PinterPolitik.com

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan jika mereka telah memadankan 52 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dapat dipergunakan untuk menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Data tersebut merupakan 82,18 persen dari data yang ada. Itu berarti, masih ada sekitar 18 persen data lagi yang masih harus diselesaikan hingga awal tahun depan.

Pemanfaatan NIK KTP untuk pengurusan NPWP memiliki beberapa keuntungan. Pertama, data penduduk yang terverifikasi dapat digunakan untuk memverifikasi identitas calon WP secara lebih akurat.

Kedua, potensi kesalahan pengisian data dapat diminimalkan, mengingat data NIK sudah tervalidasi dalam sistem kependudukan. Ketiga, penggunaan NIK juga dapat menghindarkan calon WP dari tindakan pemalsuan identitas.

Proses penggabungan NIK dengan pengurusan NPWP perlu didukung oleh kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Data yang terkait dengan pendapatan dan kewajiban pajak harus tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, perlunya koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait agar data yang digunakan akurat dan terkini.

Kedua, perlunya perlindungan data yang kuat untuk mencegah potensi penyalahgunaan informasi pribadi.

Ketiga, pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai pemanfaatan NIK untuk pengurusan NPWP agar tidak timbul kekhawatiran akan privasi dan keamanan data.

Dalam kesimpulannya, pemanfaatan NIK pada KTP untuk pengurusan NPWP adalah langkah positif dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan layanan publik.

Dengan mengintegrasikan data yang sudah ada dalam sistem pemerintah, proses pengurusan NPWP dapat menjadi lebih cepat, akurat, dan aman.

Namun, perlu diingat bahwa perlindungan data dan informasi pribadi masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam implementasi konsep ini. (S83)

PinterPolitik.com

“Do you hear the people sing? Singing the song of angry men?” – Les Misérables Cast, “Do You Hear the People Sing?” (2012)

Pada suatu pagi di abad ke-19, Jean Valjean menjalani hari-harinya seperti biasa sebagai pemilik pabrik dan kepala daerah di Montreuil, Pas-de-Calais, Prancis. Namun, ia akhirnya dikejutkan oleh kepala kepolisian baru yang akhirnya tiba di pabriknya – namanya adalah Javert.

Di saat itu pula, sebuah kecelakaan terjadi di pabrik tersebut, Valjean sebagai pemilik pabrik merasa iba dengan buruhnya yang terluka akibat kecelakaan itu dan akhirnya memutuskan untuk membantu sang buruh.

Sebuah hal yang umum, bukan? Namun, ternyata hal itu tidak biasa terjadi di Prancis pada zaman itu. Bukan pemandangan umum kalau ada orang elite bisa peduli terhadap kelompok proletar seperti buruh, pengemis, nelayan, dan warga biasa – sehingga Javert pun kaget dan malah mencurigai Valjean.

Hmm, kenapa demikian? Kenapa warga Prancis kala itu – setidaknya yang diceritakan dalam film Les Misérables (2012) – begitu antipati terhadap kelas menengah ke bawah? Mengapa kelompok elite begitu merasa entitled (berhak) untuk bertindak sesuka hati?

Mengacu ke penjelasan Harrison W. Mark dalam tulisannya The Three Estates of Pre-Revolutionary France, kelompok elite – yakni kelompok bangsawan (nobility) dan tokoh agama (clergy) – mendapatkan privilese yang begitu istimewa meskipun lebih dari 90 persen pajak dibayarkan oleh orang-orang biasa (commoners).

Hmm, ngomong-ngomong soal pajak, jadi ingat dengan peristiwa yang akhir-akhir ini ramai dibahas oleh warganet Indonesia. Soalnya nih, buntut dari kasus kekerasan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap Cristalino David Ozora.

Kekerasan antar-remaja ini pun merambat hingga ke politik dan pemerintahan lho, yakni ketika harta kekayaan ayahnya, Rafael Alun Trisambodo, yang merupakan salah satu pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya, Mario kerap memamerkan mobil Rubicon dan sepeda motor gede (moge) Harley-Davidson miliknya.

Alhasil, fakta lain pun terungkap bahwa masih banyak pegawai Kemenkeu belum laporkan harta kekayaannya. Makin-makin deh, muncul ajakan dari masyarakat agar tidak perlu membayar pajak dengan banyaknya kecurigaan atas asal harta kekayaan itu.

Hmm, kalau gini caranya, kasihan Bu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ya. Udah susah-susah cari cara buat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, eh, malah terdampak oleh perilaku Mario. Huhu.

Terlepas dari Bu Ani sendiri, bukan nggak mungkin, kelompok elite di Indonesia merasa entitled dan memiliki privilese juga. Mengacu ke tulisan PinterPolitik.com berjudul Kenapa Mario Berani Pukuli David?, kaum elite di Indonesia memang semacam mendapatkan ‘legitimasi’ konkret karena selalu jadi kelompok yang terpandang – membuat mereka merasa berhak mendapatkan privilese-privilese tersebut.

