PinterPolitik.com

Industri kelapa sawit telah lama menjadi salah satu pilar ekonomi utama di banyak negara tropis, seperti Indonesia. Skema dana bagi hasil sawit sejatinya memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak.

Selain manfaat ekonomi, skema dana bagi hasil sawit juga memiliki implikasi lingkungan yang positif.

Dengan memberikan insentif finansial kepada para petani untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan praktik pertanian berkelanjutan, skema ini dapat mendorong praktik-praktik ramah lingkungan.

Pengelolaan yang lebih baik terhadap lahan kelapa sawit dan hutan dapat membantu mengurangi deforestasi dan degradasi hutan yang sering kali menjadi isu kontroversial terkait dengan industri ini.

Namun, baru-baru ini Dana Bagi Hasil (DBH) yang dirancang pemerintah untuk tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp3 triliun, setelah sebelumnya Rp3,4 triliun pada 2023.

“Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, DBH Sawit direncanakan sebesar Rp3.000,0 miliar (Rp3 triliun),” tertulis dalam Buku II Nota Keuangan (20/8/2023).

Ketentuan insentif fiskal untuk Pemerintah daerah (Pemda) melalui Transfer ke Daerah (TKD) ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2023 tentang DBH Perkebunan Sawit.

DBH Sawit ini sejatinya ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemberian DBH sawit dilakukan atas dasar bahwa daerah dengan perkebunan sawit memerlukan perbaikan jalan karena dilewati truk distribusi sawit.

Untuk itu, DBH sawit menjadi salah satu sumber dana untuk meningkatkan kualitas jalan daerah.

Secara keseluruhan, skema dana bagi hasil sawit memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif pada kesejahteraan petani, keberlanjutan lingkungan, dan keberlanjutan industri kelapa sawit secara keseluruhan.

Namun, langkah-langkah yang hati-hati dan kemitraan yang kuat antara berbagai pihak terlibat sangatlah penting dalam menjaga keberhasilan implementasi skema ini.

Dengan pendekatan yang tepat, dana bagi hasil sawit dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (S83)

PinterPolitik.com

Isu terkait kebijakan Uni Eropa (UE) yang dinilai mendiskriminasi kelapa sawit Indonesia mencuat kembali. Kali ini, upaya perlawanan diperkuat melalui penguatan kerja sama Indonesia dan Malaysia selaku kedua negara terdampak atas kebijakan tersebut.

Hal itu diungkapkan melalui pertemuan resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan, Bogor pada Senin (9/1/2023). Kedua pemimpin negara tersebut sepakat untuk melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit melalui pengauatan kerja sama Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

Anwar sempat menyinggung bentuk kerja sama tersebut sebagai ‘OPEC’ kelapa sawit mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pemberi sumbangsih kelapa sawit terbesar di dunia yang disusul dengan Malaysia.

Oleh karena itu, Anwar menyebut apabila kerja sama tersebut dapat berjalan, maka ‘OPEC’ kelapa sawit bisa terbentuk.

Dia kemudian mengatakan ambisi pembentukkan ‘OPEC’ kelapa sawit sebenarnya telah dicanangkan sejak tahun 2015, namun dinilai tidak memiliki perkembangan yang signifikan dikarenakan kedua negara sedikit “lembab” dalam bertindak.

Indonesia dan Malaysia memang telah membentuk organisasi CPOPC pada tahun 2015 lalu dengan tujuan untuk menguasai pasar produk hilir kelapa sawit di Asia. Organisasi itu beranggotakan empat negara pengamat antara lain Kolombia, Ghana, Honduras, dan Papua Nugini.

Terlepas dari berbagai perkembangan yang telah dicapai, Anwar kembali menegaskan pentingnya kerja sama carbon trading dan energi baru terbarukan (EBT) antara Indonesia dan Malaysia.

Anwar yakin apabila kekuatan Indonesia dan Malaysia bersatu, maka kedua negara serumpun ini mampu menjadi negara yang terdepan. Dia juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2023.

Lantas, bagaimana bentuk kerja sama Indonesia-Malaysia yang sudah berjalan dalam melawan diskriminasi kelapa sawit?

Dari Lawan, Jadi Kawan?

Pada publikasi berjudul Palm Oil Politics in Malaysia and Indonesia: Competition or Collaboration? yang ditulis oleh Hangga Fathana menyebutkan bahwa sebelum adanya kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II), Malaysia dan Indonesia sempat bersaing sengit satu sama lain dalam mengekspor minyak kelapa sawit.

Indonesia dan Malaysia bahkan sempat mengalami ‘perang pajak’ untuk bersaing di pasar global. Fenomena ini menunjukkan bahwa kedua negara memang memiliki ambisi untuk menjadi pemain kelapa sawit yang paling berkuasa di dunia.

Meskipun demikian, ‘perang pajak’ kedua negara menimbulkan dampak persaingan yang tidak sehat dan tidak berkelanjutan sehingga dapat mengarah pada situasi yang tidak menguntungkan kedua negara.

Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki tujuan yang sama. Kedua negara perlu bersama-sama “menggandeng” negara lain dan pemangku kepentingan untuk mengelola industri kelapa sawit. Oleh karena itu, CPOPC dianggap sebagai organisasi yang mampu untuk mewujudkan kerja sama tersebut.

