PinterPolitik.com

Segala kebingungan di wilayah Kementerian Agama (Kemenag) memang kagak ada habisnya. Dulu sempat ada kasak-kusuk korupsi pengadaan Alquran, terus ada kasus jual beli jabatan, kemudian geger soal dana haji. Eh, lha kok sekarang timbul masalah lagi? Adalah masalah penganggaran 2021 yang mencantumkan dana buat pengadaan Virtual Private Network atau VPN.

Mimin yakin nih kita yang milenial sudah nggak asing dengan aplikasi satu ini. Pasalnya, sudah dari dulu ngetren – terutama buat dipakai untuk membuka situs yang diblokir.

Nah, pengalaman masa lalu itu sampai-sampai membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta warga negara supaya waspada. Sebab ternyata nih, cuy, VPN nggak hanya bahaya buat membuka situs ngawur, melainkan juga tidak aman untuk urusan privasi data kita.

Kalau soal situs ngawur, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ihsan juga mengkhawatirkan hal itu. Sampai-sampai, ketika rapat dengan Menteri Agama (Menag), doi bilang, “kalau mau buka situs porno itu pakai VPN.”.

Ya, meski pihak Kemenag menjamin bahwa VPN tidak akan digunakan sejauh kekhawatiran Pak Ihsan, masalah yang timbul selanjutnya adalah aman ngga nih VPN buat data lembaga? Secara, kalau Kominfo sudah ngasih warningtandanya memang bahaya. Lagian, alasan Kemenag yang bilang bahwa VPN ini cuma buat menyinkronkan tugas pokok dan fungsi antara pusat dengan daerah juga agak aneh sih.

View this post on Instagram

Wah para aktivis disebut alami peretasan #aktivis #peretasan #sadap #penyadapan #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 30, 2020 at 6:50pm PDT

Lagian nih kalau mau ditelisik, anggaran bermiliar-miliar itu juga mengkhawatirkan. Mimin takut aja kalau sampai terbegal di tengah jalan. Bukan apa sih, tapi kalian paham kan watak birokrasi Indonesia kayak gimana. Lebih-lebih Kemenag yang punya catatan merah di hati para pemirsa siaran berita. Hehehe.

Sekali lagi, ini bukannya mimin ragu dengan niat pemerintah. Itu baik kok kalau dipakai buat memudahkan pekerjaan. Namun, tidakkah berlebihan apabila soal mempermudah pekerjaan harus merogoh kocek untuk memakai aplikasi yang tidak dianjurkan oleh lembaga kredibel sekelas Kominfo.

Jujur saja, kita semua nggak pengen kan kejadian koruptif di Kemenag menemukan kesempatan untuk lahir kembali lewat korupsi pengadaan sesuatu yang tidak terlalu signifikan? Serius deh mimin masih trauma.

Terakhir, biar paham, dulu Menag pertama KH. A. Wahid Hasyim pernah bilang bahwa jangan pernah meremehkan sesuatu yang tampak lemah. Jadi, Kemenag mohon jangan meremehkan soal ini ya. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Membahas soal haji ini, mimin agak was-was sih sebenarnya. Secara, ini urusannya bukan cuma duniawi saja tetapiada unsur transendentalnya juga. Apalagi, kalau sudah menyentuh lembaga resmi pemerintahnya – dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag).

Haduh, pusing deh. Soalnya, meski guru ngaji mimin zaman dulu pernah bilang, “Jangan sampai mengambil keuntungan yang membabi-buta dalam urusan agama,” tetapi perilaku Kemenag justru dinilai kerap menimbulkan masalah.

Perisitiwa di tahun-tahun lalu juga mendukung penilaian itu, kan – mulai korupsi pengadaan bantuan sampai isi stok jabatan. Ini membuat tidak hanya manusia yang bingung, melainkan juga malaikat yang repot. Hehe.

Kembali lagi ke soal haji, Indonesia lewat Kemenag telah mengambil keputusan untuk meniadakan pemberangkatan ibadah haji tahun ini, cuy. Menyusul dengan keputusan itu, sebelum ditanya yang aneh-aneh soal duit haji tahun ini di-ke-mana-kan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) langsung secepat kilat melempar pernyataan bahwa dana tersebut akan dimanfaatkan buat stabilisasi nilai tukar rupiah. Wow.

Sontak saja, rencana mengalihkan penggunaan uang itu segera mendapat sindiran dari banyak orang. Salah satunyadatang dari si kritikus handal di bidang ekonomi, yakni Rizal Ramli.

Begini kurang lebih kritiknya, “Bener-bener sudah kehabisan ide, Dana Haji dipakai untuk penggunaan berisiko support rupiah. Payah deh,” dalam akun twitter @RamliRizal. Wah, savage banget nih. Seakan-akan, haji ini jadi sapi perah rupiah. Apakah Menteri Agama (Menag) jadi bamper Menteri Keuangan (Menkeu) yang bingung cari uang?

