Gimana WFH minggu pertamanya para abdi negara? 

#wfh #asn #pns #kemendagri #jaganegeri

Penguatan regulasi jadi salah satu sorotan publik saat ini. Kalau menurutmu bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #korupsi #kepaladaerah #kpk #icw #apbd #danamengendap #kemendagri #politikindonesia

Audio ini dibuat menggunakan AI.

“Polri di Kemendagri” kiranya bukan sekadar anomali, melainkan strategi osmosis birokrasi: adaptif, saling melengkapi, dan menjaga stabilitas otonomi daerah. Tito Karnavian seolah tampil sebagai metronom triumvirat Prabowo, menjadi simbol  rasionalitas Weber, dialektika Hegel, dan jalan tengah Aristoteles dalam meritokrasi kontekstual.

PinterPolitik.com

Penempatan sosok berlatarbelakang Polri di posisi kunci Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai sebuah dialektika baru dalam politik birokrasi Indonesia.

Jika TNI secara historis menempatkan figur-figur kuncinya di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) maupun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan eksistensi Sugiono, maka Polri menemukan poros strategisnya di Kemendagri.

Fenomena ini tidak sekadar hasil kalkulasi politik praktis, melainkan wujud dari apa yang bisa disebut “birokrasi osmosis”, sebuah birokrasi yang adaptif, saling menyerap, dan melengkapi, alih-alih meniadakan eksistensi pihak lain.

Dalam kacamata Max Weber, birokrasi ideal bertumpu pada rasionalitas, aturan, dan kompetensi. Rasionalitas itu dapat dimaknai sebagai kesesuaian antara kebutuhan struktur negara dengan penempatan sumber daya manusia terbaik di posisi-posisi strategis.

Maka, ketika Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian tetap dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri, kepercayaan itu kiranya tidak hanya merepresentasikan kesinambungan kebijakan dari era Jokowi, tetapi juga menjadi refleksi kepercayaan Presiden Prabowo terhadap figur yang memiliki kapasitas mengelola arena paling krusial, yaitu konsolidasi atas otonomi daerah dan stabilitas politik dalam negeri.

Kemendagri adalah jangkar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks Indonesia yang plural dan berotonomi luas, Mendagri berfungsi sebagai pusat gravitasi konsolidasi negara.

Pertanyaan kritis pun muncul, apakah dominasi sejumlah figur Polri di Kemendagri mengikis prinsip meritokrasi, atau justru memperkuat profesionalisme birokrasi?

Etika Jalan Tengah?

Kritik yang muncul kerap diarahkan pada isu independensi birokrasi, seperti ke mana peran alumni IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) sebagai kawah candradimuka aparatur sipil negara (ASN) terutama di Kemendagri?

Dari perspektif etika Aristoteles dengan konsep mesotes (jalan tengah), penempatan figur Polri di Kemendagri dapat dipahami sebagai upaya mencari keseimbangan antara kompetensi teknokratik ASN dengan kapasitas manajerial dan stabilitas yang dimiliki Polri.

Bukan untuk menegasikan peran ASN, melainkan untuk membangun harmoni fungsional.

Keberadaan figur seperti Komjen Pol. Tomsi Tohir (Sekjen Kemendagri), Irjen Pol. (Purn.) Sang Made Mahendra Jaya (Irjen Kemendagri), dan Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono (Kasat Manggala IPDN), menunjukkan bahwa Polri tidak sekadar menempati posisi simbolis, melainkan menjadi aktor substantif dalam arsitektur pemerintahan.

Mereka membawa kultur kepolisian yang berbasis pada masyarakat, intelijen, kedisiplinan, serta respons cepat terhadap potensi instabilitas, yang dalam konteks otonomi daerah menjadi aset penting.

Namun demikian, kritik publik agaknya tetap tidak bisa diabaikan. Alumni IPDN memiliki klaim moral untuk berperan lebih besar di Kemendagri.

