Partai NasDem malu tapi mau? Atau wait and see terkait Pak Anies? 

#nasdem #suryapaloh #prabowo #menteri #anies #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com 

Sekilas, kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto agaknya sulit dilampaui atau bahkan disamakan oleh penerusnya kelak. Terutama ketika berkaca pada agresivitas Kemenhan sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. 

Yap, saat melakukan rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Senin pekan ini (10/7), Menkeu menyatakan Kemenhan menjadi institusi yang paling banyak belanja barang hingga pertengahan tahun ini. 

Dari total belanja barang semester I-2023 sebesar Rp147,4 triliun, Menhan Prabowo mengucurkan dana yang cukup dominan untuk pemeliharaan barang milik negara (BMN) di tiga matra TNI, alutsista, dan pelayanan kesehatan, yakni sebesar Rp21,5 triliun. 

Menariknya, Menkeu Sri Mulyani menyiratkan bahwa Menhan Prabowo yang gencar memesan dan membeli alutsista – yang mana otomatis membutuhkan proyeksi pemeliharaan – merupakan integral tingginya angka belanja barang Kemenhan. 

Dilema kebutuhan belanja dan ketersediaan anggaran kiranya memang cukup sulit untuk dikompromi. 

Hal itu lah yang kiranya mendasari penjelasan Menkeu Sri Mulyani bahwa belanja pertahanan memang penting dilakukan di tengah situasi keamanan global. Urgensinya pun dikatakan selaras dengan belanja barang untuk pembangunan infrastruktur, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, belanja sosial, pendidikan, kesehatan serta, pemilu.

Belanja alutsista teranyar Prabowo sendiri adalah jet tempur bekas pakai milik AU Qatar, yakni Mirage 2000-5, yang bernilai US$792 juta atau hampir Rp12 triliun. 

Kendati demikian, kubu kontra menyayangkan pembelian yang bernilai cukup fantastis itu karena kurang relevan dengan level kedaruratan pertahanan saat ini. Pun, dengan alasan transisi ke jet tempur baru seperti Rafale hingga F-15 EX. 

Sementara itu, justifikasi Prabowo dan Kemenhan menyebut jet tempur buatan Prancis itu demi urgensi mengisi kekosongan alutsista TNI yang dibutuhkan untuk tetap siaga terhadap berbagai potensi ancaman. 

Di titik ini, sampel pro-kontra pembelian jet tempur bekas asal Qatar menjadi satu dari sekian sampel nyali Prabowo sebagai Menhan mengambil keputusan strategis. 

Praktis, itu menjadi sesuatu yang dapat dikatakan cukup tak sering terlihat dari pengapu kebijakan pertahanan negeri +62 sebelumnya. 

Oleh karenanya, jelang pencapresan Prabowo di 2024, estafet kepemimpinannya di Medan Merdeka Barat menjadi diskursus yang kiranya cukup menarik untuk dianalisis lebih lanjut. 

Terlepas dari hak prerogatif Presiden ke-8 RI kelak – yang bisa jadi adalah Prabowo sendiri – serta dinamika politik pertahanan yang berkembang nantinya, sejumlah nama calon Menhan potensial kiranya tak akan mudah menyamai apa yang dilakukan Prabowo selama ini. Mengapa demikian? 

Prabowo Paket Komplit? 

Dalam sejarah Kemenhan RI, Prabowo tampak menjadi yang pertama sebagai the man on the right place. 

Dirangkul Joko Widodo (Jokowi) pasca kalah di Pilpres 2019 yang diwarnai turbulensi politik cukup hebat, Prabowo justru menemukan babak baru positif bagi citra, reputasi, karier politiknya. 

Memang, indikator kinerja seorang Menhan maupun Kemenhan tak hanya diukur dari pembelanjaan alutsista, tetapi juga terkait strategi pertahanan secara luas. 

Akan tetapi, terdapat satu permasalahan klasik di bidang pertahanan yang agaknya berhasil diatasi oleh Prabowo. Dalam artikel PinterPolitik berjudul Politik Alutsista Musuh Terbesar Prabowo? telah dijelaskan bahwa pengelolaan dan proses pengelolaan sektor pertahanan sangatlah rumit. 

Dikatakan, seorang Menhan juga akan selalu dibayangi tarik menarik vested interest atau aktor eksternal (pihak ketiga) dengan kepentingan tertentu dalam mengintervensi perumusan kebijakan pertahanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Dalam konteks ini, meski seakan tak tersentuh, keberadaan para “pemain” dalam bisnis alutsista seolah bukan lagi rahasia. 

Selain persoalan dana dan birokrasi internal, kabar bahwa riset dan pengembangan alutsista buatan lokal kerap kali tersandung aktor invisible itu. Mereka dikatakan melakukan pengondisikan tertentu agar Indonesia selalu tergantung pada alutsista impor. 

Logikanya sendiri cukup sederhana, yakni jika industri pertahanan nasional terbentuk dan berkembang secara mapan, besar kemungkinan kepentingan dan keuntungan yang mereka rengkuh selama ini tak akan lagi didapatkan. 

Dan Prabowo seolah telah mengaktualisasikan solusi atas persoalan tersebut sebagaimana dijelaskan Khairul Fahmi dalam tulisannya yang berjudul Kajian Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan Alat Material Khusus (Almatsus) di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI. 

Alih-alih memberantasnya, keterlibatan para pihak ketiga, termasuk vested interest justru dikatakan harus dikelola. 

Secara teknis, Fahmi menyebut agen perusahaan luar negeri diperlukan sebagai upaya membangun koordinasi antarstakeholder pengadaan alutsista dan almatsus. 

Diharapkan, para agen yang ada tidak lagi menjadi pihak “luar” yang “liar” karena aktivitasnya tidak dapat diawasi dan dikendalikan. 

Selain itu, solusi itu juga demi menjamin kemampuan dan kapabilitas pihak ketiga dalam memenuhi pengadaan, sekaligus mengidentifikasi aktor-aktor yang berlaku sebagai agen/broker pengadaan. 

