Kemarahan Jokowi – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com Suara Politik Milineal Indonesia Mon, 18 Apr 2022 09:19:12 +0000 id hourly 1 https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2026/06/favicon-pinpol-150x150.png Kemarahan Jokowi – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com 32 32 Jokowi Marah, Tanda Sayang? https://www.pinterpolitik.com/celoteh/jokowi-marah-tanda-sayang/ Mon, 18 Apr 2022 13:00:00 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=108610 Dinamika kenaikan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar kendaraan yaitu Pertamax ternyata membuat Presiden Jokowi geram. Bahkan, mantan Wali Kota Solo ini menilai hal tersebut terjadi karena para menterinya tidak memiliki sense of crisis. 

PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluapkan kekesalannya kepada beberapa menteri yang dinilai tidak memiliki sense of crisis terhadap kondisi masyarakat. Hal ini lantaran harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan harga.

Hal ini akhirnya mengakibatkan pro dan kontra di tengah masyarakat sehingga presiden tidak ragu menunjukkan gestur marah saat memberikan pidato di hadapan para menteri. 

Ungkapan kekesalan dan kemarahan presiden sebenarnya bukan kali ini saja terjadi tetapi sudah beberapa kali terlihat ketika Jokowi menyinggung perihal rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19 pada tahun 2020 silam. Kemudian, mantan Wali Kota Solo ini juga pernah marah pada bulan April 2022 lalu karena maraknya barang impor yang masuk ke Indonesia. 

Well, memang sejak menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi tidak jarang meluapkan kekesalannya kepada para pembantunya alias para menteri. Namun, gestur marah Pak Jokowi tampaknya justru menuai reaksi di tengah masyarakat. 

Pro dan kontra terjadi di tengah masyarakat karena ada yang menilai positif dan juga ada yang sebaliknya. Padahal setiap manusia pasti pernah marah ketika merasa kecewa apalagi dikecewakan oleh orang yang selama ini dipercaya. 

Mungkin, inilah yang sedang melanda hati Pak Jokowi ketika melihat harga BBM melonjak serta minyak goreng yang mengalami kelangkaan. Perasaan kecewa akhirnya diluapkan di depan publik dengan langsung menyasar pada menterinya yang dinilai tidak bekerja secara optimal. 

Kemarahan yang terus berulang ini rasanya mengingatkan kepada sosok Naruto Uzumaki yang tidak jarang memperlihatkan amarahnya ketika merasa kecewa. Seperti saat Uzumaki meratapi kepergian sahabatnya yang bernama Sasuke Uchiha yang akhirnya mati. 

Namun, kemarahan seorang Uzumaki identik dengan rasa sayang terhadap orang yang dikasihinya seperti kehilangan sahabat, seperti halnya yang dijelaskan oleh filsuf kontemporer Martha Nussbaum dalam sebuah tulisan berjudul Aristotle on Anger, Justice, and Punishment karya Niel Aslak Christensen. 

Nussbaum dalam tulisan ini menjelaskan jika kemarahan muncul karena ada suatu tindakan yang menyinggung orang terdekat atau orang yang dicintai. Hal ini sekaligus menunjukkan jika marah itu juga bisa menjadi wujud sebagai rasa cinta, lho. 

Namun, di dalam tulisan yang sama, kemarahan menurut Aristoteles merupakan sebuah tindakan yang mengarah pada empat poin penting, yaitu sebagai wujud rasa sakit, pembalasan, imbas dari sebuah kelalaian, hingga sesuatu yang tidak pantas. 

Nah, kalau dalam fenomena marahnya Pak Jokowi kepada para menteri, bisa dikategorikan sebagai rasa sayang juga nggak ya? Hmm, atau kemarahan presiden ini bisa diidentikan dengan pemahaman Aristoteles yaitu akibat dari rasa sakit atau pembalasan karena kinerja para menteri yang tidak sesuai arahannya? 

Ya, mungkin, ini bentuk rasa sayang Pak Jokowi kepada masyarakatnya. Boleh jadi, karena saking sayangnya, sampai ada yang berwacana untuk memperpanjang “hubungan” Pak Jokowi dengan masyarakat Indonesia. (G69)

]]> Data Jokowi Diralat Menkeu, Ada Apa? https://www.pinterpolitik.com/in-depth/data-jokowi-diralat-menkeu-ada-apa/ Fri, 03 Jul 2020 12:18:05 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=80635 Dalam video kemarahannya, Presiden Jokowi secara khusus menyinggung perihal serapan anggaran Kementerian Kesehatan yang baru 1,53 persen dari Rp 75 triliun. Menariknya, setelah itu muncul pembelaan terhadap Menteri Kesehatan dari Komisi IX DPR dan Menteri Keuangan. Lantas, benarkah Presiden Jokowi bertolak dari data yang keliru?

