Audio ini dibuat menggunakan AI.

Sekolah Rakyat menjadi langkah berani Presiden Prabowo dalam merombak wajah pendidikan nasional. Dengan kekuatan politik dan sumber daya penuh, inisiatif ini bisa menjadi terobosan progresif untuk memutus stigma negatif terhadap pendidikan bagi rakyat yang membutuhkan.

PinterPolitik.com

Tak perlu waktu lama bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengaktualisasikan fondasi kebijakan pendidikan yang mengejutkan sekaligus menjanjikan.

Mulai Juli 2025 nanti, program Sekolah Rakyat, gagasan revolusioner di sektor pendidikan, akan diimplementasikan sebagai langkah konkret, tak hanya di sektor pendidikan, tetapi juga berkontribusi paralel untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural.

Program ini telah diumumkan secara terbuka melalui berbagai kanal resmi pemerintah dan memperlihatkan bahwa politik pendidikan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan menjadi poros utama agenda transformasi sosial nasional.

Melalui Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo tampak tidak hanya mewarisi diskursus lama tentang pentingnya pendidikan dasar dan menengah bagi rakyat yang membutuhkan, tetapi juga mencoba menyalakan mesin politik progresif di sektor yang selama ini terlalu teknokratis dan minim intervensi politik ideologis.

Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, keberanian seorang kepala negara untuk menjadikan pendidikan sebagai medan politik transformasional adalah langkah penting dan langka.

Tak bisa dipungkiri, Presiden Prabowo saat ini memiliki kekuatan politik, legitimasi elektoral, dan sumber daya institusional yang solid.

Dukungan elite politik, anggaran negara yang terfokus, serta struktur kekuasaan yang terkonsolidasi memberikan ruang yang luas bagi eks Menteri Pertahanan itu untuk benar-benar mengeksekusi visi pendidikan progresif ini.

Lalu, apakah implementasi gagasan itu cukup untuk disebut “politik pendidikan brilian”?

Menantang Status Quo?

Jika merujuk pada perspektif Paulo Freire, pendidikan tidak boleh menjadi proses penjinakan atau banking education di mana murid hanya menjadi tempat penyimpanan pengetahuan yang ditransfer secara satu arah.

Justru, pendidikan haruslah menjadi proses pembebasan di mana murid memahami realitas sosialnya, mempertanyakan ketimpangan, dan berani membayangkan perubahan.

Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat menyentuh titik relevan sebagai simbol “pembebasan struktural”, karena hadir sebagai ruang pendidikan alternatif bagi rakyat membutuhkan yang termarjinalkan oleh sistem pendidikan formal yang elitis dan komersial.

Dari blue print yang telah digagas, Sekolah Rakyat agaknya dirancang tidak hanya untuk mendidik dari sisi akademik, tetapi juga menyentuh aspek moral, nasionalisme, hingga sosial-psikologis.

Ini menunjukkan sebuah desain kebijakan yang mencoba menjawab kebutuhan holistik masyarakat membutuhkan, bukan sekadar memberikan akses belajar baca-tulis-hitung.

Kepercayaan diri, identitas kebangsaan, dan kemandirian berpikir, semuanya tampak menjadi bagian dari ekosistem Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, inisiatif ini juga kiranya membawa visi pemerataan akses dan kualitas pendidikan, termasuk perhatian pada kesejahteraan guru, penyediaan infrastruktur pendukung, serta pemberantasan mafia pendidikan yang selama ini menjadi batu sandungan serius dalam sektor ini.

Sebagaimana diketahui, pendidikan di Indonesia kerap kali menjadi ladang bisnis mulai dari pengadaan proyek, sertifikasi, hingga seleksi guru.

Maka, jika Presiden Prabowo bisa menempatkan Sekolah Rakyat sebagai mekanisme kontrol dan intervensi atas kegagalan sistemik tersebut, maka publik sedang melihat bukan hanya sebuah proyek pendidikan, melainkan rekonstruksi institusional dalam tubuh negara.

Michael Apple, dalam Ideology and Curriculum, menekankan bahwa kurikulum bukanlah produk netral, tetapi medan ideologi. Dengan kata lain, Sekolah Rakyat akan menjadi arena pertarungan nilai.

