Hmm, kalau pandangan kalian sendiri soal ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #hargaberas #kemendag #budisantoso #ekonomi

PinterPolitik.com

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan menyetop pasokan minyak goreng ke toko-toko ritel jika pemerintah tak kunjung membayar utang afraksi senilai Rp344 miliar.

Utang afraksi atau selisih harga itu terkait program pemerintah satu harga minyak goreng pada tahun 2022 lalu.

Para pengusaha ritel ini mengaku resah karena sudah setahun ditagih, namun pemerintah tak kunjung mau membayar utang itu. Maka, pengusaha memutuskan untuk mengancam menyetop pasokan minyak goreng ke toko-toko mereka.

Ancman ini dinilai akan berdampak pada stok minyak goreng di pasaran. Bukan tidak mungkin, minyak goreng nantinya akan kembali mengalami kelangkaan jika ancaman ini benar-benar akan diwujudkan.

“Ini hasil dari meeting dengan 31 peritel. Jadi poin-poin ini bukan dari Aprindo, kami cuma menyampaikan dari pengusaha ritel bahwa akan ada pemotongan tagihan dari perusahaan ritel kepada distributor minyak goreng,” Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum (Ketum) Aprindo (19/8/2023).

Namun, pemerintah lewat Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyatakan ancaman ini tidak akan terlalu berdampak pada stok minyak goreng di pasaran.

Dia beralasan distribusi minyak goreng bukan hanya ke toko ritel, namun juga ke berbagai tempat. Jadi, dia beranggapan minyak goreng akan tetap bisa didapatkan masyarakat di tempat lain.

“Dibilang minyak goreng nanti tiba-tiba jadi langka ya tidak begitu. Intinya medium kita untuk memperoleh minyak goreng itu kan tersebar di mana-mana sehingga sekali lagi ini bukan kekhawatiran,” Jerry Sambuaga, Wamendag (19/8/2023).

Disisi lain, pemerintah tetap menghormati Aprindo sebagai salah satu pemangku kepentingan terkait hal ini. Pemerintah pun mengajak Aprindo untuk berdiskusi menyamakan persepsi terkait polemic utang ini. (S83)

PinterPolitik.com

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memblokir 1.327 domain situs web entitas ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) periode Januari-Agustus 2023.

Langkah ini merupakan upaya strategis pemerintah dalam mencegah potensi kerugian akibat kegiatan ilegal dan dilakukan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Selain berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PBK dan menimbulkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat. Jadi, diperlukan langkah untuk meminimalisasi promosi, iklan, dan penawaran entitas ilegal di bidang PBK,” Didid Noordiatmoko, Kepala Bappebti (15/8/2023).

Situs web ilegal dalam perdagangan berjangka komoditi adalah platform yang tidak diatur dan seringkali menawarkan layanan yang meragukan, seperti janji keuntungan besar tanpa risiko yang sesungguhnya.

Pemblokiran web ilegal merupakan langkah penting untuk melindungi investor dan pelaku pasar dari risiko penipuan dan praktik curang.

Selain itu, situs web semacam ini juga dapat merugikan integritas pasar secara keseluruhan dengan menyebarkan informasi palsu, mengganggu harga komoditas, dan mengacaukan lingkungan perdagangan yang sehat.

Pemerintah dan otoritas pengawasan harus mengambil tindakan tegas untuk melawan situs web ilegal ini. Langkah ini dapat membantu mengurangi ruang gerak bagi para pelaku ilegal dan membatasi akses mereka ke pasar berjangka komoditi.

Selanjutnya, edukasi dan kesadaran masyarakat juga penting. Para investor dan pelaku pasar harus diberikan informasi yang jelas tentang risiko yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi dan bagaimana mengenali situs web ilegal. Pendidikan ini dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari jebakan penipuan.

Teknologi kecerdasan buatan dan analisis data dapat digunakan untuk memantau aktivitas online yang mencurigakan dan mendeteksi pola perilaku yang tidak wajar. Ini akan memungkinkan otoritas untuk mengambil tindakan lebih cepat dan lebih efektif.

