PinterPolitik.com

Keputusan Mahkamah Agung yang menolak seluruh kasasi para terdakwa kasus korupsi tata niaga timah senilai Rp300 triliun menjadi salah satu peristiwa hukum paling mencolok di penghujung tahun. Di antara nama-nama yang terjerat, perhatian publik banyak tertuju pada figur pengusaha Harvey Moeis—yang juga dikenal sebagai suami selebritas Sandra Dewi. Namun, lebih dari sekadar sosok populer, inti dari perkembangan ini terletak pada bobot dan konteks kasus yang melibatkan nilai kerugian negara yang sangat besar dalam sektor sumber daya alam.

Putusan ini memastikan bahwa vonis berat yang dijatuhkan sebelumnya tetap berlaku, menutup spekulasi yang sempat beredar bahwa perkara sebesar ini akan mandek atau berakhir dengan keringanan. Bagi sebagian besar publik, keputusan MA ini terbaca sebagai satu hal: negara berhasil membuktikan dapat menang dalam kasus megakorupsi yang selama ini dianggap terlalu besar untuk disentuh.

Namun, signifikansi putusan ini tampaknya tidak berhenti pada ranah korupsi timah saja. Di tengah euforia atas keberhasilan negara dalam penegakan hukum, muncul gelombang tuntutan baru dari masyarakat—khususnya terkait kerusakan lingkungan di Sumatra yang diduga memperparah bencana banjir bandang dalam beberapa pekan terakhir. Dengan Bareskrim dan Kejagung melalui Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) kini mulai menelusuri dugaan praktik pembalakan liar, banyak pihak melihat momentum dari kasus timah berpotensi memengaruhi arah penegakan hukum di kasus-kasus lainnya. Pertanyaannya: apakah ini awal dari “efek domino” yang lebih besar?

Domino Penegakan Hukum di Sektor SDA?

Di saat vonis final kasus timah disambut dengan rasa lega, publik di Sumatra dan linimasa nasional justru mengarahkan perhatian baru pada keprihatinan lain: kerusakan parah hutan yang dianggap berkontribusi langsung pada skala dan dampak banjir bandang. Kolapsnya vegetasi, alih fungsi kawasan hutan, serta dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan dengan izin pengelolaan lahan menjadi sorotan utama. Karena itu, ketika kabar beredar bahwa aparat penegak hukum mulai melakukan penelusuran, ekspektasi publik pun meningkat.

Di sinilah keterkaitan dengan kasus timah mulai terbentuk. Masyarakat melihat bahwa jika negara mampu menuntaskan perkara sebesar Rp300 triliun—dengan terdakwa yang memiliki jaringan ekonomi kuat—maka konsistensi yang sama seharusnya dapat diterapkan pada dugaan kejahatan lingkungan yang secara langsung membahayakan masyarakat luas. Dari sudut pandang politik hukum, dinamika ini menandai perubahan penting: sebuah permintaan agar standar penegakan tidak hanya keras pada korupsi finansial, tetapi juga pada tindak kejahatan yang merusak sumber daya alam.

Spillover Effect dan Naiknya Risiko Hukum

Untuk memahami mengapa kasus timah dipandang dapat memengaruhi penanganan kasus lingkungan di Sumatra, penting menghadirkan teori legal deterrence dari ekonom pemenang Nobel, Gary Becker. Dalam kerangka Becker, keputusan hukum yang tegas dalam satu kasus besar dapat menciptakan spillover effect—yakni meningkatnya persepsi risiko bagi para pelaku di sektor lain. Ketika satu contoh konkret menunjukkan bahwa negara tidak ragu mengeksekusi vonis berat, aktor-aktor ekonomi lain akan merasakan tekanan psikologis dan operasional yang serupa.

Konteks ini masuk akal untuk menggambarkan reaksi yang muncul setelah putusan MA. Kasus timah awalnya dipandang publik sebagai perkara yang “terlalu besar untuk disentuh,” dengan dugaan bahwa keringanan hukuman mungkin akan terjadi. Namun faktanya, MA menguatkan vonis tanpa kompromi. Ini menciptakan bobot tersendiri: harapan bahwa penegakan hukum kini memasuki fase yang lebih kredibel.

Karena itu, ketika melihat pengusutan dugaan pembalakan liar di Sumatra, beberapa analis berpendapat bahwa aparat kini memiliki momentum dan legitimasi lebih kuat untuk memperluas penindakan. Efek psikologis inilah yang disebut spillover: keberhasilan satu kasus besar meningkatkan ekspektasi publik dan tekanan institusional untuk menangani kasus-kasus lainnya. Dalam konteks ini, mafia perusak hutan—yang selama ini dianggap sulit disentuh—berpotensi menghadapi risiko hukum yang lebih besar dibanding sebelumnya.

Selain kerangka legal deterrence, putusan final kasus timah juga dapat dibaca melalui konsep dog whistle politics. Meski awalnya lebih sering digunakan untuk menjelaskan komunikasi politik yang terselubung, konsep ini dapat diperluas untuk memahami sinyal non-verbal dalam penegakan hukum. Ketika negara mengeksekusi vonis berat terhadap figur berpengaruh, sebenarnya ada pesan yang dikirimkan kepada para pemegang kekuatan ekonomi lainnya—pesan yang tidak diucapkan, namun jelas terbaca: tidak ada arena yang sepenuhnya aman.

