Agus Gumiwang Kartasasmita justru yang pertama lepas Jepang. Warisan ayah dulu membangun jembatan, kini sang anak yang meruntuhkannya?

PinterPolitik.com

“The sun also rises, and the sun goes down, and hastens to the place where it arose.” – Ecclesiastes 1:5

Cupin, seorang pegawai swasta di Bekasi, melewati bekas diler Honda di pinggir jalan yang kini berganti spanduk merek China suatu pagi awal April 2026. Ia tidak terlalu terkejut — sudah beberapa bulan terakhir pemandangan serupa muncul dari Pondok Pinang hingga Surabaya, dari Bandung hingga kotanya sendiri.

Yang membuat Cupin lebih tertegun adalah pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang ia baca di ponselnya: bahwa fenomena tutupnya diler-diler Jepang itu adalah “challenge untuk brand Jepang” yang “harus bisa menyesuaikan keinginan market.” Kalimat itu terdengar wajar jika diucapkan oleh menteri mana pun — tetapi bukan oleh sosok yang menjabat Wakil Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang sejak 2006 dan menerima gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Hiroshima atas kontribusinya pada industri otomotif Jepang.

Cupin tahu bahwa ayah Agus, Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita, adalah arsitek utama hubungan ekonomi Indonesia-Jepang sebagai Menko Ekuin di era Soeharto. Selama beberapa dekade, nama Kartasasmita adalah jaminan bahwa jembatan bilateral itu akan terawat baik. Tapi kini, sang pewaris justru yang pertama berkata: jembatan itu tidak lagi cukup.

Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik pernyataan itu — sebuah bacaan arah angin yang jujur, atau pengakuan sunyi bahwa warisan yang diemban sudah tidak lagi berdaya? Dan apakah nasib Agus Gumiwang hanyalah cermin dari dilema yang lebih luas yang dihadapi seluruh generasi “anak Orba” di Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Warisan Orba dan Relevansinya

Cupin bukan tidak familiar dengan pola seperti ini. Di kantor tempatnya bekerja, ia kerap menyaksikan anak-anak pimpinan yang direkrut bukan karena kompetensi, melainkan karena nama belakang. Dalam politik Indonesia, pola itu jauh lebih sistemik — dan “anak Orba” di kabinet Prabowo adalah versi terbesarnya.

Dalam literatur ilmu politik, fenomena ini telah lama mendapat perhatian serius. Larry Diamond dalam The Spirit of Democracy mencatat bahwa salah satu perangkap demokratisasi di negara-negara pasca-otoriter adalah ketika jaringan patronase lama bertransformasi menjadi dinasti elektoral — bukan melalui pemaksaan, melainkan melalui modal sosial yang dikonversi menjadi tiket politik. Indonesia adalah salah satu laboratorium terbaik untuk proposisi itu.

Di antara “anak Orba” yang kini berpengaruh, Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita mewakili dua model pewarisan yang kontras. Airlangga, putra Hartarto Sastrosoenarto yang membangun basis industri Indonesia selama tiga periode sebagai menteri Soeharto, tidak langsung menjadi politisi setelah lulus kuliah — ia membangun PT Fajar Surya Wisesa, membawa perusahaan kemasan kertas itu ke lantai bursa, dan baru masuk Golkar pada 2003 dengan modal ganda: jaringan ayah dan rekam jejak bisnis sendiri.

Agus Gumiwang menempuh jalur yang berbeda secara mendasar. Selepas pendidikan sarjana di Pacific Western University, ia langsung menjadi Presdir perusahaan keluarga di usia 24 tahun, lalu anggota MPR di usia 28, lalu DPR, lalu menteri — sebuah trajektori yang hampir sepenuhnya bertumpu pada relational capital, bukan knowledge capital yang dibangun dari pengalaman eksekusi nyata.

Perbandingan ini bukan tanpa preseden di luar negeri. Di Filipina, Ferdinand Marcos Jr. mewarisi jaringan kolosal dari sang ayah diktator tetapi menghadapi pertanyaan serupa tentang kapasitas teknis ketika harus merespons krisis ekonomi dan iklim. Di India, dinasti Gandhi-Nehru terbukti semakin kehilangan resonansi elektoral tepat ketika tantangan pembangunan membutuhkan teknokrasi, bukan sekadar genealogi. Soren Mau dalam Mute Compulsion mengingatkan bahwa kapital — termasuk kapital politik — mengalami devaluasi struktural ketika kondisi akumulasinya berubah. Warisan Ginandjar diakumulasi dalam konteks Orde Baru yang stabil dan terpusat; kondisi itu sudah tidak ada.

