KPK menyebut akan menelusuri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian ESDM dikarenakan ada dugaan “titik rawan” kasus rasuah, gratifikasi, maupun pencucian uang.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua pegawai Kementerian Keuangan, yakni Rafael Alun Trisambodo (Ditjen Pajak) dan Andhi Pramono (Ditjen Bea dan Cukai) sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi dan pencucian uang. Penetapan tersangka keduanya juga dilakukan KPK melalui penelusuran LHKPN.

PinterPolitik.com

Mari kita mulai tulisan ini dengan pertanyaan. Tahu nggak kenapa kok Queen repot-repot bikin lagu berjudul “Bicycle Race” tentang kendaraan roda dua sepeda?

Jawabnya tentu bukan karena sepedanya, Mercury, atau Bryan bisa lihat cewek-cewek cantik lho ya meski ada lirik, “So, look out for those beauties. Oh, yeah.” Bukan pula biar mereka bisa sambil diskusi tentang ketuhanan, Lord dan Christ.

Jawabannya sudah pasti hanya Queen lah yang tahu cuy. Biarkan itu menjadi rahasia di antara mereka. Hehehe.

Tapi, sebagai penikmat musik, kita bisa menginterpretasikannya, kan? Nah, pada kesempatan ini, tafsiran paling tepat adalah betapa pentingnya kendaraan bagi kehidupan manusia. Itu saja, gak lebih.

Memang benar, tanpa kendaraan, praksis kehidupan negeri akan lumpuh. Maka, tidak kaget kalau Eyang B.J. Habibie dulu memiliki tekad menciptakan pesawat.

Kalau melihat perjalanan waktu selama ini, tekad agar Indonesia memiliki sistem transportasi yang asyik, santai, dan leha-leha semakin kuat ya cuy. Sayangnya, saat infrastrukturnya terbilang cukup oke, ternyata alam bilang “tahan sebentar, mohon bersabar, ini ujian.” Ya, begitulah kira-kira.

Kalau kita amati secara saksama, bisa dikatakan saat ini alam sedang unjuk kemampuan. Dan manusia tidak lebih hanya bisa mencipta rencana-rencana. Lanskap kehidupan tentang para PO Bus misalnya kini tengah berharap agar Pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberi izin operasi meski terdapar pandemi virus Corona (Covid-19).

Sampai-sampai, PO bus rasanya menjerit dan memohon, cuy. Permintaan mereka ini diwakili oleh salah satu Korlap Bus Pahala Kencana, Wahyudi. Kira-kira begini sih kalimatnya, “harapan kami sebagai pekerja, kita mohon izin kepada pemerintah bisa mengizinkan kami beroperasi kembali seperti kemarin dengan standar SOP yang ditentukan.”

View this post on Instagram

Benarkah Jakarta sudah lockdown? – #lockdown #psbbjakarta #dilarangmudik #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 24, 2020 at 1:32am PDT

Nah, standard operating procedure (SOP) yang dimaksud sama Pak Wahyudi ini merujuk pada saat masih diberlakukannya physical distancing, yaitu kapasitas penumpang tidak melebihi 50%. Alasan para PO Bus itu sederhana kok, yakni agar dapar nyambung kehidupan. Tidak ada alasan lainnya.

Jadi, pertama, kita jangan sampai bilang seperti ini, “Yaelah, mas-mas PO Bus, semua penduduk negeri juga pengenberoperasi dan bekerja lagi keleus,” atau bilang apa pun yang bermotif nyinyir.

Sebab, dalam kondisi seperti ini, saat aktivitas dibatasi, jangan lah pendapat orang turut dibatasi juga. Sudah tidak bisa mencari nafkah, masa bicara saja juga gak boleh? Hmmmm.

Pasalnya, kita juga kasihan sebenarnya sama kalian, tapi kan kita bukan menterinya. Hehehe.