Nah, persoalannya, banyak peraturan perundang-undangan justru juga berusaha menjaga dan mengawasi para elite pemerintahan ini. Kalau, misalnya, trust (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah terus menurun karena kasus semacam Mario Dandy ini, mungkinkah kisah ala Les Misérables terulang di Indonesia di masa kontemporer? Waduh, gimana tuh, guys? (A43)

Bupati Meranti Muhammad Adil menyebut Kemenkeu berisi “iblis” dan “setan”. Pernyataan ini diungkapkan saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru. Bupati Adil mempersoalkan kejelasan DBH Kemenkeu, yang menurutnya merugikan daerah penghasil migas.

Ia menyebut kalau, “Ini orang Keuangan isinya ‘iblis’ atau ‘setan’. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu, daripada uang kami dihisap oleh pusat” ujar Adil.

Merespons pernyataan tersebut, Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menyatakan pernytaan Adil tidak proper sama sekali.

PinterPolitik.com

Banyak pemerhati ekonomi mengatakan tahun 2023 akan menjadi tahun yang sangat berat, tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga dunia. Inflasi yang mulai terjadi pada beberapa negara besar seringnya dijadikan acuan bahwa ketakutan ini bukanlah sesuatu yang diimajinasikan.

Hal ini juga diamini oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (SM) yang berulang kali menyebutkan bahwa ancaman resesi global semakin dibuat nyata akibat adanya ketegangan geopolitik internasional. Utamanya, tentu akibat perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina semenjak 24 Februari silam.

Namun, ada beberapa pihak yang mulai menilai narasi yang disampaikan SM tampak terlalu menakut-nakuti publik. Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, misalnya, pernah mengatakan SM seharusnya tidak terlalu membuat rakyat takut.

Dan sesuai dengan apa yang pernah ditulis dalam artikel PinterPolitik.com berjudul Sri Mulyani, The Agent of Fear?, sepertinya bisa disinyalirkan bahwa permainan rasa takut dalam ekonomi sepertinya memang jadi hal yang lumrah karena secara prinsip ekonomi berjalan berdasarkan rasa takut manusia, yang terkadang juga digunakan untuk menggerakkan sebuah agenda politik.

Akan tetapi, masih ada satu hal menarik di balik pernyataan-pernyataan SM yang perlu dibahas, yakni mengapa SM dan pemerintah sering -bahkan mungkin terlalu sering- menyebutkan bahwa krisis ekonomi yang kemungkinan datang adalah akibat permasalahan global.

Ya, kalau kita coba perhatikan, tidak dipungkiri bahwa dalam beberapa kesempatan SM memang tampak ingin menegaskan bahwa kondisi ekonomi yang berpotensi memburuk ini terjadi akibat keadaan dunia yang sedang tidak baik. Kata-kata seperti “geopolitik”, “pandemi”, dan “perubahan iklim” hampir bisa dipastikan muncul setiap kali SM membahas krisis ekonomi.

Seperti apa kira-kira intrik politik di balik alasan kenapa SM melakukan hal ini?

Pemerintah Coba Lempar Tangan?

Sebelum kita bahas lebih lanjut, penting untuk kita sadari bersama bahwa suatu permasalahan ekonomi tidak mungkin tiba-tiba saja menjadi besar hanya karena faktor eksternal, tetapi juga benturannya dengan keadaan ekonomi domestik yang memang sudah menjadi masalah dalam suatu negara.

Terkait Indonesia, krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998 bisa begitu besar dampaknya pada kita karena saat itu pemerintah luput mengidentifikasi sumber masalah di dalam negeri. Kalau mengacu pada apa yang ditulis mantan Wapres Boediono dalam bukunya Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, salah satu alasan sesungguhnya kenapa krisis 1998 menjadi parah adalah karena buruknya sistem perbankan Indonesia, yang kala itu juga tidak memiliki sistem early warning atau siaga awal yang baik.

Soal keadaan ekonomi Indonesia saat ini, meskipun bisa saja tidak akan berdampak langsung pada potensi krisis ekonomi 2023 akibat resesi global, kita tidak boleh menutup mata bahwa secara nyata Indonesia masih memiliki persoalan ekonominya sendiri. Pertama, terkait utang luar negeri, sejak tahun 2012 utang kita terus meningkat, yang tadinya sekitar Rp2.000 triliun, saat ini menjadi sekitar Rp6.000 triliun.

Lalu, ada juga persoalan realisasi pembayaran pajak. Data dari Kemenkeu menunjukkan bahwa sejak 12 tahun terakhir, hingga tahun 2021, realisasi pajak Indonesia selalu di bawah target, ini artinya masih banyak warga kita yang tidak membayar pajak, padahal pajak adalah sumber pendapatan negara yang begitu penting dan besar. Dari realisasi pajak ini saja dampaknya bisa ke mana-mana, seperti pembengkakan utang luar negeri misalnya.