View this post on Instagram

Harap-harap cemas jemaah haji Indonesia #jemaahhaji #haji #ibadahhaji #arabsaudi #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 21, 2020 at 6:45pm PDT

Menurut mimin sih, memang pantas kok kalau orang lantas mengelus dada lihat perilaku Kemenag ini. Mimin saja nihsampai heran.

Padahal, dulu pas mimin ngaji, ustaz mimin bilang begini, “Uang untuk ibadah haji ini sakral. Pamali kalau dipakai untuk urusan lain”. Dan sekarang, jujur, mimin takut kalau pamali itu sedang mengintai kita (ya kali kita, Kemenag saja lah).

Benar sih kalau dilihat dari kronologi peniadaan ibadah haji tuh kayak ada yang janggal. Jadi, wajarlah kalau orang-orang berpikir seperti Pak Rizal Ramli, bahwa peniadaan ini jangan-jangan cuma akal-akalan pemerintah buat menutup rupiah yang tepar dan bukan sebab yang lain.

Lagian, pihak Arab Saudi kabarnya juga belum memastikan antara bisa atau tidaknya didatangi rombongan haji dari negara luar. Seharusnya, sebab urusan haji ini sangat sensitif, bisa kali para petinggi negara menahan diri agar tidak memutuskan sesuatunya sebelum ada kepastian dari pihak Arab Saudi.

Mbokyo, kalau mau bertindak apalagi mengenai hajat hidup orang banyak bermusyawarahlah dulu. Lha, kok malah Menag sebagai penanggungjawab nih belum musyawarah dengan lembaga negara yang lain – yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – malah sudah serobot keputusan.

Sudah ya. Mimin cukupkan tulisan tentang haji ini. Gak tega, cuy, kalau membayangkan bagaimana perasaan orang-orang tua di kampung-kampung yang bertahun-tahun menaruh harap agar bisa segera mencium Kakbah di tahun ini. Mari kita berdoa semoga mereka bisa berangkat haji secepatnya. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Korupsi di Indonesia bisa dibilang adalah salah satu persoalan yang jauh dari kata habis. Bagaimana tidak? Hingga kini, masih ada saja dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Beberapa bulan lalu misalnya, terungkap dugaan suap yang dilakukan eks-kader PDIP Harun Masiku dan eks-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Selain Pak Harun dan Pak Wahyu, ada juga kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh eks-Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Dua kasus ini pun menjadi fokus publik dalam beberapa bulan ini. Pasalnya, hingga kini, Pak Harun dan Pak Nurhadi belum ditemukan keberadaannya.

Hal ini pun memunculkan kecurigaan publik pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, beberapa waktu lalu, pimpinan komisi antirasuah tersebut memutuskan untuk memberhentikan penyidikan atas beberapa kasus korupsi.

Boleh jadi, kecurigaan publik itu berkaitan juga dengan isu pelemahan KPK. Pasalnya, pada akhir tahun 2019 lalu, Undang-Undang (UU) KPK yang baru mulai berlaku.

Uniknya, di tengah kecurigaan publik tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi justru meyakinkan publik bahwa satu atau dua korupsi yang terjadi di Kementerian Agama merupakan pelanggaran kecil yang tidak terlalu berarti.

View this post on Instagram

Penyelidikan 36 kasus di KPK dihentikan.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 21, 2020 at 1:40am PST

Ya, kata beliau sih, satu atau dua korupsi tersebut tidak sebanding bila dikomparasikan dengan banyaknya pegawai yang ada di Kemenag. Kementerian yang dipimpin oleh Pak Fachrul ini berisikan sekitar 260 ribuan pegawai.

Wah, bagaimana nih? Masa satu hingga dua korupsi dianggap kecil dan nggak berarti? Bagaimana pun, kan, perilaku koruptif tetaplah pelanggaran yang harus dihukum.

Eh, tapi, tenang aja. Pak Fachrul bilang bahwa dirinya akan tetap berupaya untuk mengeliminasi perilaku koruptif di kementeriannya.

Hal ini dilakukan dengan penerapan tata kelola yang baik (good governance) agar kemungkinan hengki-pengki (hanky-panky) dapat diminimalisir. Selain itu, kata Pak Menag, dirinya tak akan segan-segan untuk melaporkan perilaku melanggar hukum ini ke KPK bila ditemukan.

Ya, semoga saja Pak Fachrul serius tuh dalam menangani korupsi di kementeriannya. Pasalnyanih, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada awal tahun 2019, Kemenag menduduki posisi kedua di antara lembaga dan kementerian yang paling banyak kasus korupsinya. Kita nantikan saja aksi Pak Menag untuk membasmi korupsi. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Siapa sih yang nggak kenal dengan Nadiem Makarim? Sosok pengusaha start-up muda tersebut beberapa bulan lalu didapuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di periode kedua kepresidenannya.

Selain sosok muda yang dianggap inovatif, Pak Jokowi tampaknya juga ingin melakukan beberapa perubahan nih dalam dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan tinggi misalnya, kini kembali menjadi bagian dari nomenklatur kementerian yang kini dipimpin oleh Nadiem.

