PinterPolitik.com 

Seolah mengungkapkan realita bisu selama ini, Duta Besar Israel untuk Singapura Sagi Karni menyebut Indonesia tidak begitu banyak membantu Palestina memperjuangkan kemerdekaan. 

Itu katakannya saat merespons pertanyaan CNN Indonesia mengenai penolakan sejumlah organisasi dan pejabat pemerintah negara +62 atas kehadiran tim nasional (Timnas) sepak bola Israel di Piala Dunia U-20 yang akhirnya batal diselenggarakan di Indonesia. 

Salah satu alasan yang dikemukakan Karni adalah ketiadaan hubungan diplomatik antara Jakarta dan Tel Aviv meski memiliki relasi konkret di bidang tertentu selama ini seperti perdagangan. 

Memang, dengan maupun tanpa penolakan itu Israel memang dianggap akan terus bergeming atas sejumlah manuver yang kerap berujung kekerasan, baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat. 

Bagi Karni, selain tak berarti bagi Palestina, penolakan itu bukan berasal dari mayoritas publik Indonesia. 

Itu dikarenakan, Israel justru menerima banyak minat dari berbagai pihak di Indonesia untuk menjalin hubungan normal dan kerja sama. Setidaknya, menurut alumni Hebrew University of Jerusalem itu. 

“Saya pikir dari yang kami lihat, kita mendengar (penolakan) itu dari segelintir suara saja dan mungkin sisanya majority silent,” begitu klaim Karni yang kiranya dapat dianggap sebagai pernyataan tak langsung dari pemerintah Israel. 

Meski agak janggal, kembali, sang Dubes menyinggung komparasi normalisasi dan hubungan diplomatik baru sejumlah negara Arab yang justru lebih konstruktif untuk menyuarakan kepentingan Palestina. 

Diketahui, sejumlah negara seperti Bahrain, Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), hingga Turki baru saja menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Kendati demikian, negara-negara tersebut tetap aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara. 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia pun tak tinggal diam. Direktur Timur Tengah Kemenlu Bagus Hendraning Kobarsih langsung menegaskan bahwa Indonesia selalu menggaungkan dukungan dan bantuan terhadap Palestina semaksimal mungkin. 

Menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, menurut Bagus, bukan satu-satunya jalan untuk membantu kemerdekaan Palestina. 

Menariknya, Bagus juga mengungkapkan realita selama ini bahwa atmosfer pesimistis dari niat baik Tel Aviv yang kerap mengingkari janji atas beberapa perjanjian damai di tanah Palestina. 

Saling sahut aktor diplomatik kedua negara agaknya mengingatkan kembali dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sempat menyebut salah satu upaya mengatasi kegamangan atas isu Israel-Palestina. 

Dalam wawancara dengan Najwa Shihab saat merespons tudingan biang kerok pembatalan Piala Dunia U-20, Ganjar turut mempertanyakan apakah politik luar negeri Indonesia harus ditinjau ulang. 

“Atau jangan-jangan kita harus me-review politik luar negeri kita, mari kita duduk kalau begitu. Undang partai politik, tokoh bangsa, tokoh agama duduk bersama agar kemudian menjadi konsensus bangsa untuk menyikapi itu (Israel),” begitu ujar Ganjar. 

Hal yang menarik, Ganjar sendiri telah resmi diusung sebagai calon presiden (capres) di 2024 oleh PDIP. 

Jika hal itu dielaborasikan dengan akumulasi narasi domestik yang eksis sebelumnya untuk melakukan hal serupa, hal itu kiranya memantik pertanyaan apakah Indonesia di 2024 akan mengubah sikap politik luar negerinya? Khususnya jika Ganjar berhasil duduk di kursi Istana? 

Ganjar Punya Visi “Jujur”? 

Sejak memiliki kesepakatan berlandaskan solidaritas, hukum internasional, dan ideologis bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sejak era Presiden ke-1 RI Soekarno, “konsistensi” agresivitas Israel seolah membuat politik luar negeri Indonesia gamang. 

Selain itu, dinamika isu Israel-Palestina yang tak kunjung usai hingga kini membuat politik luar negeri Indonesia – yang di balik layar menjalin kerja sama di aspek tertentu – tampak kaku dan “tidak jujur”. 

Ihwal itu juga yang tampaknya disiratkan Ganjar dan kemungkinan dirasakan bersama oleh sebagian pihak di Indonesia. 

Tidak hanya dari kesan kesia-siaan kutukan diplomatik yang tak banyak membantu sebagaimana disebut Karni, langkah konstruktif aspek lain untuk mendorong perdagangan yang lebih menguntungkan bagi Indonesia pun turut tertahan akibat nihil relasi resmi. 

