PinterPolitik.com

Berawal dari kudeta militer Myanmar yang terjadi pada 1962 hingga terbitnya undang-undang tahun 1982 yang telah melucuti status Rohingya sebagai kelompok etnis minoritas yang diakui, persoalan hak asasi manusia Rohingya seakan tak kunjung menemui titik terang yang berarti.

Banyak pengungsi Rohingya berusaha menyelamatkan diri dengan mengungsi ke negara-negara seperti Bangladesh, Indonesia, dan Malaysia. Pada tahun ini, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) menyebutkan sekitar 2.400 orang Rohingya yang mengungsi di Bangladesh melakukan percobaan melarikan diri menuju Indonesia dan Malaysia.

Aksi itu dinilai sangat mengkhawatirkan lantaran dapat menjadikan tahun 2022 sebagai salah satu tahun yang paling mematikan di laut selama hampir satu dekade ke belakang. Para pengungsi rela melarikan diri karena merasa putus asa berada di kamp Bangladesh.

Selain itu, eksodus tersebut kemungkinan juga dipengaruhi oleh pencabutan kebijakan pembatasan alias lockdown Covid-19 di sekitar wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, faktor tersebut dapat menjadi keleluasaan para pengungsi untuk pindah negara.

Pernyataan anggota keluarga dan UNHCR menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 160 orang yang masih terdampar di lepas pantai India dengan kondisi kelaparan. Orang-orang itu bukan hanya terdiri dari orang dewasa, melainkan juga anak-anak dan perempuan.

Selain itu, pengungsi yang kabur dari kamp pengungsian Bangladesh juga berpotensi menjadi target perdagangan manusia. Artikel dengan judul Rohingya Women, Girls Being Trafficked to Malaysia for Marriage yang ditulis oleh Kaamil Ahmed pada tahun 2019 lalu menyatakan beberapa perempuan diperdagangkan, termasuk di antaranya keluarga Rohingya yang tersisa di Myanmar dan harus memasuki Bangladesh hanya untuk masuk kembali ke wilayah yang kurang termiliterisasi.

Lantas, bagaimana akar permasalahan Rohingya yang seakan tidak memiliki hak asasi manusia mempermudah manusia untuk diperdagangkan, terutama kaum perempuan?

Etnis Tanpa Kewarganegaraan?

Penyebab utama mengapa persoalan hak asasi manusia etnis Rohingya selalu menjadi permasalahan yang pelik dipengaruhi oleh status mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Menurut hukum internasional UNHCR, status tanpa kewarganegaraan diartikan sebagai seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan pelaksanaan hukumnya.

Artinya, orang tanpa kewarganegaraan tidak memiliki kewarganegaraan dari negara manapun baik karena terlahir tanpa kewarganegaraan maupun menjadi tanpa pengakuan kewarganegaraan melalui keturunannya.

Keadaan tanpa kewarganegaraan dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk diskriminasi terhadap kelompok etnis atau agama tertentu, jenis kelamin, munculnya negara-negara baru dan pengalihan wilayah, serta adanya kesenjangan dalam hukum kewarganegaraan.

Keadaan tanpa kewarganegaraan dapat memiliki akibat yang serius di hampir setiap negara dan di semua wilayah di dunia. Orang tanpa kewarganegaraan dapat mengalami kesulitan  mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Pada akhirnya, mereka dapat menghadapi rintangan dan kekecewaan seumur hidup.

Hal itu selaras dengan realita yang dihadapi orang-orang Rohingya. Hampir satu juta Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dan saat ini hidup dalam kondisi yang sangat genting di dekat perbatasan Myanmar-Bangladesh.

Kondisi ini diperparah dengan penindasan kejam terhadap tindakan kekerasan seksual yang dialami perempuan Rohingya selama beberapa dekade.

Suatu publikasi berjudul Gender-Based Violence in a Complex Humanitarian Context: Unpacking the Human Sufferings Among Stateless Rohingya Women yang ditulis oleh Grace Priddy, Zoe Doman, Emily Berry, dan Saleh Ahmed, mengemukakan kondisi perempuan Rohingya turut menyoroti kesehatan dan kesejahteraan.

Dan lebih mirisnya, kekerasan seksual terhadap gender bahkan menjadi salah satu strategi militer untuk melancarkan aksi genosida. Mengapa bisa demikian?

Perempuan, Senjata Genosida?

Menurut publikasi Sexual violence against women as a weapon of Rohingya genocide in Myanmar yang ditulis oleh Afroza Anwary kekerasan seksual merupakan salah satu strategi, praktik, dan proses dalam upaya genosida terhadap etnis Rohingya.

Sebelumnya, peristiwa pembunuhan massal terhadap Rohingya terjadi pada bulan Juni dan Oktober 2012. Peristiwa itu menyusul desas-desus bahwa seorang wanita Buddha Rakhine diperkosa dan dibunuh oleh pria Rohingya.

