PinterPolitik.com

“Shadows, shadows, in the world we living on” – Nidji “Shadows” (2007)

Ada sebuah fakta menarik dari umat manusia. Banyak kebudayaan dan peradaban manusia selalu mengontraskan dua hal, yakni cahaya dan kegelapan.

Dalam agama, misalnya, kebenaran akan Tuhan selalu dianggap sebagai cahaya petunjuk bagi umat manusia. Kata nur dalam agama Islam, contohnya, juga memiliki makna sebagai cahaya yang merupakan petunjuk Allah – konsep lawan dari dzulumat (kegelapan).

Tidak hanya agama Islam, konotasi positif dari cahaya juga eksis dalam agama Kristen dan Katolik. Yesus dilihat sebagai cahaya dunia dan kehidupan bagi mereka yang merupakan orang percaya.

Hmm, tapi, kenapa kita manusia begitu suka dengan cahaya dan begitu takut dengan kegelapan? Bahkan, seakan-akan, kegelapan merupakan simbol dari keadaan kehilangan, tersesat, kejahatan, dan kedangkalan hati.

Rupanya, para ilmuwan – salah satunya Martin Antony (profesor psikologi di Ryerson University) – menilai bahwa sifat ketakutan kita pada kegelapan merupakan warisan evolusi yang kita dapatkan dari manusia-manusia prasejarah. Ya, gimana nggak? Dalam kegelapan, risiko untuk diserang predator menjadi jauh lebih signifikan.

Mungkin, inilah mengapa segala sesuatu yang bergerak dalam kegelapan kerap dianggap sebagai ancaman yang – bisa saja – tak terduga datangnya. Wajar saja bila istilah-istilah seperti shadow organization (organisasi bayangan) menjadi terdengar menyeramkan dan mencurigakan.

Hydra dalam film Captain America: The Winter Soldier (2014), misalnya, menjadi organisasi bayangan yang berhasil menyusupi lembaga S.H.I.E.L.D. Ini membuat lembaga rahasia tersebut menjadi kehilangan arah dan merepotkan Captain America alias Steve Rogers dkk.

Nggak hanya Hydra dalam film-film Marvel, organisasi bayangan juga muncul sebagai ancaman di franchise film Mission Impossible. Ethan Hunt dan Impossible Missions Force (IMF) akhirnya harus menghalau organisasi The Syndicate yang bergerak secara rahasia di komunitas intelijen Amerika Serikat (AS).

Namun, nggak semua yang bergerak dalam bayangan dan kegelapan itu buruk kok. Bisa jadi, itu hanya insting kita sebagai manusia yang terbiasa menjadi mangsa hewan-hewan predator.

Batman, misalnya, justru menjadi pahlawan sekaligus vigilante yang berusaha menyelamatkan Kota Gotham dari tingkat kriminalitas yang begitu tinggi. Bruce Wayne – sosok di balik topeng Batman – mungkin sadar bahwa bergerak di bawah cahaya merupakan hal yang sulit untuk menyelamatkan kota tercintanya itu.

Hmm, kenapa ya Batman hanya percaya dengan Komisioner Gordon di Kepolisian Gotham (GCPD)? Salah satu alasannya adalah bagaiman GCPD sendiri sudah masuk dalam lingkaran korupsi politik – membuat kondisi menjadi sulit bagi Wayne untuk bergerak secara terang-terangan tuh.

Ini mungkin menggambarkan bagaimana, di situasi yang begitu pelik, cara-cara non-konvensional menjadi cara yang paling memungkinkan untuk dijalani. Boleh jadi, atas dasar inilah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akhirnya menceritakan bagaimana terdapat sebuah “shadow organization” dalam membuat kebijakan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Dalam dunia pemerintahan dan pengambilan kebijakan, birokrasi yang sifatnya politis bisa aja jadi hambatan dan tantangan bagi Nadiem untuk merumuskan kebijakan yang lebih efisien dan efektif. Apalagi, sebagai pebisnis di bidang teknologi, Mas Menteri – begitu sapaan akrab Nadiem – punya perspektif yang berbeda dalam mencapai efisiensi dan efektivitas tersebut.

Mengacu pada tulisan Donald Grunewald yang berjudul Businessmen Must Get Active in Politics, efektivitas dan kualitas pemerintahan bisa dicapai dengan orang-orang yang tepat. Dalam hal ini, pebisnis seperti Nadiem bisa jadi memberikan sumbangsih yang dibutuhkan untuk mencapai itu.

Pendapat yang sejalan juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Application and Cyber Watch (ACW) Imad Aziz. Menurut Imad, apa yang dipaparkan oleh Mas Mendikbudristek di forum internasional terkait shadow organization hanyalah gambaran sinergisitas yang terjadi antara Kemdikbudristek dan vendor–vendor-nya.

