PinterPolitik.com

“Mereka yang meminta lebih banyak campur tangan pemerintah pada dasarnya meminta lebih banyak kewajiban dan berkurangnya kebebasan” – Ludwig von Mises, ekonom asal Austria

Mungkin benar dengan apa yang disampaikan oleh ahli ekonomi Austria, Ludwig von Mises, dengan kondisi di Indonesia akhir-akhir ini. Bagaimana tidak? Alih-alih mengokohkan solidaritas, kebijakan pemerintah kita sering membiarkan ekspansi pasar yang justru merusak solidaritas.

Alih-alih melindungi pluralitas, kebijakan pemerintah kita malah membiarkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan ekstrem religius yang mengancam pluralitas. Alih-alih menyediakan kesetaraan dalam kebebasan, kebijakan pemerintah kita justru menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mengancam kesetaraan dalam kebebasan.

Di sisa akhir masa jabatannya, secara terus menerus beberapa rancangan undang-undang (RUU) –seperti RUU KPK, RKUHP, RUU Pertahanan dan, Sumber Daya Air – disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Sementara, di sisi lain, terdapat juga agenda prioritas dan permasalahan bangsa seperti kasus Karhutla dan Papua yang mendesak untuk segera diselesaikan secara cepat, tegas, dan responsif.

Pembahasan dan perancangan beberapa kebijakan pemerintah dengan DPR yang tanpa melibatkan adanya masukan dari publik adalah bukti nyata bahwa alam demokrasi ini telah lumpuh secara perlahan. Demokrasi kita saat ini seakan telah dibajak oleh segelintir orang yang mengukuhkan sendi-sendi “oligarki.”

Demokrasi Hilang Subtansi

Dalam iklim demokrasi yang telah “disepakati” sejak Reformasi pada tahun 1998, pembentukan UU memang telah diatur melalui “kolaborasi” dua lembaga politik, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Namun, meski demikian, keterlibatan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan UU tetap lah merupakan hak konstitusi yang wajib diakomodir pemerintah dalam ikhtiar membuat aturan hukum yang berkeadilan

Secara eksplisit, Pancasila sebagai dasar negara – dalam sila keempat – dengan tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan negara Indonesia bersifat demokratis (kerakyatan) dengan menggunakan lembaga perwakilan (representatif) pada pemerintahannya. Kemudian, hal ini diperjelas kembali dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Itu artinya sejatinya dasar teoritis demokrasi adalah kekuasaan (kratos) berada di tangan rakyat (demos). Di dalam segala aspek pembuatan peraturan maupun kebijakan publik, rakyat, dan kepentingannya adalah titik pijak yang paling utama. Seluruh tata politik, ekonomi, dan hukum dibuat untuk memenuhi sedapat mungkin semua kepentingan rakyat.

Marcus Cicero – salah satu filsuf klasik terbesar – menyatakan, bahwa kesejahteraan bersama dari seluruh rakyat adalah hukum yang tertinggi. Sejalan dengan itu, Mohammad Hatta berpendapat bahwa para pejabat pemerintah harus meyakini terlebih dahulu tentang kebenaran prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagai dasar Indonesia merdeka.

Namun, dalam perpolitikan saat ini, melalui partai politik, sekelompok orang dapat menentukan siapa yang menjadi pilihan untuk kemudian dipilih oleh rakyat melalui demokrasi. Model kekuasaan yang kerap disebut model “politik kartel” ini tampak menggurita, bahkan telah mampu menyentuh ranah kebijakan. Hal demikian menyebabkan, demokrasi Indonesia masih berada dalam keadaan tidak stabil dan sangat rentan oleh ilegitimasi yang melumpuhkan.

Bahaya yang muncul kemudian ialah para elite politik berhadapan dengan dua kepentingan dalam dirinya. Satu sisi mereka harus taat pada tugas dan kewajibannya, bahwa setiap kebijakan yang muncul mesti dilandasi oleh kepentingan publik. Di sisi lain, para elite politik tidak bisa terlepas dari kepentingan diri sebagai kapitalis yang memiliki banyak kepentingan.