Namun, kalau kita amati secara mendalam dan holistik nih, cuy, duet antara Kemenhub dan Kemenkes ini ternyata juga ada dampak positifnya loh, gengs, yaitu angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas jadi bisa ditekan karena kita juga harus sadar, cuy, bahwa salah satu penyumbang angka kematian yang tinggi di Indonesia tiap tahun yaitu kecelakaan lalu lintas. Bahkan, menurut data Kemenhub, setiap satu jam ada tiga nyawa melayang, cuy.

Sebenarnya, mimin juga tidak menyangka ya, gengs, bahwa ternyata hanya duet Kemenhub dan Kemenkes yang mampu menghentikan ajang balapan bus di jalanan. Soalnya, memang selama ini kan tidak ada yang mampu menghentikan si “raja jalanan” ini, cuy. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pengujung tahun 2019 ini memang momen yang tepat nih buat jalan-jalan dan liburan. Selain ada liburan hari raya Natal, Tahun Baru 2020 juga jadi waktu yang pas kayaknya buat berpelesir ke luar kota.

Oh iya, denger-denger nih, harga tiket pesawat bakal ada potongan lho. Kalau kata imbauan Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, diskon tiket pesawat ini bisa sampai sebesar 30 persen lho.

Widih, mantap nih. Banyak tanggal merah ditambah diskon tiket pesawat sama dengan momen yang pas nih buat penulis seperti saya pergi berlibur. Lagian, kalau dari Jakarta berlibur ke Bandung kayaknya bakal macet juga di jalan tol Jakarta-Cikampek II (elevated). Hehe.

Eits, tunggu. Meskipun Pak Budi bilang ada banyak diskon, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama menilai tiket pesawat masih mahal. Lha, katanya banyak diskon? Kok masih mahal?

Ternyata nih, diskon hanya ada pada rute dan hari tertentu. Selain itu, Pak Menhub juga nggak tahu pasti nih berapa jumlah maskapai yang menawarkan diskon liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Waduh, bagaimana nih, Pak? Sudah beneran murah atau belum nih jadinya?

View this post on Instagram

Kenaikan tiket pesawat berdampak pada hal-hal lainnya Selengkapnya dalam tulisan berjudul "Tiket Pesawat Bikin Melarat?" di Pinterpolitik.com #tiketpesawat #tiketpesawatmahal #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 7, 2019 at 5:21pm PST

Garuda Indonesia akhirnya angkat bicara juga soal harga tiket pesawat nih. Kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Garuda Indonesia Fuad Rizal, harga tiket pesawat kini sudah sangat murah, bahkan dinilai lebih murah dibandingkan tarif ojek online (ojol).

Menurut beliau, tarif batas atas (TBA) pesawat sekarang sekitar Rp 2.520 per kilometer (km). Sementara, TBA ojol adalah sekitar Rp 2.600 per km.

Nah, atas dasar TBA yang dipersepsikan murah ini, Garuda akhirnya nggak ada rencana buat nurunin harga tiket pesawatnya meskipun banyak pihak – termasuk Pak Wishnutama – menilai harga tiket pesawat sekarang kemahalan. Mereka merasa harganya sudah sangat murah.

Hmm, jadi agak mirip-mirip si Clu dalam film Tron: Legacy (2010). Dalam film tersebut, sebuah program bernama Clu merasa telah menciptakan dunia virtual yang terbaik meskipun penggunanya (user), Kevin Flynn, memiliki kehendak lain.

Ya, semoga saja Pak Menhub Budi bisa menyelesaikan persoalan harga tiket pesawat yang dinilai masih mahal. Rekannya sendiri juga sudah bilang kalau harganya masih mahal. Masa malah dilempar ke Pak Menteri BUMN Erick Thohir yang sedang sibuk bersih-bersih perusahaan-perusahaan milik negara?

Kalau masih mahal, gimana nasib kami nih yang ingin bisa berlibur? Ditunggu nih, Pak Menhub. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]O[/dropcap]jek online seolah menjadi solusi bagi persoalan transportasi masyarakat perkotaan. Moda transportasi ini seolah menjadi jawaban dari impian masyarakat yang menginginkan angkutan yang mudah, cepat, dan tergolong bertarif rendah. Semua hal itu dapat dicapai hanya bermodal jari dan gawai.

