PinterPolitik.com

Dipilih jadi Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan, membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini seolah udah naik kelas nih. Cie cie.

Kira-kira kalau lulus dari kelas DPP PDIP, Risma naik ke kelas yang mana lagi ya? Mungkin nggak ya dia bisa jadi kayak Pak Jokowi suatu saat nanti?

Kalau Pak Jokowi itu kan berhasil naik kelas dari Wali Kota Solo, lalu jadi Gubernur DKI Jakarta. Terus karena dia punya prestasi yang baik dalam menarik hati masyarakat dengan kesederhanaannya itu, makanya dia naik kelas lagi jadi Capres 2014 deh.

Eitss. Tapi itu kan Jokowi. Ini Bu Risma loh ya. Nggak bisa disama-samain dong. Kakak beradik yang sedarah aja belum tentu mau dibanding-bandingkan. Iya nggak? Lha apalagi ini dua orang yang nggak ada hubungan darah.

Walaupun mereka sama-sama pernah jadi wali kota yang diusung PDIP di kota-kota besar di Pulau Jawa, tapi ya belom tentu juga dong kalau Risma mau jadi Gubernur DKI Jakarta atau jadi capres di periode mendatang.

View this post on Instagram

Berapa nih kursi menteri untuk PDIP? Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #kongrespdip #koalisi #megawati #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 8, 2019 at 3:20am PDT

Waktu itu Ketua DPRD Bestari Barus pernah mau dukung Risma maju jadi Gubernur DKI Jakarta. Sementara responnya Bu Risma cuma bilang kalau Pilkada DKI Jakarta masih lama dan dia masih mau tuntaskan kerjaannya di Surabaya aja.

Malahan Risma juga pernah cerita kalau dia ini takut loh buat berdoa minta jadi Gubernur DKI Jakarta.

Eh, tapi jangan pada kecewa ya gengs.

Soalnya meskipun Wali Kota Surabaya ini secara halus menolak tawaran jadi Gubernur DKI Jakarta, ternyata Bu Risma punya peluang besar untuk bisa jadi menteri Jokowi untuk kabinet jilid II mendatang.

Pasalnya Risma ini adalah perempuan pertama yang menjadikan sampah di Surabaya sebagai kompos untuk sumber energi listrik. Dan dia juga pernah berinisiatif menjadikan botol plastik sebagai alat pembayaran Bus Suroboyo.

Wow. Kalau semua Gubernur kayak Bu Risma, hilanglah sampah dari Indonesia. Hehehe.

Nah, kalau melihat prestasinya Bu Risma dalam menanggulangi sampah plastik, kayaknya cocok deh beliau ini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Tapi, ibarat mau naik kelas dari SMA ke Universitas lewat jalur SBMPTN yang susahnya minta ampun, apalagi ini kalau mau naik kelas ke Menteri LHK ya. Selain akseptabiitasnya, pasti persaingan dalam hal kepentingan politiknya juga keras banget.

Makanya nih saran aing Bu Risma musti pintar-pintar merebut hatinya Bu Megawati supaya bisa di-backup naik ke kelas selanjutnya alias jadi Menteri LHK. Upss. (R50)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di http://bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Ancaman yang serupa sebenarnya sudah pernah disampaikan pada tahun 2015. Kemudian baru-baru ini, ancaman pencopotan kembali dikeluarkan Jokowi saat menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2019 di Istana Negara.

Selain karena jumlah titik api yang semakin bertambah, kekesalan Jokowi juga berasal dari rasa malu karena kabut asap yang disebabkan karhutla di Riau sudah menjadi headline di berbagai media Malaysia dan Singapura.

Namun, beberapa pihak melihat bahwa amarah Jokowi terhadap TNI-Polri justru tidak tepat karena tidak menyentuh akar permasalahan karhutla di Indonesia.

Lalu, apa sebenarnya akar permaslaahan karhutla di Indonesia? Siapa pihak yang seharusnya lebih cocok diberikan ancaman oleh Jokowi?

View this post on Instagram

Walhi anggap ancaman Jokowi terhadap TNI/Polri tidak menyelesaikan masalah kebakaran hutan Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #kebakaranhutan #walhi #lingkunganhidup #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 7, 2019 at 6:07pm PDT

Permasalahan Hukum yang Ditelantarkan?

Menurut Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Raffles Brotestes Panjaitan, hampir 99 persen karhutla disebabkan oleh manusia. 