Akhirnya, pada titik tertentu mereka membuat kebijakan publik sesuka hati tanpa mempertimbangkan dampak bagi publik sebagai penguasa sah kedaulatan. Hal ini menggambarkan masih adanya gap antara cita-cita kebangsaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dengan beragam praktik pragmatis politik yang sering dilakukan oleh elite penguasa.

Oleh karenanya, dalam menghadapi kekuasaan yang cenderung oligarki ini, demokrasi substansial mesti diusung dengan ide kesetaraan yang proporsional dalam penguatan masyarakat dan warga. Kesetaraan ini memusatkan kekuasaan pada demos sesuai dengan hakikat demokrasi sehingga masyarakat juga memiliki kemampuan untuk mengkritisi pemerintah apabila proses demokrasi hanya berjalan dalam kuasa segelintir orang.

Penguatan Masyarakat Sipil

Dalam konteks ini, untuk menciptakan kembali demokrasi substansial, mesti berangkat dari gerakan solidaritas masyarakat sipil. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), ormas, mahasiswa, dan para cendikiawan mesti menjadi corong artikulasi kepentingan rakyat. Lembaga-lembaga itu mesti menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran politik masyarakat sipil.

Gerakan LSM dan cendekiawan – atau akademisi – harus berperan sebagai “knowledge power” (kekuatan pengetahuan) dalam menyelesaikan problematika kebangsaan. Hal ini harus dilakukan demi mewujudkan iklim pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Para cendekiawan harus senantiasa menjadi bagian dari “problem solver” dengan berpijak pada gagasan dan produk kajian/riset ilmiah agar menghasilkan solusi efektif.

Sementara itu, gerakan mahasiswa (student power) harus mengambil peran sebagai kontrol sosial terhadap penyalahgunaan wewenang kekuasaan (abuse of power). Hal ini harus dilakukan demi mewujudkan kontradiksi objektif terhadap kebijakan yang memberatkan rakyat. Untuk mengambil peran ini, gerakan mahasiswa harus menjadi bagian dari gerakan “transformatif,” bukan “reformis.”

Masyarakat sipil yang inklusif dan terkonsolidasi dengan baik niscaya dapat menjadi kekuatan dalam menaikkan posisi tawar rakyat di hadapan konfrontasi kuasa oligarki yang kian menjadi-jadi. Tentu, hal ini harus dibarengi dengan pembekalan kapasitas politik dan ekonomi yang memadai. Upaya ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti pendidikan politik, sosialisasi kebijakan, dan pengorganisasian masyarakat.

Dengan demikian, semakin rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, semakin inklusif juga kebijakan politik yang dihasilkan. Penulis yakin, jika setiap upaya perubahan memiliki roadmap yang jelas dalam jangka panjang, ruang-ruang konsolidasi intelektual dan reformasi kebijakan ini bisa menjadi bagian dari alat perubahan yang efektif untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tulisan milik Dadan Rizwan Fauzi, mahasiswa Magister di Universitas Pendidikan Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Ketika Anda memberi semua orang suara dan memberikan rakyat kekuatan, biasanya sistem akan berjalan dengan sangat baik. Sehingga, kami melihat tugas kami sebagai pemberi kekuasaan pada rakyat.” ~ Mark Zuckerberg

[dropcap size=big]M[/dropcap]edia sosial (medsos) di Indonesia, tak hanya Facebook yang didirikan oleh Mark Zuckerberg, tapi juga platform lain seperti Twitter, Instagram, Path, dan banyak lagi, mulai semakin memperlihatkan taringnya dalam menggalang opini publik. Tak jarang, melalui jejaring dunia maya ini timbul pergerakan masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok yang hasilnya cukup mengejutkan.