PinterPolitik.com

Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Anthony Charles Lynton Blair atau Tony Blair yang juga menjadi dewan pengarah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru adalah contoh ekstrem terkait bagaimana fatalnya data yang salah berdampak pada pengambilan kebijakan yang buruk.

Berkat hubungan baiknya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush, Blair kemudian berhasil membuat negeri Paman Sam bekerjasama dengan Inggris untuk menginvasi Irak pada 2003 karena menduga Irak tengah mengembangkan senjata pemusnah massal (Weapon of Mass Destruction/WMD).

Invasi ini sendiri bertolak atas temuan gabungan dinas intelijen asal Inggris Joint Intelligence Committee (JIC) yang menyimpulkan Irak menyimpan senjata kimia dan biologi, serta akan mengembangkannya untuk menjadi setingkat senjata nuklir.

Menariknya, dalam laporan bertajuk Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction yang dirilis House of Commons Inggris pada 2004, justru menunjukkan bahwa Secret Intelligence Service (SIS) atau MI6 Inggris memakai sumber data “yang tak bisa dipercaya” terkait keberadaan WMD Irak.

Pun begitu pada 2016, ketika Sir John Chilcot juga turut mengeluarkan laporan setebal 12 jilid yang berisi dugaan bahwa MI6 telah memalsukan sumber data dengan mengacu pada film Michael Bay yang berjudul The Rock (1996).

Sedikit tidaknya, kontekstualisasi kasus Blair tersebut sepertinya dapat kita lihat dari situasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Dalam video yang dirilis Istana 28 Juni lalu, Presiden Jokowi secara terbuka menyinggung serapan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang baru mencapai 1,53 persen dari Rp 75 triliun anggaran bidang kesehatan.

Uniknya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati justru memberikan pembelaan dengan menyebutkan tidak semua anggaran bidang kesehatan dialokasikan ke Kemenkes.

Selaku sosok yang dinilai begitu dipercayai oleh Presiden Jokowi, menarik melihat Sri Mulyani justru dengan lugas menyebutkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran tersebut bukankah tanggung jawab Kemenkes semata.

Peristiwa menarik ini bahkan sampai menjadi perhatian khusus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang menduga bahwa jangan-jangan Presiden Jokowi mendapatkan data yang salah, sehingga terjadi ralat dari Komisi IX dan Menkeu.

Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari peristiwa menarik ini?

Fenomenalisme

Kasus Blair di awal tulisan, ataupun sindiran Presiden Jokowi yang kemudian diralat oleh Menkeu dapat kita pahami melalui teori epistemologi yang disebut sebagai fenomenalisme. Teori ini sendiri adalah penjelasan filosofis yang menerangkan perihal hubungan antara persepsi dengan realita (dunia).

Prinsip dasar dari teori ini adalah, bahwa proposisi tentang objek material (realita/dunia) dapat direduksi menjadi proposisi tentang sensasi aktual, data, atau fenomena yang tampak – data yang diterima indera manusia.

Kendati terlihat sederhana, penjelasan terkait bagaimana manusia merekonstruksi realita ini memiliki konsekuensi yang begitu besar dalam kehidupan. Pada kasus Blair misalnya, karena ia salah mendapatkan data terkait adanya pengembangan WMD, AS dan Inggris sampai melakukan invasi yang berujung pada melayangnya ratusan nyawa prajurit.

Peristiwa tersebut terjadi karena proposisi data yang diterima telah terkonstruksi dalam kognisi Blair bahwa di luar sana memang benar Irak telah mengembangkan WMD. Dengan kata lain, kendati Blair tidak pernah mengobservasi langsung Irak, ia dapat mengklaim realita terkait aktivitas Irak hanya karena mendapatkan laporan dari dinas intelijen Inggris.

Penjelasan ini juga dapat kita terapkan pada kasus Presiden Jokowi. Sebab, karena mendapatkan data bahwa penyerapan anggaran Kemenkes rendah, maka terbentuk konstruksi realitas dalam kognisi Presiden Jokowi bahwa Kemenkes memang bertindak demikian. Ini kemudian yang menjadi alasan mengapa fenomenalisme disebut mereduksi realitas berdasarkan data yang diterima indera.

