PinterPolitik.com 

Polemik dan kontroversi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat (Jabar) pimpinan Panji Gumilang masih bergulir liar. Isu bahkan berkembang hingga tudingan eksistensi backing dari sosok “Pak Kumis” yang disebut merupakan eks pejabat penting negeri serta satu pejabat Istana. 

Isu backing sendiri keluar dari pernyataan dari salah satu pendiri Ponpes Al Zaytun Iman Supriatno. Hal itu dikuak dalam program Catatan Demokrasi tvOne pada hari Selasa, 20 Juni 2023 lalu. 

Berdasarkan pengakuan Iman, Pak Kumis identik dengan sosok “mbahnya intelijen Indonesia”, sementara pejabat Istana yang dimaksud adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. 

Tentu hal itu belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Namun, berbagai dugaan tersebut seolah tanpa kendali setelah serangkaian kontroversi muncul dari Panji Gumilang serta Ponpes Al Zaytun. 

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pihaknya akan membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan persoalan setelah bertemu Gubernur Jabar Ridwan Kamil kemarin lusa (24/6). Mahfud menyebut unsur dugaan tindak pidana di Ponpes Al Zaytun sangat jelas. 

Ridwan Kamil sendiri sebelumnya menyebut Ponpes Al Zaytun menerima pendanaan miliaran rupiah dari pemerintah setiap tahunnya, ihwal yang langsung diklarifikasi oleh Kementerian Agama (Kemenag) sebagai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut mengutarakan pendapatnya dan telah melakukan investigasi independen. Mereka menemukan bahwa terdapat penyimpangan akhlak dan pidana di Ponpes Al Zaytun, plus dugaan oknum yang terafiliasi Negara Islam Indonesia (NII). 

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin juga ikut angkat bicara. Dirinya memastikan akan ada tindakan tertentu terhadap Ponpes Al Zaytun dan pihak terkait jika dugaan penyimpangan telah terbukti. 

Kontroversi Ponpes Al Zaytun kiranya telah menjadi topik pembicaraan hangat di meja makan, warung kopi, hingga grup whatsapp dalam beberapa waktu terakhir. 

Isu afiliasi dengan NII kemudian menjadi salah satu fokus menarik saat diskursusnya seolah tak pernah hilang dan muncul kembali dalam periode tertentu. 

Kegaduhan yang dibuatnya pun kemudian memantik tanya tersendiri, yakni mengapa polemik Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang, backing pejabat, dan NII seolah bisa tiba-tiba muncul? Mungkinkah ada kaitannya dengan agenda tahun politik yang sudah bergulir saat ini? 

Al Zaytun, Di-NII-kan? 

Jika publik tanah air masih ingat, isu NII atau Darul Islam (DI) senantiasa hadir dalam beberapa waktu tertentu setelah keberadaannya seolah bagaikan mitos usai pendirinya, yakni Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo ditangkap dan dieksekusi mati pada tahun 1962. 

Akan tetapi, NII yang terpecah disebut tetap eksis melalui gerakan bawah tanah sebagaimana turut dijelaskan Solahudin dalam buku berjudul The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema’ah Islamiyah. 

Mengacu pada sejumlah literatur, dalam perjalanannya, paling tidak terdapat dua haluan besar “pecahan NII” yang kemungkinan masih memiliki pendukung maupun simpatisan hingga saat ini. 

Pertama, adalah mereka yang bersikukuh menempuh jalur kekerasan untuk mewujudkan cita-cita negara Islam yang menerapkan syariat secara menyeluruh. 

Mengutip Solahudin, pada tahun 1985 hingga awal 90-an, salah satu pecahan yang kemungkinan memiliki afiliasi maupun menganut paham NII mengirim anggotanya ke Afghanistan untuk menjalani pelatihan militer sebagai foreign fighters, bersamaan dengan konflik yang tengah berkecamuk saat itu. 

Saat kembali ke Indonesia dan memisahkan diri dari NII atau DI, mereka mendirikan Jamaah Islamiyah (JI) pada tahun 1993 yang kemudian bertanggung jawab atas dua tragedi Bom Bali dan serangkaian aksi teror setelahnya. 

Sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2013, dari 77 kasus terorisme yang terungkap, 50 di antaranya melibatkan anggota atau mantan anggota NII. 

Sementara itu, pecahan NII kedua adalah mereka yang ingin meneruskan cita-cita Kartosuwiryo namun bukan dengan kekerasan dan dalam dimensi yang berbeda. 

