jenis ini belum diberikan status sebagai pandemi lho.

Wah, Pak Menkominfo masa memberi informasi simpang siur nih? Apalagi, publik kan sedang panik-paniknya dengan virus Corona.

Ya, mungkin, Pak Johnny ini tengah beropini soal virus satu ini. Hmm, tapi ya, apa publik nggak malah jadi bingung dan panik ya dengan adanya opini dan informasi yang belum pasti gini? (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kalau kita berbicara mengenai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, kita pasti ingat dengan beberapa gebrakan yang telah dibuat selama menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju. Selain menjadi menteri termuda, Mas Nadiem sempat menarik perhatian para warganet kala menghapuskan Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan program Merdeka Belajar.

Beliau juga pernah lho dianggap fresh ketika menyampaikan pidatonya dalam peringatan Hari Guru Nasional 2019. Pidatonya waktu itu dianggap memiliki pandangan-pandangan yang baru mengenai peran guru.

Di awal tahun 2020 ini, pujian untuk Mas Nadiem tampaknya belum habis juga. Pasalnya, baru kemarin, beliau mengadakan program yang melibatkan aplikasi layanan streaming film. Tentunya, bukan IndoXXI yang digandeng oleh Mas Nadiem, melainkan Netflix.

Keren sih gebrakan terbaru Mas Nadiem ini. Pasalnya, sebagai perusahaan penyedia streaming film, Netflix menawarkan banyak film dan seri yang menarik bagi masyarakat. Dengan kolaborasi ini, diharapkan ada pengayaan kebudayaan dan film asal Indonesia, seperti pelatihan perfilman di Amerika Serikat (AS).

Selain itu, kata Mas Nadiem sih, beliau juga ngefans sama Netflix. Wah, Mas Mendikbud berlangganan Netflix juga nggak ya? Boleh bagi akun Netflix-nya nggak? Kan, wajar satu akun dipakai banyak orang. Hehe.

Hmm, tapi, kalau Mas Nadiem berlangganan Netflix, gimana cara mengaksesnya ya? Kan, Netflix kabarnya masih diblokir oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi milik pemerintah, seperti Telkom, Telkomsel, dan IndieHome.

View this post on Instagram

Menkominfo minta Netflix dan Telkom duduk bersama selesaikan persoalan.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 7, 2020 at 1:00am PST

Soal itu, tampaknya banyak nih yang jadi korban pemblokiran. Teman kantor penulis nih misalnya, kesal karena provider yang digunakannya tidak membolehkannya mengakses Netflix.

Belum lagi, banyak juga warganet yang juga kesal. Hal ini terlihat dari banyaknya komentar dan meme yang menyindir perusahaan-perusaahan itu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Meme yang menganalogikan Netflix, Kemdikbud, Kominfo, dan Telkom dengan komik Spider-Man misalnya, ramai tersebar di Twitter. Dalam meme itu, Spider-Man dianalogikan sebagai Kemdikbud yang memberhentikan bus Kominfo-Telkom agar tidak menabrak warga yang suka menonton Netflix.

Ya, mungkin, wajar juga kalau Kominfo dan Telkom dianggap tetap mendukung pemblokiran yang minim alasan. Pasalnya, gimana pun juga, keduanya juga banyak diisi dan bekerja sama dengan orang-orang media. Hehe.

Bisa jadi, layanan-layanan streaming di era sekarang ini menciptakan disrupsi terhadap media-media konvensional. Alhasil, ya, bisa saja ngebikin mereka merasa ketar-ketir. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Usai menjadi perhatian publik terkait polemik pemblokiran situs-situs streaming film ilegal – seperti IndoXXI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini kembali menjadi perhatian publik dan warganet. Dalam media sosial Twitter, cuitan seorang warganet menjadi viral akibat mengunggah sebuah potongan gambar yang menunjukkan profil dan komentar akun bernama “Kemkominfo” dalam sebuah situs dewasa.

Tak lama setelah diunggah, banyak warganet langsung merespons dengan berkomentar dan membagikan ulang potongan gambar tersebut. Beberapa langsung menyebut (mention) akun Kominfo.

Sontak, Kominfo sendiri langsung menanggapi ramainya kabar akun di situs dewasa yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Sebuah utas panjang yang terdiri atas enam hingga tujuh cuitan pun langsung diunggah sebagai siaran pers dari kementerian yang kini dipimpin oleh Johnny Gerald Plate itu.

Mungkin, pengunggah cuitan Kominfo tersebut terlalu terburu-buru. Pasalnya nih, poin kedua dari utas tersebut sampai-sampai terlewatkan. Waduh.

