Sekolah Rakyat, program unggulan Presiden Prabowo ini kini disorot bukan karena gagasannya, melainkan pengadaan barangnya. Mesin cuci senilai Rp 2,9 miliar, kompor Rp 4,3 miliar, hingga bingkai foto presiden Rp 4,1 miliar memantik kecurigaan publik soal selisih harga antara e-katalog dan harga pasar. Dua pejabat Kemensos pun dicopot sementara. Narasi “pemborosan” menguat, menenggelamkan substansi program itu sendiri.

PinterPolitik.com

Pada tahun 1906, seorang dokter muda Polandia bernama Janusz Korczak meninggalkan karir medisnya yang menjanjikan untuk mengelola panti asuhan bagi anak-anak Yahudi miskin di Warsawa. Ia percaya pada satu prinsip: anak-anak yang tak punya siapa-siapa tetap berhak mendapat segalanya — makanan, tempat tidur, pendidikan, dan martabat.

Korczak membangun sistem di mana negara hadir menggantikan orang tua yang absen, bukan sekadar mengajar, melainkan mengasuh secara total. Tiga dekade kemudian, ketika Nazi memerintahkannya mengirim 192 anak asuhannya ke kamp pemusnahan Treblinka, Korczak menolak tawaran penyelamatan untuk dirinya sendiri. Ia memilih berjalan bersama anak-anak itu sampai akhir.

Kisah Korczak bukan tentang tragedi semata. Ia adalah argumen paling kuat yang pernah ada tentang satu gagasan yang kini kembali relevan di Indonesia: bahwa negara, dalam kondisi tertentu, memikul tanggung jawab menjadi orang tua bagi mereka yang lahir tanpa keberuntungan.

Sekolah Rakyat — program berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang digagas Presiden Prabowo Subianto — berdiri di atas logika yang sama. Namun hari ini, program itu sedang terjebak dalam perang semantik yang lebih berbahaya dari yang kita sadari.

Ketika Kompor Lebih Viral dari Cita-cita

Dalam beberapa pekan terakhir, ruang publik diramaikan oleh angka-angka yang terasa janggal: mesin cuci senilai Rp 2,9 miliar, kompor Rp 4,3 miliar, bingkai foto presiden Rp 4,1 miliar, hingga jam dinding miliaran rupiah — semuanya tercatat dalam pengadaan Kementerian Sosial untuk Sekolah Rakyat. Transparency International Indonesia dan ICW mengidentifikasi selisih signifikan antara harga di e-katalog pemerintah dan harga pasar. Dua pejabat Kemensos dicopot sementara. KPK turun tangan melakukan kajian.

Kritik ini sah dan perlu. Dalam sistem demokrasi, pengawasan anggaran adalah fungsi vital yang tidak boleh dipadamkan. Dugaan mark-up pengadaan adalah ancaman nyata terhadap integritas program dan harus diselesaikan secara transparan.

Namun di sinilah letak bahayanya: ketika narasi publik menyempitkan Sekolah Rakyat menjadi sekadar “program yang korupsi kompornya,” kita kehilangan perspektif tentang apa sesungguhnya yang sedang dibangun. Ini bukan tentang membela anggaran yang bermasalah. Ini tentang memastikan kesalahan administratif tidak membunuh program yang menyentuh akar kemiskinan.

Dalam ilmu komunikasi politik, fenomena ini dikenal sebagai issue framing — siapa yang berhasil mendefinisikan kerangka diskusi, dialah yang mengendalikan arah opini publik. Ketika kompor menjadi simbol program ini, bukan anak-anak yang belajar di asrama, maka pertempuran narasi sudah separuh kalah.

Penting untuk dicatat bahwa Sekolah Rakyat bukan program yang lahir dari ruang kosong. Pada tahun ajaran 2025 saja, sekitar 15 ribu siswa dari keluarga miskin ekstrem berhasil masuk ke dalamnya. Tahun ini, angka itu berlipat menjadi 32 ribu. Ini bukan statistik — ini adalah puluhan ribu anak yang untuk pertama kalinya punya atap yang sama setiap malam, meja makan yang terisi tiga kali sehari, dan guru yang hadir setiap pagi.