Dalam konteks global, dinamika ini pernah terlihat pada operasi anti-korupsi Brasil, Operação Lava Jato. Setelah satu kasus besar berhasil diungkap dan dieksekusi, banyak elite bisnis dan politik mulai menyesuaikan perilaku mereka karena persepsi bahwa risiko hukum meningkat. Bukan hanya karena ancaman hukuman itu sendiri, tetapi karena keyakinan baru bahwa negara memang sedang meningkatkan ketegasannya.

Dengan logika ini, putusan timah dapat dilihat sebagai semacam “peluit halus” yang menandai dimulainya fase baru penegakan hukum di Indonesia. Sinyal ini terbaca oleh aktor-aktor di sektor kehutanan, pertambangan, dan komoditas lain—bahwa perlindungan struktural belum tentu sekuat dulu. Kombinasi antara efek spillover dan narasi dog whistle ini menciptakan perubahan psikologis: meningkatnya kewaspadaan dan kehati-hatian.

Eranya Mafia Ketar-ketir?

Rangkaian dinamika yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan bahwa putusan final kasus timah lebih dari sekadar penutup sebuah perkara besar. Ia berfungsi sebagai indikator bahwa mesin penegakan hukum mulai bergerak dengan ritme yang berbeda. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan penegakan hukum tampaknya cenderung menitikberatkan pada efektivitas dan penanganan kasus-kasus berdampak besar, khususnya yang bersentuhan dengan sumber daya alam dan kepentingan publik.

Investigasi atas dugaan kerusakan lingkungan di Sumatra kini menjadi salah satu ujian penting bagi konsistensi tersebut. Publik mengharapkan bahwa ketegasan yang ditunjukkan dalam kasus timah dapat diterapkan pula pada praktik-praktik yang merusak hutan dan mengancam keselamatan warga. Apalagi, dinamika bencana alam yang terjadi memperlihatkan bahwa dampak dari kejahatan lingkungan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kemanusiaan.

Apakah momentum ini benar-benar menjadi titik balik? Terlalu dini untuk memastikannya. Namun yang jelas, dalam lanskap politik hukum saat ini, aktor-aktor ekonomi besar tampaknya tidak lagi bisa merasa seaman sebelumnya. Perubahan persepsi risiko telah tercipta, dan itu saja sudah menjadi perkembangan signifikan. Pada akhirnya, jika penegakan hukum mampu mempertahankan konsistensi dan keberaniannya, maka fase baru dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia memang bukan mustahil terjadi—sebuah fase di mana mafia berkekuatan besar harus mulai berhitung ulang. (D74)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kejaksaan Agung di era Presiden Prabowo Subianto tampak menjadi ujung tombak pemberantasa korupsi kelas kakap yang secara total merugikan negara hingga beberapa digit triliun rupiah. Lantas, dengan diiringi penguatan kelembagaan, baik secara regulasi dan struktural, mengapa Kejagung? Serta apa yang dapat dimaknai bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia?

PinterPolitik.com

Memasuki setengah tahun lebih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, penegakan hukum terhadap korupsi kembali menjadi sorotan utama.

Salah satu program unggulan dalam Asta Cita Prabowo-Gibran menegaskan komitmen memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Tentuu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Dalam konteks ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) tampil sebagai aktor kunci, seolah berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Sejumlah kasus besar yang ditangani dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan transformasi peran Kejagung. Bukan lagi sekadar institusi penuntut umum, lembaga ini kini dipersepsikan sebagai leading institution dalam melawan korupsi sistemik.

Kasus-kasus mencolok seperti mega korupsi Jiwasraya dan Asabri, skandal BTS Kominfo, mafia timah, hingga makelar kasus di Mahkamah Agung (MA) menjadi bukti konkret tajinya.

Dalam kasus-kasus tersebut, negara dirugikan hingga ratusan, bahkan mungkin ribuan triliun rupiah, angka yang mencerminkan skala kerusakan struktural dan lemahnya pengawasan dalam institusi negara selama ini.

Di awal masa jabatan pemerintahan baru, Kejagung kembali menjadi sorotan. Dugaan korupsi pada pengadaan laptop di Kemendikbudristek era Nadiem Makarim serta skandal rasuah Sritex menandai babak lanjutan dari konsistensi kerja penindakan.

Presiden Prabowo memberi sinyal penguatan, bukan hanya dalam bentuk politik simbolik, tapi juga dukungan konkret. Mulai dari keterlibatan TNI dalam operasi pengamanan hingga regulasi hak imunitas bagi aparat penegak hukum, yang meski menuai kontroversi, memberi sinyal arah kebijakan yang law-enforcement centric.

Dengan situasi ini, muncul pertanyaan konseptual yang mendasar, yakni apakah yang tengah Indonesia saksikan adalah kebangkitan institusional Kejagung sebagai pilar utama reformasi hukum?

