Kemenkumham rilis daftar 75 parpol berbadan hukum

PinterPolitik.com

Cuy, pernah dengar ilmu teleportasi nggak? Kalau penikmat film Naruto pasti tahu lah ya. Setidaknya dalam anime Jepang itu, ada beberapa teknik jutsu teleportasi. Salah satunya yang bernama Amenotejikara milik Sasuke.

Jutsu ini didapatkan Sasuke setelah doi berlatih keras menajamkan rinnegan-nya. Secara sederhana, pengguna jurus ini dapat memindahkan apa saja, baik dirinya maupun benda lain, ke suatu tempat lain secara cepat dan tepat.

Daya kejut yang dihasilkan membuat lawan-lawannya Sasuke kelabakan, cuy. Tapi, namanya juga ciptaan manusia, pasti ada kelemahannya. Pun demikian dengan jutsu ini yang ternyata butuh waktu istirahat buat nge–charge.

Dan ternyata, cuy, dalam kelakar politik, ada juga lho jurus seperti itu. Kalian bisa lihat dalam iklan salah satu produk rokok yang menampilkan aksi seorang jin menghilangkan berkas korupsi. Hehehe.

Kalau jin bisa menghilangkan berkas yang kasat mata, tentu saja manusia lebih ahli kan ya. Coba saja cek kasus yang hampir sama dengan aksi menghilang atau memindahkan diri yang diperagakan oleh terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terkait pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra.

Info aja nih, setelah sekian lama menjadi buron sejak 2009, kata Kejaksaan Agung, Om Djoko ini balik ke Indonesia. Alih-alih menangkap, eh, ini aparat malah kecolongan. Anehnya, kok nggak ada yang bisa mendeteksinya lebih awal?

Fakta ‘dikolongin’ oleh buron itu pun membuat Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD naik pitam. Segera tuh guru besar politik hukum tersebut langsung memanggil empat institusi yang dirasa paling bertanggung jawab, yakni Kepolisian (Polri), Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

View this post on Instagram

Jadi mana yang betul? #menkumham #jaksaagung #yasonnalaoly #burhanuddin #djokotjandra #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 2, 2020 at 11:30pm PDT

Kalau menurut mimin, tepat sih apabila Pak Mahfud memanggil institusi-institusi itu, sebab memang modus operandi Om Djoko ini ngeri sekali, dan rapi. Tapi, sebentar deh, mimin masih agak kehabisan akal. Kok bisa Om Djoko balik ke Indonesia pakai cara daftar peninjauan kembali ke PN Jaksel pada 08 Juni, bahkan bisa mengurus KTP elektronik di kelurahan?

Ini mah maladministrasi namanya, kan. Sebenarnya, kalau mau ditelisik, meski semua institusi itu alpa, nama Kemenkumham lah yang paling disorot.

Soalnya, kasus Djoko ini masuknya di babagan hukum, dalam hal ini Kementerian yang dipimpin Pak Yasonna Laoly itu. Argumen itu juga sempat disampaikan oleh Komisi III DPR RI lewat Bung Desmond yang bilang, “Kecolongan mengenai masuknya Djoko Tjandra itu bukan wilayah Jaksa Agung, tetapi wilayah Menkumham.”

Wah wah wah, lagi lagi Pak Yasonna kena nih. Gimana sih, Pak? Kemarin kasus Harun Masiku kelabakan, eh,sekarang diulangi lagi kesalahan yang sama itu. Mimin kok mulai sepakat sama survei yang mengatakan bahwa Pak Yasonna ini pantas diganti ya? Uppss.

Ayo dong semangat menangkap buron. Ingat, semua jurus menghilang pasti punya kelemahan. Seperti Amanotejikarayang butuh istirahat, pun sepandainya Om Djoko pastilah ia punya kelengahan.