Menariknya, Prabowo tampak menjadi sosok yang tepat untuk mengelola semua itu. Setidaknya, terdapat tiga alasan saling terkait yang mendasarinya. 

Pertama, sang Danjen Kopassus ke-15 disebut sebagai Menhan dengan kredensial militer paling solid sepanjang sejarah. Hal itu juga diungkapkan dalam analisis Jefferson Ng dalam publikasinya yang berjudul How Indonesia’s Defense Ministry Has Changed Under Prabowo Subianto. 

Terkait tumpang tindih struktur komando dan kegamangan hierarki, Prabowo disebut telah memperbaiki kelemahan Kemenhan yang secara tradisional dianggap kurang kuat dibandingkan dengan Mabes TNI. 

Alasan kedua kiranya menjadi premis alasan pertama, yakni Prabowo merupakan legenda hidup militer yang memiliki kombinasi latar belakang serta modal mumpuni baik secara pengalaman maupun signifikansi kekuatan politik hingga saat ini. 

Ketiga, sebagai sosok yang melebarkan keahlian sebagai pebisnis ulung, Prabowo kiranya sangat memahami logika yang digunakan para aktor dalam bisnis alutsista. 

Jika mengutip teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat  (law as a tool of social engineering), Prabowo kemungkinan telah menciptakan sistematika kesepakatan formal dan nonformal dengan para pemain alutsista. 

Meski dapat dipastikan tak sempurna, setidaknya Prabowo tampak membawa arah kebijakan pertahanan Indonesia ke titik ekuilibrium yang lebih baik dibanding sebelumnya. 

Pada 21 April 2020, misalnya, ekonom Rizal Ramli sempat menyiratkan progresivitas tersebut. Menteri Keuangan ke-23 RI itu memberikan pujian dan apresiasi karena dirinya mendapat informasi bahwa Prabowo menolak meneken pengadaan alutsista yang telah di-mark up. Keberanian itu disebut-sebut menghemat anggaran sebesar Rp50 triliun. 

Lalu, dengan segala kelebihannya itu, siapakah yang kiranya pantas menjadi suksesor Prabowo sebagai Menhan RI berikutnya? 

Bisa Prabowo Lagi? 

Tak dapat dipungkiri, Menhan berikutnya dapat dipastikan merupakan sosok hasil kompromi politik tertentu. 

Akan tetapi, dari tiga sosok yang berpotensi menjadi Presiden ke-8 RI kelak, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo, sejumlah nama dapat diproyeksikan untuk meneruskan estafet Menhan melalui beberapa skenario. 

Menariknya, nama-nama yang pantas menjadi Menhan kelak juga turut masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. 

Skenario pertama, jika Anies menang dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menjadi wakilnya, posisi Menhan kemungkinan akan diberikan kepada Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat itu. Tentu dengan catatan tambahan bahwa Partai Demokrat tak berpaling dari koalisi penyokong Anies. 

Skenario kedua adalah jika Ganjar menang dan Andika Perkasa tak dirangkul menjadi cawapres, kursi Menhan kiranya akan melengkapi karier apik sang Panglima TNI ke-21. 

Kalaupun bukan Andika, Prabowo yang kalah ketiga kalinya bisa saja dirangkul kembali sebagai Menhan oleh Ganjar dan PDIP. Itu tampaknya bisa terwujud dengan prasyarat tidak ada perubahan dinamika politik yang signifikan dan demi keberlanjutan kebijakan pertahanan. 

Skenario ketiga adalah jika Prabowo menang di Pilpres 2024. Nama Andika kemungkinan bisa dipilih berkat kedekatan berlandaskan kesamaan latar belakang satuan baret merah serta variabel beririsan lain. 

Namun, di luar nama AHY dan Andika, terdapat sosok-sosok berlatarbelakang militer lain yang juga memiliki kans, seperti Muhammad Herindra (Wamenhan petahana).  

Sementara dari mereka yang berlatarbelakang sipil, nama Silmy Karim (Dirjen Imigrasi) hingga Andi Widjajanto (Gubernur Lemhanas) tampak cukup relevan, baik ketika berkaca pada pengalaman dan kemampuannya di bidang pertahanan maupun relasinya dengan semua kandidat capres.

Namun, dengan tak mengerdilkan peluang nama potensial lain, modal serta kemampuan AHY dan Andika agaknya memang menjadikan keduanya sebagai yang terdepan dalam bursa next Menhan. 

Ketika dikomparasikan, kendati pangkat terakhir AHY di militer yang hanya Mayor seharusnya tak menjadi persoalan, Andika agaknya tetap lebih unggul jika mengacu pada pengalamannya. 

Tak hanya merengkuh jenderal bintang empat dan jabatan Panglima TNI, Andika juga memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan AHY secara politik. 

Tinggal persoalannya apakah Menhan kelak dapat mengatasi persepsi dan ekspektasi seorang Menhan selepas impresi kinerja apik Prabowo. 

Dalam jurnal berjudul Hard acts to follow: Predecessor effects, Yusaku Horiuchi dan Matthew Laing menggunakan perceptual theory of leadership survival atau teori perseptual kelangsungan hidup kepemimpinan. 

Menurut keduanya, ekspektasi sangat menentukan kepercayaan diri dan kinerja sosok baru yang menggantikan seseorang dengan torehan kerja yang begitu apik. Horiuchi dan Laing mengistilahkannya sebagai hard acts to follow. 

Oleh karena itu, secara psikologis dan ekspektasi, tantangan berat kiranya akan membayangi Menhan kelak di 2024 untuk menyamai dan melampaui nyali Prabowo sejauh ini. Menarik untuk dinantikan. (J61) 

PinterPolitik.com

Prabowo Subianto seolah membawa semangat baru dalam era pembaharuan pertahanan Indonesia. Mengampu jabatan strategis sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sejak 2019 lalu, mantan Danjen Kopassus itu tampak memberikan perubahan yang belum pernah digalakkan oleh pejabat serupa sebelumnya.