Punten! Kejagung is in The House

Untuk membaca dinamika ini secara lebih jernih, lensa teoretis new institutionalism kiranya dapat menjadi teropong, khususnya konsep actor embeddedness dan path dependency.

Kejagung sebagai institusi formal negara, tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia beroperasi dalam konteks struktur hukum, politik, dan ekonomi yang membentuk dan membatasi tindakannya.

Dalam banyak hal, munculnya Kejagung sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi dapat dilihat sebagai respons terhadap dua hal, yaitu ekspektasi publik terhadap perubahan serta kebutuhan fiskal untuk menopang program besar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pertama, dari sisi struktural, kasus-kasus besar yang diungkap tidak bisa dilepaskan dari dorongan untuk merestorasi kepercayaan publik terhadap institusi hukum yang telah lama dianggap tumpul ke atas.

Keberhasilan Kejagung dalam mengungkap kasus Jiwasraya, Asabri, hingga mafia timah, misalnya, adalah representasi dari semangat reclaiming legitimacy.

Dalam kerangka ini, Kejagung bukan hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi sebagai institutional entrepreneur yang mencoba membentuk ulang norma hukum dan kepercayaan publik terhadap negara.

Kedua, kendati bukan menjadi tupoksinya, terdapat faktor dorongan fiskal. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa Kejagung berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui perampasan aset korupsi.

Hal tersebut menjadi penting dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang membutuhkan dukungan anggaran masif untuk menjalankan program-program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi industri, dan pertahanan.

Maka, pemberantasan korupsi juga dilihat sebagai strategi pemulihan ekonomi negara yang paling konkret untuk dilakukan dalam jangka pendek, di mana Kejagung menjadi salah satu alat utama redistribusi sumber daya negara yang sebelumnya tersedot oleh elite korup.

Namun, dalam semangat ini pula muncul risiko, di mana Kejaksaan Agung bukan tidak mungkin dapat “tergelincir” dalam logika instrumentalization, yakni digunakan sebagai alat kekuasaan untuk tujuan politik tertentu.

Kendati sama sekali tak diharapkan untuk terjadi, kesadaran bersama iranya perlu diperhatikan dengan serius. Ktika penegakan hukum menjadi selektif atau ditarik dalam arus politik elektoral dan patronase, maka netralitas institusional Kejagung akan goyah.

Ini merupakan paradoks laten dalam transformasi institusi penegak hukum di negara berkembang, saat keberhasilan teknokratik bisa dengan mudah dikaburkan oleh tarik-menarik kepentingan oligarki.

Upgrade Paradigma Kejagung?

Jika ingin menjadikan Kejaksaan Agung sebagai agen perubahan struktural, maka langkah-langkah penguatan kelembagaan kiranya harus dilanjutkan secara lebih sistemik dan tidak semata bergantung pada figur atau momentum.

Dalam perspektif teori kelembagaan normatif (normative institutionalism), keberlanjutan reformasi hukum tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi harus juga disertai perubahan budaya kerja, transparansi, akuntabilitas internal, dan pembenahan sistemik.

Langkah-langkah ke depan yang perlu menjadi fokus antara lain seperti reformasi prosedural internal, di mana Kejagung harus memastikan bahwa setiap kasus diusut dengan prosedur yang transparan, berbasis bukti, dan tidak tebang pilih. Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat legitimasi moral dan politik lembaga ini dan pemerintah tentunya.

Lalu, pengawasan yang independen juga menjadi penting. Diperlukan mekanisme oversight yang melibatkan aktor eksternal, seperti Komisi Kejaksaan atau lembaga sipil, untuk mengawasi proses penegakan hukum demi mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Satu hal kekinian lainnya adalah digitalisasi dan transparansi data. Mengingat banyak kasus korupsi melibatkan kompleksitas data dan transaksi digital, maka investasi dalam sistem forensik digital dan transparency dashboard menjadi kebutuhan strategis.

Selain itu, pemisahan kekuasaan serta check and balance juga harus dikedepankan. Penguatan Kejagung tentu tidak boleh dibarengi dengan kesan “pelemahan” institusi lain seperti KPK atau Polri. Demokrasi hukum yang sehat menuntut keseimbangan antar lembaga.

Sebagai fokus pamungkas, pendidikan publik tentang hukum juga kiranya menjadi penting di mana Kejagung juga harus mengambil peran dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Sosialisasi yang mengena dan relevan tentang pentingnya integritas dan pelaporan publik atas dugaan korupsi kiranya harus diperluas.

Bagaimanapun, penegakan hukum kiranya tidak akan pernah lepas dari tarik ulur politik, tetapi institusi yang kuat adalah institusi yang mampu menjaga jarak kritis dan strategis terhadap kekuasaan.

Dalam semangat republicanism, hukum adalah penjaga kepentingan publik, bukan alat pembalasan atau justifikasi kekuasaan. Maka, gaspol-nya Kejaksaan Agung yang agung harus disertai dengan kesadaran institusional untuk menjadi lembaga yang progresif.

Apakah Kejaksaan Agung yang sekarang benar-benar menjadi simbol kebangkitan supremasi hukum Indonesia? Hanya waktu dan konsistensi yang akan menjawabnya. Yang jelas, rakyat pun berhak menagih tidak hanya kinerja, tetapi juga integritas.

Dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, dalam Upacara Hari Lahir Pancasila 2025 hari ini (2/6), Presiden Prabowo pun tegas mengatakan jangan menganggap negara tidak ada dan bisa dipermainkan. (J61)

Kejaksaan Agung tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berjenis Chromebook di era Nadiem Makarim. Ini jadi isu terbaru terkait kepemimpinan Nadiem di Kemendikbudristek, di samping kritikan yang umumnya muncul soal kurikulum dan program pengajaran yang dinilai tak sesuai. Ini jadi lembar baru dalam perjalanan karier sosok pendiri Gojek itu.

PinterPolitik.com

Ketika Nadiem Makarim pertama kali ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019, banyak pihak terkejut. Seorang pendiri startup teknologi yang tak pernah berkecimpung dalam dunia pendidikan secara langsung, kini memegang kendali atas masa depan sistem pendidikan Indonesia.

Dengan jargon “Merdeka Belajar”, Nadiem datang membawa semangat disruptif ala Silicon Valley. Ia ingin mengguncang tatanan lama yang dianggap usang dan membangun sistem baru yang lebih relevan dengan zaman.

Namun, semangat itu rupanya tidak serta merta sejalan dengan kebutuhan dan konteks ke-Indonesiaan. Banyak program Nadiem justru dirasa tidak membumi. Penghapusan Ujian Nasional, kurikulum yang fleksibel, hingga digitalisasi pendidikan menjadi sorotan tajam. Bukan hanya karena hasilnya yang tidak jelas, tetapi karena implementasinya sering kali mengabaikan kondisi nyata di lapangan.

Kini ada kasus hukum yang menghantui. Penyelidikan terbaru menyeret dua mantan Staf Khususnya, Jurist Tan dan Fiona Handayani, ke dalam pusaran penyidikan Kejaksaan Agung hanya memperkuat kesan bahwa di balik gemerlap jargon reformasi pendidikan, terdapat lubang gelap yang belum terkuak. Dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan nilai fantastis mencapai Rp 9,9 triliun menjadi titik balik dari narasi idealistik yang dulu sempat dipuja.

Menurut Kejagung, kedua stafsus ini berperan dalam menyusun analisis yang menggolkan proyek Chromebook, padahal telah ada kajian sebelumnya yang menyebut Chromebook tidak cocok untuk sistem pendidikan Indonesia, mengingat ketergantungannya pada internet yang belum merata di seluruh wilayah. Namun tetap saja, pengadaan dilakukan. Atas dasar siapa? Untuk kepentingan siapa? Jawaban atas pertanyaan itu kini menjadi benang merah penyidikan.

Sungguh ironis. Sebuah program yang digadang-gadang sebagai tonggak digitalisasi pendidikan justru menjadi simbol kegagalan memahami akar realitas bangsa. Di banyak daerah, jaringan internet masih menjadi barang mewah. Listrik pun belum stabil. Lalu bagaimana mungkin sistem pembelajaran yang mengandalkan koneksi internet stabil dapat disebut inklusif dan merata?

Fakta bahwa rekomendasi internal menyarankan penggunaan laptop berbasis Windows, tetapi proyek tetap berjalan dengan Chromebook, menunjukkan bahwa ada keputusan yang tidak berdasarkan data dan kebutuhan, melainkan kepentingan yang diselubungi jargon inovasi. Kini, penyidikan bukan hanya soal siapa yang terlibat, tetapi tentang sistem pengambilan keputusan yang dipenuhi irasionalitas dan kemungkinan adanya pemufakatan jahat.

Ini kemudian jadi bagian dari kesuluruhan perjalanan karier pemerintahan Nadiem. Akankah meninggalkannya dengan catatan merah?

Salah Kaprah?

Untuk memahami apa yang salah dari warisan Nadiem ini, kita perlu menggunakan sejumlah pisau analisis. Tiga pendekatan teoritik dapat membantu membongkar dinamika di balik kegagalan Merdeka Belajar dan potensi korupsi Chromebook ini: pendekatan postkolonial pendidikan, teori teknokrasi, dan konsep “solutionism” dari Evgeny Morozov.

Pertama, pendekatan postkolonial dalam pendidikan—yang banyak dikembangkan oleh tokoh seperti Paulo Freire—menekankan pentingnya kontekstualisasi dalam pembelajaran. Pendidikan, menurut Freire, tidak bisa hanya diperlakukan sebagai alat transfer teknologi atau kurikulum dari pusat kekuasaan ke pinggiran. Ia harus berbasis pada realitas sosial masyarakat, mengakar pada pengalaman dan kebutuhan lokal.

Dalam konteks Indonesia, program-program Nadiem terlihat terlalu elitis dan berkiblat pada pengalaman negara-negara maju yang sudah memiliki infrastruktur memadai. Chromebook, kurikulum fleksibel, bahkan penghapusan Ujian Nasional, tidak memperhitungkan kesenjangan sumber daya manusia dan material antar daerah. Hasilnya? Bukannya membebaskan, “Merdeka Belajar” justru menyisakan kebingungan dan disparitas baru.