Saat pecahan NII pertama melakukan aksi teror di Indonesia, kelompok kedua disebut terkejut karena pada dasarnya mereka adalah Muslim tradisionalis yang bahkan juga percaya mistisme. 

So called “pecahan NII” kedua juga dikatakan ada yang menempuh jalan damai dan memilih metode lain untuk menghadirkan nilai-nilai Islam secara kompromistis dalam bingkai kebangsaan. 

Jika ditelusuri, kelompok ini memiliki benang merah dengan apa yang dirintis oleh Mohammad Natsir. Dalam catatan Rendy Adiwilaga dalam Jurnal Wacana Politik Vol. 2 Natsir dikatakan memiliki ideologi serupa dengan Kartosuwiryo. 

Natsir dan Kartosuwiryo sempat mendirikan kelompok bernama Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) sebelum keduanya aktif di Masyumi yang notabene merupakan fusi politik Islam pertama di tanah air. 

Akan tetapi, saat NII dan DI/TII memberontak, Masyumi memberikan jarak dengan gerakan pendirian negara Islam, mengecam segala gerakan separatis, dan menyatakan tidak terikat dengan DI/TII. 

Secara terpisah, Natsir tidak menggunakan kekerasan tetapi lebih menggunakan metode tarbiyah (pendidikan) untuk mendapatkan dukungan dalam mendirikan konsep negara Islam yang diyakininya sebagai kekuatan politik esensial umat Islam, bukan diaktualisasikan secara harfiah. 

DDII yang digagas Natsir, di kemudian hari mendapatkan simpati dari mahasiswa dan menjadi lembaga alternatif dalam membentuk masyarakat yang Islami. 

Lembaga tersebut kemudian menginisiasi lahirnya KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) serta membangun Partai Keadilan (PK) di era Reformasi – partai yang menjadi cikal bakal PKS (Partai Keadilan Sejahtera). 

Bersamaan dengan itu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hingga Front Pembela Islam (FPI) muncul mewarnai kelompok yang disebut-sebut memiliki visi negara dengan syariat Islam meski dalam penafsirannya masing-masing. 

Sejarawan dari UIN Jakarta Amelia Fauziah mengatakan kelompok Islam yang bercita-cita mendirikan negara Islam tidak mudah untuk bersatu. Itu dikarenakan, satu kelompok dengan kelompok lainnya memegang teguh keyakinannya sendiri-sendiri. 

Benang merah dari perpecahan itu terjadi karena sebagian tokoh dan pengikutnya memutuskan “berdamai” dengan situasi politik, termasuk aktif menjadi bagian maupun secara langsung atau tidak langsung digunakan sebagai “alat” dari tarik menarik kepentingan politik nasional. 

Ketika sampai pada telaah ini, polemik Al Zaytun, Panji Gumilang, dan dugaan keterkaitannya dengan NII yang muncul secara tiba-tiba dan bergulir liar agaknya menguak keganjilan tertentu. 

Khususnya terkait keganjilan mengenai apakah isu ini sesungguhnya menjadi sarana bagi kepentingan politik tertentu jelang 2024. 

NII Bidak Siapa? 

NII – untuk kesekian kalinya – kembali disangkutpautkan dengan polemik keagamaan kontemporer, kali ini Ponpes Al Zaytun dan Panji Gumilang. 

Kendati diakui oleh sejumlah pihak internal Al Zaytun bahwa oknum yang menjurus ke ajaran dan perekrutan NII eksis, “meledaknya” isu kemudian menimbulkan tanya mengapa kemunculannya terjadi saat ini, khususnya jelang tahun politik. 

Secara historis, isu NII dengan dinamika politik nasional memang tak dapat dipisahkan. Meski di bawah tanah, NII memiliki simpatisan dan basis massa tersendiri yang seakan dilihat cukup signifikan untuk memengaruhi preferensi maupun impresi politik. 

Pecahan NII sendiri sempat menjadi anomali saat berhasil dirangkul pemerintah di era Orde Baru (Orba). Menurut mantan anggota NII Al Chaidar, kelompok yang disebut sebagai NII Fillah itu kemudian menjalin hubungan dekat dengan pemerintah setelah dirangkul oleh Ali Moertopo. 

