PinterPolitik.com

“Master Zhuge, why do you play up others’ mettle and dampen our own spirit? What is there to worry about with a mere old pawn?” – Guan Yu, Romance of the Three Kingdoms Podcast (2015-2019)

Pada masa Tiga Kerajaan di Tiongkok, Shu Han menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kekuatannya melawan Wei dan Wu. Di tengah situasi ini, dua tokoh utama tampil sebagai pilar kerajaan: Guan Yu sebagai panglima perang yang gagah berani dan Zhuge Liang sebagai diplomat dan strategis yang cerdas. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun sama pentingnya dalam menjaga stabilitas Shu Han.

Guan Yu, yang dijuluki “Dewa Perang,” menjadi simbol keberanian dan kesetiaan. Ia bertugas menjaga Provinsi Jing, wilayah strategis yang menjadi benteng Shu Han. Namun, sifatnya yang angkuh membuatnya lengah terhadap ancaman dari Wu. 

Ketika Wu mengkhianatinya dan merebut Provinsi Jing, Shu Han kehilangan basis strategis yang penting, melemahkan posisinya di panggung politik Tiga Kerajaan. Ini menunjukkan risiko pendekatan militer yang tidak disertai kehati-hatian dalam diplomasi.

Sementara itu, Zhuge Liang menjadi otak strategi Shu Han dengan pendekatan yang cermat dan penuh perhitungan. Ia berhasil membangun aliansi strategis dengan Wu untuk melawan Wei dan menggunakan taktik-taktik kreatif seperti Strategi Kota Kosong. 

Namun, kendala sumber daya dan tekanan internal sering kali menghambat keberhasilan militernya. Meskipun Zhuge Liang adalah diplomat ulung, kekuatannya tidak cukup untuk menggantikan kelemahan militer Shu Han yang terus berlanjut.

Kisah ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kekuatan militer dan kecerdasan diplomasi dalam mempertahankan stabilitas negara. Ketergantungan yang berlebihan pada salah satu aspek dapat menjadi bumerang yang melemahkan fondasi kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, bagaimana dinamika Guan Yu dan Zhuge Liang mencerminkan tantangan menjaga keseimbangan antara peran militer dan diplomasi? Apa pelajaran yang dapat dipetik oleh pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun hubungan internasional yang strategis sekaligus menjaga kedaulatan nasional?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Warrior vs Diplomat

Dalam kebijakan luar negeri, terdapat dua pendekatan utama yang sering kali saling melengkapi. Namun, terkadang keduanya bertentangan: pendekatan “warrior” yang mengutamakan kekuatan militer, dan pendekatan “diplomat” yang berfokus pada negosiasi dan kerja sama internasional. 

Seperti yang dijelaskan oleh Hans Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, kebijakan luar negeri sering kali mencerminkan pertarungan antara penggunaan kekuatan untuk mempertahankan kepentingan nasional dan diplomasi untuk mencapai konsensus. Dua pendekatan ini sering terlihat dalam dinamika politik global, terutama dalam bagaimana negara menyeimbangkan antara mempertahankan kedaulatan dan menjaga hubungan internasional.

Pendekatan “warrior” biasanya menekankan kekuatan militer sebagai alat utama dalam melindungi kepentingan nasional. Misalnya, selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet sering menggunakan kekuatan militer untuk menunjukkan dominasi dan melindungi sekutu mereka. 

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Robert J. Art dalam esainya American Foreign Policy and The Fungibility of Force, kekuatan militer memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan konflik yang bersifat kompleks dan membutuhkan solusi diplomatik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan militer saja tidak cukup untuk mencapai stabilitas jangka panjang.

Sebaliknya, pendekatan “diplomat” menggunakan dialog, negosiasi, dan aliansi untuk mencapai tujuan tanpa melibatkan kekerasan. Contohnya adalah keberhasilan diplomasi multilateral di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik internasional. 

Namun, menurut Hedley Bull dalam bukunya The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, diplomasi sering kali membutuhkan dukungan kekuatan untuk dapat dipercaya oleh pihak lain. Ini menggarisbawahi bahwa kedua pendekatan ini harus saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Lantas, bagaimana dinamika dua pendekatan ini juga terjadi dalam dunia diplomasi Indonesia? Mengapa ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia di bawah Prabowo?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Prabowo vs Kemlu?

Dalam sejarah diplomasi Indonesia, dinamika antara pendekatan warrior dan diplomat sering kali muncul dalam berbagai momen penting. Pada era Soekarno, misalnya, pendekatan militer yang agresif terlihat dalam Konfrontasi Malaysia (1963–1966), ketika Indonesia menggunakan kekuatan bersenjata untuk menolak pembentukan Federasi Malaysia. 

Namun, di sisi lain, Soekarno juga memainkan peran diplomat dengan memimpin Gerakan Non-Blok (GNB), menciptakan aliansi negara-negara dunia ketiga untuk menjaga netralitas di tengah Perang Dingin.

Tokoh militer seperti Jenderal A.H. Nasution juga menjadi simbol pendekatan warrior pada masa itu, terutama dalam perannya memimpin strategi pertahanan nasional. Di sisi lain, Adam Malik sebagai menteri luar negeri (Menlu) menjadi arsitek kerja sama diplomasi yang lebih kooperatif, seperti dalam pembentukan ASEAN di era Orde Baru. Pendekatan ini berlanjut di bawah Soeharto, yang menggabungkan stabilitas regional melalui diplomasi ASEAN dengan operasi militer, seperti di Timor Timur.

Pada masa reformasi, pendekatan diplomasi semakin ditekankan oleh tokoh seperti Hassan Wirajuda. Sebagai Menlu, ia memimpin Indonesia dalam multilateralisme, seperti penyelesaian konflik Aceh melalui dialog internasional. Namun, isu keamanan seperti Laut China Selatan (LCS) tetap menjadi tantangan, di mana militer tetap diperlukan untuk menjaga kedaulatan wilayah.