Justru, menurut Imad, banyak hasil dan karya yang sudah berdampak di dunia pendidikan Indonesia. Nadiem merupakan disruptor di dunia bisnis dan bakal menjadi disruptor di dunia pendidikan guna mereformasi sistem pendidikan Indonesia. 

Maka dari itu, Imad menilai menjadi wajar apabila banyak perdebatan kemudian muncul. Layaknya Batman yang bergerak di kegelapan sebagai vigilante – atau mungkin disruptor – di Gotham, apapun yang tidak konvensional memunculkan ketakutan atas dasar ketidaktahuan. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

Pada pertemuan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertajuk “Transforming Education Summit” di New York, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) spill alias melontarkan organisasi bayangannya yang dia sebut sebagai ‘shadow organization’.

Nadiem menyebut tim itu berisikan 400 orang product manager, software engineer, dan data scientist yang bekerja sebagai kelompok yang melekat dengan kementerian. Ia juga memperjelas bahwa tim ini bukan lah organisasi vendor, namun setiap product manager dan ketua tim memiliki jenjang yang setara dengan direktur jenderal.

Tentunya hal ini menuai berbagai reaksi bukan hanya dari publik, tetapi juga institusi pemerintahan. Nadiem dianggap melangkahi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sejauh ini, penekanan banyak pihak lebih mengkritisi aspek transparansi dan akuntabilitasnya.

Setelah dicecar oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari fraksi partai Demokrat, Anita Jacoba Gah dalam rapat fungsi dengan Komisi X (lingkup tugas pada  bidang Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah), Nadiem berikan klarifikasi bahwa penggunaan kata ‘shadow organization’ membuat banyak pihak menjadi salah kaprah.

Mantan bos Gojek itu menuturkan organisasi tersebut merupakan bentuk mirroring terhadap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikristek).

Pernyataan ini tidak serta-merta diterima oleh berbagai pihak. Jika menelaah dari sisi kemajuan inovasi pada sektor publik, apakah pembelaan Nadiem dapat diterima sebagai suatu hal yang etis untuk diterima publik?

POV Inovasi: Privat vs Publik

Pada umumnya konsep inovasi lebih familiar dan dominan digunakan pada sektor privat. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi pada organisasi privat memang lebih maju dibandingkan organisasi publik.

Anggapan tersebut bisa saja berpengaruh kepada persepsi orang dalam menilai konsep inovasi itu sendiri. Padahal pada sektor publik inovasi harus tetap melekatkan misi pelayanan publik dengan memandang pengguna sebagai warga negara.

Hal ini tentu saja berbeda dengan konsep pelanggan. Warga negara memiliki kompleksitas hak dan kewajiban yang berbeda dengan pelanggan. Dengan demikian, konsep ini tidak dapat memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak setiap warga negara.

Ketika manajemen sektor publik dijalankan dengan menggabungkan point of view (POV) alias sudut pandang entrepreneur, maka dipastikan tidak dapat menyelesaikan masalah publik yang sedang dihadapi. Ini bahkan membuat peran pemerintah seakan hanya dijadikan sebagai pengarah belaka, bukan sebagai pelaku utama penyedia layanan publik.

Selain itu, jika Nadiem tetap memaksakan manajemen pemerintah yang dikelola secara bisnis, maka kemungkingkan akan muncul terjadinya korupsi maupun penyelewengan lainnya.

Hal itu kiranya dipengaruhi oleh minimnya kontrol terhadap kegiatan pelayanan publik sehingga memunculkan celah penyelewengan dan justru dapat menjauhkan akses warga negara terhadap pelayanan. Dengan demikian, konsep tersebut dapat menurunkan aspek akuntabilitas organisasi.

Pandangan lainnya yang dapat direfleksikan jika mengandai-andaikan diri kita menjadi Nadiem, seorang eks entrepreneur mungkin melihat birokrasi negara terlalu berbelit-belit yang menghambat lahirnya inovasi. Ini dapat menjadi aspek evaluasi bagi birokrasi kita yang sudah terlalu lama dinilai berbelit-belit dan rigid.

Adapun kemungkinan bahwa Nadiem menilai sumber daya manusia (SDM) di kementerian belum cukup memadai, khususnya dari segi teknologi dan pengembangan. Praktisnya, Nadiem hanya perlu membuat organisasi baru supaya dapat memangkas waktu dan memaksimalkan kinerja anggota.

Gerald Caiden dalam bukunya yang berjudul ‘Administrative Reform Comes of Age’ telah mengidentifikasi sebanyak 175 penyakit birokrasi Indonesia. Prof. Dr. Eko Prasojo, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) pada Kabinet Indonesia Bersatu II bahkan menuturkan keterangan bahwa satu saja penyakit dapat membawa kesengsaraan sehingga sangat masuk akal jika Nadiem memilih opsi untuk membentuk organisasi baru.