Dalam mengatasi ancaman pemblokiran web ilegal dalam perdagangan berjangka komoditi, kerjasama antara pemerintah, otoritas pengawasan, pelaku pasar, dan teknologi menjadi kunci.

Dengan langkah-langkah yang tepat, pasar berjangka komoditi dapat tetap menjadi lingkungan yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat.  (S83)

PinterPolitik.com

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang menggodok aturan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) soal pasar lelang komoditas (PLK).

Setidaknya akan ada 22 komoditas di PLK ini. Diantaranya, beras, tembakau, jagung, ikan, rumput laut, kayu manis, dan lainnya.

Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengusaha menjual komoditasnya. Dengan hadirnya pasar lelang ini diharapkan para penjual dan pembeli dapat memperoleh kesepakatan yang adil dan disetujui kedua belah pihak.

PLK ini dipercaya akan memotong mata rantai perdagangan komoditas. Dengan begitu, harga di kalangan petani akan menjadi lebih tinggi dan bisa langsung dijual kepada konsumen, sehingga mampu menekan inflasi.

“Dengan pasar lelang maka akan mempertemukan para pemilik barang dengan pembeli pada pasar yang fair, yang utama adalah barangnya standarisasi,” Didid Noordiatmoko, Kepala Bappebti dalam konferensi pers di Double Tree by Hilton Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023) kemarin.

Bappebti juga menegaskan perbedaan PLK dengan bursa saham, jika bursa saham tidak harus menghadirkan barang secara fisik. Namun, PLK harus menjual barang secara fisik.

PLK ini juga rencananya akan digabungkan dengan Sistem Resi Gudang (SRG) dan dapat menjadi akses untuk komoditas yang disimpan di gudang SRG.

Saat ini terdapat Perintah Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.

Dalam hal ini, Bappebti ditunjuk sebagai pengurus dari PLK. Namun, Bappebti mengaku saat ini masih menunggu proses pembuatan Permendag sebelum diimplementasi.

Namun, pasar lelang komoditas juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satunya adalah volatilitas harga yang kadang sulit diprediksi.

Faktor-faktor seperti perubahan cuaca, kebijakan pemerintah, atau perubahan tiba-tiba dalam permintaan global dapat menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan. Pengelolaan risiko menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, baik bagi produsen maupun pembeli.

Dengan keberlanjutan, transparansi, dan adopsi teknologi yang tepat, pasar lelang dapat terus berkontribusi pada kesejahteraan para pelaku pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. (S83)

Akhirnya, setelah berbulan-bulan dilanda krisis, biang keladi kelangkaan minyak goreng di Indonesia mulai terkuak satu per satu. Sosok ekonom senior bernama Lin Che Wei, menjadi tersangka ke-5 dalam kasus mafia minyak goreng. Pria bernama asli Weibinanto Halimdjati ini diduga memberikan ruang khusus bagi perusahaan yang akan mendapatkan izin ekspor Crude Palm Oil, atau CPO dan turunannya.

Jaksa Agung mengatakan, peran yang dimainkan Lin tidak main-main, ia dapat turut mengambil kebijakan bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Terutama memutuskan kebijakan dalam menentukan Domestic Market Obligation (DMO).

Kok bisa ya, orang yang bukan bagian pemerintahan, memiliki pengaruh yang begitu powerful?

Dirjen Daglu Kemendag jadi tersangka kasus mafia minyak goreng

PinterPolitik.com

Pecinta serial film garapan DC pasti nggak akan melewatkan judul satu ini, yakni Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Banyak banget adegan seru dalam film yang dibintangi oleh Ben Affleck sebagai Batman dan Henry Cavill sebagai Superman.

Meski begitu, nggak serta merta film itu bebas dari ragam opini penonton. Salah satunya tentang satu adegan yang membuat sebagian penonton kurang puas.

Adegan itu nggak lain dan nggak bukan adalah soal permintaan Superman yang tiba-tiba dilontarkan di tengah hantaman Batman kepadanya. Superman bilang, “Selamatkan Martha!” sebagai kalimat permintaan pamungkas sebelum ia dihabisi Batman.