Kominfo sendiri pada intinya telah menyangkal kepemilikan akun tersebut. Meski begitu, kementerian itu tampaknya tidak begitu saja tinggal diam. Situs dewasa tersebut kabarnya telah dilaporkan oleh Kominfo ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik.

View this post on Instagram

Kemenkominfo bersikap keras tindak bioskop online.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 24, 2019 at 1:00am PST

Tapi, uniknya nih, upaya pelaporan tersebut mendapatkan reaksi yang berbeda dari warganet. Alih-alih berkomentar mengenai keaslian akun di situs tersebut, warganet malah membanding-bandingkan kiprah Kominfo dengan situs dewasa itu.

Ada warganet yang menyebutkan bahwa perusahaan situs dewasa yang dimaksud telah berkontribusi banyak bagi masyarakat luas, seperti kampanye menanam pohon, memberikan beasiswa, hingga donasi untuk penelitian kanker payudara.

Sementara, sumbangsih Kominfo yang disebutkan hanyalah pemblokiran. Hmm, seharusnya, Kominfo jangan mau kalah dong.

Ya, mungkin, ramainya polemik akun situs dewasa ini bisa jadi pelajaran buat Kominfo. Boleh jadi, reaksi warganet terhadap respons Kominfo merupakan hasil dari kegeraman masyarakat atas kebijakan-kebijakan pemblokiran.

Mungkin, lain kali nih, Kominfo perlu mendengarkan kembali aspirasi warga sebelum memblokir internet, situs, dan aplikasi yang digunakan masyarakat luas. Lagi pula, keluhan warganet juga penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dan inklusif. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, media sosial diramaikan oleh rencana pemerintah untuk menyisir beberapa situs streaming film yang dianggap ilegal. Salah satunya adalah situs film IndoXXI yang menjajakan berbagai film luar negeri, dari Amerika Serikat (AS) hingga Korea Selatan (Korsel).

Hmm, rencana tersebut bisa jadi beralasan. Beredarnya film-film bajakan di situs-situs streaming tersebut dinilai dapat melanggar aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual (HKI). Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerald Plate menyebutkan bahwa upaya pembajakan produk-produk layar lebar juga dapat mematikan kreativitas insan perfilman, termasuk di Indonesia.

Selain soal HKI, Pak Johnny juga bilang kalau adanya pembajakan film bisa saja menghambat iklim investasi. Kata beliau nih, negara lain bisa saja menuntut Indonesia dengan maraknya pembajakan tersebut sehingga berimbas pada perekonomian. Waduh, berat uga ya.

Menanggapi rencana tersebut, pihak IndoXXI akhirnya mengutarakan keinginan mereka untuk menghentikan berbagai penayangan film di situs tersebut. Salam perpisahan tersebut diungkapkan mereka dalam beranda situsnya.

Tentu saja, banyak warganet merasakan emosi kesedihan dan kekecewaan atas kepergian IndoXXI. Namun, tak sedikit pula yang mengkritik keputusan pemerintah untuk memblokir situs-situs streaming ilegal dengan berbagai dalih, seperti minimnya opsi film yang tersedia di bioskop hingga adegan-adegan film yang dipotong karena sensor.

View this post on Instagram

Kemenkominfo bersikap keras tindak bioskop online.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 24, 2019 at 1:00am PST

Guna merespons pertanyaan berbagai pihak mengenai opsi film, Pak Menkominfo akhirnya mengajukan beberapa alternatif nih. Salah satunya adalah Netflix – yang digadang-gadang akan bersedia untuk membayar pajak pada pemerintah. Hehe.

Hmm, bisa juga sih. Tapi, sepertinya sebagian masyarakat Indonesia bakal tetap mendapat tantangan nih kalau ingin menonton film yang tersedia di Netflix. Pasalnya, beberapa perusahaan operator komunikasi milik negara – seperti Telkom dan Telkomsel – dikabarkan masih memblokir akses terhadap layanan film asal AS itu.

Eits, tenang saja. Pak Menkominfo punya alternatif lain nih buat penggemar film di Indonesia, yakni bioskop dan siaran televisi. Menurut beliau, meski pemerintah tak punya kemampuan untuk mencampuri urusan bisnis operator-operator tersebut, bioskop dan televisi masih bisa menjadi pilihan masyarakat untuk menonton film.

Tapi mohon maaf nih, kan tetap saja opsi filmnya terbatas. Apalagi, di penghujung tahun 2019 ini, teknologi digital – seperti yang sering dibilang oleh Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) – sudah mengisi berbagai aspek kehidupan, termasuk film.