Kini, dinamika ini mulai terlihat kembali di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, yang membawa latar belakang militer ke ranah politik luar negeri. Penunjukan Sugiono, orang dekat Prabowo, sebagai Mwnlu mengindikasikan potensi pergeseran kontrol diplomasi ke tangan pemimpin dengan perspektif keamanan yang kuat. Perbedaan pendapat terkait LCS menjadi contoh awal bagaimana pendekatan warrior yang berfokus pada kedaulatan nasional dapat bersinggungan dengan diplomasi multilateral tradisional.

Kisah Shu dari Tiga Kerajaan, di mana Guan Yu sebagai panglima perang dan Zhuge Liang sebagai strategis bekerja sama untuk mempertahankan kerajaan, menjadi analogi yang relevan. Seperti Shu yang gagal karena ketidakseimbangan antara militer dan diplomasi, Indonesia juga harus belajar menyeimbangkan pendekatan ini. 

Keseimbangan antara kekuatan militer dan kecerdasan diplomasi akan menjadi kunci keberhasilan politik luar negeri Indonesia ke depan. Bukan begitu? (A43)

Wih, menarik nih Kementerian Luar Negeri era Prabowo-Gibran 

Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, dirumorkan tidak akan menunjuk Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri (menlu). Bahkan, salah satu nama yang kabarnya dipertimbangkan adalah Fadli Zon.

PinterPolitik.com

“Trust is earned through power, Cathy. If we don’t act decisively, we’ll be seen as weak and ineffective” – Frank Underwood, House of Cards (2013-2018)

Permainan politik merupakan permainan yang penuh intrik dan membutuh manuver strategis. Ini semua tergambarkan dalam sebuah serial televisi yang berjudul House of Cards (2013-2018).

Berpusar pada kisah Frank Underwood beserta istrinya, Claire Underwood, House of Cards menceritakan bagaimana politikus ini akhirnya berhasil menjadi presiden Amerika Serikat (AS).

Dalam pemerintahannya, Underwood-pun menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah kebijakan luar negeri, yang mana soal ini dirinya dibantu oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Cathy Durant. 

Durant-pun merupakan seorang politikus yang memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi dan politik luar negeri. Namun, Durant akhirnya mengalami kesulitan karena harus kerap kali berbeda pendapat dengan sang presiden, Frank Underwood.

Perihal kebijakan luar negeri AS terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT), misalnya, Underwood selalu mengedapankan preferensi kebijakan seperti sanksi ekonomi. Padahal, Durant menyarankan negosiasi untuk membangun kepercayaan dari pemerintah Tiongkok.

Perbedaan preferensi kebijakan ini tidak hanya terjadi soal kebijakan luar negeri perihal Tiongkok, melainkan juga kebijakan luar negeri terkait kawasan Timur Tengah. Meski Durant menyarankan dialog dan kerja sama dengan aktor di kawasan, Underwood lebih memilih untuk menggunakan kekuatan militer dan paksaan dalam negosiasi.

Penggambaran proses pengambilan kebijakan luar negeri dalam serial ini sebenarnya menggambarkan bagaimana kebijakan-kebijakan ini memiliki signifikasi strategis yang tinggi. Itulah sebabnya individu yang berada di puncak kepemimpinan memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam.

Inipun juga berlaku bagi pemerintah Indonesia di dunia nyata. Ini mengapa juga pemerintahan yang baru nanti di bawah Prabowo Subianto juga perlu mempertimbangkan siapa yang akan menjabat sebagai Menlu RI.

Lantas, siapakah yang akan dipilih oleh presiden terpilih RI, Prabowo? Mungkinkah Retno Marsudi atau individu lain yang dianggap lebih sesuai dengan preferensi kebijakan Prabowo?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kementerian Luar Negeri: “Arena” Sipil vs Militer (Lagi)?

Perbedaan preferensi kebijakan seperti di atas tadi sebenarnya tidaklah unik terjadi antara Underwood dan Durant. Perdebatan serupa pernah terjadi di dunia nyata, bahkan di negara kita sendiri.

Semua bermula dari Peristiwa 30 September 1965, yang mana akhirnya berujung pada pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Usai Soekarno lengser, tepatnya pada tahun 1966, dibentuklah Tim Penertib.

Mengacu ke penjelasan Greta Nabss-Keller dalam tulisannya yang berjudul “Reforming Indonesia’s Foreign Ministry: Ideas, Organization and Leadership,” Tim Penertib yang nantinya berubah menjadi Laksus Luar Negeri ini melakukan semacam “pembersihan” terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu), nama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) saat itu.

Dari Laksus, akhirnya Kemlu yang sebelumnya didominasi oleh para diplomat sipil mulai diisi oleh para pejabat militer dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setidaknya, pada tahun 1970-an, sejumlah posisi direktur jenderal (dirjen) seperti Direktorat Asia-Pasifik selalu diisi oleh militer.

Tentunya, perubahan ini bukanlah tanpa dampak. Perbedaan preferensi kebijakan luar negeri akhirnya sering terjadi. 

Menlu Adam Malik, misalnya, kerap berbeda pendapat dan berdebat dengan para pejabat militer di internal Deplu. Salah satu isu kebijakan yang kerap diperdebatkan adalah hubungan diplomatik dengan Tiongkok, yang mana merupakan kebijakan yang ditentang oleh ABRI karena nilai anti-komunisme.

Kehadiran pejabat-pejabat ABRI di Deplu akhirnya juga membawa perubahan dalam arah kebijakan. Kebijakan luar negeri Indonesia kala itu juga lebih berorientasi pada keamanan, yang mana bisa saja terkesan lebih menggunakan perspektif realis./

Perbedaan arah kebijakan di internal Deplu ini juga tidak hanya terjadi di era Adam Malik. Saat Menlu Ali Alatas menjabat, perbedaan pendapat disebut juga terjadi perihal kebijakan di Timor Timur (sekarang Timor Leste), Aceh, dan Papua.

