PinterPolitik.com

Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menetapkan mantan Bupati Kabupaten Indragiri Raja Thamsir Rahman dan pimpinan PT Duta Palma Group Surya Darmadi sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. 

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, kedua tersangka tersebut merugikan negara hingga Rp78 triliun. Wow, ini adalah kasus korupsi yang merugikan negara dengan nilai terbesar yang pernah ditangani aparat penegak hukum. 

Sekilas, ini hanya peristiwa biasa dalam konteks penanganan kasus korupsi. Tapi jika lebih detail lagi, kita akan melihat bahwa ada fenomena menarik dibalik kasus ini, yang akan menjadi narasi baru tentang prestasi Kejagung dalam penanganan kasus korupsi. 

Sedikit memberikan konteks, beberapa tahun yang lalu muncul wacana bahwa Kejagung dianggap lebih banyak menangani kasus korupsi dibanding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 

Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), melaporkan bahwa Kejagung lebih banyak menangani kasus korupsi. Pada semester I tahun 2021, Kejagung berhasil menangani 151 kasus sedangkan Polri 25 kasus dan terakhir KPK hanya 13 kasus. 

Dari data di atas Kejagung terlihat unggul dalam penanganan kasus korupsi. Tapi rupanya banyak pihak yang memaklumkan prestasi itu karena hanya dianggap unggul dari segi kuantitas saja, bukan dari segi kualitas kasusnya. 

Pakar hukum pidana Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi mengatakan kalau wajar jika dari segi kuantitas Kejagung unggul dibanding KPK dan Polri. Karena harus dipahami bahwa KPK hanya ada di Jakarta, dan dibatasi oleh undang-undang untuk menangani perkara yang besar saja berbeda dengan Kejaksaan. 

Oleh karena itu, dengan berhasilnya Kejagung menangani kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan PT Duta Palma Group, dan menyelamatkan uang negara sebesar Rp 78 triliun, menangkis anggapan Kejagung hanya unggul di kuantitas saja. 

Di sisi lain, KPK terlihat terseok-seok, bukan menghadapi kasus korupsi tapi menghadapi kepercayaan publik yang semakin minim. Yap, pekerjaan rumah KPK begitu banyak untuk mampu kembali menjadi lembaga rasua yang dipercaya di mata publik. 

Beberapa persoalan, seperti polemik tes wawasan kebangsaan yang akhirnya membuat puluhan pegawai KPK keluar, hingga kontroversi para pimpinan KPK. Semuanya menjadi pemicu kepercayaan publik yang terkesan rendah. 

ICW membandingkan perbedaan kinerja KPK dan Kejaksaan Agung saat ini terletak pada  responsivitas masing-masing lembaga saat merespons persoalan. Sebagai contoh, saat kasus minyak goreng mulai hangat, Kejaksaan dengan cepat mengusut kasus itu dan langsung mendapat simpati dari masyarakat. 

Hmm, terlepas dari prestasi Kejagung, fenomena ini merupakan sebuah ironi  yang terjadi di negeri tercinta kita. Kok masih ada orang yang tega melakukan korupsi di tengah negara sedang melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemi dan krisis global dampak Konflik Rusia-Ukraina. 

Dulu negara ini mempunyai kekayaan yang berlimpah, bahkan syair sebuah lagu, “Tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman” mewakili tanah Indonesia yang sangat subur. Sekarang sih masih tetap tapi  dengan gubahan syair, “Tongkat, kayu, dan batu jadi bahan tawuran”. Upps. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Gengs, pernah dengar isu yang mengatakan cukai rokok bakalan naik tahun 2021 senilai Rp 172,8 triliun kan? Nah, kayaknya rencana Bu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan jajaran bakal tambah menguat untuk direalisasikan. Pasalnya, baru kemarin putung rokok mengakibatkan kebakaran di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), cuy.

Kalau dipandang logika serampangan, bisa aja kan Menkeu berpikir, “Ini memang rokok bikin berabe mulu deh. Selain merusak kesehatan, kok ya bikin merusak gedung kejaksaan. Kalau begitu, biar para perokok jera, fix saya naikkan saja pajaknya supaya, bila mau beli, harus berpikir ribuan kali karena kemahalan.”