Negara sebagai Orang Tua

Untuk memahami mengapa mesin cuci dan kompor bukan hal yang aneh dalam program ini, kita perlu melampaui logika “sekolah biasa.” Sekolah Rakyat adalah sistem asrama penuh (full boarding). Artinya, negara tidak hanya mengajar anak-anak ini — negara mengasuh mereka. Ini adalah konsep yang oleh para ilmuwan kebijakan sosial disebut state parenting: negara mengambil alih fungsi pengasuhan dari keluarga yang secara struktural tidak mampu menyediakannya.

Gagasan ini sesungguhnya bukan baru. Plato dalam Republic sudah mengargumenkan bahwa anak-anak yang lahir dari kondisi yang tidak menguntungkan berhak mendapatkan pengasuhan komunal yang terstruktur demi kebaikan polis. Lebih dekat ke era modern, konsep in loco parentis — negara bertindak sebagai pengganti orang tua — menjadi fondasi filosofis sistem kesejahteraan anak di Skandinavia, yang hari ini menghasilkan generasi dengan mobilitas sosial tertinggi di dunia.

Di sinilah mesin cuci mendapatkan konteksnya. Ketika ratusan anak tinggal di asrama selama berbulan-bulan, mesin cuci bukan kemewahan — ia adalah infrastruktur sanitasi dan martabat dasar. Kompor bukan pemborosan — ia adalah alat produksi pangan bagi ribuan anak yang butuh makan tiga kali sehari. Masalahnya bukan pada keberadaan barang-barang itu, melainkan pada harga yang diduga dimainkan. Dan dua hal ini harus dibedakan secara tegas dalam diskursus publik, karena mencampuradukkan keduanya adalah kesalahan analisis yang berpotensi fatal bagi keberlangsungan program.

Ekonom peraih Nobel James Heckman, dalam teorinya yang dikenal sebagai The Heckman Equation, memberikan landasan ilmiah yang kuat. Heckman membuktikan bahwa setiap satu dolar yang diinvestasikan negara untuk pendidikan dan pengasuhan anak dari keluarga kurang mampu sejak dini menghasilkan return sosial-ekonomi hingga 13 persen per tahun — jauh melampaui hampir semua bentuk investasi publik lainnya. Bukan karena pendidikan itu murah, melainkan justru karena intervensi yang komprehensif dan mahal itulah yang memutus rantai kemiskinan antargenerasi secara permanen.

Pengawalan, Bukan Pembunuhan Karakter Program

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Sekolah Rakyat layak ada. Negara-negara yang lebih dulu berhasil membuktikannya: India dengan Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya yang menyekolahkan anak perempuan marginal di asrama gratis, Brasil dengan integrasi Bolsa Família dan kewajiban bersekolah yang sukses memangkas angka kemiskinan ekstrem dalam satu generasi, hingga Finlandia yang membangun sistem pendidikan setara untuk semua kelas sosial sebagai tulang punggung transformasi nasionalnya.

Semuanya dimulai dari satu keyakinan: kemiskinan adalah kondisi struktural, bukan kegagalan personal, dan negara punya kewajiban moral untuk memutusnya.

Pertanyaan yang relevan adalah bagaimana memastikan program sebesar ini bisa berjalan bersih, efisien, dan terlindungi dari dua ancaman sekaligus: korupsi dari dalam, dan delegitimasi dari luar.

Pengawasan publik yang ketat terhadap pengadaan adalah keniscayaan — bukan pilihan. Audit independen, keterbukaan data real-time di sistem pengadaan, dan mekanisme whistleblowing yang terlindungi harus menjadi standar operasional, bukan respons krisis.

Pemerintah perlu membangun narasi tandingan yang proaktif: bukan membela anggaran yang bermasalah, melainkan secara konsisten menunjukkan wajah nyata program ini kepada publik — kisah anak-anak yang untuk pertama kalinya punya seragam, buku, dan masa depan.

Karena pada akhirnya, yang paling berbahaya bukan kompor yang terlalu mahal. Yang paling berbahaya adalah jika program yang menyentuh kehidupan puluhan ribu anak dari keluarga termiskin Indonesia ini runtuh bukan karena gagal secara substantif, melainkan karena kalah dalam perang semantik.

Seperti yang pernah dikatakan C.S. Lewis: “Children are not a distraction from more important work. They are the most important work.”