Kabar manuver progresif teranyar Prabowo datang dari Amerika Serikat (AS) setelah bertemu elite serta stakeholder terkait.

Taklimat media yang disampaikan Juru Bicara (Jubir) Pentagon Pat Ryder pada Jumat, 21 Oktober dini hari WIB menyebut Prabowo melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada Kamis pagi waktu setempat.

“Keduanya mendiskusikan penyelarasan kerja sama ke depan antara Amerika Serikat dan Indonesia di mana kedua negara menginginkan kawasan Indopasifik yang bebas dan terbuka di mana ini menjadi concern global,” ujar Ryder dalam keterangannya.

Prabowo dan Austin membicarakan pula perluasan cakupan latihan “Super” Garuda Shield yang telah digelar tahun ini sebagai latihan angkatan bersenjata terbesar yang pernah dilakukan antara kedua negara.

Bahkan, berdasarkan informasi yang beredar, Prabowo juga bertatap muka dengan Direktur CIA William Burns di Washington meski belum muncul keterangan lebih lanjutnya.

Selain itu, agenda finalisasi rencana pembelian jet tempur F-15 IDN untuk memperkuat TNI-AU disebut-sebut menjadi intisari pembicaraan di antara para elite pemerintahan kedua negara.

Jadwal lawatan Prabowo juga begitu padat. Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC menyebut petinggi Lockheed Martin dan Boeing turut menerima kedatangan Prabowo untuk menjajaki potensi kerja sama dengan kedua perusahaan penerbangan itu dengan negeri +62.

Belum cukup sampai disitu, sosok yang juga Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra itu didampingi Duta Besar Indonesia untuk AS Rosan P Roeslani dijamu oleh Sekretaris Angkatan Darat AS, Christine Wormuth untuk membahas cara meningkatkan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan negeri Paman Sam.

Sebelumnya, diketahui diplomasi pertahanan Prabowo ke Prancis pada awal tahun 2020 lalu membuahkan akuisisi 42 jet tempur Rafale yang akan diaktualisasikan secara bertahap.

Selain memperkuat alutsista, sang Menhan seolah cukup komprehensif memperhatikan aspek sumber daya pertahanan dengan mewujudkan Komponen Cadangan (Komcad) yang selama ini hanya menjadi wacana.

Semangat yang dibawa Prabowo seolah menular ke penguatan aspek pertahanan lain. Terbaru, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT PAL berencana membuat kapal induk dalam negeri.

Pada akhir September kemarin Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod cukup percaya diri bahwa Indonesia mampu memanifestasikan rencana ambisius itu.

Meski diliputi pro dan kontra sebagai sebuah keniscayaan dalam kebijakan pemerintah di sektor apapun, sekali lagi, Prabowo tampil cukup bold untuk membangkitkan gairah pertahanan dalam negeri yang kiranya nihil dirasa saat diampu sosok-sosok sebelumnya.

Lalu, mengapa itu bisa terjadi?

Ditempa Menjadi Menhan?

Takdir memang membawa nama seorang Prabowo Subianto menapaki karier sempurna sebagai politisi karismatik di Indonesia.

Bagaimanapun, tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia lekat dengan warisan nuansa kepemimpinan pemerintahan militeristik. Prabowo kemudian lahir di lingkungan serta momentum yang begitu ideal.

Anak kandung ekonom dan politisi Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba) Soemitro Djojohadikoesoemo itu mengisi masa mudanya dengan memenuhi panggilan negara sebagai seorang perwira pasukan khusus angkatan bersenjata.

Dia kemudian dipercaya dan turun laga memimpin pasukan elite di berbagai kampanye militer esensial negeri ini di masa kepemimpinan Soeharto.

Sedikit tersendat akibat ekses tuntutan rakyat di era transisi di tahun 1998, Prabowo kemudian purna tugas dan mengeksplorasi kariernya dengan berkelana ke dunia bisnis, sebelum akhirnya terjun ke dunia politik.

Bertransformasi menjadi simbol Partai Gerindra, Prabowo kemudian mendapat kepercayaan partai sekaliber PDIP untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009.

Seiring waktu, pengalaman dan kemampuan inheren Prabowo membawanya sebagai sosok prominen di level tertinggi perpolitikan nasional. Dua kali mampu bertarung sebagai kandidat RI-1 di Pilpres 2014 dan 2019, serta kini aktif mengawal pemerintahan sebagi Menteri Pertahanan.

Kepiawaian Prabowo juga diamati oleh Associate Research Fellow di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Jefferson Ng. Dalam publikasi analisisnya yang berjudul How Indonesia’s Defense Ministry Has Changed Under Prabowo Subianto, Ng menyiratkan bagaimana kuatnya posisi politik Prabowo saat ini.

Setelah dirangkul masuk kabinet pemerintah dan menempati posisi strategis di bidang pertahanan, Ng menilai kapabilitas politik dan pemerintahan Prabowo semakin sempurna.

Tiga variabel kunci, yakni sumber daya pribadi, jaringan internal-eksternal, dan koneksi eksekutif telah diakuisisi oleh Panglima Kostrad ke-22 itu.

Mengacu pada gagasan Georg W. F. Hegel tentang Zeitgeist atau roh zaman, kata kunci pengalaman militer dan ketokohan politik menjadikan posisi Menhan seolah memang ditakdirkan bagi Prabowo.

Oleh karena itu, manuver dan kinerja pemerintahan di bidang pertahanan Indonesia kali ini seolah terasa begitu istimewa karena dilakukan langsung oleh abiturien Akabri 1974 itu.

Lantas, esensi apa yang dapat diambil dari impresi positif Menhan Prabowo itu?