Dari persentase ini, sebagian bersar ditengarai bersumber dari praktik bakar lahan ataupun hutan yang dijalankan oleh perusahaan pemilik lahan demi menekan biaya operasional.

Namun, dalam penegakan hukumnya, perusahaan-perusahaan ini sulit untuk dibawa ke meja hukum karena dalam beberapa kasus membayar oknum masyarakat untuk membakar lahan.

Melihat besarnya peran korporasi terhadap karhutla di Indonesia, sanksi administratif terhadap perusahan dilihat sebagai cara paling efektif dalam mencegah korporasi membakar hutan. Sanksi administratif ini seperti pencabutan izin usaha, izin lingkungan, dan izin konsensi perusahaan.

Pun ketika ada perusahaan yang berhasil diseret ke meja hijau dan menerima vonis, eksekusinya sering kali tidak dilakukan.

Dikutip dari Kompas, berdasarkan data Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), sejak tahun 2015 sudah ada 171 sanksi administrasi, 11 gugatan perdata, dan 510 kasus pidana terkait karhutla. Namun, belum ada satupun putusan yang dieksekusi oleh pengadilan.

Klaim Jokowi pada debat Pilpres 2019 bahwa pemerintah telah memberikan hukuman kepada 11 perusahaan yang terlibat karhutla juga belum dilaksanakan. Sejauh ini tidak jelas apakah ke-11 perusahaan tersebut telah membayar denda Rp 18,3 triliun atau belum.

Pemerintah juga terkesan melindungi perusahaan-perusahaan tersebut. Hingga saat ini pemerintah tidak membuka kepada publik nama-nama perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal menurut Kepala Staf Presiden, Moeldoko, pemerintah dalam hal ini KLHK memiliki daftar nama tersebut.

Menilai pemerintah tidak serius dalam menangani kebakaran hutan, masyarakat dan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) di Kalimantan Tengah akhirnya mengajukan gugatan terhadap pemerintah, termasuk Jokowi.

Dalam gugatannya, GAAs meminta pemerintah agar menerbitkan peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika nantinya divonis bersalah, pemerintah diwajibkan untuk mengambil beberapa tindakan terkait karhutla, seperti membuat peta jalan pencegahan dini karhutla, melakukan peninjauan ulang izin usaha pengelolaan hutan, termasuk membuka kepada publik nama-nama perusahaan yang lahannya terbakar.

TNI-Polri dalam Karhutla

Berdasarkan Insturksi Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, permasalahan karhutla di Indonesia dibagi dalam tiga aspek, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Dari ketiga aspek ini, aspek pencegahan-lah yang menjadi fokus utama pemerintah.

Jika ditotal, ketiga aspek ini melibatkan setidaknya 25 instansi pemerintah, mulai dari pemerntah pusat, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Di antara puluhan instansi pemerintah tersebut, ada tiga kementerian utama di masing-masing aspek yang bertugas untuk mengkoordinasikan semua stakeholders. Pencegahan dipimpin oleh Kemenko Perekonomian, penanggulangan oleh Kemenko Polhukam, dan pemulihan oleh Kemenko PMK.

Dibawah tiga Kemenko ini masih ada lagi kementerian atau lembaga yang lebih bertanggung jawab terhadap karhutla dibanding TNI-Polri, utamanya KLHK dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Lalu, di mana posisi TNI-Polri?

Untuk TNI, instansi militer ini memang dilibatkan dalam ketiga aspek karhutla, namun perannya hanya sebagai bantuan.

Selain itu peran TNI cenderung lebih dititikberatkan pada aspek penanggulangan ketika bencana kebakaran sudah terjadi. Pun ketika dikerahkan ke lokasi kebakaran, prajurit-prajurit TNI berada di bawah koordinasi BNPB.

Sementara, Polri memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Selain membantu pemadaman api, sebagai instansi penegak hukum, Polri memang menjadi ujung tombak pencegahan dan pencarian pelaku karhutla yang masuk dalam kategori tindak pidana.

Namun, pemberian sanksi administrasi terhadap korporasi yang terlibat karhutla ada di tangan KLHK, bukan Polri.

Adapun pendapat mengenai ancaman Jokowi dan peran TNI salah satunya datang dari para aktivis lingkungan.

Wahyu A Perdana, Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Kelas Walhi, mengatakan bahwa pengerahan TNI-Polri tidak menyentuh akar permasalahan karhutla.

Ia bahkan menambahkan bahwa pengerahan TNI, yang notabene adalah penjaga kedaulatan, dalam memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh korporasi adalah tindakan yang kurang ajar.