Bila desainnya menekankan critical thinking, minat & bakat, dan problem solving sebagai nilai utama, maka ia sedang melawan bentuk pendidikan lama yang kaku dan berorientasi pada hafalan semata.

Lantas, bagaimana proyeksinya?

Tak Semudah Itu?

Kendati cukup menjanjikan, pertanyaan mendasarnya adalah apakah kebijakan ini benar-benar akan menembus lapisan bawah sosial atau hanya berhenti pada simbol populis belaka? Disinilah penting kiranya untuk memahami politik pendidikan Presiden Prabowo secara lebih kritis.

Dalam kajian Antonio Gramsci, pendidikan adalah alat utama dalam membentuk hegemoni, yakni pengaruh dominan suatu kelompok terhadap masyarakat melalui konsensus, bukan paksaan.

Dengan kontrol atas narasi pendidikan dan instrumen kelembagaannya, pemerintah bisa membentuk cara berpikir rakyat dalam jangka panjang. Lalu, apakah Sekolah Rakyat adalah proyek pembebasan, atau alat baru membangun loyalitas politik?

Praguga semacam itu mungkin sah-sah saja secara teoritis, apalagi mengingat kekuatan politik dengan aliansi yang luas.

Namun, tidak bisa serta-merta pula menafikan potensi progresif dari kebijakan ini hanya karena ada intensi kekuasaan.

Di sinilah pentingnya membangun partisipasi sipil, pengawasan independen, serta keterlibatan akademisi dan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi Sekolah Rakyat.

Tantangan lainnya boleh jadi adalah institusionalisasi. Banyak program pendidikan yang mulia di atas kertas gagal dalam implementasi karena birokrasi tidak siap, tidak memiliki kapasitas pelaksana, atau korup.

Presiden Prabowo agaknya harus menjadikan Sekolah Rakyat bukan sebagai program ad hoc berbasis proyek, tetapi sebagai entitas kelembagaan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional, dan punya mekanisme keberlanjutan lintas pemerintahan.

Tiga prasyarat utama yang mungkin dilakukan agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi politik pendidikan brilian. Pertama, konsistensi ideologis: bahwa program ini memang dimaksudkan sebagai alat pembebasan, bukan penjinakan.

Kedua, distribusi sumber daya yang merata dan adil, termasuk untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta peningkatan kapasitas guru.

Terakhir, partisipasi multisektor, di mana masyarakat, LSM, kampus, dan lembaga internasional bisa ikut berkontribusi dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan ini.

Bila ketiga aspek itu mampu dijalankan secara konsisten, maka boleh jadi Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi simbol politik populis, melainkan sebuah eksperimen kebijakan pendidikan progresif paling ambisius sejak era Reformasi.

Dalam sistem demokrasi, kebijakan pendidikan progresif adalah mungkin jika seorang pemimpin memiliki political will atau kemauan politik, kapasitas institusional, dan visi ideologis yang tajam.

Presiden Prabowo, dalam kasus Sekolah Rakyat, tampaknya telah menyiapkan ketiganya, memiliki legitimasi politik dan anggaran negara di tangannya serta memproyeksikan pendidikan sebagai alat strategis untuk memutus kemiskinan dan memperkuat bangsa.

Namun, politik pendidikan yang brilian tidak cukup dinilai dari niat baik atau desain kebijakan, tapi dari proses transformasi yang nyata di lapangan.

Jika Sekolah Rakyat benar-benar menjadi mesin mobilisasi sosial, pembebasan berpikir, dan keadilan pendidikan, maka sejarah akan mencatatnya sebagai terobosan revolusioner di masa awal kepemimpinan Presiden Prabowo.

Sebaliknya, jika terkonversi menjadi proyek loyalitas politik semata, terutama yang tak menjadi intensi luhur Presiden, maka ia akan berakhir sebagai slogan kosong dalam etalase kekuasaan.

Dalam dunia yang penuh ketimpangan dan informasi yang mudah dimanipulasi, politik pendidikan progresif adalah jalan sunyi yang membutuhkan keberanian, konsistensi, dan transparansi.