Mendengar kalimat itu, Batman yang mulanya beringas tiba-tiba mereda dan nggak jadi melemparkan tombak Kryptonite ke arah Superman.

Pas adegan inilah penonton dibuat bertanya-tanya, “emang siapa sih Martha itu kok bisa membuat dua pahlawan super mentas dari berantem hebat?” Usut punya usut, ternyata nama Martha adalah nama yang dimiliki oleh ibu angkat Superman, juga nama milik mendiang ibunya Batman.

Jadi, baik Batman maupun Superman punya keterikatan batin dengan perempuan yang bernama Martha. Merasa disatukan oleh nama ibu masing-masing yang sama itulah keduanya akhirnya memutuskan untuk bekerja sama menumpas kejahatan Lex Luthor.

Apa yang terjadi antara Batman dan Superman nggak hanya ada di film aja kayaknya. Bahkan di Indonesia pernah ada kelakar soal paguyuban nama pasaran, seperti Asep di Sunda, Agus di Jawa, dan sebagainya.

Nah, terkait Agus, semoga saja efek ‘nama kita sama’ itu benar-benar berlangsung di dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Asal kalian tahu, ada dua nama Agus yang menjadi menteri, yakni Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian (Menperin).

Dan tahukah kalian soal perindustrian dan perdagangan sedang menghadapi polemik berupa impor bawang putih yang keluar dari ketentuan resmi karena nggak ada Surat Persetujuan Impor (SPI) maupun Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Padahal nih, kata Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), banyak dari mereka yang belum mendapat SPI padahal sudah lama mengajukan izin lho.

Namun anehnya, saat nggak ada SPI, lha kok impor bawang putih tetap jalan? Ternyata, yang menjalankan impor tersebut adalah perusahaan-perusahaan nakal yang nggak mengantongi SPI.

Wah, ini gimana nih Kemenperin. Masa nggak ada monitoring ketat toh? Terus, juga kenapa Kemendag nggak segera menindaklanjuti hal ini sih? Hehehe. Mending segera dibicarakan deh masalah ini. Siapa tahu dengan sama-sama punya nama Agus, bisa cepat kelar urusannya?

Kelihatannya Pak Jokowi harus pilih menteri yang namanya Agus lebih banyak deh, biar mudah diselesaikan kalau ada masalah. Siapa tahu bisa damai seperti Batman dan Superman? Hehehe. (F46)

PinterPolitik.com

Di tengah kondisi yang serba sulit seperti saat ini, terkadang masih belum banyak orang yang sadar dan ingin melakukan tindakan kebaikan. Pasalnya nih, ada informasi menarik dan sangat mengagetkan bumi pertiwi, gengs.

Tau gak hayo informasi terkait apa itu? Masih terkait ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), cuy. Bagi teman-teman yang ternyata belum mengetahuinya, maka akan kita coba kasih tau cuy.

Ceritanya begini. Di tengah kondisi serba susah dan kekurangan APD seperti saat ini, ternyata ada pihak yang masih nakal dan menyelah gunakan wewenang, cuy.

Padahal, tim dokter dan tenaga medis sedang mempertaruhkan nyawa mereka dengan menggunakan perlengkapan seadanya. Ehhh, ternyata ada pihak yang malah melakukan ekspor APD ke luar negeri. Haduuhhh, kok bisa ya. Apa mereka tidak memikirkan kondisi masyarakat dan bangsanya sendiri? Hmmmm.

Lebih mengagetkan lagi nih, jumlah yang diekspor bukan kaleng-kaleng, yakni sebanyak lebih dari 1,2 juta APD yang sangat dibutuhkan di tengah wabah Corona ini diduga lolos ekspor ke Korea Selatan. Barang produksi dari sejumlah pabrik garmen di Indonesia tersebut berhasil dikirim melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Padahal nih, gengs, sejak tanggal 16 Maret kemarin pemerintah Indonesia secara resmi telah melarang kegiatan ekspor anti septik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker. Ehhh, ini tanggal 20 Maret malah ekspor. Hadeuhhh. Kalau kondisinya seperti ini, menurut kalian gimana nih, gengs?