Jika ABRI lebih menekankan pada orientasi kebijakan keamanan, banyak petinggi sipil Deplu justru lebih memiliki prinsip liberal karena sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang pendidikan hukum yang didapatkan di negara-negara Barat. Maka dari itu, diplomat sipil lebih menekankan pada norma-norma hak asasi manusia (HAM).

Meski begitu, perpecahan internal ini mereda usai Orde Baru berakhir. Kemlu kini akhirnya lebih didominasi oleh para diplomat sipil.

Lantas, bagaimana dengan situasi saat ini? Apa yang perlu dipertimbangkan oleh Prabowo dalam memilih Menlu barunya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mustahil Prabowo Pilih Retno?

Apa yang terjadi di Deplu di masa lampau setidaknya juga menjadi gambaran bahwa preferensi kebijakan itu bisa saja hadir kembali di masa kini dan mendatang. Namun, apakah memang pergantian itu yang kini sedang dibutuhkan?

Seperti yang banyak diketahui, Prabowo memang memiliki visi kebijakan luar negeri yang lebih tegas. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo bahkan menekankan pada pentingnya kekuatan negara dalam menunjukkan posisinya di politik dunia.

Menurut Prabowo, Indonesia perlu memiliki kekuatan militer yang lebih kuat. Selain itu, Indonesia juga perlu menunjukkan pengaruhnya sebagai salah satu negara besar di dunia, seperti dengan menjadi pemimpin bagi negara-negara berkembang di belahan bumi selatan.

Tentu, visi Prabowo untuk kebijakan luar negeri Indonesia bukanlah hal sederhana. Inipun juga didasari pada asumsi-asumsi perspektif realis dalam Hubungan Internasional (HI).

Apa yang diimpikan oleh Prabowo bisa jadi justru banyak berseberangan dengan para petinggi diplomat di Kemlu saat ini. Menlu saat inipun merupakan seorang diplomat yang justru lebih berfokus pada pendekatan-pendekatan domestik.

Menlu Retno Marsudi, mengacu pada penjelasan Aaron L. Connelly di tulisannya yang berjudul “Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo’s Foreign Policy Challenges,” merupakan seorang diplomat yang dipilih jadi menlu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena konsep yang dibuatnya, yakni diplomasi membumi.  

Retno sendiri merupakan salah satu bagian dari kelompok yang disebut sebagai “Hassan’s boys,” julukan untuk diplomat-diplomat kondang yang dididik oleh mantan Menlu RI Hassan Wirajuda. Beberapa di antaranya adalah yang berasal dari diplomat angkatan 12 dan 13, seperti Arif Havas Oegroseno, Marty Natalegawa, dan Hassan Kleib.

Hassan sendiri merupakan salah satu menlu yang paling sukses dalam sejarah RI. Namun, bisa dibilang, rekam jejak Hassan untuk membangun norma HAM di ASEAN merupakan bentuk institusionalisme liberal yang justru lebih menekankan pada kerja sama antarnegara dibandingkan realitas politik luar negeri yang didasarkan pada kekuatan seperti pendekatan realis.

Bukan tidak mungkin, para petinggi diplomat Kemlu yang sebagian besar merupakan “Hassan’s boys” memiliki cara pandang yang mirip dalam membangun kebijakan luar negeri Indonesia. 

Lantas, apakah mungkin ini saatnya merombak itu semua? Bisa saja, apalagi realias geopolitik kini menuntut akan adanya kecurigaan terhadap negara-negara lain, mengingat negara-negara kini saling memperkuat kekuatan militer mereka.

Bukan tidak mungkin, Prabowo membutuhkan sosok yang dapat dipercayainya dalam menyusun kebijakan luar negeri RI. Sejumlah namapun akhirnya muncul, mulai dari Rosan Roeslani, Meutya Hafid, hingga Fadli Zon.

Siapakah yang kan dipilih oleh Prabowo? Mungkin, hanya Mr. President-elect yang tahu untuk saat ini. (A43)

PinterPolitik.com

“I said they treat me like a slave. Woi, we feel a whole heap of pain” – Assassin, DJ asal Jamaika

Mungkin, bagi sebagian penggemar film Hollywood ala Amerika Serikat (AS), isu perbudakan bukanlah hal yang asing. Bagaimana tidak? Banyak film dan seri televisi kerap membahas persoalan yang terjadi di masa lampau ini.

Sebuah film berjudul 12 Years a Slave (2013) yang memenangkan tiga piala Oscar pada tahun 2014 misalnya menceritakan seorang manusia bebas yang akhirnya harus jatuh pada naungan perbudakan pada abad ke-19. Tentunya, tak sedikit penonton pasti bakal merasa geram.

Selain film tersebut, ada juga film populer lainnya yang berjudul Django Unchained (2012). Film yang dibintangi oleh Jamie Foxx ini mengisahkan seorang budak yang akhirnya menjadi manusia bebas dengan latar belakang film di negara bagian Texas, AS, pada abad ke-19.

Dua film ini setidaknya menggambarkan bahwa perbudakan merupakan tragedi masa lalu yang terjadi pada abad ke-19. Mungkin, bila dibandingkan dengan masa kini, perbudakan serupa bisa dibilang telah berkurang jumlahnya.

Meski begitu, siapa sangka ternyata perbudakan dan kerja paksa masih terjadi di masa sekarang? Buktinya, beberapa waktu lalu, media dan kantor berita Korea Selatan ramai memberitakan isu pelarungan yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera Tiongkok terhadap sejumlah anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI).

