Audio ini dibuat menggunakan AI.

Gerakan masif dan terstruktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang pembangunan dan pangan mulai terlihat. Menariknya, TNI seolah menjadi pivot penggerak dalam gagasan terkait hal itu. Lalu, mengapa hal ini dilakukan Presiden Prabowo?

PinterPolitik.com

Di tengah “ketegangan” sosial dan ekonomi yang terus berkembang, isu ketahanan pangan di Indonesia kembali mencuat sebagai salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan Presiden yang mengedepankan program penguatan kedaulatan pangan dan gizi, termasuk di antaranya melalui pencanangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak hanya mendapat perhatian publik, tetapi juga kritik tajam dari berbagai pihak.

Pun dengan gagasan mengenai pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, di mana TNI memainkan peran sebagai penggerak, serta program lainnya, turut melahirkan spekulasi mengenai apakah TNI memang seharusnya terlibat dalam sektor ini atau jika langkah tersebut justru menambah kompleksitas masalah pangan yang ada.

Prabowo Subianto, yang secara stereotipe dikenal dengan pendekatan tegas dan terukurnya dalam memimpin kementerian pertahanan, kini menunjukkan keseriusannya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dan pemerataan gizi.

Salah satu pencapaian awal dan cukup penting yang telah diinisiasi adalah pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan yang melibatkan TNI sebagai kekuatan utama dalam pembangunan, termasuk di sektor pertanian.

Tak hanya itu Perwira PSDP TNI Tenaga Pertanian pun telah dicetak, hingga program sarjana penggerak pembangunan di mana, setidaknya, menjadi bukti serius pemerintahan Presiden Prabowo dalam menggagas ketahanan pangan nasional, gizi generasi penerus bangsa, dan termasuk pembangunan daerah secara paralel

Serangkaian program saling terkait itu dinilai bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memastikan distribusinya sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Termasuk tanpa adanya gangguan dari pihak tengkulak atau mafia pangan yang sering menjadi faktor penghambat.

Menariknya, sekali lagi, TNI berperan menjadi institusi pivot penggerak. Terdapat beberapa argumen mengenai hal ini, mulai dari telaah efektivitas, kedisiplinan, hingga demi mengatasi persoalan panjangnya rantai pasok (tengkulak) serta para mafia pangan yang selama ini dinilai menghambat dan selama ini tak dapat terurai.

Penting untuk melihat apakah gagasan ini dapat diterima sebagai solusi yang efektif dalam menghadapi masalah ketahanan pangan jangka panjang.

Lantas, dengan urgensinya melibatkan unsur TNI, mengapa gagasan ketahanan pangan dan pemerataan gizi Presiden Prabowo tampak cukup krusial?

TNI Andalanq?

Untuk memahami apakah ide Presiden Prabowo ini benar-benar relevan atau justru “berlebihan”, kiranya penting untuk melihatnya melalui perspektif teori kelembagaan dan konsep “politik pertanian” yang ada.

Politik pertanian dalam konteks ini mengacu pada upaya pemerintah untuk meningkatkan sistem produksi dan distribusi pangan secara nasional melalui kebijakan yang terintegrasi.

TNI, sebagai institusi negara yang memiliki disiplin, struktur organisasi yang solid, serta pengalaman dalam manajemen logistik, agaknya dipandang dapat memainkan peran kunci dalam hal ini.

Melalui pendekatan institutional theory dapat dilihat bahwa institusi yang telah mapan, seperti TNI, memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan efektif, terutama jika kebijakan tersebut membutuhkan struktur yang terorganisir dan ketahanan dalam menjalankan peran pengawasan dan distribusi yang intensif.

Dalam hal ini, TNI diharapkan bisa mengatasi masalah distribusi pangan yang selama ini terhambat oleh ketidakpastian pasar dan adanya mafia pangan yang menjadi masalah struktural.

Salah satu gagasan yang menarik adalah pembentukan pasukan dan sarjana penggerak yang mendukung program tersebut.

Jika sesuai rencana, batalyon dan para prajuritnya itu digadang tidak hanya sekadar tentara yang bertugas dalam aspek pertahanan, tetapi juga menjadi tenaga profesional yang terlatih dalam mengelola produksi dan distribusi pangan. Tentu dengan memberdayakan para petani dan masyarakat lokal.