Tega banget gak sih? Masa mereka tidak mempunyai hati nurani? Hadehhh.

View this post on Instagram

Skenario covid-19 berakhir diprediksi hingga September 2020 – Simak infografis dan seputar politik lainnya di Pinterpolitik.com #kapancoronaberakhir #corona #covid #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #dirumahaja #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 8, 2020 at 2:17am PDT

Usut punya usut nih, ekspor ini dilakukan oleh enam perusahaan yang berada di Bogor, gengs. Perusahaan tersebut berinisial PT. GI, DD, PG, IB, PH, dan II. Waduh, kira-kira siapa ya oknum atau tokoh yang mempunyai pengaruh hingga enam perusahaan ini berhasil ekspor APD ke Korea Selatan? Jangan-jangan, ah jangan lah, biar teman-teman sendiri yang menebak, takutnya nanti dibilang menyebar hoax. Kan bahaya. Hehehe.

Memang sih, serial movie dan film drama korea (drakor) laku banget di Indonesia. Bahkan, tidak sedikit milenial jaman sekarang mengatakan bahwa kaum adam dan hawa di negeri ginseng itu cakepnya pakai banget. Bisa dibilang perfect gitu lah.

Apa jangan-jangan mereka pihak eksportir ini pecinta drakor juga? Hehehe. Ya, bagaimanapun kondisinya, kita kan harus mendahulukan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Masa gitu aja harus dikasih tahu? Hmmm.

Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Kantor Bea Cukai Bogor yaitu Tatang Yuliono, doi tidak menampik adanya ekspor barang dari Bogor ke Korea Selatan, cuy. Weleh-weleh, kalau kondisinya seperti ini, kita masyarakat biasa harus percaya dan menggantungkan nasib kepada siapa, cuy?

Gimana nih kinerja Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu). Dalam kondisi seperti ini, mereka sebenarnya kecolongan apa jangan-jangan ada oknum yang sengaja melakukannya ya? Kalau memang sudah ada larangan, kenapa bisa ekspor nih? Hmmm.

Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh mereka yang mempunyai otoritas ya, gengs. Masak kita menunggu pasir di lautan memberikan bisikan jawaban. Uppss.

Pasalnya nih, semua barang yang bisa diekspor itu harus mendapatkan ijin dari mereka dulu baru bisa dieksekusi, gengs. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ebagai mantan anggota DPR RI Komisi VI yang membidangi industri, investasi dan persaingan usaha, tentu Bowo Sidi mempunyai jaringan yang tidak sedikit ya gengs. Buktinya doi dipercaya untuk mengawal tender kontrak kerja yang ingin dimenangkan oleh PT H Hayo, tau nggak perusahaan milik siapa ini? Yang tau dapat amplop. Dari Bowo Sidik. Uppss. Hehe.

Enak ya, jadi dipercaya banyak orang. Tapi kalau dipercaya dalam hal merugikan negara kayak gini gimana?

Nah, akibat kasus inilah doi ditangkap oleh KPK cuy. Tau gak sih, dalam persidangannya, Bowo Sidik mengaku bahwa dia mendapatkan uang sebanyak enam kali dengan total Rp 8 miliar. Wow, banyak juga ya, buat beli susu lumayan tuh, bisa buat mandi satu kampung. Hehehe.

Dengan jabatannya sebagai anggota DPR Komisi VI, tidak kaget ya gengs kalo dulu Bowo Sidik mempunyai kedekatan dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Soalnya memang yang diurusi mempunyai keterkaitan dengan lembaganya Menteri Enggar. Tapi yang mengagetkan adalah ketika di persidangan, doi juga mengaku mendapat uang suap dari Menteri Enggar.

Sidik mengaku bahwa doi mendapatkan uang dari Enggar sebanyak Rp 2 miliar. Lumayan banyak juga ya, emang buat apa sih uangnya?
Share on X

Waduh, nama Menteri Enggar belum lama ini muncul akibat kebijakan kontroversialnya terkait izin impor bawang putih, kini udah ngehits lagi. Yah, kalau ngehits itu di Facebook, Instagram atau sosial media aja dong. Jangan di persidangan kasus korupsi, kan serem jadinya.