Kabar tersebut kemudian menyulut militer untuk bertindak keras disusul dengan kerusuhan berikutnya yang membuat sebanyak 140.000 orang mengungsi.

Gelombang pembunuhan massal berikutnya terjadi setelah sensus pada 2014 ketika pemerintah memutuskan bahwa Rohingya hanya dapat mendaftar sebagai orang Bengali dan bukan sebagai Rohingya. Artinya, pemerintah menolak status kelompok etnis asli mereka.

Pemerkosaan massal terhadap perempuan Rohingya berlanjut hingga tahun 2017 dimana terdapat peningkatan kekerasan terhadap Rohingya setelah Arakan Rohingya Salvation Army membunuh dua belas pasukan keamanan perbatasan Myanmar-Bangladesh.

Pembunuhan tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk secara paksa mengirim Rohingya ke kamp-kamp interniran di mana hak asasi manusia Rohingya dicabut dan mengakibatkan lebih dari setengah juta Rohingya dipaksa keluar dari Myanmar oleh militer dan pasukan keamanan antara 25 Agustus dan 13 Oktober.

Mengacu pada meluasnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, pada awal tahun 2017 semua penyintas kekerasan berbasis gender menyebutkan bahwa tindakan kekerasan militer Myanmar telah secara brutal merugikan semua perempuan dan anak perempuan Rohingya.

Bahkan, menurut hasil wawancara dengan empat puluh pengungsi perempuan pengungsi Rohingya berusia 18 tahun yang tinggal di tempat penampungan Bangladesh menyatakan mereka kehilangan setidaknya satu anggota keluarga dekat dan/atau tetangga mereka selama genosida.

Dua belas responden menyebutkan bahwa mereka atau anggota keluarga dekat mereka atau penduduk desa lainnya menjadi korban kekerasan seksual dalam konflik oleh militer dan/atau pasukan keamanan Myanmar.

Selain itu, dua puluh responden menyebutkan bahwa mereka menyaksikan tetangga dan penduduk desa mereka menjadi korban oleh aparat keamanan.

Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mampu memengaruhi keyakinan para pengungsi Rohingya bahwa nasib mereka dapat berubah jika menikah dengan warga negara tujuan pengungsian mereka, misalnya saja seperti Malaysia.

Perempuan dan anak bahkan rela untuk menikah dengan laki-laki yang bahkan belum mereka kenal di negara lain.

Realita tersebut lantas memperkuat pernyataan bahwa perempuan dapat menjadi senjata untuk melakukan genosida. Lantas, dukungan seperti apa yang dibutuhkan korban kekerasan seksual Rohingya?

Suarakan Kemanusiaan?

Sebelum masuk kepada jawaban pertanyaan di atas, penting untuk kita refleksikan pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres yang menyatakan bahwa kekerasan seksual sebagai bentuk perang fisik dan psikologis yang brutal yang berakar pada ketidaksetaraan gender terjadi tidak hanya di zona konflik, namun juga dalam kehidupan sehari-hari.

Kekerasan seksual juga dapat ditemukan di kamp pengungsian. Penelitian berjudul Situation of Sexual and Gender-Based Violence Among The Rohingya Migrants Residing in Bangladesh yang diteliti oleh Farzana Islam, Mohiuddin Hussain Khan, Masako Ueda, NM Robiul Awal Chowdhury, Salim Mahmud Chowdhury, Mshauri David Delem, dan Aminur Rahman melaporkan bahwa kekerasan seksual umumnya terjadi dalam rumah tangga.

Mereka menambahkan bahwa selalu ada “ketegangan” antara Rohingya dan komunitas tuan rumah. Adapun, orang Bengal yang selalu menggoda, mengancam, dan terkadang menyerang mereka secara fisik.

Responden perempuan dan remaja putri menceritakan bahwa mereka sering diejek atau dilecehkan secara seksual oleh laki-laki masyarakat penampung terutama saat mengambil air dari lokasi yang jauh.

Pelaporan anonim merupakan instrumen yang penting untuk melaporkan pemerkosaan dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual supaya mampu memberikan rasa aman bagi korban. Hasilnya, baik responden laki-laki maupun perempuan, tidak banyak mengetahui tentang layanan dukungan yang tersedia untuk kekerasan seksual dan berbasis gender.

Namun, kembali lagi pada permasalahan status tanpa kewarganegaraan, keadilan hukum hak asasi manusia memerlukan pengakuan dari pemerintah agar dapat melanjutkan pelaporan tersebut serta mendapat jaminan rasa aman bagi korban untuk melaporkan viktimisasi mereka.

Oleh karenanya, permasalahan pelik Rohingya memerlukan bantuan dari organisasi internasional dan berbagai negara demi prinsip kemanusiaan.

Kembali lagi kepada makna kekerasan seksual di atas, masyarakat dunia pun perlu menyuarakan isu kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan. 

Misalnya, upaya membangun awareness dan sikap non-judgmental dapat menjadi salah satu bentuk dukungan bagi korban kekerasan seksual Rohingya.

