Kemendagri beri akses data kependudukan pada 13 pinjaman online (pinjol), sebut hanya untuk pencocokan data dan klaim tidak salahi regulasi

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]ali Kota Mataram, Ahyar Abduh memiliki kebiasaan yang sangat aneh, sebab ia termasuk pemimpin yang ‘senang’ melestarikan budaya kekerasan.

Lebih tepatnya, Walikota ini punya kebiasaan untuk ‘menghajar’ wajah, dada, dan leher para anggota Satpol PP pasca dilantik.

Tendangan kungfu dari Walikota Mataram ini, sepertinya telah menjadi hal yang biasa bagi anak buahnya. Hah? Masih tahan sih dengan budaya kekerasan yang dilakukan pemimpin seperti ini? Weleeeeh weleeeh.

Sayangnya, para anggota Satpol PP malah mengaku kalau ‘kebiasaan’ Walikota Mataram itu, bukan termasuk tindakan kekerasan. Hmmm, emangnya ga sakit ya kalau ditendang di wajah? Weleeeh weleeeh.

Ternyata ‘kebiasaan’ ini bukan hanya dilakukan oleh Walikotanya saja, tapi juga ikut dilakukan oleh Wakil Walikota Mataram, Mohan Roliskana. Waduh mengerikan sekali, satu pemimpin doyan kekerasan aja udah parah, itu sampai dua segala?

Hanya ada satu kata, Lawan!

Sebenarnya, apa sih motivasi dari pasangan Walikota dan Wakilnya ini? Emang budaya kekerasan ini mendidik?

Dan bagaimana bila budaya kekerasan ini diikuti oleh pejabat atau staf di bawahnya? Bagaimana pula kalau budaya kekerasan ini lalu dicontoh dalam dunia pendidikan? Apa jadinya generasi muda di Mataram nantinya? Weleeeeeh weleeeeh.

Aksi wali kota Mataram mendadak viral dan bikin heboh >>>https://t.co/mx4kVgvyrC<<< tiba-tiba tendang dada dan… https://t.co/CnIfU4X8dx

— Tribun Bali (@Tribun_Bali) January 22, 2018

Tak habis pikir jadinya. Apa manfaatnya? Hanya menjadikan stafnya pelampiasan kekesalan dan samsak hidup? Betapa bengis dan mengerikannya.

Menendang wajah semaunya, menendang dada seenak jidatnya, weleeeeh weleeeh.

Bahkan, beberapa waktu silam Walikota ini sempat mempertunjukan bahwa dirinya kebal. Weeewwww, ga sekalian bikin pertunjukan debus aja? Wkwkwk.

Weleeeeh weleeeeh, sebenarnya dia itu Walikota atau jagoan sih, pake pamer dada kirinya yang ga mempan ditusuk keris. Hadeuhhhh, makin aneh aja dunia ini.

Perilaku Walikota dan Wakil Walikota Mataram ini kok ga mendapat teguran gitu sih dari Kemendagri? Atau memang budaya kekerasan ini dipersilahkan dalam penerapan kedisiplinan di Pemerintah Daerah?

Kemaren Kemendagri galak banget tuh sama Bupati Talaud, cuma karena bepergian ke luar negeri.

Lah ini, sudah nampak adanya kekerasan kepada stafnya, kok masih diem – diem aja. Apa mungkin takut kena tendang wajahnya juga ya? Weleeeeh weeeleeeeh. Ampun dah ah, wkwk. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]ubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendapat perlakuan yang berbeda dari Kementerian Dalam Negeri dibandingkan dengan Gubernur DKI sebelumnya.

Padahal langkahnya sama, mau Anies atau Gubernur sebelumnya. Tapi respon Kemendagri justru berlaku berbeda dengan Anies.

Apakah karena Mendagrinya dari Banteng yang notabene berlawanan politik di Pilgub Jakarta kemarin?

Kalau alasannya karena sentimen politik, tak dewasa dan tak profesional sekali Mendagri. Kalau mau ngutip pernyataan Fahri Hamzah sih, jadi politikus itu jangan baperan ah wkwkwk Kalau masih baperan mending belajar politik dulu jangan asal menjabat wkwkwk weleeeh weleeeeh

Perbedaan sikap Kemendagri kepada Gubernur Anies akibat adanya usulan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Padahal, tiga Gubernur sebelumnya Jokowi, Ahok dan Djarot tak dipermasalahkan. Weleeeh weleeeh kalau mau nyinyir sih, ya iyalah tiga-tiganya dibackup habis karena satu partai sama Mendagri wkwkwk

Giliran yang jadi Gubernurnya lawan politik, TGUPP dihapuskan. Yang lebih parahnya lagi sih, kan biasanya anggaran dipangkas atau apalah. Ini bukan cuma anggaran, tapi TGUPPnya dihapuskan. Wadeziggggg ngeri kali wkwkwk

Makanya Anies – Sandi kebingungan, kok programnya sama adanya TGUPP dengan tiga Gubernur yang lalu, tapi sikap Mendagri malah menghapuskannya. Weleeeh weleeeeh

Mungkin Anies – Sandi harus bersabar ya, namanya juga kini mereka berperan sebagai bawang putih jadi wajar kalau dapet perlakuan berbeda dari Mendagri.

Biarkanlah tiga Gubernur sebelumnya sebagai bawang merah yang selalu dibela sama orangtuanya. Jangan sedih ya pukpukpuk wkwkwk.

Tapi, coba Anies – Sandi evaluasi mungkin ada yang ganjil dari usulan TGUPP di eranya. Contohnya nih, tentang usulan anggaran yang fantastis dan melibatkan banyak orang di TGUPP berpotensi akan membebani APBD DKI.

Nah lohhhh, kok malah melambung gitu jumlahnya weleeeeh weleeeh.

Kalau biaya TGUPP sangat besar dan jadi beban APBD, sementara tugas dan fungsinya tak terlalu penting sih, wajar dihapuskan. Makanya harus dilihat dari asas manfaatnya dulu ya. Weleeeh weleeeh (Z19)