Sekarang, Presiden Prabowo telah memulainya. Rakyat, akademisi, dan masyarakat sipil tentu harus menjaganya. (J61)

Kepada anak abah dan pendukung KDM, waktu dan tempat dipersilakan

#aniesbaswedan #dedimulyadi #kemiskinan #bansos #vasektomi #kemiskinanstruktural #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Dari panglima aksi jalanan menentang Soeharto, kini jadi panglima perang melawan kemiskinan. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Setujukah kalian bahwa ada konteks kemiskinan struktural yang memang jadi masalah utama di Indonesia? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

 Kalau udah nggak jadi ibukota akankah kondisi membaik? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Siapa nih jadinya si paling paham? 

Klaim TPN bahwa Ganjar Pranowo adalah capres yang paling memahami kemiskinan mendapat kritik dari elite PKB Daniel Johan. Menurutnya, percuma hanya memahami tapi tak mengentaskan kemiskinan tersebut, terutama saat menjabat Gubernur Jateng Ganjar justru tingkat kemiskinan disebut meningkat.

Hm.. Kemiskinan selalu jadi komoditas kampanye tapi kalo udah menang biasanya suka kelupaan. Well, menurut kalian gimana? Berikan pendapatmu yaa! 

PinterPolitik.com

Sebagian besar masyarakat tentu sepakat bahwa pernikahan adalah hal sakral karena memiliki nilai filosofis dan religius yang tinggi. Kesakralan nilai itulah yang dinilai membuat kritik membanjiri diskursus yang dibangun oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ketika menyatakan bahwa jika keluarga miskin berbesan akan menciptakan keluarga miskin baru.

Dari kritik kontekstual terkait alasan logis dan signifikansi etika inilah yang dianggap menyakiti golongan masyarakat tertentu, hingga kritik kepada Muhadjir ramai menghiasi lini masa maupun terlontar dari para elite di tanah air.

Memang, jika ditilik secara kontekstual maupun dari gambaran umum mengenai berbagai upaya pengentasan kemiskinan, peran negara dan pemerintah menjadi variabel paling menentukan. Hal ini senada dengan apa yang menjadi sari tulisan Michael Tanner berjudul How Government Causes Poverty.

Tanner menyebutkan bahwa dari segi apapun, poverty atau kemiskinan merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara. Mulai dari membangun sistem dan kebijakan yang baik hingga mengelola seluruh variabel yang berkontribusi mengurangi kemiskinan dari waktu ke waktu.

Dalam hal ini, dasar konstitusional Indonesia pun menyatakan hal yang menjadi argumen Tanner di atas melalui UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Serta secara spesifik tertuang pula dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 

Oleh karenanya tidak berlebihan jika menyebut apa yang dinyatakan oleh Muhadjir hanyalah sebuah penghindaran dari substansi persoalan kemiskinan sesungguhnya yang diistilahkan oleh Kent Weanver sebagai blame avoidance.

Dalam publikasinya yang berjudul The Politics of Blame Avoidance, Weaver menyebut blame avoidance dilakukan dengan merepresentasikan strategi seperti membatasi agenda, meredefinisi isu, mempertahankan status quo, mengumpan kesalahan, mencari kambing hitam, hingga mengikuti pernyataaan populer.

Dan dari gagasan nikah lintas strata ekonomi yang disampaikan Muhadjir, agaknya memenuhi tiga representasi strategi blame avoidance Weaver di atas, yakni meredefinisi isu, mengumpan kesalahan, serta mencari kambing hitam. Dalam hal ini, apa yang dikemukakan Muhadjir bisa jadi merupakan penghindaran dari keputusasaan pemerintah terhadap angka kemiskinan yang justru dikatakan bertambah akibat pandemi Covid-19.

Namun demikian, ada sebuah hal menarik. Penyataan dengan nada serupa dari Muhadjir bukanlah yang pertama kalinya. Sejak kebijakan pembekalan pra-nikah digaungkan, paling tidak telah tiga kali sang Menko mengutarakan rasionalisasi hubungan valid antara level ekonomi calon pengantin, kemiskinan, dan pernikahan.