Pentingnya Diplomasi Pertahanan

Pasca Reformasi, pertahanan Indonesia memang tampak mengalami pasang-surut. Saat era kepemimpinan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, misalnya, Indonesia sempat mengalami embargo dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Dengan alternatif lain, Mega saat itu berhasil mengalihkan belanja pertahanan ke Rusia, salah satunya dengan membeli jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30.

Pergantian kepresidenan dan Menhan nyatanya tak serta merta membuat geliat pertahanan bangkit dari stagnasi.

Barulah di era Menhan Prabowo sejumlah dobrakan di bidang pertahanan menyeruak dan seolah membangkitkan semangat kolektif dalam revolusi baru di bidang pertahanan Indonesia, meskipun di tengah situasi sulit pasca Pandemi Covid-19 dan bayang-bayang krisis ekonomi.

Teori arms military build up dan konsep turunannya, yaitu revolution in military affairs (RMA) kiranya tepat untuk menjelaskan esensi pertahanan sesungguhnya yang ingin dilakukan Prabowo.

Wayne Mapp dalam Military Modernization and Build Up menjelaskan arms military build up untuk menggambarkan proses peningkatan kapabilitas militer oleh suatu negara.

Peningkatan itu diwujudkan oleh peningkatan dalam beberapa indikator, seperti peningkatan anggaran pertahanan, pengembangan industri pertahanan, penambahan pasukan, perubahan strategi, maupun peningkatan teknologi persenjataan.

Sementara itu, secara khusus RMA dijelaskan Michael J. Thompson dalam publikasinya yang berjudul Military Revolutions and Revolutions in Military Affairs: Accurate Descriptions of Change or Intellectual Constructs?.

Thompson menyebut RMA merupakan revolusi atau perubahan secara cepat dalam bidang militer suatu negara yang tidak hanya meningkatkan secara kuantitas atau kualitas, tapi juga mengubah suatu pola atau cara yang telah dianut lama.

Melalui pendekatan yang berbeda dari Menhan sebelumnya, Prabowo melakukan sejumlah progresivitas seperti melakukan diplomasi pertahanan ke banyak negara untuk membuka alternatif sebanyak-banyaknya bagi pemenuhan kebutuhan alutsista.

Selain itu, Prabowo juga tampak melakukan revolusi paradigma saat mengaktualisasikan Komcad bagi para pemuda potensial bangsa yang diharapkan banyak pihak dapat berkelanjutan.

Restorasi jaringan pertahanan juga dilakukan Prabowo dengan tetap membuka hubungan positif dengan Tiongkok meski Indonesia kerap “diganggu” di Natuna. Di saat yang sama, kemesraan dengan AS dan Barat tampak terus dilakukan, yang kemungkinan demi menyeimbangkan kutub kekuatan dunia.

Bagaimanapun, dengan kapabilitas Indonesia yang terbatas, Prabowo kiranya memang ditakdirkan untuk membawa perubahan positif bagi pertahanan Indonesia saat ini. Dengan peluangnya untuk memimpin negeri di 2024, kemajuan yang ditinggalkan Prabowo diharapkan dapat diteruskan oleh suksesornya kelak. (J61)

PinterPolitik.com

Impian Indonesia, mungkin termasuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, untuk memiliki drone militer/kombatan buatan lokal pupus. Itu setelah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi mengumumkan pengalihan drone militer Elang Hitam ke penggunaan sipil.

Padahal, Prabowo telah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal 2020 silam untuk melihat secara langsung prototipe Elang Hitam yang kala itu risetnya masih di bawah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Saat itu, di depan Presiden Jokowi dan Prabowo, Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan langkah percepatan pengembangan drone lokal akan dilakukan untuk mewujudkan kepemilikan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) dengan spesifikasi tempur atau Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) bagi pertahanan Indonesia.

Bahkan, rencananya, jangka waktu pengembangan drone tempur Elang Hitam dipercepat dari sebelumnya rampung pada tahun 2024, menjadi tahun 2022.

Sebelumnya, Elang Hitam diproyeksikan bisa bersaing dengan drone kombatan lain seperti MQ-9 Reaper buatan Amerika Serikat (AS), CH-4 Rainbow buatan Tiongkok, hingga Bayraktar TB2 buatan Turki yang populer di konflik Rusia-Ukraina.

Singkat cerita, setelah BPPT diintegrasi ke BRIN, pengembangan Elang Hitam seolah melambat. Konsorsium yang terlibat dalam drone Elang Hitam sendiri memang sejak awal telah melibatkan keterlibatan instansi yang begitu gemuk.

Mulai dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan), TNI AU, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PT Len Industri, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Institut Teknologi Bandung (ITB).

Diketahui, pengalihan peruntukan Elang Hitam dari drone kombatan ke penggunaan sipil terjadi setelah evaluasi dan audit mendalam.

Pasca kegagalan uji terbang pada Desember 2021 silam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan keputusan pengalihan itu terpaksa dilakukan.

Selain itu, Laksana menyebut terdapat berbagai masalah teknis lain terkait mitra pemilik teknologi kunci Elang Hitam dalam peruntukannya sebagai drone tempur.

Jika dikritisi lebih dalam dan selain alasan yang dikemukakan Laksana, mengapa pengembangan drone tempur Elang Hitam terkesan gagal?

Kita Tidak Punya Uang?

Dalam debat calon presiden (capres) 2019, Prabowo Subianto yang kini menjabat Menhan pernah berujar satu frasa menarik terkait pertahanan.

“Saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Karena kita tidak punya uang,” begitu kata Prabowo dalam debat keempat Pilpres 2019 yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 30 Maret 2019 silam.

 “Karena kita tidak punya uang” kemudian viral karena dijadikan parodi oleh netizen dalam berbagai hal.

Sayangnya, frasa itu juga diduga menjadi biang keladi mandeknya pengembangan Elang Hitam. BRIN yang ditunjuk sebagai wadah konsorsium dan ujung tombak riset drone kombatan itu tampak begitu keteteran setelah target percepatan proyek dimajukan.

