KKP perbolehkan 8 alat penangkap ikan (API) yang sebelumnya belum diatur dan dilarang. API yang dimaksud adalah; pukat cincin pelagit kecil dengan dua kapal, pukat cincin pelagit besar dengan dua kapal, payang, cantrang, pukat hela dasar udang, pancing berjoran, pancing cumi mekanis dan Huhate mekanis

PinterPolitik.com

Perang tentang ekspor lobster kembali berdengung. Setelah pada Desember 2019 mereda, kini tarik-menarik urusan lobster kembali mengemuka. Alasannya sudah pasti ya, gengs, yakni pandangan tentang ekspor lobster yang berbeda antara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pujiastuti dan Menteri KP Edhy Prabowo.

Mengamati dua tokoh itu kok jadi ingat sama cerita di Game of Thrones, ya. Di situ ada plot saat Lady Brienne dari Tarth bertarung melawan The Hound yang terkenal ganasnya. Mereka berdua bertarung hanya untuk memperebutkan hak asuh atas anak Klan Stark, Arya si cantik mungil.

Pertarungan yang terjadi di bukit terjal itu sangat sengit. Hingga pada akhirnya Lady Brienne berhasil mengalahkan Hound – meski Hound ternyata masih hidup. Apa yang menarik sebenarnya adalah sosok Arya sebagai properti atau sumber daya yang diperebutkan.

Kalau misal ditarik ke pertarungan prinsipiil antara Ibu Susi dan Pak Edhy, agak mirip kan, gengs? Ya, cuman harus tukaran peran saja sih. Hound gambaran dari Bu Susi sedangkn Brienne manifestasi dari Pak Edhy yang berhasil mendapat hak penuh mengurus ekspor lobster.

Andai Bu Susi tetap di Menteri Kelautan, mungkin ceritanya pasti berbeda. Lagian, ini soal siapa yang duduk di kursi pemerintahan, bukan tentang siapa yang benar-benar kesatria, kan?

Oke, lanjut ya, cuy. Lobster sebagai komoditi menjadi pelik di era Bu Susi, sebab menteri yang terkenal dengan kata “tenggelamkan” ini tidak menghendaki akan adanya ekspor lobster secara serampangan dan terbuka.

View this post on Instagram

Tidak hanya badai dan ombak menjadi ujian, keadilan dan empati rasanya sulit ditemukan di lautan #perbudakanabk #dukaABK #anakbuahkapal #dowehaveheartinthesea #intheheartofthesea #posterpinterpolitik #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 12, 2020 at 10:58pm PDT

Makanya dengan nada geram, kemarin Desember 2019, Bu Susi sempat julid ke Pak Edhy begini, “Apakah benar yakin untuk ekspor benih lobster? Apakah aspirasi seluruh masyarakat nelayan yang benar nelayan sudah di dengar?” Sindiran yang bikin otak berputar cepat itu menyusul keinginan – dan sekarang sudah terwujudkan – Pak Edhy untuk membuka akses ekspor lobster.

Yah, namanya juga kekuasaan, siapa yang memegangnya secara otomatis pasti memenangkan apa saja. Walhasil, peraturan yang diterbitkan Bu Susi dalam Permen KP No. 56 Tahun 2016 pun dicabut dan diganti oleh Permen KP No. 12 Tahun 2020.

Banyak sih yang diubah. Salah satunya ya soal budidaya lobster, di mana kalau Bu Susi tetap fokus budidaya agar ketersediaannya terjamin sedangkan Pak Edhy menyetujui ekspor asal si eksportir sudah menjalankan budidaya yang benar.

Alasan doi masuk akal sih, begini, “Kami mendorong keberlanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Keduanya harus sejalan. Tidak bisa hanya keberlanjutan saja tapi nelayan kehilangan penghasilan, tidak bisa juga menangkap saja tanpa mempertimbangkan potensi yang dimiliki.”

Nah, titiknya di situ tuh, yakni balancing antara ekonomi dan lingkungan. Coba dipikir. Andai kalian punya bisnis nasi uduk nih, apa cuma kalian jual di daerah yang pendapatannya segitu saja? Atau berani buka warung di daerah lain dengan pendapatan yang lumayan? Lagian mau dijual di mana saja, skill membuat nasi uduk kalian kan gak bakal ilang, toh? Begitu analoginya.