Pertama ialah saat dirinya memberi sambutan pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jiexpo Kemayoran Jakarta pada Februari silam, yang ketika itu mengusulkan orang kaya agar menikahi orang miskin. Meskipun ia setelahnya mengonfirmasi bahwa itu hanya intermeso semata, pernyataan serupa justru disampaikan kembali tak berselang satu bulan kemudian.

Tepatnya pada 7 Maret 2020, dalam sambutan dalam seminar nasional pra Muktamar Muhammadiyah, Muhadjir menyinggung perlunya fatwa pernikahan lintas ekonomi sebagai solusi memutus mata rantai kemiskinan.

Meski menuai kritik, Muhadjir mengulangi pernyataan serupa untuk yang ketiga kalinya kemarin lusa. Hal ini dinilai menyiratkan makna berarti yang tidak hanya sebatas gagasan semata, melainkan kemungkinan adanya esensi serta maksud tertentu. Lantas maksud apakah itu?

Muhadjir Terinspirasi Trump?

Ya, pernyataan repetitif Muhadjir soal rasionalisasi hubungan antara tingkat ekonomi calon pengantin, kemiskinan, dan pernikahan agaknya bermakna sesuatu. Pertama, tentu terdapat tentu maksud tersendiri dari pengulangan narasi serupa dari Menko yang membawahi delapan kementerian itu.

Pemaknaan atas repetisi pernyataan maupun narasi tertentu ini jika dikaji secara psikologis berkaitan erat dengan bagaimana repetisi tersebut ternyata dapat memengaruhi perspektif hingga perilaku manusia.

Olivia Paschal dalam Trump’s Tweets and the Creation of ‘Illusory Truth’ mengutip konsep effective frequency dan illusory truth effect. Effective frequency sendiri jamak digunakan di dunia marketing dan advertising dengan melakukan promosi produk tertentu secara berulang sehingga meninggalkan perspektif mendalam publik yang positif terhadap produk tersebut.

Paschal mengkomparasikan effective frequency dengan bagaimana Donald Trump menggunakan strategi serupa, sebelum dan setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) tahun 2016, yang dalam dunia psikologi disebut sebagai illusory truth effect, yakni membuat narasi konsisten secara berulang terlepas dari nilai serta basis faktual sesungguhnya.

Sebagaimana diketahui, Trump awalnya diragukan ketika harus berhadapan dengan Hillary Clinton pada Pilpres AS empat tahun silam. Selain lawan yang memiliki pengalaman politik level tertinggi yang mumpuni, sosok Trump yang sudah kontroversial sejak awal mendukung keraguan tersebut.

Namun realitanya, Paschal mengatakan bahwa Trump seolah menciptakan illusory truth effect dengan secara konsisten menghadirkan repetisi berbagai narasi kontroversialnya yang dibalut dengan Make America Great Again hingga kemudian “merasuk” dan memengaruhi rasionalisasi pemilih AS.

Bahkan illusory truth effect menurut Paschal selalu digunakan Trump pada isu-isu lain yang memojokkannya, seperti tuduhan intervensi Rusia dalam Pilpres AS yang memenangkan dirinya.

Hampir serupa, frekuensi repetitif dari “wejangan” nikah lintas strata ala Muhadjir bisa jadi merupakan strategi menciptakan illusory truth effect sang Menko yang bertujuan menekankan pentingnya pertimbangan ekonomi secara matang sebelum keputusan pernikahan dibuat.

Muhadjir Ada Benarnya?

Akan tetapi, kendatipun terdapat maksud itu dari Muhadjir, pernyataannya terkait siklus kemiskinan akibat pernikahan yang tak terencana dengan matang memang tidak bisa dinafikan begitu saja. Emily Badger dan Christopher Ingraham dalam The Stiking Power of Poverty to Turn Young Boys into Jobless Men menemukan realita bahwa tingkat kemampuan ekonomi pasangan, pada sebagian besar kasus akan menentukan hal yang lebih kompleks, yakni siklus aspek sosio-ekonomi keluarga serta keturunannya. Singkatnya, kemiskinan yang terjadi secara turun temurun besar kemungkinan terjadi.