Dan pekerjaan terpenting itu tidak boleh kalah hanya karena kita gagal merawat narasinya. (S13)

Mensos Tri Rismaharini tinjau pengungsi letusan Semeru

Mensos Tri Rismaharani kembali marah ketika rapat dengan Pemprov Gorontalo

PinterPolitik.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panen besar. Mungkin itulah kalimat yang pantas menggambarkan keadaan komisi antirasuah saat ini.

Bagaimana tidak, hanya dalam waktu tak genap dua minggu, institusi pimpinan Firli Bahuri itu berhasil membongkar praktik culas yang dilakukan dua bawahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan.

Setelah sebelumnya KPK menangkap tangan Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Edhy Prabowo dalam perkara rasuah ekspor benih lobster, kini giliran Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara yang tersangkut perkara korupsi.

Tak main-main, politikus PDIP itu diduga kuat terlibat dalam penyelewengan dana bantuan sosial bagi masyarakat yang kini tengah berjuang mati-matian dalam menghadapi situasi sulit di tengah pandemi Covid-19.

Tertangkapnya dua menteri di waktu yang terbilang sangat singkat ini mau tak mau berimbas kepada citra Presiden Jokowi sendiri.

Sejumlah pihak mempertanyakan rekrutmen para menteri Jokowi yang terbukti belum mampu mencegah hal semacam ini terjadi. Ahli Hukum Tata Negara, Relfy Harun, misalnya, menilai penangkapan menteri ini menandakan kalau komitmen anti-korupsi Jokowi memang lemah.

Senada, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan kasus korupsi dua menteri ini melukai integritas pemerintahan Jokowi. Terlebih lagi dua menteri itu berasal dari parpol motor koalisi Jokowi, yakni PDIP dan Gerindra.

Ujang pun memahami bahwa Jokowi tidak terlibat dalam kasus-kasus korupsi itu. Namun, menurutnya mantan Wali Kota Solo itu punya tanggung jawab moral sebagai orang yang memberi kepercayaan bagi Juliari dan Edhy untuk menjabat menteri.

Ia juga menyoroti respons Jokowi yang seolah lepas tangan dengan mengklaim telah mengingatkan para menteri. Menurutnya menjadi wajar jika kemudian publik kecewa dengan respons itu lantaran saat pemilu, masyarakat memilih presiden, bukan menteri.

Di sisi lain, pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentar yang lebih blak-blakan lagi. Ia turut menyoroti pernyataan yang berulang-ulang disampaikan presiden bahwa tak ada visi misi para menteri, yang ada visi misi presiden. Jika berkaca pada pernyataan itu, menurut Rocky, maka semua tindak tanduk menteri adalah perintah presiden.

Meski kita ketahui pasti bahwa Rocky merupakan pengamat politik yang memiliki tendensi negatif terhadap Presiden Jokowi, namun logikanya merespons fenomena ini tetaplah menarik untuk didalami.

Apakah memang ada kemungkinan bahwa Presiden Jokowi sebenarnya mengetahui tindakan korupsi yang dilakukan bawahannya itu? Jika iya, mengapa Ia diam saja dan justru terkesan ‘lepas tangan’ seperti yang disebut Ujang Komarudin?

Grease Wheel Hypothesis

Kurang lebih lima tahun lalu, politikus Partai Gerindra, Fadli Zon pernah membuat geger publik dengan pernyataannya yang seolah memaklumi praktik korupsi. Dalam pernyataan yang Ia sampaikan secara terbuka itu, Fadli menyebut bahwa korupsi merupakan ‘oli’ pembangunan.

Kendati tak juga membenarkan praktik tersebut, namun Ia menilai, dengan adanya korupsi menunjukkan bahwa pembangunan di suatu negara berjalan.

Konteks pernyataan Fadli ini nyatanya masih membekas di ingatan publik. Tak lama setelah penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK, sejumlah pihak kembali mengungkit-ngungkit pernyataan Fadli yang kebetulan merupakan rekan separtai Edhy.

Meski terdengar konyol dan bertentangan dengan pemahaman umum publik terkait korupsi, namun nyatanya apa yang disampaikan Fadli tersebut merupakan hipotesis yang sudah sejak lama diteliti oleh pakar dan ekonom dunia. Asumsi ini dikenal dengan sebutan grease wheel hypothesis.