Sayangnya, kemampuan media sosial yang diakui Zuckerberg sebagai kekuatan suara rakyat ini, lambat laun mulai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki tujuan negatif. Salah satu yang kini menjadi ancaman bersama adalah ramainya berita bohong (hoax) yang bersliweran di dunia maya dan membentuk opini masyarakat, sehingga kerap menimbulkan pertentangan dan kebencian.

Pada peringatan Hari Pers Nasional ke-72 (9/2) lalu, Presiden Joko Widodo bahkan menyatakan kehadiran media sosial (medsos) memusingkan dirinya, terutama  akibat banyaknya berita hoax. Permasalahan ini, akunya, bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. “Media mainstream itu bisa diajak bicara, tetapi kalau medsos siapa yang bisa pagari? Bukan Indonesia, tapi seluruh negara sama,” ujarnya.

Masalah hoax ini juga kembali dikeluhkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara pada acara pembukaan World Press Freedom Day (WPFD), di Jakarta, Selasa (2/5). Menurutnya, perlu upaya bersama melawan berita hoax, termasuk dari media massa. “Hoax ini muncul karena dari medsos. Bagi mereka kan yang penting kecepatan, akurasi tidak nomor satu,” ujarnya.

Bahkan, Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai melihat adanya ancaman penggunaan medsos oleh kelompok radikal dalam perekrutan dan pelatihan militer, serta penyebaran paham radikal di lingkungan pendidikan. Sayangnya, kelompok ini malah dimanfaatkan oleh elit politik untuk mendulang suara. “Elit politik sebenarnya bukan mendukung mereka, tapi menunggangi untuk meraih suara,” ujarnya, Senin (8/5).

Agen Perubahan Sosial

“Kekuatan media sosial adalah kemampuannya untuk mendorong perubahan-perubahan yang dibutuhkan.” ~ Erik Qualman

Untuk memahami mengapa medsos memiliki kekuatan seperti yang dikatakan Qualman di atas, mungkin kita bisa meminjam istilah Thomas L. Friedman dalam bukunya, The World is Flat : a Brief History of The Twenty First (2005). Kolumnis koran The New York Times ini telah memprediksikan bahwa pada masa depan, dunia tidak lagi bulat tapi berubah datar akibat konvergensi (integrasi dalam satu titik tujuan).

Menurut Friedman, dunia kini menyatu dalam satu ruang yang disebut internet (cyberspace). Medsos sebagai salah satu platform internet, mampu memberikan hak yang sama bagi tiap individu untuk berkontribusi dalam mengemukakan pendapat dan membangun ide, berkat terbukanya jalur komunikasi. Media ini juga mampu menampung diskusi yang melibatkan semua anggota, sehingga menjadi komunitas virtual yang tidak dibatasi oleh apapun.

Hadirnya medsos, pada akhirnya membentuk perilaku tersendiri dalam masyarakat. Dalam waktu relatif singkat, jejaring ini menjadi ruang raksasa yang menampung segala macam informasi, protes, dan kritik, hingga tuntutan revolusi dari masyarakat. Internet bukan lagi sekedar dunia maya, tetapi mentransformasi tuntutan tersebut ke dalam dunia nyata. Baik dalam bentuk apatisme terhadap politik, gerakan sosial, hingga tuntutan revolusi.

Dengan demikian, internet tidak hanya sekadar merevolusi cara manusia berelasi dan berkomunikasi yang menembus jarak, ruang, dan waktu, tetapi juga telah menciptakan satu bentuk masyarakat baru yaitu masyarakat virtual atau dengan istilah Benedict Anderson adalah komunitas imajiner yang dipersatukan oleh kesamaan ketertarikan, ideologi dan bahasa virtual melalui gerakan sosial menuju ke arah perubahan.

Kekuatan medsos untuk mendorong perubahan ini, juga yang telah dibuktikan oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru yang akan dilantik Oktober depan. Walau Anies mengaku tidak menggunakan buzzer, tapi belakangan ketahuan juga kalau Anies-Sandi sebenarnya menggunakan tim digital yang gigih menggiring opini di medsos.