Saya telah mendapatkan komitmen Pemerintah RRT untuk membantu Pemerintah Indonesia menindaklanjuti isu ini dengan perusahaan RRT

— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) May 7, 2020

Adanya pelarungan ini sontak membuat warga dan pemerintah Indonesia bereaksi. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi misalnya langsung memanggil Duta Besar (Dubes) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xiao Qian untuk ditanyai mengenai persoalan pelarungan tersebut.

Meski Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akhirnya menyatakan bahwa pelarungan sudah dilakukan sesuai peraturan internasional, dugaan akan adanya perbudakan dan kerja paksa tetap mencuat. Pasalnya, beberapa ABK Indonesia mengakui adanya kondisi-kondisi yang membuat mereka “terpaksa” bekerja melebihi batas.

“Kadang kita tidur cuma tiga jam,” ujar salah satu ABK Indonesia. Situasi kerja yang dihadapi oleh para ABK WNI ini tentu menimbulkan kesedihan tersendiri dan menyinggung rasa kemanusiaan banyak orang.

Menanggapi hal seperti ini, sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi warga-warga negaranya – apalagi bila hak-hak dasar WNI disebut-sebut telah dirampas.

Lantas, Apa respons pemerintah Indonesia terhadap polemik dan isu perbudakan ini? Bagaimana respons tersebut bila dilihat dari sisi politik luar negeri?

Mengapa Panggil Dubes?

Guna menanggapi persoalan ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk meminta keterangan dari Dubes Tiongkok Xiao Qian. Menlu Retno kabarnya memanggil Xiao Qian untuk mendiskusikan keabsahan pelarungan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan Tiongkok.

Pemanggilan dubes seperti ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam hubungan diplomatis. Biasanya, pemanggilan dubes dilakukan ketika sebuah persoalan antarnegara menjadi perhatian pemerintah Indonesia.

Bukan tidak mungkin, pemanggilan dubes yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini memiliki konsekuensi penting. Dalam politik antarnegara, dubes sendiri dianggap sebagai simbol dan perwakilan negara pengirim untuk negara penerima dalam negosiasi.

Olivia McCaffrey dalam tesisnya yang berjudul Silent Statecraft menjelaskan bahwa pemanggilan dubes, selain menjadi saluran komunikasi antara dua negara, juga bisa menjadi pemberian sinyal diplomatis (diplomatic signaling) atas sikap negara penerima terhadap suatu isu.

Pemberian sinyal seperti ini pernah dilakukan pada tahun 2010 oleh Wakil Menlu Israel Daniel Ayalon dengan memanggil Dubes Turki akibat dirilisnya sebuah episode drama televisi Turki yang dinilai anti-Semitis.

Lantas, bagaimana dengan pemanggilan dubes yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia?

Pemanggilan dubes selain menjadi saluran komunikasi antara dua negara juga bisa menjadi pemberian sinyal diplomatis (diplomatic signaling) atas sikap negara penerima terhadap suatu isu.
Share on X

Sebenarnya, pemerintah Indonesia sendiri kerap menggunakan pemanggilan dubes sebagai pemberian sinyal atas sikap diplomatis yang ingin diberikan. Hal ini kerap dilakukan oleh Kemlu ketika isu-isu luar negeri yang menciptakan polemik mengambil porsi besar dalam perhatian masyarakat.

Persoalan mengenai penculikan nelayan-nelayan WNI yang terjadi di Laut Sabah pada Januari 2020 lalu misalnya, sampai membuat Menlu Retno memanggil perwakilan dua negara Asia Tenggara lainnya, yakni Malaysia dan Filipina. Pasalnya, penculikan nelayan seperti ini tak hanya sekali saja terjadi di wilayah perairan tersebut.

Boleh jadi, pemanggilan Dubes Tiongkok oleh Menlu Retno baru-baru ini juga menyatakan akan keseriusan sikap pemerintah Indonesia terhadap isu pelarungan ABK Indonesia. Tak berselang lama setelah bertemu dengan Xiao Qian, Menlu langsung memberikan keterangan pers terkait tindakan pelarungan tersebut.

Tentunya, pemanggilan yang dilakukan oleh Menlu Retno tersebut tak dapat memuaskan banyak pihak. Migrant CARE misalnya menilai bahwa pertemuan tersebut tak membahas persoalan pokok mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak para ABK.

Namun, uniknya, persoalan perbudakan ABK asal Indonesia ini tak hanya sekali saja terjadi. Pada tahun 2019 lalu misalnya, isu yang mirip pernah mencuat di media dengan melibatkan beberapa ABK WNI di kapal Zhong Ju 18.

Lantas, bila persoalan ini bukanlah hal baru, mengapa pemerintah Indonesia belum juga menyelesaikan persoalan ini dengan Tiongkok? Kira-kira, mampukah Indonesia?

Lemahnya Diplomasi Indonesia?

Dalam berdiplomasi, setiap negara memiliki modal tertentu untuk mencapai kepentingannya. Kepentingan sebuah negara dapat mencakup kebijakan yang diambil oleh negara lain.

Ketika pemerintah Indonesia memberikan sinyal diplomatis kepada Malaysia dan Filipina melalui pemanggilan duta-duta besar yang membahas soal penculikan nelayan WNI misalnya, pemerintah pastinya mengharapkan perubahan kebijakan yang dapat dilakukan oleh dua negara tersebut.

Salah satu kepentingan yang ingin dicapai ialah agar pemerintah Malaysia dan Filipina dapat meningkatkan keamanan laut di wilayah perairan sekitar Sabah – di mana sejumlah nelayan WNI diculik.

Berkaca dari pemanggilan kedua dubes tersebut, pemerintah Indonesia mungkin juga memiliki kepentingan dan ekspektasi tertentu terhadap pemerintah Tiongkok setelah Menlu Retno bertemu dengan Dubes Xiao Qian beberapa waktu lalu.