Seperti yang disinggung oleh Fahri, kasus ini sebenarnya dapat dibaca bahwa Presiden Jokowi tampaknya mendapatkan data yang salah dari jajarannya. Secara lugas, mantan politisi PKS ini bahkan menduga para menteri hanya memberikan laporan asal bapak senang (ABS) kepada sang presiden.

Ini kemudian membuat Fahri menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia yang seharusnya diselenggarakan di atas akuntabilitas, justru dijalankan secara feodal.

Jika simpulan Fahri benar, tentu ini menjadi jawaban mengapa aktualisasi bantuan sosial (bansos) Covid-19 tidak kunjung tepat sasaran karena data yang ada benar-benar tidak presisi. Konteks ini tentu memberikan konsekuensi yang begitu besar. Pasalnya, bagaimana mungkin Presiden Jokowi akan membuat kebijakan publik yang mempertaruhkan hajat hidup orang banyak apabila data yang dimiliki tidak benar.

Tidak hanya terkait bansos Covid-19, data yang bermasalah juga tampaknya menjadi jawaban terkait mengapa berbagai macam masalah di daerah, seperti kekeringan, kelaparan, stunting, dan masalah menahun lainnya tidak kunjung selesai.

Menanti Peran Besar Jokowi

Pada titik ini, mungkin penjelasan tersebut akan membawa kita pada pesimisme, karena nyatanya masalah data ini tidak kunjung selesai dari tahun ke tahun. Terkait persoalan ini, Fahri sebenarnya memberikan solusi implisit, yakni dengan Indonesia menerapkan sistem presidensialisme, posisi Jokowi selaku presiden sebenarnya begitu powerful.

Menurutnya, presiden dalam sistem ini bahkan tidak perlu untuk melakukan rapat kabinet untuk mengambil keputusan karena itu memang sepenuhnya hak prerogatif presiden.

Terkait masalah fenomenalisme yang disebutkan sebelumnya, peran besar Presiden Jokowi sebenarnya dapat menjadi jawaban. Ini tidak terlepas dari diskursus terkini perihal data yang menyebutkan bahwa data tidak sama dengan informasi.

Data adalah serangkaian fakta acak yang telah berhasil dikumpulkan, sedangkan informasi adalah hasil dari proses data yang dimiliki. Misalnya, kita mengetahui fakta bahwa setiap jam 10 pagi Andi meminum susu – ini adalah data. Data ini kemudian disimpulkan bahwa untuk membunuh Andi, cukup dengan memberinya racun pada susu yang diminumnya pada jam 10 pagi – ini adalah informasi.

Dengan kata lain, meskipun benar para menteri selama ini memberikan Presiden Jokowi data ABS, mantan Wali Kota Solo tersebut seharusnya dapat mengolahnya agar tidak menjadi informasi mentah, sehingga kasus ralat serapan anggaran Kemenkes tidak terjadi. Ini tentunya membutuhkan keterampilan khusus dari Presiden Jokowi.

Akan tetapi, dengan terjadinya kasus tersebut, setidaknya terdapat tiga hal yang dapat disimpulkan.

Pertama, sejak awal data yang dimiliki menteri memang salah karena metode pengumpulan data yang dilakukan bermasalah. Ini tentunya berkonsekuensi pada informasi yang terbentuk juga salah.

Kedua, boleh jadi data yang dimiliki benar, tapi proses penyimpulannya untuk menjadi informasi yang salah. Dengan kata lain, kemampuan para pemangku kebijakan publik dalam meramu data menjadi persoalan serius.

Ketiga, boleh jadi data dan simpulannya benar. Akan tetapi, karena berbagai menteri memiliki kepentingan tersendiri (konflik kepentingan), itu membuat Presiden Jokowi tidak mendapatkan data atau informasi yang seharusnya. Sebagaimana diketahui, telah menjadi desas-desus umum bahwa berbagai menteri kerap dinilai berafiliasi dengan pengusaha, partai politik, atau pihak berpengaruh tertentu.

Terkhusus kemungkinan terakhir, pengamat politik dari Universitas Telkom yang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah tampaknya memberikan afirmasi. Menurutnya, Presiden Jokowi telah gagal mengatur ritme kerja para menteri, sehingga visi misi presiden tidak terimplementasi dengan baik karena beberapa menteri berupaya untuk membangun panggungnya sendiri.