Program semacam ini mengacu pada doktrin pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Hal ini sesuai dengan konsep distribusi pembangunan yang dicontohkan oleh beberapa negara berkembang, di mana militer terlibat langsung dalam membangun infrastruktur vital di luar bidang pertahanan.

Namun, meskipun gagasan ini terlihat menjanjikan, pelibatan TNI dalam bidang pangan, pertanian, dan pembangunan bukan tanpa kritik. Beberapa pihak mempertanyakan apakah TNI benar-benar memiliki kapasitas dan profesionalisme yang diperlukan dalam sektor pertanian dan distribusi pangan.

Kritik lain juga muncul mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan atau bahkan pengalihan fungsi militer yang bisa menciptakan ketegangan sosial maupun politik.

Akan tetapi, di titik ini mungkin saja Presiden Prabowo meilhat apa yang tak semua pihak lihat. Selain urgensi pelibatan militer seperti yang telah diinterpretasi di atas, kiranya terdapat hal lain yang menjadikan isu pangan, gizi, dan pembangunan menjadi penting.

Menguji Visi Prabowo?

Ketahanan pangan dan pemerataan gizi kiranya adalah isu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar produksi pangan.

Hal itu mencakup berbagai aspek mulai dari “distribusi” yang adil, akses terhadap gizi yang baik, hingga keberlanjutan dalam menghadapi krisis yang mungkin terjadi. Melihat masa depan, krisis pangan mungkin bukanlah hal yang mustahil.

Film fiksi ilmiah karya Christopher Nolan berjudul Interstellar kiranya dapat menjadi refleksi. Di dalamnya terdapat pelajaran tentang bagaimana krisis pangan global dapat terjadi akibat perubahan iklim, penurunan hasil pertanian, dan ketergantungan pada sistem pangan yang rapuh.

Jika melihat potensi bencana pangan global tersebut, tindakan preventif yang dilakukan sekarang, seperti yang digagas oleh Presiden Prabowo, mungkin justru menjadi langkah yang penting dan strategis saat fiksi ilmiah berubah menjadi kenyataan dengan gejala-gejala yang mulai terlihat.

Teori Ketahanan Nasional yang dianut oleh Presiden Prabowo dalam berbagai diskusi serta publikasi, yang memandang negara sebagai entitas yang harus mandiri dalam berbagai sektor strategis, termasuk pangan, menggarisbawahi urgensi dari gagasan tersebut.

Ketahanan pangan nasional menjadi salah satu elemen utama dalam ketahanan nasional secara keseluruhan. Tanpa ketahanan pangan yang memadai, stabilitas sosial dan politik bisa terganggu, dan Indonesia berisiko menjadi lebih rentan terhadap tekanan dari luar.

Oleh karena itu, berdasarkan interpretasi di atas, ketahanan pangan hingga isu paralel dan saling terkait lainnya seperti pemerataan gizi dan pemerataan pembangunan kiranya bukan hanya masalah biasa, melainkan juga tentang kedaulatan nasional.

Namun demikian, program-program ini harus diterapkan dengan hati-hati dan disertai dengan transparansi yang tinggi agar tidak terjebak pada potensi ketegangan sosial.

Jika kebijakan ini bisa diimplementasikan dengan baik dan tetap menjaga integritas, maka tidak ada alasan untuk meremehkan potensi dampaknya bagi ketahanan pangan Indonesia.

Gagasan Presiden Prabowo mengenai pembentukan Batalyon Pangan, program MBG, dan keterlibatan TNI dalam ketahanan pangan harus dilihat dalam konteks urgensi dan tantangan yang dihadapi Indonesia di masa depan.

Krisis pangan dan kelangkaan bahan makanan bukanlah masalah yang dapat dianggap sepele, dan kebijakan ini memberikan sebuah pendekatan yang serius untuk mencapainya.

Meskipun demikian, kritik terhadap keterlibatan TNI dalam sektor sipil perlu dipertimbangkan secara bijak untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak melampaui batas-batas profesionalitas TNI dan tidak menyebabkan ketegangan sosial maupun politik.

Ke depan, sangat penting agaknya untuk terus mengawasi implementasi kebijakan ini dengan memastikan bahwa tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. (J61)

PinterPolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]amanya lagi dan lagi dipercaya memegang jabatan sebagai pucuk pimpinan sebuah lembaga. Mungkin kapasitas dan kepemimpinannya yang mengantarkan pada posisi yang strategis.

