Produsen GPS Tomtom rilis indeks lalu lintas dunia. Macet di Jakarta rata-rata kemacetan 53%, tidak ada perubahan sejak 2018 dan kemacetan pagi hari bisa mencapai 62%

PinterPolitik.com

Pulang-pulang dari Amerika Serikat, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, nggak cuma bawa baju kotor aja loh.

Kayak istilah yang bilang “success is the best revenge”, sebelum menginjak Jakarta, Anies pun sudah mem-posting keberhasilannya di Amerika Serikat. Soalnya tiga hari lalu, Anies menulis caption di Instagram kalau Jakarta menjadi tuan rumah di Formula E tahun 2020 mendatang.

Mungkin Pak Anies sengaja post duluan, supaya pas sampai Jakarta dia langsung disambut dengan baik sama warga Jakarta kali ya. Soalnya selama ini kan dia banyak dikritik masyarakat karena katanya hobi jalan-jalan ke luar negeri. Upss.

Walah. Walah. Baru aja Jakarta dicap sebagai kota dengan polusi tinggi di dunia, tau-tau malah ngadain acara balap-balapan di sini.

Eits, jangan asal judge dulu geng. Jadi tuh Formula E udah pake bahan bakar listrik. Seharusnya sih nggak nambah-nambah polusi ibu kota lah ya. Apalagi listriknya dari PLTU yang pakai batu bara buat sumber energinya. Jadi nggak polusi dong ya? Uppps. Tanyakan pada si Sexy Killer. Hehehe.

Terus tuh Formula E juga nggak perlu sirkuit, soalnya balapannya tuh di jalan raya. Wihh. Bakal menang nih kalau supir Metromini dan Kopaja diikutin ke acara Formula E. Kan selama ini mereka terkenal suka balapan di jalanan Jakarta. Jalan Sudirman-Thamrin udah berasa jalur drag race mereka. Hehehe.

Pantesan aja ya Pak Anies bangga banget bisa membawa Formula E ke Jakarta. Nggak cuma jadi tameng atas kritikan warga Jakarta aja, tapi acara ini juga bisa dipakai Anies untuk mengurangi polusi di Jakarta juga.

Ide Pak Anies promosiin mobil listrik di Jakarta emang oke oce banget lah. Tapi masalahnya, kalau promosi mobil listriknya nggak didukung sama Bu Sri Mulyani kayaknya sama aja bohong deh. Sri Mulyani aja baru disindir Bu Susi dan Mantan Menhub, soalnya mobil listrik di Indonesia masih kemahalan harganya. Upss.

Nah, pertanyaan jalanan sepi mana yang bisa jadikan tempat untuk balapan di Jakarta? Masa iya sih balapannya di jalur TransJakarta? Kecuali kalau Anies nekat ngijinin balapannya di pulau reklamsi. Upps, emang dah berijin ya Pak? Hehehe.

Hmm. Kalau dipikir-pikir, kapan lagi ya ada gubernur DKI yang bisa bikin mobil di Jakarta nggak kena macet. Malahan mobil-mobil itu jadi bisa kebut-kebutan saking lancarnya jalanan Jakarta. Ahok aja dulu nggak bisa loh bikin mobil di Jakarta nggak kena macet. Upss. (R50)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]uys, kalian pernah jatuh cinta belum nih? Terus seandainya sekarang ini kamu lagi punya gebetan, normatifnya kamu akan cari wejangan ilmu percintaan sama temen yang udah punya pacar, atau yang masih jomblo akut nih? Ya jelas sama yang udah punya pacar lah ya. Secara kan dia udah punya ilmu yang siap disharing? Tapi kalau ada yang menanyakannya sama jomblowan, ya itu mah kamunya aja yang pelo.

Ya seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta kita yang satu ini, Sandiaga Uno yang baru saja terbang ke Amerika Serikat Hari Minggu lalu untuk mempelajari teknologi pengurai kemacetan. Mempelajari teknologi pengurai macet dari negara dengan tingkat kemacetan nomor satu di dunia? Rasanya ada yang salah deh!