Padahal, sikap politik luar negeri yang revolusioner kiranya sudah harus diimplementasikan untuk dapat berkontribusi secara konkret bagi Palestina. 

Upaya perubahan visi politik luar negeri atas isu Israel Palestina sebenarnya pernah digagas oleh oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 

Hal itu dijabarkan oleh Anthony Smith dalam Indonesia’s Foreign Policy under Abdurrahman Wahid: Radical or Status Quo State? di mana Gus Dur seolah menyadari dan berusaha mendobrak ketidakjujuran tersebut. 

Melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) saat itu Alwi Shihab, Indonesia berupaya melobi kepentingan Palestina dengan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sayangnya, langkah progresif yang baru dirintis itu harus kandas saat Gus Dur lengser dan tidak diteruskan Megawati Soekarnoputri. 

Tak hanya itu, Niruban Balachandran dalam In defense of Istibsyaroh menyebut politik luar negeri Indonesia memang membutuhkan dialog yang jujur dan terbuka. 

Utamanya, tentang evaluasi dan perubahan konkret mengenai peran Indonesia pada isu Israel dan Palestina.  

Normalisasi dan membuka hubungan diplomatik resmi kiranya dapat menjadi salah satu opsi awal. Setidaknya, mereka yang pro gagasan ini melihat Indonesia bisa memiliki daya tawar dan peran lebih aktif dalam relasi Israel yang berkaitan dengan Palestina. 

Kembali, pernyataan Ganjar soal me-review ulang politik luar negeri Indonesia terhadap isu Israel-Palestina kiranya dapat bermakna sesuatu. Apalagi, langkah seperti gagasan membuka hubungan diplomatik dengan Israel tampak juga datang dari elite organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU). 

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, misalnya, yang memiliki catatan historis keterbukaan dengan petinggi negara Israel. Salah satunya saat Gus Yahya bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Juni 2018 silam. 

Meski mendapat kritik, Gus Yahya menyatakan lawatannya ke Tel Aviv demi meneruskan ikhtiar Gus Dur demi menjembatani kepentingan Palestina. 

Meski terlalu dini untuk menebak arah politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan baru di 2024, Ganjar setidaknya tampak menjadi salah satu capres yang telah memiliki visi keterbukaan tersebut. 

Bukan tidak mungkin, jika dirinya terpilih, Ganjar akan meluruskan sekaligus memprioritaskan perubahan politik luar negeri Indonesia terhadap isu Israel yang sempat membuatnya dihujat seantero negeri akibat pembatalan Piala Dunia U-20. 

Akan tetapi, apa yang dikemukakan Direktur Timur Tengah Kemenlu Bagus Hendraning Kobarsih mengenai atmosfer pesimistis dan riwayat ingkar janji Israel atas berbagai upaya perdamaian Palestina kiranya tetap patut dicermati. 

Tidak menutup kemungkinan, narasi selama ini untuk membangun kesan positif dan konstruktif terhadap Israel, termasuk gagasan meninjau ulang politik luar negeri yang “tak jujur” hingga gagasan membuka hubungan diplomatik, adalah sebuah “jebakan”. Mengapa demikian? 

Mind Game Israel Berhasil? 

Bagaimana pun, tidak dapat dipungkiri bahwa pendudukan Israel sebagai sebuah negara atas tanah Palestina sejak tahun 1948 masih meninggalkan perdebatan. 

Seakan mudah saja mengabaikan kutukan diplomatik, represi dan kekerasan terus digunakan Israel terhadap warga Palestina untuk memperluas serta memperkuat eksistensinya. 

Untuk menyamarkan citranya itu, beberapa analisis menyebut Israel kerap menggunakan sejumlah taktik untuk memengaruhi persepsi global terhadap mereka. 

Di ranah olahraga, misalnya, Kyle Fruh, Alfred Archer, dan Jake Wojtowicz dalam Sportswashing: Complicity and Corruption menggunakan istilah sportwashing untuk menggambarkan praktik yang dilakukan sebuah entitas guna mengalihkan perhatian publik terhadap pelanggaran moral yang mereka lakukan. 

Caranya, dengan memanfaatkan keberhasilan menyelenggarakan atau pun keikutsertaan dalam sebuah ajang olahraga level internasional.  

Israel pun kerap dikategorikan sebagai negara aktif mempraktikkan sportwashing dan menjadikan olahraga sebagai kendaraan politik untuk memengaruhi persepsi atas mereka selama ini. 