Di media sosial, Mas Nadiem sempat viral karena pidato beliau kala peringatan Hari Guru Nasional 2019 pada November lalu. Muatan pidato beliau dianggap memunculkan cara pandang baru untuk para guru.

Baru beberapa bulan saja, Nadiem juga telah melakukan beberapa kebijakan yang dianggap sebagai gebrakan-gebrakan baru. Penghapusan Ujian Nasional (UN) yang telah lama menjadi wacana pemerintah misalnya, telah dilakukan oleh Mas Nadiem dengan menggantinya menjadi Tes Asesmen Kompetensi.

Tes tersebut nantinya menjadi bagian dari kebijakan dan program Merdeka Belajar yang diusulkan Nadiem. Kebijakan itu nantinya akan memberikan keleluasaan bagi guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

View this post on Instagram

Nadiem Makarim tetapkan empat program Merdeka Belajar.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 11, 2019 at 4:30am PST

Kebijakan-kebijakan Mas Nadiem tersebut memang baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Namun, ada beberapa pihak yang merasa bahwa ide tersebut telah dilakukan sebelumnya, yakni Kementerian Agama (Kemenag).

Direktur Kurikulum Sarana Prasarana Kesiswaan dan Kelembagaan Madrasah Ahmad Umar bilang kalau program serupa sudah dilaksanakan oleh kementeriannya sejak tahun ajaran 2018/2019. Menurut beliau, Kemenag telah membiarkan guru lebih bebas dalam menyusun kurikulum, menyederhanakan asesmen nasional, dan memberikan kewenangan kelulusan pada masing-masing madrasah.

Hmm, terlepas dari mana yang lebih dulu nih, hal yang penting kan adalah kebijakan dan hasilnya. Siapa yang lebih dulu juga tidak akan mempengaruhi sasaran kebijakan masing-masing.

Mungkin nih, Kemenag pengen nimbrung ke branding-nya Mas Nadiem yang lagi populer nih. Apalagi, citra Kemenag tidak seterkenal sebaik Mas Mendikbud. Soal kebijakan tentang pendaftaran majelis taklim dan kriterianya misalnya, dikritik beberapa pihak dan organisasi masyarakat.

Hmm, kalau soal nimbrung-menimbrung dan merasa lebih baik nih, jadi ingat kisah film Thor: Ragnarok (2018). Dalam salah satu adegan film tersebut, Thor selalu merasa menjadi avenger terkuat tuh. Padahal, kalau kata komputer pesawat Avengers, superhero terkuat adalah Hulk.

Ya, seperti di film itu, penilaian siapa yang duluan atau lebih baik bukan ada di diri sendiri, melainkan kembali lagi pada kacamata masyarakat. Lagi pula, publik juga nantinya yang menilai dan merasakan dampak dan manfaat masing-masing kebijakan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Wah, Kementerian Agama lagi rame nih. Fachrul Razi yang merupakan purnawirawan TNI akhirnya diangkat jadi Menteri Agama yang baru. Latar belakangnya yang bukan sebagai tokoh religius pun dipersoalkan oleh para tokoh agama. Berdasarkan keterangan K.H. Robikin Emhas, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, banyak kiai yang protes terhadap keputusan Jokowi tersebut.

Memang sih Pak Fachrul bilang bahwa beliau bukan Menteri Agama Islam, melainkan menteri semua agama yang ada di Indonesia, kejawen gak termasuk berarti. Terlebih ada indikasi bahwa penempatan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama punya tujuan utama untuk memberantas radikalisme di Indonesia. Hal ini dinilai menyudutkan kaum mayoritas yang die hard kalo ngomongin soal agama.

Aduh rileks lah bapak-bapak. Baru juga diangkat belom ketauan kerjanya. Toh, Kementerian Agama sebelum diketuai Pak Fachrul juga sadar bahwa radikalisme dalam beragama telah menjadi momok serius yang telah memakan korban jiwa dan menimbulkan gangguan sosial.

Sebaiknya bapak-bapak sekalian, menerapkan ajaran untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang yang belum jelas kinerjanya jelek atau tidak, mari kita husnuzan. Jangan ngambek dulu apalagi sampe demo berjilid-jilid lagi ya. Santai aja, toh kalo Pak Fachrul gak bener kerjanya paling juga di-kick sama Pak Jokowi dari kabinet.

View this post on Instagram

“Beliau akan menyesuaikan, saling mengisi dalam menyelesaikan tugas negara maupun tugas-tugas pemerintahan” – Jokowi. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 16, 2019 at 2:51am PDT

Lagian keberadaan tokoh militer seperti Pak Fachrul itu bisa jadi angin segar buat bersih-bersih di Kementerian Agama. Marilah kita akui bahwa Kementerian Agama yang harusnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral adalah salah satu kementerian terkorup di Indonesia selama bertahun-tahun lamanya.

Masih ingat Said Agil Husin Al Munawar yang korupsi Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji? Kemudian korupsi pengadaan kitab suci Alquran berhasil menjebloskan tiga orang ke sel berjeruji besi. Ada pula kasus korupsi mantan Menag Suryadharma Ali dan tak lupa Lukman Hakim yang kedapatan menyimpan uang di ruang kerjanya.