View this post on Instagram

Indonesia dihebohkan dengan kabar perbudakan ABK asal Indonesia di kapal Tiongkok #anakbuahkapal #abkindonesia #perbudakan #kekerasan #tiongkok #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 8, 2020 at 3:12am PDT

Boleh jadi, pemerintah Indonesia tak hanya ingin mendapatkan informasi terkait sesuai hukum atau tidaknya pelarungan yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok. Pasalnya, Menlu Retno sendiri telah menyatakan bahwa Tiongkok akan melakukan investigasi terkait dugaan perbudakan tersebut.

Meski begitu, dalam diplomasi, kepentingan bukanlah satu-satunya unsur utama. Pemerintah Indonesia bisa jadi membutuhkan unsur lain, yakni power (kekuatan).

David A. Baldwin dalam tulisannya yang berjudul Power and International Relations – dengan mengutip Robert A. Dahl – menjelaskan bahwa power dalam hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan negara A dalam membuat negara B melalukan hal yang sebenarnya tak akan dilakukan oleh B.

Dalam hal ini, Indonesia bisa jadi membutuhkan power pada tingkat tertentu agar Tiongkok mau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Indonesia. Guna memengaruhi negara lain, Baldwin menjelaskan bahwa sebuah negara bisa saja perlu memerhatikan beberapa dimensi dari power itu sendiri.

Salah satu dimensi yang disebutkan oleh Baldwin adalah weight (beban). Dimensi satu ini berbicara mengenai kemungkinan akan terpengaruhnya perilaku negara B oleh negara A. Artinya, negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar menjadi lebih mampu dalam memengaruhi perilaku negara lain.

Lantas, apakah mungkin pemerintah Indonesia mampu memengaruhi perilaku Tiongkok dalam isu perbudakan ini?

Bisa jadi, pemerintah Tiongkok belum tentu mau mengikuti kemauan Indonesia. Pasalnya, secara beban power, Indonesia bisa jadi terpaut jauh dalam beberapa indikator power (seperti kekuatan militer dan ekonomi).

Dalam persoalan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara – atau Laut China Selatan – misalnya, pemerintah Indonesia juga telah memanggil Dubes Tiongkok. Namun, persoalan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia tampaknya tetap terjadi meski sekarang dunia tengah disibukkan oleh pandemi virus Corona (Covid-19).

Berkaca dari hal ini, bukan tidak mungkin Kemlu bakal menghadapi aral yang serupa dalam upayanya untuk menyelesaikan persoalan perbudakan terhadap ABK WNI yang terjadi di kapal-kapal Tiongkok.

Meski begitu, pemerintah Indonesia mungkin masih bisa berharap akan perilaku Tiongkok perihal persoalan ABK WNI. Pasalnya, menurut Baldwin, power setiap negara bisa juga berbeda-beda dalam setiap isu (scope).

Mungkin saja, Indonesia dapat didengarkan oleh Tiongkok dalam isu-isu di luar Laut Natuna Utara – atau Laut China Selatan. Ya, mari kita saksikan saja bagaimana kelanjutan upaya pemerintah Indonesia – khususnya Kemlu – dalam menyelesaikan persoalan dan polemik perbudakan ABK WNI ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, pasti kalian masih mengikuti dong informasi dan berita tentang kejadian menyakitkan yang dialami oleh beberapa anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal Long Xing 629. Kejadian yang awalnya diungkap oleh YouTuber asal Korea yang fasih berbahasa Indonesia ini secara mendadak menjadi buah bibir dan banyak di-omongin banyak orang di Indonesia, cuy.

Pasalnya, kehidupan mengerikan dan menyeramkan yang menimpa mereka gak manusiawi banget. Kerja 18 jam, istirahat hanya beberapa jam, makan umpan ikan yang hampir busuk, bahkan minum sulingan air laut. Duh, kasihan banget ya, cuy.

Nah, pasca adanya hal tersebut, tentu sontak mendapat berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, baik dari kalangan akademisi hingga masyarakat biasa. Tanggapannya beragam banget, gengs. Ada yang hanya mengatakan bahwa sangat kecewa dengan tindakan tersebut, bahkan hingga ada yang mengumpat bahkan menyumpahkan tindakan perbudakan itu, gengs.

Yaa, tidak menyalahkan ya, gengs, umpatan itu bentuk dari kekesalan publik dan sedikit bisa dimaklumi. Pasalnya,memang itu gak manusiawi banget.

Nah, yang menjadi menarik, bukan tentang banyaknya masyarakat Indonesia yang mengecam tindakan perbudakan tersebut, gengs, tetapi bagaimana sih posisi pemerintah Indonesia dalam menyikapi kejadian ini?

Terlebih, tidak hanya sekali ini loh tindakan perbudakan yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) ketika bekerja di luar negeri. seperti kejadian yang menimpa Nurjamilah yang disetrika majikannya dan hukuman mati yang menimpa Tuti Tursilawati di Arab Saudi tanpa notifikasi kepada Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Riyadh. Anehnya, pemerintah Indonesia ternyata tidak bisa bertindak banyak menyikapi hal tersebut, gengs. Miris banget ya. Hadeuhhh.

Terkait sikap pemerintah Indonesia tentang pelarungan tiga jenazah ABK ke laut, awalnya terlihat garang dan bersikap tegas, cuy. Pemerintah kita langsung memanggil Duta Besar Tiongkok yang ada di Indonesia.

View this post on Instagram

Indonesia dihebohkan dengan kabar perbudakan ABK asal Indonesia di kapal Tiongkok #anakbuahkapal #abkindonesia #perbudakan #kekerasan #tiongkok #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 8, 2020 at 3:12am PDT

Kelihatannya sih, tujuannya agar dapat memberikan penjelasan secara lengkap dan runtut. Yaa, mungkin semacam memberikan peringatan awal sekaligus meminta tanggung jawab begitu ya, gengs. Tetapi, ternyata sikap pemerintah Indonesia di luar perkiraan, cuy.