Agus menjabat Menperin sejak 2019 — salah satu masa jabatan terpanjang di kementerian itu — dan dalam rentang waktu itu kontribusi manufaktur terhadap PDB turun dari 19,7% ke 18,67%, sementara PMI manufaktur mengalami kontraksi berturut-turut pada 2024 untuk pertama kalinya dalam tiga tahun. Airlangga, di sisi lain, setidaknya bisa menunjuk pada pemulihan ekonomi pasca-Covid yang relatif cepat dan negosiasi perdagangan dengan AS sebagai indikator kinerja yang terukur — meski juga bukan tanpa kritik.

Lalu apakah defisit kinerja Agus semata-mata soal kapasitas individual, ataukah ada sesuatu yang lebih struktural dalam cara warisan Ginandjar diwariskan dan digunakan? Dan apakah modal relasional yang menjadi inti warisan itu masih bisa diselamatkan, atau memang sudah memasuki fase terminal?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kehilangan “Warisan” Ginandjar Kartasasmita?

Cupin akhirnya sampai di kantor, meletakkan helm, dan masih memikirkan satu hal: mengapa seorang menteri yang paling terhubung dengan Jepang justru tampil sebagai orang yang paling cool melepaskan Jepang? Mungkin itulah ironisnya — hanya orang yang paling dalam terbenam dalam sebuah warisan yang bisa paling jernih melihat batas warisan itu.

Ginandjar Kartasasmita membangun jembatan Indonesia-Jepang bukan sekadar melalui kunjungan diplomatik, melainkan melalui arsitektur kebijakan yang konkret: investasi otomotif, transfer teknologi industri, dan jaringan bilateral yang melembaga dalam forum-forum resmi. Itu adalah kerja dekade yang menghasilkan institutional legacy — bukan hanya nama yang dikenal, melainkan struktur yang berjalan. Dalam kerangka yang dikembangkan Joel Migdal dalam Strong Societies and Weak States, warisan semacam itu memiliki daya tahan justru karena tertanam dalam institusi, bukan hanya dalam individu.

Masalahnya, yang diwariskan ke Agus adalah lapisan relasionalnya — PPIJ, forum bilateral, gelar kehormatan — tanpa kemampuan memproduksi ulang lapisan institusionalnya. Ketika BYD membangun pabrik senilai US$1,3 miliar di Jawa Barat dengan kapasitas 150.000 unit per tahun; ketika penetrasi EV di Indonesia melompat ke 15,2% dalam hitungan kuartal; ketika 80% pasar EV Indonesia dikuasai pabrikan China — dalam konteks ini, jabatan Wakil Ketua PPIJ tidak memiliki exchange value yang setara dengan tantangan yang dihadapi.

Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan Pierre Bourdieu dalam The Forms of Capital: kapital sosial hanya fungsional jika medan (field) tempat ia beroperasi masih menghargai aturan pertukaran yang sama. Ketika medan bergeser — dari proteksionisme berbasis hubungan personal ke kompetisi terbuka berbasis inovasi produk — kapital sosial yang tidak dikonversi menjadi kapital pengetahuan akan terdepresiasi. Agus mewarisi kapital sosial kelas satu, tetapi tidak memiliki mekanisme konversi yang memadai untuk medan yang sudah berubah.

Yang menarik adalah bahwa Agus sendiri, dalam pernyataannya pada 9 April 2026, secara implisit mengucapkan diagnosa itu dengan lantang. Ia memberitahu Jepang untuk beradaptasi dengan pasar yang berubah — tetapi di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak memiliki satu pun pemain EV domestik yang signifikan. Semua pabrik EV yang berdiri di Indonesia adalah investasi asing: BYD, Wuling, Chery, Hyundai, VinFast. Vietnam punya VinFast; Indonesia punya kebijakan TKDN yang belum menghasilkan national champion.

Pada akhirnya, kisah Agus Gumiwang bukan semata kisah tentang seorang menteri yang kinerjanya bisa diperdebatkan. Ini adalah kisah tentang batas struktural dari model pewarisan politik yang bergantung pada relational capital di era yang menuntut execution capital — sebuah dilema yang tidak unik untuk Indonesia, tetapi paling terasa menggigit ketika jendela peluang bangsa sedang menyempit. 

Generasi ayah membangun dengan tangan; generasi anak mewarisi dengan nama. Pertanyaan yang tersisa bagi Indonesia bukan siapa yang pantas mewarisi kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan itu masih akan digunakan untuk membangun — atau hanya untuk diwariskan kembali. (A43)

Waduuh, ternyata paparan cesium di Banten diduga sudah terjadi sebelum heboh-heboh soal udang kemarin?

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #cesiums137 #radiasi #radioaktif #kesehatan #menperin #kemenperin

PinterPolitik.com

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Program bantuan ini diberikan untuk satu kali pembelian Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Roda Dua yang dilakukan oleh masyarakat dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama.