Selain itu, penyediaan layanan konsultasi bagi korban kekerasan seksual bisa menjadi salah satu upaya kecil yang memiliki dampak signifikan untuk memulihkan luka psikologis para korban.

Dengan demikian, bentuk dukungan dan membangun awareness dapat mendukung berjalannya layanan konsultasi tersebut.

Pada akhirnya, status tanpa kewarganegaraan Rohingya “menggerogoti” hak asasi manusia mereka. Kekerasan seksual Rohingya menjadi bukti nyata bahwa perempuan dapat menjadi senjata genosida suatu etnis.

Oleh karena itu, permasalahan pelik kekerasan seksual dan hak asasi manusia Rohingya membutuhkan dukungan dan bantuan dari masyarakat dunia atas nama kemanusiaan. (Z81)

PinterPolitik.com

Kesaksian istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (PC) terkait dugaan pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua alias Brigadir J kerap mendapat sorotan publik.

Terlepas, dari berbagai dugaan apakah dirinya berbohong atau tidak, hak keistimewaan alias privilege yang dimiliki PC setidaknya membukakan mata terkait kasus kekerasan seksual di hadapan hukum.

Aktivis Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Ratna Batara Munti menyindir isu demikian ketika membandingkan kasus PC dengan korban kekerasan seksual lainnya yang dinilai tak memiliki privilege terutama dari segi finansial.

Dia menjelaskan laporan kekerasan seksual PC langsung diterima oleh aparat dan diproses hingga dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal itu diindikasikan sebagai suatu privilege dimana laporan PC langsung dilayani oleh aparat.

Berdasarkan kesaksiannya di beberapa daerah-daerah, Ratna mengaku dirinya masih banyak menemui laporan korban kekerasan seksual perempuan yang tidak proses oleh penyidik.

Diungkapkan Ratna jika dalam membela korban kasus pelecehan yang menimpa para perempuan harusnya mengedepankan berbagai aspek seperti kejujuran.

Korban yang tidak mendapat privilege perlu mendapat pendampingan aktivis perempuan, berbanding terbalik dengan kasus PC langsung yang mendapat pelayanan. Korban lainnya bahkan tidak mendapatkan privilege berupa pendampingan psikolog layaknya PC.

Dia menekankan PC bahkan mendapatkan fasilitas pendampingan berupa psikolog forensik yang dinilai lebih tinggi ketimbang psikolog klinis. Tentunya, fasilitas ini merupakan bentuk dari privilege yang hanya bisa didapatkan orang-orang tertentu.

Berdasarkan fenomena tersebut, mengapa sekelompok perempuan yang memiliki privilege tertentu lebih mudah untuk memproses pengaduan kekerasan seksual di hadapan hukum?

Hukum Tak Pahami Korban?

Perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Indonesia dianggap masih minim. Hal ini dipengaruhi oleh belum adanya kepastian hukum yang kuat, terutama dari segi pembuktian di hadapan hukum dan lamanya proses hukum.

Hasil diskusi publik dengan judul “Problematika Penanganan Kasus Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Indonesia” yang diisi oleh Asni Damanik selaku Koordinator Tim Substansi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Bahrul Fuad selaku Komisioner Komnas Perempuan menyebutkan setidaknya terdapat empat faktor yang dapat dilakukan untuk memperbaiki perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Indonesia.

Pertama, pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum memahami perspektif korban kekerasan seksual. Misalnya saja, pemerkosaan dianggap hanya terjadi pada perempuan yang belum menikah.

Korban juga harus membuktikan adanya unsur kekerasan, ancaman, dan tindakan penetrasi. Pembuktian penetrasi itu sendiri perlu dibuktikan melalui visum. Jika tidak terbukti, maka tindakan tidak dapat dianggap sebagai tindakan pemerkosaan, melainkan tindakan pencabulan.

Kedua, banyak keterangan ahli yang masih tidak memahami perspektif korban. Asni menilai banyak ahli yang terlibat dalam pengadilan justru cenderung menyudutkan korban.

Ketiga, sumber daya manusia (SDM) di instansi pemerintahan masih kurang terlatih untuk memahami korban. Adapun, SDM yang justru menyalahkan korban kekerasan seksual.

Sistem peradilan dinilai rumit sehingga mampu membuat korban kelelahan secara psikis dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam prosesnya. Hal itu berpotensi mendorong korban untuk mencabut gugatannya.

Keempat, budaya hukum masih menerapkan budaya patriarki. Ketika seseorang menyatakan dirinya sebagai korban kekerasan seksual, masyarakat cenderung memandang korban sebagai penyebab yang memicu kekerasan terjadi dan menganggap permasalahan tersebut sebagai permasalahan korban belaka tanpa memberi empati. Hal itu pun bisa berdampak pada kepedulian saksi kekerasan seksual di hadapan hukum.