Oleh karena itu, seperti apapun narasi yang disampaikan pemerintah tentang kondisi ekonomi Indonesia, hal-hal seperti ini tetap perlu jadi batu sandaran kita dalam menakar “kesehatan” ekonomi Indonesia. Tentu api besar tidak akan tersulut jika tidak ada barang mudah terbakar di sekitarnya, bukan?

Nah, lantas kenapa pemerintah, dan SM khususnya, sangat jarang membahas ini dan lebih sering coba menarasikan bahwa krisis ekonomi mendatang adalah akibat kondisi global?

Well, jika kita coba menalarkan ini, sudah paling tepat sepertinya jika kita mengacu pada tulisan The Politics of Blame Avoidance karya R. Kent Weaver. Di dalamnya, Weaver berargumen bahwa para politisi dan pejabat publik secara naluriah akan termotivasi untuk menghindari kesalahan atas tindakan dan keputusannya yang dianggap tidak populer atau bahkan berakibat buruk.

Salah satu alasannya adalah dengan melimpahkan permasalahan yang terjadi padanya ke pihak lain sehingga ia tidak akan dianggap sebagai yang paling bertanggung jawab oleh rakyatnya.

Jika kita ingin menggunakan pemikiran ini untuk menelaah kenapa pemerintah sering menyebut resesi global, maka kita bisa sebutkan bahwa bisa saja faktor-faktor krisis ekonomi eksternal ini dijadikan sebagai “ban serep” jika nantinya krisis terjadi dan pemerintah disalahkan. Sederhananya, pemerintah bisa mengatakan, “jangan salahkan kami, ini adalah sebuah masalah global”. Padahal, seperti yang kita sudah bincangkan di atas, suatu permasalahan eksternal bisa menjadi besar jika berbenturan dengan permasalahan ekonomi domestik.

Namun sayangnya narasi seperti itu sepertinya tidak hanya bertujuan mengalihkan kesalahan, tapi juga untuk mengondisikan pola pikir masyarakat.

Di dalam dunia marketing, ada sebuah strategi yang disebut top-of-mind awareness (TOMA), yakni sebuah strategi menciptakan brand awareness sehingga sesuatu yang dinarasikan bisa menjadi hal pertama yang dipikirkan orang ketika mereka membutuhkan sesuatu. Tapi tentunya strategi seperti ini tidak hanya berlaku untuk marketing, tapi bisa juga digunakan untuk politik dan pemerintahan.

Dengan TOMA, narasi tentang bahaya resesi global, geopolitik, dan perubahan iklim yang begitu sering disuarakan bisa menjadi sesuatu yang tertanam dalam benak masyarakat Indonesia. Akibatnya, jika suatu krisis nantinya terjadi, maka secara otomatis mereka akan berpikiran bahwa ini adalah dampak dari kondisi global, bukan akibat permasalahan di dalam negeri. Tentu, bisa saja hal itu memang benar, tapi jangan sampai itu digunakan hanya sebagai kesempatan untuk “lempar tangan” belaka.

Ini kemudian membawa kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkinkah ada hal yang lebih mendalam yang membuat negara bisa bertindak seperti ini?

Pemerintah, “Kepala Keluarga” yang Panik?

Di negara-negara Asia, konsep kekeluargaan memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan negara-negara lain di dunia. Di Indonesia, misalnya, sedari kecil kita sudah dididik bahwa orang tua harus selalu kita patuhi, jaga, dan hormati.

Hal seperti ini memiliki julukannya sendiri, yakni filial piety. Segala hal harus sesuai dengan kehendak orang tua dan terkadang kita pun perlu membela orang tua bahkan jika mereka merupakan pihak yang salah.

Menariknya, filial piety ini ternyata juga sering dibawa-bawa ke urusan politik dan pemerintahan. David Bourchier dalam bukunya Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State, menyebutkan bahwa sejak awal merdeka politik Indonesia selalu membawa kultur kekeluargaan, mulai dari Pancasila yang menekankan unsur musyawarah atau kebersamaan dalam keputusan politik, hingga pencitraan sejumlah tokoh politik sebagai “ibu” atau “bapak” bangsa.

Untuk konteks modernnya, contoh saja Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sering dianggap sebagai Ibu di partai tersebut. Lalu, juga penggunaan kosakata “Ibu Pertiwi” pada Indonesia layaknya seorang Ibu yang perlu senantiasa kita bela.

Namun, praktik seperti ini memiliki beberapa sisi negatif. Patricia Ebrey dalam tulisannya Imperial filial piety as a political problem melempar kritik bahwa nilai kekeluargaan yang dibawa dalam politik, khususnya pemerintahan, berpotensi menjadikan negara atau siapapun yang berkuasa kebal terhadap tuduhan kesalahan.