Pierre-Guillaumemeon dan Khalid Sekkat dalam tulisan mereka yang berjudul Does Corruption Grease or Sand The Wheels of Growth? mengatakan bahwa hipotesis grease wheel menyatakan bahwa fungsi birokrasi yang buruk dianggap sebagai inefisiensi paling menonjol yang dapat dilumasi oleh korupsi.

Mengutip pernyataan Samuel P. Huntington, keduanya menyebut dalam konteks pertumbuhan ekonomi, satu-satunya hal yang lebih buruk dari masyarakat dengan birokrasi yang kaku, terlalu terpusat, dan tidak jujur adalah masyarakat dengan birokrasi yang kaku, terlalu terpusat, dan ‘terlalu’ jujur.

Hipotesis ini menyebut bahwa ada berbagai aspek dari tidak berfungsinya birokrasi yang dapat dikompensasikan dengan korupsi, terutama yang menyangkut kelambatan birokrasi.

Selain itu, Huntington dalam bukunya yang berjudul Political Order in Changing Societies berpendapat bahwa korupsi dapat membantu mengatasi peraturan birokrasi yang kaku dan mendorong pertumbuhan. Menurutnya, fenomena seperti itu telah diamati pada tahun 1870 dan 1880 di Amerika Serikat (AS), di mana korupsi oleh perusahaan kereta api, utilitas dan industri menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat.

Di dalam negeri, ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan juga pernah membahas hipotesis ini. Menurutnya, hipotesis grease wheel bertumpu pada asumsi bahwa praktik rasuah bisa meningkatkan efisiensi birokrasi.

Ia mencontohkan seorang pekerja administrasi di negara berkembang dengan birokrasi lambat tidak segera mengerjakan permohonan izin yang diajukan warga karena memiliki banyak pekerjaan lain, sementara gajinya tidak terlalu tinggi. Maka ketika dia disogok, permohonan izin tersebut segera dikerjakan.

Ihwal Jokowi, Richard Javad Heydarian dalam tulisannya yang berjudul A Revolution Betrayed: The Tragedy of Indonesia’s Jokowi mengatakan bahwa dari sudut pandang Jokowi, pemberantasan korupsi dapat memperlambat laju pembangunan infrastruktur. Sebab, di sejumlah negara berkembang, di mana beberapa oligarki dengan mitra asing mendominasi sektor bisnis, kontrak besar pasti melibatkan unsur korupsi. 

Dengan kata lain, Heydarian ingin mengatakan bahwa Jokowi tampaknya telah menerima gagasan ‘efficient corruption’, yang menyebut bahwa korupsi tidak dapat dihindari untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang pesat. 

Berangkat dari sini, maka dapat dikatakan kecurigaan Rocky Gerung bahwa presiden sebenarnya mengetahui tindakan korupsi yang dilakukan bawahannya bisa saja benar adanya. Dengan asumsi bahwa presiden berpegang teguh pada grease wheel hypothesis yang pernah diungkapkan Fadli Zon, maka bukan tak mungkin Jokowi sebenarnya “membiarkan” praktik rasuah, terutama yang berkaitan dengan proses birokrasi seperti perkara Edhy Prabowo.

Lantas sekarang pertanyaan pentingnya, apakah memang korupsi dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan sebagaimana diyakini oleh Fadli Zon dan mungkin saja, Jokowi?

End Doesn’t Justify the Means

Ekonom UGM, Rimawan tak memungkiri bahwa grease wheel hypothesis dapat diaplikasikan di negara berkembang terutama di Afrika dan Asia. Akan tetapi, hipotesis tersebut nyatanya tetap memiliki banyak kelemahan mendasar.

Di antaranya, dampak korupsi diasumsikan hanya terbatas di bidang ekonomi. Kemudian kelancaran birokrasi akibat korupsi hanya menguntungkan individu atau kelompok berpendapatan menengah ke atas.

Sementara individu atau kelompok berpendapatan menengah ke bawah akan menjadi korban dari sistem tersebut. Akibatnya, sekalipun hipotesis ini berhasil diterapkan, maka dapat dipastikan kesenjangan ekonomi di negara tersebut cenderung meningkat.