Pasca-pertemuan dengan Dubes Tiongkok, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan bahwa pelarungan tiga jenazah tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga. Wadadaww, beneran nih, masa hal seperti itu sudah mendapatkan persetujuan keluarga? Hmmm, jadi penasaran, ini benar apa gak yaa.

Ternyata nih, tidak lama setelah Menlu membuat statement tersebut, keluarga dari dua jenazah yang dilarungkan ke laut angkat bicara, cuy. Ternyata mereka tidak mengetahui, gengs, bahwa jenazah-nya di buang ke laut.

Hal yang diketahui adalah kabar bahwa ABK tersebut sakit, setelah itu meninggal dan disemayamkan secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hadeuhhh, parah yaa, cuy.

Ada apa nih sebenarnya? Kok informasi yang disampaikan Bu Menlu malah berbedaseperti itu? Kita gak bisa secara langsung menuduh bahwa pemerintah Indonesia berbohong atau gimana sih.

Anehnya, setelah bertemu dengan pihak Dubes Tiongkok, Menlu kok ber-statement seperti ini ya, gengs? Ini siapa ya yang berbohong? Pihak Kedubes Tiongkok, Pemerintah Indonesia, atau pihak keluarga nih? Hmmm, kalau pihak keluarga yang berbohong, ini kemungkinan kecil ya, gengs. Pasalnya, ini menyangkut kematian anggota keluarga, cuy.

Terlepas dari itu semua, semoga tindakan-tindakan yang melanggar hak para pekerja migran seperti ini bisa segera hilang dan tidak menimpa WNI lagi ya, gengs. Terlebih, Indonesia memang lemah ketika bargain dalam hal seperti ini.

Upsss, buktinya, tidak sedikit tuh kejadian seperti ini yang menimpa WNI ketika bekerja di luar negeri tetapi pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan banyak hal. Selain itu, tindakan perbudakan juga tidak menghargai nilai hak asasi manusia (HAM) ya, cuy. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, komunitas internasional – khususnya kawasan Asia Timur – diramaikan dengan isu penyebaran penyakit menular yang diakibatkan oleh virus Corona (n-Cov). Virus yang bermula di Wuhan, Provensi Hubei, Tiongkok, ini dikabarkan telah menyebar ke berbagai provinsi dan negara lain.

Guna menghambat penyebaran penyakit ini, pemerintah Tiongkok akhirnya memutuskan untuk menutup wilayah Provinsi Hubei dari luar maupun dalam. Beberapa aktivitas dan moda transportasi juga diberhentikan untuk sementara, seperti bus dan kereta.

Aktivitas ekonomi pun tampaknya juga tak banyak terjadi di kota Wuhan. Kota itu disebut-sebut tengah menjadi sepi karena banyak warga memutuskan untuk tinggal di rumah.

Di tengah-tengah kota dan provinsi yang kini menjadi sepi itu, terdapat juga warga-warga negara Indonesia (WNI) yang terpaksa harus bertahan. Kabarnya, terdapat sekitar 243 WNI yang tinggal di Provinsi Hubei.

Hingga kini, para WNI ini dikabarkan telah mendapatkan bantuan biaya dari pemerintah guna melengkapi kebutuhan logistik yang diperlukan. Meski begitu, kekhawatiran tetap memuncak karena bahan-bahan logistik di wilayah tersebut semakin menipis.

View this post on Instagram

Sejumlah pihak minta WNI di kawasan terdampak virus Corona segera dievakuasi.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 29, 2020 at 10:35pm PST

WNI yang sebagian besar pelajar dan mahasiswa itu kini harus menunggu nasib mereka yang tak jelas kepastiannya. Dorongan agar pemerintah Indonesia melakukan evakuasi terhadap para WNI ini juga semakin deras, terutama dari keluarga para WNI.

Para WNI di sana juga dikabarkan semakin drop kondisinya, baik secara mental maupun fisik. Beberapa dikabarkan sampai jatuh sakit.

Mendengar dorongan dan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia tengah berupaya menyusun apa saja yang harus dilakukan guna melakuakan opsi evakuasi. Pasalnya, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kota Wuhan dan sekitarnya kini masih dikunci (locked) oleh pemerintah Tiongkok sehingga harus menunggu konfirmasi dari otoritas negara itu.

Hmm, mungkin, pemerintah perlu segera meminta konfirmasi dari Tiongkok nih. Pasalnya, beberapa negara lain – seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS) – telah memulai melakukan evakuasi terhadap para warga negaranya yang berada di Provinsi Hubei. Apa perlu pemerintah menduplikasi “kunci” negara-negara tersebut yang telah menjalankan proses evakuasi?

Lagi pula, para WNI yang kini masih berada di Provinsi Hubei juga merupakan WNI yang wajib diberikan perlindungan oleh pemerintah. Bagaimanapun, mereka adalah tanggung jawab pemerintah.

Kala artikel ini ditulis, pemerintah Tiongkok – dikabarkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi – telah menyanggupi kesiapan mereka untuk mefasilitasi proses evakuasi WNI dari Wuhan. Semoga saja proses evakuasi tersebut segera terlaksana dengan lancar. Kita harapkan dan doakan yang terbaik bagi keselamatan para WNI di Wuhan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Neraca perdagangan Indonesia pada semester I 2019 mengalami defisit sebesar US$ 1,93 miliar atau sekitar Rp 27,5 triliun. Bahkan pada April lalu terjadi defisit perdagangan terburuk sepanjang sejarah Indonesia dengan jumlah mencapai Rp 36 triliun.

Melihat kondisi ini, dalam beberapa kesempatan Jokowi meluapkan kekecewaan dan amarahnya terhadap kinerja kabinetnya.