Sebagai analogi contoh, ketika ayah kita dipukul oleh seseorang, maka otomatis kita pasti akan membela ayah kita. Padahal, kita tidak mengetahui permasalahannya seperti apa. Bisa saja justru ayah kita yang salah. Akan tetapi, karena kita tunduk pada filial piety, kita akan berusaha melumrahkan kesalahan ayah kita dan kemudian malah menjadikan masalahnya sebagai masalah kita juga.

Kembali ke persoalan krisis ekonomi, sepertinya tampak ada unsur pemanfaatan filial piety dalam sikap pemerintah menghadapinya. Dengan membawa narasi bahwa krisis yang mendatang murni merupakan akibat faktor eksternal, masyarakat berpotensi melumrahkan manajemen ekonomi negara yang bisa saja sebenarnya juga bersalah dalam mengakibatkan krisis.

Di sisi lain, terkait narasi ketakutan yang sering dilontarkan SM, ini juga mungkin beririsan dengan kebiasaan orang tua di Indonesia yang sering melarang anaknya berbuat sesuatu dengan membungkusnya melalui kisah-kisah menyeramkan.

Padahal, seorang kepala keluarga seharusnya juga menahan diri agar tidak terlalu menakut-nakuti anaknya. Dalam beberapa kasus, kepala keluarga bahkan perlu berbohong agar anaknya bisa hidup sejahteran dan aman, karena sudah menjadi tugasnya untuk selalu melindungi anak yang dinaunginya. Akan menjadi manajemen parenting yang tidak baik jika seorang kepala keluarga menjadikan masalah keluarga sebagai sesuatu yang juga perlu ditakuti dan dipertanggungjawabkan oleh anaknya.

Akan tetapi, tentu semua ini hanyalah interpretasi belaka. Besar harapan kita pemerintah dapat mengutamakan keselamatan dan keamanan warganya, sekelam apapun keadaan dunia. (D74)

PinterPolitik.com

Di tengah pandemi seperti sekarang ini, pengelolaan keuangan negara menjadi hal yang sangat vital. Bukannya gimana-gimana ya, salah resep atau kebijakan bisa berakibat fatal loh buat negara dalam jangka panjang.

Makanya, sebagai Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani emang jadi salah satu menteri paling “sakti” – kalau ingin dibilang demikian – di kabinet Presiden Jokowi. Kalau nggak ada doi, udah jadi kayak apa negara ini di masa sulit seperti saat ini.

Masalahnya, kebijakan-kebijakannya Sri Mulyani juga tidak sedikit yang mendatangkan kritik dari para ekonom dan pengamat. Salah satu yang lagi dipergunjingkan beberapa hari terakhir adalah terkait munculnya narasi mengenai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Baca Juga: Siasat Cak Imin Capres 2024?

Nggak tanggung-tanggung cuy, angkanya berubah menjadi 15 persen dari posisi sekarang yang sebesar 10 persen. Akibatnyaa, tidak sedikit pro dan kontra muncul atas hal tersebut.

Bila ditarik asal usulnya, pemerintah memang benar memiliki rencana mengenai tarif PPN. Akan tetapi, perbincangan terkait hal ini masih dalam tahap pembahasan internal, baik mengenai tarif maupun skemanya.

Namun, karena narasinya udah kadung berkembang, Institute for Development of Economics and Finance alias Indef akhirnya menyelenggarakan webinar terkait kenaikan PPN tersebut.

Nah, akibatnya muncullah protes dari Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo. Doi keberatan terkait angka yang dimunculkan itu – sebesar 15 persen – karena tidak ada konfirmasi langsung dari Kemenkeu dan tidak juga menghadirkan narasumber dari Kemenkeu dalam webinar tersebut.

Hmm, emangnya orang-orang pada dilarang berdiskusi tentang narasi ini apa gimana sih? Kan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Indef itu adalah berusaha untuk membantu menganalisis apa efek dari kenaikan PPN itu. Masa yang kayak gitu aja nggak boleh? Uppps.

Yang jelas, bisa dibilang kalau beneran terjadi, ini akan jadi strategi lain dari Bu Sri Mulyani untuk mengondisikan keuangan negara benar-benar bisa mencukupi. Walaupun itu berarti rakyat akan “dipalak” dengan pajak yang makin tinggi. Uppps.

Pajak itu positif loh untuk pembiayaan negara, jadi jangan protes. Asal nggak dikorupsi aja duitnya. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Ronaldo dan Messi boleh menjadi pemain dahsyat tanpa kurang di atas lapangan. Namun, di atas lembar pembayaran pajak, tidak ada privilege bagi keduanya.

Semuanya sama – sama-sama pernah tersandung kasus keuangan. Ronaldo pernah tersandung kasus penghindaran pajak (tax evasion) senilai Rp 248 miliar. Ia pun harus membayar denda senilai Rp 317,15 miliar.