Di sinilah osmosis birokrasi menemukan relevansinya, saat Polri menghadirkan stabilitas politik, IPDN menghadirkan legitimasi teknokratik, dan keduanya seharusnya tidak dipertentangkan, melainkan dipadukan dalam kerangka meritokrasi yang sejati.

Dalam kerangka dialektika Hegelian, penempaatan sosok berlatarbelakang Polri di pos kunci Kemendagri bisa dibaca melalui gerak tesis-antitesis-sintesis.

Pertama, tesis di mana birokrasi ideal yang diisi oleh ASN murni, sebagaimana amanat reformasi birokrasi. Kedua, fase antitesis di mana kritik eksis saat dominasi figur-figur Polri dinilai “mengganggu” ruang ASN.

Ketiga, sintesis, yakni birokrasi osmosis, di mana Polri dan ASN saling melengkapi dalam sistem pemerintahan, sehingga menghasilkan tata kelola yang lebih adaptif dan tangguh.

Konsolidasi teknokratik yang dilakukan Tito Karnavian dan jajaran berlatarbelakang Polri di Kemendagri agaknya bukanlah langkah kontraproduktif terhadap demokrasi, melainkan sebuah kebutuhan realis dalam mengelola negara yang kompleks.

Otonomi daerah tidak hanya soal administrasi, tetapi juga stabilitas sosial-politik yang sering kali membutuhkan insting keamanan, kapasitas mitigasi konflik, dan sensitivitas intelijen—kompetensi yang telah melekat pada kultur Polri.

Tito sebagai Metronom?

Tito Karnavian menempati posisi unik dalam lanskap politik pemerintahan Prabowo dan sejarah pemerintahan Indonesia. Sering disebut sebagai “orang Jokowi”, Tito kini diposisikan oleh Prabowo bukan sebagai figur yang dipertanyakan loyalitasnya, melainkan sebagai metronom dalam orkestrasi kekuasaan berkat profesionalitasnya.

Sebagai bagian dari triumvirat pemerintahan bersama tokoh-tokoh strategis lain, Tito mengemban peran penyeimbang antara kesinambungan kebijakan lama dan arah baru pemerintahan Prabowo.

Dalam perspektif Weberian, keberlanjutan Tito menunjukkan bahwa rasionalitas politik terkadang lebih dominan daripada sekadar loyalitas personal.

Weber menegaskan bahwa birokrasi ideal bekerja melalui aturan dan kapasitas, bukan relasi personal. Di sinilah Tito membuktikan dirinya yang kiranya harus diakui, cerdas, adaptif, dan terbukti mampu menjaga stabilitas pemerintahan dalam dua rezim yang berbeda.

Isu meritokrasi memang tidak dapat diabaikan. Ketika sosok berlatarbelakang Polri mendominasi posisi-posisi strategis di Kemendagri, publik bertanya apakah prinsip meritokrasi masih ditegakkan?

Jawaban riil yang dapat diberikan adalah meritokrasi di Indonesia bersifat kontekstual, bukan absolut. Kompetensi ASN tetap dijunjung tinggi, tetapi dalam situasi tertentu, terutama dalam menjaga stabilitas nasional, kompetensi sosok berlatarbelakang Polri dinilai tak kalah relevan saat ini.

Dengan demikian, penempatan Polri di Kemendagri justru dapat dibaca sebagai bentuk meritokrasi yang situasional-adaptif, yakni memilih figur dengan kapabilitas terbaik sesuai kebutuhan konteks, bukan sekadar berdasarkan jalur karier formal.

Inilah manifestasi dari “birokrasi osmosis” yang memperlihatkan fleksibilitas negara dalam menghadapi tantangan zaman.

Osmosis Birokrasi

Etika mesotes Aristoteles menemukan relevansinya di sini: tidak terjebak pada ekstrem ASN murni atau dominasi Polri semata, melainkan mengolah keduanya dalam komposisi yang proporsional.