Namun, masuk akal saja tidak dapat serta-merta menjustifikasikan bahwa tindakan Nadiem adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Justru Nadiem boleh jadi melangkahi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ada kemungkinan tindakannya tidak dapat dibenarkan secara hukum. Lalu, apa yang menjadikan tindakan Nadiem seolah “melawan” hukum?

Wajib Tiru Kemenkeu? 

Hal yang membuat ‘organisasi bayangan’ Nadiem dipermasalahkan yaitu berasal dari aspek transparansi dan akuntabilitasnya. Banyak pihak, terutama DPR RI yang memiliki wewenang dari segi pengawasan lembaga eksekutif bahkan terkejut dengan pernyataan Nadiem terkait ‘organisasi bayangan’-nya.

Mungkin jika mengacu kepada istilah pemberian wewenang pemerintah kepada pihak lain, organisasi ini bisa saja masuk ke dalam diskresi dimana menurut UU Administrasi Pemerintahan diskresi ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat untuk mengatasi permasalahan yang konkret. Dengan catatan, hal itu dilatarbelakangi oleh adanya aturan yang tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, maupun adanya stagnasi pemerintahan.

Selanjutnya, pada pasal 24 dalam peraturan itu diatur pula syarat diskresi yaitu salah duanya adalah harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang merujuk kepada prinsip good governance dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Asas-asas tersebut diatur dalam pasal 10 antara lain kepastian hukum, kebermanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Berdasarkan syarat diskresi tersebut, terlihat jelas bahwa kehadiran ‘organisasi bayangan’ Nadiem tidak dapat dibenarkan oleh UU Administrasi Pemerintahan sekalipun. Tidak heran jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan terkait organisasi ini. Bahkan menurut Anggota BPK, Achsanul Qosasi jika organisasi ini dianggap setingkat dengan direktur jenderal, maka hal ini menyalahi susunan organisasi tata kerja (STOK) dan Undang Undang ASN.

Sebenarnya juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga sempat memberi wacana terkait penambahan jajaran data scientist pada institusi tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani bahwa institusi tersebut akan menaruh data scientist pada jabatan fungsional, namun tidak hanya ada pada eselon I.

Kemenkeu sedang berusaha untuk menggodok kebijakan tersebut hingga menambahkan kurikulum pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) serta mulai melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, mungkin ini saatnya Kemendikbud menjadi pelajar dan berguru dengan Kemenkeu terkait konteks birokrasi.

Lantas, bagaimana cabang administrasi negara melihat fenomena ‘organisasi bayangan’ Nadiem?

Kemunduran Paradigma Administrasi?

Administrasi negara memandang fenomena ‘organisasi bayangan’ Nadiem adalah suatu keniscayaan. Jika dilihat dari segi paradigma administrasi, fenomena manajemen pemerintah yang dikelola secara bisnis sudah banyak dibahas.

Paradigma administrasi negara dibagi menjadi empat antara lain Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), New Public Service (NPS), dan Good Governance (GG). Osborne dan Gaebler (1992) dalam bukunya yang berjudul ‘Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector’ menyebut paradigma NPM sebagai reinventing government.

Osborne dan Gaebler menggambarkan reinventing government dengan istilah “steering rather than rowing”. Pemerintah digambarkan sebagai pengendali kapal, sedangkan sektor privat dan masyarakat sipil berperan sebagai pengayuh kapal.

Penggambaran itu sesuai dengan fenomena ‘organisasi bayangan’ Nadiem. Hal ini tampaknya menjadi semacam bahaya karena seharusnya peran pemerintah adalah sebagai pengendali dan pengayuh kapal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa munculnya ‘organisasi bayangan’ dapat mereduksi peran pemerintah dan menimbulkan kemunduran dari segi paradigma administrasi.

Sejauh ini, perspektif baik dan buruknya pendirian ‘organisasi bayangan’ Nadiem dapat terlihat. Meskipun memang pada akhirnya organisasi ini tetap membutuhkan pengawasan dan keterbukaan, adapun kita dapat memandang momentum ini sebagai sebuah kesadaran dari penyakit birokrasi negara selama ini.

Momentum ini seolah membangkitkan kesadaran bersama bahwa inovasi sektor publik justru terhambat oleh sistem itu sendiri. Oleh karenanya, perlu adanya reformasi birokrasi untuk ‘mengobati’ penyakit ini.

Bukan hanya pemerintah, namun Nadiem pun kiranya perlu belajar bahwa sudut pandang warga negara dengan pelanggan tidak akan dapat disamakan. Justru menghadirkan paradigma reinventing government akan memundurkan paradigma administrasi.