Memang tidak banyak sih bagi Ronaldo tetapi tetap saja kasus ini menjadi duri tersendiri dalam karier cemerlangnya. Pun demikian halnya dengan Messi. Si La Pulga, julukan Messi, juga pernah terjerat kasus yang sama.

Bahkan nih, Messi sempat diancam akan dipenjara sekaligus membayar denda. Untung saja dia punya tim kuasa hukum yang moncer sehingga ia pun selamat dari ancaman bui.

Namun, seperti Ronaldo, tetap saja kasus ini akan menjadi kisah gelap tersendiri dalam buku biografinya kelak. Ya, begitulah. Se-moncer apa pun kariernya dan semasyhur apa namanya, kalau sudah di mata hukum, tidak ada yang bisa menghindar.

Barang kali, cerita itu perlu deh, cuy, direfleksikan oleh kedua menteri kita yang hebat-hebat nan dahsyat-dahsyat ini, yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

View this post on Instagram

Gaji ke-13 menanti di Agustus #posterpinterpolitik #posterpinpol #srimulyani #menkeu #menterikeuangaan #gaji13 #gajike13 #control #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 22, 2020 at 8:37pm PDT

Pasalnya nih, keduanya juga sedang dihadapkan pada kasus sama tema beda nama dengan yang pernah dialami Ronaldo dan Messi, yakni babagan duit yang urusannya dengan negara, meski bukan pajak.

Jadi, cuy, usut punya usut, di balik kegarangan Prabowo dan ketegasan tanpa tedeng aling-alingnya Sri Mulyani, terselubung coret hitam yang diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kabarnya, dalam pengendusannya, BPK menemukan kejanggalan berupa penggunaan rekening pribadi di beberapa kementerian/lembaga sebesar Rp 71,78 miliar. Dua di antaranya adalah Kemenhan dan Kemenkeu.

Tentu saja ini bikin mimin syok, cuy. Bahkan bukan hanya mimin, Anggota BPK Hendra Sunanto juga kaget. Makanya ia berencana memanggil Prabowo dan Sri Mulyani untuk dimintai keterangan.

Wah wah wah, kok bisa gitu lho? Kedua menteri yang sedang dielu-elukan oleh publik justru malah kepleset begini sih. Penonton kecewa dong jadinya. Hehehe.

Tapi, nggakpapa deh, kita ikuti saja alur yang akan dijalankan oleh BPK. Semoga sih bisa dipertanggungjawabkan tuhaliran dananya buat apa dan ke mana saja. Dan, itulah yang justru mimin khawatirkan.

Lebih-lebih untuk Pak Prabowo, kan selama ini beliau dicitrakan sebagai sosok yang tegas, berwibawa, dan anti banget dengan korupsi. Apa lagi baru saja kemarin adik beliau mengatakan bahwa Pak Prabowo juga menemukan mark-up pengadaan alursista hingga 1000 persen. Hadeuh.

Terlepas dari prosesnya ke depan itu semua, tetap saja citra keduanya lho yang bikin mimin kasihan. Setitik apa pun nila pasti akan berpengaruh pada kemurnian susu sebelanga kan, cuy? Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Selasa kemarin, 31 Maret 2020, Pemerintah akhirnya menetapkan status darurat kesehatan bagi pandemi Covid-19 melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kebijakan ini bisa disebut terlambat, mengingat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merekomendasikan status darurat nasional kepada Presiden Republik Indonesia melalui suratnya sejak 10 Maret 2020 lalu. Rekomendasi tersebut bukanlah hal yang mengada-ada, mengingat WHO sendiri telah menetapkan status darurat global untuk menghadapi Covid-19, dan hampir semua negara telah menerapkannya.

Sebagai pelengkap dari Keppres tersebut, Pemerintah juga telah merilis dua beleid lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar—yang merupakan turunan dari UU No. 6/2018 tentang Karantina Kesehatan, serta Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dari tiga beleid itu, terus terang saya tertarik untuk mencermati Perppu No. 1/2020, yang bisa kita ringkas sebagai Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Meskipun judul utamanya adalah darurat kesehatan dan penanganan pandemi, di mana Pemerintah telah mengajukan tambahan anggaran belanja APBN 2020 senilai Rp405,1 triliun, namun sesudah saya cermati, porsi terbesarnya, yaitu 54,3 persen, ternyata digunakan untuk memberikan insentif ekonomi serta relaksasi pajak korporasi. Anggaran belanja kesehatannya hanyalah 18,5 persen, dan anggaran social safety net juga “hanya” sebesar 27,1 persen. Tanpa penjelasan yang memadai, insentif ekonomi dan relaksasi pajak ini bisa menjadi kebijakan abu-abu. Karena, menurut saya, praktiknya bisa sangat berlainan dengan judulnya.