Koordinator Relawan Digital Anies-Sandiaga, Anthony Leong mengakui kalau medsos adalah teknologi di era digital yang sangat berperan penting dalam mengubah persepsi seseorang, serta menjadi sarana yang efektif dalam menjaring suara. Menurutnya, medsos juga sarana paling ampuh untuk berkampanye karena jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta orang dan didominasi pengguna aktif jejaring sosial.

Penggerak Kekuatan Massa

“Lima tahun lalu saya katakan, Jika Anda ingin memerdekakan suatu kaum, yang Anda butuh hanya internet. Sekarang, saya percaya jika untuk memerdekakan masyarakat, kita harus lebih dahulu memerdekakan internet.” ~ Wael Ghonim

Dalam revolusi politik yang terjadi di Mesir pada 2011 lalu, medsos berperan penting sebagai pembentuk opini publik, katalisator pergerakan massa, dan pembentukan komunitas yang menginginkan perubahan, disatukan oleh kemarahan yang sama terhadap rezim Hosni Mubarak. Pada saat itu, medsos memperlihatkan kekuatan lebih unggul dibanding media konvensional, seperti  TV, radio, media cetak.

Gerakan massa ini disatukan oleh seorang warga Mesir bernama Wael Ghonim yang membuat akun Facebook dengan nama “We are all Khaled Said” pada Juni 2010. Tujuan akun tersebut adalah mengecam pembunuhan Khaled Said, pemuda yang dipukuli polisi Mesir hingga tewas. Dampak yang ditimbulkan akun ini ternyata luar biasa, karena akhirnya menjadi trigger pergolakan politik menentang rezim Mubarak.

Kekuatan revolusi di abad 21 yang dicapai melalui medsos, bukan hanya di Mesir. Sejarah mencatat, sejak 18 Desember 2010, telah terjadi revolusi di Tunisia, Libya, Bahrain, Suriah, Yaman, Aljazair, Irak, Jordania, Maroko, dan Oman, atau yang dikenal dengan istilah “Arab Spring” (Pemberontakan Arab). Medsos diyakini sebagai alat pergerakan untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat Arab.

“Kami menemukan bukti kalau medsos telah membawa kebebasan dan demokrasi di Afrika utara serta Timur Tengah, juga membantu keberhasilan pemberontakan politik,” kata Philip Howard, profesor bidang komunikasi di Universitas Washington, AS. “Pendukung demokrasi membangun jaringan sosial yang luas dan terorganisasi. Medsos menjadi bagian penting sarana bagi kebebasan yang lebih besar,” tulisnya dalam, “New Study Quantifies Use of Social Media in Arab Spring”, 12 September 2011.

Di Indonesia, gerakan massa yang terpicu oleh medsos juga mewarnai Pilkada DKI Jakarta, yaitu ketika Buni Yani mengunggah cuplikan video pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu. Dalam video itu, Ahok menyitir surat Al Maidah ayat 51. Video ini menjadi viral dan berhasil menyedot ribuan peserta Aksi Bela Islam turun ke jalan menuntut proses hukum Ahok. Gerakan masif itu juga didorong sikap MUI yang menyebut Ahok menistakan agama.

Video yang ia beri judul “Penistaan Terhadap Agama?” ini, menimbulkan desakan publik dan ketegangan politik yang cukup besar di ibukota, bahkan pemerintah pun harus turun tangan. Kekuatan massa yang dipicu oleh sebuah video ini, terbukti ampuh dalam menjatuhkan Ahok yang ikut maju dalam bursa pencalonan Gubernur DKI periode selanjutnya, ia tak hanya ditetapkan sebagai tersangka penista agama, tapi juga kehilangan kesempatan untuk menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta kembali.