Selain itu, Nadiem juga diharapkan dapat terbuka kepada publik terkait ‘organisasi bayangan’ ini. Salah satu tindakan yang paling mungkin dilakukan saat ini yaitu melakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Z81)

Nadiem terbitkan Permendikbud Ristek 30/2021

PinterPolitik.com

Ketika awal-awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan menunjuk Nadiem Anwar Makarim untuk mengisi pos Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), publik menyambut cukup antusias. Banyak yang penasaran gebrakan apa kira-kira yang akan dibuat pendiri perusahaan decacorn Gojek itu bagi dunia pendidikan nasional. 

Namun sayang, setahun setelah menduduki kursi Mendikbud, pemberitaan mengenai Nadiem justru lebih banyak diisi kontroversi. Pada akhir Januari lalu misalnya, nama Nadiem ikut terseret polemik aturan kewajiban memakai hijab bagi siswi non-muslim di sebuah sekolah menengah kejuruan di Kota Padang, Sumatera Barat. 

Baru juga berselang satu bulan, kementerian yang dipimpin Nadiem kini kembali mendapat sorotan tajam publik. Kali ini terkait hilangnya frasa agama dalam draf Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035. 

Sontak hal ini pun menuai protes dari golongan pemuka agama. Bahkan ormas Islam sekaliber Muhammadiyah pun ikut angkat suara. 

Baca Juga: Mengapa Jokowi Inginkan Nadiem? | PinterPolitik.com

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut hilangnya frasa agama tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap konstitusi. Sebab menurutnya produk turunan kebijakan seperti peta jalan seharusnya tidak boleh berselisih dengan peraturan di atasnya, dalam hal ini Pancasila dan UUD 1945 yang sangat menekankan nilai-nilai agamis. 

Silang pendapat antara Nadiem dan Muhammadiyah memang bukan kali ini saja terjadi. Pada kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) misalnya,  ormas itu juga mengkritisi Kemendikbud yang dinilai tak jelas dalam memilih organisasi yang diajak bergabung. Alhasil, Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama (NU) kompak angkat kaki dari program tersebut.

Menyoroti seringnya kebijakan Kemendikbud dikritisi oleh ormas-ormas Islam terutama Muhammadiyah, maka timbul pertanyaan apakah ini benar-benar hanya kealpaan Nadiem semata, atau adakah pihak-pihak tertentu yang sengaja membenturkan keduanya?

Kursi Nadiem Empuk?

Sejak tahun 2002, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan 20 persen dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Kemendikbud sendiri selalu masuk dalam 10 lembaga/kementerian dengan anggaran terbesar selama lima tahun terakhir. Pada APBN 2021, pemerintah mengalokasikan setidaknya Rp549,5 triliun untuk sektor pendidikan. 

Tingginya anggaran pendidikan Indonesia ini bahkan mendapat sorotan internasional. Bank Dunia pada pertengahan 2020 lalu menyebut belanja pendidikan RI merupakan yang terbesar di seluruh dunia, bahkan dua kali lipat dari negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, dan Korea Selatan. 

Sayangnya, tingginya belanja pendidikan itu ternyata tak dibarengi dengan meningkatnya mutu para pelajar Indonesia. Pada tahun 2018, jauh sebelum pandemi Covid-19 merebak saja, ranking Programme for International Student Assessment (PISA) sudah bercokol di zona buncit, yakni urutan ke-72 dari 77 negara. 

Tentu hal ini jadi pertanyaan tersendiri, mengapa besarnya dana yang dikucurkan pemerintah tak juga mampu mendongkrak kualitas sistem pendidikan kita. Riset yang dilakukan Andrew Rosser dari Lowy Institute agaknya punya jawaban yang cukup menarik untuk direnungkan. 

Dalam laporannya yang berjudul Beyond Access: Making Indonesia’s Education System Work, Rosser menyebut salah satu yang menyebabkan sistem pendidikan di Indonesia sulit berkembang adalah karena banyaknya birokrat-birokrat negara di sektor pedagogi yang sebenarnya tak terlalu memedulikan kualitas pendidikan itu sendiri. 

Ia menduga semua ini dimulai ketika rezim Soeharto berkuasa, di mana saat itu sudah jadi kebiasaan pemerintahan Orde Baru untuk memasukkan aliansi pejabat birokrasi dan klien-klien korporasi mereka ke dalam jabatan-jabatan publik, termasuk yang mengurusi sektor pendidikan. 

Baca Juga: Di Balik Rapor Merah Nadiem Makarim | PinterPolitik.com

Alhasil, para birokrat-birokrat oportunistik ini pun malah fokus menjual akses ke fasilitas negara untuk memperkaya diri mereka sendiri dan menghasilkan sumber daya untuk tujuan patronase semata. 

Menariknya, pada 2016 lalu, eks Mendikbud Muhadjir Effendy sempat melontarkan pernyataan yang agaknya bisa dijadikan afirmasi terhadap kecurigaan Rosser. 