Apalagi, ada sejumlah pasal di dalam Perppu No. 1/2020 yang rentan terhadap penyelewengan sekaligus menimbulkan tanda tanya. Pertama, di dalam Pasal 27, dinyatakan jika segala tindakan serta keputusan yang diambil berdasarkan Perppu tersebut tak boleh dianggap sebagai kerugian negara, karena merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk mengatasi krisis. Ketentuan itu berlaku untuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, para pejabat yang terlibat di dalamnya, seperti anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, atau organisasi terkait lainnya, juga tak bisa digugat ke pengadilan, baik secara perdata maupun pidana. Semua keputusan yang diambil berdasarkan Perppu tersebut juga tidak bisa digugat ke peradilan tata usaha negara, sehingga tidak bisa dibatalkan. Menurut saya, pasal tersebut dapat memunculkan celah korupsi dan manipulasi.

Kedua, pada Pasal 2 dinyatakan jika batas defisit APBN 2020 boleh melebihi 3 persen PDB (Produk Domestik Bruto). Ketentuan ini berlaku bukan hanya bagi APBN 2020, tapi berlaku tiga tahun hingga 2022. Padahal, kalau kita merujuk pada UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal defisit APBN yang diizinkan adalah 3 persen. Presiden bisa dimakzulkan jika melanggar ketentuan ini.

Namun, dengan adanya Pasal 2 tadi, hingga dua tahun ke depan Pemerintah bebas melebarkan defisit anggaran lebih dari 3 persen. Dengan dalih krisis atau keadaan luar biasa, besaran defisit ini bisa ditetapkan secara semena tiap tahunnya.

Saya tentu saja paham, jika Pemerintah memerlukan ruang fiskal yang lebih longgar untuk belanja kesehatan serta belanja-belanja lainnya untuk mengatasi dampak ekonomi Covid-19. Sementara, ruang fiskal yang tersedia saat ini sangat terbatas. Artinya, seandainya toleransi pelebaran defisit itu dimaksudkan agar Pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk menolong rakyat, kita tentu tidak keberatan, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Apalagi, secara teoretis, batas 3 persen tadi juga bukanlah harga mati. Negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, atau Vietnam, misalnya, defisit anggarannya tiap tahun bisa di atas 5 persen. Di Indonesia, batas 3 persen itu dulu ditetapkan lebih untuk mengontrol Pemerintah agar tidak ugal-ugalan mencetak utang. Jika tidak diberi patok undang-undang, dikhawatirkan utang kita tidak akan terkontrol.

Persoalannya adalah bagaimana jika Pasal itu dibuat bukan untuk melonggarkan fiskal dalam rangka mengatasi kedaruratan, melainkan digunakan untuk melancarkan proyek-proyek mercusuar Pemerintah yang kian kehilangan urgensinya di saat krisis?

Jika hal kedua itu yang terjadi, saya kira implikasi Pasal 2 tadi bisa menjadi sangat berbahaya. Pemerintah jadi bebas mencetak utang secara besar-besaran. Padahal, sebagai catatan, per akhir Januari 2020, jumlah utang kita sudah mencapai Rp4.817,55 triliun. Angka ini naik 0,8 persen dari posisi Desember 2019. Sementara, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu meningkat 7 persen. Dengan jumlah tersebut, rasio utang terhadap PDB saat ini mencapai 30,2 persen.

Sebagai pembanding, selama 10 tahun menjabat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya telah berhasil menurunkan rasio utang kita dari sebelumnya 56,5 persen (2004) di akhir periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, menjadi tinggal hanya 24,7 persen (2014). Namun, selama lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, rasio utang kita kembali meningkat tajam melampaui angka 30 persen.

Ketiga, sebelum Perppu No. 1/2020 ini diteken, saya membaca Pemerintah sedang membuat skema pemberian kucuran dana ke perusahaan melalui penerbitan surat utang yang akan dibeli oleh Bank Indonesia, yang disebut sebagai ‘recovery bonds’. Dana dari penerbitan surat utang ini akan disalurkan kepada dunia usaha melalui pemberian kredit khusus dengan bunga ringan.

Menurut saya, skema kredit semacam itu tipis bedanya dengan pemberian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) pada saat krisis 1998 dulu. Alih-alih berputar menggerakkan roda perekonomian dalam negeri, sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu gelontoran kredit semacam itu justru potensial dilarikan ke luar negeri.

Apa hubungan recovery bonds dengan Perppu?

Di awal saya menyebut jika terma insentif pemulihan ekonomi dan relaksasi pajak yang disebut Pemerintah bisa jadi kebijakan abu-abu. Sebab, tanpa penjelasan dan perincian mengenai skemanya, kebijakan ini berpotensi tidak akan menyelamatkan rakyat atau perekonomian kita, melainkan hanya akan digunakan untuk menyelamatkan kepentingan—meminjam istilah Burhanuddin Muhtadi—kartel politik oligarkis yang ada di sekitar kekuasaan. Bercermin dari pelebaran defisit APBN 2020 yang mencapai Rp405,1 triliun tadi, porsi terbesar ternyata memang tidak digunakan untuk belanja kesehatan atau kepentingan rakyat, melainkan untuk memberi insentif pengusaha dan korporasi.