“Artinya, masyarakat yang ingin mendapatkan program bantuan pemerintah ini syaratnya adalah WNI berusia paling rendah 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Satu NIK KTP bisa membeli satu unit motor listrik,” Agus Gumiwang Kartasasmita, Menperin (29/8/2023).

Subsidi ini akan mendorong perkembangan industri motor listrik di dalam negeri.

Dengan adanya permintaan yang lebih besar, produsen lokal akan didorong untuk berinvestasi dalam teknologi dan inovasi untuk menghasilkan motor listrik yang lebih efisien, terjangkau, dan handal.

Dengan demikian, akan tercipta lapangan kerja baru dan peluang ekonomi di sektor industri ini.

Dampak lingkungan juga menjadi salah satu hal yang signifikan dari subsidi motor listrik ini. Penggunaan kendaraan listrik akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan udara berbahaya.

Seiring dengan upaya global dalam menghadapi perubahan iklim, langkah seperti ini memiliki kontribusi yang tak terhingga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Namun, perlu juga diperhatikan beberapa aspek krusial. Pertama, pentingnya pengembangan infrastruktur pengisian daya yang memadai untuk kendaraan listrik.

Tanpa infrastruktur yang memadai, adopsi kendaraan listrik mungkin tidak akan optimal. Kedua, pemantauan terhadap penggunaan subsidi diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan agar subsidi tersebut benar-benar dirasakan oleh yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, subsidi motor listrik adalah langkah penting dalam mendukung adopsi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

Langkah ini tidak hanya memberikan insentif finansial bagi masyarakat, tetapi juga mendorong inovasi industri dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan pengawasan yang baik, manfaat dari subsidi ini dapat dirasakan secara menyeluruh dalam jangka panjang. (S83)

PinterPolitik.com

Kabar buruk kini tengah menghantui pemilik ponsel pintar, terutama iPhone, yang tak memiliki legalitas sesuai peraturan di Indonesia pasca pemblokiran akan dilakukan pemerintah. 

Hari Selasa (28/7/2023) pekan ini, Bareskrim Polri memastikan 191 ribu ponsel dengan 176 ribu lebih di antaranya adalah iPhone akan diblokir karena IMEI tidak terdaftar, terdaftar secara ilegal, serta tanpa verifikasi. 

Sebanyak 90 persen dari total ponsel IMEI bermasalah itu merupakan iPhone ex-inter atau bekas pakai dari luar negeri. 

Dalam pengembangan kasus IMEI bermasalah itu, terdapat satu oknum Kementerian Perindustrian dan satu oknum Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Di samping upaya pihak berwenang menangani kasus yang jumlahnya fantastis itu, sebuah pertanyaan menarik kiranya menarik untuk dikemukakan, yakni mengapa masyarakat di Indonesia begitu tergiur dengan ponsel pintar dan iPhone zombie itu? 

Sejumlah faktor komprehensif yang bisa saling terkait agaknya dapat menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, tak dapat dipungkiri, kebutuhan akan ponsel pintar yang sekaligus dapat menunjang gaya hidup cukup dibutuhkan. 

Terdapat pula segmen konsumen Indonesia yang cenderung mencari harga semurah mungkin atas sebuah produk, tak peduli itu bawang KW maupun bekas impor. 

Di sisi lain, terdapat limpahan produk second dari luar negeri yang masif dan memiliki potensi “layak jual” yang besar. Pada saat bersamaan, terdapat celah regulasi, sistem, dan oknum di Indonesia yang mendukung terjadinya fenomena iPhone zombie di tanah air. 

Well, kalian pemilik ponsel pintar dan iPhone zombie ini kayaknya harus siap-siap deh. (J61)

PinterPolitik.com

Pecinta serial film garapan DC pasti nggak akan melewatkan judul satu ini, yakni Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Banyak banget adegan seru dalam film yang dibintangi oleh Ben Affleck sebagai Batman dan Henry Cavill sebagai Superman.

Meski begitu, nggak serta merta film itu bebas dari ragam opini penonton. Salah satunya tentang satu adegan yang membuat sebagian penonton kurang puas.

Adegan itu nggak lain dan nggak bukan adalah soal permintaan Superman yang tiba-tiba dilontarkan di tengah hantaman Batman kepadanya. Superman bilang, “Selamatkan Martha!” sebagai kalimat permintaan pamungkas sebelum ia dihabisi Batman.

Mendengar kalimat itu, Batman yang mulanya beringas tiba-tiba mereda dan nggak jadi melemparkan tombak Kryptonite ke arah Superman.

Pas adegan inilah penonton dibuat bertanya-tanya, “emang siapa sih Martha itu kok bisa membuat dua pahlawan super mentas dari berantem hebat?” Usut punya usut, ternyata nama Martha adalah nama yang dimiliki oleh ibu angkat Superman, juga nama milik mendiang ibunya Batman.