Kala itu, Muhadjir mengakui bahwa Ujian Nasional (UN) sebenarnya punya kepentingan bisnis yang sangat besar, seperti percetakan berkas soal, hingga bisnis bimbingan belajar (bimbel) yang diketahui telah menjamur di berbagai tempat.

Alasan itu lah yang kemudian kiranya menjadi penyebab mengapa penghapusan UN baru benar-benar terealisasi belakangan ini meski sudah jadi diskursus yang diperdebatkan sejak lama. 

Kemudian, mengingat betapa empuknya kursi Mendikbud, maka bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang mengincar posisinya, atau setidak-tidaknya hanya sekadar ingin menjungkalkan Nadiem. 

Apalagi, selama menjabat, Ia diketahui pernah mengeluarkan beberapa keputusan yang bisa saja mengganggu aktivitas perburuan rente, misalnya saja seperti kebijakan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung ke rekening Kepala Sekolah tanpa melalui perantara Pemerintah Daerah (Pemda). 

Strategy of Discrediting

Dengan berbagai suara sumbang yang seolah bertubi-tubi dihadapi dan tertuju secara personal kepada sosok Nadiem, agaknya sulit untuk tidak mencurigai ada siasat tertentu di baliknya. 

Apalagi dalam konteks politik, upaya mendiskreditkan pihak-pihak tertentu memang punya signifikansinya tersendiri. 

Oksana Sergeevna Issers dalam Communicative Strategies and Tactics, menjabarkan konsep yang dikenal dengan istilah strategy of discrediting. 

Issers menyebut di dalam strategy of discrediting ada taktik yang disebut dengan downside game. Taktik ini merujuk pada fenomena penilaian negatif mengenai tindakan serta kualitas pihak tertentu, dengan mengkonstruksikan negative attitude atau perilaku negatif pada pihak tersebut. 

Selain itu, downside game sendiri juga ditandai oleh jamaknya tekanan secara politik dan upaya mengkontradiksikan berbagai substansi persoalan.

Dengan mengatur kondisi yang membuka peluang untuk mendiskreditkan Nadiem, terutama di hadapan Muhammadiyah dan NU, tentu langkah untuk menjungkalkannya akan semakin mudah. 

Kendati demikian, perlu disadari juga bahwa strategi pendiskreditan tersebut agaknya juga diperparah dengan komunikasi publik Nadiem yang dianggap sejumlah kalangan buruk. Nadiem dianggap jarang berkomunikasi dengan masyarakat pendidikan seperti guru dan siswa. 

Baca Juga: Mission Impossible Jokowi-Nadiem Makarim | PinterPolitik.com

Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim sempat menyebut Nadiem sebagai Menteri Pendidikan Jarak Jauh yang merupakan plesetan dari Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). 

Jika memang strategi ini terus dilakukan, akankah akhirnya berhasil membuat Nadiem terjungkal dari kursi Mendikbud?

Nadiem Tak Terbendung?

Rongrongan untuk mencopot Nadiem dari kursi Mendikbud sebenarnya sudah sering terdengar. Tak hanya dihembuskan para pengamat, beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang notabene merupakan mitra koalisi Jokowi, juga menyampaikan aspirasi serupa. 

Namun begitu, setidak-tidaknya hingga hari ini, posisi Nadiem tetaplah langgeng. Banyak yang menduga ini terjadi lantaran Nadiem memang merupakan sosok menteri yang diidam-idamkan Jokowi. 

Ketika awal-awal memperkenalkannya sebagai Mendikbud, Jokowi menyebut Nadiem sebagai sosok yang out of the box, muda dan dapat memunculkan loncatan-loncatan besar. Anggapan mengenai sosok muda yang lebih inovatif dan ideologis seperti yang terlihat dalam pernyataan Jokowi itu sebenarnya bukan sekadar simbolisasi semata. 

Brent W Roberts dan kawan-kawan, dalam studi mereka yang berjudul Patterns of Mean-level Change in Personality Traits Across The Life Course menyebut bahwa penambahan usia berkorelasi positif terhadap pemikiran konservatisme. 

Hal ini disebabkan karena seiring bertambahnya usia, kemampuan kognisi manusia seperti mengingat, memproses, ataupun memprediksi sesuatu cenderung mengalami penurunan.

Entah berangkat dari studi yang sama atau tidak, namun alasan itu setidaknya bisa jadi pembenaran bagi keputusan Jokowi dalam memilih sosok yang lebih muda untuk mengurusi persoalan pendidikan. Sebab secara teori, mereka memang diharapkan lebih bisa membuat perubahan regulasi dalam birokrasi.

Ini lah yang mungkin jadi salah satu alasan mengapa Jokowi hingga hari ini masih akan mempertahankan posisi Nadiem meski kepemimpinannya terus dibombardir oleh polemik. 