Di samping itu, Fuad menjelaskan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan juga terjadi akibat ketidakseimbangan relasi gender. Perempuan juga masih kurang mendapat informasi terkait pemahaman kekerasan seksual.

Faktor lainnya antara lain adanya stigma perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual, kebijakan yang tidak ramah perempuan, dan ketergantungan ekonomi terhadap pasangan maupun anggota keluarga.

Dengan demikian, pemahaman akan perspektif korban bisa menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

Namun, pemahaman akan selalu berhubungan dengan orang-orang di sekitar korban. Lantas, apa saja hal-hal yang harus dipahami orang-orang di sekitar korban?

Hanya Perlu Memahami?

Sebelum merumuskan cara agar orang-orang di sekitar korban mampu memahami perspektif korban, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dampak kekerasan seksual yang diuraikan melalui tulisan berjudul The Impacts of Sexual Assault on Women yang ditulis oleh Cameron Boyd.

Faktor-faktor tersebut antara lain, hubungan korban dengan pelaku, tingkat dan keparahan secara psikologis maupun fisik, tingkat keparahan kekerasan seksual, tingkat kerusakan secara fisik, lamanya waktu kekerasan seksual terjadi, tanggapan keluarga dan teman korban, pengalaman perempuan tentang berbagai sistem (kesehatan, polisi, pengadilan, dll.) yang mungkin berhubungan dengannya setelah penyerangan, dan riwayat pribadi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan korban dengan pelaku yang setidaknya mendapat perhatian dikhususkan jika sang pelaku ternyata merupakan anggota keluarga, pasangan sah maupun pacar, teman, dan sebagainya.

Orang-orang di sekitar korban mungkin bisa mempertanyakan kondisi psikologis maupun fisik korban. Orang terdekat juga bisa menanyakan kronologis lengkap terjadinya kekerasan – serta apabila ada riwayat pribadi lainnya – atas dasar kesediaan korban untuk bercerita tanpa harus menghakimi korban berdasarkan narasi “rape culture”.

Artikel dengan judul Rape Culture, Victim Blaming, And The Facts yang dipublikasikan oleh Inside Southern dan diadaptasi oleh Connecticut Sexual Assault Crisis Services (CONNSACS) menguraikan bentuk-bentuk “rape culture”.

Bentuk-bentuk itu antara lain upaya menyalahkan korban, meremehkan kekerasan seksual seperti ungkapan “boys will be boys”, lelucon seksual secara eksplisit, toleransi bentuk pelecehan, menggembungkan laporan pemerkosaan palsu, menilai pakaian; kondisi mental; motif; serta riwayat korban secara terbuka, kekerasan gender secara serampangan dalam film dan televisi, menganggap “jantan” sebagai suatu hal yang dominan dan agresif secara seksual.

Selain itu, terdapat pula anggapan “kewanitaan” sebagai seorang penurut dan pasif secara seksual, penekanan “mencetak gol” pada anak laki-laki, penekanan perempuan untuk tidak terlihat “dingin”, berasumsi hanya wanita promiscuous yang diperkosa, berasumsi bahwa laki-laki tidak diperkosa atau hanya laki-laki “lemah” yang diperkosa, menolak menganggap serius tuduhan pemerkosaan, hingga mengajari wanita untuk menghindari pemerkosaan.

Oleh karena itu, adanya upaya pemahaman yang ditarik dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dampak kekerasan seksual tersebut agaknya mampu mendorong kemauan korban untuk pulih dan melaporkan tindak kekerasan kepada pihak berwajib.

Adapun, upaya itu juga bisa mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dan memberi dukungan kepada korban kekerasan seksual sehingga dapat meruntuhkan narasi-narasi terkait “rape culture” dan patriarki yang selama ini merenggut keadilan terhadap kekerasan seksual pada perempuan.

Namun, semua itu akan kembali merujuk kepada keadilan apabila pihak berwajib mampu membenahi pemahaman aparat penegak hukum. Lantas, apa yang bisa dilakukan saat ini?

Aparat Wajib “Melek”?

Berdasarkan suatu publikasi dengan judul The Influence of Moral Intuitions on Americans’ Divergent Reactions to Reports of Sexual Assault and Harassment yang ditulis oleh Eric Silver dan Stacy Silver menyatakan orang Amerika Serikat (AS) yang menekankan kepedulian dan perlindungan terhadap kelompok rentan akan menunjukkan kemauan yang lebih besar untuk mempercayai laporan tentang kekerasan dan pelecehan seksual.

Studi tersebut menguatkan bukti pendekatan intuisionis moral berguna untuk memahami reaksi berbeda orang terhadap laporan kekerasan dan pelecehan seksual. Oleh karena itu, peran institusi memegang peranan yang besar untuk mengusut keadilan kasus kekerasan seksual.

Suatu upaya untuk mengubah perspektif aparat bisa dimulai dari ranah masyarakat. Ketika masyarakat menunjukkan kepedulian dan memahami perspektif korban, maka hal itu bisa memengaruhi budaya, terutama mengurangi narasi-narasi terkait “rape culture” dan budaya patriarki.