Jelang dan pasca Reformasi, saat JI – selanjutnya bertransformasi menjadi Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi ISIS, dan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK) – menjadi dalang sejumlah aksi teror, nama NII kembali menjadi sorotan karena dianggap menjadi “ibu kandung” kelompok terorisme. 

Pada tahun 2011 silam, isu NII yang kembali muncul disinyalir merupakan alat politik tertentu. Hal itu dikemukakan oleh Sekjen DPP PKS saat itu, Anis Matta, yang mempertanyakan apakah isu NII menjadi alat untuk memojokkan Islam. 

Itu dikarenakan, isu telah bergulir secara sejak lama. Bahkan, silih bergantinya presiden, pemerintah tampak tak kuasa memberantas NII sampai ke akarnya, yang justru menimbulkan kesan seakan mereka dibiarkan. 

Dalam konteks yang saling berkaitan, dengan tetap tumbuh dan berkembangnya isu NII, penegakan hukum Indonesia turut berpeluang dianggap tak berjalan dengan baik. 

Di titik ini, kewibawaan pemerintah dipertaruhkan untuk tidak membiarkan isu NII terus tumbuh dan berkembang. Apalagi, dalam konteks Al Zaytun dan Panji Gumilang, isu terus menggelinding liar serta membuka dugaan “dilindungi” oleh tokoh penting di negeri ini. 

Menariknya, kemunculan simpati dan ketertarikan untuk mendukung NII dari para simpatisannya tampak tak dapat dilepaskan dari kemungkinan parpol Islam di Indonesia yang tak lagi representatif. 

Kini, parpol Islam agaknya kini justru berlomba untuk lepas dari kesan entitas fundamentalis dan tak lagi berfokus untuk menawarkan solusi untuk masalah yang dialami rakyat. 

Terombang-ambingnya representasi kelompok Islam yang dapat menyalurkan aspirasi sesuai syariat yang masing-masing mereka yakini kemudian menjadi peluang untuk dikapitalisasi oleh pihak tertentu serta demi kepentingan tertentu pula. 

Kendati penjelasan di atas sebatas interpretasi semata, menarik kiranya untuk tetap menantikan muara dari polemik Ponpes Al Zaytun dan dugaan keterkaitannya dengan NII hingga isu backing pejabat yang mengiringinya. (J61) 

PinterPolitik.com 

Sebagian warga +62 kiranya tak asing dengan adagium satir “mahal banget, mau naik haji yang jual,” untuk merespons banderol harga overprice atas barang atau jasa apapun. Belakangan, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kiranya semakin mempertegas adagium itu setelah mengusulkan kenaikan biaya haji yang fantastis. 

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR pekan lalu, Menag Yaqut ngide biaya perjalanan spiritual umat Islam itu naik dari sekitar Rp39,8 juta menjadi Rp69,1 juta. 

Yaqut menjelaskan, biaya keseluruhan haji dipenuhi dengan skema gabungan antara persentase biaya perjalanan (70 persen) dengan nilai manfaat atau hasil kelola dana tabungan haji para calon (30 persen). 

Meski hanya berlaku domestik, di saat bersamaan angka perjalanan haji pada tahun 2023 turun sebesar 30 persen di Arab Saudi. Itu dikonfirmasi langsung oleh Perwakilan Kementerian Haji dan Umrah Amr bin Reda Al Maddah. 

Merespons kritik pasca usulan Menag Yaqut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief fokus pada aspek nilai manfaat dari biaya haji jemaah. 

Dia menyebut kenaikan dimaksudkan untuk menjaga nilai manfaat yang menjadi hak jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus dan dapat digunakan secara berkelanjutan. 

Secara teknis, nilai manfaat sendiri berasal dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), plus merupakan bentuk subsidi pemerintah. 

Memiliki fungsi layaknya manajer investasi, BPKH akan mengelola dana haji jemaah ke dalam berbagai opsi instrumen investasi yang dianggap berkelanjutan, aman, dan sesuai dengan prinsip keuangan sosial syariah atau Islamic social finance. 

Akan tetapi, pekerjaan BPKH kiranya memang tak mudah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, yang melihat satu dari sekian potensi permasalahan pengelolaan dana haji, yakni masalah etik dan konflik kepentingan dalam penunjukan bank penerima setoran (BPS) biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). 

Ketika sampai pada gambaran proses pengelolaan dana haji dengan kompleksitas persoalan tersebut, usulan kenaikan biaya oleh Menag Yaqut kiranya memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan di tengah potensi respons minor publik tanah air. 