Munculnya CPOPC kemudian melahirkan kolaborasi yang positif antara Indonesia dan Malaysia. Organisasi ini dianggap sebagai “game changer” sekaligus pemain kunci yang mampu mengubah status “lawan” menjadi “kawan”.

Dampak positif hadirnya CPOPC dijabarkan pada publikasi berjudul CPC as Indonesia and Malaysia’s  Response to European  Union  Protectionism For the 2015 -2019 Period yang ditulis oleh Newfreedo Chidlir Erisnesia.

Dia menjelaskan CPOPC dapat menjadi wadah untuk bertukar informasi mengenai sertifikasi yang bisa mereka gunakan sebagai sertifikasi kelapa sawit yang ramah lingkungan.

Selain itu, CPOPC berupaya menjalin hubungan dengan beberapa negara penghasil kelapa sawit di seluruh dunia untuk mengikuti berbagai pertemuan CPOPC. Pertemuan ini digunakan untuk membahas pengembangan produk kelapa sawit di semua sektor sekaligus menjadi upaya pendekatan dalam mencari pasar baru negara tujuan ekspor kedua negara.

Berbagai pertemuan tersebut sekaligus mampu menyebarkan tren positif terkait kelapa sawit sehingga dapat mengurangi pandangan negatif kelapa sawit akibat narasi yang diciptakan oleh kebijakan RED II.

Lantas, bagaimana keberlanjutan hubungan spesial antara Indonesia dan Malaysia agar mampu melawan diskriminasi kelapa sawit dan menstabilkan harga komoditi tersebut?

Special Relationship?

Setelah bertarung melalui “perang pajak” dan berbagai dinamika politik bisnis kelapa sawit, Indonesia dan Malaysia akhirnya membangun “special relationship” alias hubungan spesial.

Hubungan itu tentunya didasari oleh kepentingan yang sama serta tidak terlepas dari kekuatan kedua negara sebagai negara pemberi sumbangsih kelapa sawit terbesar dunia.

Persamaan kepentingan Indonesia dan Malaysia terkait minyak kelapa sawit yang kemudian melahirkan kerja sama dinilai serupa dengan konsep regionalisasi yang diungkapkan oleh Crumb dan McCarthy.

Crumb dan McCarthy mendeskripsikan regionalisasi sebagai kerja sama yang lahir dari perspektif interaksi antara kekuatan ekonomi dan politik yang kompleks dalam industri kelapa sawit sehingga memungkinkan aktor-aktor penting dalam bisnis kelapa sawit melakukan ekspansi di seluruh wilayah yang dituju.

Adanya persatuan kekuatan antara Indonesia dan Malaysia mampu menciptakan potensi untuk “melawan” UE bukan hanya dari segi diskriminasi kelapa sawit belaka, namun juga dalam meraup keuntungan yang lebih besar dengan memperluas pasar ke negara-negara lain.

Misalnya saja, upaya CPOPC dalam melawan stigma negatif kelapa sawit bisa menarik minat negara-negara lain untuk mengimpor kelapa sawit dari Indonesia ataupun Malaysia.

Skenario perluasan pasar tidak hanya menjadi asumsi belaka jika melihat data negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia. Tiga negara terbesar yang mengekspor minyak kelapa sawit Indonesia yakni India, Tiongkok, dan disusul oleh Pakistan.

Ketiga negara itu bahkan bukan merupakan negara anggota UE. Data BPS mengungkapkan bahwa dari kesepuluh negara terbesar tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia tahun 2012-2021, negara anggota UE yang berkontribusi terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia hanya Belanda, Spanyol, dan Italia.

Artinya, masih terdapat posibilitas yang besar bagi Indonesia dan Malaysia untuk mempertahankan permintaan akan minyak kelapa sawit bagi negara-negara lain non-anggota UE.

Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga mampu mengendalikan oversupply akibat diskriminasi sekaligus menstabilkan harga minyak kelapa sawit yang bisa jadi akan lebih sehat ketimbang melakukan “perang pajak”. Oleh karena itu, kerja sama Indonesia-Malaysia akan menjadi kesempatan emas bagi kedua negara untuk meraup keuntungan.

Pernyataan itu bahkan sempat diungkapkan oleh PM Malaysia dalam pembukaan tulisan ini bahwa Indonesia dan Malaysia mampu menciptakan ‘OPEC’ kelapa sawit ditambah dengan dukungan kepemimpinan Jokowi sebagai Ketua ASEAN 2023.

Lantas, apakah penguatan hubungan antara Indonesia dan Malaysia dalam urusan kelapa sawit ini mampu mendorong merubah pandangannya tentang kebijakan RED II?

Uni Eropa Dirundung Kerugian?

Kebijakan RED II nyatanya tidak serta memberikan manfaat yang besar bagi UE. Keputusan itu bahkan mampu membawa kerugian bagi negara-negara UE.

Kebijakan RED II bukan hanya membawa isu lingkungan semata, namun juga dilihat dari segi kepentingan politik UE. Jika kebijakan RED II agaknya dapat dinilai sebagai salah satu bentuk proteksi dagang UE terhadap penggunaan minyak pengganti minyak kelapa sawit.

Umumnya, UE tentunya akan membutuhkan kelapa sawit sehingga mereka mensubtitusi minyak kelapa sawit dengan jenis-jenis minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak kanola, serta minyak biji bunga matahari.

Kebijakan RED II digunakan untuk mengungguli minyak kelapa sawit sebagai saingan terbesar mereka. Adapun, minyak nabati juga mampu merusak lingkungan dan dinilai kurang efisien ketimbang minyak kelapa sawit.