Selain itu, Guillaumemeon dan Sekkat sendiri juga menegaskan bahwa grease wheel hypothesis belum tentu bisa diaplikasikan dalam semua kondisi. Mereka mengatakan di negara yang penegakan hukumnya lemah, korupsi justru memberikan lebih banyak dampak negatif dalam pembangunan ketimbang dampak positif.

Sekalipun grease wheel hypothesis benar-benar bisa diterapkan di dalam negeri, namun menggenjot pembangunan ekonomi melalui korupsi tetap bukanlah prospek yang baik untuk ditempuh. Sebab, meski di satu sisi dapat bermanfaat untuk satu tujuan tertentu, namun cara itu tetap melangkahi segudang asas-asas lain, seperti keadilan, kepastian hukum, hingga moralitas yang tentunya dapat memiliki backlash tersendiri bagi pemerintah. 

James Schroeder dalam tulisannya yang berjudul Why the End Doesn’t Justify the Means, But the Means Can Always Justify the End mengatakan bahwa hasil positif bukanlah hal yang baik jika metode yang digunakan untuk mencapainya tidak jujur atau merugikan orang lain.

Hal ini dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari, sejumlah pekerjaan sebenarnya tidak memerlukan tingkat keahlian tertentu, namun bergantung dengan cara bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jika kita menggunakan cara yang sesuai dengan pedoman,  maka tidak peduli seberapa buruk hasilnya, cara tersebut tetap akan membenarkan hasil akhir.

Bagaimana pun, perlu digarisbawahi bahwa asumsi yang menyebut bahwa Presiden Jokowi membiarkan praktik korupsi yang dilakukan para menterinya karena berpegang pada grease wheel hypothesis tetaplah sulit dibuktikan kebenarannya. Apalagi, Presiden sendiri sudah berulang kali mengingatkan para menterinya untuk tak melakukan korupsi dan juga menegaskan tak akan melindungi para pembantunya yang tetap terjerat perkara rasuah.

Kendati demikian, tak dapat dipungkiri bahwa penangkapan dua orang menteri dalam waktu yang sangat berdekatan haruslah mendapatkan perhatian lebih Presiden Jokowi. Kepala negara perlu mengambil langkah yang lebih dari sekadar pernyataan untuk dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bagaimana nantinya Jokowi dapat menyelesaikan persoalan ini tetaplah menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Perasaan cinta, sayang, khawatir, dan takut itu hal yang biasa ya, cuy. Itu manusiawi banget – apalagi perasaan khawatir atau takut kehilangan pujaan hati. Behh, normal banget deh pokoknya. Namanya juga sayang.

Nah, entah perasaan yang mana, tetapi salah satu perasaan itu sepertinya tengah melanda Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, gengs. Mungkin, doi merasa khawatir kurang optimal dalam bekerja ya, cuy.

Nah, tidak berselang lama setelah video kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebar, Kemensos meminta tambahan anggaran sebesar Rp 875 miliar untuk tahun 2021, cuy. Alhasil, total pagu anggaran Kemensos bisa mencapai Rp 1,3 triliun dari alokasi sebelumnya, yakni Rp 425 miliar. Weleh-weleh, banyak banget pak tambahannya.

Dalam kalimatnya, Pak Juliari Batubara ini mengatakan tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk verifikasi dan validasi atas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Doi juga menargetkan bisa melakukan verifikasi dan validasi untuk seluruh DTKS dan 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

View this post on Instagram

Apa iya presiden kantongi data yang tidak valid? #data #fahrihamzah #fh #jokowi #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 3, 2020 at 5:13am PDT

Adapun anggaran yang diberikan sebelumnya yang hanya Rp 425 miliar. Oleh sebab itu, Kemensos dinilai hanya mampu melakukan verifikasi dan validasi untuk 12 juta rumah tangga di 32 provinsi.

Wah, sebentar nih pak, ada yang ganjal menurut mimin. Baiklah, kita setuju kalau seumpama tujuannya untuk kemaslahatan rakyat, tapi kok aneh gitu. Anggaran Rp 425 miliar bisa me-cover 32 provinsi. Kita sih sebenarnya gakmasalah kalau melakukan penyerapan anggaran besar-besaran – apalagi demi membantu kerja Kemensos dalam menjalankan kebijakan.