Dogmatisme konvensional dan religius terkait pernikahan di Indonesia juga dinilai menjadi faktor tersendiri. Seperti pernikahan membuka pintu rezeki, perdebatan pelik rasionalisasi cinta, hingga variabel lanjutan berupa banyak anak banyak rezeki yang masih menjadi justifikasi utama sebagian besar masyarakat Indonesia dan acapkali disikapi prematur dan tidak dilandasi penilaian bijak nan komprehensif.

Pada titik ini, pernyataan Muhadjir agaknya mulai memiliki ruang relevansi tersendiri ketika diterjemahkan secara “alegoris”. Terlebih pertumbuhan populasi di Indonesia kian meningkat sementara angka, statistik, dan ranking bernuansa kontraproduktif terkait ketimpangan pendapatan dan kemiskinan seperti mustahil untuk diperbaiki semudah membalikkan telapak tangan. 

Ketika berbicara mengenai populasi, seorang ilmuwan bidang ekonomi, politik dan demografi asal Inggris bernama Thomas Robert Malthus hadir dengan postulat bahwa persoalan kausalitas akibat populasi kian pelik seiring waktu.

Menurut Malthus, semakin banyak jumlah populasi akan berdampak pula pada hubungan timbal balik kontraproduktif terkait banyak hal seperti sumber daya makanan, sumber daya alam, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, hingga kemiskinan.

Salah satu asumsi Malthus perihal faktor yang dapat mengatasi atau minimal mengurangi persoalan pelik itu sendiri ialah penundaan pernikahan. Meski sekilas tidak begitu selaras dengan narasi Muhadjir, asumsi Malthus tersebut memiliki irisan pada konteks pentingnya perencanaan matang dalam pernikahan, mengingat semakin peliknya kondisi sosial ekonomi yang ada di berbagai negara akibat permasalahan populasi.

Menyesuaikan persepsi mengenai pentingnya perencanaan matang yang komprehensif dalam menyongsong pernikahan memang terkesan cukup sulit realisasinya. Akan tetapi, bukan hal mustahil bagi setiap insan untuk dapat mempertimbangkan kapabilitas personal secara sosial dan ekonomi beserta konsekuensinya dalam menatap pernikahan.

Sampai di sini paling tidak ada nilai yang memiliki prospek positif tersendiri di balik narasi repetitif kontroversial Muhadjir terkait pernikahan.

Dan diharapkan, rangkaian perspektif ini dapat direnungi oleh setiap insan yang akan menatap pernikahan, bahwa keputusan mereka tak hanya dapat dapat berdampak besar pada keadaan sosio-ekonomi jangka panjang diri mereka sendiri, akan tetapi pada konteks multi aspek negara secara menyeluruh. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kata banyak orang, jodoh tidak akan pergi ke mana-mana. Setiap manusia ditakdirkan saling berpasang-pasangan. Jadi, bagi kita yang masih jomblo, merasa sedih, gundah, dan galau bisa saja bukan jadi pilihan yang tepat.

Apalagi nih, bakal ada kebijakan yang bakal mengatur soal jodoh kita lho. Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy punya usulan menarik yang bisa saja berkontribusi lho buat kehidupan perjodohan kita, yakni sebuah fatwa.

Pak Muhadjir bilang kalau Menteri Agama Fachrul Razi perlu membuat fatwa agar pernikahan dapat terjadi antara individu yang dianggap kaya dan individu yang dianggap miskin. Dengan begitu pernikahan diharapkan tak hanya terjadi antara dua individu yang dianggap setara (kufu).

Hmm, kata Pak Muhadjir sih, fatwa tersebut diperlukan untuk membantu mengurangi kemiskinan. Soalnya tuh, kalau individu yang miskin menikah dengan yang miskin juga, keluarga miskin yang baru bakal terbentuk tuh.

Selain itu, beliau juga menyebutkan kalau kemiskinan itu bisa menimbulkan penyakit bagi masyarakat, seperti stunting. Wah, mungkin, Pak Muhadjir ini berharap agar subsidi silang bisa terjadi juga di ranah pernikahan – sehingga nggak cuma terjadi dalam skema iuran BPJS Kesehatan.