Kedua, teori teknokrasi menjelaskan bagaimana para pengambil kebijakan seringkali berasal dari latar belakang teknis dan bisnis, dan tidak memiliki kedalaman sosial-politik yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan publik. Nadiem, dengan segala pengalamannya di dunia startup, membawa pendekatan manajerial dan korporat ke ranah pendidikan, yang jelas memiliki nilai-nilai berbeda. Pendidikan bukan sekadar efisiensi dan hasil kuantitatif, tapi menyangkut proses jangka panjang membentuk karakter dan akal budi manusia.

Sayangnya, dalam iklim teknokrasi, nilai-nilai tersebut cenderung dikesampingkan. Yang diutamakan adalah angka, laporan progres, dan inovasi yang bisa dipamerkan dalam konferensi. Padahal, problem pendidikan di Indonesia bukan hanya soal teknologi atau metode, tapi ketimpangan struktural dan ketidakadilan sosial yang lebih dalam.

Ketiga, konsep “solutionism” dari Evgeny Morozov menyoroti kecenderungan para inovator teknologi dalam menawarkan solusi instan untuk masalah-masalah kompleks sosial-politik. Mereka mengasumsikan bahwa setiap persoalan bisa dipecahkan dengan teknologi—tanpa memahami konteks kultural dan historis dari persoalan tersebut.

Nadiem tampaknya terjebak dalam jebakan ini. Ia mengira bahwa memberikan laptop, membuang ujian nasional, atau melonggarkan kurikulum bisa menyulap sistem pendidikan menjadi lebih baik. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak guru merasa tak terarah, siswa kebingungan, dan yang lebih parah: potensi korupsi muncul dari proyek-proyek teknologi besar.

Dalam konteks Chromebook, solutionism hadir dalam bentuk keyakinan bahwa digitalisasi otomatis akan membawa kemajuan, tanpa memperhatikan fakta dasar bahwa sebagian besar sekolah di Indonesia bahkan tidak memiliki jaringan internet stabil. Program semacam ini hanya menjawab masalah permukaan, tapi menambah luka pada tubuh pendidikan nasional yang belum sembuh.

Akhir Sebuah Narasi?

Apakah ini akhir dari narasi reformasi Nadiem Makarim? Belum tentu. Meski sejumlah kalangan sudah menyerukan agar Nadiem ikut diperiksa, dan meski Kejaksaan Agung telah memeriksa puluhan saksi serta menggeledah rumah para mantan stafsusnya, posisi Nadiem masih abu-abu. Apalagi banyak orang yang mengaitkan posisinya sebagai tokoh yang dekat dengan Jokowi.

Namun secara politik, nama Nadiem mulai redup. Ia bukan lagi bintang disruptif seperti di awal 2019. Di mata publik, ia kini lebih dikenal sebagai menteri yang banyak membuat kebijakan kontroversial tanpa hasil nyata. Kekecewaan publik terhadap program Merdeka Belajar juga turut meredupkan pamornya. Apalagi, jika pada akhirnya penyidikan mengungkap bahwa pengadaan Chromebook memang terjadi atas restunya atau bahkan atas perintahnya.

Kasus ini menyimpan pelajaran penting bagi masa depan pendidikan Indonesia. Bahwa inovasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa pemahaman konteks. Bahwa teknologi bukan jawaban universal. Dan bahwa pendidikan adalah ranah yang terlalu vital untuk dijadikan arena percobaan ide-ide idealistik yang belum teruji.

Kita perlu kembali pada gagasan dasar pendidikan: sebagai proses pembebasan, bukan komoditas. Sebagai jalan membentuk manusia merdeka, bukan sekadar obyek reformasi manajerial. Warisan Nadiem Makarim, dalam bentuk program-program yang kerap menabrak realitas, harus menjadi pengingat bahwa perubahan sejati dalam pendidikan menuntut lebih dari sekadar semangat disruptif. Ia butuh kedalaman, keberpihakan, dan kesadaran akan keragaman serta kesenjangan bangsa ini.

Dan mungkin, dalam satu titik ke depan, sejarah akan mencatat masa jabatan Nadiem bukan sebagai era pencerahan, melainkan era eksperimentasi gagal yang menyisakan luka panjang bagi dunia pendidikan nasional. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pasca spill memiliki catatan bobrok Pertamina dan dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk bersaksi, “kesucian” Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seolah diuji. Utamanya, terkait pertaruhan apakah dirinya justru seharusnya bertanggung jawab atas skandal dan kasus rasuah perusahaan plat merah tempat di mana dirinya menjadi Komisasis Utama dahulu.

PinterPolitik.com

Sukar dibayangkan jika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus kembali ke hotel prodeo karena, kali ini, misalnya, harus bertanggung jawab atas jabatannya sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina (25 November 2019-1 Februari 2024).

Kemarin (13/3), Ahok memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan diperiksa selama sembilan jam sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Subholding Pertamina, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Kasus rasuah tersebut menjadi seksi dan memang sedang gencar diusut Kejagung. Terlebih, setelah pada awal Maret lalu, Ahok sendiri spill di beberapa media seputar bobrok di Pertamina. Menariknya, turut mengklaim memiliki bukti rekaman dan notulensi rapat selama menjabat sebagai Komut.