Dalam penelitian Inrix Global Scorecard, perusahaan yang memberikan layanan prediksi kondisi lalu lintas, setiap tahunnya warga Amerika kehilangan hingga 104,1 jam karena terjebak macet. Secara keseluruhan warga Amerika telah kehilangan delapan miliar jam. Jadi negara ini rujukan Sandi mengatasi kemacetan?

Lah kalau Amerika aja blom bisa beresin kendala kemacetan di negara mereka sendiri, apa yang membuat Sandi berpikir bahwa kemacetan Jakarta bisa diselesaikan dengan merujuk ke negara tersebut? Aya aya wae ah. Ah palingan Sandi cuma mau jalan-jalan aja tuh ke sana sekalian liburan. Wah jangan gitu ya Bang!

Menurut eike yang cc otaknya gak gede-gede amat ini, sebab-musabab kemacetan di Jakarta itu biangnya ya karena terlalu buanyaknya kendaraan yang lalu-lalang. Mau gak macet? Kurangi aja jumlahnya. Gak bisa? Paksa pengguna kendaraan pribadi naik kendaraan umum yang murah dan nyaman. Gitu aja kok repot.

Berani gak Sandi berjibaku dengan produsen kendaraan bermotor asal Jepang, dimana kendaraan mereka mendominasi Ibu Kota? Berani gak menaikkan tarif parkir kendaraan pribadi di jalan agar mereka jengah dan beralih ke kendaraan umum? Tapi yang resmi loh ya, masa bayarnya ke preman tukang parkir.

Jakarta itu gak butuh program khayalan yang gak terimplementasi. Jakarta itu butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan, meskipun keputusan itu gak populer, atau bahkan bisa bergesekan dengan pihak korporasi besar yang menaungi sejumlah merk kendaraan bermotor ternama. Bukannya main aman dengan mencari program pengurai kemacetan ala-ala di Amerika. Hadeuh. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen Jokowi memiliki rekam jejak politik yang bertingkat, dimulai dari Walikota, Gubernur hingga duduk di singgasana Presiden.

Jokowi meninggalkan persoalan Jakarta yang belum selesai, bahkan periodisasinya saja belum habis. Tapi karena hasrat kekuasaan Jokowi lebih besar, mau tak mau tugas sebagai Gubernur jadi nomor sekian.

Bagi seorang pemimpin itu yang menjadi penting adalah komitmen. Kalau komitmen sudah dilanggar, apakah bisa dipercaya sebagai pemimpin?

Berkali – kali dan bisa dicek juga, Jokowi katanya pengen ngurus Jakarta, ngapain jadi Capres atau apalah, ehhh ujung – ujungnya malah dilibas juga, wadidaaww, kalau haus kekuasaan memang begini kali ya? Uhuukkk, uhuuuukkk.

Ataukah memang Jokowi sengaja ingin menjadi Gubernur DKI itu hanya sebagai batu loncatan aja untuk jadi Presiden? Apalagi kalau di DKI kan jadi sorotan media massa, otomatis bisa terkenal sesaat kayak Jokowi. Jadi pemimpin sebercanda inikah? Weleeeeh weleeeeh.

Kalau bukan karena haus kekuasaan, mengapa Jokowi rela meninggalkan Jakarta? Karena instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan lah. Masa nurut gitu aja? Ga pengen emang jadi Presiden? Ya mau lah, pas dicobain emang enak kan?

Kini Gubernur DKI sudah dipimpin oleh Anies Baswedan. Setidaknya Jokowi punya catatan kegagalan karena tidak menuntaskan kepemimpinan di Jakarta. Kalau ada jabatan lebih tinggi dari Presiden, Jokowi mau loncat lagi ga ya? Upssss.

Tentunya warga DKI sudah kecele dengan langkah politik Jokowi, makanya harus dikasih pelajaran. Ya biar tahu aja urusan Jakarta itu ga gampang, jangan dipermainkan hanya untuk loncatan jadi Presiden, ahhh syudahlah.

Akhirnya Jokowi mendapatkan balasan juga dari perbuatannya. Presiden Jokowi terjebak macet saat akan menghadiri pertemuan dengan kepala daerah. Tuhkan karma masih berlaku, biarin aja Jokowi ngerasain macetnya Jakarta tuh gimana? Emang enaaaaakkk?