Belajar dari pengalaman krisis di masa lalu, gelombang krisis memang mudah sekali ditunggangi oleh para penumpang gelap. Pada saat krisis 1998, penumpang gelapnya adalah—meminjam istilah Kwik Kian Gie—para konglomerat hitam, yang menjadi obligor BLBI. Kita tidak ingin jika krisis akibat pandemi global Covid-19 juga ditunggangi oleh para penumpang gelap.

Jadi, mari kita kawal, agar kebijakan publik di era krisis ini tetap menjadi milik publik, tidak dibajak oleh kartel politik oligarkis.

Tulisan milik Dipo Alam, Veteran BAPPENAS 1998/Deputi Menko Perekonomian Pemonitor Pelaksanaan Perjanjian RI-IMF.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali dikritik. Baru-baru ini BPK melantik lima orang pimpinannya. Tapi yang berasal dari internal BPK cuma satu orang, sisanya orang partai politik. Pertanyaan pun muncul, ngapain politisi kerja di BPK?

Ada pendapat mengatakan bahwa BPK itu tempat pengungsian bagi para politisi yang gagal duduk di Senayan. Kalah perang mungkin makanya ngungsi. Tapi hal ini dinilai lumrah oleh Sri Mulyani.

Menurut Menteri Keuangan tersebut, sebelumnya kursi jabatan di BPK juga diisi para politisi. Yang menjadi persoalan adalah apakah para politisi ini setia pada sumpah jabatan. Sumpah politisi itu terkenal dengan kepalsuannya. Mereka sering kali mengumbar janji manis tapi pas kepilih malah menyelewengkan wewenang. Takutnya ntar pas jadi pejabat BPK begitu lagi.

Tapi dominasi partai politik di BPK perlu dipertanyakan. BPK ini kan punya peran krusial untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berarti orang-orang yang masuk ke sana sudah sepatutnya memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

View this post on Instagram

Wiranto diserang di Pandeglang! Ada apa? #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 10, 2019 at 3:46am PDT

Pejabat baru yang dari internal BPK kan cuman satu, Pak Hendra Susanto. Lainnya seperti Pak Achsanul Qosasi memang punya latar belakang pendidikan. Pak Harry Azhar Azis apalagi, meski pernah jadi Ketua BPK, tapi sayangnya pernah kesangkut kasus Panama Papers.

Jika BPK dipenuhi politisi, maka ada ketakutan bahwa akan timbul konflik kepentingan. Lagi pula BPK sudah sering dikritik karena proses seleksinya yang tidak transparan.

Coba kita pikirkan ya, anggota BPK ini kan dipilih melalui proses di DPR yang isinya anggota-anggota partai. Terus, anggota BPK yang terpilih ya ternyata orang-orang partai juga, jadi ya wajar aja publik jadi bertanya-tanya soal transparansi proses pemilihan anggota lembaga audit tersebut.

Mungkin BPK selain sebagai tempat pengungsian, juga berfungsi sebagai pelipur lara bagi para politisi yang gagal duduk di Senayan. Jadi, ya BPK ini mungkin semacam rumah pensiun buat politisi-politisi yang tergusur dari parlemen. Ya udah deh pak, seneng-seneng di BPK tapi jangan lupa sumpah jabatan ya. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini sebagai Bendahara Negara emang pelit banget deh kayaknya. Bu Sri Mulyani ini emang terkenal suka mencari ‘lahan’ untuk pemasukan negara. Dengan tax amnesty dan kenaikkan harga rokok, Sri Mulyani berhasil menyedot pemasukan ke kas negara.

Hanya saja kalo menengok kasus salah tangkap Pengamen Cipulir terkait Pembunuhan Dicky Maulana, Kemenkeu otaknya ketutup duit sepertinya. Mereka ogah ganti rugi karena profesi pengamen itu ilegal.

Sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Mungkin inilah peribahasa yang cocok untuk menggambarkan situasi empat orang pengamen yang salah tangkap dan dijebloskan ke penjara pada tahun 2013 silam.

Empat orang pemuda ‘anak dibawah umur’ bernama Fikri Pribadi ‘Fikri’, Bagus Firdaus ‘Pau’, Fatahillah ‘Fata’ dan Arga Putra Samosir ‘Ucok’ ditangkap karena dituduh membunuh pengamen baru bernama Dicky Maulana.

Tuduhan ini sebenarnya dibantah oleh mereka berempat. Mereka mengatakan menemukan jasad Dicky dan langsung melapor ke petugas polisi terdekat. Berdasarkan keterangan, mereka diminta untuk menjadi saksi utama namun setelah diangkut ke kantor polisi mereka kemudian disiksa dan dipaksa mengaku sebagai pelaku.

