PinterPolitik.com

Usai sudah perdebatan soal keputusan pemerintah terkait rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks-anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang berjumlah 689 orang itu. Setelah pembahasan rencana pemulangan untuk mencari mekanisme yang legitimate terkait hukum dan konstitusi beberapa pekan lalu, serta untuk mencari tahu penyebab kepergian WNI ke Suriah tanpa izin, akhirnya ketukan palu keputusan pun berbunyi.

Pemerintah tidak akan memulangkan WNI eks-ISIS ke Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Kepresidenan. Setidaknya, terdapat tiga putusan yakni menjamin rasa aman dan nyaman bagi 267 juta warga negara yang hidup di Indonesia; tidak memulangkan fighters atau kombatan yang tergabung di beberapa negara, serta mevalidasi data.

Sederhananya, keputusan pemerintah adalah dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang bisa saja datang, yakni agar pemulangan WNI eks-ISIS tidak meningkatkan laju radikalisasi di masyarakat Indonesia.

Namun, keputusan final pemerintah agaknya masih saja dilematis. Terdapat dua hal yang membuat pemerintah dalam posisi dilema itu. Pertama, adanya pertimbangan kemanan nasional dengan tidak memulangkan WNI eks-ISIS.

Namun, hal patut diapresiasi sebagai langkah preventif atas ancaman keamanan nasional (national security). Sebab memulangkan sama saja dengan menginginkan adanya instabilitas dan memupuk subur jaringan ISIS di Indonesia.

Jejak ISIS dalam aksi teror di Indonesia patut dijadikan pembelajaran bahwa ISIS adalah ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Tanpa disadari, kekalahan ISIS di Suriah tidak berarti gerakan mereka pun berakhir.

Jaringan-jaringan ISIS di Indonesia seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Jamaah Islamiyah/Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), dan Al Muhajirun tumbuh subur.

Melihat fenomena akhir-akhir ini, terdapat sejumlah instansi pendidikan yang terindikasi terpapar paham radikalisme. Menurut pengamat terorisme Stanislaus Riyanta, penanaman paham radikalisme dan intoleransi harus diawasi oleh lembaga pendidikan sebab sangat rentan anak-anak usia remaja menjadi target propaganda narasi tersebut.

Kasus yang terjadi di Yogyakarta misalnya, ketika seorang pembina pramuka dari Gunung Kidul mengajarkan anak-anak yel-yel dan tepukan rasis dan menyebutkan istilah “kafir.” Kasus lain juga pernah terjadi, seperti intimidasi oknum pengurus rohani Islam (rohis) di SMAN 1 Gemolong, Sragen, kepada seorang yang tidak berhijab; pengibaran bendera yang mirip dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di SMKN 2 Sragen; dan baru-baru ini terjadi pembakaran musala yang terjadi di Minahasa, Sulawesi Utara.

Peristiwa tersebut memberi tanda bahwa kehati-hatian terhadap intoleransi sudah seharusnya menjadi perhatian khusus. Mahfud MD secara stipulatif mejelaskan radikalisme mengandung arti sebagai ideologi atau pemikiran, takfiri, serta jihadi yang berorientasi mengkafir-kafirkan dan keinginan menggantikan sesuatu yang bagi mereka adalah salah dengan cara yang radikal dan kekerasan.

Peneliti dari Kajian Terorisme dan Konflik Sosial, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Solahudin menyatakan jaringan teroris ISIS di Indonesia menggunakan aplikasi percakapan dan media sosial dalam menyebarkan ideologi mereka. Memiliki 60 kanal dan 30 forum pribadi di aplikasi percakapan Telegram pada 2017, jaringan ISIS bisa menyebarkan 80-150 pesan kekerasan setiap harinya.

Intoleransi akan memerangi siapapun, baik yang berbeda paham, prinsip, budaya, kepercayaan tanpa terkecuali sesamanya yang dinilai menyimpang dari apa yang mereka benarkan. Ancaman atas keberagaman bangsa Indonesia menjadi taruhan dan, yang paling mengerikan, konflik sektarian seperti yang terjadi di Timur Tengah.