Selain itu, kalau menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2018, Kementerian Agama ini jadi kementerian nomor dua dengan jumlah PNS yang terlibat tindak pidana korupsi.

Udahlah, ini saatnya kita semua sepaham dan sadar bahwa Kementerian Agama butuh benahi dari keterpurukan. Jadi mungkin gak ada salahnya dicoba ada orang militer masuk sana. Jadi mari kita awasi bersama kinerja Pak Fachrul Razi ini. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com 

Penolakan ini terjadi ketika UAS dijadwalkan akan memberikan ceramah sekaligus kuliah umum di Masjid Kampus UGM. Menurut Ketua Takmir Masjid Kampus UGM, Mashuri Maschab, pihak rektorat mengatakan bahwa permintaan pembatalan salah satunya datang dari pihak luar.

Pihak luar yang menurut Mashuri disebutkan oleh rektorat adalah alumni-alumni UGM hingga pejabat negara seperti Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Pada awalnya, UGM menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pembatalan terhadap acara yang akan dihadiri UAS adalah murni keputusan rektorat.

Namun, kemudian UGM mengakui bahwa pembatalan acara dilakukan untuk menjaga stabilitas pelantikan Jokowi, walaupun sejauh ini belum ada penjelasan seperti apa UAS bisa membuat ketidakstabilisan yang dimaksud.

Bukan kali ini saja UAS mengalami penolakan.

Tahun lalu, kegiatan ceramahnya di Jepara dan Semarang juga mendapat penolakan dari beberapa organisasi masyarakat (ormas).

Kemudian, pada tahun 2017 pria kelahiran Asahan, Sumatera Utara tersebut juga mendapat penolakan dari beberapa ormas ketika ingin melakukan safari dakwah di Bali.

Tidak berhenti di situ, pada tahun yang sama kedatangan UAS juga ditolak oleh otoritas Hong Kong yang menurut UAS berkaitan dengan dugaan terorisme.

Menurut Hanafi Rais, mantan Wakil Ketua Komisi I DPR, kasus penolakan UAS di Hong Kong merupakan dampak dari stigma yang pemerintah yang mengkait-kaitkan ustaz dengan radikalisme dan anti Pancasila.

Di luar dari kontroversi yang saat ini terjadi antara UAS, UGM, dan pemerintah, dalam beberapa kasus, pemerintah sudah dinilai beberapa pihak berupaya mencampuri “dunia ustaz” ataupun agama secara keseluruhan.

Lalu, seperti apa negara mencampuri urusan agama? Mengapa Pemerintah Indonesia terkesan semakin mencampuri urusan agama?

Negara dan Agama

Menurut Dawood Ahmed, ada lima bentuk hubungan antara agama dengan negara berdasarkan konstitusi atau hukumnya.

Pertama, sekularisme kuat, di mana negara mengakui dan melindungi kebebasan beragama hanya dalam ranah privat dan personal masyarakatnya. Negara melarang jika unsur-unsur agama seperti lambang, cara berpakaian, hingga acara keagamaan diekspresikan di ruang publik.

Sekularisme kuat ini juga melarang negara ataupun penjabat pemerintah mendukung ataupun mendanai agama manapun.

Kedua, sekularisme lemah yang mirip dengan sekularisme kuat, namun negara tidak melarang ekspresi keagamaan di ruang publik.

Ketiga, akomodasi pluralis, yaitu negara yang tidak mecoba menetralkan dirinya dari agama manapun, namun juga menjamin semua agama yang ada mendapat perlakuan yang sama. Di negara ini institusi ataupun kelompok agama diakui bahkan diberikan peran oleh pemerintah.

Keempat, pengakuan tanpa penetapan (recognition without establishment) yaitu negara yang dalam konstitusinya memberikan pengakuan terhadap agama tertentu, namun pengakuan ini hanya bersifat formal atau simbolis saja tanpa adanya perlakuan khusus negara terhadap agama tersebut.

Kelima, penetapan agama (religion establishment), yakni negara yang mengakui dan memberikan kekhususan terhadap agama tertentu baik dalam hal pendanaan, promosi, hubungan dengan pemerintah, hingga dipilihnya agama tertentu sebagai agama resmi negara dan adanya aturan bahwa posisi pemerintahan tertentu, termasuk presiden, hanya bisa dijabat oleh penganut agama tertentu.

Lalu, hubungan apa yang terjadi di Indonesia?

Pada dasarnya Indonesia adalah negara sekuler, di mana dalam Ayat 2 Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing.

Pun di dalam konstitusi tidak ada satu agama tertentu yang dijadikan agama resmi negara.

Namun menurut Alfitri, dosen asal Institut Agama Islam Negeri Samarinda (IAIN), batasan agama-negara menjadi tidak jelas dan kompleks karena Indonesia juga memiliki kebijakan dan hukum yang mengatur kehidupan beragama dan cenderung memberikan kistimewaan kepada agama mayoritas.