Tapi, apa mungkin ya sang Mensos ingin mencoba dan memperbaiki pekerjaannya sebelumnya? Apalagi, progress kinerja doi sedikit di-notice oleh presiden di video rapat kabinet kemarin. Hehe.

Atau, apa jangan-jangan ini “kebijakan kagetan” gitu pak? Yaa, apa mungkin ini kebijakan karena takut di-reshufflepresiden gitu? Kan, Pak Jokowi udah mengancam dengan isu reshuffle tuh. Upsss. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

pinterpolitik.com

JAKARTA – Kementerian Sosial merintis pembangunan permukiman bagi warga Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Sebanyak 23  rumah, yang dibangun di Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, diresmikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Minggu (19/2/2017).

Warga Suku Anak Dalam dikenal nomaden atau hidup berpindah-pindah untuk bertahan hidup. Menurut Mensos, bukan hal yang mudah membujuk mereka untuk nenetap di satu tempat.

Khofifah mengatakan, dibutuhkan  ketelatenan dan kesabaran saat mendekati guna mengajak mereka supaya tidak hidup nomaden. Setelah pendekatan hampir dua tahun, akhirnya mereka mau menetap.

Ia mengatakan, pemberian rumah ini agar warga Suku Anak Dalam lebih sejahtera dan mandiri, baik dari aspek kehidupan maupun penghidupan, sehingga mereka mampu menanggapi perubahan sosial.

Lahan tempat pembangunan rumah disediakan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Rumah dibangun Kemensos dan dilengkapi isinya. Kemensos menganggarkan Rp 36 juta untuk membangun setiap unit rumah.

Untuk perabotan berupa kasur, bantal, dan selimut dianggarakan Rp 3 juta per kepala keluarga. Dana itu seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mensos juga memberikan bantuan paket anak sekolah dasar, serta sembako dan sandang, kepada 21  anak senilai Rp 200.000  per anak. Total bantuan senilai Rp 901,2 juta.

Terkait dengan itu, Kemensos memperhatikan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, kehidupan beragama, penyediaan akses kesempatan kerja, ketahanan pangan, penyediaan akses lahan, advokasi sosial, lingkungan hidup, dan pelayanan sosial.

Khofifah mendorong semua pihak, khususnya masyarakat terdekat, untuk memberikan dukungan terhadap tumbuh-kembang serta pendidikan  anak-anak Suku Anak Dalam. Ia pun menjanjikan Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera, Bansos Lansia, dan Bansos Disabilitas.

Khofifah berharap keputusan 23 kepala keluarga untuk menetap bisa diikuti warga Suku Anak Dalam lainnya. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah bisa berjalan efektif dan komprehensif.

“Setelah ini, mereka akan tetap didampingi hingga dua tahun ke depan,” kata Mensos.

Disambut Anak-anak

Sebelumnya, Indar Parawansa menangis ketika disambut anak-anak Warga Suku Anak Dalam dengan lagu “Indonesia Raya” dan “Indonesia Pusaka”. Ia mengaku tersentuh karena dengan kondisi ekonomi rendah dan keterbatasan akses, anak-anak tersebut bisa fasih menyanyikan kedua lagu nasional itu.

Khofifah kemudian menguji anak-anak Suku Anak Dalam mengenai Pancasila. Anak-anak berebut mengacungkan tangannya. Khofifah terkejut ketika mengetahui semua anak berusia sekitar lima tahun mampu mengucapkan  Pancasila dengan baik. Tidak satu pun sila yang terlewat atau tak berurutan.

Anak-anak tersebut diajari oleh sejumlah relawan yang rajin datang ke hutan tempat Suku Anak Dalam. Para relawan itu mengajar meski tanpa prasarana dan sarana yang memadai.

Khofifah mengatakan, anak-anak warga Suku Anak Dalam memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang baik dan menunjang mereka meraih cita-cita. Salah satu kendala yang menyebabkan mereka tidak memperoleh pendidikan adalah tradisi berpindah-pindah.

Oleh karena itu, Kemensos membangun hunian tetap sebanyak 23 unit untuk warga Suku Anak Dalam di Desa Pulau Lintang. Hunian tersebut merupakan langkah awal Kemensos meningkatkan kesejahteraan warga. (Kps/E19)