A must-read, from @Ghonim, if you are interested in the role of social media in the global problems of democracy:  https://t.co/RNwD8vx3kN

— Jonathan Haidt (@JonHaidt) October 29, 2016

Ancaman Kebencian dan Hoax

“Hanya jurnalis dan media yang mandiri, berkarakter, obyektif, dan memiliki penilaian baik saja yang dapat menghalau badai besar dari dunia baru yang dapat mengancam kebebasan informasi di mana saja.” ~ Guilermo Cano Isaza

Ucapan ini adalah prinsip Isaza, wartawan Kolumbia yang dibunuh pada 1986 saat menjalankan tugas. Irina Bokova, Direktur Jenderal UNESCO mengulangnya kembali saat memberikan sambutan pembukaan WPFD dan jamuan makan malam penghargaan Guillermo Cano World Press Freedom Day 2017 di Jakarta, Rabu (3/5). Ia mengatakan, ancaman kebebasan informasi dapat diatasi jika wartawan dan media berpegang pada independensi, jati diri, obyektivitas, dan keputusan yang tepat.

Pers dan media menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah. Berita palsu, bohong, dan ujaran kebencian memborbardir di ruang publik. Mencemari kebebasan informasi dan berekspresi. Solusinya kembali pada jati diri wartawan dan media yang berpegang pada obyektivitas, karakter, penilaian yang baik, dan independensi. “Wartawan sudah mendapat kebebasan di dunia dan di Indonesia. Namun kebebasan juga ada tanggung jawabnya,” kata Jokowi, mengingatkan insan pers agar tidak terjebak berita bohong.

Bahkan Wael Ghonim pun akhirnya kecewa. Pelopor demonstran Mesir dan pemimpin Google Mesir ini mengaku prihatin, karena medsos yang awalnya dipergunakan sebagai pembawa kekuatan rakyat telah berubah menjadi alat penyebar kebencian, provokasi, adu domba, dan berita bohong. Berbagai pihak menuntut Zuckerberg untuk bertanggung jawab atas maraknya berita palsu yang menguntungkan kandidat pengecer nasionalisme dan sensasionalisme vulgar di media sosialnya.

Dari data yang diperoleh perusahaan pemantau jejaring sosial, Buzzsumo, klaim ini memiliki dasar. Dari 16 juta respons yang diperoleh 20 berita teratas perihal pemilu di Facebook, 8,7 juta respons tertuju pada berita palsu seperti “Paus Francis Mendukung Trump” atau “Hillary Terungkap Wikileaks Menjual Senjata ke ISIS”. Sebagian besar berita itu melejitkan citra Trump dan mencederai citra Hillary. Apakah situasi semacam ini pernah terjadi di Pilkada DKI lalu? Tentu saja ada.

Dalam salah satu sesi dengar pendapat di WPFD tersebut, Imam Wahyudi, jurnalis dan anggota Dewan Pers Indonesia mengatakan, berita palsu  menemukan dimensi baru dalam ajang Pilkada lalu. Hoax memasuki dimensi politik yang kemudian berdampak sangat serius, bukan saja mengancam eksistensi pers atau media sebagai pilar keempat demokrasi, tapi juga mengancam persatuan bangsa dan negara.

Begitu besarnya ancaman tersebut, para perwakilan dari 105 negara dalam WPFD ini berkeinginan kuat untuk bersama-sama memerangi berita palsu. Ini adalah kerja mulia untuk melindungi masyarakat dunia. Berita palsu wajib diperangi karena meniadakan pikiran kritis dan menganggap hanya berita tersebut yang paling benar. Hal yang mengancam demokrasi dan masyarakat dunia.

Menurut para delegasi ini, kebebasan berpendapat harus tetap dijunjung. Namun kebebasan berpendapat tidak bisa diartikan dengan cara menyuarakan kebencian, penghinaan, dan tuduhan. Berkembang biaknya berita palsu justru melukai kebebasan berpendapat, karena masyarakat dijauhkan dari kebenaran sehingga bisa salah dalam mengambil keputusan. Semoga keinginan ini bukan hanya sekedar wacana semata. Berikan pendapatmu.