Mimin gak tau, ya, apakah dalam dunia riil saat dulu Bu Susi menghendaki fokus budidaya mendapat pertentangan dari pakar ekonomi dan pegiat usaha atau tidak. Sebab, kalau dalam dunia maya kok seakan kebijakannya Bu Susi ini perfecto banget.

Apakah ini berkat keahlian dan kelihaian untuk mem-blow up citra Bu Susi? Entahlah, fokus kebijakan menteri baru saja deh. Kini keputusan telah berada di tangan Pak Edhy. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Susi Pudjiastuti menjadi idola baru di kancah perpolitikan Indonesia. Jauh sebelum penunjukan Nadiem Makarim sebagai menteri mengejutkan banyak pihak, Susi sudah membuat heboh lebih dulu – apalagi kalau bukan karena dirinya yang dipercaya mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan di awal masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Walaupun tidak ada yang meragukan pengalamannya di sektor bisnis perikanan, latar belakangnya yang hanya lulusan SMP, merokok, dan memiliki tato di badannya membuat Susi terlihat lebih cocok menjadi musisi rock ketimbang pejabat negara.

Belum lagi ditambah dengan aksinya yang suka nyeleneh – seperti fotonya yang sedang ngopi santai diatas paddle board di tengah laut viral di dunia maya sampai keberaniannya melempar tantangan kepada pendiri Facebook, Mark Zuckerberg untuk lomba paddling dengan dirinya. Betul-betul berlawanan dengan gambaran seorang pejabat pada umumnya yang kalem, serta berusaha menjaga image di depan kamera.

Tentu, bukan cuma itu saja yang bisa dilakukan Susi. Gebrakannya dengan meledakkan kapal asing yang berani mengambil ikan di perairan Indonesia mengundang kontroversi di berbagai penjuru negeri. Tercatat sudah lebih dari 500 kapal asing yang ditenggelamkan karena tetap nekat menerobos laut Indonesia.

Kapal tersebut rata-rata berasal dari negara tetangga sendiri, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Tiongkok. Sikap kerasnya tersebut diklaim berhasil meningkatkan produksi nelayan dalam negeri dengan naiknya tangkapan mereka, serta menegakkan kembali harga diri dan kedaulatan bangsa di hadapan negara asing – sesuatu yang selama ini dianggap hilang dari pemerintahan sebelumnya.

Mungkin, inilah yang membuat Susi menerima penghargaan dari Line Indonesia Awards 2019 sebagai Tokoh Publik Paling Dikagumi. Tindak-tanduknya menarik perhatian masyarakat. Tak ayal, Susi menjadi kesayangan banyak orang.

Sayangnya, nama Susi tidak masuk dalam kabinet periode kedua Jokowi. Sementara itu, wajah-wajah lama seperti Sri Mulyani Indrawati, Budi Karya Sumadi, dan Basuki Hadimuljono tetap dipertahankan.

Padahal berdasarkan banyak survei, kinerja Susi mendapat respon paling positif dari publik. Dibandingkan dengan Sri Mulyani yang sering dikritik sebagai “menteri utang”, Susi justru jarang mendapat serangan dari pihak lain terkait kebijakannya, bahkan oleh oposisi sekalipun. Tanpa ada cela, lantas mengapa Susi tetap terpental dari kursi menteri?

Memanen Musuh

Susi bisa saja menjadi idola baru di tengah masyarakat tetapi tidak semua keputusan yang diambilnya bisa menyenangkan semua pihak. Pihak yang paling pertama terpukul akibat kebijakan Susi sudah pasti adalah nelayan asing.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Food and Agriculture Organization (FAO), jumlah tangkapan ikan laut nelayan-nelayan dari Thailand mengalami penurunan di tahun 2014 —  bertepatan dengan keluarnya moratorium kapal eks-asing dan pelarangan transhipment ke luar negeri. Tren penurunan tersebut masih berlanjut hingga tahun 2017. Ini belum menghitung dampak yang juga dialami negara lain.