Selain itu, saran Pak Johnny untuk menonton televisi dan bioskop sepertinya tak sejalan dengan tren zaman now. Sebagian besar generasi muda – khususnya generasi Z – sudah berhenti menonton televisi dan bioskop, serta lebih menggemari aplikasi-aplikasi streaming.

Hmm, bukannya Pak Menkominfo sendiri sebelumnya bilang kalau ingin dunia digital menjadi tempat berselancar kaum muda? Kok menyarankan televisi dan bioskop lagi? Ya, semoga saja perkembangan teknologi digital oleh Kemkominfo tetap dilanjutkan meskipun ada alternatif televisi dan layar lebar. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Y’all got me under surveillance, huh? All eyes on me, but I’m knowin’” – Tupac Shakur, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Di balik upaya-upaya pembatasan internet oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terdapat kerja sama yang dikabarkan terjalin bersama BIGO Technology – perusahaan Singapura yang menyediakan berbagai layanan aplikasi daring seperti BIGO Live, Likee, dan Imo.

Meski produk-produknya sebagian besar merupakan layanan media sosial, perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain asal Tiongkok – YY, Inc. – ini menjual layanan daring yang berbeda dengan kebanyakan perusahaan media sosial lainnya, yakni jasa untuk membatasi konten-konten yang tersebar di internet. Kabarnya, perusahaan yang produknya sempat diblokir oleh Kominfo kini malah membantu upaya pemblokiran pemerintah.

Teknologi penyaringan konten berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) milik perusahaan tersebut kini digunakan oleh Kominfo untuk mendeteksi, mengawasi, hingga memblokir konten-konten negatif di dunia siber. Konten-konten negatif yang menjadi sasaran AI tersebut merupakan konten yang mengandung pornografi, kekerasan, penipuan, perjudian, hingga informasi-informasi yang berhubungan dengan terorisme.

BIGO Technology – the Singaporean company selling content moderation services, starting with Indonesia. #BIGO’s #AI-powered content moderation system boasts 99 per cent accuracy in identifying illegal content such as pornography & violence https://t.co/AO2kbGJmgI

— Carles Dijous (AAlb) (@carlesdijous) August 27, 2019

Mungkin, seperti perusahaan-perusahaan media sosial yang terus berkembang, layanan pemblokiran, BIGO Technology bisa saja semakin laku di pasaran dengan adanya perkembangan dunia digital. Pertanyaannya, mengapa layanan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut dapat muncul di pasar? Lalu, apa implikasi politik yang disebabkan oleh jasa yang dijualnya?

Tren Global

Seperti kebanyakan produk yang laku akibat tren, jasa yang disediakan oleh BIGO Technology bisa saja semakin laku dengan tren global saat ini. Pasalnya, banyak negara kini disinyalir memiliki tendensi untuk melakukan pemblokiran terhadap ruang digital.

Jonathan Zittrain bersama kawan-kawan penulisnya dalam suatu tulisan yang berjudul The Shifting Landscape of Global Internet Censorship menjelaskan bahwa pemerintah di berbagai dunia telah menggunakan berbagai taktik guna meregulasi konten-konten di dunia maya – dari strategi legal hingga ekstralegal.

Zittrain menilai bahwa upaya untuk membatasi konten digital berkaitan dengan dinamika politik yang terjadi. Politik dinilai dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan sensor agar dapat memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk untuk melemahkan lawan politik.

Selain itu, Zittrain menilai bahwa kebijakan sensor digital juga terjadi akibat ketegangan dan konflik politik. Tren seperti ini dapat dilihat dari kasus ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Arab Saudi dan negara-negara kawannya berupaya untuk memblokir situs-situs yang berasal dari Qatar. Selain Arab Saudi, terdapat juga Mesir yang memblokir 21 situs pada tahun 2017 karena situs-situs tersebut dianggap menyebarkan konten-konten yang berhubungan dengan terorisme dan informasi bohong.

Uniknya, menurut Zittrain, alasan untuk melawan terorisme kerap digunakan sebagai justifikasi oleh negara untuk memperluas kebijakan sensor internetnya. Sering kali, negara menyasar kritik-kritik politis yang dianggap terlalu ofensif dengan memberikan label “berita bohong” atau “hoaks.”

Lalu, bagaimana dengan pemerintah Indonesia?

Pemerintah Indonesia bisa jadi memiliki motif serupa dalam upaya-upaya pembatasan internet yang diberlakukan pada kerusuhan Papua beberapa waktu lalu. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zittrain, ketegangan sosial dan politik juga akan mendorong kehadiran kebijakan sensor oleh negara.