View this post on Instagram

Draf RUU Ketahanan Keluarga yang beredar timbulkan kontroversi di media sosial.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #keluargaindonesia #undangundang #rancanganundangundang

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 18, 2020 at 4:00pm PST

Tapi, mungkin, Pak Muhadjir ini tak kuat hati melihat mereka-mereka yang hubungan percintaannya harus menghadapi perbedaan kaya-miskin sebagai aral yang melintang. Boleh jadi, beliau terinspirasi tuh dengan alur cerita yang dialami oleh Fitri dalam sinema elektronik (sinetron) Cinta Fitri (2007).

Soalnya tuh, dalam sinetron tersebut, Fitri yang berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah, harus berhadapan dengan Hutama dan Moza yang menghalang-halangi hubungan percintaannya dengan Farrel. Farrel ini dikisahkan berasal dari keluarga yang kaya dengan memiliki sebuah perusahaan.

Wah, credits to Pak Muhadjir dong. Berkat beliau, kini Fitri-Fitri yang lainnya nggak perlu menghadapi drama yang berasal dari halangan-halangan seperti keluarga dan mantan kekasih.

Selain Fitri, Rachel Chu dalam film Crazy Rich Asians (2018) juga perlu berterima kasih pada Pak Muhadjir. Berkat usulan fatwa dari beliau, Rachel nggak perlu lagi bermain Mahjong dengan Eleanor Sung-Young untuk menikahi putranya yang bernama Nick Young. Hehe.

Eits, tapi, bagaimana kalau ada sebuah hubungan cinta yang tak memiliki sangkut paut dengan harta ya? Masa iya harus menikah kaya-miskin kalau nggak benar-benar cinta?

Hmm, mungkin, cinta itu memang misteri – terlepas dari kaya atau miskin. Lagi pula, soal percintaan dan pernikahan ini kan urusan hati – menjadi urusan pribadi masing-masing. Masa iya Pak Muhadjir ngurusin urusan hati setiap orang Indonesia? Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]iapa yang ingin kaya? Pertanyaan tersebut kerap terlontar di seminar-seminar yang dihelat oleh motivator atau Multi Level Marketing (MLM). Jawabannya tentu saja mau, tidak ada orang yang mau selamanya hidup dalam kemiskinan.

Tapi tampaknya tidak semuanya sepakat dengan jawaban peserta-peserta seminar penuh mimpi tersebut. Indonesia, disebut-sebut tidak akan lepas dari belenggu sebagai negara miskin. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, sekaligus capres 2019. Dalam pidatonya saat meluncurkan buku Paradoks Indonesia, ia menyebut bahwa tanah air terancam menjadi negara miskin selamanya.

Prabowo menyebutkan beberapa indikator mengapa Indonesia terancam menjadi negara miskin. Salah satunya terkait pertumbuhan ekonomi yang tidak kunjung naik, sehingga mantan Danjen Kopassus ini berani mengatakan bahwa Indonesia bukan negara kaya. Ia juga mempersoalkan ketimpangan dan utang pemerintah yang terus-menerus membengkak.

Bagi sebagian orang, Prabowo seperti tidak memberikan harapan dengan pernyataan tersebut. Akan tetapi, mungkinkah justru Prabowo yang benar dan Indonesia akan menjadi negara miskin selamanya?

Indonesia Negara Miskin?

Indikator negara miskin ada banyak ragamnya. Lembaga internasional seperti PBB dan Bank Dunia memiliki kriteria khusus untuk menyebut sebuah negara itu tergolong negara miskin atau tidak. Umumnya, indikator tersebut berasal dari faktor-faktor sosial ekonomi dan beberapa faktor lain seperti Indeks Pembangunan Manusia.

Ada beberapa istilah untuk melabeli negara yang kemampuan sosial ekonominya tidak sebaik negara-negara maju. Istilah yang digunakan oleh Bank Dunia dan IMF adalah heavily indebted poor countries (negara miskin berutang banyak). Sementara itu, ada pula istilah Least Developed Countries (negara terbelakang) yang digunakan oleh PBB dan dapat dikatakan sepadan untuk menyebut negara dengan kemampuan sosial ekonomi yang rendah.