Ya kan, cuy? Kalau ternyata Bu Menkeu bergumam seperti itu, ini tandanya bahaya bagi dua hal, yakni orang-orang yang terlibat dalam urusan rokok dan nalar berpikir.

Lha kok bisa nalar berpikir mimin masukkan? Ya, sebab menyalahkan putung rokok sebagai biang kerok, pun menganggap rokok sebagai sumber malapetaka sehingga harus ada cara agar peminat rokok menurun adalah sebentuk kedangkalan berpikir, cuy.

Sekarang bayangkan saja, kalau misal cukai rokok dinaikkan hanya gegara putung rokok dianggap biang kerok kebakaran (selain juga katanya merusak kesehatan), korbannya banyak, cuy. Nanti, bagaimana para petani menjual tembakaunya? Nasib pekerja pabrik rokok gimana tuh kelanjutannya?

Namun, terlepas dari kesimpulan akhir demikian, mimin perlu memberi saran. Mbok ya dijelaskan kepada publik terkait rentetan gelar perkaranya biar publik dan warganet malah menyindir dengan menyebarkan meme. Upps.

Mungkin, ini akan berdampak juga terhadap geliat dunia per-sebat-an. Selain harus bersiap dengan kondisi terburuk, bahwa pajak rokok akan dilambungkan oleh Menkeu, juga mereka harus bersiap jika kelak tiba-tiba muncul frasa tambahan dalam peringatan merokok yang berbunyi, “rokok bisa menyebabkan kanker, gangguan pernafasan, impotensi dan kehamilan, serta kebakaran gedung Kejagung.” Hmm. (F46)

PinterPolitik.com

Kasus kebakaran yang menimpa gedung Kejakasaan Agung RI mulai memasuki babak baru. Pasalnya, dalam keterangan terbarunya pihak kepolisian menyatakan kebakaran tersebut diduga kuat bukan disebabkan hubungan arus pendek, melainkan dari open flame alias api terbuka.

Intinya, besar kemungkinan kebakaran ini melibatkan tindakan pidana. Kesimpulan itu didasarkan pada hasil penyelidikan tim kepolisian atas temuan di tempat lokasi kejadian dan pemeriksaan terhadap 131 orang saksi. Wih, banyak juga tuh saksinya.

Yang jelas, kesimpulan yang dibuat oleh kepolisian ini bikin kasus ini makin ngeri-ngeri sedap. Bukannya gimana-gimana ya, saat gedung tersebut terbakar, sempat muncul spekulasi di masyarakat yang mengaitkan dugaan keterlibatan seorang jaksa dalam eksekusi kasus hukum terkait Djoko Tjandra. Ini udah ditulis oleh beberapa media besar loh.

Tapi, tuduhan alias spekulasi yang demikian memang wajar aja muncul. Soalnya sangat sulit cuy untuk gedung seperti Kejaksaan Agung itu terbakar. Yang kita bicarakan ini adalah gedung pusat penegak hukum di negara ini.

This building harusnya tidak akan bisa dengan mudah terbakar. Statusnya tuh sama kayak Mabes Polri, Mabes TNI, atau bahkan Istana Negara. Artinya, jika sampai terbakar, banyak pertanyaan bisa saja muncul di sana.

Walaupun demikian, Kejaksaan Agung sendiri membantah spekulasi yang tersebar di masyarakat tersebut. Otoritas Kejagung menyatakan bahwa berkas-berkas penting, termasuk berkas kasusnya Djoko Tjandra, tidak ikut terbakar.

Adapun saksi-saksi yang sudah diperiksa adalah petugas kebersihan, office boy, pegawai Kejagung, sejumlah jaksa, serta sejumlah ahli kebakaran dan pidana. Polri juga telah mengamankan rekaman CCTV di gedung tersebut, serta sisa-sisa kebakaran yang mengarah pada kemungkinan pelaku tertentu.