Budi Waseso yang dikenal dengan Buwas, awalnya menjabat sebagai Kabareskrim Polri sebelum melompat menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sampai mengakhiri masa tugasnya karena pensiun.

Namun pasca pensiun, sayang sekali Buwas belum memegang lagi jabatan yang strategis. Tapi tak perlu menunggu lama, lagi dan lagi, akhirnya Buwas kini mendapat jabatan strategis sebagai Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Wedeeww, jadi Dirut BUMN nih. Semakin melebarkan sayap aja nih ya, dari mulai dunia reserse dan kriminal melompat ke narkotika dan kini ngurusin persoalan logistik, weleeeh weleeeh.

Usut punya usut, penjaringan dan seleksi Dirut Bulog ternyata langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi. Artinya Buwas sudah lolos seleksi dan dipercaya Presiden untuk ngurusi soal Bulog.

Tapi apa ya yang menjadi kriteria jadi Dirut Bulog? Kok, Buwas lolos seleksi dan terpilih? Kabarnya sih, Jokowi punya empat kriteria wajib yang harus dimiliki Dirut Bulog yaitu tegas, berani, jujur, dan mengetahui Bulog.

Tentu saja kalau Jokowi menilai Buwas itu sebagai orang yang tegas, berani, dan jujur itu rasanya sudah teruji dalam beberapa kepemipinannya di Bareskrim Polri dan BNN. Tapi bagaimana dengan pengetahuan Buwas tentang Bulog, apakah mumpuni atau tidak?

Yang jelas kan Dirut Bulog bukan hanya mengandalkan ketegasan, keberanian, dan kejujuran, tapi pengetahuan tentang Bulog harus dikuasai sebagai pondasi dasar melakukan sesuatu.

Entahlah bagaimana, mungkin yang penting tiga dari empat syarat sudah terpenuhi, uhuukk, uhuukkk. Bisa gitu ya? Ehmm.

Kalau Bulog tentunya punya tiga fokus ketahanan pangan diantaranya, persediaan yang cukup, akses dan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan melakukan stabilisasi harga.

Nah, modal dasar pengetahuan dan pengalaman Buwas gimana nih ngurus tiga pilar ketahanan pangan ini? Kalau ada masalah, Buwas bisa ga ya mengatasinya? Ehmm, skeptis.

Kan Dirut Perum Bulog itu bukan jabatan main – main, jadi orang yang memimpinnya pun jangan sampai tak mengetahui bagaimana peran Bulog.

Mendingan Buwas coba cermati prinsip hidupnya Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, kata Risma jabatan itu hanya titipan, kalau tidak mampu ya tidak bisa dipaksakan, ehmmm. Makkk jlebbb, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]angat dimungkinkan salah satu Menteri di Kabinet Kerja Jokowi – JK ada yang kinerjanya justru ‘menghancurkan’, bahkan menggembosi elektabilitas Jokowi.

Apalagi mau jadi Presiden diperiode kedua, hmmm, Jokowi kayaknya perlu evaluasi deh.

Tapi yang jelas evaluasinya jangan sama lingkar koalisi ya, soalnya santer kabar terdengar kalau Menterinya itu berasal dari kalangan partai politik, waduuh, begitulah risiko kalau Menterinya dari partai politik, ga tau deh ngerti atau engga.

Kalaupun ngerti, gesekan dan tekanan untuk bertugasnya juga berbeda, wadidaaw, mau ga mau Jokowi harus memangkas itu, hmmm, itu juga kalau pengen aman ga ada penggembosan dari orang dalam, weleeeeh weleeeeh.

Akhirnya kejanggalan kinerja Kementerian itu tak hanya terendus oleh Jokowi saja, tapi sudah menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nah loh, kalau begini memang terjadi kan, bukan sesuatu yang mengada-ada kan?

Waduhhh, emang Kementerian apaan sih yang kinerjanya ada yang janggal, perasaan yang janggal sih beberapa, tapi kebanyakannya kocak, ahhh syudahhlah.

Salah satunya adalah Kementerian Perdagangan. Ah ilaaaah, ini sih ga aneh, pasti disoroti gara – gara kebiasaannya yang rajin banget impor kan? Hadeuuuhh, namanya juga Bapak Impor Indonesia, susah dah.