Di sisi lain, selain tergiur akan potensi Nadiem, Jokowi bisa juga mempertahankan posisinya sebagai Mendikbud karena merasa berhutang budi. Sebab ada indikasi bahwa Nadiem sebenarnya terlibat dalam kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. 

Baca Juga: Polemik Hijab, Mendikbud Nadiem Salah Kaprah? | PinterPolitik.com

Indikasi ini terlihat dari pengakuan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada September 2018 lalu yang menyebut bahwa Nadiem memang dilibatkan dalam Timses Jokowi-Ma’ruf. Tak hanya dilibatkan, sebelum Erick Thohir terpilih, nama Nadiem bahkan sempat diisukan akan menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. 

Kemudian, jika memang benar dilibatkan, maka patut diduga kuat peran Nadiem tidak lah hanya sekadar tim hore belaka. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman panjang di dunia teknologi, Ia pasti lah sudah akrab dengan komputasi dan big data, yang mana diakui oleh Ketua TKN Erick Thohir, bahwa dua instrumen tersebut memang berperan besar bagi kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf. 

Berangkat dari asumsi-asumsi ini, maka kemudian menjadi masuk akal jika Presiden Jokowi kini terlihat bergeming meski kursi yang diduduki Nadiem tengah dirongrong oleh sejumlah pihak. Tak peduli seberapa kencangnya polemik yang menyerang Nadiem, posisinya untuk sementara waktu sepertinya masih akan langgeng. 

Pada akhirnya, seberapa lama Nadiem dapat mempertahankan kursi Mendikbud di tengah terpaan sorotan minor hanya lah waktu yang sanggup menjawabnya. Namun yang terpenting bagi Nadiem saat ini adalah membuktikan bahwa Ia mampu mewujudkan harapan “lompatan besar” yang diidam-idamkan Jokowi terhadap sosoknya. Kita nantikan saja bagaimana kiprah Nadiem selanjutnya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dalam kehidupan, masalah senantiasa akan hadir – baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Nah, dari berbagai masalah yang telah dihadapi itu, manusia dituntut untuk belajar tuh agar dapat menjadi lebih baik dan lebih bijaksana.

Proses pembelajaran masalah seperti ini nih berlaku hampir di setiap aspek dan bidang kehidupan lho. Salah satunya adalah bidang pemerintahan dan politik. Dengan mengevaluasi berbagai kebijakan sebelumnya, misalnya, pemerintah bisa lho mengambil dan menerapkan kebijakan baru yang dibuat lebih baik sedemikian rupa.

Nah, sepertinya, hal inilah yang perlu diilhami oleh salah satu pejabat di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Lha, gimana nggak? Setelah sebelumnya sempat disoroti terkait Program Organisasi Penggerak (POP) pada tahun 2020, Mas Nadiem baru-baru ini ketimpa masalah lagi lho.

Kali ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang dipimpin Mas Nadiem disoroti karena sejumlah frasa yang disebut hilang dari draf Peta Jalan Pendidikan 2020-2035. Katanya sih, meski sudah mengandung frasa seperti nilai-nilai budaya dan Pancasila, draf tersebut belum mengandung frasa mengenai nilai-nilai agama lho.

Sontak aja muncul tuh berbagai pertanyaan dan kritik untuk Kemdikbud. Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah Haedar Nashir, misalnya, mempertanyakan apakah kesalahan ini disebabkan oleh kealpaan, kesengajaan, atau pertimbangan lain.

Baca Juga: Saat Ganjar Terseret Nadiem

Selain Pak Haedar, sejumlah organisasi Islam lainnya – seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) – juga mempersoalkan lho. Nggak ketinggalan, sejumlah partai seperti PKS dan PPP ikutan tuh mengkritik draf dari kementerian yang dipimpin Mas Nadiem.

Hmm, udah pernah kena masalah malah kena masalah lagi ini mah namanya. Mungkin, sebelum membaca peta jalan tersebut, Mas Nadiem ini perlu deh menanyakan ke masing-masing pihak dulu sebelum akhirnya dibuka pada banyak pihak.

Coba liat Dora tuh. Meski dia udah lengkap dengan berbagai alat – seperti tas ransel dan peta, Dora tetap aja lho bertanya ke para penonton. Sampai-sampai, penonton kadang kelelahan dalam menjawab berbagai pertanyaan Dora. Hehe.

Ya, meski kadang ngeselin, mungkin tujuan Dora baik tuh. Barang kali, gadis petualang tersebut ingin memberikan kesempatan untuk kita semua agar dapat menyalurkan pendapat. Mungkin juga nih, Dora melakukan itu agar tidak tersesat dalam menjalankan petualangannya tuh.