Perkebunan minyak nabati diperluas sebanyak mungkin dan tetap memiliki dampak kerusakan lingkungan, bahkan tidak mampu menyerap gas emisi karbon secara maksimal seperti minyak kelapa sawit.

Industri kelapa sawit semakin tergeser atas stigma negatif yang dilahirkan dari kebijakan RED II yang meyakini bahwa kelapa sawit tidak ramah terhadap lingkungan. Meskipun demikian, UE masih tetap menggunakan minyak kelapa sawit dan mengurangi ketergantungannya secara bertahap.

Jika tidak melakukan pengurangan secara bertahap, dampak ketidakstabilan supply minyak kelapa sawit dapat merugikan pihak UE akibat adanya inflasi yang tinggi. Bagaimana pun, UE tetap membutuhkan minyak kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan negara-negara anggota.

Mereka bahkan dapat menghilangkan lapangan pekerjaan di sektor kelapa sawit di negara-negara anggota serta memberi kerugian secara finansial.

Pada akhirnya, kerja sama Indonesia-Malaysia bisa jadi merupakan upaya perlawanan yang bisa jadi efektif terhadap kebijakan diskriminasi UE terhadap minyak kelapa sawit.

Jika kedua negara ingin mewujudkan kekuatan yang besar sebagai produsen kelapa sawit, maka kerja sama kedua negara perlu disertai dengan konsistensi dan upaya yang signifikan, terutama dalam mengurangi sentimen negatif kelapa sawit dan mampu memperluas pasar kelapa sawit ke negara-negara di luar kawasan UE. (Z81)

PinterPolitik.com

Tingginya harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global (sekitar USD1.305 atau Rp18,2 juta per ton) memicu produsen minyak sawit domestik untuk menjual komoditasnya ke pasar global. Namun, hal tersebut ditengarai menyebabkan terganggunya pasokan minyak goreng dalam negeri. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor CPO pada 28 April 2022. 

Kemudian, pemerintah baru-baru ini mendetailkan aturannya dan menyebut bahwa produk yang dilarang untuk diekspor adalah semua produk meliputi CPO; red palm oil (RPO); refined, bleached, dan deodorized (RBD) palm olein; pome; dan used cooking oil. Harapannya, kebijakan ini dapat meningkatkan ketersediaan dan menurunkan harga minyak goreng di pasar domestik.

Kebijakan ini tentunya menuai pro dan kntra. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan yang benar dan bagus karena polemik minyak goreng nasional sudah berjalan selama kurang lebih empat bulan terakhir. 

Sebaliknya, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan yang frustrasi lantaran justru akan menimbulkan banyak masalah baru alih-alih menjadi sebuah solusi.

Pro dan kontra soal kebijakan ini tentu meninggalkan sejumlah pertanyaan tak terjawab di benak masyarkata. Lanta, sebenarnya apa hal yang melatarbelakangi kebijakan ini ditelurkan? Mengapa persoalan minyak goreng ini mendorong kebijakan larangan ekspor dari pemerintahan Jokowi?

Upaya Sekuritisasi ala Jokowi?

Pangan merupakan salah satu komponen kebutuhan dasar bagi masyarakat sehingga isu ketahanan pangan merupakan isu yang sangat krusial dalam konteks politik. Apabila menilik sejarah Indonesia, setidaknya terdapat dua peristiwa politik yang cukup besar dan erat kaitannya dengan permasalahan pangan nasional.

Pada tahun 1966 silam, misalnya, masyarakat merasakan kesulitan untuk mengakses pangan dikarenakan inflasi yang secara besar-besaran terjadi. Oleh karenanya, sebagian mahasiswa dan masyarakat Indonesia melakukan aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada pemerintah dengan tiga tuntutan atau dikenal sebagai Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) – salah satunya adalah untuk menurunkan harga pangan.

Terbaru, pada 11 April 2022 lalu, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi unjuk rasa kepada pemerintah dengan enam poin tuntutan. Salah satu tuntutan tersebut adalah menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan di masyarakat. 

Tuntutan ini lantaran disebabkan oleh sulitnya akses masyarakat terhadap minyak goreng akibat kelangkaan serta mahalnya harga minyak goreng di pasar domestik. Polemik soal kelangkaan minyak goreng ini bahkan menciptakan kecurigaan akan permainan mafia tertentu di masyarakat.

Contoh-contoh tersebut mengindikasikan bahwa isu ketahanan pangan merupakan aspek yang penting guna menjaga stabilitas dalam negeri. Dengan demikian, isu ketahanan pangan bisa dikatakan juga telah bergeser menjadi isu keamanan. 

Pergeseran isu pangan menjadi isu keamanan ini bisa terjadi karena, pada dasarnya, menurut Barry Buzan yang mencetuskan konsep securitization (sekuritisasi), keamanan merupakan suatu kondisi yang mana manusia terbebas dari segala ancaman – termasuk ancaman yang mengganggu manusia untuk mengakses kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan akan pangan. Oleh karenanya, konsep keamanan telah meluas dari keamanan tradisional yang sifatnya pertahanan militer ke keamanan non-tradisional yang sifatnya merupakan hal-hal penopang kualitas hidup manusia.