Hukum yang dimaksud misalnya terkait hanya diakuinya enam agama dalam Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1965  Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, pendirian rumah ibadah, hingga administrasi zakat dan haji yang diatur negara.

Oleh karenanya, Alfitri mengatakan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya sekuler, namun tidak juga menjadi negara agama.

Hal senada juga diungkapkan oleh ahli hukum tata negara Mahfud MD yang mengatakan bahwa Indonesia bukan negara agama ataupun negara sekuler, tetapi bangsa berketuhanan.

Dengan kondisi ini jika menggunakan lima pembagian yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ahmed, Indonesia nampanya berada di tengah-tengan alias negara akomodasi pluralis.

Kepentingan Politik?

Selain karena adanya hukum yang menjadi dasar keterlibatan pemerintah, campur tangan pemerintah terhadap agama juga ditengarai disebabkan oleh kepentingan politik.

Hal inilah yang menurut beberapa pihak terjadi dalam kontroversi sertifikasi dan standarisasi Mubalig (penceramah) yang diwacanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketika menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD pernah mengatakan bahwa sertifikasi ustaz berbahaya karena bisa dipolitisasi.

Salah satu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, bahkan menuduh bahwa sertifikasi tersebut merupakan politik “belah bambu” pemerintah era Jokowi dan penuh kepentingan politik.

Di antara nama pendakwah-pendakwah tenar negeri ini, ada nama Ustaz Abdul Somad yang petuahnya didengar masyarakat, tak terkecuali dalam bidang politik. Lalu, mengapa sang ustaz bisa begitu didengar anjuran politiknya? pic.twitter.com/zRAkuvmbvE

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) September 20, 2019

Kesan politik ini juga terlihat di mana tidak adanya nama-nama penceramah yang berafiliasi dengan Front Pembela Islam (FPI) dan Aksi 212, dua kelompok yang sering berseberangan dengan pemerintah, ketika Kemenag pertama kali mengeluarkan daftar 200 penceramah yang sudah tersertifikasi.

Oleh karena itu, bisa jadi unsur kepentingan politik yang dimaksud dalam sertifikasi ini adalah pemerintah yang dapat “mengendalikan” penceramah mana yang boleh ataupun dilarang tampil sesuai dengan hubungan penceramah tersebut dengan pemerintah.

Pemerintah dan MUI sendiri mengatakan bahwa sertifikasi diperlukan untuk membantu masyarakat dalam memilih penceramah.

Selain itu, sertifikasi ini juga bertujuan untuk menghindari masyarakat memilih para penceramah yang sebenarnya tidak begitu memahami agama, terlebih lagi dengan banyaknya kasus ceramah yang menurut pemerintah mengandung nilai-nilai intoleran dan radikal.

Terakhir, ke depannya campur tangan pemerintah dalam kehidupan beragama di Indonesia bisa jadi semakin bertambah salah satunya karena wakil presiden terpilih, Ma’ruf Amin, memiliki latar belakang agama yang kuat dan diprediksi akan mengejar regulasi-regulasi terkait Islam.

Selain itu ada juga ormas seperti Nahdatul Ulama (NU) yang semakin dekat dengan pemerintah dan terlihat mampu mempengaruhi proses perumusan kebijakan, salah satunya dalam kasus RUU Pesantren yang kini sudah disahkan.

Campur tangan pemerintah, pusat maupun daerah, terhadap kehidupan beragama memang selalu menuai kontroversi.

Bukan tanpa sebab, sudah ada indikasi bahwa beberapa undang-undang ataupun peraturan-peraturan daerah yang menyentuh kehidupan beragama justru menjadi sumber intoleransi.  (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Anak-anak sekolah zaman gue tuh lucu-lucu guys. Ada yang dateng terlambat atau cabut saat masih ada kelas, dibilang cool. Cewek-cewek pada pake rok ketat-ketat yang ngatung, juga dibilang cool. Bukannya pada malu karena melanggar aturan, lah mereka malah pada bangga ya. Hehehe.

Mungkin kebiasaan di sekolah gue yang begitu juga terjadi di dalam pemerintahan kali ya.

Makanya giliran ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang katanya ketahuan nyimpen uang suap di laci mejanya, dia kayaknya nggak ada rasa malunya sama sekali deh. Upss.

By the way anyway busway, kisahnya Lukman ini kontras banget sama berita di Perancis baru-baru ini loh.

Soalnya kemarin tuh di Perancis ada kisah Menteri Lingkungan Hidup bernama Francois de Rugy, yang mengundurkan diri karena dituduh makan lobster pakai uang negara.

Tapi ternyata nggak cuma dituduh itu aja loh, tapi Rugy ini juga dituduh ngambil duit negara sekitar Rp 900 juta untuk merenovasi apartemen-nya.

Nah, mungkin karena dia malu dituduh korupsi dan dapet tekanan sosial dari masyarakat, akhirnya Rugy pun mengundurkan diri dari posisinya di pemerintahan.

Ternyata, nggak cuma di Perancis aja loh. Tahun 2016, di Jepang juga pernah ada kejadian yang serupa.