Lantas, mengapa Menag Yaqut tetap mengusulkannya? 

Ekonomi-Politik Haji 

Menjadi salah satu Rukun Islam, haji menjadi ibadah yang dilakukan umat Muslim di seluruh dunia dengan segala keterbatasan di masa lalu, baik dari segi transportasi maupun akomodasi perjalanan. Itu belum termasuk kendala bertendensi politis dari jemaah yang berasal dari wilayah atau negara kolonial. 

Ihwal itu pun terjadi di Indonesia. Campur tangan negara dalam pengaturan jemaah haji, termasuk biayanya, telah dilakukan sejak era Hindia Belanda. 

Fokus permasalahan kala itu adalah kesalahan predikat kepada jemaah haji yang diberi julukan Islamitische priester atau “pendeta Islam”. Julukan yang dianggap mencurigakan secara politik dan berbahaya oleh pemerintahan kolonial. 

Moch. Nur Ichwan dalam jurnal berjudul Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior to Reformasi Era, menyebut regulasi pertama mengenai haji dikeluarkan pada tahun 1825. 

Saat itu, pembatasan haji dilakukan dengan pembebanan biaya 110 gulden untuk paspor haji dan denda 1000 gulden bagi mereka yang “naik haji” tanpa paspor. 

Meski dikritik oleh Penasehat Urusan Pribumi Hindia Belanda Christiaan Snouck Hurgronje karena dapat memberikan efek negatif bagi kepentingan kolonial, aturan itu tetap diberlakukan dengan sedikit keringanan. 

Terlebih, berkembangnya Pan Islamisme membuat perjalanan haji ke Mekkah dilihat sebagai sumber permasalahan politik dan pemberontakan. 

Pesatnya perkembangan populasi Muslim membuat agen perjalanan haji kemudian mulai bermunculan. Selain untuk mencegah potensi kekhawatiran politik, haji kemudian juga mulai dilihat sebagai bisnis wisata religi yang besar. 

Terdapat tiga travel haji prominen saat itu, yakni Kongsi Tiga, Herklots, dan Alsegoff & Co. Meski begitu, masih terdapat biro perjalanan profesional yang dikelola oleh para syekh maupun ulama untuk mengakomodasi perjalanan haji umat Muslim Hindia Belanda. 

Di era pendudukan Jepang, regulasi haji tak banyak berubah walaupun perjalanannya diperketat mengingat Perang Dunia II begitu panas. 

Pasca merdeka, tata kelola perjalanan haji masih dibayangi keterbatasan dalam hal koordinasi di era Orde Lama (Orla). Saat Orde Baru (Orba), Nur Ichwan menyebut monopoli negara atas perjalanan haji termasuk tata kelolanya mulai terjadi akibat jamaknya fenomena gagal berangkat jemaah lewat travel swasta. 

Istilah Ongkos Naik Haji (ONH) dan ONH plus juga muncul di masa kepemimpinan Soeharto sebagai frasa yang menggambarkan ekonomi politik haji kala itu. Dana haji juga mulai dikelola terpusat oleh badan bernama Dana Sosial Kerohanian Presiden pada 1970 dan Badan Pengelola Dana Ongkos Haji Indonesia pada 1996. 

Pasca Reformasi, mulai terdapat masa tunggu yang lebih lama dari biasanya seiring dengan dinamika kebijakan kuota dari pemerintah Arab Saudi. Ihwal yang menjadi salah satu faktor monopoli pemerintah semakin kuat dalam urusan haji dan tata kelola dananya. 

Tak jarang, pemerintah, utamanya Kemenag, dikritik karena seakan bertindak sebagai corporated business atau bisnis korporasi yang mengumpulkan manfaat dari layanannya. 

Lalu, dengan faktor historis dan realita yang ada, apakah usulan kenaikan biaya haji Menag Yaqut akan memperparah sentimen tersebut? 

Bukan Demi Cuan? 

Konsep corporated business yang tampaknya diterapkan atas haji dan tata kelola pendanaannya di saat bersamaan menghadirkan kritik yang menyebut pemerintah seolah bertindak sebagai regulator sekaligus “agen travel haji”. 

Akan tetapi, Sulistyo B. Utomo, Noel Scott, dan Xin Jin dalam sebuah publikasi berjudul The business of hajj menjelaskan dinamika yang berkembang di era modern membuat perilaku negara dan para investor yang menjadikan haji sebagai objek corporated business tak dapat terhindarkan, termasuk di Indonesia. 