Jadi, baik Batman maupun Superman punya keterikatan batin dengan perempuan yang bernama Martha. Merasa disatukan oleh nama ibu masing-masing yang sama itulah keduanya akhirnya memutuskan untuk bekerja sama menumpas kejahatan Lex Luthor.

Apa yang terjadi antara Batman dan Superman nggak hanya ada di film aja kayaknya. Bahkan di Indonesia pernah ada kelakar soal paguyuban nama pasaran, seperti Asep di Sunda, Agus di Jawa, dan sebagainya.

Nah, terkait Agus, semoga saja efek ‘nama kita sama’ itu benar-benar berlangsung di dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Asal kalian tahu, ada dua nama Agus yang menjadi menteri, yakni Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian (Menperin).

Dan tahukah kalian soal perindustrian dan perdagangan sedang menghadapi polemik berupa impor bawang putih yang keluar dari ketentuan resmi karena nggak ada Surat Persetujuan Impor (SPI) maupun Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Padahal nih, kata Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), banyak dari mereka yang belum mendapat SPI padahal sudah lama mengajukan izin lho.

Namun anehnya, saat nggak ada SPI, lha kok impor bawang putih tetap jalan? Ternyata, yang menjalankan impor tersebut adalah perusahaan-perusahaan nakal yang nggak mengantongi SPI.

Wah, ini gimana nih Kemenperin. Masa nggak ada monitoring ketat toh? Terus, juga kenapa Kemendag nggak segera menindaklanjuti hal ini sih? Hehehe. Mending segera dibicarakan deh masalah ini. Siapa tahu dengan sama-sama punya nama Agus, bisa cepat kelar urusannya?

Kelihatannya Pak Jokowi harus pilih menteri yang namanya Agus lebih banyak deh, biar mudah diselesaikan kalau ada masalah. Siapa tahu bisa damai seperti Batman dan Superman? Hehehe. (F46)

 PinterPolitik.com

Esemka datang dengan riuh, kemudian berjalan dengan senyap.

Esemka ini istimewa karena berasal dari Solo yang didukung oleh mantan wali kotanya, Pakdhe Jokowi. Saat mempromosikan kelahiran Esemka, Jokowi berbicara layaknya penjual ulung. Bahkan, Jokowi menyerukan agar rakyat Indonesia turut menghargai karya ini dengan membeli.

Pilihan Jokowi untuk menggunakan Esemka sebagai kendaraan dinas, berhasil melejitkan namanya. Namun, keistimewaan Esemka perlahan lenyap dengan perginya Jokowi ke Jakarta. Bukannya mati, tapi Esemka merangkak perlahan.

Walaupun sempat gagal uji kelayakan sebanyak dua kali, namun hingga tahun 2015, Esemka telah mengeluarkan beberapa prototipe selain Rajawali (SUV). Berbagai prototipe ini dihasilkan oleh sekelompok SMK yang telah ditunjuk untuk terlibat dalam teaching factory.

Perilisan prototipe inilah yang kemudian membuat Jokowi mengalami cinta lama bersemi kembali dengan Esemka, hingga dipanggil ke istana. Esemka pun dijodohkan dengan PT Adiperkasa Citra Lestari, yang melahirkan PT Adiperkasa Citra Esemka Hero (ACEH).

Pernikahan ini pun menapakkan Esemka ke jalur industri. Walaupun telah melebarkan sayap, namun gaung Esemka ini tidak terdengar. Hingga pada acara yang digelar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada Agustus lalu, Esemka menandatangani Letter of Intent dengan PIKKO.

View this post on Instagram

Muncul tagar #GejayanMemanggil, mahasiswa di Yogyakarta dan berbagai daerah serukan aksi damai. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 23, 2019 at 7:00am PDT

Kemunculan Esemka ke publik pun diwarnai dengan kontroversi. Pasalnya desain mobil pikap pertama Esemka dinilai memiliki desain eksterior yang serupa dengan Changan Star Truck, produk buatan Tiongkok. Jawaban Esemka pun hening.

Belum ada pernyataan resmi dari Esemka. Bahkan, Presiden Direktur SMK Eddy Wirajaya tidak dapat dihubungi hingga saat ini. Misterius sekali.

Kemenperin pun belum mendapatkan kabar apa pun hingga saat ini dari pihak Esemka. Menurut  Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin, Putu Juli Ardika hal ini bisa saja merupakan strategi pemasaran yang dilakukan Esemka.

Mungkin saja sikapnya yang seperti siluman ini, agar masyarakat penasaran dengan merek Esemka sehingga akan timbul minat yang tinggi untuk mencari tahu kemudian membeli produk tersebut. Cerdas sekali!

Agaknya hingga saat ini strategi “siluman” memang menjadi andalan pemasaran Esemka. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.