Nah, pas istirahat itu seharusnya penegak hukum kita harus gerak cepat dan senyap. Mimin sih yakin pasti bisa menangkap, selama Om Djoko tidak dibantu oleh ‘orang dalam’ – entah institusi mana yang terkait. Kalau ternyata punya, maka it’s time to say, “senjakala penegakan hukum kita.” Uppss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Menkumham Yasonna Laoly digugat ke pengadilan, terkait pembebasan 30 ribu napi. Resahkan masyarakat banyak eks napi lakukan tindakan kriminal, gugatan dilakukan Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, MAKI dab LP3HI

PinterPolitik.com

Setelah selang beberapa waktu jarang ada kabar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, kini berita baru akhirnya meluap nih. Beberapa waktu lalu, Pak Yasonna ternyata udah melakukan mutasi lagi nih di kementerian yang dipimpinnya.

Kalau kita ingat-ingat lagi, Pak Menkumham ini sempat memutasi Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie pada beberapa bulan yang lalu. Katanya sih, Pak Yasonna ingin bias kepentingan tidak lagi ada di tim dan kementeriannya dalam menguak polemik kesimpangsiuran informasi soal keberadaan eks-kader PDIP Harun Masiku.

Soalnya nih, diduga Pak Harun yang jadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu terlibat dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu PDIP. Tapi, meski udah dicari sejak Januari 2020 lalu, beliau belum juga kelihatan tuh batang hidungnya.

Hmm, terus, apa ya hubungannya Pak Harun dengan Pak Yasonna? Nah, begini nih cerita uniknya.

Pak Yasonna yang juga menjabat sebagai Menkumham beberapa bulan lalu sempat tuh tiba-tiba ikut muncul di konferensi pers PDIP buat ngebentuk tim hukum – guna ngejelasin kalau partainya nggak tahu-menahu soal kasusnya Pak Harun ini.

Selain itu, Pak Menkumham juga ikut memberikan informasi keimigrasian Pak Harun yang sempat diduga belum kembali ke Indonesia. Ternyata eh ternyata, istri Pak Harun bilang kalau suaminya sudah kembali ke Indonesia.

View this post on Instagram

Berbagai pihak minta Jokowi untuk pecat Yasonna Laoly.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 23, 2020 at 10:41pm PST

Momen per momen itu akhirnya ngebuat Pak Yasonna dikabarkan dituntut mundur tuh oleh sebagian masyarakat. Mungkin, publik mulai tidak puas tuh.

Tapi, ternyata, yang berhenti dari jabatannya malah bukan Pak Yasonna tuh. Pak Ronny lah yang akhirnya harus menjalankan mutasi jabatan. Hmm, mungkin, Pak Menkumham salah paham nih.

Hmm, mungkin, Pak Yasonna ini mirip-mirip sama Phoebe Buffay di seri komedi (sitkom) Friends (1994-2004). Dalam sitkom tersebut, Phoebe – saking polosnya – sering salah paham (ditzy) tuh dengan maksud lawan bicaranya.

Baru-baru ini, Pak Yasonna pun malah salah paham lagi tuh. Meski sebelumnya beliau lah yang diminta mundur, Pak Menkumham malah ngemutasi satu pejabat lagi tuh, yakni Kepala Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta Saffar Muhammad Godam.

Ya, meskipun dibilangnya nggak berkaitan dengan Pak Harun, publik kan masih menunggu-nunggu tuh aksi nyata dari Pak Yasonna. Kan, sebenarnya yang jadi persoalan bukan soal mundur atau nggaknya beliau sih, melainkan bagaimana caranya agar publik yakin kalau Pak Menkumham akuntabel dan berupaya untuk mencari Pak Harun. (A43)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari Komnas Perempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Perempuan Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?” Informasi dan tiket (Cek Bio) : https://www.loket.com/event/dialectic_xFg #pinterpolitik #rockygerung #eventpinterpolitik #perempuanindonesia #komnasperempuan #TalkShowPinterPolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 27, 2020 at 3:11am PST

► Ingin lihat video-video menarik? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kalau berbicara mengenai eks-kader PDIP Harun Masiku, tampaknya memang masih tidak ada habis-habisnya. Bagaimana tidak? Pak Harun hingga sekarang masih misterius tuh keberadaannya.