Ketiganya menyebut haji bukan lagi tentang religious outcome, tetapi atas dasar menyelaraskan dengan tuntutan serta atmosfer ekonomi, politik, dan bisnis. 

Hal itu juga terjadi di Arab Saudi saat hotel-hotel mewah berlomba-lomba dibangun dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. 

Setiap negara dengan potensi jemaah haji yang masif turut “terjerumus” ke dalam perlombaan penyediaan akomodasi dan perjalanan terbaik, yang mana tentu diiringi dengan kalkulasi biaya haji sedemikian rupa. 

Tak hanya di Indonesia, Malaysia pun menerapkan manajemen dana haji jemaah yang hampir mirip. Dikelola oleh badan bernama Lembaga Urusan dan Tabung Haji (LUTH), biaya haji di Negeri Jiran setelah disubsidi dari nilai manfaat terbagi menjadi dua golongan, yakni Rp38,7 juta dan Rp45,8 juta tergantung kelas ekonomi sang jamaah. 

Atas berbagai telaah di atas serta sampai pada titik analisis ini, Menag Yaqut bukan tidak mungkin melihat esensi yang sama bahwa kenaikan biaya haji bukan soal usul yang bersifat populer semata. 

Aspek yang digarisbawahi Menag Yaqut dan jajarannya mengenai nilai manfaat dana haji, investasi dana, dan tata kelola dana jangka panjang oleh BPKH kemungkinan memang memiliki relevansi tertentu yang membuat dana haji mau tidak mau harus dinaikkan. 

Akan tetapi, rincian mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana tetap perlu dikomunikasikan kepada para calon jemaah secara jelas. Bagaimanapun, kenaikan dengan persentase cukup besar tak dapat dipungkiri akan membebani sejumlah kalangan untuk dapat menunaikan ibadah haji. 

Oleh karena itu, mencoba mencari jalan tengah seperti melakukan kenaikan biaya tidak secara drastis bisa menjadi hal yang patut dipertimbangkan oleh Menag Yaqut dan pihak-pihak terkait. (J61) 

Kemenag terbitkan aturan terkait bentuk kekerasan seksual, melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73. Hal ini srbagai upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, yang di dalamnya terdapat 16 klasifikasi. Termasuk rayuan, siulan, lelucon, hingga menatap korban

Kemenag terbitkan aturan terkait bentuk kekerasan seksual, melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73. Hal ini srbagai upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, yang di dalamnya terdapat 16 klasifikasi. Termasuk rayuan, siulan, lelucon, hingga menatap korban

Dirjen Bimas Kemenag siap ajukan gugatan ke PTUN

PinterPolitik.com

Bagi kita yang hidup di universe ini, khususnya bagi mereka yang tinggal di Indonesia, bulan Oktober pada tahun 2019 merupakan suatu waktu yang cukup menentukan. Bagaimana tidak? Pada bulan tersebut, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang baru dibentuk – berisikan dengan wajah lama dan wajah baru yang menjadi sebuah kesatuan Kabinet Indonesia Maju, belum lagi apabila presiden memutuskan mengadakan reshuffle.

Pengumuman siapa saja menteri yang dipilih Jokowi kala itu pun dilakukan di depan Istana serta disiarkan secara langsung melalui saluran-saluran televisi nasional hingga streaming platform seperti YouTube. Bagaikan tontonan, pengumuman itu juga menentukan nasib negara dan bangsa ini ke depannya.

Namun, hal yang berbeda justru terjadi di Negara Indonesia dari alternate universe Bumi-45. Pasalnya, Presiden Joko lebih memilih untuk mengadakan kegiatan yang unik agar pengumuman menteri-menteri menjadi lebih fun.

Joko: Selamat pagi, bapak dan ibu sekalian. Pada kesempatan hari ini, bapak dan ibu hadir di sini untuk menyaksikan “super deal” yang telah ditunggu-tunggu oleh bapak dan ibu sekalian.

Bowo: Wah, bisa aja nih Joko. Saya kemarin lawannya malah diundang ke sini.

Sandi: Ya, tidak apa-apa, Pak Bowo. Kan, lumayan kalau dapat hadiah “super deal”.

Yakut: Semoga saja saya yang dapat hadiah “super deal” itu. Semoga saja hadiahnya nanti bisa jadi kesempatan-kesempatan baru buat para Nahdliyin.