Larangan yang ditujukan untuk menyasar nelayan asing tersebut nyatanya juga membuat “mafia” dalam negeri meradang. Berdasarkan laporan investigasi Majalah Tempo di tahun 2015 lalu, kapal asing dari negara luar selama ini bisa bebas keluar masuk perairan Indonesia justru karena ada bantuan dari orang Indonesia sendiri.

Disinyalir, sejumlah pengusaha asal Indonesia bekerja sama dengan pihak nelayan asing dengan cara berpura-pura membeli kapal dari luar negeri. Setelah kepemilikan kapalnya dialihkan, pengusaha Indonesia tersebut mengubah status kapalnya, dari kapal asing menjadi kapal Indonesia.

Hal ini dilakukan karena hanya kapal berbendera Indonesia lah yang dapat menangkap ikan di perairan Nusantara. Faktanya, kapal tersebut hanya berpindah tangan di atas kertas. Di lapangan kapal tersebut masih milik nelayan asing tadi.

Tujuannya adalah untuk menutupi identitas pemilik kapal yang sebenarnya sehingga kapal milik asing tersebut leluasa masuk perairan Indonesia. Jelaslah sudah kongkalikong yang selama ini banyak merugikan nelayan-nelayan kita.

Selain itu, praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing diperkirakan telah menggerogoti potensi pendapatan sebesar 4 miliar dolar AS atau sekitar 56 triliun rupiah per tahunnya. Dengan jumlah perputaran uang sebesar itu, wajar ada pihak-pihak tertentu yang kemudian merasa terusik dengan Susi. Alih-alih mendapat teman, Susi justru menuai musuh baru.

Susi Disingkirkan?

Sudah menjadi rahasia umum apabila pebisnis kerap kali menjalin hubungan gelap dengan penguasa untuk mengamankan kepentingan pribadinya. Sergei Guriev dan Andrei Rachinsky dalam tulisannya The Role of Oligarchs in Russian Capitalism mengungkapkan bahwa para pebisnis Rusia membentuk semacam kelompok lobi yang mempromosikan agenda-agenda mereka. Mengandalkan kedekatannya dengan Vladimir Putin, kelompok lobi ini bisa mengintervesi pemerintah untuk membuat kebijakan yang menguntungkan mereka, seperti pengurangan tarif pajak, menolak perbaikan sistem pengadilan, mencegah reformasi birokrasi terjadi, hingga mematikan pendatang baru di bisnis yang mereka geluti. Bahkan, dalam satu kasus, mereka sanggup mempengaruhi kebijakan luar negeri pemerintah Rusia.

Hal yang sama terjadi pula di Indonesia. Muhammad Ali Azhar dengan tulisan yang berjudul  Relasi Pengusaha-Penguasa Dalam Demokrasi menyebutkan di negara berkembang seperti Indonesia, para pengusahanya berusaha masuk ke dalam lingkaran elite agar dapat menikmati perlakuan istimewa dan perlindungan politik dari penguasa. Sebagai gantinya, pengusaha harus memberi dukungan pula dalam bentuk finansial atau politik kepada penguasa yang telah membantunya.

Hubungan mutualisme ini membuat pengusaha di Indonesia bisa leluasa untuk menegosiasikan hambatatan-hambatan yang mereka alami. Terlepas benar atau tidaknya dugaan tersebut, yang pasti patut dicurigai adanya pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai tindakan Susi karena mengganggu urusan mereka.

Jika sekelompok orang tersebut kebetulan memiliki akses politik yang luas, mereka bisa saja memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan sejumlah lobi untuk menjegal Susi.

Hal tersebut sepertinya sedikit lagi akan tercapai setelah Menteri Perikanan dan Kelautan yang baru, Edhy Prabowo, mengeluarkan wacana untuk menghapus sejumlah kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan Susi. Edhy mungkin memiliki alasan tersendiri tetapi, apapun hasilnya, kita berharap nelayan Indonesia lah yang berjaya di laut sendiri, bukan nelayan asing.

Tulisan milik Aditya Eka Pratama, Sarjana Manajemen dari Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, publik Indonesia diramaikan dengan pembicaraan seputar polemik Laut Natuna Utara. Kabarnya nih, kapal-kapal ikan asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menerobos masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik negara kita. Bahkan, kabarnya, banyak kapal-kapal asing yang berlalu-lalang di wilayah tersebut.