Jadi, Menteri Ekonomi bernama Akira Amari, mengundurkan diri dari posisinya karena ada anggotanya yang ketahuan melakukan korupsi. Wow. Tinggi juga ya rasa tanggung jawabnya Amari-san ini. Hehehe.

Wah. Kayaknya di Indonesia hampir nggak pernah deh ada kasus kayak Rugy yang mengundurkan diri karena korupsi. Upss.

Sedangkan Menag Lukman aja nggak ada tuh tanda-tanda mau ngundurin diri dari posisinya di Kementerian Agama. Jelas-jelas KPK sendiri udah nemuin duit sebanyak Rp 180 juta dan US$ 30 ribu di laci kantornya loh.

Harusnya Menag Lukman undur diri juga lah ya kayak Monsieur Rugy di Perancis. Apalagi mimpin kementerian agama loh. Kan ngeri-ngeri sedap jadinya. Hehehe. Inget loh Pak rasa malu adalah bagian dari iman. Upss. (R50)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]eribahasa ‘Mulutmu Harimaumu’ sepertinya sangat pas disematkan pada politikus PDI-P Arteria Dahlan. Pasalnya baru-baru ini, dalam Rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung M Prasetyo soal travel umrah bodong, Arteria menyebut Kementerian Agama (Kemenag) dengan kata ‘Bangsat’.

Waduh waduh, katanya anggota dewan yang terhormat, masa bacotnya kayak gitu. Ngopi-ngopi dulu lah sana biar gak stres. Sekesal-kesalnya orang, kalau ada di jabatan publik seperti Anggota DPR, ya tentu harus santun dalam bertutur kata. Apa perlu rakyat yang jahit mulutnya?

Istilah ‘Bangsat’ memang gak serta merta keluar begitu saja dari mulut Arteria. Hal ini didasari rasa kekesalannya terhadap Kemenag yang seolah-olah menyalahkan masyarakat yang tertipu travel umrah bodong. Menurutnya, di sinilah dibutuhkan kehadiran negara dalam masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan Kemenag terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) memang sangat minim. Wajar aja kalau Kemenang sampai kecolongan dua kali oleh Abu Tours maupun First Travel. Dana jamaah yang digelapkan angkanya besar loh, total gabungan keduanya mencapai Rp 2,7 triliun.

Seandainya boleh bersuuzon nih ya, jangan-jangan uangnya sebagian besar lari ke para politisi untuk modal Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 mendatang. Aduh, masa menjabat dengan uang haram, iiyyuuuh auto dosa itu mah. Ya moga gak gitu ya kenyataannya. Amit-amit deh kalau sampai milih wakil rakyat hasil uang haram.

Di sisi lain, pernyataan menohok Arteria ini memang patut diacungi jempol. Harusnya Kemenag gak perlu kebakaran jenggot segala menanggapi pernyataan seperti ini. Intropeksi lah, apa aja yang salah dalam tubuh Kemenag. Gak usah jumawa sebagai sebuah kementerian. Toh gak ada yang sempurna di dunia ini.

Terkadang jajaran Kementerian Agama itu memang harus dikerasin biar gak lembek, mencla-mencle dalam menangani kasus sejenis seperti ini. Harus ada tindakan nyata baik itu upaya preventif, represif, maupun kuratif. Jangan bisanya hanya cabut izin biro umrah bodongnya aja. Anak TK juga bisa itu mah.

Sejauh ini, selain mencabut izin Abu Tours, Kemenag juga mencabut izin biro travel umrah bermasalah lainnya, seperti Solusi Balad Lumampah (SBL) di Bandung, Mustaqbal Prima Wisata di Cirebon, dan Interculture Tourindo di Jakarta. Lha, banyak toh biro umrah nakal macam First Travel. Hadeuh.

Tapi apa udah cukup dengan mencabut izinnya aja? Tetep bisa berangkat gak nih jamaahnya? Dana yang digelapkan apa kabar? Masih bisa balik 100 persen gak tuh? Sebenernya ketimbang ditujukan pada Kemenag, perkataan Arteria tuh lebih cocok di sampaikan pada oknum-oknum biro umrah bodong ini. Iya kan guys? (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]orupsi menghalalkan cara, uang dan di manapun tempat untuk menggasak uang rakyat. Mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan orang banyak.

Lebih memilih mana, hidup sederhana atau bermewah-mewahan tapi di atas kesengsaraan orang lain?

Mudah dijawab bagi orang tamak karena pasti lebih memilih hidup mewah, tak peduli bahagia di atas penderitaan orang lain atau tidak yang terpenting hidupnya senang. Weleeeh weleeeeh.

Maka, berbagai lembaga antirasuah sudah dibentuk untuk memberantas dan mencegah korupsi dari segala lini. Berpengaruhkah untuk mengurangi kadar korupsi? Hmmm entahlah.

Namun faktanya, seiring dengan dibentuknya lembaga antirasuah semakin terlihat juga kebobrokan moral para pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk mengambil keuntungan pribadi, weleeeh weleeeeh .

Pas kampanyenya pejabat bilang gini kali ya, “yuk semua pilih saya, karena saya akan korupsi uang rakyat, maka pilihlah saya” wkwkwk.