Baca Juga: Menag Yaqut dan Amunisi Rahasia PKB

Mega: Hmm, Pak Joko ini juga ngapain ngundang saya? Kan, cukup anak buah saya aja, seperti Pak Yasonna dan Pak Juliari. Toh, saya sudah sibuk jadi Ketum. Sudah tua saya ini.

Zulkifli: Saya sih datang saja, Bu Mega. Barang kali saya juga dapat hadiah. Jangan bilang-bilang Pak Amien ya, Bu.

Joko: Hadiah-hadiah ini ada di balik tirai-tirai yang telah tersedia di sini. Setiap orang nanti akan mendapatkan giliran untuk membuka tirai hadiah untuk bapak dan ibu sekalian.

Presiden Joko pun akhirnya memberikan masing-masing giliran mereka untuk membuka tirai. Ternyata, Pak Bowo mendapatkan hadiah berupa Menteri Pertahanan (Menhan). Tidak hanya Pak Bowo, Yakut pun senang karena ternyata mendapat “super deal” di Kementerian Agama (Kemenag).

Meski sejumlah pihak mendapatkan hadiah yang diinginkan, Zulkifli ternyata mendapatkan tirai hadiah yang berisikan zonk. Namun, Zulkifli tetap yakin bahwa, di masa mendatang, hadiah itu akan ada di tangannya. “Jangan menyerah, kayak kata D’Masiv,” batin Zulkifli. 

Joko pun senang bisa “berbagai” hadiah-hadiah di balik tirai tersebut. Namun, di balik itu semua, Joko sadar bahwa, pada akhirnya, “hadiah-hadiah” ini hanyalah kesenangan duniawi saja – dan tentunya bisa berpindah tangan di masa mendatang. Siapa tahu kan? (A43)

Baca Juga: Gus Yaqut, Menag Pencetak Gol?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Segala kebingungan di wilayah Kementerian Agama (Kemenag) memang kagak ada habisnya. Dulu sempat ada kasak-kusuk korupsi pengadaan Alquran, terus ada kasus jual beli jabatan, kemudian geger soal dana haji. Eh, lha kok sekarang timbul masalah lagi? Adalah masalah penganggaran 2021 yang mencantumkan dana buat pengadaan Virtual Private Network atau VPN.

Mimin yakin nih kita yang milenial sudah nggak asing dengan aplikasi satu ini. Pasalnya, sudah dari dulu ngetren – terutama buat dipakai untuk membuka situs yang diblokir.

Nah, pengalaman masa lalu itu sampai-sampai membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta warga negara supaya waspada. Sebab ternyata nih, cuy, VPN nggak hanya bahaya buat membuka situs ngawur, melainkan juga tidak aman untuk urusan privasi data kita.

Kalau soal situs ngawur, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ihsan juga mengkhawatirkan hal itu. Sampai-sampai, ketika rapat dengan Menteri Agama (Menag), doi bilang, “kalau mau buka situs porno itu pakai VPN.”.

Ya, meski pihak Kemenag menjamin bahwa VPN tidak akan digunakan sejauh kekhawatiran Pak Ihsan, masalah yang timbul selanjutnya adalah aman ngga nih VPN buat data lembaga? Secara, kalau Kominfo sudah ngasih warningtandanya memang bahaya. Lagian, alasan Kemenag yang bilang bahwa VPN ini cuma buat menyinkronkan tugas pokok dan fungsi antara pusat dengan daerah juga agak aneh sih.

View this post on Instagram

Wah para aktivis disebut alami peretasan #aktivis #peretasan #sadap #penyadapan #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 30, 2020 at 6:50pm PDT

Lagian nih kalau mau ditelisik, anggaran bermiliar-miliar itu juga mengkhawatirkan. Mimin takut aja kalau sampai terbegal di tengah jalan. Bukan apa sih, tapi kalian paham kan watak birokrasi Indonesia kayak gimana. Lebih-lebih Kemenag yang punya catatan merah di hati para pemirsa siaran berita. Hehehe.

Sekali lagi, ini bukannya mimin ragu dengan niat pemerintah. Itu baik kok kalau dipakai buat memudahkan pekerjaan. Namun, tidakkah berlebihan apabila soal mempermudah pekerjaan harus merogoh kocek untuk memakai aplikasi yang tidak dianjurkan oleh lembaga kredibel sekelas Kominfo.