Ngerilah kalo gini. Jangankan mengayomi, melindungi pun tidak. Sesusah itukah untuk nyari pelaku sebenarnya? Toh berdasarkan keterangan saksi Rere Septiani, ada orang bernama Iyan yang mengaku membunuh Dicky kemudian menjual motornya.

View this post on Instagram

Sebuah potongan percakapan grup Whatsapp tersebar di media sosial, warganet dan media ungkap pemlik nomor melalui aplikasi. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 2, 2019 at 1:40am PDT

Ujung-ujungnya Fikri cs tetap saja dijebloskan ke penjara. Setelah putusan tidak bersalah keluar pada tahun 2016, Fikri cs pun menuntut ganti rugi materil dan immaterial. Untuk materil, Fikri cs menuntut ganti rugi sebesar Rp750 juta.

Ganti rugi sih ganti rugi. Cuman kalo 750 juta, gak heran kementeriannya Bu Sri Mulyani jadi pelit. Bu Sri ini kan penganut fanatik tidak boleh sampe ‘besar pasak daripada tiang’. Lagian juga dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 denda maksimal sebesar 600 juta.

Tapi kasian juga lah sama empat pemuda malang salah tangkap ini. Sudah hidupnya mengamen, dituduh membunuh, disiksa kemudian dijebloskan ke penjara ternyata ga bersalah. Mana kompensasi bagi mereka?

Tapi kita taulah keadilan kan jarang memihak mereka yang tertindas di bawah. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selalu menuai perhatian dari beragam kalangan, tak jauh- jauh karena tingkahnya yang sangat kontras dengan harapan masyarakat.

Berlagak sok merakyat, padahal mereka selalu minta fasilitas mewah, barang-barang yang harganya mahal. Hadeuhh, jangan terlalu nyaman ahhh nanti malah ketiduran mulu kalo rapat, weleeeh weleeeh.

Bukan cuma tingkahnya yang jomplang, tapi ada sesuatu yang sering kali diidentikkan sama anggota DPR. Prestasi? Ehmmm, bukan kali ah, lebih banyak sensasi sih kalo dilihat-lihat, heuhh.

Terlebih kalo untuk urusan korupsi, anggota DPR sering banget muncul di beragam kasus korupsi, weeeiitttsss, kayaknya lebih rajin muncul di kasus korupsi dibandingkan muncul di sidang paripurna, weleeeh weleeeh.

Soalnya bukan satu dua orang anggota DPR diciduk, jadi tuduhan itu bukan tanpa alasan dong. Tinggal lihat aja hampir dalam setiap kasus korupsi selalu ada anggota DPR yang ikut diciduk KPK. Mau langganan nginep di Rutan KPK ya?

Apalagi kalo ngomongin prestasi anggota DPR, ehmmm, ada gak ya? Ada sih, tapi sedih kalo dibandingin sama masalah yang sering ditimbulkan anggota DPR, ahhhsyudahhhlah.

Dari urusan korupsi, males rapat, makelar proyek, lambat sahin undang-undang, sampe urusan perselingkuhan, semuanya lengkap terekam dalam ingatan masyarakat.

Wajar kan kalo DPR ga dipercaya masyarakat? Yaiyalah, apalagi yang paling miris itu, kan katanya anggota DPR itu wakil rakyat yang membawa aspirasi rakyat, ehhhh, tapi dalam beberapa survei kok DPR justru jadi lembaga yang sangat tidak dipercaya masyarakat.

Nah lho, paradoks banget kan? Heleeeh, mereka dalam pengertian itu aja udah gagal memuaskan rakyat, buktinya aja masyarakat ga percaya kan? Weleeeh weleeeh.

Belum lama ini, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah pengen DPR punya simpenan duit sendiri. Waduhhh,yakin bisa hidup irit? Ehm, ragu deh, kan udah terbiasa bergelimpangan kemewahan, ngerinya kaget kalo hidup ngirit, weleeeh weleeh.

Awalnya kan duit dipegang Kementerian Keuangan, tapi masih ada aja tuh anggota DPR yang nilep duit rakyat. Nah kalo duitnya dikelola sendiri, bisa dibayangkan duit yang nyisa di celengannya ada berapa?

Kabar kaburnya, gara-gara DPR gak megang duit sendiri dan harus minta ke pemerintah, DPR jadi mbalelo. Hadeuuuhh, masa gara-gara duit langsung jadi lembek begitu, weleeeh weleeeh.

Apa mungkin itu alasan dari semua keburukan DPR? Setoran gak lancar, baru teriak keras, totalitas tanpa batas. Ehhh, kalo setoran lancar, jadi lembek dan mendem dehh, heleeeh, tepok jidat.

Boleh aja sih DPR punya simpenan sendiri, tapi mereka wajib hidup minimalis, kemana-mana pake transportasi umum dan tunjangannya dipangkas. Gimana? Sanggupkah wahai wakil rakyat yang jarang merakyat? Weleeeh weeleeeh. (Z19)