Justice for para pencari cuan

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #phk #pengangguran #ekonomi #politikindonesia #kemenaker #yassierli

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dan Wakil Menterinya (Wamenaker), Afriansyah Ferry Noor, dikabarkan maju sebagai calon legislatif (caleg) dalam Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024). Ini membuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai satu-satunya kementerian yang menteri dan wakilnya nyaleg.

Dalam sebuah pernyataan, Ida mengklaim hal ini tidak akan mengganggu kinerja Kemenaker secara keseluruhan. Ida juga menyebut akan membagi tugas dengan wakilnya agar aktivitas kementerian bisa terus berlanjut.

Yess, fenomena menteri nyaleg belakangan ini memang semakin sering dibincangkan. Kurnia Ramadhana, Peneliti ICW menilai Jokowi cenderung membiarkan ada konflik kepentingan di jajarannya bila fenomena ini diabaikan.

Kemenaker tetapkan upah minimum 2021 sama dengan 2020.

PinterPolitik.com

Gengs, pernah nggak sih kalian berpikir andai nggak ada buku-buku yang berisi teori perjuangan kelas dalam dunia ekonomi dan politik, kira-kira bakal ada nggak ya demo-demo menuntut kenaikan upah? Mimin sering tuh berpikir begitu.

Emang sih kadang-kadang relasi ekonomi ini diperhatikan hanya dari sisi tuntutan buruh saja. Padahal, bukankah para pengusaha atau pemilik modal ini justru yang menjadi penentu para buruh itu bisa mendapatkan upah atau tidak.

Coba kita lihat film-film Hollywood tentang persinggungan dua kelas ini. Di film Spartacus dan American Factory, misalnya, kelihatan banget loh bahwa yang paling utama tuh sisi kemanusiaan yang harmonis, bukan egoisme antar golongan.

Tapi, mimin juga sadar sih, kalau mewujudkan hal itu sangat sulit. Mungkin ini efek doktrin teori kali ya? Upps.

Makanya, karena mengharapkan keduanya berdamai secara alamiah itu susah, di sinilah peran negara dibutuhkan segera. Ibarat pertandingan sepak bola, mengharap kedua tim menjalankan pertandingan secara fair hanya mungkin terjadi manakala ada wasit di tengahnya.

Kalau diterjemahkan, omongan mimin yang berbusa-busa penuh semangat 45 di atas bisa dilihat dalam konteks tuntutan kenaikan upah yang diminta oleh serikat buruh untuk tahun 2021.

Coba bayangin saja, sob, ini kondisinya masih pandemi loh, kok tiba-tiba ada keinginan upah buruh naik. Andai kalian jadi pengusaha, pusing nggak sih kira-kira? Udah pemasukan terganggu, eh ditambah masalah seperti ini.

Tentu saja para pengusaha jadi berkeluh kesah dengan tuntutan ini. Lagian soal Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kerja (UMK) kan sudah diatur di dalam PP 78/2015. Jadi mbok ya semua pihak nurut sama peraturan itu, bukan tambah koar-koar tanpa kejelasan.

Meski begitu ya mimin sadar sih, buruh juga nggak bisa total disalahkan karena mungkin alasannya tuh sama, yakni kebutuhan. Bedanya, kebutuhan pengusaha ada di sektor makro, sedang buruh pada sisi domestik, seperti keluarga.

Apabila sudah begini, mimin pengen deh Bu Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) segera turun tangan. Kan, Bu Ida punya kekuasaan mengatur warga negara, ya tinggal panggil aja tuh perwakilan buruh dan pengusaha.

Berikan penjelasan tentang kondisi ekonomi yang sedang sulit. Sedikit-dikit sampaikan teori trickle down economy sekalian, Buk, biar mereka paham, bahwa jika cash flow perusahaan stabil, kesejahteraan buruh pun ikut stabil. Sedang kondisi sekarang kan masih sama-sama sulit. Kalau perlu ceramahi juga tentang menahan diri dan sabar, ya. Kan Bu Ida harusnya lebih paham kan ya? Upps. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, ingat saat dulu di bangku dasar pernah dicerita-in tentang ajudan Aji Saka yang rela bertempur untuk menjalankan titah sebagai murid nggak? Alkisah, Aji Saka – begawan yang identik dengan asal muasal aksara Jawa – memiliki dua murid yang bernama Dora dan Sembada.

Suatu hari, Aji Saka hendak pergi merantau. Karena bakal lama, dititipkanlah padepokan beserta pusakanya kepada salah satu murdinya, Sembada, sedang Doha diajak mengembara.

Hingga tibalah Aji Saka dan Doha di wilayah Medang Kamulun yang saat itu dipimpin Prabu Dewata Cengkar – raja yang culas dan penindas. Singkat cerita, si Aji Saka bertempur sama si Prabu.

Duel seru itu dimenangkan secara magis oleh Aji Saka. Setelah jadi raja, Aji Saka mengutus Doha untuk menemui Sembada dalam rangka meminta pusaka yang dititipkan kepadanya. Si Sembada gak mau dong, secara dia dibilang hanya boleh menyerahkan pusaka apabila Aji Saka yang mengambilnya.

Si Doha juga memaksa, soalnya titah guru harus dilaksanakan. Bertempurlah mereka, sampai keduanya meninggal dunia. Aji Saka sedih dan menyesal. Akhirnya ia membuat prasasti berupa aksara Jawa buat mengenang keduanya.