Selain itu, secara politik dan berkaca pada narasi konstruktif untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, hulu berupa praktik psychological warfare atau peperangan psikologis kiranya ada di atas meja analisis. 

Peperangan psikologis memang turut ditujukan untuk memengaruhi dan mengubah persepsi pihak lain terhadap subjek tertentu. 

Tyler Wall dalam U.S Psychological Warfare and Civilian Targeting menyebut target peperangan psikologis tak hanya militer, warga sipil di negara lain juga dapat menjadi sasaran sehingga menimbulkan efek pada pemerintah negaranya. 

Dengan menggunakan berbagai teknik dan narasi seperti propaganda, peperangan psikologis ditujukan untuk mempengaruhi sistem nilai target, sistem kepercayaan, emosi, motif, penalaran, hingga perilaku. 

Beberapa literatur menyebut Israel juga kerap menggunakan peperangan psikologis. Termasuk probabilitas penanaman nilai-nilai secara berkesinambungan bahwa persepsi untuk membuka relasi diplomatik dengan Israel dapat menjadi upaya konstruktif demi membantu Palestina. 

Padahal, Israel tentu akan memposisikan diri sebagai negara yang tak mudah diintervensi. Relativitas pengaruh diplomatik pun akan bergantung pada tingkat ketergantungan di antara dua negara atau negara itu dalam suatu komunitas multilateral. 

Apalagi mengenai isu Palestina, yang mana seperti telah dijelaskan sebelumnya, Israel kerap ingkar janji dan mengabaikan kecaman dunia atas kekerasan yang dilakukannya. 

Oleh karena itu, posisi Indonesia sebagaimana disebutkan Direktur Timur Tengah Kemenlu Bagus Hendraning Kobarsih yang tak terpengaruh dengan pernyataan Karni kiranya cukup tepat. 

Di titik ini, harus ada cara revolusioner selain membuka hubungan diplomatik yang kiranya patut diupayakan kepemimpinan baru Indonesia di 2024 nanti untuk berkontribusi lebih banyak bagi perjuangan dan kemerdekaan Palestina. (J61) 

PinterPolitik.com

Setelah dianggap menjadi subjek pemantik batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia, Israel kembali menjadi sorotan di tanah air setelah aksi kekerasan di Masjid Al-Aqsa berujung “kutukan” resmi pemerintah. 

Namun, kutukan yang dilayangkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia atas kekerasan terbaru Israel di Masjid Al-Aqsa Palestina pada hari Rabu 5 April lalu seolah tak akan berarti banyak. 

Bahkan, tak berlebihan kiranya untuk mengatakan jika kutukan hingga menjadi batu layaknya kisah Malin Kundang pun akan percuma, saking pesimisnya ekspektasi dan riwayat “kutukan diplomatik” terhadap perubahan sikap Israel. 

Sedikit mengulas latar belakang kutukan itu, aparat keamanan Israel dikabarkan menyerang jemaah Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa pada Rabu, 5 April menjelang waktu fajar. 

Kekhawatiran serta kutukan pun tak hanya datang dari negara +62. Tercatat Malaysia, Turki, Kanada, Dewan Kerjasama Teluk (GCC), hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam tindakan brutal aparat keamanan Israel. 

Pemerintah Indonesia sendiri menilai aksi kekerasan tersebut menyakiti perasaan umat Muslim dunia di tengah khidmatnya ibadat Ramadan. Terlebih, pelanggaran terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa akan memantik eskalasi konflik dan kekerasan. 

Kembali, seperti yang disampaikan sebelumnya, optimisme seolah sama sekali tak terlihat dari kutukan keras negara-negara hingga organisasi kerjasama multilateral terhadap Israel. 

Lalu, pertanyaan substansial yang akhirnya bertendensi klise kini kembali mengemuka, yakni mengapa kutukan keras berulang itu tak ampuh mengubah sikap keras Israel terhadap Palestina? 

Serta bagi Indonesia, peran seperti apa yang bisa dilakukan untuk berkontribusi konkret bagi perdamaian di wilayah tersebut, serta demi menghindari intrik turunan yang merugikan seperti pembatalan status tuan rumah Piala Dunia U-20 yang jamak dinilai karena penolakan delegasi Israel? 

Kutukan Diplomatik Sia-Sia? 

Sebagian masyarakat di tanah air kiranya tak asing dengan kecaman atau kutukan yang sering dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam merespons kekerasan otoritas Israel terhadap warga Palestina. 