Wadidaaw, coba kalau Jokowi dulu ga asal cabut aja jadi Gubernur, kan macetnya bisa dicari solusinya, makanya kelarin kalau punya tanggungjawab, weleeeeh weleeeh.

Yang apes itu Anies, dia masih harus kelarin persoalan Jakarta. Jokowi? Enak duduk – duduk jadi Presiden, hadeuuuhhh. Pantaskah Jakarta dan Gubernur sekarang marah sama Jokowi? Wajiblah, sekalian ajari tentang arti tanggungjawab. (Z19)

PinterPolitik.com 

[dropcap]W[/dropcap]alau sudah dikoreksi, ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno masih membuat gerah kelompok pejalan kaki. Betapa tidak? Ia sempat menyederhanakan masalah kemacetan dan kesemrawutan Tanah Abang, dengan menunjuk pejalan kaki sebagai biang kerok.

Anies Baswedan sempat pasang badan membela Sandiaga Uno dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Wakil Gubernur itu, adalah hasil riset melalui drone. Pejalan kaki menempati urutan dua penyebab kemacetan di Tanah Abang, urutan pertama dan ketiga ditempati oleh pembangunan jalan dan banyaknya angkot liar yang ngetem.

Terlepas dari insiden ‘kepeleset’ Sandiaga saat memberikan pernyataan, apakah benar permasalahan kemacetan di Tanah Abang hanya berkisar pada tiga hal tersebut?

Tanah Abang, Tanah Penting

 Selain kemacetan dan kesemrawutannya, Tanah Abang memang ladang untung bagi pihak tertentu. Tak main-main, sentra grosir terbesar se-Asia Tenggara ini punya nilai transaksi lebih dari Rp. 200 miliar per hari, seperti yang disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta, Hasan Basri. Bahkan saat Ramadhan 2011 lalu, omzet pedagang Tanah Abang bisa mencapai Rp. 3 triliun.

Namun itu dulu, karena di tahun 2017 ini beberapa pedagang Tanah Abang mengaku mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Salah satunya Hadi, pemilik kios Blok A Tanah Abang. “Sekarang lagi sepi-sepinya. Paling sehari cuma dapat Rp. 4 jutaan, padahal biasanya bisa sampai Rp. 10 jutaan,” jelasnya.

Namun begitu, di masa tingginya perputaran uang di Tanah Abang, pasar grosir ini mampu membuat beberapa kelompok tertarik masuk ke dalam pusaran ekonomi Tanah Abang. Tentu saja di dalamnya tak hanya melibatkan penjual dan pembeli semata, para pengelola kios, pemerintah DKI Jakarta, serta tentunya para ‘jawara’ yang sudah mendiami kawasan Tanah Abang selama beberapa dekade juga ikut mencari untung di sana.

Seperti dikatakan Ketua APPSI, kios-kios di Tanah Abang yang berada di Blok A, B, F, dan G, dikelola oleh swasta. Walau kesemuanya milik PD Pasar Jaya, namun tangan yang mengurusnya langsung adalah PT Primanaya. Perusahaan milik Djan Fariz, mantan Menteri Perumahan Rakyat di masa Kabinet Indonesia Bersatu jilid II pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sekaligus kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jika dihitung-hitung, kios-kios yang berada dalam pengelolaan PT Primanaya ini membawahi lebih dari 10.000 unit. Total kios di Blok A mencapai 800 unit, Blok B 500 unit, Blok F 4000 unit, belum lagi Blok G yang menjadi lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) sekitar 1.300 lapak.

Semua itu belum termasuk kios di Tanah Abang Bukit yang berjumlah 300 unit. Wajar saja jika perputaran uang yang tinggi di masa jayanya dahulu, membuat pengelola kios mati-matian menjaga kekuasaan dan pengaruhnya di sana. Siapa yang tak tergiur dengan keuntungan minimal Rp. 500 juta sampai Rp. 2 miliar tiap harinya?

Berdasarkan fakta ini, tak mengherankan jika Tanah Abang menarik berbagai elemen masyarakat masuk dalam pusaran Tanah Abang.