Jika merujuk pada kategorisasi tersebut, Indonesia tidak tergolong negara miskin berutang banyak ataupun negara terbelakang. Indonesia memang berutang, tetapi tidak mencapai titik di mana terjadi debt overhang atau utang sudah tak tertolong, sehingga tak bisa lagi diutangi seperti negara miskin berutang banyak. Dalam kategorisasi negara berkembang, Indonesia juga tidak tergolong negara terbelakang karena tergolong sebagai negara yang terindustrialisasi baru.

Jika merujuk pada data yang ditunjukkan oleh pemerintah, tidak semua yang dikatakan oleh Prabowo benar. Dari segi pertumbuhan ekonomi, ekonomi Indonesia memang tidak mengalami pertumbuhan pesat, akan tetapi dari tahun 2015 hingga tahun 2017 nyatanya tetap mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata tumbuh sekitar 5 persen. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,8 persen. Di tahun 2016, angka ini mengalami kenaikan hingga mencapai 5 persen. Kenaikan kembali terjadi di tahun 2017 di mana pertumbuhan ekonomi menyentuh angka 5,1 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 diproyeksikan akan mencapai sekitar 5,2 persen. Sejauh ini memang, hingga kuartal II tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 5,27 persen.

Angka tersebut memang tidak semewah pencapaian 6,5 persen di era pemerintahan terdahulu. Akan tetapi, secara statistik, terlihat bahwa ada kenaikan pertumbuhan ekonomi di setiap tahunnya. Dalam konteks ini, perkataan Prabowo bahwa ekonomi Indonesia tidak tumbuh memang tidak sepenuhnya tepat.

Meski demikian, ada pula pernyataan Prabowo yang mendekati kebenaran dan bisa mengkhawatirkan banyak orang. Prabowo menyebut bahwa utang pemerintah naik hingga mencapai Rp 1 triliun per hari.

Jika merujuk data dari beberapa sumber, utang pemerintah memang naik Rp 1,3 triliun per hari sepanjang tahun 2017 hingga 2018. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan utang pemerintah yang mencapai Rp 3.515 triliun di tahun 2016, melesat hingga Rp Rp 3.928 triliun di tahun berikutnya.

Angka tersebut tentu akan membuat masyarakat terutama kaum awam bergidik ngeri. Prabowo dalam hal ini telah memperingatkan pemerintah agar kengerian masyarakat itu tidak berbuah petaka. Meski pemerintah kerap mengklaim semuanya baik-baik saja, bukan berarti hal yang buruk mustahil muncul.

Narasi Ketakutan

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, sulit untuk mengatakan bahwa Indonesia benar-benar dianggap sebagai negara miskin yang tidak berdaya. Pernyataan tentang Indonesia selamanya akan berada di jurang kemiskinan juga boleh jadi sesuatu yang belum terbukti keabsahannya.

Dalam kadar tertentu, pernyataan Prabowo tentang Indonesia miskin selamanya ini dapat dianggap wajar karena ia tengah maju sebagai capres untuk Pilpres 2019. Segala cara tentu akan ia lakukan untuk mengurangi suara Jokowi yang jadi lawannya.

Dalam konteks itu, strategi yang digunakan oleh Prabowo dapat tergolong ke dalam fearmongering atau penggunaan narasi ketakutan. Ketakutan memang dapat menjadi salah satu alat ampuh untuk mendapatkan keuntungan. Pandangan seperti ini dikemukakan misalnya oleh Barry Glassner.

Prabowo kemarin ngomongin the power of emak", elite yg menguasai kekayaan tapi ngga punya nurani, utang yg menggunung, kita bisa miskin selamanya, sistem ekonomi keliru, ngga punya ketahanan dst. Tapi ngga ada solusi. Capek doang dengernya.

— Pelan-pelan, Ardi! (@awemany) September 2, 2018

Menurut Glassner, para politisi menyebar ketakutan untuk memenangkan pemilihan, mendapatkan dukungan kampanye, atau  mendorong program-program yang meningkatkan kekuasaan pemerintah. Di titik ini, sebagai capres, terlihat bahwa motif Prabowo menyebar ancaman bahwa Indonesia miskin selamanya adalah untuk pemenangan Pemilu.