Begitulah kisah zaman nenek moyang. Apa yang bisa kita ambil, gengs? Ya banyak sih. Tapi, yang paling pas sama pembahasan adalah pemimpin harus jelas dan jangan setengah-setengah kalau ngasih perintah.

Ini penting diperhatikan, cuy, terutama bagi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang menerbitkan surat edaran Menaker Nomor M/6/HO.00.01/V/2020 yang semakin gak jelas arah ketegasannya. Dalam edarannya itu, Bu Menteri menganjurkan ada dialog antara pengusaha dan pekerja soal pencarian dana tunjangan hari raya (THR).

Coba dipikir deh, gengs. Masa aktor penting negara ini mainnya kayak wasit lempar dadu?

View this post on Instagram

Bener nggak nih komunikasi di Istana kurang baik? #istana #menteri #menterijokowi #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 15, 2020 at 10:06pm PDT

Ini kalau dilihat pakai mata telanjang, seakan gak ada soal. Tapi coba deh kita memahaminya dari perspektif kultur dan sosial. Nih, gengs, sudah dari dulu, kalau THR itu jadi kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan sebelum 7 hari menuju lebaran.

Lagian, di peraturan pemerintah tentang pengupahan sudah diatur demikian kan? Ditambah lagi, kalau misal ada dialog, siapa kira-kira yang dirugikan? Ya, pasti pekerja.

Meski Bu Menteri bilang, “Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan. Dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan,” tapi tetap saja kalau ada dialog ini pekerja pasti bakal diam. Ampun bos. Hadeuhh.

Nah, jadi, mending Bu Menteri berikan arahan yang jelas dong. Jangan sampai pekerja dan pengusaha di meja rapat pada berantem kayak muridnya Aji Saka.

Ya, kalau Bu Menteri bingung, mending konsultasi sama partainya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang punya semboyan Lahir Bathin. Masa dengan semboyan itu masih tidak juga mengerti harus ngapain sih?

Setidaknya, pahami kebatinannya pekerja lho, Bu. Apalagi, PKB kan juga punya motto “Membela yang Benar”. Pasti tahu harus menjalankan kebijakan yang seperti apa.

Please, sekali ini aja deh PKB nampakin wajahnya di dalam kabinet, secara mimin sudah lama gak lihat sepak terjang partai lebah ini – lebih-lebih pada saat pemerintahan kena hantaman. Masa sudah dapat peringkat Pemilu yang memuaskan dan duduk di kursi kabinet yang lumayan empuk masih ciut buat unjuk gigi sih? Upsss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen Joko Widodo kelihatannya sedang menyoroti kinerja dalam kabinetnya. Hal ini disampaikan dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor (6/12).

Jokowi Singgung Hal Ini, Menkeu Sri Mulyani Senyum-senyum… https://t.co/XMkIzhIQTl

— Kompas.com (@kompascom) December 6, 2017

Beliau menjelaskan bahwa masih ada kementerian yang tak fokus dalam penganggaran. Anggaran untuk kegiatan pendukung malah lebih tinggi daripada kegiatan inti. Menurut Pakde, prinsip ini kebolak-balik.

Bahkan dalam model perencanaan anggaran tersebut, belanja dukungan dialokasikan hingga 90 persen, sedangkan belanja intinya hanya di kisaran 10 persen sampai 20 persen. Soal ini, Pakde menjadikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai contoh.

“Saya berikan contoh, Kemenaker. Pemulangan TKI anggarannya Rp 3 miliar. (anggaran) pemulangannya sendiri Rp 500 juta, yang Rp 2,5 miliar untuk rapat di dalam kantor, di luar kantor, koordinasi, makan dan ATK,” ujar Jokowi.

Nggak mungkin komentar Pakde ngasal kan? Kalau begini, kayaknya Kemenaker perlu banyak minum air putih, biar jadi fokus lagi.

Akan tetapi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri malah merasa nggak disentil Pakde. Hanif malah mengatakan bahwa justru yang diungkapkan Presiden Jokowi itu, berdasarkan laporan dari dirinya. Ia mengakui bahwa ada ‘mata’ anggaran di kementeriannya yang tidak fokus, tapi itu terjadi di tahun lalu. Kok baru ketahuan sekarang?

#BeritaNaker

Penjelasan Menteri Hanif Soal Anggaran Pemulangan TKI Rp 3 Miliar https://t.co/selqgqdbQu via @tribunnews cc: @hanifdhakiri

— Kementerian Naker (@KemnakerRI) December 6, 2017

Bahkan penyalagunaan anggaran tersebut, tak hanya di dalam Kemenaker aja, tapi ada juga di kementerian maupun lembaga pemerintahan lainnya.  Lha nggak bener lagi nih, kalo udah kayak gini?

Dan kalau udah kepelintir nggak karu-karuan kayak gini, nggak usah make istilah gagal fokus, itu terlalu halus. Kenapa nggak dibilang korupsi aja?

Tapi, itulah Indonesia, penyelewengan anggaran itu udah hal biasa. Bahkan kayaknya udah berlangsung lama. Ini yang harus diubah.

Pemerintah memang perlu berbenah nih. Terutama soal penetapan dan pengelolaan anggaran di dalam kementerian maupun lembaga pemerintahan lainnya. Perlu ada transparansi biar bisa menghindari penggunaan anggaran yang berat sebelah lagi. Semoga bisa fokus lagi ya. (K-32)