Dalam konteks kelangkaan minyak goreng yang dirasakan oleh masyarakat, hal tersebut juga bisa diinterpretasikan sebagai sebuah ancaman yang perlu ditindaklanjuti – bahkan dengan cara-cara di luar kebiasaan atau dalam hal ini disebut sebagai sekuritisasi. Dalam praktiknya, sekuritisasi merujuk pada upaya atau kebijakan untuk menanggulangi suatu permasalahan dari penanganan yang ‘biasa’ menjadi penanganan yang luar biasa dan perlu penanganan khusus dari pemerintah – atau disebut sebagai extraordinary measures.

Untuk melakukan sekuritisasi, diperlukan aktor yang dapat mengumumkan bahwa masalah tertentu merupakan hal yang urgent ditanggapi dengan extraordinary measures sehingga upaya sekuritisasi bisa mendapatkan legitimasi publik. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi dengan kewenangan dan modal sosialnya dapat mendefinisikan kelangkaan minyak goreng sebagai sebuah ancaman sehingga diperlukan upaya sekuritisasi melalui pelarangan ekspor produk-produk minyak kelapa sawit oleh pemerintah. 

Apalagi, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang telah ditelurkan terbukti tidak efektif untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga dari minyak goreng di pasar domestik. Lantas, apakah upaya sekuritisasi tersebut tepat? Atau malah kebijakan ini justru akan menimbulkan blunder?

Jokowi Perlu Hati-hati?

Apabila kebijakan ini ditelurkan, tentu terdapat trade-off yang dampaknya perlu dicermati. Setidaknya, terdapat dua potensi dampak yakni dampak ekonomi dan dampak politik yang dapat ditilik. 

Terkait dengan dampak ekonomi, di tengah pertumbuhan ekonomi global yang lesu, kelapa sawit justru menjadi komoditas yang memiliki daya tahan harga yang luar biasa baik – bahkan harganya melejit walaupun daya beli masyarakat global menurun. Momentum ini mendatangkan keberkahan tersendiri bagi Indonesia yang tengah berupaya untuk memulihkan perekonomian nasional. 

Sejak tahun 2021 lalu, menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), nilai ekspor kelapa sawit mencapai USD35 miliar (sekitar Rp490 triliun). Jika kebijakan ini ditelurkan, upaya pemulihan ekonomi nasional akan mungkin terhambat – apalagi kelapa sawit telah menjadi salah satu tumpuan devisa negara.

Selain itu, petani sebagai salah satu aktor kunci dalam rantai produksi kelapa sawit menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari petani di berbagai daerah menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menjadi turun sekitar tiga puluh hingga lima puluh persen. 

Kelapa sawit yang dihasilkan mayoritas diserap untuk ekspor terancam tidak terserap akibat kebijakan ini. Memang, stok kelapa sawit akan menjadi berlimpah sehingga akan membuat harga minyak goreng semakin terjangkau. Namun, kesejahteraan petani yang sangat dipengaruhi oleh harga TBS kelapa sawit akan terancam oleh pemberlakuan kebijakan ini. 

Terkait dengan dampak politik, sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia, hubungan perdagangan lewat kegiatan ekspor kelapa sawit dapat menjadi sumber soft power Indonesia yang bisa dimanfaatkan dalam kancah politik internasional.

Ekonomi menurut Sook Jong Lee dan Jan Melissen dalam bukunya berjudul Public Diplomacy and Soft Power in East Asia merupakan sumber soft power sehingga hubungan perdagangan juga termasuk sebagai sumber soft power. Disebut sebagai sumber soft power karena hubungan perdagangan dapat memperkuat keterikatan antara negara eksportir dan negara importir. 

Dalam konteks kebijakan pelarangan ekspor produk kelapa sawit, maka Indonesia berpotensi kehilangan salah satu sumber soft power yang potensial. Terlebih, kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling unggul dari sisi produksi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya sehingga pengaruh kelapa sawit begitu besar.

Presiden Jokowi sebenarnya sudah menyadari bahwa kebijakan ini akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan ini dengan segala risikonya merupakan salah satu kebijakan yang cukup berani diambil oleh Presiden Jokowi.

Terlepas dari potensi-potensi dampak yang akan terjadi, perlu dipastikan bahwa kebijakan ini dapat menjadi sebuah solusi bagi rakyat. Alih-alih hanya sebagai bentuk lip service semata Presiden Jokowi guna meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang saat ini turun di angka 59,9 persen dibandingkan pada bulan Januari 2022 sebesar 75,3 persen menurut survei Indikator Politik. (V71)

Pemerintah larang sementara ekspor CPO

Tuduhan Masinton Pasaribu

PinterPolitik.com

Beberapa hari lalu, sebuah laporan dikeluarkan oleh Associated Press alias AP, yang kemudian salah satunya dimuat oleh media asal Hong Kong, South China Morning Post, terkait kondisi para pekerja perempuan yang dianggap sangat buruk di perkebunan kelapa sawit.

AP melakukan investigasi ke beberapa perkebunan sawit di Indonesia dan Malaysia dan melakukan interview terhadap ratusan perempuan. Mereka menemukan bahwa banyak pekerja perempuan mendapatkan pelecehan seksual, beban kerja yang sangat berat, dan kondisi kerja yang buruk karena harus bersentuhan dengan zat-zat berbahaya.

Ancaman dan kekerasan yang dialami oleh pekerja perempuan bahkan ada yang sudah terjadi sejak berusia 15 hingga 16 tahun. Wih, ngeri-ngeri sedap nih kalau bicara industri yang satu ini.