Ketika budaya itu tidak lagi menjadi tren, maka bisa jadi berpengaruh kepada pemahaman aparat akan perspektif korban.

Kendati demikian, satu hal yang tidak kalah penting dari keadaan ideal itu yakni menghilangkan budaya “hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah”. Ini terlihat jelas ketika kita melihat segelintir privilege yang salah satunya tercermin dari dinamika penanganan kasus istri Sambo alias PC.

Pada akhirnya, narasi-narasi pemahaman perspektif korban kekerasan seksual perlu selalu disuarakan. Aparat penegak hukum pun kiranya perlu membuka mata dalam memahami korban dan terus berupaya menghilangkan budaya “hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah”. Tentunya, upaya ini perlu dilakukan secara kontinu oleh seluruh pihak. (Z81)

Kemenag terbitkan aturan terkait bentuk kekerasan seksual, melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73. Hal ini srbagai upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, yang di dalamnya terdapat 16 klasifikasi. Termasuk rayuan, siulan, lelucon, hingga menatap korban

PinterPolitik.com

Beberapa waktu lalu, publik diramaikan dengan berita kekerasan seksual yang terjadi kepada santriwati di pesantren Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur (Jatim). Pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau dikenal Mas Bechi, salah satu seorang pimpinan di pesantren Shiddiqiyyah.

Kasus pelecehan seksual ini pertama kali dilontarkan pada tahun 2019 oleh lima orang korban. 

Dalam prosesnya, kasus ini berlangsung sangat lama karena Mas Bechi tidak mengindahkan panggilan dari penyidik dan tidak bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan.  

Beliau juga merupakan anak dari seorang tokoh keagamaan. Sehingga, terlihat seperti adanya perlindungan dari ayahnya dan juga adanya simpatisan yang rela berkorban untuk menggagalkan proses hukum ini.

Namun pada akhirnya, Tersangka Mas Bechi menyerahkan diri dan langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara kelas I, Medaeng, Surabaya. 

Tersangka Mas Bechi dijerat dengan dakwaan alternatif yakni, Pasal 285 Jo. Pasal 65 KUHP, atau Pasal 289 Jo. Pasal 65 KUHP, atau Pasal 294 ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 65 KUHP. 

Serta dengan adanya upaya untuk menghalangi proses penegakan hukum (obstruction of justice) kepolisian juga menetapkan lima orang tersangka dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dan saat ini, kasus Mas Bechi sudah pada tahap pemeriksaan saksi-saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Surabaya.

Selain kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren. Baru-baru ini juga terdapat kasus penganiayaan seorang santri Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. 

Kasus penganiayaan tersebut awalnya ditutupi kebenarannya namun kini terungkap bahwa adanya tindak kekerasan penganiayaan yang berujung hilangnya nyawa salah satu korban santri. Tersangka dalam kasus ini merupakan para santri senior yang tega melakukan kekerasan penganiayaan terhadap santri lainnya. 

Tindak penganiayaan yang berencana dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat dikenakan pasal  340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Pihak Pondok Gontor yang sebelumnya menyembunyikan kebenaran kasus penganiayaan ini dapat dikenakan Pasal 221 Ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan. Karena pihak Pondok Gontor dianggap juga melakukan obstruction of justice terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh santrinya.

Melihat banyaknya tindak pidana yang terjadi di lingkungan pesantren. Maka, timbul pertanyaan  menarik, mengapa kasus hukum banyak terjadi di lingkungan pesantren?

Akibat Prinsip Kepatuhan di Pesantren?

Menurur Anita Dwi Rahmawati dalam tesisnya Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern, mengatakan bahwa kepatuhan adalah sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan dengan penuh kesadaran. Prinsip kepatuhan terhadap guru dan senior menjadi hal yang penting untuk diamini dalam kehidupan di pesantren. 

Akan tetapi, ternyata seringkali terjadi penyimpangan dari kepatuhan tersebut. 

Sehingga yang terjadi adalah, kepatuhan itu menjadi celah keburukan yang akan terjadi, seperti kekerasan seksual, serta penganiayaan terhadap  santri dan santriwati.

Dalam buku Social Psychology  yang ditulis oleh  Bordens dan Horowitz, disebutkan bahwa kepatuhan adalah proses pengaruh sosial dimana seseorang mengubah tingkah lakunya demi menanggapi perintah langsung dari seseorang yang berwenang.

Nah masalahnya, kewenangan seorang pemimpin seringkali disalahgunakan, tidak terkecuali di dalam pesantren. Akibatnya, penyalahgunaan wewenang tersebut menjadi karakteristik dalam pesantren, yaitu menyatu dengan kekuasaan, patriarkis, ketaatan, dan penghormatan kepada seorang pimpinan yang berkuasa.