Dengan Polri membawa kapasitas keamanan dan ASN membawa kapasitas teknokrasi, Kemendagri dapat bekerja sebagai jangkar otonomi daerah yang solid.

Birokrasi osmosis ini juga menjadi pelajaran berharga bagi reformasi birokrasi Indonesia, bahwa birokrasi bukan entitas kaku, melainkan organisme yang hidup, adaptif, dan terbuka terhadap sintesis berbagai kultur kelembagaan.

Fenomena “Polri dalam ‘Dagri’” merefleksikan realitas birokrasi Indonesia yang dinamis. Dengan meminjam teori Weber, Hegel, dan Aristoteles, kita dapat melihat bahwa penempatan Polri di Kemendagri bukanlah anomali, melainkan strategi adaptif untuk menghadapi kompleksitas otonomi daerah dan stabilitas nasional.

Tito Karnavian, bersama jajaran berlatarbelakang Polri yang menempati posisi strategis, agaknya menjadi contoh nyata dari birokrasi osmosis, sebuah birokrasi yang tidak meniadakan, tetapi menyerap dan melengkapi.

Kritik terhadap peran IPDN dan ASN tetap sah untuk diajukan, tetapi pada akhirnya, harmoni dan stabilitas menjadi tujuan utama.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, langkah ini bukan hanya pragmatis, melainkan juga visioner, yaitu membangun birokrasi yang lentur, rasional, dan berbasis meritokrasi kontekstual. Dengan demikian, “Polri dalam Dagri” bukan sekadar pilihan politik, tetapi juga strategi kebangsaan. (J61)

Ngeri banget. Semoga kasus ini bisa segera diusut ya.

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #politikinternasional #perdaganganbayi #poldajabar #politik #kemendagri

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah proses meraba positioning politik jelang pemerintahan baru, Megawati Soekarnoputri dan PDIP mungkin diuntungkan secara politik andai wacana menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terwujud. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

“Meminimalisir” peran Korps Bhayangkara seolah menjadi poin tersirat dari wacana meletakkan kembali Polri di bawah komando Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam revisi UU Polri. Dan, Megawati Soekarnoputri-PDIP tampaknya akan sangat sepakat mengenai hal ini.

Lebih jauh lagi, terkait probabilitas peran-peran yang boleh jadi memiliki proyeksi kurang menguntungkan bagi PDIP di kemudian hari.

Wacana “merelokasi” Polri ke Kemendagri sendiri bukan hal baru. Namun, belakangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi aktor yang vokal menginisiasi wacana itu.

Teranyar, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli yang menjadi pemantik wacana tersebut. Ihwal yang kemudian disambut positif sejumlah pengamat, utamanya koalisi masyarakat sipil.

Argumen mereka dilandasi oleh efisiensi dan efektivitas Polri yang dinilai akan lebih baik karena jika di bawah Kemendagri, mereka bisa lebih cepat berkoordinasi dengan daerah jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Akan tetapi, jika ditelisik lebih dalam, argumen tersebut sebenarnya cukup abstrak dan agaknya tak dapat menyelesaikan konteks serta substansi persoalan sesungguhnya. Mengapa demikian? Serta, kembali ke postulat di awal, benarkah terdapat korelasi khusus wacana Polri digeser di bawah komando Kemendagri dengan Megawati dan PDIP?

Terlalu Banyak Bias?

Ketika membahas peran Polri dalam dinamika sosial, keamanan, dan ketertiban di Indonesia, penting untuk memahami bias kognitif kolektif yang sering kali mempengaruhi pandangan masyarakat dan pengambil keputusan mengenai Korps Bhayangkara.

Bias kognitif kolektif, dalam hal ini confirmation bias atau bias konfirmasi, dapat dilihat sebagai kecenderungan masyarakat atau kelompok tertentu untuk mempersepsikan informasi dan peristiwa dengan cara yang mendukung keyakinan atau kepentingan mereka yang sudah ada.

Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa wacana relokasi Polri ke bawah Kemendagri dipengaruhi oleh persepsi dan keyakinan yang didorong oleh bias tersebut. 

Misalnya, beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa Polri yang berada langsung di bawah Presiden memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat politik oleh kekuatan tertentu, sehingga menempatkannya di bawah Kemendagri dianggap dapat mengurangi risiko tersebut.

Namun, persepsi ini mungkin tidak sepenuhnya objektif dan dapat dipengaruhi oleh bias kognitif yang memperbesar kekhawatiran atau ancaman yang sebenarnya tidak sepadan dengan realitas.

Selain itu, argumen mengenai efisiensi dan efektivitas koordinasi antara Polri dan pemerintah daerah jika berada di bawah Kemendagri juga bisa saja dipengaruhi oleh bias lainnya.

Sentimen menempatkan Polri di bawah Kemendagri pun secara tak langsung memantik sorotan negatif akan kinerja mereka. Konstruksi narasi yang berkembang pun kemudian bergulir sangat subjektif dan tendensius.

Tak hanya itu, secara kontekstual, dalam situasi di mana keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prioritas, persepsi bahwa perubahan struktur komando akan otomatis meningkatkan respons dan koordinasi dapat mengabaikan faktor-faktor lain yang lebih kompleks.

Sebagai contoh, budaya organisasi, kapabilitas sumber daya manusia, dan sistem komunikasi yang sudah ada mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap efektivitas operasional Polri.

Menempatkan Polri di bawah Kemendagri dengan postulat menempatkan kepala daerah sebagai ujung tombak juga berpeluang menciptakan raja-raja kecil di daerah yang justru sangat rentan menimbulkan instabilitas keamanan.

Secara historis pun, Polri pernah beberapa kali mengalami penyesuaian koordinasi, baik di bawah Kemendagri, Perdana Menteri, hingga ABRI yang pada muaranya kesepakatan bermuara pada pertanggung jawaban langsung kepada Presiden.

Dengan demikian, menempatkan Polri di bawah komando Kemendagri justru dapat dilihat sebagai langkah yang berpotensi mengurangi fleksibilitas dan responsivitas Polri dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang dinamis.

Selain itu, dalam dinamika sosial budaya Indonesia yang kompleks, Polri sering kali berada di garis depan dalam menangani isu-isu krusial yang memiliki implikasi politik.

Misalnya, penanganan aksi unjuk rasa, konflik horizontal, dan gangguan keamanan lainnya yang membutuhkan respons cepat dan tepat.

Dalam hal ini, keberadaan Polri di bawah komando Presiden memungkinkan adanya jalur komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih langsung dan cepat, yang mungkin tidak seefisien jika berada di bawah struktur birokrasi Kemendagri dan pemerintah daerah.

BRIN, Polri, dan Megawati

Sebagaimana diketahui, memindahkan Polri di bawah Kemendagri bukan lah wacana baru. Namun, sedikit berbeda, kali ini, wacana diinisiasi sekaligus disokong oleh peneliti senior BRIN, sebuah lembaga riset nasional yang sejak awal pembentukannya dinilai rentan akan tendensi politis.

Meletakkan sorotan kepada aktor di dalam BRIN kiranya dapat menjadi pintu masuk analisis berikutnya.

Awalnya, pembentukan BRIN dilatarbelakangi kebutuhan akan dukungan politik sebagai satu dari tiga masalah utama riset Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan Ahmad Najib Burhani, dkk, dalam analisis mereka yang berjudul The National Research and Innovation Agency (BRIN): A New Arrangement for Research in Indonesia.

Meski demikian, poin analisis Najib dkk mengenai dukungan politik tampaknya tak sepenuhnya tepat. Akuntabilitas serta subjektivitas tampak menjadi abu-abu dan cukup sulit untuk dihindari korelasinya dengan dinamika politik yang begitu dinamis dan sarat akan kepentingan.