Bukan hanya Indonesia, kutukan serupa kerap datang dari negara-negara dengan latar belakang solidaritas Muslim maupun negara yang peduli dengan pelanggaran kemanusiaan. 

Namun, kecaman atau kutukan itu tampaknya sama sekali tak efektif untuk meredam agresivitas Israel terhadap Palestina, termasuk untuk mencegah kekerasan terulang di kemudian hari. 

Setidaknya terdapat tiga hal yang mendasari sia-sianya kutukan terhadap Israel selama ini. Pertama, tak lain karena kutukan diplomatik merupakan soft power yang paling lemah dalam hubungan antarnegara. 

Dalam studi hubungan internasional, kecaman atau kutukan dikenal sebagai condemnation, yang memang merupakan bagian dari kekuatan atau power sebuah negara dalam interaksinya dengan negara lain. 

Secara umum, kutukan merupakan pernyataan dari perwakilan negara, baik itu kepala negara, kementerian urusan luar negeri, maupun duta besar dalam menegaskan posisinya atas suatu masalah, konflik, hingga krisis. 

Vibeke Schou Tjalve and Michael C. Williams dalam Reviving the Rhetoric of Realism: Politics and Responsibility in Grand Strategy menjelaskan pernyataan kutukan atau condemnation sebagai bentuk shaming (mempermalukan) saat sebuah negara tak sepakat dengan langkah negara lainnya dalam suatu persoalan. 

Tjalve dan Williams menyebutnya sebagai retorika, baik dalam kerangka idealisme naif maupun yang signifikansinya murni terkait rasionalisasi atau penyamaran strategi besar yang ditentukan oleh banyak kepentingan. 

Sementara itu, Nadia Rojahn Martinsen dalam “We strongly condemn…”: Norwegian governments’ Foreign Policy Statements as Political Tool or Moral Stance? turut membedah makna dan efektivitas kutukan diplomatik dengan mengambil sampel Norwegia. 

Juga berangkat dari tendensi realis yang dikemukakan Tjalve dan Williams mengenai condemnation, Martinsen berkesimpulan bahwa Norwegia (dan banyak negara lainnya) tidak secara eksklusif mengutuk berdasarkan moral. 

Di balik sebuah kutukan atau condemnation, terdapat kalkulasi risiko, kepentingan nasional, status seeking atau tujuan impresi status/reputasi di mata internasional, sampai pemahaman atas efektivitas kutukan itu sendiri. 

Khusus mengenai efektivitas, sejumlah analis dan pakar hukum dan hubungan internasional menilai dampak dari kutukan diplomatik sangatlah rendah. 

Salah satunya yang dijelaskan oleh Emilie M. Hafner-Burton dalam Sticks and Stones: Naming and Shaming the Human Rights Enforcement Problem. 

Hafner-Burton menilai kutukan terutama yang terkait kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) sering kali diabaikan oleh negara yang dikutuk. Bahkan, efeknya sama sekali tidak ada. 

Dengan kata lain, kutukan diplomatik terhadap “pelanggaran” yang dilakukan negara lain dapat dikatakan tak selalu bermakna pernyataan moralitas, tetapi menjadi alat politik yang saling tumpang tindih dan ironisnya jamak tak berkontribusi apa pun secara konkret. 

Kedua, efektivitas kutukan yang minim juga berkaitan dengan relasi spesifik di bidang lain di antara negara yang mengutuk dengan yang dikutuk. 

Lalu, meski kutukan diplomatik tetap dianggap penting sebagai pernyataan sikap, pernyataan suatu negara belum tentu senada dengan rakyatnya. 

Selain itu, sisi gelap kutukan juga dapat bermakna dua hal yang saling bertolak belakang. Mengutip konsep dramaturgi dari Erving Goffman, apa yang dilakukan atau dikatakan negara terhadap negara lain di depan layar, kerap berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. 

Kebetulan, sikap banyak negara atas kekerasan otoritas Israel terhadap warga Palestina menjadi sampel sempurna sisi gelap kutukan diplomatik itu. 

Turki, misalnya, yang kerap terlihat heroik membela Palestina dan mengutuk Israel namun nyatanya memiliki kerja sama perdagangan dan bisnis, termasuk bidang persenjataan yang begitu positif dengan Tel Aviv. 

Indonesia pun demikian. Walaupun tanpa hubungan diplomatik resmi, realitanya perdagangan Indonesia-Israel berjalan cukup pesat. 

Data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan setiap tahunnya nilai perdagangan Indonesia-Israel selalu menyentuh ratusan juta dollar. Tahun 2022 lalu, total perdagangan Indonesia dengan Israel bahkan mencapai US$185,6 juta (Rp2,8 triliun). 