Tampil seperti sosok hero yang siap menguak bobrok perusahaan milik negara, Ahok memantik simpati dari mereka yang menaruh harapan di pundaknya.

Akan tetapi, di sudut yang lain, spill Ahok malah menimbulkan interpretasi bahwa dirinya tengah mengalami kegelisahan politik dan memainkan kartu hero terlebih dahulu sebelum “diseret” ke pusaran terlebih dahulu dan kehilangan momentum spill.

Hal itu kemudian memantik pertanyaan sederhana, apakah Ahok benar-benar se-suci itu? Serta bagaimana daya tawar Ahok, terutama secara politik-hukum di tengah partainya saat ini, PDIP, bukan lagi partai penguasa dan berada di luar pemerintahan?

Politisi, Tak Selalu Suci?

Sejak pertama kali muncul sebagai politisi di panggung pemerintahan, Ahok telah menciptakan citra dirinya sebagai sosok yang tegas, berani, dan most of the time, kontroversial.

Citra ini, terutama setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sangat kental dengan narasi “suci” atau “bersih” dari praktik-praktik korupsi.

Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah terungkapnya berbagai dinamika dan intrik yang melibatkan dirinya, semakin jelas bahwa citra bersih dan suci itu bukanlah hal yang sepenuhnya dapat dipertahankan.

Ahok mungkin tidak dapat disangkal sebagai salah satu politisi yang paling berani dalam melawan korupsi. Namun, dalam dunia politik, kejujuran dan integritas sering kali berada dalam posisi atau tekanan yang berat.

Dalam konteks ini, Ahok harus menghadapi kenyataan bahwa sistem politik Indonesia, termasuk yang relate dengan ekonomi-politiknya dan dengan segala dinamika serta kepentingan yang beragam, bukanlah tempat yang mudah bagi orang dengan moralitas yang “bersih” seperti yang sering ia klaim.

Ketika Ahok mengungkapkan spill seputar praktik bobrok yang terjadi di dalam Pertamina, dia memang menciptakan kesan sebagai pahlawan yang berani melawan sistem yang korup.

Kendati demikian, tindakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan tujuan pribadi. Pengungkapan yang dilakukan Ahok di awal waktu bisa jadi merupakan bagian dari kalkulasi politik untuk memperkuat posisinya di tengah ketidakpastian politik yang ia hadapi pasca rezim pemerintahan yang selama ini mendukungnya tak lagi berkuasa.

Kembali ke pertanyaan besar mengenai “kesucian” Ahok, harus diingat bahwa dunia politik bukanlah panggung tempat para pahlawan bersinar murni tanpa cela. Politik selalu menyentuh berbagai persoalan kompromi, tawar-menawar, dan bahkan manipulasi.

Ahok, meskipun tampak teguh pada prinsip anti-korupsi, adalah bagian dari dunia yang penuh dengan dinamika dan ketegangan politik. Dalam konteks ini, kemungkinan akan cukup sulit untuk mengatakan bahwa Ahok adalah sosok yang sepenuhnya “suci.”

Konsep “kesucian” dalam dunia politik sering kali harus disandingkan dengan realitas pragmatis, yakni bahwa moralitas dalam politik bisa menjadi fleksibel, dan kepentingan pribadi atau partai sering kali mendominasi.

Menurut Max Weber, politisi sering kali berada dalam dilema etis yang besar, antara apa yang ia anggap sebagai “etika tanggung jawab” dan “etika prinsip.”

“Etika prinsip” dikatakan saat seseorang berpegang teguh pada nilai-nilai moral tertentu tanpa kompromi. Sementara itu, “etika tanggung jawab” mengharuskan politisi untuk menimbang akibat jangka panjang dari tindakannya.

Dalam hal ini, meskipun Ahok sering kali tampak berpegang pada prinsip-prinsip moral yang kuat, ia juga harus menghadapi kenyataan politik yang menuntut perhitungan pragmatis.

Ia bukan hanya seorang pahlawan moral, tetapi juga seorang politisi yang harus memainkan permainan politik dengan cermat. Terlebih, saat dirinya berada dalam posisi politis sebagai Komut Pertamina dan harus berinteraksi dengan banyak kepentingan lain yang saling berkelindan.

Lantas, bagaimana daya tawar Ahok sesungguhnya dalam dinamika kasus rasuah Pertamina?

Ahok Sangat Rentan?

Dalam interpretasi yang direct, pijakan dari pertanyaan sebelumnya tentu terkait dengan posisi yang mana dirinya dan parpol tempatnya bernaung kini tidak lagi berada dalam kekuasaan, memiliki pengaruh politik yang signifikan, atau malah terjerat dalam situasi yang mengurangi kemampuan mereka untuk “bernegosiasi” secara efektif dalam bingkai politik-hukum.

Terlebih, sejak kejatuhannya setelah kasus penistaan agama, simpati dan reputasi terhadap Ahok seolah terbelah, baik secara politik maupun sosial.