(Berbagai sumber/R24)

PinterPolitik.com

“Kita semua yang prihatin terhadap perdamaian serta kemenangan penalaran dan keadilan harus benar-benar sadar, betapa kecil pengaruh penalaran dan kemauan baik yang tulus mempengaruhi peristiwa dalam dunia politik.” ~Albert Einstein

[dropcap size=big]P[/dropcap]ada peringatan Hari Pendidikan Nasional, Selasa, 2 Mei kemarin, ada sebuah isu yang kurang menyenangkan muncul dan ramai dibahas publik. Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo Sitepu mengungkapkan sejumlah fenomena yang terjadi di sekolah-sekolah di Singkawang dan Salatiga, di mana para murid mengaku enggan dipimpin oleh ketua OSIS yang memiliki keyakinan berbeda dengan mereka.

Dalam acara yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, Henny mengungkapkan kalau ada keengganan murid dipimpin ketua OSIS yang berbeda agama. Kondisi ini, lanjutnya, merupakan imbas Pilkada DKI Jakarta yang cukup kontroversial. “Pilkada ini, momentum yang imbasnya kemana-mana,” katanya, terkait isu SARA yang menimpa cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berkeyakinan non muslim.

Penolakan dengan pengerahan massa besar-besaran dan penggunaan ayat untuk menolak pemimpin beda agama, pada akhirnya memberikan pemahaman yang salah pada anak-anak. Pola pikir mereka jadi ikut terbangun dengan konsep intoleransi, yaitu  ajaran yang menganjurkan untuk memiliki pemimpin yang seagama. Keyakinan ini, ditakutkan akan mempengaruhi sikap toleransi mereka dalam menjaga kesatuan dan keberagaman.

Menurut penulis buku “Hate Spin”, Cherian George, hasutan kebencian ini sudah menjadi fenomena global. “Kita bisa lihat di beberapa belahan dunia, banyak protes yang mengandung hasutan penghinaan, saat pembangunan tempat ibadah misalnya,” kata George, seperti dikutip Tempo Live yang mengusung tema “Kebencian Berbasis Agama dan Tantangannya bagi Demokrasi”, Selasa (2/3).

Menurutnya, terlalu naif jika kita percaya kalau hasutan kebencian akan berhenti seiring dengan berhentinya masa-masa pemilihan umum. “Pasalnya, ini akan menjadi masalah jangka panjang jika terus dibiarkan,” ujarnya. Ia berpandangan, negara tidak boleh diam dan tidak melakukan apa-apa dalam mengatasi permasalahan tersebut. Meskipun sulit, pemerintah harus bergerak aktif dalam memerangi intoleransi.

Intoleransi Terjadi di Sekolah, Siswa Tolak Ketua OSIS yang Beda Agama https://t.co/GfuoILAnpG

— Kompas.com (@kompascom) May 2, 2017

Kekuatan Rakyat

“The power of the people is much stronger than the people in power.”  ~ Wael Ghonim

Kekuatan rakyat lebih kuat daripada orang-orang yang berkuasa, begitulah kata salah satu penggerak demonstrasi pro-demokrasi Mesir, ia menjadi figur internasional karena membantu menyebarkan revolusi negaranya melalui media sosial di tahun 2011. Kekuatan rakyat atau people power, menurut Peneliti Senior Lingkar Survei Indonesia Denny JA, juga bekerja pada Pilkada Jakarta yang baru lalu.

Denny menilai, Pilkada Jakarta kemarin sebenarnya yang bertarung adalah kandidat yang sama sah dan legalnya. “Mereka sama-sama tokoh baik dan tokoh pujaan di mata pendukung masing-masing. Ini bukan Good versus Evil. Ini Baik versus Baik di mata penyokong masing-masing,” terangnya, namun ternyata banyak pihak di luar wilayah pemilih yang juga ingin menggulingkan Ahok, sehingga timbullah gerakan people power.