Preman, Satpol PP, Hingga Haji Lulung

Membahas kemacetan dan kesemrawutan jalan Tanah Abang memang topik yang sensitif. Bila harus menunjuk pelakunya memang yang terlihat jelas adalah PKL, pejalan kaki, dan angkot yang parkir di pinggir jalan. Mereka yang berjejalan di sana hampir setiap waktu. Tapi, tentu ada alasan mereka bertahan di trotoar jalan.

PKL yang mengambil trotoar jalan untuk menjajakan dagangannya ini, sudah membayar sewa yang tak sedikit pada oknum tertentu. Berdasarkan penelusuran Kompas, sudut-sudut trotoar Tanah Abang disewakan sebesar Rp. 1,5 juta per bulannya. Biaya itu masih harus ditambah biaya kebersihan sebesar Rp. 2.000 hingga Rp. 5.000 dan biaya keamanan sebesar Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 tiap harinya. “Enggak mahal ini, Rp. 50.000 sehari, kok mahal. Cepetan ini sudah banyak yang mau,”kata Anas, salah satu penyewa trotoar.

Jika sah membayar, sepetak trotoar berukuran tak lebih dari 1 X 2 meter persegi menjadi milik pedagang. Penjaja yang menyewakan trotoar kepada para PKL ini, tentu tak hanya Anas saja. Kelompok ini banyak dan biasanya tergabung secara primordial atau kesukuan. Banyak yang menyebutnya preman, namun mereka lebih ‘nyaman’ jika disebut sebagai ‘anak wilayah’ atau ‘penguasa wilayah’.

Preman-preman tersebut pernah mengukir kisahnya sendiri di tanah Abang. Di lokasi dengan perputaran uang yang tinggi, kekuasaan berlomba-lomba dipertahankan. Ucu Kambing, menjadi salah satu nama yang paling sering disebut sebagai preman berpengaruh di Tanah Abang.

Ia pernah menjadi aktor utama bentrokan antar preman di Tanah Abang. Di tahun 1996, Ucu Kambing yang berasal dari kelompok Betawi bertikai dengan Hercules, preman asal wilayah Indonesia Timur. Saat itu, Abraham Lunggana alias Haji Lulung dicari-cari Ucu Kambing sebab ia menjadi pihak pengkhianat kelompok penguasa wilayah Betawi. Setelah konflik reda, Ucu Kambing ‘berdamai’ dengan Haji Lulung.

Ketika itu, melalui PD Pasar Jaya yang merupakan perpanjangan tangan PT Primanaya milik Dzan Fariz, mengelola jasa keamanan Pasar Tanah Abang dengan bantuan preman-preman Betawi. PD Pasar Jaya menggandeng kelompok Jawara Hulubalang.

Saat itu, Lulung ditunjuk langsung oleh Kepala PD Pasar Jaya, Prabowo Sunirman, untuk mengelola keamanan di Blok F. Peran itu, seperti yang diungkapkan Ucu Kambing, dilakoni Lulung hingga detik ini. Ia mempekerjakan warga Tanah Abang sebagai jasa keamanan.

Walau sudah duduk sebagai anggota DPRD DKI Jakarta melalui PPP, Lulung tak pernah meninggalkan Tanah Abang, ia masih sering berkomentar saat isu Tanah Abang mencuat. Terakhir, Lulung bahkan menolak pernyataan Sandiaga Uno mengenai preman Tanah Abang. Ia meluruskan bahwa tak ada preman di Tanah Abang.

Polemik ini makin runyam dengan keterlibatan Satpol PP di dalamnya. Adrianus Meliala selaku anggota Ombudsman berkata, bahwa ada mal-administrasi dan kerjasama preman dengan oknum Satpol PP di Pasar Tanah Abang. Menurutnya, terdapat pengakuan dari PKL bahwa memang ada kehadiran preman dan ormas di pihak ketiga.

Pihak ketiga ini yang bertugas menarik uang langsung dari PKL, sebab oknum Satpol PP ‘khawatir’ dipermalukan. “Jadi dulu rupanya kalau Satpol PP terima uang langsung dari PKL. Sekarang karena takut ketahuan dan takut dipermalukan atau apa, maka dipergunakanlah jasa pihak ketiga ini untuk menerima uang dari PKL tersebut,” jelas Adrianus.