Masalah anggaran riset lantas ditengarai menjadi salah satu faktornya. Secara umum, alokasi dana untuk riset lintas disiplin di Indonesia sendiri masih terbilang sangat kecil.

Itu bahkan pernah disinggung Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada Oktober 2020 lalu mengakui bahwa anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pengembangan riset hanya sebesar 0,3 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebagai perbandingan, berdasarkan data 2018 saja, negara-negara Asia yang kuat dalam riset dan inovasi seperti Korea Selatan dan Jepang mengalokasikan anggaran 4,3 persen dan 3,5 persen dari PDB mereka untuk kebutuhan tersebut.

Sedangkan negara tetangga terdekat Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia, juga memiliki alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu masing-masing sebesar 2,6 persen dan 1,3 persen dari PDB mereka.

Khusus untuk anggaran pengembangan drone Elang Hitam PinterPolitik menemukan angka Rp300 miliar yang dibocorkan oleh LAPAN sebelum melebur dengan BRIN.

Sayangnya, peleburan sejumlah konsorsium ke dalam BRIN juga disebut menjadi penghambat. Impresi tumpang tindih dan proporsionalitas anggaran muncul ke permukaan sebagai isu utama penyebab terhambatnya riset dan pengembangan Elang Hitam.

Keputusan pemerintah yang menggabungkan beberapa instansi dalam konsorsium pengembangan Elang Hitam ke dalam BRIN ditengarai membuat proyek itu menjadi jalan di tempat.

Kepala BRIN bahkan terkesan tidak mendukung proyek tersebut dengan alasan ketiadaan dana.

Eksistensi BRIN sejak awal memang menuai tanggapan kritis. Aspek riset ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dianggap beririsan dengan kepentingan politik ketika jajaran atas BRIN diisi oleh sejumlah elite penguasa seperti Megawati Soekarnoputri.

Padahal, Antoni Putra, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dalam artikelnya Urgensi Mewujudkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan bahwa BRIN diharapkan dapat menyelesaikan masalah pembuangan anggaran dan sulit berkembangnya riset di Indonesia.

Masih terkait dengan anggaran, faktor kedua yang kiranya menjadi musabab pengalihan fungsi Elang Hitam ialah mengenai oportunisme kebijakan pemerintah.

Hal itu agaknya dapat tercermin dari telaah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) terhadap disertasi Hasto Kristiyanto berjudul Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya terhadap Pertahanan Negara.

BG menilai Indonesia masih gamang dalam menghadapi perkembangan geopolitik karena tidak memiliki panduan dan pembelajaran yang berpihak kepada kepentingan nasional.

Perspektif itu turut menyiratkan tendensi pragmatis dan oportunis, termasuk kiranya dalam merumuskan kebijakan pertahanan.

Dengan biaya riset dan pengembangan Elang Hitam yang cenderung tentatif, opsi mengimpor drone militer/kombatan kemungkinan lebih logis bagi para stakeholder tanah air.

Bersamaan dengan gelagat terhambatnya pengembangan Elang Hitam, Indonesia santer disebut akan mengimpor drone militer asal Turki Bayraktar TB2.

Dalam sebuah seminar di kanal YouTube Pussenkav, Direktur Doktrin Angkatan Darat Brigjen TNI Agustinus Purboyo mengungkapkan bahwa Bayraktar TB2 mulai masuk ke dalam proses kontrak.

Bahkan, sebelum viral di konflik Rusia-Ukraina, drone Bayraktar ternyata telah diincar oleh Indonesia. Itu dikemukakan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki Dr. Lalu Muhammad Iqbal yang juga berharap agar ada transfer teknologi bersamaan dengan transaksi alutsista itu.

Kendati demikian, terdapat satu faktor menarik lain yang kiranya ikut menggagalkan Elang Hitam menjadi drone kombatan buatan lokal, apakah itu?

Mafia Tembak Elang Hitam?

Di balik pengadaan alutsista impor di sebuah negara, tidak jarang peluang vested interest atau kelompok dengan kepentingan personal yang berwujud pihak ketiga turut serta. Biasanya, mereka memanfaatkan celah regulasi maupun mekanisme panjang dari sebuah proyek pertahanan.

Di Indonesia sendiri, proses pengadaan alutsista membutuhkan proses yang tidak sederhana. Mulai dari tahap usulan kebutuhan, dinamika di DPR, hingga alokasi anggaran kemungkinan memeberikan ruang bagi para vested interest.

Menurut salah satu sumber yang diperoleh Penelitian dan Pengembangan PinterPolitik (Litbang PinterPolitik), dalam perundingan-perundingan ini tidak jarang ada beberapa kepentingan aktor-aktor domestik maupun asing yang ikut masuk.

Tentu publik masih ingat saat pemerhati militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie yang menyebut ada mafia berinisial M yang bermain dalam pengadaan alutsista di Indonesia.

Dugaan eksistensi mafia bisnis dalam sistem pertahanan nasional disebut memperburuk berbagai persoalan alat utama sistem pertahanan atau alutsista TNI, yang mungkin mencakup pula upaya pengembangan alutsista lokal seperti Elang Hitam.

Selain itu, jika diperhatikan, terdapat tren “diskriminasi” dan “pelabelan” saat alutsista lokal negara tertentu menantang pasar alutsista yang telah ada selama ini. Bahkan, ketika masih dalam tahap pengembangan.

Sebut saja tudingan miring terhadap alutsista buatan Rusia, Iran, hingga Tiongkok. Kendaraan kavaleri, jet tempur, rudal balistik dari ketiga negara itu tidak jarang mendapat label negatif yang mana objektivitas penilaiannya kerap diragukan.

Elang Hitam pun tampak demikian. Media bernama Defense Security Asia, misalnya, menilai drone tempur buatan anak bangsa itu dinilai tidak memiliki kemampuan militer.

Pelabelan itu seolah menjadi variabel justifikasi pendukung bagi para stakeholder pengembang Elang Hitam tanah air untuk tidak melanjutkan riset lebih lanjut.