Mungkin nih, inilah saatnya Mas Nadiem belajar dari Dora nih. Siapa tahu dengan banyak bertanya, Mas Nadiem malah dapat banyak masukan lho – sehingga nggak muncul masalah-masalah baru? Mending kan daripada malah banyak yang minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Mas Nadiem nanti? Upss. (A43)

Baca Juga: Mission Impossible Jokowi-Nadiem Makarim

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pekan lalu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan akan mengizinkan institusi pendidikan di semua zona rawan Covid-19 untuk menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. Keputusan itu akan berlaku mulai awal tahun 2021 mendatang.

Meski pembukaan sekolah tak diwajibkan dan harus memenuhi sejumlah persyaratan, namun keputusan tersebut tetap menimbulkan polemik tersendiri. Banyak pihak yang meragukan kesiapan pihak sekolah dalam menegakkan protokol kesehatan. 

Sejak Maret lalu semua kegiatan belajar mengajar memang tak lagi dilakukan secara tatap muka. Pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda ini memang terpaksa membuat semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan harus dibatasi demi menekan penularan virus, termasuk di institusi pendidikan. 

Alhasil, proses belajar mengajar selama hampir sembilan bulan terakhir terpaksa dilakukan secara daring (online). Gawai dan koneksi internet kini menjadi tools yang seolah ‘wajib’ dimiliki oleh setiap pelajar untuk tetap memperoleh akses pendidikan.

Kemendikbud pun sudah beberapa kali menerbitkan sejumlah kebijakan guna mendukung model pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini. Seperti subsidi kuota internet, penyesuaian kurikulum, hingga menghapus ujian nasional (UN).

Kendati demikian, implementasi pembelajaran jarak jauh ini nyatanya tetap menyisakan problem tersendiri. Banyak kalangan pelajar maupun pengajar mengeluhkan proses pembelajaran jarak jauh yang dinilai belum ramah anak dan inklusif, hingga infrastruktur dan akses teknologi yang belum merata.

Dalam beberapa kasus, model pembelajaran daring ini bahkan dikait-kaitkan dengan sejumlah kejadian bunuh diri yang melibatkan pelajar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai penerapan pembelajaran online memberikan beban tugas yang berlebihan kepada siswa sehingga berdampak pada kondisi psikologisnya.

Kendala yang dihadapi siswa dalam proses KBM jarak jauh ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, menurut sejumlah studi, pelajar Indonesia menjadi salah satu pengguna teknologi tertinggi di dunia. Lantas pertanyaannya apa sebenarnya yang menjadi kendala dalam penerapan kegiatan belajar secara online di Indonesia?

Digital Divide

Pembelajaran daring memang menuntut kesetaraan untuk mengakses teknologi yang dibutuhkan bagi semua pihak. Untuk itu, peran negara dalam memastikan kesetaraan tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran program pembelajaran online.

Judy Block dalam tulisannya yang berjudul Distance Education and the Digital Divide: An Academic Perspective mengatakan bahwa kesenjangan digital merupakan masalah utama yang dihadapi banyak negara dalam implementasi pembelajaran jarak jauh. Kesenjangan ini umumnya disebabkan oleh status sosial ekonomi seperti pendapatan, ras, etnis, jenis kelamin, usia, dan geografi.

Dalam konteks Indonesia, Nadia Fairuza Azzahra dalam tulisannya yang berjudul Addressing Distance Learning Barriers in Indonesia Amid the Covid-19 Pandemic mengatakan bahwa siswa dari keluarga berpenghasilan rendah dan masyarakat daerah pedesaan merupakan pihak yang paling dirugikan akibat terganggunya sistem pendidikan tradisional karena pandemi Covid-19.

Dalam kondisi normal sekali pun, mereka sudah menghadapi hambatan akses pendidikan. Lalu dalam konteks pandemi seperti saat ini, mereka sekarang perlu mengatasi hambatan tambahan yang disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam mengakses infrastruktur teknologi.

Kendati topografi kepulauan dan pegunungan Indonesia sangat mendukung penyediaan internet seluler dan telekomunikasi. Namun, cakupan sinyal faktanya terkonsentrasi di pulau Jawa karena penyedia layanan didorong oleh iklim pasar yang memang memprioritaskan daerah perkotaan daripada daerah pedesaan yang kurang padat penduduknya.

Nadia kemudian menyimpulkan bahwa akses yang tidak merata ke Internet, disparitas dalam kualifikasi guru dan kualitas pendidikan, dan kurangnya keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi tantangan dalam pembelajaran jarak jauh di Indonesia.

Pengamat pendidikan dari Center of Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji mengatakan berbagai kendala PJJ yang ada di tengah wabah Covid-19 membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia ketinggalan zaman. Dia bahkan menyebut sektor pendidikan Indonesia tak siap menghadapi abad 21.

Sinyal Kegagalan Revolusi 4.0?

Carut marutnya sistem pembelajaran online di Indonesia akibat ketimpangan akses infrastruktur teknologi agaknya tak hanya menguak permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan, namun juga berpengaruh di sejumlah sektor lain, termasuk ekonomi.  