Pada akhirnya, kita mungkin dapat menyimpulkan, apapun kemungkinan yang terjadi, yang jelas saat ini terdapat masalah data yang tengah mendera Istana. Tentu kita berharap persoalan fundamental ini segera dibenahi agar kebaikan bersama (common good) dapat ditelurkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]> Mengapa Video Kemarahan Jokowi Baru Dirilis? https://www.pinterpolitik.com/in-depth/mengapa-video-kemarahan-jokowi-baru-dirilis/ Tue, 30 Jun 2020 08:19:00 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=80428 Setelah 10 hari berselang, video rapat internal kabinet yang menunjukkan ketidakpuasan Presiden Jokowi terhadap kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19 mendapat sorotan dari berbagai pihak. Namun, pertanyaannya, mengapa video tersebut baru dirilis sekarang?

PinterPolitik.com

Rasa-rasanya, kita semua pasti setuju bahwa pandemi virus Corona (Covid-19) telah mengubah kehidupan kita dari berbagai sisi. Mulai dari menghambat, bahkan menggagalkan rencana yang telah dibuat, ataupun terkait interaksi keseharian dengan teman, keluarga, dan kolega.

Tidak sedikit pula pihak-pihak yang dibuat frustrasi oleh virus yang satu ini. Ini tentunya tidak lepas dari meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), ataupun sulitnya mendapatkan pendapatan di tengah situasi pandemi.

Rasa frustrasi ini juga yang sepertinya tengah menghinggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Bagaimana tidak, dalam video yang dirilis oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada 28 Juni, dengan jelas memperlihatkan ketidakpuasaan sang presiden terhadap kinerja menteri dalam menangani pandemi Covid-19.

Mulai dari mengungkit bantuan sosial (bansos), anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang baru terserap 1,53 persen dari Rp 75 triliun (Rp 1,1475 triliun), hingga menegaskan dapat mengambil langkah tegas seperti mengeluarkan Perppu, membubarkan lembaga tertentu, ataupun melakukan reshuffle kabinet.

Dengan nada yang meninggi, Presiden Jokowi menegaskan bahwa jajarannya harus memiliki rasa pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini. Menurut mantan Wali Kota Solo tersebut, masih terdapat menteri yang memandang situasi secara biasa-biasa saja, sehingga belum keluar kebijakan-kebijakan luar biasa untuk menangani pandemi Covid-19.

Kita tentu sepakat, berbeda dengan rivalnya dalam dua gelaran Pilpres terakhir, Presiden Jokowi adalah sosok yang mengeluarkan pernyataan dengan nada tinggi hanya dalam situasi tertentu. Atas hal tersebut, banyak pihak kemudian melihat bahwa sang presiden tengah memberikan sinyal bahwa situasi tengah genting saat ini.

Konteks tersebut misalnya dapat disimpulkan dari pernyataan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI, Bey Triadi Machmudin yang menegaskan bahwa video rapat internal itu dibuka karena menilai banyak hal baik dari pernyataan Presiden Jokowi yang bagus diketahui oleh publik.

Akan tetapi, tentu pertanyaannya adalah, mengapa video ini baru diputuskan keluar setelah 10 hari berselang? Mengapa memakan waktu selama itu?

Amarah Pemimpin Saat Krisis

Banyak dari kita mungkin menilai bahwa meluapkan emosi seperti kemarahan dan frustrasi merupakan hal yang tidak seharusnya ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Akan tetapi, Jeff Haden dalam tulisannya Why Great Leaders Get Angry—and Show It justru menjelaskan bahwa meluapkan emosi semacam itu dapat berdampak baik bagi seorang pemimpin.

Mengutip penelitian pakar kecerdasan emosi Henry Evans dan Colm Foster, Haden menyebutkan bahwa melepaskan amarah setidaknya berdampak positif pada dua hal, yakni meningkatkan fokus dan menciptakan kepercayaan diri.

Ketika amarah diluapkan, itu akan meningkatkan drastis fokus pada objek yang menjadi sasaran amarah. Peningkatan fokus ini yang kemungkinan besar ingin dibangun oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, berulang kali sang presiden menekankan pada harus adanya perasaan yang sama, harus ada sense of crisis yang sama agar tidak terdapat pihak yang memandang situasi saat ini biasa-biasa saja.

Dengan kata lain, jika perasaan atau emosi diluapkan pada pandemi Covid-19, tentunya itu akan meningkatkan fokus pada penanganan pandemi tersebut.  Luapan emosi Presiden Jokowi tersebut jelas menunjukkan bahwa ia tengah begitu fokus untuk mengawasi kinerja menteri terkait penanganan pandemi.

Ini tentunya menjadi penegasan keras bagi para menteri untuk membenahi kinerja agar “ancaman” reshuffle yang didengungkan Presiden Jokowi tidak menghampiri mereka.