AP juga menyebutkan bahwa ironisnya, dengan kondisi kerja yang buruk bagi perempuan itu, industri kelapa sawit ini justru berkontribusi besar untuk tetap berlangsungnya industri kosmetik – yang juga identik dengan kebutuhan kaum perempuan.

Well, oleokimia berbasis sawit seperti gliserin, fatty alcohol, lemak ester, dan lemak amina digunakan secara luas dalam kosmetik dan formulasi personal care dalam berbagai fungsi. Apalagi, banyak produsen kosmetik udah mulai meninggalkan bahan-bahan sintetik.

Nah, ini jadi ironi kan. Soalnya satu industri yang mengeksploitasi perempuan, menjadi penopang industri lain yang mengkapitalisasi kebutuhan perempuan.

Jadi, setiap kali mengoleskan lipstik yang ada bahan turunan minyak sawitnya, bisa dibayangkan ada kekerasan terhadap perempuan yang berkontribusi di dalamnya. Wih, sadis men.

AP bahkan menyebut beberapa nama besar loh yang disebut menggunakan produk turunan minyak sawit di produk-produk kosmetiknya tersebut.

Menariknya, pemerintah Indonesia sendiri – seperti ditulis oleh AP – tidak memberikan tanggapan yang tegas soal persoalan yang menimpa para pekerja perempuan ini. Pada saat yang sama, pemerintah juga malah makin mempromosikan minyak sawit – tentu saja karena kontribusinya yang besar untuk pendapatan negara – katakanlah lewat lobi-lobi politik di negara-negara yang sudah mulai melarang impor minyak sawit.

Presiden Jokowi sendiri juga jadi salah satu yang getol mendorong industri ini, katakanlah lewat berbagai kebijakan peremajaan lahan sawit, hingga izin-izin pengelolaan lahan di berbagai daerah yang tidak sedikit juga menimbulkan masalah dengan masyarakat sekitar.

Wih, jadi makin pelik kan persoalannya.

Intinya, laporan AP ini kudu dijadikan bahan untuk melihat lebih dalam industri ini. Jangan sampai kita terbuai dengan berharganya nilai sawit dan kosmetik yang bisa diproduksi dari bahan mentah itu, lalu kita lupa ada banyak perempuan yang menderita dalam upaya memproduksi komoditas tersebut.

Hmm, menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Suatu waktu, tepatnya pada 11 Januari, melalui akun Twitternya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat cuitan yang cukup menarik perhatian. Isi cuitan tersebut seperti dikutip dari akun resmi Presiden Jokowi adalah sebagai berikut:

Indonesia memiliki 13 juta ha kebun kelapa sawit dengan produksi 46 juta ton per tahun. Uni Eropa memunculkan isu bahwa minyak kelapa sawit (CPO) tidak ramah lingkungan.

Ini soal perang bisnis antarnegara saja karena CPO bisa lebih murah dari minyak bunga matahari mereka. pic.twitter.com/YzzihBQggX

— Joko Widodo (@jokowi) January 11, 2020

Pernyataan tersebut datang dari beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh Uni Eropa yang salah satunya adalah Renewable Energy Directive II atau RED II yang dituangkan dalam regulasi turunan (Delegated Act).

Dalam regulasi tersebut, terdapat konsep Indirect Land Use Change (ILUC) dimana konsep tersebut menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman yang memiliki risiko tinggi terhadap deforestasi sehingga tidak bisa digunakan untuk biofuel. Alhasil, biofuel yang berasal dari sawit akan dilarang dan pelarangan tersebut dimulai sejak tahun 2024, serta akan berlaku total pada tahun 2030.

Terlepas dari dampak lingkungan yang diakibatkan oleh ekspansi sawit, mungkin pernyataan Presiden Jokowi tersebut – apabila ditilik dari sudut pandang ekonomi-politik – menganggap bahwa Uni Eropa sedang melakukan praktik neo-merkantilis. Sebelum masa perdagangan bebas, tepatnya ketika merkantilisme masih populer, upaya hambatan perdagangan salah satunya dilakukan dengan cara penerapan hambatan tarif.

Penerapan hambatan tarif secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan produk asing serta untuk meningkatkan neraca perdagangan dengan mereduksi impor dan meningkatkan ekspor.

Namun, dikarenakan regulasi tersebut diatur dan dikurangi atau bahkan ditiadakan – karena adanya regulasi yang dibuat oleh World Trade Organization (WTO), maka muncul merkantilisme gaya baru yakni neo-merkantilisme yang mengedepankan cara-cara perlindungan ekonomi melalui penerapan hambatan perdagangan non-tarif.

Dalam konteks sawit Indonesia, adapun hambatan yang dimaksud yaitu diterapkannya standar produk pada komoditas impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa melalui kebijakan RED II.

Kebijakan tersebut dalam kacamata neo-merkantilisme merupakan upaya yang alamiah guna memainkan perannya untuk melindungi perekonomian nasional dibalik aturan ataupun kesepakatan yang dicapai melalui praktik perdagangan bebas yang lazim. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Gilpin, bahwa semakin pasar berkembang, maka negara akan semakin mencari peluang untuk mengontrol perdagangan.