Tak meratanya infrastruktur internet tersebut tentu berpengruh terhadap tingkat digitalisasi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).  Padahal, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci penting untuk memasuki era 4.0.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, per Juni 2020 baru 13 persen UMKM yang menggunakan platform digital seperti marketplace dan media sosial untuk mempromosikan dan menjual produknya.

Padahal, usaha mikro perlu mengadopsi strategi baru untuk menjaga produktivitas dan mempertahankan pendapatan mereka terutama di tengah pandemi Covid-19 yang segala sesuatunya kini bertumpu pada teknologi dan koneksi internet.

Keterbatasan akses teknologi ini juga menjadi ironi tersendiri di tengah derasnya kampanye Revolusi Industri 4.0 yang digalakkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, bukan tak mungkin mimpi memasuki era Revolusi Industri 4.0 hanyalah sekedar angan yang sulit diwujudkan.

Lantas sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya yang menyebabkan ketimpangan infrastruktur tersebut bisa terjadi?

Kegagalan Otonomi Daerah?

Sejak rezim Orde Baru runtuh, salah satu amanat Reformasi adalah implementasi desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Kebijakan ini dimaksudkan  untuk memberikan kewenangan besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sehingga pembangunan ekonomi mampu berjalan optimal.

Kendati begitu, hingga saat ini impelementasi otonomi daerah agaknya belum sesuai harapan. Peneliti Indef, Rusli Abdullah juga menilai kebijakan tersebut nyatanya belum mampu menekan ketimpangan.

Hal itu, menurutnya tercermin dari Indeks Gini di Indonesia yang cenderung meningkat setelah implementasi otonomi daerah. Meskipun sempat menurun sejak 2015, namun penurunan rasio gini tersebut belum pernah mencapai level angka rasio gini pada awal implementasi otonomi daerah.

Francis Fukuyama dalam bukunya Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21, juga pernah menyoroti kegagalan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut justru memicu terjadinya korupsi di semua tingkatan eselon.

Kegagalan implementasi otonomi daerah ini kemudian agaknya membuat pemerintah cenderung ingin mengembalikan kewenangan pembangunan kepada pemerintah pusat. Setidaknya hal ini tercermindari pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) yang dinilai sejumlah pihak akan menyunat kewenangan pemerintah daerah, terutama dalam proses perizinan di segala sektor.

Kendati begitu, ekonom sekaligus filsuf ekonomi Friedrich August von Hayek pernah memberikan kritik terhadap implementasi sentralisasi ekonomi.

Tibor R. Machan dalam tulisannya Beyond Hayek: A Critique of Central Planning menyebutkan bahwa Hayek menilai perencanaan ekonomi terpusat tidak akan pernah dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien atau mengkoordinasikan kegiatan masyarakat untuk tujuan yang ingin mereka capai. Ia melandaskan argumentasinya pada asumsi yang menyebut sentralisasi ekonomi akan membuat para pengambil kebijakan kekurangan informasi mendetail di tiap-tiap daerah atau sektor.

Penekanannya adalah, jika pemerintah daerah saja tidak mendapatkan informasi mendetail terkait kondisi daerahnya, lantas bagaimana mungkin pemerintah pusat dapat memperoleh informasi yang lebih baik?

Berangkat dari sini, maka dapat dikatakan mengganti orientasi pembangunan menjadi terpusat bukanlah jawaban yang tepat atas persoalan ketimpangan. Namun di sisi lain, tak dapat dipungkiri implementasi otonomi daerah perlu perbaikan secara sistemik untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Terkait dengan hal tersebut, Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro menyebut bahwa salah satu persoalan yang membuat desentralisasi kekuasaan sejauh ini belum berhasil disebabkan karena penyelenggaraan otonomi daerah yang tidak didukung dengan grand design yang jelas.

Untuk itu, Ia menawarkan sejumlah solusi, yakni reformasi birokrasi dan penertiban dalam kebijakan di tingkat pusat hingga daerah. Sebab, kebijakan yang dibuat dalam bentuk aturan selama ini sering tidak berpihak kepada rakyat.

Pada akhirnya, mungkin dapat disepakati bahwa keputusan pemerintah untuk mengizinkan kembali pembelajaran tatap muka di tengah ketidakpastian penanganan pandemi merupakan wujud kebuntuan dari serangkaian persoalan sistemik dalam implementasi sekolah jarak jauh, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan akses tekonologi komunikasi.

Tentunya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian lebih pemerintah. Pasalnya ketimpangan dalam akses dan literasi terhadap teknologi informasi berdampak pada banyak sektor, termasuk pada ambisi pemerintah dalam mewujudkan Revolusi Industri 4.0. Bagaimana strategi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini, tetap menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.