Strategi semacam ini bukan yang pertama kali ia lakukan. Berulang kali mantan Danjen Kopassus ini melakukan praktik fearmongering semacam itu. Ia misalnya terkenal dengan pidato “bocor” yang membahas kebocoran keuangan negara. Selain itu, ia juga pernah menyebar ketakutan tentang Indonesia bubar di tahun 2030.

Narasi ketakutan ini seperti melengkapi senjata Prabowo untuk menggerus elektabilitas lawannya, Jokowi. Banyak yang menganggap bahwa salah satu kunci kemenangan Prabowo terletak pada isu ekonomi. Oleh karena itu, bisa saja narasi Indonesia miskin selamanya lebih banyak motif elektoralnya ketimbang hitung-hitungan makro ekonominya.

Miskin Selamanya, Mungkinkah?

Secara ekonomi atau secara kemampuan sumber daya sulit untuk mengatakan Indonesia sebagai sebuah negara miskin, apalagi miskin selamanya. Akan tetapi, ada pandangan yang mengatakan bahwa negara miskin dan negara kaya bukan hanya perkara ekonomi saja.

Hal ini diungkapkan oleh Herbert H. Werlin. Menurutnya, perbedaan antara negara kaya dan negara miskin memiliki hubungan dengan tata pemerintahan (governance), alih-alih dengan sumber daya ekonomi. Ia menyebutkan pentingnya administrasi publik dalam menjelaskan kegagalan dan kesuksesan ekonomi sebuah negara.

Apa mungkin Indonesia jadi negara miskin selamanya?
Share on X

Weiler menggunakan teori elastisitas politik untuk menggambarkan bagaimana sebuah negara dapat terjerembab ke dalam kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa ada faktor-faktor seperti desentralisasi, korupsi, demokrasi, budaya, dan demokrasi yang menentukan negara bisa berada di dalam kemiskinan atau tidak.

Dalam konteks ini, kemampuan pemimpin untuk mengendalikan unsur-unsur tersebut menjadi sangat penting. Weiler menyebut bahwa status negara miskin bukanlah karena ketidakcukupan sumber daya, tetapi karena ketidakcukupan pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, ramalan Prabowo bahwa Indonesia akan menjadi negara miskin selamanya bukan tidak mungkin terwujud. Ketidakmampuan pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan dapat menjadi biang keladi terperosoknya negeri ini ke jurang kemiskinan yang tidak berujung.

Lalu bagaimana dengan pemerintahan Jokowi saat ini? Lagi-lagi sebenarnya sulit untuk dapat memberi cap bahwa pemerintahan saat ini dianggap benar-benar tidak kapabel. Namun, bukan berarti Indonesia bisa bernapas lega.

Kegagalan untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dapat berujung petaka. Nigeria menjadi contoh yang digunakan oleh Weiler. Negeri ini sebenarnya adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi, negara di barat Afrika ini tidak terlalu baik perkembangannya secara sosial ekonomi.

A post shared by Prabowo Subianto (@prabowo) on Aug 31, 2018 at 10:06pm PDT

Di negara tersebut, korupsi seperti tak terbendung. Posisi-posisi penting digunakan untuk memperkaya kelompok privat. Banyak posisi-posisi penting diberikan kepada orang-orang yang tidak kompeten. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang sempat mencapai 8,1 persen di tahun 1960 hingga 1980, hilang begitu saja di tahun 1985. Negara tersebut menjadi negara yang terjerat utang luar negeri yang besar.

Kondisi tersebut tentu mengkhawatirkan bagi Indonesia. Secara kuantitatif, korupsi di negeri ini belum juga surut. Memang, sampai saat ini belum ada bukti pemerintahan Jokowi seluruhnya korup. Akan tetapi, kecenderungan oknum tertentu yang ingin bermain di dalam pemerintahannya selalu ada. Partai-partai cenderung mencari celah untuk mendapat untung dan menaruh orang yang tidak terlampau kompeten.

Dalam konteks ini, Jokowi idealnya bisa menjauhkan diri dari belenggu kepentingan partai yang kerap bersikap seperti kartel. Sebagai seorang pemimpin, ia memiliki kendali penuh untuk menjalankan pemerintahannya agar mencapai good governance. Dengan begitu, Indonesia bisa terhindar dari kondisi miskin selamanya. (H33)