Melimpahnya PKL di trotoar jalan, tentu menarik pelanggan berjejalan di sana. Pejalan kaki ini, tak hanya pembeli, tetapi juga mereka yang menggunakan akses jalan untuk mencapai suatu tempat. Dari melimpahnya pejalan kaki dan pembeli, tentu saja mengundang angkot untuk berjejer menanti adanya penumpang.

Tabrak Kebijakan

Hal-hal itulah yang dirasakan terus bertabrakan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Jakarta, terutama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menertibkan kawasan Pasar Tanah Abang. Kebijakan dari pemerintah daerah, tak pernah benar-benar bisa melenyapkan kesemrawutan dan kemacetan di Pasar Tanah Abang, tanpa langkah yang tegas.

Menyalahkan PKL, apalagi pejalan kaki yang mengisi trotoar tak akan menyelamatkan apapun. Penyebab kuat dan latennya kesemrawutan jalan itu tak terlihat langsung. Hal itu berakar pada hubungan preman, Satpol PP, kekuatan pengelola keamanan, serta tentunya perputaran uang yang fantastis di Pasar Tanah Abang.

Pejalan kaki dan terutama PKL, menjadi sumber ekonomi dan nadi kehidupan kota bagi kelompok-kelompok tersebut. Namun bukan berarti PKL tak bisa ditertibkan dan juga tak seharusnya mereka menjadi korban pemerasan sewenang-wenang dari pihak tertentu.

Para PKL tak seharusnya secara vulgar dikenai julukan sebagai pencuri hak warga atas rasa aman dan nyaman, seperti yang dituding oleh Sandiaga Uno, sebab sebetulnya, kebanyakan dari mereka tak punya banyak pilihan membeli lapak. Tak banyak pedagang yang mampu menyewa kios Rp. 10 juta per bulannya di blok-blok milik PT Primanaya.

Hubungan rumit serta tak mudah dilihat dan dibuktikan inilah, yang patut dipahami oleh pemimpin tertinggi DKI Jakarta. Tak hanya itu, perlu langkah yang tegas pula untuk memutus rantai ‘pemerasan’ di dalamnya. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh pengelola kota yang mampu berani bersikap menata Tanah Abang. (Berbagai Sumber/A27)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]elain Alexis, ternyata Jakarta masih menyimpan surga yang lain. Surga itu bernama Tanah Abang. Tapi, bukan tanah milik abang ya, ini hanya sekedar nama tempat.

Tanah Abang emang laksana surga, surganya pakaian murah. Emak-emak pada sumringah kalau shooping di sana. Katanya dengan duit gocap aja udah bisa ngantongin beberapa potong daster. Beda dong kalau shooping di mall, palingan cuma dapat setengah dari harga aslinya, bukan?

Akhir-akhir ini, jalanan di sekitar Tanah Abang kembali macet. Anehnya, ini terjadi setelah Jakarta dipimpin Anies-Sandi. Mungkin karena banyak pengunjungnya atau efek Gubernurnya yang kurang becus menangani kemacetan di sana?

Zaman Ahok, mana ada pedagang yang berjubel di trotoar? Semua teratur dan terpusat pada gerai yang ada. Tapi sekaranga coba cek aja sendiri.

Yang makin aneh lagi adalah Pernyataan Pak Sandi kemarin. Beliau bilang penyebab semrawutnya Tanah Abang bukan karena pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, tapi karena para pejalan kaki yang hilir mudik di situ. Benarkah itu?

Sandiaga Tuding Pejalan Kaki Penyebab Semrawut Tanah Abang https://t.co/01CstDSYQu

— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) November 6, 2017

Memang kalau dirunut dengan logika terbalik, gagasan Pak Sandi bisa dibenarkan. Mana ada pedagang, tanpa pembeli? Tak mungkin kan kalau banyak pedagang nongol di trotoar Tanah Abang, kalau tak ada pembeli? Maka, argumen Pak Sandi bisa dibenarkan. Yang menyebabkan macet di Tanah Abang adalah pejalan kaki, bukan pedagangnya.