Sayang, meski dianggap sebagai solusi alternatif, ojek online juga kerap dirundung persoalan. Masalah dari aplikasi ini umumnya berkutat di perang tarif antarpenyedia layanan. Selain itu, perkara regulasi juga menjadi benang kusut yang tak kunjung terurai dari layanan transportasi ini.

Di tengah persoalan yang tak kunjung henti itu, muncul satu wacana yang dianggap bisa menjadi solusi atau setidaknya jadi alternatif. Kementerian Perhubungan mewacanakan ojek online pelat merah atau ojek online yang dikelola oleh pemerintah. Dalam konteks ini, BUMN akan menjadi operatornya karena Kemenhub berlaku sebagai regulator.

Lantas, benarkah ojek online pelat merah ini bisa mengatasi berbagai masalah yang ada dalam layanan ojek online? Ataukah wacana ini justru berpotensi menambah masalah baru di tengah segala kesemrawutan yang sudah ada?

Wacana BUMN Jadi Pemain

Ojek online pelat merah sebenarnya bukan wacana yang semata-mata muncul dari Kemenhub. Diberitakan bahwa aliansi pengemudi ojek online memberikan usul kepada pemerintah agar membuat layanan ojek online sebagai solusi dari persoalan yang ada.

Para pengemudi tersebut mengeluhkan adanya persaingan di antara perusahaan-perusahaan penyedia layanan. Hal ini berdampak pada munculnya perang tarif dan promo yang kerap kali tidak melibatkan pengemudi dalam penentuannya. Kondisi ini membuat para pengemudi tidak mendapatkan penghasilan yang signifikan dari profesi sehari-harinya.

Di luar itu, perkara regulasi juga menjadi batu sandungan yang harus dihadapi beragam pemangku kepentingan dalam urusan moda transportasi ini. Berkali-kali sudah regulasi yang dibuat oleh Kemenhub dimentahkan oleh Mahkamah Agung (MA). Bisa dikatakan, ojek online pelat merah ini dapat menjadi semacam trik untuk mengakali persoalan regulasi ini.

Selain untuk mengatasi berbagai masalah, ada keuntungan lain yang bisa diambil oleh pemerintah dari layanan ojek online pelat merah, terutama keuntungan bisnis dari industri yang tengah bertumbuh ini, jika pemerintah melalui BUMN mau ambil bagian.

Dikarenakan Kemenhub berperan sebagai regulator, mereka tidak bisa meluncurkan sendiri aplikasi ojek online sesuai dengan versi mereka. Oleh karena itu, ojek online versi pemerintah harus dipegang oleh perusahaan BUMN.

PT Telkom Indonesia menjadi perusahaan pelat merah yang diajak berdiskusi terkait wacana ojek online pemerintah tersebut. Telkom dianggap sebagai perusahaan yang  mampu memenuhi wacana itu, terutama karena telah memiliki sistem pembayaran tunai tersendiri yang serupa dengan perusahaan layanan ojek online.

Pemerintah menyebut bahwa aplikasi transportasi online dari pemerintah ini sudah pernah dilakukan di negara lain. Mereka menjadikan negeri ginseng Korea Selatan sebagai contoh dari praktik ini.

Meski dianggap dapat menjadi solusi dari persoalan-persoalan di atas, wacana ini bukannya tanpa kritik. Beberapa orang menyebut bahwa pemerintah sebaiknya fokus terlebih dahulu kepada layanan transportasi publik ketimbang transportasi online seperti itu. Selain itu, masyarakat juga mengkritik pemerintah seharusnya fokus pada pembenahan peraturan alih-alih ikut ke urusan swasta.

Corak Kapitalisme Negara

Di atas kertas, pemerintah memang berpotensi mendapatkan keuntungan dengan ikut campur dalam perkara bisnis ojek online tersebut. Di titik ini, negara berperan aktif dalam urusan komersial dengan memberikan hak tertentu kepada BUMN.