Hmm, kalau nggak salah, orang yang terbukti melakukan pembakaran bisa dihukum 12 hingga 15 tahun penjara loh. Apalagi ini yang dibakar gedung Kejaksaan Agung.

Tapi, yang bikin banyak tanda tanya muncul juga adalah terkait cepatnya kebakaran itu menyebar dan terjadi. Well, kalau lihat video-videonya, tau-tau aja api udah gede banget. Berasa kayak ada yang “mengendalikan” gitu. Uppps.

Jadi makin mirip kayak kisah Firestorm di serial The Flash. Buat yang belum tahu, Firestorm adalah superhero yang punya kemampuan mengendalikan dan menggunakan api sebagai senjata. Mirip-mirip juga sih sama para pengendali api di serial Avatar.

Apapun itu, semoga kepolisian bisa segera menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan dan spekulasi masyarakat. Dan kalau bisa, kasus ini juga harus dibuka secara terang benderang ke hadapan publik. Menarik buat ditunggu nih. (S13)

Kejaksaan Agung larang LGBT daftar CPNS, berdalih ingin peserta CPNS yang normal dan menolak berkomentar tentang dugaan syarat diskriminatif.

PinterPolitik.com

[dropcap]I[/dropcap]ndonesia pernah mencuri perhatian dunia di tahun 1938 saat menjadi tim perwakilan Hindia Belanda yang masuk ke Piala Dunia. Membanggakan, walau kini rasa-rasanya tidak begitu banyak berharap masuk ke kontestasi Piala Dunia.

Bicara tentang juara dunia, Indonesia dalam beberapa waktu ke depan akan menyabet gelar juara dunia yang sangat prestisius. Tapi bukan sepak bola ya. Perlombaan ini akan membawa bangsa menjadi bangsa terbanyak di dunia.

Di klasemen sementara, Indonesia masih bertengger di posisi ke empat dengan perolehan 262 juta poin. Sementara, di puncak klasemen, Tiongkok masih percaya diri mencatatkan namanya dengan perolehan 1,3 miliar poin.

Indonesia mau jadi juara dunia? Hah ga mungkin! Loh ko pesimis, kata siapa? Pasti bisa!

Indonesia pasti bisa menang dengan menggunakan jurus andalannya. Kalau jurusnya dipakai, yakinlah Indonesia mampu mengalahkan Amerika Serikat, India, bahkan Tiongkok.

Namun, jurus ini harus diperagakan dengan hati-hati. Supaya tidak menjadi blunder.

Tapi kalau dilihat dari poin sih jaraknya rasanya sulit terkejar. Namun, masyarakat Indonesia jangan khawatir, kini ada Om Sur, pahlawan dari pahlawan yang berusaha mengejar poin itu.

Om Sur punya jurus jitu memenangkan pertarungan tingkat dunia. Sebagai Kepala BKKBN, seharusnya bertugas menurunkan tingkat kelahiran anak dengan program Keluarga Berencana (KB) dengan metode suntik, pil, alat kontrasepsi dan sebagainya.  Tapi, Om Sur justru menolak tugasnya itu.

Om Sur ternyata punya motivasi besar dan bermental juara, akhirnya Om Sur mengeluarkan jurus jitunya untuk menjadikan Indonesia sebagai juara dunia dibidang penduduk terbanyak mengalahkan Tiongkok.

Mau tahu jurusnya apa?

Sebenarnya jurus ini rahasia dan tidak boleh ada yang tahu. Namun, karena Om Sur baik hati berbagi dengan kita bagaimana jurusnya menjadikan Indonesia menang jadi juara dunia.

Jurus Om Sur itu ternyata mengkorupsi alat – alat program KB sehingga tingkat kelahiran anak menjadi tinggi dan akan terjadi ledakan penduduk Indonesia serta mengalahkan Tiongkok.

Terimakasih ya Om Sur yang kini jadi pejuang menjadikan Indonesia Juara Dunia kategori penduduk terbanyak. Om Sur juga kini mengubah jargon BKKBN menjadi dua anak tidak lebih banyak. Lebih banyak anak lebih baik agar menjadi juara dunia. (Z19)