Alhasil, Presiden Jokowi mungkin merasa bahwa kebijakan yang dibawa oleh Uni Eropa kontradiktif dengan posisi lembaga supranasional itu sebagai champion of open, rules based free, dan fair trade. Selain itu, cuitan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas minyak nabati yang lebih unggul dibandingkan dengan komoditas minyak nabati diperkuat pula oleh riset.

Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling banyak varian produk turunannya dibandingkan dengan jenis minyak sayur lainnya sehingga nilai utilitasnya sangatlah tinggi. Kelapa sawit apabila dibandingkan dengan minyak nabati lain juga lebih efisien di mana kelapa sawit hanya membutuhkan 0,3 hektare (ha) untuk menghasilkan 1 ton minyak.

Sementara, kedelai, bunga matahari, dan rapeseed membutuhkan 2,17 ha, 1,52 ha, dan 0,75 ha untuk menghasilkan jumlah yang sama. Oleh karenanya, Presiden Jokowi menarasikan bahwa persoalan kelapa sawit Indonesia dengan Uni Eropa hanyalah perihal perang dagang.

Namun, apa yang dilakukan oleh Uni Eropa seharusnya dapat menjadi refleksi bagi tata kelola sawit Indonesia. Riset dari Kemen G. Austin, Amanda Schwantes, Yaofeng Gu, dan Prasad S Kasibhatla menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit dari tahun 2001-2016 menyebabkan hilangnya 23 persen hilangnya tutupan hutan Indonesia. Riset lain yang dilakukan oleh Austin juga menunjukkan dari tahun 1995 hingga 2015, laju deforestasi dari pembukaan kebun kelapa sawit di Indonesia rata-rata 117.000 hektar per tahun.

Fakta lain menunjukkan – walaupun terdapat Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau Inpres Moratorium Sawit – bahwa nyatanya komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut masih dipertanyakan.

Dalam laporan Kemana Arah Implementasi No. 8 Tahun 2018 Berjalan yang dibuat oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang bergerak di bidang lingkungan, ditemukan perizinan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, atas nama PT. Hartati Inti Plantations seluas 9.964 hektare.

Izin tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan nomor Nomor SK.517/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2018. Seharusnya, hingga tiga tahun ke depan sejak Inpres ini dikeluarkan, perizinan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit tidak diperkenankan sebagaimana diinstruksikan oleh Inpres. KLHK sebagai salah satu lembaga yang diinstruksikan untuk menjalankan kebijakan ini pun telah gagal untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Fakta selanjutnya menunjukkan – berdasarkan penelitian Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2018 – bahwa ada sekitar 2,8 juta hektar lahan sawit yang berada di kawasan hutan dan 65 persennya merupakan milik perusahaan. Bahkan, temuan dari Yayasan Madani Berkelanjutan menemukan bahwa sekitar lebih dari satu juta hektar lebih kawasan hutan primer dan lahan gambut berisi perkebunan kelapa sawit.

Keberadaan lahan kelapa sawit jelas merupakan sebuah pelanggaran hukum karena berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria harus mendapatkan izin Hak Guna Usaha dari Pemerintah dan perkebunan kelapa sawit hanya diizinkan ditanam di wilayah Area Peruntukan Lain (APL) sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentutan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa instruksi untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit yang ada masih belum diimplementasikan dengan baik.

Melihat narasi developmentalism yang selama ini digaungkan oleh Presiden Jokowi dan salah satunya terjawantahkan dalam cuitan tersebut, alangkah lebih baik apabila diimbangi oleh komitmen yang serius terhadap perlindungan lingkungan hidup karena lemahnya komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup akan berdampak pada perkembangan ekonomi.

Dalam laporan World Economic Forum berjudul The Global Risks Report 2020, lebih dari 200 perusahaan besar di dunia memperkirakan bahwa perubahan iklim akan menelan kerugian total hampir USD 1 triliun (sekitar Rp 13.661 triliun) jika tidak ada rencana aksi yang serius.

Perubahan iklim juga akan memengaruhi perdagangan dengan mendistorsi harga dan mengganggu rantai pasok, serta bank-bank sentral semakin melihat bahwa perubahan iklim muncul sebagai risiko sistemis terhadap konstelasi pasar modal global.

Pada akhirnya, komitmen yang serius terhadap perlindungan lingkungan hidup selain menghindari kerugian ekonomi juga dapat memperkuat legitimasi dari pernyataan pemerintah bahwa apa yang dilakukan oleh Uni Eropa hanyalah perang bisnis dalam konteks industri kelapa sawit Indonesia.

Tulisan milik M. Arief Virgy, Insight Analyst di Yayasan Madani Berkelanjutan.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“If I tell people where I’m from, they might think I gotta gun” – Dreezy, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Bukan Papua bila tidak bergejolak. Setidaknya, anggapan semacam itu yang sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Mungkin, anggapan tersebut juga bisa jadi masih dibetulkan oleh sebagian masyarakat di pulau Jawa. Berbagai asumsi negatif yang kita yakini masih dilekatkan pada individu-individu asal Papua – dari kebiasaan buruk hingga stigma separatis.

Menjadi sebuah ironi sebenarnya apabila keindahan dan kekayaan alam Bumi Cendrawasih yang kerap menjadi kebanggaan Indonesia disertai dengan diskriminasi rasial yang masih terjadi pada kelompok minoritas tersebut.

Salah satu kekayaan alam Papua yang kini bisa dibilang juga menjanjikan adalah industri kelapa sawit. Mungkin, sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahwa industri tersebut banyak tersebar di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan.