Pada Juni lalu, Jokowi menyindir performa ekspor yang tidak membaik, padahal dirinya sudah mengadakan enam kali rapat terkait hal tersebut. Bahkan Maret lalu di hadapan ratusan pejabat dan kepala daerah, Jokowi mengucapkan kalimat “bodoh banget” karena buruknya performa investasi dan impor Indonesia.

Perlu digarisbawahi bahwa sejauh ini belum ada penjelasan lebih lanjut apakah tugas Kementerian Luar Negeri (Kemlu) jika digabungkan dengan nomenklatur baru bernama Kementerian Ekspor, hanya akan bertambah dalam hal ekspor atau juga termasuk impor.

Selain itu belum dijelaskan juga apakah penggabungan ini akan menghilangkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dari daftar kementerian untuk periode 2019-2024.

Lalu, apakah penggabungan ini akan menjadi obat defisit neraca perdagangan? Apakah untung-ruginya?

View this post on Instagram

Jokowi berencana melebur Kementrian Ekspor dan Luar Negeri Selengkapnya dalam artikel "Jurus Jokowi Cari Untung Baru" di Pinterpolitik.com #jokowi #ekspor #kemenlu #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 15, 2019 at 1:23am PDT

Fokus Ekonomi

Sebenarnya keinginan Jokowi untuk menggabungkan dua kementerian ini bukanlah hal yang baru. Sejak awal Jokowi sudah mengirimkan sinyal agar urusan luar negeri Indonesia lebih fokus ke bidang ekonomi, khususnya di sektor ekspor.

Ketika masih menjadi calon presiden di tahun 2014, pria kelahiran Solo tersebut mengatakan bahwa Duta Besar Indonesia juga harus jago berdagang, bukan hanya politik.

Kemampuan diplomasi ekonomi ini diperlukan agar produk dan industri lokal Indonesia bisa menembus pasar ekspor. Pada awal 2018, Jokowi juga menegur ratusan Duta Besar agar lebih serius melakukan diplomasi ekonomi guna meningkatkan nilai ekspor dan investasi.

Kekecewaan Jokowi terhadap performa perdagangan internasional yang dilakukan oleh Kemendag juga beberapa kali diperlihatkan.

Jokowi pernah mengancam akan menutup Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) karena dinilai gagal memaksimalkan potensi pasar internasional yang ada.

Urusan ekspor memang selalu membutuhkan lobi-lobi alias diplomasi. Pun dalam beberapa kasus, tugas Kemendag dan Kemlu terlihat tumpang tindih.

Kebutuhan akan negosiator diplomasi ekonomi ini semakin dirasakan ketika beberapa komoditas ekspor Indonesia menemui hambatan untuk masuk ke suatu negara.

Misalnya pada kasus penolakan atau pembatasan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia yang dilakukan oleh Uni Eropa.

Menghadapi hambatan ini, pemerintah mencoba melakukan lobi-lobi kepada Uni Eropa agar memperbolehkan minyak kelapa sawit Indonesia masuk. Namun, Lobi atau diplomasi ini tidak dijalankan melalui satu pintu, melainkan dilakukan oleh Menlu, Meko Perekonomian, bahkan Menko Kemaritiman.

Diplomasi yang tidak satu pintu ini, menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri, menjadikan permasalahan tersebut semakin rumit. Ia menambahkan bahwa seharusnya hambatan ekspor semacam ini dipegang oleh Menlu karena sudah masuk ranah hubungan antar negara alias diplomasi.

Contoh lainnya adalah ketika Amerika Serikat (AS) tahun lalu mengancam akan mencabut Generalized System of Preferences (GSP) untuk Indonesia karena dinilai merugikan negara tersebut. Ancaman ini kemudian mengharuskan Indonesia melakukan lobi-lobi bilateral dengan AS.

Pentingnya aspek negosiasi terhadap perdagangan internasional juga diutarakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Ia mengatakan bahwa di tengah kondisi perang dagang global, Indonesia membutuhkan negosiator ekonomi yang handal.

Dengan demikian, peran diplomat sebagai ujung tombak ekspor Indonesia serta kebutuhan akan diplomasi ekonomi yang lebih kuat ini bisa jadi merupakan alasan Jokowi ingin sekalian saja memberikan tugas ekspor ke Kemlu.

Akan Berdampak Positif?

Jika benar-benar dilakukan, Indonesia bukan menjadi negara pertama yang menggabungkan Kementerian Ekspor dengan Kemlu. Sudah ada beberapa negara lain seperti Selandia Baru, Australia, Irlandia, hingga Zimbabwe yang terlebih dahulu melakukannya.

Lalu, apakah penggabungan ini sukses di negara-negara tersebut?

Di Australia, penggabungan sudah terjadi sejak tahun 1987 di bawah nama Department of Foreign Affairs and Trade alias Departemen Hubungan dan Perdagangan Luar Negeri.

Menurut Stuart Harris dalam tulisannya yang mengkaji tentang penggabungan Kemendag dan Kemlu di Australia, proses tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian dan hubungan luar negeri Australia.

Penggabungan dua kementerian ini menciptakan efisiensi birokrasi karena menurunnya konflik, sekaligus meningkatkan koordinasi antarkementerian. Selain itu, kebijakan luar negeri terkait ekonomi juga dapat diselaraskan dengan lebih baik karena yang mengerjakan adalah satu kementerian yang sama.

Koordinasi kebijakan ini menjadi penting karena selama ini ada pandangan bahwa Kemlu hanya mengurusi hal-hal high-politics – terminologi dalam ilmu Hubungan Internasional untuk menyebut isu-isu seperti perdamaian, konflik, serta protokoler hubungan internasional – dan dianggap kurang mengurusi low politics seperti ekonomi.