Kedua, adanya pertimbangan pada aspek keadilan. Walaupun secara otomatis WNI eks-ISIS telah kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia – tepatnya pada pasal 23 ayat (f) yang berbunyi:

Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Namun, negara sebagai institusi formal selayaknya berlaku secara adil, yakni dengan tidak kemudian langsung mengklaim bahwa WNI eks-ISIS telah melepaskan “baju” Indonesia-nya. Oleh sebab itu, perlu kehati-hatian, harus diperiksa, dan dibuktikan fakta empirisnya.

Menurut pengamat terorisme Universitas Indonesia Ridlwan Habib, Indonesia belum memiliki prosedur khusus untuk mendeteksi kadar ideologi terorisme seseorang. Selain itu, terdapat tumpang tindih aturan.

Dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (1), ditegaskan bahwa setiap orang berhak beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Tentu, hal ini bisa jadi bertentangan dengan UU No 12 tahun 2006 Pasal 23 ayat (d) yang menjelaskan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden, dan (f) bahwa secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Isu pembakaran paspor yang dilakukan WNI eks-ISIS juga menjadi sorotan pemerintah. Hal ini kemudian menjadi alasan untuk tidak memulangkan mereka. Sebab, hal tersebut dinyatakan sebagai perilaku tidak mengakui diri mereka sebagai WNI.

Namun, ketua Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI) Muhammad Syauqillah menjelaskan secara hukum dan konstitusi pemerintah harus memulangkan para WNI eks-ISIS. Pasalnya, menurut beliau Indonesia tidak pernah mengenal prinsip hukum kehilangan kewarganegaraan dan dwi kewarganegaraan.

Selain itu, kedudukan ISIS juga bukanlah sebagai negara karena tidak memenuhi unsur-unsur sebuah negara. Oleh sebab itu, konteks UU No. 12/2006 tidaklah relevan bila dikaitkan – untuk sementara – dengan situasi WNI eks-ISIS ini.

Maka dari itu, perlu kiranya bagi pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang yang lebih cermat dan komprehensif lagi terkait keputusan itu. Jangan sampai keputusan itu lantas mengesampingkan aspek keadilan. Kita masih mengakui bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sebuah kewajiban yang harus ditegakkan.

Tulisan milik Muhammad Kamarullah, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]eror bom di Surabaya minggu lalu membawa duka yang mendalam bagi Indonesia. Kondisi ini membuat ketua Umum Partai Gerindra tergugah untuk angkat bicara. Karena menurutnya di tahun politik seperti ini, teror bom yang terjadi di Gereja dan Kantor Polisi di Surabaya ini dapat membuat gaduh situasi di masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Milad ke-20 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat tempo lalu. Cukup masuk akal sih yang disampaikan Prabowo. Semoga aja gak ada pihak yang sengaja menggunting dalam lipatan atas insiden ini. Parah bet.

Ya emang sih gak menutup kemungkinan ada banyak pihak yang berusaha memperkeruh kondisi ditengah situasi politik yang kian memanas menjelang Pilpres 2019. Teroris yang menganut Islam radikal misalnya yang melakukan teror bom di surabaya. Tujuan mereka memang untuk mengakibatkan ketakutan dan kecemasan di masyarakat. Wew.

Kisruh antar politisi aja udah bikin rakyat gerah dan terbagi menjadi dua kubu antara yang pro Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan yang pro Prabowo Subianto. Kalau ditambah dengan kisruh teror bom kan makin bikin suasana chaos tak terkendali. Pucing pala barbie nih jadinya eike.

Wah, kece ya Prabowo saat berbicara menyinggung teror bom ini sebagai upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membuat gaduh Indonesia. Ya siapa tau ada masyarakat yang kesemsem dengan pernyataannya ini dan melihat sosok Prabowo sebagai pemimpin yang anti terhadap teror dan kekerasan.

Eits, tunggu dulu, kalian gak pada lupa dengan kerusuhan Mei 98 yang diduga melibatkan Prabowo yang ketika itu menjabat sebagai Pangkostrad? Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta sih mengatakan kalau Prabowo diduga kuat mendalangi kerusuhan itu. Waduh cius gitu nih? Kok ngeri-ngeri sedap ya.