Namun, pembatasan internet di Papua tersebut bisa saja menandakan ketidakmampuan pemerintah untuk mengontrol seluruh konten daring yang tersebar di berbagai platform. Pasalnya, tidak semua konten daring berada dalam wilayah yurisdiksinya. Sebagian besar penyedia jasa konten terpusat di perusahaan-perusahaan yang berbasis di luar negeri.

Mungkin, itulah sebabnya konten-konten negatif yang tidak dihapus tepat waktu membuat beberapa negara kerepotan dalam mengatasi dampak-dampaknya. Australia misalnya, kini menerapkan regulasi baru yang berupaya menghukum perusahaan media sosial yang tidak dapat menghapus konten negatif dalam waktu yang dibutuhkan.

Pemerintah belum tentu mampu mengontrol seluruh konten daring yang tersebar di berbagai platform yang terpusat di luar negeri.
Share on X

Selain Australia, Selandia Baru kini juga tengah berupaya mencari akal untuk menyaring konten digital yang dianggap mengandung kekerasan melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi. Negara tersebut merasa perlu untuk membatasi konten daring akibat adanya insiden penembakan Masjid di Christchurch, Selandia Baru.

Seperti Selandia Baru, Indonesia kini mungkin merasa perlu untuk menggandeng BIGO Technology dengan adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki negara dalam upaya pemblokirannya. Kabarnya, teknologi kecerdasan buatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dapat menyaring berbagai konten yang tersebar di internet, termasuk platform besar seperti Facebook dan Instagram.

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah bila pemerintah Indonesia merasa perlu untuk menggandeng BIGO Technology, apa implikasi lanjutannya dalam politik?

Politik Pengawasan

Tentunya, dengan penggunaan teknologi milik BIGO Technology, kemungkinan implikasi lainnya pun muncul. Penyaringan konten tersebut bisa saja memunculkan upaya pengawasan terhadap masyarakat, baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan yang digandengnya.

David S. Wall dalam tulisannya yang berjudul Surveillant Internet Technologies and the Growth in Information Capitalism menjelaskan bahwa terdapat dua jenis pengawasan, yakni pengawasan personal dan pengawasan massal. Pengawasan personal dilakukan dengan menyebarkan spyware secara tersembunyi.

Dengan spyware, pemilik sistem dapat mengakses surel, percakapan, transaksi, dan berbagai data lainnya di komputer. Cara ini pernah digunakan di Libya. Berdasarkan laporan milik Reporters Without Borders, melalui spyware yang diciptakan oleh perusahaan Hacking Team dan Gamma, pemerintah-pemerintah di berbagai negara dapat mengawasi jurnalis dan masyarakat umum.

Selain pengawasan personal, Wall juga menyebutkan adanya pengawasan massal – di mana pengawasan dilakukan melalui computer profiling terhadap sebagian besar populasi. Biasanya, pengawasan jenis ini juga dilakukan bersama sistem pihak ketiga.

Wall mencontohkan program rahasia ECHELON milik Amerika Serikat (AS) dan Inggris sebagai upaya pengawasan massal. Melalui program tersebut, negara-negara tersebut dapat mendengarkan berbagai komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat guna mendeteksi ancaman terorisme.

Selain ECHELON yang merupakan hasil kerja sama antarpemerintah, terdapat juga perusahaan Trovicor – berbasis di Jerman – yang dianggap turut menyediakan jasa pengawasan massal. Jasa ini pernah digunakan oleh keluarga kerajaan Bahrain.

View this post on Instagram

Kemenkominfo dikabarkan akan bekerjasama dengan Bigo Technology Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #kominfo #technology #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 26, 2019 at 11:48pm PDT

Tentunya, penggunaan jasa Trovicor oleh Bahrain tersebut memiliki beberapa dampak politik. Berdasarkan laporan Reporters Without Borders, jasa tersebut membuat kerajaan Bahrain memiliki kemampuan untuk memata-matai media dan menangkapnya.

Lalu, bagaimana dengan BIGO Technology di Indonesia?

Dengan teknologi dari BIGO Technology, pemerintah bisa jadi tengah melakukan pengawasan massal terhadap masyarakat. Berkaca pada kasus Trovicor, kemampuan pengawasan serupa bisa saja kini berada di tangan pemerintah.

Kemampuan pengawasan tersebut mungkin dapat tergambarkan dalam konsep network society milik Manuel Castells yang dapat didefinisikan sebagai struktur sosial yang didasarkan pada teknologi komunikasi dan informasi yang menciptakan, memproses, dan mendistribusikan informasi melalui jaringan.