Ini kemudian diperparah dengan adanya dogma agama sebagai alat untuk mendominasi. Dogma agama tersebut merupakan sistem keyakinan berdasarkan pada agama. Seringkali pemikiran seorang pemimpin kepada para santrinya di pesantren dinilai sebagai suatu keharusan yang perlu dilakukan. Jika tidak mengikuti ajaran pemimpinnya, bahkan itu bisa dicap sebagai perbuatan dosa. 

Kepatuhan dan keyakinan santri kepada para pemimpin di pesantren membuat santri-santri tunduk akan segala perintah yang disuarakan oleh para pemimpinnya, termasuk normalisasi kekerasan.

Bahkan, kekerasan pun sering dianggap jadi bagian fundamental dalam proses belajar mengajar.

Dengan demikian, para korban kekerasan seksual dan penganiayaan di pesantren terjadi dikarenakan faktor kepatuhan dan keyakinan tersebut. Para santri patuh akan segala perintah tersebut karena mereka yakin apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh pemimpinnya merupakan kebenaran dan keharusan untuk dilakukan.

Dengan adanya kepemimpinan yang patriarkis dan penghormatan yang berlebihan kepada seorang pemimpin yang berkuasa,  juga menjadi penyebab berbagai tindakan pidana di lingkungan pesantren dapat terjadi. Karena segala perintah dan tradisi yang berlaku di pesantrennya dianggap sebagai keharusan untuk dilakukan oleh pengikutnya.

Terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan tersebut, yaitu; belum tersebarnya bahasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang dapat diterima di pesantren. Yang mana hal tersebut menjadi faktor adanya tindak kekerasan dalam lingkungan pesantren. 

Lantas, bagaimana seharusnya kita belajar dari fenomena ini dan khususnya kasus Mas Bechi?

Jangan Sampai Orang Beragama Kebal Hukum?

Dalam proses hukum terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Mas Bechi, misalnya, kepolisian rela mengerahkan ratusan personilnya hanya untuk menangkap satu orang tersangka yang dianggap “licin” untuk ditangkap.

Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh para simpatisan yang rela berkorban  menggagalkan proses penangkapan Mas Bechi oleh Polisi. Mas Bechi yang merupakan seorang anak pimpinan pesantren terkesan juga seperti adanya perlindungan dari ayahandanya. Dengan hal tersebut, ia tidak mengindahkan panggilan dari kepolisian karena menganggap dirinya tidak bersalah.

Namun, kejahatan adalah kejahatan dan hukum haruslah ditegakkan sebagaimana mestinya. 

Dalam dunia hukum, ada sebuah prinsip yang berbunyi Equality Before the Law. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. 

Berdasarkan prinsip ini, perlu ditekankan juga bahwa “no man above the Law” yang menggambarkan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, dan tidak ada siapapun yang memiliki posisi lebih tinggi dari hukum. 

Maka dari itu, dengan adanya persamaan di mata hukum dan bagi siapapun yang melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut wajib bertanggung jawab dengan sendirinya atas tindakannya. Prinsip persamaan di mata hukum pun tidak bisa dikesampingkan karena adanya supremasi hukum yang menyatakan hukum diatas segalanya.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, supremasi hukum adalah upaya yang digunakan untuk menegakkan serta menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang bisa melingkungi seluruh lapisan mayarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dari penyelenggara negara itu sendiri.

Dalam prakteknya, secara disayangkan, seringkali terdapat pihak yang dianggap kebal hukum. Namun, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena adanya persamaan dimata hukum bagi setiap individu serta adanya penegakkan hukum yang tinggi sebagaimana mestinya yang menjadi kepastian hukum dalam penegakan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual dan penganiayaan yang terjadi di lingkungan pesantren diharapkan adanya sanksi hukuman yang baik sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para tersangka.

Prinsip Integrity principle penting untuk dijaga dalam penegakan hukum, yang mana kepercayaan masyarakat akan penegakkan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pertimbangan Social justice (keadilan sosial) dan Legal justice (keadilan hukum) juga harus ditegakkan dengan baik.

Keadilan sosial yang berada di tangan masyarakat wajib dipertimbangkan dengan baik. Keadilan hukum seperti adanya sanksi pencabutan izin operasional pesantren bisa jadi sanksi hukum yang baik agar tidak adanya kasus yang serupa di lingkungan pesantren kedepannya.

Adanya kepastian hukum dalam perundang-undangan yang berlaku dinilai sebagai kejelasan norma yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan menyelesaikan permasalahan ini.

Donald Black dalam teorinya Behaviour of Law atau Perilaku Hukum, berpendapat bahwa efektivitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan realitas hukum dalam praktek sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya. 

Hal tersebut dapat dikaitkan bahwa hukum sebagai aturan hukum yang berlaku namun dalam prakteknya adanya percampuran agama dalam hukum yang berlaku sehingga adanya kesenjangan akan dua hal tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum yang baik di lingkungan pesantren perlu ditekankan demi melindungi warga pesantren itu sendiri. 