Denny melihat, Ahok dikalahkan oleh sebuah momen yang tidak direkayasa oleh satu-dua orang, tapi sinergi dari aneka variabel, baik yang dirancang ataupun yang tak terduga. “Walau kinerjanya sebagai gubernur baik, Ahok tidak mencontohkan pemimpin dengan pernyataan publik yang terjaga. Ia seorang manajer kota yang kuat,  Tapi Ahok sangat tumpul kecerdasan emosionalnya, membuat pernyataan emosional tak perlu,” terangnya.

Pendapat Denny ini disetujui oleh pengamat politik dari lembaga Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menurutnya di masa kini tekanan publik tak bisa dianggap remeh. Hal tersebut diungkapkan sebagai people power atau kekuatan rakyat melalui aksi unjuk rasa di tanggal-tanggal cantik yang banyak disponsori FPI, FUI, bahkan forum ulama sendiri. Pangi menilai, aksi-aksi massa ini mampu mengintervensi stigma masyarakat, terutama terhadap kasus penodaan agama yang membelit Ahok.

Hati-hati…… https://t.co/uR9skkcLiF

— Junaidi Chaniago (@Junaidi_Chaniag) May 3, 2017

Munculnya Tirani Mayoritas

“Tanggung jawab kelompok mayoritas adalah melakukan suatu eksperimen di bawah pengawasan kelompok minoritas. Apabila kelompok-kelompok mayoritas menyombongkan diri sebagai berhak mengabaikan minoritas, mereka telah menjadi tirani. Mayoritas yang tidak toleran, yang dipengaruhi oleh nafsu ataupun ketakutan, akan menjadi sebab demokrasi kehilangan kebebasannya.”

Kalimat di atas merupakan buah pemikiran dari sosiolog, sejarawan, sekaligus ilmuwan politik asal Prancis, Alexis de Tocqueville. Dalam bukunya yang berjudul “Demokrasi di Amerika” (1835), ia menyimpulkan bahwa demokrasi yang berprinsip “one people, one vote” bisa menciptakan tirani. Kebebasan yang diberikan kepada tiap individu justru berpotensi menciptakan anarkisme (dalam arti yang negatif). Suara mayoritas bisa menjadi momok menakutkan bagi kesetaraan dan toleransi.

Menurut akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang M.Si, munculnya tirani ini terlihat jelas saat Pilkada DKI lalu, karena memasung hak politik kaum minoritas dari kelompok mayoritas dengan mempergunakan ayat suci untuk menolak pemimpin yang bukan dari agama mayoritas.

“Fenomena Pilkada DKI Jakarta akan memasung hak politik kaum minoritas dan ke depan, akan kita saksikan penolakan kaum minoritas yang hidup di wilayah mayoritas di negeri ini,” kata Ahmad yang juga menilai, kampanye untuk tidak memilih pemimpin non muslim bertentangan dengan semangat demokrasi egaliter.

Hak politik kaum minoritas, menurutnya, terpasung oleh fenomena Pilkada DKI Jakarta lalu. “Elit kita telah melegalkan praktik politik sektarianisme, sehingga yang akan muncul adalah tirani mayoritas atas minoritas,” tukasnya. Ini menciptakan paradoks, di mana kekuatan mayoritas dibutuhkan untuk mempertahankan demokrasi, sementara di sisi lain, tirani mayoritas dapat menghancurkan demokrasi.

Ketua Setara Institut Hendardi juga menyatakan kekhawatirannya, karena saat Pilkada DKI Jakarta lalu, masjid-masjid digunakan untuk kampanye dan penyebaran kebencian atas dasar SARA yang begitu merajalela. “Semestinya elemen-elemen kunci dalam tubuh negara segera menyusun langkah bersama, memastikan situasi serupa tidak terulang dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Legislatif dan Presiden pada 2019,” katanya.