Sementara Direktur Eksekutif Walhi, Riau Riko Kurniawan, mengatakan bahwa ancaman pemecatan pejabat TNI-Polri belum menyentuh akar persoalan kebakaran hutan.

Pendapat serupa juga datang dari Arie Rompas, Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Menurutnya ancaman presiden terhadap TNI dan Polri tidak menyelesaikan masalah.

Ia menambahkan bahwa permasalahan justru ada dalam hal penegakan hukum yang tidak dijalankan pemerintah terhadap korporasi yang melakukan pembakaran.

Atau jangan-jangan ancaman Jokowi terhadap TNI muncul karena sang presiden terlalu mengandalkan instansi tersebut untuk segala macam urusan? Bisa jadi.

Ya, pemerintah sering kali mengandalkan TNI untuk menjalankan kebijakan ataupun program yang sebenarnya merupakan tugas utama kementerian ataupun lembaga lain.

Di awal 2019, Kebakaran hutan di Riau sudah mencapai 841 hektare. #infografis pic.twitter.com/fHkr0WJ9hE

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) February 20, 2019

Selain penanggulanan karhutla, TNI juga menjadi ujung tombak dalam beberapa program pemerintah, seperti swasembada pangan, lingkungan, dan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Meskipun keterlibatan TNI untuk urusan-urusan non-perang seperti di atas diklaim pemerintah sudah diatur dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, keterlibatan ini sering menimbulkan perdebatan.

Perdebatan ini kebanyakan membahas apakah pelibatan TNI di program-program sipil merupakan bentuk kembalinya dwifungsi militer. Selain itu, muncul juga pertanyaan kenapa suatu instansi sipil pemerintah harus mengandalkan TNI untuk kesuksesan programnya?

Inilah mungkin yang terjadi pada kasus karhutla. TNI yang terlalu diandalkan oleh Jokowi dalam berbagai kebijakan pemerintah bisa jadi, untuk saat ini, dilihat sebagai kambing hitam oleh Jokowi.

Posisi ini tentu menarik, mengingat menurut Vedi Hadiz dari University of Melbourne, Jokowi punya posisi yang cenderung dekat dan baik dengan TNI di periode pertama kekuasaannya, untuk memperkuat posisi politiknya di hadapan patron-patron politik di tingkatan elite. Artinya, ancaman terbuka terhadap TNI bisa jadi menyiratkan pergeseran politik dalam kontek kekuatan Jokowi di hadapan militer.

Melihat lemahnya penegakkan hukum terhadap pelaku karhutla, penanganan yang seharusnya berfokus ke pencegahan, serta masih adanya instansi pemerintah lain yang lebih bertanggung jawab dibanding TNI-Polri, sepertinya ancaman Jokowi terhadap TNI-Polri memang berlebihan.

Terlebih beberapa hari lalu, Jokowi malah tidak terdengar melakukan bentuk ancaman pencopotan yang sama ke instansi lain, khususnya KLHK.

Meskipun aspek penanggulangan juga penting karena kebakaran sudah terjadi, Jokowi seharusnya lebih berfokus kepada aspek pencegahan dan penegakkan hukum. Amarahnya-pun seharusnya lebih diarahkan kepada pelaku pembakaran lahan dan hutan, bukan justru mengancam pejabat TNI-Polri. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]H[/dropcap]ujan rintik tak hanya membasahi jalan, tetapi juga jas hujan biru dongkernya. Tanpa beranjak dari kursi, salah satu penjaga Monumen Nasional tersebut menyatakan tiada aksi para petani Teluk Jambe hari itu. Rabu (3/05) lalu, Presiden Jokowi memang mengundang 10 perwakilan petani-petani Teluk Jambe ke Istana Negara untukberdialog. Acara tersebut dimulai pukul delapan pagi sampai selesai dan berlangsung agak tertutup.

Petugas keamanan lain, yang menikmati makan siang di bawah gerimis menambahkan, sudah dua minggu para petani menggelar aksi kubur diri di Monumen Nasional. Pertemuan Jokowi dengan 10 petani Teluk Jambe, yang juga didampingi Menteri Agraria dan Tata Kota, Syaiful Djalil, serta beberapa jajaran kementrian lain, masih harus menunggu keputusan sampai tiga hari ke depan.