Terkhusus kasus Mas Bechi, kita harus apresiasi proses hukum yang sudah mulai berjalan. Dan kedepannya, penanganan kasus-kasus yang terjadi di pesantren diharapkan dapat ditanggapi dengan lebih responsif  agar tidak terjadi kasus yang serupa di kehidupan pesantren lainnya. (S82)

PinterPolitik.com

“Rajin pangkal pandai. Hemat pangkal kaya”

Peribahasa di atas merupakan salah satu peribahasa paling umum dan awal yang dipelajari banyak siswa-siswi di Indonesia. Sejak awal, nilai-nilai yang dianggap baik ini disosialisasikan kepada tunas-tunas bangsa ini.

Artinya pun mudah dipahami. Jika kita rajin belajar, maka kita akan memetik kepandaian yang kita miliki sebagai hasilnya. Pun demikian, bila kita hemat dan rajin menabung, maka kita akan (mungkin) menjadi orang yang kaya.  

Namun, tentu, “hemat pangkal kaya” pada faktanya tidaklah sesederhana itu. Banyak faktor eksternal yang bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa berhemat dan menjadi kaya.

Inflasi, misalnya, menjadi salah satu faktor yang bisa berdampak pada persoalan finansial setiap orang secara berbeda-beda. Terdapat persoalan sosial dan ekonomi yang akhirnya bisa memberikan dampak pada kemampuan menabung dan berhemat seseorang.

Belum lagi, ketika harga-harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) meningkat – disertai dengan kesenjangan pendapatan di masyarakat, setiap orang harus mengatur ulang cara kerja finansial mereka masing-masing. Mungkin, ini mengapa akhirnya muncul banyak nasihat-nasihat finansial di media sosial (medsos) bagi kalangan muda seperti Milenial dan Generasi Z.

Namun, persoalan eksternal ini tidak hanya berlaku di peribahasa “hemat pangkal kaya”, melainkan juga pada kalimat sebelumnya, yakni “rajin pangkal pandai”. Pada faktanya, tidak semua orang bisa rajin belajar.

Seperti persoalan finansial tadi, kesenjangan juga mempengaruhi. Ada orang yang memiliki kesempatan lebih (privilege) untuk mendapatkan akses lebih pada pendidikan. Ada juga yang justru tidak memiliki akses sama sekali.

Mungkin, inilah mengapa muncul solusi yang ditawarkan oleh sejumlah oknum di perguruan tinggi negeri (PTN). Bagaimana tidak? Pada Agustus 2022 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani.

Karomani ini, ceritanya, menjual jasa sebagai “orang dalam” untuk membantu mereka yang ingin masuk ke PTN-nya. Beliau dikabarkan memasang tarif masuk sekitar Rp150 juta hingga Rp300 juta.

OTT KPK ini pun akhirnya menarik perhatian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Mantan CEO Gojek tersebut mengatakan akan mengevaluasi PTN yang diduga melakukan “cara kerja” serupa dalam penerimaan mahasiswa baru mereka.

Bukan tidak mungkin, janji Nadiem ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Terlepas dari benar atau tidaknya aksi Nadiem ini, mungkinkah ada manfaat atau kepentingan di balik manuver tersebut? Apa sebenarnya yang ingin ditampilkan oleh Nadiem kepada khalayak umum?

Nadiem vs “Orang Dalam”

Sikap Nadiem yang muncul usai masalah timbul ini bukanlah hal yang baru. Dalam persoalan-persoalan lain yang eksis di dunia pendidikan Indonesia, Nadiem selalu muncul di akhir dengan janji akan melakukan tindakan dan kebijakan yang bisa menjadi solusi dari persoalan tersebut.

Kala terjadi insiden terhadap siswa-siswa SMP Negeri 1 Turi di Sleman, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, pada tahun 2020 lalu, misalnya, Nadiem langsung mengirimkan tim investigasi untuk menelusuri duduk perkara. Ini menjadi salah satu catatan kelam dunia pendidikan Indonesia di mana keselamatan siswa-siswi justru menjadi hal yang gagal untuk diterapkan.

Tidak hanya persoalan keamanan, Mendikbudristek Nadiem juga menjadi pejabat yang vokal dalam menyoroti fenomena pelecehan seksual yang terjadi di banyak kampus Indonesia – sebuah persoalan yang kerap viral di medsos dalam beberapa tahun terakhir.

Nadiem – dengan mengutip data dari sebuah hasil survei pada tahun 2020 – mengatakan bahwa persoalan ini sudah menjadi “pandemi” di dunia perguruan tinggi Indonesia karena sebanyak 77 persen responden mengatakan pelecehan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus mereka.

Ini mengapa akhirnya Nadiem mengeluarkan Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada tahun 2021. Namun, aturan ini sempat menuai polemik karena dianggap justru melegalkan perzinaan.