Jujur saja, kita semua nggak pengen kan kejadian koruptif di Kemenag menemukan kesempatan untuk lahir kembali lewat korupsi pengadaan sesuatu yang tidak terlalu signifikan? Serius deh mimin masih trauma.

Terakhir, biar paham, dulu Menag pertama KH. A. Wahid Hasyim pernah bilang bahwa jangan pernah meremehkan sesuatu yang tampak lemah. Jadi, Kemenag mohon jangan meremehkan soal ini ya. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Membahas soal haji ini, mimin agak was-was sih sebenarnya. Secara, ini urusannya bukan cuma duniawi saja tetapiada unsur transendentalnya juga. Apalagi, kalau sudah menyentuh lembaga resmi pemerintahnya – dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag).

Haduh, pusing deh. Soalnya, meski guru ngaji mimin zaman dulu pernah bilang, “Jangan sampai mengambil keuntungan yang membabi-buta dalam urusan agama,” tetapi perilaku Kemenag justru dinilai kerap menimbulkan masalah.

Perisitiwa di tahun-tahun lalu juga mendukung penilaian itu, kan – mulai korupsi pengadaan bantuan sampai isi stok jabatan. Ini membuat tidak hanya manusia yang bingung, melainkan juga malaikat yang repot. Hehe.

Kembali lagi ke soal haji, Indonesia lewat Kemenag telah mengambil keputusan untuk meniadakan pemberangkatan ibadah haji tahun ini, cuy. Menyusul dengan keputusan itu, sebelum ditanya yang aneh-aneh soal duit haji tahun ini di-ke-mana-kan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) langsung secepat kilat melempar pernyataan bahwa dana tersebut akan dimanfaatkan buat stabilisasi nilai tukar rupiah. Wow.

Sontak saja, rencana mengalihkan penggunaan uang itu segera mendapat sindiran dari banyak orang. Salah satunyadatang dari si kritikus handal di bidang ekonomi, yakni Rizal Ramli.

Begini kurang lebih kritiknya, “Bener-bener sudah kehabisan ide, Dana Haji dipakai untuk penggunaan berisiko support rupiah. Payah deh,” dalam akun twitter @RamliRizal. Wah, savage banget nih. Seakan-akan, haji ini jadi sapi perah rupiah. Apakah Menteri Agama (Menag) jadi bamper Menteri Keuangan (Menkeu) yang bingung cari uang?

View this post on Instagram

Harap-harap cemas jemaah haji Indonesia #jemaahhaji #haji #ibadahhaji #arabsaudi #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 21, 2020 at 6:45pm PDT

Menurut mimin sih, memang pantas kok kalau orang lantas mengelus dada lihat perilaku Kemenag ini. Mimin saja nihsampai heran.

Padahal, dulu pas mimin ngaji, ustaz mimin bilang begini, “Uang untuk ibadah haji ini sakral. Pamali kalau dipakai untuk urusan lain”. Dan sekarang, jujur, mimin takut kalau pamali itu sedang mengintai kita (ya kali kita, Kemenag saja lah).

Benar sih kalau dilihat dari kronologi peniadaan ibadah haji tuh kayak ada yang janggal. Jadi, wajarlah kalau orang-orang berpikir seperti Pak Rizal Ramli, bahwa peniadaan ini jangan-jangan cuma akal-akalan pemerintah buat menutup rupiah yang tepar dan bukan sebab yang lain.

Lagian, pihak Arab Saudi kabarnya juga belum memastikan antara bisa atau tidaknya didatangi rombongan haji dari negara luar. Seharusnya, sebab urusan haji ini sangat sensitif, bisa kali para petinggi negara menahan diri agar tidak memutuskan sesuatunya sebelum ada kepastian dari pihak Arab Saudi.

Mbokyo, kalau mau bertindak apalagi mengenai hajat hidup orang banyak bermusyawarahlah dulu. Lha, kok malah Menag sebagai penanggungjawab nih belum musyawarah dengan lembaga negara yang lain – yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – malah sudah serobot keputusan.

Sudah ya. Mimin cukupkan tulisan tentang haji ini. Gak tega, cuy, kalau membayangkan bagaimana perasaan orang-orang tua di kampung-kampung yang bertahun-tahun menaruh harap agar bisa segera mencium Kakbah di tahun ini. Mari kita berdoa semoga mereka bisa berangkat haji secepatnya. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.