Jadi pejabat itu wajib punya integritas, kalau masalah kejujuran aja susah dilakukan lebih baik ga usah jadi pejabat weleeeh weleeeh.

Korupsi punya jejak langkah yang menyasar sektor agama, diantaranya ada korupsi Alquran dan pelaksanaan Haji. Hmmm, orang tamak memang akan membabibuta bila sudah terobsesi dengan korupsi. Weleeeh weleeeh ga ada takut-takutnya.

Salah satu solusinya, Presiden Jokowi kini sudah menandatangani Peraturan Presiden tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Hmm, walaupun agak lama ya buat tandatangan aja hehehe. Mikir keras kali ya wkwkwk.

Lah tapi Dirjen Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag gimana itu? Ada lembaga ganda gitu urusin soal haji? Hmmm boros amat ya, zzzzz.

Weeeewww apa ada ya mosi tak percaya Presiden kepada Kemenag untuk mengurusi haji? Hmmm, tepatnya sih phobia ya, karena ada Menteri Agama dulu yang tercydukkk. Weleeeh weleeeh.

Ibarat gali lobang untuk tutup lobang ya? Wkwkwk, kan yang penting bukan buat lembaga barunya, tapi isinya yang baru.

Kalau di Kemenag ataupun BPKH orang-orangnya punya niatan dan kesempatan korupsi sih bakal sama aja. Iya ga? Iya dong, wkwkwk (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]W[/dropcap]alau pro kontra penggunaan dana haji masih terus bergulir, namun pemerintah sepertinya tetap berkeras dengan rencananya ini. Terbukti Rabu (26/7) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang diketuai Yuslam Fauzi. Pembentukan BPKH yang telah berdiri sejak 2014 ini, menurut Fauzi termasuk cukup terlambat, karena Malaysia sudah mendirikan lembaga yang sama, yaitu Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) sejak 54 tahun lalu.

Total dana haji Indonesia yang mengendap memang sangat menggiurkan, per audit 2016, dana abadinya mencapai Rp 95,2 triliun. Akhir tahun ini, diperkirakan total dana haji akan mencapai sekitar Rp 100 triliun. Walau begitu, perlu diperhatikan pula kalau dana ini bukanlah milik pemerintah tapi masyarakat, khususnya dana umat Muslim yang berniat menggunakannya untuk beribadah ke Tanah Suci. Sehingga, Majelis Ulama Indonesia pun mewanti-wanti penggunaannya.

Sejauh ini, pemerintah memang berdalih dapat menggunakan dana haji dengan skema perbandingan yang diterapkan LTHM. Sehingga penolakan penggunaan dana haji masyarakat selama ini dapat dipatahkan. Namun apakah perbandingan dengan skema LTHM ini sudah dapat dibilang apple to apple dengan skema penggunaan dana haji pemerintah Indonesia? Apalagi fokus penggunaan dana haji ini, kabarnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur bahkan utang negara. Apakah itu layak?

LTHM Dan Pengelolaannya

Sejak tahun 1963, dana jemaah haji Malaysia telah dikelola oleh LTHM yang pengelolaannya dilakukan negara, atau kalau di Indonesia termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui lembaga inilah, para calon jemaah haji Malaysia mendaftarkan diri dan menyetorkan uangnya. Birokrasi satu pintu ini sangat membantu pemerintah Malaysia dalam mengawasi transaksi dana haji, sehingga transparansi dan keprofesionalannya dapat terjaga.

Dana haji yang terkumpul ini, oleh pemerintah Malaysia – melalui LTHM, kemudian diinvestasikan keberbagai sektor. Umumnya untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda, mereka akan ‘menyimpan’ dana haji tersebut dengan membeli saham properti, real estate, maupun teknologi. Dana haji ini bahkan mereka investasikan pula ke luar negeri, seperti ke Australia, Singapura, Hong Kong, Indonesia, hingga Korea Selatan.

Dalam mengelola investasinya, LTHM sengaja membaginya ke dalam beberapa sektor. Namun sekitar 50 persennya ditanamkan dalam bentuk saham, sementara 20 persen untuk real estate, 20 persen untuk pendapatan tetap, dan 10 persen sisanya untuk instrumen pasar uang. Sejak tahun 2012 lalu, pembagian laba saham (deviden) yang mereka peroleh juga sengaja dibagi ke dalam dua komponen, yaitu deviden per tahun dan deviden bonus haji yang hanya diberikan pada penabung yang belum menunaikan haji.

Mekanisme pengeluaran Tabung Haji (TH) Malaysia ini pun dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan. Saat ini, aset bersih yang mereka miliki diperkirakan mencapai 59,5 miliar ringgit atau sekitar Rp 180 triliun. Sementara persentase profit tiap tahunnya dapat mencapai 20 hingga 30 persen. Jumlah keuntungan yang cukup tinggi untuk sebuah dana mengendap, dan karena LTHM merupakan lembaga negara, maka keuntungannya pun dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah.