Corak bisnis seperti itu amat lekat dengan praktik atau paham kapitalisme negara (state capitalism). Praktik ini lazim ditemui di negara-negara emerging market. Secara konsep, menurut Ian Bremmer, kapitalisme negara merujuk pada semakin kuatnya peran negara dalam mengubah arah kapitalisme, dari yang semula untuk kepentingan yang lebih luas, menjadi kepentingan yang lebih sempit, yaitu negara.

BUMN ikut cawe2 di kerjaan swasta.. dia yg bikin regulasi, dia yg enforce aturan, dia ikutan main.. dah kayak wasit ikutan main bola.

udah makin ga bener https://t.co/v43kvNb77C

— Liongky Tan (@LiongkyTan) September 16, 2018

Kapitalisme negara ini kerap dapat memberikan keuntungan tersendiri kepada pemimpin yang berkuasa. Menurut Joshua Kurlantzick, di negara penganut paham tersebut, pemimpinnya seringkali mendapatkan akses lebih besar kepada dana negara, potensi sumbangan lebih besar kepada para pendukungnya, dan juga pengaruh lebih besar kepada perusahaan-perusahaan kecil di dalam negara.

Menurut Bremmer, para pemimpin tersebut sering kali tidak hanya memiliki tujuan untuk memaksimalkan performa ekonomi negaranya. Mereka kerap kali memiliki tujuan untuk mendorong tujuan politik dan juga memperlebar dominasinya.

Di titik itu, sangat wajar jika pemerintah ingin membentuk aplikasi ojek online versi mereka yang dekat dengan haluan kapitalisme negara. Tidak hanya ada keuntungan berupa performa ekonomi negeri, tetapi juga berbagai keuntungan lain dapat diperoleh pemimpin yang menerapkan kebijakan seperti itu.

Corak kapitalisme negara ini tidak hanya muncul wacana ojek online pelat merah saja. Di era Jokowi, sebagian besar proyek infrastruktur pemerintah diambil oleh BUMN. Munculnya wacana ojek online ini seperti mempertegas corak yang telah ada dalam proyek infrastruktur tersebut.

Di titik itu, ada nuansa yang mirip dengan berbagai kebijakan yang ada di Tiongkok. Tiongkok sendiri kerap dikategorikan sebagai negara penganut kapitalisme negara. Dalam kadar tertentu, Jokowi terlihat seperti meniru Xi Jinping dalam berbagai kebijakan ekonominya.

Bikin Resah?

Meski dapat memberikan keuntungan, wacana ojek online pelat merah ini bisa saja menimbulkan problem tersendiri. Perusahaan-perusahaan swasta penyedia layanan ojek online bisa saja tidak terlalu gembira jika lahan basah yang mereka kuasai kini diisi pula oleh negara.

Kegerahan kalangan usaha terhadap kapitalisme negara ini diungkapkan misalnya dalam tulisan Aldo Musacchio dan Sergio G. Lazzarini. Mengutip Bower, Leonard, dan Paine, mereka menyebut kapitalisme negara merupakan ancaman bagi penting bagi kapitalisme pasar. Hal ini terungkap berdasarkan pertemuan antara CEO dan perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia.

Sejauh ini, memang dua perusahaan utama Go-Jek dan Grab, tampak memberikan tanggapan netral. Mereka hanya memberikan pernyataan bahwa selama yang diuntungkan adalah pelanggan maka mereka tidak memiliki masalah besar.

…makin salah jalan ini pemerintah. Prioritasnya bikin aturan, Pak! Bukan ikut jadi pemain! https://t.co/WDXOcKPLhe

— marco (@mkusumawijaya) September 16, 2018

Akan tetapi, dalam jangka panjang, keberadaan perusahaan ojek online pelat merah bisa mengurangi pendapatan perusahaan-perusahaan swasta seperti Go-Jek dan Grab. Dengan kekuatan jejaring dan sumber daya yang lebih mumpuni, bukan tidak mungkin bisnis swasta bisa saja tumbang di hadapan perusahaan pelat merah.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengusaha-pengusaha ini bisa saja meninggalkan pemerintah karena dianggap ikut campur berlebihan dalam perkara bisnis mereka. Dalam konteks ini, pemerintah mengalami kerugian karena kehilangan pengaruhnya dari pebisnis-pebisnis di sektor tersebut.