Hilangnya eks-kader PDIP ini sampai-sampai membuat gaduh masyarakat lho dengan ramainya pemberitaan di media. Nggak cuma masyarakat umum, beberapa politisi sampai berdebat lho soal pencarian Pak Harun ini.

Belum lagi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat menjadi sorotan publik dan media mengenai pernyataan beliau terkait keberadaan Pak Harun. Ketika diminta mundur terkait pernyataannya yang salah, beliau malah memutasi Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie.

Namun, kisah drama Pak Yasonna ini nggak hanya berhenti di pemberhentian Pak Sompie. Pasalnya, setelah sebelumnya sempat membentuk Tim Hukum PDIP bersama rekan-rekan separtainya, beliau juga membentuk tim pencari fakta terkait keberadaan Pak Harun – dengan mengajak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Direktorat Siber Kabareskirm Polri, Badan Siber Sandi Negara (BSSN), dan Ombudsman.

Ya, meski dapat beberapa penolakan dari lembaga yang beliau ajak dalam tim, Pak Yasonna kayaknya tetap bersikeras untuk tak menyerah. Pak Menkumham akhirnya menyurati PT Angkasa Pura II (AP2) untuk meminta rekaman closed-circuit television (CCTV) yang di dalamnya terekam wajah Pak Harun.

Eh, alih-alih diberikan, AP2 dikabarkan malah tak menuruti permintaan dari Kemenkumham itu lho. Katanya sih, penolakan itu terjadi karena perusahaan tersebut masih berada dalam masa libur.

View this post on Instagram

Tim gabungan Kemenkumham ungkap hasil investigasi informasi kasus Harun Masiku.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #yasonnalaoly #kemenkumhamri #harunmasiku #saksikunci

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 20, 2020 at 12:00am PST

Waduh, kalau nggak dituruti gini, Pak Yasonna “kalah” dong dari media. Kan, pihak yang ngasih tahu pertama kali soal kepulangan Pak Harun ke Indonesia adalah perusahan media Tempo.

Pak Yasonna sendiri sampai heran lho sama Tempo. “Kok bisa dapat?” begitu ujar Pak Menkumham.

Tapi, tenang saja. Pak Yasonna belum tentu memang “kalah” dari Tempo kok. Pasalnya, kata beliau, perbedaan data keberadaan Pak Harun antara Kemenkumham dan perusahaan media tersebut terjadi karena kesalahan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Ya, jadi, bukan salah Pak Yasonna sepenuhnya tuh – kalau kata tim pencari fakta bentukan Pak Menkumham. Berdasarkan informasi dari tim tersebut, Pak Menkumham nggak bohong kok soal pernyataan beliau terkait keberadaan Pak Harun beberapa waktu lalu.

Ya, semoga aja tim ini bisa membantu pencarian atas Pak Harun lebih lanjut – agar tak hanya menjadi tim pencari fakta bahwa Pak Yasonna nggak bohong. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hmm, akhir-akhir ini, para menteri Kabinet Indonesia Maju mendapatkan beberapa ujian dan tantangan nih sepertinya. Pasalnya, beberapa dari mereka malah mendapatkan kritik dan cecaran dari komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang beberapa waktu lalu mendapatkan pujian akibat kerja samanya dengan Netflix misalnya, dikritik dan disindir oleh seorang politisi PKS dalam rapat kerja (raker) yang dilakukan antara Kemdikbud dan Komisi X DPR karena kerap menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris ala anak-anak Jakarta Selatan (Jaksel).

Selain menteri yang kerap dipanggil sebagai Mas Nadiem, terdapat juga menteri lain yang tampaknya juga kena cecar oleh para anggota DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (atau Bu Ani) misalnya, harus mendapatkan kritik mengenai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 yang dinilai gagal – sampai-sampai disindir dengan prestasi yang dimiliki Bu Ani.

Tugas-tugas berat semacam ini tampaknya juga menghantui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Beliau dikabarkan memutuskan untuk membatalkan agenda pertemuan rapat antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi III DPR. Waduh, kenapa ya kok batal?