Hingga akhirnya, pada Sabtu (6/05) keputusan pertemuan itu keluar sudah. Melalui wawancara dengan kuasa hukum LBH Bandung, Hardiansyah, Presiden Jokowi akan menjamin 267 petani mendapatkan haknya atas lahan dan tempat tinggal di Karawang. Lebih menakjubkan lagi, ia juga akan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada kepada para petani. Selama proses berjalan, warga petani yang sudah tak memiliki tempat tinggal tersebut, akan tinggal di Rumah Dinas Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana. Biaya sebesar Rp. 900.000 juga akan diberikan kepada mereka.

Janji ini patut diterima dengan suka cita, mengingat pencampakan Jokowi kepada Petani Kendheng sebelumnya (Baca: In Memorian Kartini Bernama Patmi). Perjuangan petani Teluk Jambe selama delapan bulan, akhirnya bisa menemui titik pengharapan. Di titik yang sama, di mana para petani Kendheng menyemen kakinya, mereka juga mengubur diri sebagai bentuk protes kehilangan tanah dan meminta perlindungan sang presiden.

Tak banyak kita tahu, petani Teluk Jambe, Karawang ini, tak hanya mengalami konflik perampasan lahan, tetapi juga penggusuran paksa, kekerasan, dan kriminalisasi sejak bentrokan Oktober 2016. Semua dialami karena perseteruannya dengan PT. Pertiwi Lestari, perusahaan yang diduga menduduki lahan hutan negara secara ilegal.

Pihak negara juga akan membentuk Tim Kajian Lingkungan guna memetakan ulang lahan di kawasan Teluk Jambe. Dengan demikian keputusan warga akan direlokasi atau tetap bertahan di lahan tersebut, kelak ditentukan dari hasil pengkajian ini. Para warga dan petani Teluk Jambe harus melakukan aksi ini sejak tahun lalu, karena lahan berkebun dan bertani yang sudah dipakai selama beberapa generasi, terancam diduduki oleh PT. Pertiwi Lestari.

Kaset Usang yang Terus Berputar

Sengketa lahan antara petani Teluk Jambe dan PT. Pertiwi Lestari menambah daftar panjang kasus perebutan lahan antara warga versus korporasi. Dalam kasus petani Teluk Jambe, bibit pertikaian bahkan sudah lahir sejak penghabisan masa penjajahan Belanda. Warga dan Petani Teluk Jambe sudah mengolah daerah tersebut sejak tahun 1960-an dengan bertani dan berkebun.

Peristiwa ini bisa dirunut ke kebijakan pemerintah rezim Orde Baru, di mana pihak pemerintah memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT. Tanjung Gresik Makmur (TGM) di wilayah Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, tanpa mengindahkan keberadaan petani yang sudah lama bercocok tanam di daerah tersebut.

TGM ini nantinya bertukar guling dengan PT. Pertiwi Lestari pada tahun 1998 karena sudah habis masa berlaku HGB dari PT. TGM. Pertukaran ini menuai masalah karena daerah dikeluarkannya HGB, adalah wilayah yang sudah ditinggali, diolah, dan dibayar pajaknya secara rutin oleh para petani Teluk Jambe sejak akhir masa penjajahan Belanda.

Pada tahun 2012, PT. Pertiwi Lestari mulai menanam pagar pembatas di kawasan Teluk Jambe. Warga dan petani muntab. Mereka menyerang pabrik beramai-ramai di siang hari pada 11 Oktober 2016. Dalam aksinya ini, warga bernama Pak Njam dan Mak Ulum dipukuli. Namun, pihak PT. Pertiwi Lestari tak kalah mengaku sebagai korban, beberapa karyawannya terluka dan harus menerima perawatan di rumah sakit.

Dari sini, PT. Pertiwi Lestari melaporkan beberapa warga dan berbuntut pada penangkapan 11 orang laki-laki termasuk anak-anak oleh pihak kepolisian. Tak berhenti di sana, PT. Pertiwi Lestari diduga juga melakukan intimidasi dengan memblokir saluran irigasi sehingga rumah-rumah warga terendam air. Aliran listrik yang senantiasa dibayar dicabutnya pula. Akhirnya, para petani terpaksa mengungsi. Saat mereka mengungsi, pihak kepolisian dari Brimob turut mengamankan lokasi rumah warga.

Proses pengungsian ini, dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Pihaknya menyediakan logistik, tempat tinggal, dan pendidikan. Namun, hanya berlangsung selama 1,5 bulan saja, selebihnya warga terpaksa terkatung-katung dan memutuskan kembali ke rumah. Betapa kagetnya ketika mereka sampai, harta benda, hingga perabotan dan alat transportasi sudah raib.