Sidik mengaku bahwa doi mendapatkan uang dari Enggar sebanyak Rp 2 miliar. Lumayan banyak juga ya, emang buat apa sih uangnya?

Katanya sih uang tersebut diberikan agar Bowo Sidik mau mengamankan perdagangan gula. Loh, kenapa harus diamankan oleh DPR, apalagi diberikan uang segala? Wah, jangan-jangan ada udang di balik batu nih.

Tidak hanya itu cuy, selain mendapatkan uang, doi juga diberikan jatah kuota impor daging. Waduh, enak banget ya. Tapi seharusnya kan melalui mekanisme lelang terlebih dahulu, kok main asal memberi jatah aja sih. Kan saya juga pengen dapat. Hehehe.

Kalau kasusnya sudah mulai terbuka seperti ini, KPK tidak boleh diam ya guys. Harus mulai menyelidiki Menteri Enggar. Biar pedagang kecil dan masyarakat biasa seperti kita tidak terus-terusan menjadi korban harga pokok yang semakin meninggi. (F46)

PinterPolitik.com

[dropcap]C[/dropcap]olak-colek, colak-colek, hobi pejabat sekarang. Colak-colek colak-colek, bikin pusing kepalang. Hayoo, siapa yang bacanya sambil nyanyi? Hehehe.

Nggak apa-apa gaes, biar rileks. Biar rileks dikit nontonin para bawahan Presiden Joko Widodo yang lagi senang main colek-colekan. Saling menyalahkan gitu. Nggak kompak banget deh ah.

Misalnya aja kisruh antara Kepala Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita yang sampai sekarang terus berlanjut. Gimana nih Pakde? Bawahannya kisruh kok diam saja? Yang teriak-teriak malah kubu oposisi. Makin gaduh dech…

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yakin Presiden Jokowi dapat menyelesaikan masalah ini. Jadi nggak perlu terlalu dibesar-besarkan.

Emm, moon maap Pak. Bukannya memang masalah besar ya? Ini masalah perut rakyat dan keuangan negara loh. Penting!

Impor nggak impor, yang penting perut rakyat kenyang...
Share on X

Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni menilai, permasalahan impor beras memang salah satu masalah klasik di Indonesia. Salah satu penyebabnya karena adanya perbedaan data antara Bulog dengan Kemendag. Masalahnya sudah akut.

Waduhh, kalau sudah akut harusnya jangan dianggap sepele ya. Nanti makin nggak sehat gimana?

Ternyata gaes, ada perbedaan data antara Bulog dan Kemendag. Mereka sama-sama punya klaim seberapa besar kebutuhan beras masyarakat. Menurut Bulog, cadangan yang kita punya sekarang sudah cukup. Tapi menurut Kemendag nggak cukup. Jadi sebenarnya perlu impor atau nggak heyyyy?

Saat ini, Buwas menyebut cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Belum termasuk beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400.000 ton sehingga total cadangannya menjadi 2,8 juta ton.

Dari total cadangan, Bulog memperhitungkan kebutuhan untuk Beras Sejahtera (Rastra) hanya akan terpakai 100.000 ton. Belum tambahan dari serapan gabah dari dalam negeri.

Sementara itu, Kemendag bilang kalau kebutuhan beras di Indonesia sebesar 2,4-2,7 juta ton per bulan. Tercatat setiap orang mengonsumsi beras sebanyak 130 kg.

Nah, menurut Bulog, data tersebut itu rancu, sehingga membuat asumsi kebutuhan beras lebih banyak dari yang seharusnya.

Di sisi lain, Kemendag nggak mau disalahkan. Mendag Enggar mengatakan, kewajiban Bulog untuk mengimpor beras sebesar 2 juta ton sudah ditentukan dalam rapat koordinasi (rakor) antar kementerian.

Meski begitu, Bulog dapat memperpanjang izin impor beras mengingat proses masukanya yang membutuhkan waktu.

Hmm, bingung juga kalau sama-sama merasa benar begini. Terserah deh, yang penting harga beras jangan sampai melonjak ya. Kalau turun boleh… (E36)