Berbicara anti teror bom di Surabaya namun dirinya sendiri diduga pernah terlibat  mendalangi kerusuhan Mei ’98. Jangan sampai lain di mulut, lain kenyataannya ya. Bisa rugi banget Indonesia nanti dipimpin oleh orang yang salah. Ya moga aja itu gak benar adanya ya. Setau eike, Pak Prabowo mah baik orangnya.

Gimanapun juga kita pasti ingin siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini adalah sosok yang terbaik. Kalian gak ingin kan Indonesia dianggap sebagai negara seperti perkataan filsuf Desiderius Erasmus (1466-1536): “In the country of the blind the one eyed man is king.” (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ungguh unik wakil rakyat kita yang satu ini. Di tengah rasa berduka masyarakat Indonesia, Fadli Zon masih sempat-sempatnya mencari kambing hitam atas peristiwa teror bom di Surabaya. Bak orang bijak, ia memberikan wejangan dalam tujuh kultwitnya di twitter. Alih-alih simpati, warganet malah KZL tuh sama cuitan Fadli. Apalagi saat ia menyinggung maraknya terorisme akibat lemahnya pemimpin negara.

Sebagai oposisi sih boleh-boleh aja mengkritisi tindak tanduk pemerintah dan pemimpin bangsa ini. Tapi gak lantas segala hal di segala kondisi kritikan itu bisa dilakukan. Itu namanya memancing di air keruh. Bang Fadli emangnya berbicara kayak gitu sebagai wakil rakyat, apa kader Partai Gerindra sih?

anda pendukung teroris ??? bukannya melawan… malah ngomporin cari simpati, di jaman sby juga ada teroris pakkk!!! punya otak biat mikir…jgn buat nyinyir #astagfirullah #kzl #LawanTerorisme

— ANa (@alenaheart) May 13, 2018

Kok kayaknya sama sekali mengenyampingkan rasa empati terhadap peristiwa teror bom yang terjadi. Dan malah sibuk nyinyirin Presiden bangsa sendiri. Hadeuh kok orang kayak gini bisa wakilin rakyat ya di Senayan? Aya Aya wae ah. Pantesan aja banyak warganet yang sebel sama ulah Bang Fadli. Wedew.

Mungkin maksud Bang Fadli ini mau menyuarakan kebenaran bak pahlawan gitu deh. Dia kan dalam cuitannya bilang kalau teroris itu biasanya berkembang di negara yang lemah pemimpinnya. Mmm, maca cih kek gitu? Eike rasa banyak juga loh terorisme di negara maju. Apa mereka punya pemimpin lemah?

Zon zon, tindak terorisme itu lebih banyaj di negara2 maju spt anerika, inggris, jerman, prancis. Lo mau bilang mereka miskin dan pemerintahannya lemah? Gw tau oposisi saat ini gak bermutu, tapi gak nyangka kalau sedungu ini.

— #POTONGgenerasi! (@artofbo) May 13, 2018

Para politisi emang paling jago urusan penggiringan opini publik. Ya biar gak terlalu kentara kalau Bang Fadli menyudutkan pemimpin bangsa ini, jadi awal pembukaan cuitannya berupa kalimat bela sungkawa. Eh tapinya ujung-ujungnya mau menggiring pandangan publik seolah semua salah Jokowi. Jiah, cape deh.

Menurut eike, tumbuh suburnya terorisme di Indonesia lebih karena maraknya paham radikalisme melalui ajaran agama mengatasnamakan Islam. Dan celah yang bisa dimanfaatkan ya pada ajaran jihad fi sabilillah melawan pemerintah yang zalim. Seperti ‘aksi amaliah’ membunuh polisi karena darahnya dianggap halal.

Dan jika kita menggunakan logika keong, harusnya yg bertanggung jawab untuk bom surabaya dpr ri, khususnya pihak2 yg memperlambat uu terorisme ini.

— Alfredo S Meliala (@alfredomeliala) May 13, 2018

Kalau emang Fadli Zon itu orang yang beragama, harusnya dia gak melulu menebar kebencian. Apalagi sampai mengajak rakyat untuk ikut membenci orang yang ia benci. Mungkin di mata Bang Fadli, apa-apa salah Jokowi. Lain cerita kalau nanti junjungannya Prabowo Subianto yang jadi Presiden. Sepertinya Bang Fadli harus mendengar petuah dari filsuf Jonathan Swift (1667-1745): “We have enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another.”(K16)