Banyak pihak mengkritik tingkah laku kapal-kapal asing tersebut yang melaut dan menangkap ikan di wilayah yang menjadi hak Indonesia. Melihat situasi politik internasional ini – disertai dengan isu Perang Dunia III, tak jarang warganet berkomentar dan membuat sejumlah meme di linimasa media sosial.

Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga merespons cepat perihal ini. Selain mengirimkan nota protes dan memanggil Duta Besar RRT, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung menyatakan sikapnya guna menolak klaim negara Tirai Bambu tersebut atas ZEE Indonesia.

Selain Kemlu, publik tampaknya turut mengharapkan nih respons dari kementerian-kementerian lain, seperti Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP).

Hampir sama dengan Pak Menhan Prabowo Subianto yang mengharapkan persoalan dengan negara sahabat tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang cool, Pak Menteri KKP Edhy Prabowo juga berharap nih supaya publik tidak terprovokasi dan tetap stay cool.

View this post on Instagram

Keberlanjutan Indonesia vs Tiongkok.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 2, 2020 at 10:07pm PST

Eits, tapi tunggu dulu. Pak Edhy udah ngumumin lho kalau kementeriannya telah melakukan gebrakan nih, yakni dengan menangkap beberapa kapal asing. Widih, keren dong KKP-nya Pak Edhy. Barang kali, beliau nggak mau kalah nih sama KKP-nya Bu Susi Pudjiastuti yang rajin menangkapi kapal-kapal asing.

Eh, tapi, ada yang unik nih dari penangkapan kapal-kapal tersebut. Kabarnya, kapal-kapal ikan asing yang ditangkap tersebut semuanya berasal dari Vietnam. Yah, jadi beda dari ekspektasi orang-orang dong yang mengharapkan tindakan tegas dari pemerintah terhadap kapal-kapal Tiongkok.

Akibatnya, beberapa warganet pun mengomentari manuver Edhy. Beberapa dari mereka mempertanyakan nasib kapal asing Tiongkok yang belum juga ditangkap.

Hmm, jangan sampai nih Pak Edhy pilih kasih soal tangkap-menangkap kapal asing. Mungkin, seperti kata Bu Susi, meskipun Tiongkok merupakan negara sahabat yang banyak berinvestasi di Indonesia, bukan berarti kapal ikan asing bisa mencuri ikan dong. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, publik dan media sedang ramai membicarakan mengenai wacana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengizinkan ekspor benih lobster. Kementerian yang kini dipimpin oleh Edhy Prabowo tersebut dikabarkan tengah mengkaji rencana tersebut.

Namun, wacana itu sontak menimbulkan reaksi negatif dari menteri pendahulunya, yakni Susi Pudjiastuti. Bu Susi menilai kalau ekspor lobster lebih menguntungkan bila yang diekspor adalah lobster dewasa – bukan benihnya. Selain itu, ekspor benih lobster juga disebut-sebut bakal mengancam keseimbangan ekosistem biota tersebut.

Bu Susi akhirnya ramai bercuit nih di Twitter guna menolak wacana dan kajian KKP. Tak sedikit juga pengguna-pengguna Twitter lainnya mengikuti Susi untuk menolak wacana Edhy.

Melihat rekan satu partainya – Partai Gerindra – mendapatkan komentar yang luas, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut terjun ke dalam Twitter war ini guna membela Edhy. Bahkan nih, Dasco menyindir Susi bahwa beliau selama ini menggunakan pesawat komersil miliknya selama menjalankan dinas-dinas menteri.

View this post on Instagram

Kebijakan Susi tinggal kenangan?⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 14, 2019 at 4:00pm PST

Terlepas dari itu, mengapa Pak Dasco gak langsung lapor saja ya kalau memang mengetahui informasi tersebut?

Pertanyaan itu ternyata sama seperti pertanyaan Bu Susi, mengapa nggak langsung Beliau bilang kalau Pak Dasco bisa saja langsung melaporkan pada pihak berwenang. Waduh, Wakil Ketua DPR ditanyain nih sama Bu Susi.