Opsi alternatif untuk mengimpor drone militer seperti Bayraktar TB2, Akinci, hingga CH-4 Rainbow asal Tiongkok lantas tampak mengiringi pelabelan minor itu.

Oleh karena itu, pengembangan riset di bidang militer kiranya diharapkan tidak memberikan kesan mudah putus asa. Dukungan regulasi dan alokasi pendanaan juga tentu diinginkan demi terwujudnya pengembangan alutsista lokal yang mumpuni. (J61)

Kementerian Pertahanan (Kemhan) umumkan kontrak pembelian jet tempur Rafale sudah berjalan efektif semenjak 9 September lalu. Indonesia bahkan disebut sudah membayar cicilan tahap pertama senilai kurang lebih US$1,3 miliar, yang akan datangkan enam unit jet dari total 42.

PinterPolitik.com

Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur meletakkan sejarah dengan memisahkan Polri dari TNI. Melalui Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, Gus Dur menyelesaikan upaya Presiden sebelumnya, BJ Habibie yang mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian dari ABRI pada 1 April 1999.

Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 89 Tahun 2000, Polri diposisikan berkedudukan langsung di bawah Presiden. Sementara TNI, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Sementara dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Dalam perkembangannya, berbagai pihak menaruh tanda tanya, berbeda dengan TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), mengapa Polri tidak ditempatkan di bawah kementerian?

Baru-baru ini, tepatnya pada 2 Januari, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo juga mengusulkan agar Polri berada di bawah suatu kementerian. 

“Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian,” ungkapnya.

Sama dengan Agus, pada 28 November 2014, Menteri Pertahanan (Menhan) saat itu, Ryamizard Ryacudu, juga memberi pertanyaan, mengapa Polri tidak berada di bawah kementerian seperti halnya TNI? Menurutnya, di berbagai negara, kepolisian memang ditempatkan di bawah suatu kementerian.

Seperti yang mudah ditebak, usulan ini mengundang beragam respons, yang umumnya bernada sinis. Ketua Penasihat Ahli Kapolri, Irjen (Purn) Sisno Adiwinoto, misalnya, menyebut jangan hanya karena negara lain menempatkan organisasi polisi berada di bawah kementerian, kita kemudian otomatis ingin menerapkannya.

Masih dalam nuansa kritik namun berbeda sudut pandang, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing juga menunjukkan kekhawatirannya pada usulan tersebut. Menurutnya, jika Polri berada di suatu kementerian, itu dapat mengganggu independensi kepolisian karena berada di bawah menteri yang bersangkutan. 

“Polisi sebagai penegak hukum yang independen menjadi sulit diwujudkan,” ungkapnya.

Kritik Emrus Sihombing sekiranya menarik untuk didalami, apakah jika berada di bawah kementerian Polri akan kehilangan independensinya?

Apa Itu Independensi?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, hal pertama yang mutlak dilakukan adalah mendefinisikan apa yang disebut dengan independensi kepolisian. Untuk kepentingan ini, tulisan Rick Muir yang berjudul What do we mean by police independence? dapat menjadi rujukan yang bagus.

Bertolak pada tulisan Rick Muir, perdebatan terkait independensi kepolisian ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara. Namun menurutnya, sering kali perdebatan ini tidak berjalan baik karena pihak-pihak yang berdebat tidak memahami apa yang disebut dengan independensi kepolisian.

Di satu sisi, banyak pihak ingin kepolisian harus menegakkan hukum secara tidak memihak. Ini membuat penempatan kepolisian di bawah suatu kementerian atau lembaga kerap dianggap mengganggu independensi. Namun di sisi lain, atas nama demokrasi, pihak yang sama juga menginginkan dan setuju agar kepolisian harus bertanggung jawab kepada lembaga tertentu.

Tarikan dua keinginan ini dilihat menimbulkan kebingungan. Jika ingin kepolisian melaporkan kinerjanya, bukankah harus berada di bawah kementerian atau lembaga tertentu?

Menurut Rick Muir, akar kebingungan itu sebenarnya karena tidak adanya definisi tertulis tentang apa itu “kemandirian operasional”. Ini yang kita sebut sebagai independensi.

Pada dasarnya, apa yang disebut independensi kepolisian adalah ketika kepolisian memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Sesederhana itu. 

Menurut Muir, penempatan kepolisian di bawah kementerian atau lembaga tertentu justru harus dilakukan, karena dalam demokrasi, tidak ada lembaga yang benar-benar independen. Maksudnya bukan suatu lembaga dipolitisasi, melainkan setiap lembaga harus diawasi dan memberikan pertanggung jawaban. Ini yang kita sebut sebagai akuntabilitas. 

Senada dengan Muir, ilmuwan politik Francis Fukuyama juga menyebut akuntabilitas adalah ciri khas demokrasi modern, tepatnya demokrasi liberal.

Philip Stenning dalam tulisannya The Idea of the Political “Independence” of the Police: International Interpretations and Experiences menggambarkan relasi antara independensi dan akuntabilitas dalam diagram berikut:

Menurut Stenning, masyarakat sering kali memahami independensi pada kuadran 3, yakni tidak adanya akuntabilitas dan kontrol. Tentu pertanyaannya, tanpa adanya akuntabilitas dan kontrol, bukankah itu lebih tepat disebut anarki? 

Ini yang membuat Stenning menyebut definisi independensi masyarakat perlu untuk dikritisi. Seperti pernyataan Rick Muir, sekali lagi ini menunjukkan kebingungan masyarakat terkait apa itu independensi.

Di Bawah Kemenhan?

Setelah membahas independensi, sekarang kita dapat jernih menjawab pertanyaan, apakah jika berada di bawah kementerian Polri akan kehilangan independensinya?

Terkait pertanyaan ini, pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memberikan komentar kritis. 

“Saya rasa perdebatannya bukan independensi ya, karena penempatan seperti ini terjadi di berbagai negara. Perdebatan yang seharusnya itu soal integritas dan kemampuan berjarak dengan kekuasaan,” ungkapnya.