Akan tetapi, argumen Pak Sandi masih bisa dipatahkan jika ditautkan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam UU ini, terutama pada pasal 34 ayat 4 sudah ada penjelasan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Undang Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan http://t.co/0T6Llskt3W

— TMC Polda Metro Jaya (@TMCPoldaMetro) May 21, 2013

Maka, aktivitas pribadi yang mengganggu para pejalan kaki di trotoar, termasuk berdagang dilarang. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 28 ayat 2. Dengan demikian, yang menyebabkan macet di Tanah Abang, adalah para pedagang kaki lima yang berjualan di situ, bukan para pejalan kaki.

Oleh karena itu, Pak Anies dan Pak Sandi perlu memikirkan solusi jitu untuk mengatasi macet di Tanah Abang. Jangan hanya persalahkan satu pihak, tapi pikirkan solusi yang bisa berguna dan menguntungkan semua pihak. (K-32)

PinterPolitik.com 

[dropcap size=big]A[/dropcap]khir pekan adalah waktu bagi sebagian besar warga pekerja Indonesia santai dan berkumpul dengan keluarga, tak lupa juga bersama orang terkasih. Bagi warga Jabodetabek, waktu istirahat dua hari itu basanya dimanfaatkan juga untuk melancong ‘singkat’ ke daerah wisata terdekat. Biasanya Puncak jadi pilihan mayoritas baik warga Jakarta dan sekitarnya.

Tapi ada yang berbeda dari kepadatan jalur ke arah Puncak minggu lalu. Mengapa? Sebab Anies – Sandi disebut-sebut penyebab kemacetan luar biasa itu. Rombongannya disinyalir melawan arus one way Puncak.

Bisa dibayangkan bagaimana perasaan para warga yang terjebak itu. Maksud hati ingin santai, tapi apa daya malah jadi kusut masai karena macet. Eits, tak hanya itu saja, Kemacetan juga ditambah dengan adanya acara Tea Walk Korpri di Gunung Mas. Hadeh, membayangkannya saja sudah melelahkan. Wajar semua lapisan di sana, mulai dari satuan polisi lalu lintas hingga warga misah misuh.

Barangkali sebelum ‘pembesar’ daerah Jakarta ini hendak datang ke suatu daerah, rombongan timnya perlu meneliti bagaiman kondisi jalan di sana. Akan lebih bijak lagi kalau rombongannya memberi beragam opsi kendaraan yang anti macet. Ya, pastinya tak selalu mobil ya.

Seharusnya perjalanan menggunakan kereta komuter bisa menjadi pilihan Gubernur baru Jakarta itu. Dari Jakarta bisa turun di stasiun Bogor, lalu lanjut ke Baranang Siang dengan angkot bernomor 03. Lho, ini sama saja, ya.

Kalau begitu, naik motor adalah pilihan yang bisa diberikan. Motor bebas bermanuver di tengah kemacetan. Jangan salah, motor itu moda transportasi paling asyik, karena sangat fleksibel, lho. Kekurangannya memang motor kurang bisa bawa muatan banyak. Namun begitu, Pak Anies sulit untuk bawa motor sendirian terlalu lama, sebab besar kemungkinan beliau akan diserang batuk dan masuk angin sesudahnya.

Pilihan moda transportasi yang juga layak dipertimbangkan oleh tim ‘jalan-jalan’-nya Anies tentu saja helikopter. Ya, jika artis Raffi Ahmad dan Syahrini saja sudah sering bepergian menggunakan helikopter demi sampai tepat waktu ke lokasi tujuan, kenapa pemimpin Jakarta tidak? Kepentingan Gubernur lebih tinggi bagi kemashalatan umat, lho.

Pekerjaan rumah bagi tim ‘jalan-jalan’ Anies kalau bepergian dengan helikopter, tentu mereka harus menggelar dulu landasan atau helipad-nya. Merepotkan, tapi efektif memangkas waktu. Dengan helikopter, Anies dan rombongannya tak perlu membuat warga macet kepanasan lagi, paling hanya iri hati dan dengki. Siapa yang tak mau terbebas dari kemacetan juga?

Nah kalau sudah begitu, kecaman untuk Anies akan memasuki babak baru. Yakni seputar kemacetan dan pemborosan. Nah, jadi Gubernur itu lebih repot dan menyusahkan ketimbang menteri kan, Pak? Eh? (A27).