Tak hanya itu, kebun mahoni, peternakan, dan sayuran sudah dirusaknya pula. Entah oleh siapa. Hal ini menyebabkan satu warga terkena serangan jantung dan meninggal. Hingga hari ini, sudah tiga petani Teluk Jambe meninggal karena trauma dalam perjuangan, mereka adalah Ibu Awen, Bapak Ideng, dan Bapak Idi.

Pertiwi Lestari, menurut keterangan Humasnya, yakni Agus Rijanto, sudah memiliki kekuatan hukum dalam Hak Guna Bangunan (HGB). Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1987 dan memiliki kantor pusat di Kawasan Industri KBI Dusun Cinangka, Bungursari, Purwakarta. Mereka khusus menangani pembangunan real estate atau agen pembangunan komplek perumahan.

Kabur dan Kubur Diri di Jakarta

Kekerasan dan intimidasi yang menelan harta benda warga itu, menuntun mereka ke Jakarta. Hanya satu tujuannya, meminta keadilan presiden menyelesaikan konflik sengketa tanah di Teluk Jambe. Mereka melakukan protes dengan mengubur diri sejak akhir April 2017 lalu. Pada peringatan May Day atau Hari Buruh pada Senin (1/05) lalu, 10 anak-anak petani Teluk Jambe yang rata-rata berusia 10 sampai 17 tahun, turut mengubur diri mereka.

Bayu, anak termuda yang ikut aksi mengaku, “Saya ingin cepat pulang ke kampung biar bisa puasa di sana dan main ke sawah lagi sama teman-teman.” Ujar anak kelas tiga SD tersebut. Bayu, dan sembilan anak lain sudah delapan bulan tidak sekolah akibat konflik ini.

Dalam dua minggu terakhir, para anak-anak dan warga ditampung di kawasan Tanah Abang oleh organisasi Muhammadiyah. Selain, Muhammadiyah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dan Jakarta, Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS), Dompet Dhuafa, dan lainnya, turut memberikan bantuan dan pendampingan hukum hingga hari ini.

Petani dan ‘Anak-Anak Nakal Negara’

Perampasan lahan yang dialami para petani beberapa tahun belakangan, tidak bisa disangkal merupakan sebuah konsekuensi dari penerapan kebijakan ekonomi Orde Baru yang termaktub pada UU Penanaman modal asing, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan, yang menggantikan UU Pokok Agraria tahun 1960. UUPA menyatakan bahwa negara memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan air dan ruang angkasa. Namun, UUPA ini dibekukan pada tahun 1965 karena dinilai ‘berbau’ komunis.

Pada tahun 1970, UUPA digantikan dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, negara memberikan kuasa kepada pihak swasta dan asing untuk membangun suatu daerah. Hal ini disambut dengan dikeluarkannya Hak Guna Bangunan oleh pemerintah, di kawasan Teluk Jambe, kepada PT. Tanjung Gresik Makmur. Tahun 1998, giliran PT. Pertiwi Lestari yang melanjutkan HGB di lokasi tersebut. Restu tersebut, memiliki efek domino hingga hari ini.

Pembangunan yang getol dilakukan sejak masa Orde Baru hingga kini, pula memunculkan para ‘anak-anak nakal’ negara. Mereka adalah pihak yang menolak termin kemajuan yang didefinisikan oleh kebijakan negara dan pembangunan ‘modern’. Kita mengenal anak-anak nakal ini dengan Yu Sukinah, Yu Patmi, para petani Kendheng, Petani Kulon Progo, hingga para Petani Teluk Jambe.

Mereka berani mendefinisikan kemajuannya sendiri, di luar dari pengetahuan kelas elit. Karena ternyata, efisiensi pasar dan pemadatan modal gila-gilaan yang singkat dalam kebijakan ekonomi, malah semakin meliyankan atau meminggirkan keberadaan mereka. Dan ternyata pula, kebijakan pemerintah yang diturunkan dari masa pemerintahan jendral bersenyum simpatik itu, belum mampu benar-benar membawa kepentingan mereka.

Terlepas dari janji dan perhatian yang diberikan Jokowi, akankah rakyat yang terpinggirkan dan tertindas di daerah lain harus merebut perhatian masyarakat atau media terlebih dahulu dengan menyakiti dirinya sendiri? Atau lebih miris, menunggu hingga jatuh beberapa korban?

Jika demikian yang terjadi, maka tak berlebihan menyebut Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat agraria. (Berbagai Sumber/A27)