Komentar Fahmi tersebut adalah apa yang disebut dengan questionable cause, disebut juga causal fallacy, false cause, atau non causa pro causa. Questionable cause adalah kesalahan bernalar yang terjadi ketika seseorang keliru mengidentifikasi penyebab atas suatu kejadian.

Seperti pernyataan Fahmi, ancaman terhadap independensi kepolisian bukanlah ditempatkan di kementerian atau tidak, melainkan sejauh mana kepolisian menjaga integritas dan kemampuannya berjarak dengan kekuasaan. 

Jika dua hal tersebut tidak dimiliki, Polri tidak mungkin dapat menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum secara proporsional. Dengan demikian, perdebatan terkait independensi Polri yang dikaitkan dengan penempatan di kementerian tertentu pada dasarnya kurang valid untuk diajukan.

Setelah membedah konstruksi logis dari pertanyaan tersebut, sangat penting sekiranya untuk merujuk kembali tulisan Rick Muir dan Philip Stenning. Atas nama demokrasi yang menggaungkan semangat akuntabilitas, bukankah seharusnya Polri berada di bawah suatu kementerian atau lembaga untuk memberikan laporan pertanggung jawaban?

Terkait ini, Khairul Fahmi menilai Polri perlu didorong untuk berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), sama halnya dengan TNI. Simpulan ini ditarik Fahmi dengan mengacu pada Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Menurutnya, TNI dan Polri sebenarnya adalah dua perangkat dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata. TNI bertugas mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.

Menurut Fahmi, dengan keduanya merupakan sebuah sistem pertahanan, mengapa ada perbedaan, di mana Polri berada langsung di bawah Presiden, sementara TNI tidak? Mengapa TNI secara administratif ditempatkan di bawah Kemenhan, sedangkan Polri tidak? 

Lanjutnya, mungkin akan menarik jika Kementerian Pertahanan kembali pada nomenklatur sebelumnya, yaitu Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Kementerian ini akan mengurus kebutuhan TNI dan Polri, serta menjalankan visi misi Presiden dalam membangun Sishankamrata. 

Well, kita lihat saja kelanjutan wacana menarik ini. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Jokowi dan Prabowo resmikan Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam

PinterPolitik.com

Pembentukan Denwalsus sangat berarti bagi Prabowo. Saking pentingnya, Prabowo memilih secara langsung tentara yang dianggap layak dengan kriteria terlihat gagah dan mampu merepresentasikan kekuatan TNI yang kuat. Mereka yang terpilih akan dilatih di Batujajar Pusdiklat Kopassus di Jawa Barat, serta dibekali kemampuan penjagaan serta pengawalan tamu VVIP dengan pola penyambutan tamu dalam dan luar negeri.

Denwalsus disiapkan untuk menunjang kegiatan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan Detasemen ini untuk melakukan upacara jajar kehormatan atau upacara militer penyambutan tamu-tamu very-very important person (VVIP) Kemhan. Selain untuk tamu, Denwalsus disiapkan juga khusus untuk Prabowo yaitu mengawal serta menjaga keamanan Kemhan.

Pembentukan Denwalsus ini pun menuai kritik. Ketua DPP PKS Sukamta mempertanyakan mengapa dibentuk unit khusus dan menyarankan agar detasemen lebih baik diperuntukkan guna mengawal guru di Papua setelah kasus penembakan guru oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Beoga. Stanislaus Riyanta, Direktur Eksektif Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia (POLKASI), pun menyarankan Denwalsus tetap di bawah TNI, bukan Kemhan.

Baca Juga: Menguak Ajang Throwback ala Prabowo

Bisa jadi, masuk akal bila pembentukan Denwalsus ini menuai sorotan. Bahkan, sejumlah pertanyaan pun bisa muncul dari rencana Prabowo untuk membentuk detasemen ini. Misalnya, pertanyaan soal alasan sebenarnya di balik rencana ini.

Pasalnya, pembentukan detasemen ini bisa saja memberikan keuntungan bagi sang pemimpin yang dikawal. Dengan adanya detasemen, sumber tertentu bisa dimobilisasi oleh pejabat tersebut.

Lantas, mengapa Prabowo merasa perlu untuk membentuk detasemen ini? Apa ini berkaitan dengan manuver politik Prabowo yang disebut-sebut akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024?

Jenderal Tanpa Tentara?

Seperti yang diketahui, Prabowo kini telah menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Tentunya, dengan menjabat jabatan tersebut, Ketua Umum (Ketum) Gerindra tersebut memiliki tugas untuk mengurus berbagai kebijakan militer di TNI.

Ini sejalan juga dengan citra militer yang dimiliki mantan Danjen Kopassus tersebut. Pakaian safari yang biasa digunakannya, misalnya, memiliki kekhasan tersendiri yang identik dengan dunia ketentaraan.

Selain itu, berdasarkan pengalaman, Menhan juga memiliki rekam jejak militer yang mumpuni. Prabowo terlibat di sejumlah operasi intelijen seperti di Timor Leste dan Aceh. Pernikahannya dengan Titiek, Puteri Soeharto, mengantarkannya ke posisi sangat strategis dalam militer yaitu Komandan Kopassus dan di akhir Pemerintahan Soeharto menjadi Komandan Kostrad.

Namun, meski Prabowo dianggap memiliki citra militer karena pengalamannya ini, bukan tidak mungkin sang Menhan memiliki “pengikut” terbatas di dunia militer. Pasalnya, seperti yang diketahui, Prabowo merupakan seorang eks-tentara yang sebelumnya dicopot.

Boleh jadi, pengaruh Prabowo di TNI bakal meredup seiring berjalannya waktu. Mungkin, bila diandaikan, posisi Menhan bagi Prabowo ini seperti posisi jenderal yang tidak memiliki tentara. Padahal, tentara menjadi komponen penting dalam politik militer.