2015-2018 ditemukan pemberian ijin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Papua seluas 237.752 ha

kepada perusahaan2 yg melibatkan para pemodal yg terkait kasus kejahatan lingkungan di Papua & pengurus berasal dari purnawirawan TNI/Polrihttps://t.co/XFL9kouQ5b

— Veronica Koman (@VeronicaKoman) August 23, 2018

Sudah menjadi pengetahuan umum juga apabila kebun-kebun sawit tersebut menimbulkan pro dan kontra. Beberapa menganggap kebun sawit merupakan sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat setempat. Beberapa mengkritik bahwa industri tersebut telah merenggut habitat orangutan.

Namun, dalam kasus Papua, keduanya mungkin sama-sama dirugikan. Masyarakat adat di Bumi Cendrawasih harus membagi hutan-hutan yang menjadi sumber kebutuhan hidupnya dengan industri tersebut – menyisakan permasalahan sosial lainnya di pulau paling timur Indonesia tersebut.

Pertanyaannya, mengapa komunitas adat kerap terancam oleh kehadiran kepentingan ekonomi dan bisnis di wilayahnya? Lalu, apa implikasi lanjutannya terhadap komunitas adat Papua?

Bisnis vs Adat

Perseteruan antara industri dan komunitas adat di Papua bukanlah satu-satunya yang pernah terjadi. Di beberapa negara lain, perseteruan atau konflik semacam ini juga kerap terjadi.

Hal serupa pernah terjadi di Amerika Serikat (AS). Salah satu contoh yang paling kentara dan menyita perhatian perhatian media dan publik beberapa waktu lalu adalah penolakan terhadap pembangunan Dakota Access Pipeline (DAPL) – sebuah proyek bernilai sekitar Rp 54,2 triliun yang bertujuan untuk menghubungkan jalur pipa minyak mentah dari Bakken, North Dakota, ke Illinois, hingga Teluk Meksiko.

Penolakan tersebut terjadi akibat adanya izin yang diberikan pada Energy Transfer Partners untuk membangun jalur tersebut tanpa disertai dengan konsultasi bersama komunitas adat Sioux. Pasalnya, kawasan Standing Rock yang menjadi tempat rencana pembangunan tersebut dinilai penting bagi komunitas adat setempat.

Beberapa bagian di sekitar kawasan tersebut – seperti kuburan, desa-desa bersejarah, dan situs-situs ritual – disebut-sebut terancam rusak apabila pipa-pipa tersebut dibangun. Selain sisi kultural, ancaman juga menghantui kelangsungan hidup komunitas adat Sioux.

Rencana pembangunan jalur pipa tersebut akan melintasi pesimpangan sungai Cannonball dan Missouri. Oleh sebab itu, pembangunan jalur minyak tersebut dinilai dapat mengkontaminasi sumber air minum komunitas Sioux di kawasan Standing Rock.

Permasalahan yang terjadi di kawasan Standing Rock ini bukanlah persoalan yang unik. Banyak komunitas adat di berbagai belahan dunia menghadapi ancaman serupa.

Sebuah lembar fakta milik United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues menjelaskan bahwa permasalahan-permasalahaan yang timbul antara komunitas adat dan perusahaan industri terjadi karena, pada umumnya, komunitas-komunitas ini tinggal di tanah dan kawasan yang kaya akan sumber-sumber alam.

Konflik bisnis-adat biasanya disertai dengan hilangnya hak komunitas adat atas akses terhadap tanah adatnya, wilayah, dan sumber-sumber alamnya.
Share on X

Komunitas adat biasanya memiliki hubungan khusus dengan tanah yang ditempatinya – menjadi elemen fundamental bagi budaya, kebutuhan spiritual dan relijius, serta kelangsungan hidup komunitas adat. Di sisi lain, pemerintah dan kelompok bisnis biasanya melihat tanah adat tersebut dari segi ekonomi dan keuntungan.

Akibatnya, konflik di antara keduanya kerap terjadi. Pada umumnya, konflik yang terjadi disertai dengan hilangnya hak komunitas adat atas akses terhadap tanah adatnya, wilayah, dan sumber-sumber alamnya.

Lantas, bagaimana dengan komunitas adat di Papua? Apakah hal serupa mengancam komunitas Bumi Cendrawasih?

Kelapa Sawit di Papua

Sophie Chao dari University of Sydney dalam tulisannya yang berjudul Cultivating Consent bahwa industri kelapa sawit kini tengah tumbuh pesat di Papua. Berbagai perusahaan konglomerasi turut serta mengembangkan industri ini di pulau timur Indonesia tersebut.

Y.L. Franky dan Selwyn Moran dalam tulisan mereka yang berjudul Atlas Sawit Papua telah mencoba mengumpulkan data mengenai perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan perkebunan sawit di Papua.

Dalam tulisan tersebut, terdapat berbagai kelompok perusahaan yang disebutkan, yaitu Musim Mas Group milik Bachtiar Karim, Royal Golden Eagle (dulu Raja Garuda Mas) Group milik Sukanto Tanoto, Sinar Mas Group milik Eka Tjipta Widjaja, Salim Group milik Anthony Salim, dan Rajawali Group milik Peter Sondakh.

Namun, seperti yang terjadi di Standing Rock, AS, perkembangan industri kelapa sawit di pulau tersebut memiliki dampak-dampak lingkungan. Di Merauke misalnya, perkembangan perkebunan kelapa sawit dinilai telah menyebabkan berbagai kerusakan seperti penggundulan hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, erosi, hingga polusi udara dan air.