Dalam tulisan Castells yang berjudul A Network Theory of Power, dijelaskan bahwa terdapat beberapa kekuatan politik yang tercipta melalui masyarakat jejaring. Salah satunya adalah network-making power.

Kekuatan network-making tersebut didapatkan dengan adanya kemampuan untuk membangun dan memprogram jaringan berdasarkan tujuan tertentu. Permasalahannya, pihak-pihak yang mengontrol tersebut tidak hanya berada pada satu aktor. Castells menjelaskan bahwa kontrol tersebut dilakukan melalui sistem yang dinegosiasikan.

Apa yang dijelaskan Castells bisa saja benar. Pasalnya, kehadiran BIGO Technology bisa saja membagi kontrol jejaring yang dimiliki oleh pemerintah tersebut. Artinya, bukan hanya pihak pemerintah yang dapat melakukan pengawasan, melainkan bisa juga pihak BIGO.

Dalam kasus lain, perusahaan Huawei asal Tiongkok juga dikhawatirkan akan melebarkan kemampuan pengawasannya melalui teknologi 5G. Kekhawatiran ini diungkapkan oleh pemerintahan Donald Trump di AS. Menurut negara tersebut, penggunaan teknologi 5G dicemaskan akan diikuti dengan fasilitas pengumpulan data oleh Tiongkok.

Meski terdapat kekhawatiran tersebut, pemerintah Tiongkok belum pasti benar-benar memiliki akses terhadap teknologi pengawasan Huawei. Begitu juga dengan BIGO Technology, belum tentu juga dapat dipastikan bila kekhawatiran serupa eksis atau tidak di balik kerja sama tersebut.

Yang jelas, dengan adanya kerja sama dengan BIGO Technology, bisa jadi pemerintah maupun pihak lainnya menjalankan pengawasan kepada masyarakat. Seperti lirik rapper 2Pac di awal tulisan, mungkin kini terdapat mata-mata yang mengamati aktivitas kita di dunia digital, entah pihak mana saja yang memiliki akses tersebut. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Keberadaan situs-situs penyebar berita bohong atau hoax sudah semakin meresahkan. Terutama karena berita yang disiarkan dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Diperparah dengan begitu cepatnya penyebaran situs hoax ini di media-media sosial, sehingga semakin sulit untuk dibendung dan diklarifikasi.

PinterPolitik.com

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Informasi dan Komunikasi (Kemkominfo) telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi meluasnya penyebaran informasi bohong dari situs-situs ini. Salah satunya dengan membuka kanal Turn Back Hoax yang berusaha menyaring situs-situs palsu tersebut.

Menurut informasi dari Kemkominfo, telah banyak situs-situs yang diblokir karena dianggap dapat membuat resah masyarakat. Jumlahnya tak hanya puluhan, tapi mencapai ratusan situs yang sudah tayang dan hilir mudik di dunia maya.

Terutama pada situasi yang mulai memanas, karena sudah semakin dekatnya masa-masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di beberapa daerah, situs-situs ini sebagian besar seakan memanfaatkan momen untuk menciptakan keresahan dan perpecahan pada para pendukung maupun calon pemilih.

Berdasarkan informasi seorang sumber  yang bekerja di Kemkominfo, ternyata situs-situs yang kerap menyebarkan berita hoax itu banyak dimiliki oleh orang yang sama. “Setelah diteliti, ternyata pemilik situs-situs yang diblokir pemerintah itu adalah orang yang sama. Orangnya itu-itu juga,” terang sumber  tersebut.

Kemkominfo sendiri sudah pernah memanggil para pemilik situs yang diblokir untuk diberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai berita-berita yang ditayangkan. Pada awalnya para pemilik ini bersedia hadir, tapi saat dipanggil kembali untuk diklarifikasi mengenai situs yang lainnya, mereka tidak mau datang lagi. “Mungkin takut ketahuan kalau mereka juga pemilik situs-situs tersebut.

Informasi yang agak mengejutkan adalah, ternyata tak sedikit juga situs-situs hoax itu pemiliknya berada di luar negeri. Bisa jadi orang-orang asing ini berusaha memanfaatkan situasi politik yang memanas di Indonesia agar menjadi semakin ricuh, sehingga mudah untuk dimanfaatkan.

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia yang tengah memanas ini, memang sangat mudah untuk dimanfaatkan dan disusupi oleh kepentingan-kepentingan bangsa lain. “Oleh karena itu, kita harus berhati-hati, jangan mudah terpancing dan ikut menyebarkan berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Setiap informasi harus dicek dulu kebenarannya,” saran sumber tersebut. (Suara Pembaruan/R24)