Masa iya, persediaan beras terpenuhi tapi tiba – tiba ga ada angin ga ada ujan, gerimis juga engga, Menteri Perdagangan langsung impor beras, jumlahnya banyak lagi, weleeeeeh weleeeh.  Belum lagi komoditas yang lainnya, ahhh syudahlah.

Yang jelas kalau impor sudah rajin begini, harapan Jokowi – JK yang ingin fokus pada kedaulatan pangan sudah dikikis, ya mau gimana Mendagnya aja malah jadi tengkulak beras, jagung, dan yang lainnya.

Emang impor ini urgensinya apa sih? Kalau memang persediaan kurang sih gapapa deh, tapi jangan terlalu banyak juga kuotanya. Mau ngeborong itu sih namanya. Apalagi kalau di saat yang bersamaan petani lagi panen raya, wedeew, itu sih namanya mematikan potensi petani lokal dan memanjakan negara lain.

Mendag itu harus berorientasi sama kesejahteraan rakyat Indonesia kan? Bukan sama yang jadi pembisik itu loh, ahhh syudahhhlah.

Makanya sekarang waspada aja, Mendag sudah jadi sorotan, apapun yang berkaitan sama kinerja yang aneh – aneh, pasti akan dihancurkan strateginya sama BPK. Mau nih dibongkar aibnya? Weleeeeh weleeeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memang dikenal sebagai juragan impor pangan, bisalah kalau dijuluki sebagai Bapak Impornya Indonesia.

Butuh sedikit impor, bahkan saat ga butuh juga tetep impor dari negara lain. Kinerjanya bagus kan? Hufft.

Bukan tanpa alasan, Mendag ini terbilang terlalu rajin mengimpor bahan pokok ke Indonesia, padahal Presiden Jokowi ingin ada kedaulatan pangan, wadidaaaw. Mendag mau lawan arus biar dikata apa ya, keren gitu? Heuuuhhh.

Ya udah kalau dilihat kinerjanya ga becus kenapa ga diganti aja? Wadidaawww, kayak ga tau aja, Mendag kan titipan partai politik, susah lah digoyangnya, weleeeeh weleeeh.

Yang lebih lucunya, Mendag ngotot pake jurusnya untuk tetap mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam, uppssss bentar dulu, padahal pasokan beras nasional sudah terpenuhi kalau kata Menteri Pertanian, saking rajinnya Mendag tetap impor.

Layak jadi Bapak Impor kan? Canggih memang dah, weleeeh weleeeh.

Awalnya mau impor 500.000 ton beras, ehhh ujung – ujungnya dikurangi. Tapi kalau ditanya persediaan nasional masih terpenuhi kok. Lah terus buat apaan impor? Itulah canggihnya Mendag, sang tengkulak beras.

Ya kalau begini caranya, Bapak Impor ini bisa mematikan beras lokal dong? Setidaknya harga beras lokal harus gembling dengan harga yang ditetapkan untuk beras impor.

Mendag canggih kan? Tapi santai, Mendag kebanggaan ini bukan hanya bermain kocak di beras saja, tapi daging, jagung, dan yang lainnya pun kurang lebih sama lah, hahh? Wadezzziiggg.

Nah kalau menjelang bulan puasa dan hari raya, biasanya kan kebutuhan bahan pokok akan bertambah. Kira – kira Mendag bisa mengatasinya ga ya? Hmmm, agak sedikit yakin sih, yakin impor terus, punya lokal malah kecele sendiri ya weleeeeh weleeeh.

Tapi kata Mendagnya sih, apa yang ia lakukan itu biar Ibu – Ibu bisa tersenyum karena persediaan bahan pokok dan harganya stabil. Yakin begini nih? Ahhh syudahlah.

Wedeeew, udah di cek belum itu gimana persediaannya dan bagaimana harganya? Jangan sampe datanya ngaco lagi. Jadi kalau ada kehabisan persediaan bahan pokok dan harga yang melonjak ga jelas, Mendag mau ngapain? Impor lagi?

Kalau nanti ujung – ujungnya Mendag tetap rajin impor, stock bahan pokok habis dan harga melonjak naik, siapkah terima risiko menjadi musuhnya para ibu – ibu? Weleeeh weleeeh. (Z19)