Penggabungan ini juga mengkonsentrasikan dan memperkuat sumber daya yang tersedia dalam melakukan perdagangan internasional karena kementerian perdagangan Australia kini memiliki akses langsung terhadap jaringan diplomasi. Begitupun sebaliknya, pengetahuan diplomat-diplomat Australia seputar perdagangan dan komoditas juga meningkat.

Namun, Harris juga mengingatkan bahwa efektivitas penggabungan ini akan sangat bergantung pada beberapa faktor seperti karakter pejabat kementerian, pemindahan pegawai, serta sumber daya yang tersedia untuk melakukan penggabungan.

Neraca perdagangan pemerintah terus-menerus defisit.

Nantikan tulisan in-depth selengkapnya di https://t.co/ZUTKWksBoJ pic.twitter.com/W5a8ZRPqHG

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) March 18, 2018

Isu penggabungan Kemendag dengan Kemlu sebenarnya pernah muncul pada 2014. Pada saat itu, penggabungan dinilai sebagai hal yang positif oleh beberapa akademisi.

Menurut Guru Besar Universitas Bina Nusantara, Tirta Nugraha Mursitama, penggabungan dua kementerian ini akan menghasilkan kementerian yang lebih efektif dan efisien. Menurutnya, selama ini kebijakan perdagangan internasional Indonesia masih tidak fokus karena ada di dua kementerian.

Sementara menurut Faisal Basri, penggabungan antara Kemendag dan Kemlu diperlukan untuk meningkatkan akses dagang ke luar negeri. Selain itu, menurutnya beberapa tugas Kemendag bisa diambil alih oleh lembaga lain ataupun pemerintah daerah.

Penggabungan kementerian ini juga akan berdampak secara sosial bagi pegawai-pegawai kedua kementerian. Pegawai Kemlu akan dituntut untuk lebih mengerti kondisi perdagangan Indonesia. Sebaliknya, pegawai Kemendag harus mempelajari peta politik internasional.

Bursa kabinet menteri juga akan terpangaruh. Rencana penggabungan ini memberikan sinyal kuat bahwa untuk lima tahun ke depan Jokowi mencari Menlu yang lebih memahami perekonomian.

Perhatian Jokowi di sektor ekonomi dapat dimaklumi karena dirinya memang memiliki latar belakang pengusaha. Jika terjadi, penggabungan ini memberikan sinyal bahwa untuk lima tahun ke depan kebijakan luar negeri Indonesia memang akan fokus di sektor ekonomi. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]iapa yang menyangka, alam begitu kuatnya menggoyang crane-crane yang diletakkan di Masjidil Haram, Mekkah, hingga jatuh dan menimpa para jamaah haji yang tengah shalat di dekat crane raksasa itu berada.

Bukan salah sang kontraktor mengapa crane itu diletakkan di sana, karena saat itu masjid tempat Ka’bah berada tengah diperluas. Bukan kesalahan Kerajaan Arab Saudi pula, mengapa mereka tetap menerima para jama’ah haji berdatangan, karena memang musim berhaji telah tiba.

Tentunya, kita juga tidak bisa menyalahkan angin dan alam yang menjadi penyebab utama crane-crane itu bertumbangan. Sebagai umat beriman, tentu kita hanya bisa memasrahkan semuanya pada Ilahi. Bahwa mungkin itu sudah menjadi kehendak-Nya,

Meski begitu, janji tetaplah janji. Dua tahun lalu, Raja Salman telah mengatakan akan memberikan santunan pada para korban. Indonesia sendiri ada sekitar 11 orang yang tewas di kejadian tersebut. Karena itu, Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Ibu Retno Marsudi lagi pusing mencari cara menagih janji sang raja.

Di Arab Saudi sendiri, permasalahan crane ini sudah mendapatkan keputusan dari pengadilan. Katanya, perusahaan dari grup Binladen – kontraktor yang juga pemilik crane itu, tidak melakukan kesalahan. Sehingga mereka tidak wajib memberikan santunan, lha, terus gimana?

Jemaah haji korban crane di Mekkah batal terima ganti rugi, sementara santunan tak kunjung cair https://t.co/dl6lfAIU8M pic.twitter.com/0Cn4U93AO6

— BBC Indonesia (@BBCIndonesia) October 25, 2017

“Itukan santunan dari perusahaan, dari kerajaan lain lagi,” kata Bu Retno, betul juga. Makanya itu, Kedutaan Indonesia di Arab Saudi masih terus melakukan pendekatan, untuk mengetahui apakah Raja Salman masih memegang janjinya tersebut.

Dipikir-pikir, kalau emang sang Raja niat ngasih santunan, tentunya kan enggak perlu nunggu keputusan peradilan. Enggak perlu juga nunggu dua tahun buat nyiapin dana santunan, kan kasihan keluarga korban nunggunya kelamaan.

Raja Arab yang saat datang ke Indonesia bikin heboh seluruh negeri, dan disambut suka cita sama seluruh bangsa, ternyata kerjaannya emang mengecewakan saja. Dulu yang kecele Jokowi, mega investasi yang dijanjikan ke Indonesia cuma fantasi. Eh sekarang korban haji pun di PHP-in juga.

Anehnya, sama ustad yang satu itu kok Raja Salman baik hati sekali? Dikasih izin permanen residen dan kebutuhan hidup segala. Padahal, kalau dibilang terzalimi juga enggak, membutuhkan sedekah pun tidak mungkin, secara ada tokoh-tokoh politik yang bersedia membiayainya sebagai ‘simpanan’ untuk Pilpres 2019 nanti.

Namanya santunan, memang tidak ada kewajiban bagi Raja Salman untuk mengeluarkannya, tapi sebagai seorang Muslim, seharusnya ia tahu kalau janji itu utang yang dibawa mati. Apalagi janjinya enggak cuma satu orang, tapi ratusan orang. Kira-kira mungkin enggak ya Raja Salman ingkar janji? (R24)