Oleh karena itu, ia mendukung seruan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin tentang ceramah di rumah ibadah yang dirilis 28 April lalu. Hendardi melihat seruan tersebut merupakan salah satu cara untuk menghentikan ujaran-ujaran kebencian (hate speech) yang dapat mengarah pada kejahatan kebencian (hate crime). Termasuk seruan yang melarang penggunaan tempat ibadah sebagai sarana kampanye politik praktis, sebagaimana terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta lalu.

“Seruan sebagaimana dimaksud, tidak mengganggu kebebasan berpendapat dan berekspresi karena kebebasan tersebut merupakan hak yang bisa dibatasi (derogable rights), karena mengandung unsur-unsur yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial,” kata dalam keterangan pers, Senin (1/5).

Pedang Bermata Dua Reformasi

“Jika Anda membiarkan suara ekstrim, dari pihak manapun, untuk menguasai diskursus, Anda sedang menunggangi harimau.”

Pernyataan tersebut diucapkan oleh Sekjen Amnesty International, Salil Shetty ketika berkunjung ke Jakarta, 23 Maret lalu, terkait perlindungan hak-hak warga minoritas dari aliran fundamentalisme yang semakin marak di Indonesia.

Selain kasus Ahok, Shetty juga menyoroti kasus pengusiran penganut Ahmadiyah, Syiah, hingga Gafatar. “Di era Jokowi, kami mencatat sedikitnya 10 kasus, termasuk yang menyeret Gubernur Jakarta. Ini sangat berbahaya. Ibarat harimau dilepaskan, Anda tidak dapat mengendalikannya.”

Sementara Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani melihat, reformasi Indonesia memunculkan tren aneh terkait soal SARA. Semangat kebebasan yang diusung justru menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, membebaskan warga negara memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Namun di sisi lain, kebebasan itu dimanfaatkan oleh kelompok ultra-fundamentalis untuk menekan kelompok lain yang tidak berpandangan sama dengan mereka.

“Kelompok ini menggunakan seluruh saluran demokratis produk reformasi, tetapi untuk memperjuangkan nilai-nilai anti demokratis,” kata Ismail. Sehingga tidak jarang, terjadi perilaku intoleran alias tidak bertenggang rasa yang berujung kepada konflik horizontal. Seakan ada poros baru yang muncul dan perilakunya menyimpang dari cita-cita reformasi.

Api intoleran yang dulu selalu diredam lewat pemaksaan dan penyeragaman oleh pemerintah Orde Baru, menjadi besar karena isu kebebasan yang dibawa reformasi. Akibatnya, kekerasan mengatasnamakan SARA pun terjadi. Pelembagaan intoleransi juga terjadi karena diskriminasi dilegalkan secara hukum. Isu agama pun menjadi lumrah terjadi.

“Sisi sosial kita saat ini memang terancam. Ada politik penyeragaman yang mengatasnamakan agama dan moralitas. Seluruh kegiatan politik sosial ditakar oleh moral publik dan menyeret nama agama, yang nilai moralnya sendiri tidak bisa diverifikasi dengan mudah,” lanjut Ismail.

Dalam pandangan Salil, Indonesia perlu membenahi penerapan HAM di lingkup domestik sebagai langkah awal menuju wajah baru Islam. “Pemerintah perlu menghormati hak-hak kelompok minoritas di dalam negeri, seperti kelompok agama Ahmadiyah, Gafatar, dan Syiah. Mereka memiliki hak yang sama seperti Sunni, Kristen, dan setiap mereka mesti dilindungi,” jelasnya.

Ia juga meminta Jokowi untuk mempromosikan Islam dengan makna sebenarnya, sesuai dengan ajaran agama, bukan dalam bentuk ekstrim. “Indonesia selalu dengan moderat Islam, menerapkan nilai-nilai Islam, menghormati semua agama dengan kesetaraan,” imbuh Salil yang tidak mempermasalahkan penggunaan hukum selama sesuai dengan ketentuan internasional. Berikan pendapatmu!

(Berbagai sumber/R24)