Kerja sama “bawah tanah” pun masih terjalin hingga saat ini, seperti pelatihan militer dan intelijen Indonesia hingga impor komponen persenjataan dari Negeri Ben Gurion. 

Ketiga, tak bisa dipungkiri, lemahnya efektivitas kutukan diplomatik juga terkait dengan sokongan Amerika Serikat (AS) kepada Israel. 

Terlepas dari latar belakang dukungan yang dapat dibedah secara kontekstual maupun spekulatif, nyatanya AS – dengan hak vetonya – selalu menjadi tameng saat Israel ditekan Dewan Keamanan (DK) PBB maupun negara-negara lain. 

Mengenai kekerasan terbaru Israel, AS melalui juru bicara (Jubir) Departemen Luar Negeri Vedant Patel menyatakan dukungan itu saat menyinggung serangan roket dari milisi Palestina ke Israel. 

Selain refleksi dari kemampuan militernya sendiri, backing dari pihak yang berstatus negara adidaya juga seolah membuat kepercayaan diri terlihat dari posisi politik Israel yang tetap teguh dalam pendiriannya meski menjadi langganan kutukan negara-negara lain, termasuk Indonesia. 

Di titik ini, perubahan sikap politik luar negeri signifikan dan aksi nyata mutakhir terhadap Israel kiranya dapat ditempuh, khususnya oleh Indonesia, dengan berkaca pada beberapa intrik merugikan yang terkait dengan negeri itu beberapa waktu terakhir. 

Menjadikan Israel Teman? 

Terdapat satu petikan pernyataan menarik dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenai Israel saat diwawancara secara eksklusif oleh Najwa Shihab dan ditayangkan di Youtube pada hari Selasa, 4 April lalu. 

Ganjar yang dianggap menjadi biang kerok pembatalan status tuan rumah Piala Dunia U-20 Indonesia akibat sikap penolakannya terhadap kehadiran Timnas Israel, menyinggung soal politik luar negeri Indonesia terhadap isu Israel-Palestina yang mungkin memang harus ditinjau ulang.  

“Atau jangan-jangan kita harus me-review politik luar negeri kita, mari kita duduk kalau begitu. Undang partai politik, tokoh bangsa, tokoh agama duduk bersama agar kemudian menjadi konsensus bangsa untuk menyikapi itu (Israel),” begitu ujar Ganjar. 

Nyatanya, sejak bersepakat bahwa Indonesia mendukung habis kemerdekaan Palestina sejak era Soekarno, kegamangan dan politik luar negeri yang seolah tak jujur terhadap Israel sering kali terlihat. Ihwal itu juga disiratkan Ganjar dan kemungkinan dirasakan bersama oleh sebagian pihak di Indonesia. 

Tak hanya dari impresi kesia-siaan di kutukan diplomatik, langkah konstruktif aspek lain untuk mendorong perdagangan yang lebih menguntungkan bagi Indonesia pun turut tertahan akibat nihil relasi resmi. Padahal, sikap politik luar negeri yang revolusioner kiranya sudah harus diimplementasikan. 

Perubahan itu sendiri sebenarnya pernah digagas oleh oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagaimana dijelaskan Anthony Smith dalam Indonesia’s Foreign Policy under Abdurrahman Wahid: Radical or Status Quo State?. 

Gus Dur bahkan berupaya mempraktikkannya. Melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) saat itu Alwi Shihab, Indonesia berupaya melobi kepentingan Palestina dengan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sayangnya, langkah progresif itu harus kandas saat Gus Dur lengser. 

Pun, Niruban Balachandran dalam In defense of Istibsyaroh menyebut politik luar negeri Indonesia memang membutuhkan dialog yang jujur dan terbuka. Utamanya tentang evaluasi dan perubahan konkret mengenai peran Indonesia pada isu Israel dan Palestina. 

Normalisasi dan membuka hubungan diplomatik resmi kiranya dapat menjadi langkah revolusioner awal. Setidaknya, mereka yang pro gagasan ini melihat Indonesia bisa memiliki daya tawar dan peran lebih aktif dalam relasi Israel yang berkaitan dengan Palestina. 

Kendati demikian, perjalanan tampaknya masih sangat panjang agar langkah itu bisa terwujud. Tentu, butuh keputusan bersama yang bijaksana untuk merespons isu Israel-Palestina ke depannya agar hal merugikan seperti batalnya status tuan rumah Piala Dunia U20 tidak terulang kembali. (J61)