Daya tawar Ahok, dalam konteks politik Indonesia saat ini sekilas memang sangat lemah. Tak lain, salah satu faktor utama yang mengurangi daya tawarnya adalah positioning PDIP yang masih ambigu dan kerap memantik intrik dengan kebijakan pemerintah saat ini.

Refleksi atas dinamika ini kiranya selaras dengan postulat sosiolog seperti Michel Foucault. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan bukan hanya dimiliki oleh individu atau institusi tertentu, tetapi tersebar dalam berbagai hubungan sosial dan struktur kekuasaan yang lebih kompleks.

Dalam hal ini, Ahok mungkin saja memiliki akses ke informasi dan fakta-fakta tertentu yang dapat memperkuat posisinya, namun ia tidak lagi memiliki kekuasaan politik yang dapat mendukung klaim-klaim tersebut.

Di sisi lain, Ahok mungkin masih memiliki basis pendukung yang cukup kuat, terutama dari kalangan mereka yang memandangnya sebagai simbol anti-korupsi.

Tetapi, pada akhirnya, pengaruh Ahok di dunia politik akan bergantung pada seberapa efektif ia dapat mengelola hubungan kekuasaan dalam konteks yang lebih besar. Tanpa kekuatan struktural yang jelas, daya tawarnya untuk “memengaruhi” dinamika kasus sangat terbatas.

Bagaimanapun, di titik ini, Ahok agaknya bukanlah sosok yang dapat dianggap sepenuhnya “suci” dalam konteks politik. Sebagai seorang politisi, ia harus beroperasi dalam ranah pragmatis, dengan kompromi yang mungkin mengurangi integritas moralnya di mata publik atau yang belum terlihat oleh publik.

Selain itu, tanpa kekuatan politik yang mendukungnya, dan dengan partainya yang kini berada di luar pemerintahan, Ahok harus menghadapi kenyataan bahwa pengaruhnya dalam intrik dan dinamika politik-hukum sangat bergantung pada faktor eksternal yang kemungkinan besar sulit diprediksi.

Kendati demikian, penjelasan di atas merupakan interpretasi semata yang berlandaskan variabel spesifik di atas meja analisis. Realitanya, semua pihak akan menanti ketegasan penegakan skandal Pertamina dan Ahok harus benar-benar membuktikan klaimnya. (J61)

Hm 

#jampidsus #kejaksaanagung #kpk #polri #korsa #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kendati telah ada klarifikasi serta rangkulan simbolik Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, sorotan terhadap intrik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang “dikuntit” oleh anggota Densus 88 Antiteror Mabes Polri kiranya tak akan lantas surut namun bisa saja berlalu begitu saja. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Sorotan terhadap kasus diintainya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh anggota Densus 88 Antiteror Mabes Polri seolah masih meninggalkan “seribu” kesan janggal.

Apa yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dengan merangkul Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo tak serta merta dapat dikatakan sebagai sebuah resolusi konflik.

Bahkan, tak berlebihan jika dikatakan kasus ini dapat menjadi bara dalam sekam jika tak diselesaikan dengan tuntas.

Selain Menko Polhukam Hadi yang menyebut permasalahan ini masih dalam tahap pendalaman dan investigasi, Kapolri dan Jaksa Agung pun telah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) meski hasil yang disampaikan cenderung normatif dan disebut “tak ada masalah”.

Setelah beberapa hari nihil pernyataan resmi, kemarin (29/5/2024), Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana membenarkan bahwa Jampidsus dibuntuti oleh anggota Densus 88.

Ruang tafsir menjadi begitu luas saat hal ini dikaitkan dengan kasus kelas kakap yang sedang ditangani Jampidsus, terutama terkait korupsi PT. Timah yang sempat dikatakan memiliki keterkaitan dengan salah satu purnawirawan bintang empat Polri.

Ditambah lagi, pengamanan dari Polisi Militer (PM) TNI hingga Korps Marinir TNI-AL terhadap gedung Kejagung, membuat variabel interpretasi kian bertambah atas kejanggalan tentang apa yang terjadi sesungguhnya. 

Dengan melihat begitu sensitifnya intrik dan skala perkara di antara kedua institusi penegak hukum ini, penanganan kasus agaknya akan dilakukan dengan sangat hati-hati.

Tak menutup kemungkinan, apa yang disampaikan ke publik sebagai hasil resmi penyelidikan dan investigasi akan pula bertendensi antiklimaks. Benarkah demikian? 

Disparitas Persepsi Kejagung-Polri? 

Terdapat jajak pendapat menarik yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada awal tahun ini. Di antara lembaga penegak hukum, Kejagung menjadi yang paling dipercaya oleh publik. 

Berdasarkan Indikator, kepercayaan terhadap Kejagung mencapai 76,2 persen, Polri 75,3 persen, Pengadilan 75,2 persen, serta KPK 70,3 persen. 

Torehan Kejagung di bawah komando ST Burhanuddin meningkat dibandingkan Desember 2023 yang masih sebesar 73,6 persen. 

Sentimen sorotan terhadap persoalan yang tengah melanda Kejagung dan Polri pun kiranya dapat diamati secara kasat mata.  