Kesuksesan pemerintah Malaysia dalam mengelola TH memang telah diakui dunia, sebab di dalamnya juga terdapat orang-orang yang profesional dibidangnya. Dalam struktur organisasinya ada tiga lembaga yang wewenang dan tugasnya khusus menangani keuangan dan investasi, yaitu Divisi Keuangan & Jasa Perusahaan (bagian eksekutif), Divisi Keuangan dan Divisi Investasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, ketiga divisi ini saling berhubungan dengan tujuan yang sama.

Rencana Kelola Dana Haji Indonesia

Berbeda dengan dana haji Indonesia, sebelum BPKH dibentuk melalui undang-undang nomor 34 tahun 2014, pengelolaan dana jemaah haji dilakukan sendiri oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan disimpan pada rekening 17 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Sehingga walau calon jemaah haji yang sudah mendaftarkan dirinya di Kemenag, harus memasukan dana hajinya ke salah satu dari 17 bank yang telah terpilih tersebut.

Per Juli lalu, saldo dana haji Indonesia diperkirakan mencapai Rp 96 triliun dan dana abadi umat hanya Rp 3 triliun, sehingga totalnya saat ini mencapai Rp 99 triliun – sedikit lebih rendah dari perkiraan awal. Dari total dana tersebut, sekitar Rp 62,6 triliun masih tersimpan dalam Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) di perbankan syariah dengan proses pencairan yang panjang. Sisanya, sekitar Rp 36,7 triliun diinvestasikan ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan deposito dengan profit tahunan sekitar 6,5 hingga 12 persen.

Diharapkan dengan pembentukan BPKH yang beranggotakan 14 orang ini, pengelolaan dana haji ini dapat ditangani dengan lebih baik lagi. Walaupun diisi oleh para profesional, namun BPKH berada langsung di bawah kewenangan Presiden, Kemenag, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini pula yang diberi tanggung jawab untuk menganalisa investasi yang akan dikucurkan menggunakan dana haji, walau Jokowi sudah meminta untuk diinvestasikan pada pembangunan infrastruktur, namun keputusan itu belum final.

Investasi Infrastruktur, Layakkah?

Menanggapi pro kontra masyarakat mengenai penggunaan dana haji untuk infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengatakan kalau ada kesalahpahaman masyarakat mengenai pembiayaan infrastruktur dan investasi di sektor infrastruktur. Ia menjelaskan, penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur seperti jembatan dan jalan desa, memang tidak bisa dilakukan karena pengembaliannya akan lama dan berisiko tinggi.

Sedangkan bila digunakan untuk investasi di sektor infrastruktur seperti pada jalan tol, pelabuhan, maupun bandar udara yang memungkinkan mendapatkan keuntungan. Namun Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengingatkan, walau berpotensi menghasilkan imbal hasil yang tinggi, investasi dana haji pada proyek infrastruktur memiliki risiko.

Pertama, return proyek infrastruktur komersial, seperti jalan tol, biasanya berjangka panjang. Belajar dari TH Malaysia, mereka pun menginvestasikan dananya di infrastruktur namun hanya sekitar 20 persen saja. Karena tujuan utama investasi dana hajinya adalah untuk diputar di sektor yang produktif alias rate of return-nya tinggi. Sehingga infrastruktur yang dipilih pun sifatnya infrastruktur komersil.

Dana Haji untuk Infrastruktur, UU 34/2014 Digugat ke MK https://t.co/nqkFVdYrJG

— Republika.co.id (@republikaonline) August 9, 2017

Belajar dari pengelolaan investasi dana kekayaan (sovereign wealth fund/ SWF) negara lain yang memiliki karakteristik jangka panjang, berjumlah masif dengan risiko minimal. Dana haji dapat disalurkan untuk membantu keperluan pembiayaan pembangunan airport, pelabuhan, jalan tol, properti akomodasi jamaah haji, bahkan pembelian pesawat yang semuanya terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan haji.

Kedua, walau imbal hasil (return) dari investasi infrastruktur memang lebih tinggi daripada dana tersebut disimpan di SDHI maupun SBSN, yaitu 12-13 persen. Namun imbal hasil 12-13 persen ini masih jauh di bawah keuntungan yang diperoleh Tabung Haji Malaysia, yaitu dapat mencapai 20-30 persen. Apalagi faktor risiko proyek infrastruktur di Indonesia penyelesaiannya banyak yang molor bahkan mangkrak, sehingga bukan tidak mungkin dana haji malah akan mengalami kerugian.

Jadi apakah pemerintah, dalam hal ini Jokowi, berani berjudi dengan keberuntungan? Pemakaian dana haji oleh pemerintah memang diperbolehkan, namun juga harus dihitung dengan sangat hati-hati, apalagi bila memang ingin disalurkan ke investasi infrastruktur yang risiko macetnya tinggi. Jangan sampai keputusan ini akan merugikan pemilik sah uang tersebut, yaitu para calon jamaah haji. Akankah Jokowi tetap ingin menempuh investasi bermasa depan suram ini? Berikan pendapatmu. (dari berbagai sumber/K-32)