Padahal, selama ini pemerintah terutama Presiden Jokowi secara khusus tengah berusaha mendekati pengusaha-pengusaha startup termasuk di bidang transportasi online. Upaya membangun jejaring itu bisa saja sia-sia karena hasrat negara untuk menjadi regulator sekaligus pemain dalam urusan transportasi online.

Wow, pemerintah mau turun lapangan untuk urusan ojek online
Share on X

Secara politik, dukungan pengusaha-pengusaha seperti itu tergolong krusial. Secara umum, kalangan bisnis umumnya dikaitkan dengan bantuan finansial kepada tokoh politik yang dekat dengan mereka. Dalam konteks pengusaha transportasi online, mereka juga tergolong ke dalam anak muda yang berpengaruh di antara lingkar sebayanya. Bukan tidak mungkin, Jokowi sebagai pemerintah berkuasa kehilangan pengaruh tersebut.

Padahal, praktik kapitalisme negara ini dikabarkan telah membuat pengusaha-pengusaha lain sudah terlebih dahulu gundah. Dominasi BUMN dalam proyek infrastruktur membuat kalangan bisnis berpikir ulang untuk memberikan restu kepada Jokowi sebagai pemimpin negeri ini, katakanlah di Pilpres 2019 nanti.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah perlu sangat berhati-hati dalam menggodok wacana ojek online pelat merah tersebut. Idealnya, pemerintah harus menghindari solusi instan dari berbagai persoalan terkait layanan tersebut. Jika tidak, corak kapitalisme negara akan semakin kuat, sehingga berpotensi membuat dunia usaha semakin gundah gulana. (H33)

pinterpolitik.com – Rabu, 18 Januari 2017.

JAKARTA – Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Salah satu yang tengah menjadi fokus adalah pembangunan proyek Kereta kecepatan Sedang (150km/jam) Jakarta -Surabaya.

Jepang adalah salah satu negara yang tertarik untuk membangun proyek ini. Walaupun demikian, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah masih belum menentukan investor mana yang akan dipilih untuk membiayai proyek ini. Sebab, tidak hanya Jepang yang tertarik untuk membangun proyek ini, namun ada beberapa negara yang juga tertarik menjadi investor.

Selain Jepang, Tiongkok, Korea Selatan dan Rusia diberitakan juga tertarik mengambil proyek ini.

Selain itu, pemerintah juga masih melakukan studi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengenai proyek kereta sedang ini. Dengan demikian, proyek ini sudah bisa digunakan pada 2019 mendatang .

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Prasetyo Budicahyono mengatakan pihaknya telah menawarkan kerja sama dengan pihak Rusia dalam pembangunan jalur kereta api tersebut, salah satunya jalur kereta api Surabaya- Malang.

“Kemenhub telah menawarkan (Rusia) untuk menjajaki dan mengembangkan jalur kereta api Surabaya-Malang,” kata Prasetyo di JW Mariott Hotel, Jakarta.

Menurutnya, jalur kereta api Surabaya-Malang termasuk jalur yang padat sehingga perlu adanya pengembangan. Untuk itu, dia mengundang adanya dikusi dengan Kedutaan Besar Rusia dan Kedutaan Besar Indonesia untuk menindaklanjuti rencana ini

Pertanyaannya akan jatuh pada negara manakah proyek Kereta Jakarta-Surabaya ini? Jika melihat kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe beberapa waktu lalu, Jepang mungkin akan menjadi negara yang paling berpeluang besar mendapatkan proyek ini. Jepang juga sudah menunjukkan komitmennya untuk membiayai program ini lewat pinjaman luar negeri.

Jepang juga dikabarkan sudah menawarkan proposal untuk proyek ini. Apakah proposal ini akan diterima, ataukah ‘cinta’ Jepang akan bertepuk sebelah tangan lagi seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung? Proyek kereta Jakarta-Bandung memang gagal terealisasi, apakah yang ini nantinya akan gagal juga? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (Tmp/S13)