Hmm, apakah Pak Yasonna belajar nih dari “kisi-kisi” yang dialami oleh para rekan menteri lain yang sudah lebih dulu dicecar oleh anggota-anggota DPR? Mungkin nggak ya, berkaca pada apa yang dialami Mas Nadiem dan Bu Ani, beliau ingin menghindari ujian cecaran serupa?

View this post on Instagram

Dirjen Imigrasi Ronny Sompie dicopot.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 28, 2020 at 11:41pm PST

Secara spesifik, mungkin nggak ya Pak Yasonna sudah memperoleh “kisi-kisi” dari pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Mereka kan sebelumnya udah dicecar banyak pertanyaan oleh Komisi III DPR, khususnya soal keberadaan buronan Harun Masiku yang diduga teribat dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) PDIP.

Dari situ, Pak Yasonna mungkin sudah tahu kalau anggota-anggota komisi tersebut punya pertanyaan-pertanyaan dengan jumlah melimpah untuk dirinya. Apalagi, beliau beberapa waktu lalu mengisi banyak judul berita terkait simpang siurnya kabar keberadaan Harun Masiku. Hehe.

Belum lagi, “drama” yang dihasilkan dari simpang siur kabar tersebut juga membuat Komisi III DPR bertanya-tanya tuh. Politisi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menjelaskan bahwa, di samping soal Harun Masiku, komisinya ingin menanyakan keputusan Pak Yasonna yang mencopot Ronny Sompie dari posisi Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

Tapi, ya, mau bagaimana lagi? Pak Yasonna memutuskan untuk menunda pertemuan tersebut dan akhirnya para anggota Komisi III harus menunggu lagi tuh buat mendapatkan jawaban dari Pak Menkumham.

Wah, kasihan dong anggota-anggota DPR nanti. Mereka bisa aja menjadi semakin penasaran dengan sikap dan keputusan Pak Yasonna. Nggak enak lho rasanya bila dibuat penasaran terus. Lagi pula, bila DPR aja bisa penasaran dengan sikap dan keputusan Pak Menkumham, bagaimana dengan publik ya? Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Menkumham bentuk Tim Independen terkait kepulangan Harun Masiku. Disebut untuk ungkap fakta tentang masuknya Harun ke Indonesia, terdiri dari kemenkumham, Cyber Crime Polri, BSSN, Kominfo dan Ombudsman

PinterPolitik.com

Senin kemarin banyak media mainstream yang menulis tentang presenter kondang asal Indonesia, Gilang Dirga, yang kena tilang di Melbourne, Australia. Kok bisa ya? Emang Gilang lagi nyetir lewat Tol Cipali terus tau-tau sudah tiba di Melbourne ya? Hebat juga ya Pak Jokowi bikin tol semulus itu. Upps. Hehe.

Anyway, tau nggak sih dia bayar dendanya berapa? Katanya sih disuruh bayar Rp 15,5 juta. Waduuhhhh. Kalo dibeliin nasi padang, itu bisa buat kasih makan orang sekantor sama abang-abang yang jaga parkiran. Hehe.

Nah, kalau dilihat-lihat, ini emang menunjukkan kuatnya penegakan hukum di Australia. Kontras banget ya kejadian ini kalau dibandingkan dengan relitas di Indonesia.

Habisnya tiap detik di jalanan Indonesia, pasti ketemu aja sama pengemudi motor atau mobil yang pengendaranya nggak punya SIM/STNK, kebut-kebutan, nggak pake helm, merokok sambil nyetir, “cengtri” atau bonceng tiga, emak-emak naik motor sen kiri belok kanan, dan aksi-aksi pengendara-pengendara lucu nan berbahaya lainnya.

Terus pas kena tilang, pengemudi-pengemudi lucu tesebut bukannya taat mengikuti prosedur hukum, tapi mereka malah cari jalan pintas nyogok polisi dan ngulangin lagi perbuatannya. Ya udah, gini-gini aja deh bangsaku Indonesia.