Ya, terlepas dari benar atau tidaknya rumor tersebut, sepertinya Pak Edhy dan Pak Dasco perlu berhati-hati lagi nih kalau terlibat dalam debat Twitter dengan Bu Susi. Fanbase-nya beliau nggak kecil lho.

Bahkan, beliau disebut-sebut sebagai salah satu menteri favorit netizen. Wah, hati-hati lho, Pak Dasco dan Pak Edhy. Kalau kata orang-orang, perkataan para netizen itu maha benar. Apalagi, generasi Z yang mengisi porsi besar di internet merupakan kelompok yang peduli dengan isu-isu lingkungan.

Hmm, mungkin, Pak Edhy dan Pak Dasco perlu menimbang-nimbang lagi nih soal wacana ini. Ada baiknya, seperti kata Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi), aturan baru nanti turut memerhatikan keseimbangan ekonomi dan lingkungan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]I[/dropcap]ndonesia emang negara yang unik. Terlebih di dunia politik segala sesuatu bisa dinilai secara terbalik. Yang buruk jadi baik, dan yang baik pun bisa tampak buruk. Karena semua penilaian hanya berdasarkan persepsi yang dibangun media. Jadi wajar aja kalau sejumlah politisi culas menggunakan media untuk alat propaganda, baik itu untuk menjelekan citra politisi lain.

Akibatnya akan ada aja politisi lain yang menjadi korban atas kekejaman media. Seperti halnya yang pernah dihadapi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Meski udah empat tahun menjadi Menteri dengan beragam kebijakan yang fundamental, tapi nyatanya masih ada aja tuh pihak-pihak yang memandang sinis.

Contohnya aja pada kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang. Padahal kebijakan ini dimaksudkan untuk kesejahteraan nelayan dan menjaga sumber daya kelautan. Tapi ya gitu deh, tetep aja ada politisasi seakan kebijakan ini tidak pro terhadap nelayan. Hadeuh, aya aya wae ah. Kok rasanya Menteri Susi seakan terbuang di negeri sendiri ya.

Belom lagi mengenai kebijakan penenggelaman kapal asing yang dianggap berpotensi membuat persengketaan dan hubungan diplomasi antar kedua negara menjadi terganggu. Ah, kalau yang ini mah lebay. Kapal laut yang ditenggelamkan kan memang tertangkap basah melakukan illegal fishing, ya sok atuh mereka diberi sanksi.

Kalau negara yang bersangkutan justru membela nelayan yang melakukan illegal fishing tersebut, artinya negara itu memang mendukung pencurian ikan di negara tercinta kita. Gak usah sungkan sama negara pencuri kayak gitu. Tenggelamkan ya tengkelamkan, titik. Karena dibalik kebijakan ini ada martabat bangsa di dalamnya.

Emangnya poltisi yang suka kritik itu berbicara atas nama siapa sih? Rakyat? Kok eike ragu ya. Ah, palingan diem-diem ada titipan sponsor aja tuh dari cukong-cukong mafia perikanan. Halah, ayo ngaku!Tapi ok lah Menteri Susi di dalam negeri gak terlalu diapresiasi. Ya setikdaknya cuma di mata mereka itu. Tapi di dunia internasional diapresiasi loh.

Seperti yang baru-baru ini disampaikan Direktur Jenderal Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa Bangsa atau FAO (Food and Agriculture Organization), Jose Graziano da Silva memuji Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti atas upayanya melawan segala aktivitas ilegal di tengah laut. Ini baru Menteri caem abis.

Mmm, kalau dipikir-pikir boleh juga nih Menteri yang satu ini dicalonin jadi Cawapres di Pilpres 2019 mendatang. Toh dibalik orang-orang yang mengkritik itu, masih banyak masyarakat yang mendukung kebijakan Menteri Susi. Cocok gak ya kira-kira Menteri Susi untuk disandingkan dengan Pakde Jokowi di Pilpres mendatang? Kalau sekarang aja mafia perikanan banyak yang pada gerah, gimana nanti kalau beneran sukses jadi Wapres. Beuh, yang ada semua mafia pada nangis termehek-mehek, hahaha. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]udah lama isu perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia Kerja terdengar, namun hingga kini masih sebatas rumor belaka. Belakangan isu ini tidak hanya membuat para menteri yang belum bekerja maksimal menjadi was-was, tapi juga memunculkan selentingan tidak sedap dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi, agar para menteri berprestasi ikut terguncang kedudukannya.