Selain meningkatkan fokus, amarah juga dapat menciptakan kepercayaan diri. Menurut Haden, amarah dapat meningkatkan produksi hormon adrenalin dalam tubuh sehingga dapat mengurangi kekangan mental, dan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri.

Dengan meluapkan amarah, kepercayaan diri Presiden Jokowi jelas terlihat meningkat, di mana dengan terbuka dan tegas, ia mengevaluasi kinerja para menteri. Bagi mereka yang kerap menyaksikan pidato mantan Wali Kota Solo tersebut, terlihat jelas terdapat perbedaan nada suara yang signifikan daripada pidato sebelumnya.

Apalagi, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa ia berani untuk mempertaruhkan reputasi politiknya, misalnya dengan mengeluarkan Perppu. Jelas, ini menunjukkan bahwa kekangan mental, terkait perlu kehati-hatian ekstra dalam mengeluarkan kebijakan telah menurun.

Pada titik ini, mungkin dapat disimpulkan bahwa pelepasan amarah Presiden Jokowi memiliki dampak positif. Seperti yang juga disebutkan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI, Bey Triadi Machmudin, terdapat informasi baik dalam video tersebut yang bagus diketahui oleh publik.

Akan tetapi, anehnya, dengan gentingnya informasi yang ada, mengapa video sampai membutuhkan waktu 10 hari untuk dirilis? Bukankah di tengah situasi pandemi Covid-19 dibutuhkan tindakan yang cepat, tanggap, dan tegas? Atas keganjilan ini, mungkin perlu dipertanyakan, adakah pesan politik di balik rilis video tersebut?

Pesan untuk Pihak Tertentu?

Jika bertanya perihal adanya intrik politik, mungkin akan ada pihak yang menyebutkan rilis video tersebut berguna untuk menarik simpati publik terhadap Presiden Jokowi. Asumsi semacam ini memang cukup beralasan. Pasalnya, jika video tersebut dirilis, itu dapat mengurangi titik berat kesalahan penanganan pandemi Covid-19 dari Presiden Jokowi ke para menteri.

Akan tetapi, asumsi semacam ini agaknya cukup prematur dan dangkal untuk disimpulkan. Melihat tampilan video, seperti editing sudut kamera, mungkin dapat disimpulkan bahwa video ini adalah pesan terbuka bagi pihak tertentu.

Cukup menarik melihat bahwa terdapat dua sosok menteri yang mendapatkan sorotan kamera khusus dalam video tersebut, yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Sorotan kamera tersebut kemudian banyak dikaitkan dengan “ancaman” reshuffle yang disebutkan oleh Presiden Jokowi. Indonesia Police Watch (IPW) misalnya, turut merespons cepat dengan menyebutkan setidaknya terdapat 12 menteri yang harus diganti, dan salah satunya adalah Menko Marves Luhut karena dinilai kerap menimbulkan kontroversi dan kegaduhan.

Kemudian terkait Menkes Terawan, namanya sebenarnya telah banyak didengungkan berbagai pihak sejak awal penanganan pandemi Covid-19 karena dinilai memberikan informasi asal bapak senang (ABS). Pada 21 Maret lalu misalnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah turut berpendapat bahwa Presiden Jokowi tengah kebingungan menghadapi situasi karena terlanjur percaya dengan laporan Menkes yang menyebut Indonesia bebas dari Covid-19.

Tentunya, jika benar apa yang disebutkan oleh Dedi, maka kurangnya persiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 – yang baru-baru ini diakui oleh Luhut – berakar dari laporan ABS Terawan.

Sebelum video ini rilis, gestur Presiden Jokowi bahwa ia terlihat sudah mulai meragukan informasi dari para menterinya sebenarnya sudah terlihat. Itu misalnya ketika sang presiden beberapa kali tampil sendiri dalam menyampaikan pidato terkait Covid-19.

Padahal, kalau melihat pada urgensi pidato, serta membandingkannya dengan pemimpin negara lain seperti Donald Trump dan Xi Jinping, terlihat jelas penyampaian pidato sepenting itu selalu didampingi oleh pejabat lain, seperti Wakil Presiden ataupun Menteri Kesehatan.

Dengan kata lain, rilis video ini sepertinya dapat dibaca sebagai puncak dari keraguan Presiden Jokowi, sehingga ia menyetujui video rapat internal tersebut dibuka ke hadapan publik.

Ya, bagaimanapun juga, benar tidaknya rilis video tersebut merupakan pesan terselubung untuk Terawan dan Luhut, ataupun pihak lainnya tentunya hanya interpretasi belaka. Kita nantikan saja, apakah akan ada akselerasi perubahan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang lebih baik ke depannya.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]>