Selain kerusakan lingkungan, komunitas adat di sekitar perkebunan juga terdampak. Komunitas-komunitas tersebut bisa dibilang juga mengalami kehilangan atas hak-haknya untuk mendapatkan akses atas tanah dan sumber-sumber alamnya. Chao menjelaskan bahwa komunitas-komunitas adat di Papua – seperti Auyu, Jair, Marind, dan Mandobo – kehilangan kontrol atas tanah adatnya, serta terancam ketahanan pangannya.

Apa yang menjadi penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut?

Dalam tulisannya, Chao menjelaskan bahwa penyebab utamanya adalah kesimpangsiuran atas ada tidaknya persetujuan dari komunitas adat itu sendiri. Secara hukum, komunitas-komunitas tersebut berhak menolak atau menyetujui kehadiran bisnis-bisnis kelapa sawit tersebut.

Namun, dalam praktiknya, tidak adanya pemahaman yang sama atas proses persetujuan tersebut menyebabkan proses tersebut hanya berakhir pada tingkatan sosialisasi – di mana terkadang kedatangan komunitas tersebut telah dianggap sebagai persetujuan oleh perusahaan. Selain itu, proses sosialisasi dan negosiasi tidak melibatkan seluruh komunitas yang menjadi stakeholders.

Informasi yang asimetris juga ditengarai menjadi salah satu penyebabnya. Chao menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan sosialisasi dan negosiasi kerap tidak memberikan informasi yang menyeluruh. Sering kali, komunitas adat hanya diberikan keuntungan-keuntungan sosial-ekonomi yang dapat diperoleh dari pembangunan tanpa menjelaskan risiko dan kerugiannya.

View this post on Instagram

Perkembangan pesat kelapa sawit di Papua menimbulkan polemik Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #kelapasawit #papua #papuabarat #polemik #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 28, 2019 at 1:17am PDT

Diskriminasi Konsensual

Selain ancaman bisnis kelapa sawit, komunitas adat juga harus menghadapi berbagai persoalan diskriminasi. Diskriminasi tersebut boleh jadi turut menghantui komunitas-komunitas tersebut dalam menghadapi persoalan sawit.

Mark Rubin dan Miles Hewstone dalam tulisan mereka yang berjudul Social Identity, System Justification, and Social Dominance menjelaskan bahwa diskriminasi antarkelompok dapat terjadi akibat adanya kompetensi realistis di antara kelompok-kelompok tersebut. Biasanya, kelompok-kelompok ini berkompetisi atas sumber-sumber yang terbatas, seperti wilayah.

Terlepas dari kompetisi tersebut, uniknya, negosiasi dan sosialisasi yang dilakukan perusahaan sawit biasanya juga diawasi dan diikuti oleh aparat-aparat kepolisian dan militer – menciptakan ketakutan tersendiri di kalangan komunitas adat. Chao menyebutkan bahwa anggota-anggota komunitas adat tersebut takut ditangkap dan dianggap sebagai separatis karena dinilai menghalangi kepentingan nasional.

Hal senada juga dijelaskan oleh Franky dan Moran. Mereka memberikan satu contoh peristiwa yang menunjukkan ketakutan komunitas adat tersebut. Salah satunya adalah upaya pengadaan lahan kelapa sawit oleh badan usaha milik negara PTPN II di Kabupaten Keerom – di mana masyarakat adat takut dilabeli sebagai pemberontak OPM.

Fenomena stigma separatis ini bisa saja berujung pada konsep diskriminasi konsensual dalam tulisan Rubin dan Hewstone. Pasalnya, diskriminasi sosial juga berkaitan dengan status sosial yang dimiliki masing-masing kelompok.

Menurut Rubin dan Hewstone, kondisi diskriminasi konsensual terjadi akibat adanya persepsi terhadap status kelompok lain (outgroup). Dalam arti lain, kelompok yang memiliki status sosial yang lebih tinggi menerima hierarki sosial yang tercipta – seperti dengan penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu.

Bila hierarki tersebut dianggap semakin stabil dan berlegitimasi, kompetisi sosial akan semakin berkurang. Diskriminasi semacam ini terjadi pada Orang Rimba – kelompok masyarakat yang tinggal nomaden dan bergantung pada hutan di Sumatera.

Sebagian masyarakat Rimba di Sumatera tersebut dinilai terpaksa mengikuti nilai-nilai kelompok dominan – seperti memeluk agama dominan – demi mendapatkan sumber-sumber dari kelompok dominan akibat hutan yang menjadi penghidupannya semakin tergerus akibat, tentunya, industri kelapa sawit.

Namun, tentunya, kemungkinan tersebut bergantung kembali pada dinamika kompetisi sosial yang terjadi di Papua. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga telah menerapkan moratorium alih fungsi hutan pada tahun 2018. Tentunya, semuanya kembali pada bagaimana implementasi moratorium dijalankan.

Yang jelas, stigma separatis tersebut akan terus menghantui kelompok Papua. Mungkin, ketakutan dan perasaan serupa tergambarkan dalam lirik rapper Dreezy di awal tulisan – di mana stigma tertentu diasosiasikan dengan kelompok dan tempat tertentu, entah kelompok mana yang sebenarnya memiliki senjata. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.