Menanggapi tudingan tersebut, Nadiem justru pasang badan dan menyatakan bahwa tudingan tersebut adalah fitnah belaka. Justru, sang Mendikbudristek menyatakan jelas bahwa aturan itu secara spesifik berfokus pada pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Tidak berhenti pada persoalan pelecehan seksual, Nadiem juga menyoroti persoalan perundungan (bullying) yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Dalam sebuah rapat bersama DPR RI pada April lalu, misalnya, Nadiem mengungkapkan persoalan ini di depan para anggota legislatif.

Sikap Nadiem sebagai pemberi solusi di akhir ini bukan tidak mungkin menjadi sebuah pola yang ingin ditampilkannya – baik di media maupun publik. Bukan tidak mungkin, pola kebijakan ini baru bisa muncul di dunia pendidikan karena kemauan politik (political will).

Mengacu pada tulisan Lucie Cerna berjudul The Nature of Policy Change and Implementation, perubahan kebijakan seperti bisa saja terjadi karena ada kemauan politik dan kehadiran perencana serta pelaksana kebijakan yang sejalan dengan sektor yang dibidangi.

Namun, mengapa Nadiem muncul sebagai sosok yang berjanji untuk menebus persoalan-persoalan yang disebutnya sebagai “dosa-dosa” pendidikan? Apa efek yang ingin dimunculkan oleh Nadiem dari pola sikap dan kebijakannya ini?

Mendikbud(ristek) yang Berbeda?

Pola kebijakan yang ditampilkan Nadiem ini bukan tidak mungkin menciptakan dikotomi baru – khususnya di antara sang Mendikbudristek dengan menteri-menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) sebelumnya. Pasalnya, sejumlah persoalan yang dijadikan fokus oleh Nadiem ialah persoalan yang sudah lama hadir di dunia pendidikan Indonesia.

Persoalan perundungan di lingkungan pelajar, misalnya, merupakan persoalan yang sudah hadir selama bertahun-tahun. Bahkan, ada kesan bahwa persoalan perundungan – baik secara verbal maupun non-verbal – adalah hal yang lumrah.

Kala terjadi kasus perundungan di antara pelajar SMP Negeri 273 Jakarta pada tahun 2017 silam, misalnya, Muhadjir Effendy yang saat itu masih menjabat sebagai Mendikbud justru meminta agar persoalan itu tidak dibesar-besarkan. 

Kasus perundungan juga pernah terjadi saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Mendikbud pada paruh pertama tahun 2016 silam. Saat terjadi kasus perundungan di SMA Negeri 3 Jakarta, Anies menawarkan sebuah solusi yang masih bersifat normatif, yakni melakukan pembinaan baik terhadap pelaku dan korban perundungan.

Berbeda dari Anies dan Muhadjir, Nadiem justru mengaggap perundungan sebagai dosa besar dan menyiapkan solusi yang bersifat preventif. Daripada hanya mendiamkan dan memberikan solusi bersifat normatif, Nadiem justru menyiapkan strategi guna memperkecil potensi terjadinya perundungan, yakni dengan menekankan pada peran pelajar yang punya pengaruh besar di lingkungan sebagai pelindung atas perundungan (guardian).

Kebijakan dan sikap yang kontras dari Nadiem ini terhadap mendikbud-mendikbud sebelumnya ini setidaknya menghadirkan dikotomi atas dirinya sendiri, yakni sebagai Mendikbud(ristek) yang berbeda. Ini pun akhirnya bisa dikaitkan dengan penjelasan Michael Hatherell dan Alistair Welsh dalam tulisan mereka yang berjudul Rebel with a Cause.

Dalam tulisan itu, Hatherell dan Welsh menggunakan konsep kepemimpinan karismatik (charismatic leadership) dari Max Weber untuk menjelaskan fenomena Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok sendiri kerap menjadi sosok pejabat yang menghadirkan perbedaan atas dirinya dengan pejabat dan politisi pada umumnya melalui sikap dan kebijakannya.

Kunci dari konsep kepemimpinan karismatik yang dicetuskan Weber adalah bagaimana seorang pemimpin mencari hal yang terus-menerus bersifat baru – sesuatu hal yang lebih dari bersifat biasa (mundane) dan sugestibilitas (suggestibility) emosional bahwa diri pemimpin tersebut eksepsional sebagai bentuk pengabdian diri (personal devotion).

Bukan tidak mungkin, Nadiem ingin menghadirkan sifat eksepsional di depan publik dan media. Ini pun bisa jadi juga berlaku dalam persoalan-persoalan baru di dunia perguruan tinggi, seperti pelecehan seksual dan fenomena “orang dalam” yang baru saja melibatkan Rektor Unila.

Lagipula, sesuai dengan peribahasa di awal tulisan, seharusnya orang-orang rajin dan pandai yang berhak untuk mendapatkan tempat di perguruan-perguruan tinggi yang diinginkan oleh mereka. Jangan sampai peribahasa itu diubah menjadi “uang pangkal kursi khusus”. (A43)

Jokowi minta RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera dipercepat proses pengesahannya