Sejak gagasan pembentukan BRIN dikemukakan dan diiringi penunjukkan sosok Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah, kritik jamak mengiringi setiap hasil telaah maupun pernyataan yang keluar dari lembaga tersebut.

Satu kritik yang cukup tajam dilontarkan mendiang akademisi dan cendekiawan muslim Indonesia Prof. Azyumardi Azra yang mengatakan keberadaan ketum parpol justru membuat BRIN riskan menjadi alat politik.

Secara teoretis, apa yang dikhawatirkan Prof. Azra agaknya berkelindan dengan konsep relasi kuasa yang dikemukakan Michael Foucault, seorang filsuf pelopor strukturalisme asal Prancis.

Eksistensi Megawati dengan status sosio politik dan kuasa yang dimilikinya dikhawatirkan membuat BRIN tidak lagi independen dan kredibel, melainkan berorientasi pada kepentingan politik tertentu yang cenderung pragmatis.

Inisiasi wacana relokasi Polri ke Kemendagri oleh aktor yang datang dengan membawa predikat BRIN tak menutup kemungkinan untuk dipandang sebagai langkah yang dipengaruhi oleh tendensi politik tertentu.

Terlebih, dalam beberapa waktu ke belakang, Megawati seolah sedang kurang begitu senang dengan Polri saat berulang kali menyentil penegakan hukum di Indonesia.

Utamanya, terkait kasus yang diduga melibatkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dan bermuara pada gestur arogan dan seakan bisa mengintervensi hukum dengan “menantang” Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bagaimanapun, wacana meletakkan Polri di bawah komando Kemendagri merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang holistik dan objektif dalam menilai wacana relokasi Polri ke Kemendagri, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk efisiensi, efektivitas, dan independensi institusi terkait. (J61)

Ada yang bilang biar gak terlalu OP?

Wacana agar Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) muncul di tengah pembahasan revisi UU Polri, kali ini muncul dari peneliti senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Disebutkan, kinerja Polri dalam aspek kamtibmas akan lebih efektif secara koordinasi jika berada langsung di bawah Kemendagri, termasuk koordinasinya dengan Pemda.

Dalam perjalanannya, Polri pernah berada di bawah Kemendagri, Perdana Menteri, memiliki menteri sendiri, berada di bawah ABRI, hingga di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden pasca Reformasi.

Setuju?

#polri #kemendagri #uupolri #abri #brin #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Akhirnya, setelah berbulan-bulan dilanda krisis, biang keladi kelangkaan minyak goreng di Indonesia mulai terkuak satu per satu. Sosok ekonom senior bernama Lin Che Wei, menjadi tersangka ke-5 dalam kasus mafia minyak goreng. Pria bernama asli Weibinanto Halimdjati ini diduga memberikan ruang khusus bagi perusahaan yang akan mendapatkan izin ekspor Crude Palm Oil, atau CPO dan turunannya.

Jaksa Agung mengatakan, peran yang dimainkan Lin tidak main-main, ia dapat turut mengambil kebijakan bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Terutama memutuskan kebijakan dalam menentukan Domestic Market Obligation (DMO).

Kok bisa ya, orang yang bukan bagian pemerintahan, memiliki pengaruh yang begitu powerful?

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan bantuan partai politik kepada PDIP sebesar Rp27 miliar. Pemberian itu diberikan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar kepada Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey bersamaan dengan pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/06) kemarin.

Pengamat Politik dari Universitas Lampung (Unila) Darmawan Purba sebelumnya menilai bahwa kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol) sangatlah penting, namun harus dikaji secara rinci dan menghasilkan output yang jelas.

Kemendagri akan kenakan Rp1.000 per akses NIK

Muncul berbagai fenomena nama bayi di banyak daerah