Baca Juga: Menerka Jokowi-Prabowo di Pernikahan Atta-Aurel

Pak Prab lagi maen pleciden-plecidenan…https://t.co/rwnrNbqM5v— Denny siregar (@Dennysiregar7) April 10, 2021

Asumsi ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Julian Lider dalam tulisannya yang berjudul Introduction to Military Theory. Dalam teori militer konvensional, Lider menyebutkan bahwa tentara (armies) merupakan salah satu komponen penting dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti “apa itu perang?” dan “bagaimana cara memenangkannya?”.

Setidaknya, tentara adalah instrumen yang dimobilisasi untuk strategi perang. Agar strategi itu bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, tentu tentara perlu dimobilisasi dan diatur.

Namun, bagaimana bila sang “jenderal” ini kini hanya menjadi seorang jenderal tanpa tentara – mengingat Prabowo bukanlah sosok pemimpin militer yang paling berpengaruh di lembaga angkatan bersenjata Indonesia? Apakah Denwalsus dapat menjadi jawaban bagi Prabowo?

Dalam membahas pemikiran Sanders Peirce, Tony Jappy menggunakan Istilah continuous semiosis. Konsep ini merujuk pada sebuah tafsir pada sebuah objek bisa saja berubah di waktu yang lain karena ada “revisi” pada jalan cerita di mana objek itu berada.

Citra tentara Prabowo juga mengalami contionous semiosis karena ada jalan cerita baru di mana citra tersebut berada. Berbeda dengan kampanye 2014, Prabowo pada kampanye 2019 tampil dengan menggunakan baju adat Jawa mendampingi Sandiaga Uno yang menggunakan baju adat Melayu pada Deklarasi Kampanye Damai di Lapangan Monumen Nasional (Monas). Deklarasi ini juga dihadiri pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan menjadi simbol untuk mengedepankan persatuan pada Pilpres 2019.

Dukungan dari kelompok Islam turut mengubah citra ala tentara Prabowo. Kampanye akbar Prabowo Subianto di Gelora Bung Karno pada April 2019 tidak menggunakan arak-arakan ala tentara dan tidak naik kuda seperti pada tahun 2014.

Showcase Baru ala Prabowo?

Mungkin, perubahan citra ini yang justru kini menjadi tantangan bagi Prabowo bila ingin maju pada tahun 2024 nanti. Pasalnya, sang Menhan bisa jadi tidak memiliki massa dengan jumlah sebesar pada tahun 2019 lalu.

Ini bisa saja terjadi karena morale dari “tentara” massa ini sudah berubah. Dengan keputusan Prabowo untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi, bukan tidak mungkin kelompok-kelompok yang notabene sebelumnya mendukung Prabowo-Sandiaga akan tidak lagi mempercayakan trust-nya pada Prabowo.

Baca Juga: Jepang, “Pelindung” Baru Prabowo?

Padahal, pengumpulan massa dalam berbagai kampanye merupakan faktor penting bagi gaya kampanye Prabowo. Ini bisa dilihat dari bagaimana Prabowo selalu menunjukkan pertunjukkan visual tertentu dalam kegiatan-kegiatan kampanyenya.

Gaya kampanye Prabowo yang menyapa massa dari sunroof mobil, misalnya, menjadi showcase kekuatan bagi sang Menhan. Mengacu pada penjelasan Keith R. Sanders dan Lynda Lee Kaid, penampilan visual dalam kampanye (rally) seperti ini dapat memberikan efek reinforcing, yakni dapat memperkuat kembali komitmen para pendukungnya terhadap sang calon.

Upaya showcase seperti ini kerap dilakukan oleh sejumlah pemimpin di negara-negara lain. Presiden-presiden Amerika Serikat (AS) seperti Jimmy Carter dan Gerald Ford, misalnya, beberapa kali terlihat melakukan gaya kampenya serupa dengan menyapa massa pendukung mereka.

Bukan tidak mungkin, dengan hilangnya kepercayaan massa pendukungnya pada tahun 2014 dan 2019 lalu, Prabowo perlu memikirkan strategi berbeda guna menunjukkan showcase pengaruh dan kekuatannya pada tahun 2024 nanti.

Di sinilah Denwalsus yang rencananya dibentuk oleh Prabowo ini dapat berperan. Mengacu kembali pada penjelasan Lider dalam tulisannya di atas, tentara sebagai instrumen tidak hanya berperan secara konvensional kala berperang.

Tentara dianggap memiliki fungsi dan peran sosial. Dalam teori militer yang disebutkan di atas, masyarakat yang semakin modern justru secara bertahap telah memberikan tentara fungsi dan peran yang lebih luas, yakni peran tentara sebagai kekuatan sosial (social force).

Dalam hal ini, tentara dapat dijadikan instrumen bagi kekuatan sosial yang memerintah (governing social forces). Biasanya, instrumen seperti ini digunakan untuk menguatkan kekuasaan kekuatan sosial tersebut – bahkan juga untuk memilitarisasi masyarakat.

Bukan tidak mungkin, Denwalsus ini dapat menjadi kekuatan sosial yang berpengaruh bagi Prabowo. Bisa saja, Denwalsus berperan sebagai upaya showcase sang Menhan – baik selama masih menjabat atau ketika mencalonkan diri pada Pilpres 2024 nanti.

Namun, semua ini kembali pada maksud sebenarnya dari Prabowo di balik rencana ini. Menarik untuk diamati kelanjutan dari upaya showcase Prabowo setelah Denwalsus ini dibentuk. (F65)

Baca Juga: Prabowo: The Greatest Showman?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Setelah menjadi Menteri Pertahanan, anehnya Prabowo Subianto tidak segarang dulu dalam mengomentari isu-isu keamanan dan pertahanan, serta intervensi asing. Mungkinkah terdapat kondisi tertentu di Istana yang membuat mantan Danjen Kopassus itu cenderung pasif saat ini? Yuk Simak Video Selengkapnya.