Tapi yakin nih kalo ketidaktertiban ini cuma terjadi karena mayoritas pengemudi Indonesia yang lucu-lucu itu? Kayaknya sih enggak juga deh.

Banyak juga ternyata polisi-polisi lalu lintas yang minta sogokan serupiah dua rupiah ke pengemudi-pengemudi nakal. Padahal ada loh di UU No.11 tahun 1980 yang nulis tentang Tindak Pidana Suap.

Kalo dilihat lebih jauh, di jalanan aja kita menyaksikan langsung betapa mudahnya hukum dilanggar oleh pihak yang bersalah. Pantesan aja kemarin bisa ada tahanan yang tiba-tiba nongol lagi pelesiran dan makan nasi padang di luar lapas. Upss. Hayoo, ngaku deh Papa Setya Novanto. Nggak perlu kan harus minta Mbak Najwa Shihab buat menjenguk langsung. Hehehe.

Nah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jabar Liberti Sitinjak sih bilangnya minta maaf atas kelalaian yang dilakukan petugasnya.

Tapi, masa sih seorang petugas lapas bisa-bisanya kecolongan sama tahanan yang katanya lagi sakit pula. Yakin itu beneran lalai semata? Atau malah ada kesengajaan karena petugas dan atasan-atasannya udah dikasih bingkisan dari keluarga Setnov? Uppss, itu kata rumput yang bergoyang loh ya. Hehe. (R50)

PinterPolitik.com

Siapa yang dapat melupakan drama politik Setya Novanto alias Papa Setnov yang terjadi di sepanjang tahun 2017? Aku sih tidak. Hehe.

Sepertinya, Papa Setnov sangat terinspirasi oleh film yang keluar tahun 2002 berjudul Catch Me If You Can, yang diadaptasi dari kisah kehidupan Frank Abagnale.

Mirip seperti tokoh Frank Abagnale, yang adalah seorang buronan dan selalu saja berhasil lolos dari kejaran FBI, kurang lebih begitulah kisah Papa Setnov di sepanjang tahun 2017 lalu yang menjadi buronan KPK.

Perjalanan penangkapan Setnov berawal dari bulan Maret 2017 saat doi dipanggil untuk sidang pertama, kemudian ditetapkan jadi tersangka, jatuh sakit, dibebaskan dari status tersangka, mengalami kecelakaan, hingga kembali menjadi terdakwa dan dijatuhi hukuman pidana penjara 15 tahun di Desember 2017.

Lucunya, drama yang diciptakan Papa Setnov tidak berakhir hingga di situ. Bahkan setelah ditahan di Lapas Sukamiskin, Setnov masih bisa mengelabui pihak berwajib dan ke-“gap” publik lagi jalan-jalan bersama istri. Makan nasi padang cuy. Duh, jadi pengen juga nih. Hehehe.

Kayaknya lebih enak jadi tahanan di Indonesia ya, yang masih dikasih waktu untuk jalan-jalan bersama keluarga. Upsss.

Untuk kasus yang terbaru, Setnov dinyatakan menghilang setelah diberi izin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan tiba-tiba dia kembali ke Lapas Sukamiskin.

Kejadian “kabur” sementara yang dilakukan Setnov dari Lapas ini emang mirip dengan ending dari film Catch Me If You Can. Dalam film itu, Frank Abagnale berhasil ditangkap dan dihukum untuk menjadi tahanan rumah agar bisa bekerja dengan FBI. Namun, sempat-sempatnya dia kabur dan mengelabuhi pekerja FBI di sana, tapi keesokan harinya balik kembali pulang menjalankan hukumannya. Kok singkat banget ya?

Merespon kejadian tersebut, Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kemenkumham, Ade Kusmanto menyatakan bahwa Setnov akan dipindahkan ke Rutan Gunung Sindur. Wih, ngeri nggak tuh, soalnya Rutan Gunung Sindur adalah rutan dengan pengamanan maksimum atau “one man one cell” untuk teroris.

Yakin nih kalo Papa Setnov udah di pindah ke Rutan Gunung Sindur, dia nggak akan bisa “kabur” lagi? (R50)