Sayangnya, posisi keberpihakan publik seolah memang tak berimbang dan tak berada di sisi Polri karena beberapa variabel dan interpretasi seperti yang telah disebutkan di atas. 

Di titik ini, apa yang disebut sebagai “disparitas persepsi” seakan muncul di masyarakat. Dalam hal ini, untuk mendukung Kejagung dan Jampidsus agar tetap teguh menyelesaikan perkara yang diduga terkait dengan insiden pengintaian oleh Densus 88 yang terbongkar. 

Saat menganalisisnya lebih dalam, dua lembaga penegak hukum ini seyogianya adalah mitra sejati. Baik secara formal, maupun informal. 

Sebagai komparasi dan pijakan analisis, dalam publikasinya yang berjudul A sibling rivalry, Jacqui Baker menjelaskan head-to-head di antara TNI dan Polri pasca reformasi. 

Dalam konteks tersebut, TNI dan Polri memang memiliki simbiosis tertentu di aspek pertahanan dan keamanan gabungan. Namun di sisi lain, kedua institusi dikatakan Baker memiliki persaingan tak kasat mata mengenai konsesi keamanan untuk menguasai perekonomian lokal yang “semi-legal” dan “ilegal”.

Konteks tersebut juga kiranya dapat dijadikan acuan untuk melihat relasi di antara Kejagung dan Polri serta disparitas persepsi yang muncul di antara keduanya saat ini. 

Jika TNI dan Polri disebut bersaing memperebutkan konsesi keamanan dan ekonomi di level kewilayahan, lain halnya dengan Kejagung dan Polri yang justru acapkali dikatakan bersinergi dalam konteks “semi-legal” penegakan hukum. 

Hal itu terbukti dari personel Kejagung maupun turunannya di wilayah yang tak seratus persen bebas dari kesan “korup”, tak jauh berbeda dengan sentimen yang seolah masih pula melekat kepada Polri. 

Namun, Korps Adhyaksa sedikit diuntungkan dengan keleluasaan manuver mereka saat belakangan ini berhasil membongkar dan mempublikasikan kasus korupsi kelas kakap di tengah menurunnya kinerja lembaga penegak hukum lain akibat berbagai hal. 

Ihwal yang membuat penilaian seperti yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia mengenai tingkat kepercayaan menemui relevansinya. 

Lalu, dengan kecenderungan tersebut, apakah persoalan yang tengah menerpa Kejagung dan Polri akan dapat diatasi secara tuntas dan berdampak lebih lanjut? 

Jaga Marwah Paling Utama 

Para pengamat dan analis sejak awal menuntut agar Kejagung dan Polri segera memberikan penjelasan setelah penyamaran anggota Densus 88 yang membuntuti Jampidsus agar isu tak melebar ke mana-mana. 

Akan tetapi, dalam kerangka komunikasi publik-politik yang strategis dan komprehensif, mitigasi secara cepat pun belum tentu dapat mengurai permasalahan secara positif bagi semua pihak. 

Terlebih, jika belum ada koordinasi yang mendalam dan disepakati oleh kedua belah pihak. Utamanya, untuk menjaga marwah dua lembaga penegak hukum tersebut. 

Terlepas dari motif besar yang kemungkinan eksis di baliknya, para elite pemerintah agaknya benar-benar menjaga agar tidak ada informasi yang keliru dan justru dapat memantik kegaduhankegaduhan lain yang berpotensi berakibat fatal. 

Salah satu hal mengapa ini bisa saja berakibat fatal karena saat permasalahan mengemuka, terdapat institusi lain yang turut “terseret”, yakni TNI, di mana saat kejadian penguntitan oleh anggota Densus 88 memang sedang melakukan pengamanan kepada Jampidsus atas permintaan Kejagung. 

Variabel lain kemudian mengemuka di atas meja analisis yang mana seolah dapat diibaratkan sebagai permainan catur dengan langkah saling kunci dan strategi tertentu di tiap pergerakannya. 

Oleh karena itu, dengan investigasi yang disebut masih berjalan, hasil normatif kiranya akan dikedepankan oleh kedua belah pihak. Baik Kejagung maupun Polri demi menjaga citra masing-masing. 

Kalau pun terdapat kebuntuan dalam penyelesaiannya, boleh jadi dan mau tidak mau akan ada yang sedikit dikorbankan, namun tetap dengan tujuan utama, menjaga marwah kedua institusi. 

Bagaimanapun, penjelasan di atas hanya sebatas interpretasi semata. Yang jelas, diharapkan permasalahan ini dapat diurai dengan baik, utamanya tak hanya demi nama baik semata, melainkan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. (J61) 

Direktur Eksekutif Indikator Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung mengalami peningkatan, dibandingkan KPK dan Polri. Menurut hasil survei pada 11- 17 Agustus, terjadi peningkatan sebanyak 63,4 persen.

Selama tiga tahun terakhir, Kejagung berhasil mengungkap korupsi kelas kakap seperti kasus Jiwasraya, kasus ASABRI, hingga korupsi Surya Darmadi yang merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah terungkap dalam sejarah Indonesia, yakni senilai Rp78 Triliun