Menurut seorang sumber, berbagai serangan belakangan ini mulai santer ditujukan ke beberapa menteri yang memiliki kinerja berprestasi, terutama melalui berbagai masalah yang terkait dengan kementeriannya. Pihak yang ingin mengail di air keruh ini berusaha mencari celah keburukan maupun kegagalan menteri tersebut, agar diganti.

“Isu reshuffe kabinet ini terus digoreng oleh orang-orang yang ‘lahannya’ terusik oleh menteri-menteri tersebut. Mereka adalah para mafia yang penghasilannya terganggu oleh sepak terjang menteri-menteri tersebut,” kata sumber tersebut di Jakarta, Sabtu (5/8). Ia juga menambahkan kalau serangan kepada menteri anti-mafia tersebut sifatnya tidak hanya masif, karena sejumlah isu yang sudah ‘basi’ juga dihangatkan kembali untuk menyudutkan menteri tersebut.

Padahal, lanjutnya, meski menjadi bidang kerjanya, persoalan-persoalan tersebut tidak ada kaitannya dengan kinerja menteri saat ini. “Bahkan ada isu yang sudah berumur 10 tahun, tetapi sengaja dimunculkan kembali biar menteri itu diganti. Padahal kalau dirunut, justru persoalan-persoalan tersebut terjadi pada pemerintahan lalu dan saat ini sedang dibenahi oleh menteri yang bersangkutan,” jelasnya.

Jokowi Tepat Tendang Sri Mulyani #reshuffle https://t.co/6UVIX06iEp

— RMOL.CO (@rmolco) July 12, 2017

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pernah meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. “Kami berbicara tentang Menteri BUMN Ibu Rini Soemarno bukan bicara aspek pribadi. Kami berbicara aspek kebijakan-kebijakan politiknya,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Kamis (13/7).

Hasto menyebutkan kebijakan-kebijakan Menteri Rini yang dianggap bermasalah, di antaranya soal kebijakan penyertaan modal negara dan perpanjangan Pelindo II. “Kami tidak berbicara orang per orang, tapi aspek kinerjanya. Ketika kerjanya itu ternyata tidak sejalan dengan garis kebijakan ekonomi Bapak Presiden, ya partai memberikan masukan-masukan,” ucapnya.

Selain Rini, menteri lainnya yang ikut digoyang adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. “Saya heran juga, kenapa Ibu Susi mau di-reshuffle, orang dia (Susi) itu kerja kok, sudah kelihatan kerjanya malah mau ditendang. Jelas-jelas ibu Susi ini berantas mafia, malah dijegal,” kata seorang warga, Nunuk Istriani ketika ditemui di bazar ikan murah yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di lapangan parkir pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Minggu (6/8).

Hal senada juga diungkapkan oleh Soedjatmoko yang menyatakan Presiden Jokowi akan menyesal jika sampai mengikuti bisikan dari orang di sekitarnya. “Aduh, jangan deh, jangan di-reshuffle. Nanti rugi dan nyesel loh, jarang ada sosok perempuan yang pintar dan tegas seperti beliau. Mau jadi apa laut dan nelayan Indonesia nantinya tanpa Ibu Susi. Kalau di-reshuffle terus jadi Wakil Presiden warga Indonesia pasti oke-oke aja,” katanya.

Santernya isu yang menerpa dan berusaha mengguncang kinerjanya, tidak ditampik oleh Susi. Ia mengakui kalau selama ini ada kalangan yang mencoba menggoyang kursinya. “Kalau bikin kebijakan baik kan, apa yang saya lakukan mengganggu comfort zone. Comfort zone dari orang yang selama ini mendapat keuntungan besar dengan cara tidak benar. Jadi pasti banyak yang tidak suka,” jawab Susi santai, Selasa (18/7) lalu.

(Suara Pembaruan)