Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #35
PinterPolitik.com

Bayangkan sebuah perahu kecil di tengah laut menjelang subuh. Di kiri menjulang sebuah karang, di kanan karang lain yang sama besarnya. Arus menyeret, angin berganti arah, dan pendayung paham satu hal yang sederhana: menabrak karang mana pun berarti karam. Yang menyelamatkan bukanlah memilih salah satu karang, melainkan menguasai dayung.

Gambaran itu bukan hal baru bagi kita. Pada 2 September 1948, di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, ketika republik masih sangat muda dan menghadapi blokade, Mohammad Hatta menamainya mendayung di antara dua karang. Dunia waktu itu terbelah antara Amerika dan Uni Soviet. Mestikah bangsa Indonesia, tanyanya, hanya memilih pro-Rusia atau pro-Amerika? Jawaban itu menjadi fondasi politik bebas aktif: Indonesia menolak menjadi objek dalam pertarungan orang lain, dan memilih tetap menjadi subjek yang menentukan sikapnya sendiri.

Hampir 80 tahun kemudian, lautnya sama, karangnya berganti rupa. Dua karang itu kini bernama kecerdasan buatan Amerika dan kecerdasan buatan Tiongkok. Yang satu menawarkan model tercanggih, modal raksasa, dan ekosistem riset yang memikat. Yang lain menawarkan harga yang sulit ditolak, kecepatan membangun, dan kehadiran yang lebih awal di lapangan. Keduanya datang dengan senyum, dan membawa tali yang tidak selalu kelihatan. Memilih satu berarti kekuatan instan hari ini, ditebus ketergantungan yang dalam pada hari esok.

Indonesia sudah berada di atas perahu itu, kadang tanpa sepenuhnya sadar. Peta jalan kecerdasan buatan nasional, dokumen setebal 179 halaman yang masih dibahas, ditulis dengan tangan dari kedua karang sekaligus: raksasa teknologi Tiongkok menyumbang gagasan, pemain besar Amerika mendekat, dan model bahasa kita dirintis bersama mitra dari India. Dokumen itu bahkan merekomendasikan dana kecerdasan berdaulat, dikelola dana kedaulatan negara yang mengelola ratusan miliar dolar aset, dengan target pembentukan menjelang akhir dekade ini. Inilah wajah bebas aktif di abad algoritme: tidak menolak siapa pun, tetapi tidak menyerahkan diri kepada siapa pun.

Para pengkaji menamai sikap ini lindung nilai teknologi: menyebar taruhan alih-alih memihak. Affabile Rifawan, peneliti hubungan internasional di Universitas Padjadjaran, mengajukannya dengan lebih menggugah. Indonesia dan Asia Tenggara, menurut dia, harus memilih: menjadi penonton, atau menjadi arsitek tatanan digital baru, dan rivalitas Washington dengan Beijing tidak boleh menentukan nasib dunia Selatan. Sebuah kajian dalam jurnal The Pacific Review menempatkan Indonesia di kelompok pelindung nilai sedang, sejajar Malaysia, Thailand, dan Filipina. Sebab kemerdekaan, bahkan dalam bentuk algoritme, tidak pernah datang sebagai hadiah. Ia selalu harus direbut dan dijaga.

Namun di sinilah jebakan paling halus menunggu, sebab karang yang sebenarnya bukanlah Amerika atau Tiongkok. Karang yang sebenarnya adalah ketergantungan. Jepang bersandar pada sebagian tumpukan kecerdasan Amerika, Singapura dan Uni Emirat Arab pun begitu, tanpa seketika menjadi koloni siapa pun. Kedaulatan kecerdasan tersusun lapis demi lapis: tanah, gedung, jaringan, awan, model, dan di dasar segalanya, kepingan silikon yang menyalakannya. Sebuah indeks yang disusun lembaga kajian pertahanan di Washington mencatat satu perusahaan saja memasok lebih dari separuh proyek kecerdasan berdaulat yang terlacak di dunia. Bagi negara berkembang, kesimpulannya pahit sekaligus membebaskan: berdaulat bukan berarti memutus semua ketergantungan, melainkan memilih lapisan mana yang dikuasai sendiri, dan menjaga agar pemasok selalu bisa diganti. Soalnya bukan siapa pemasok Anda, melainkan apakah Anda masih punya hak untuk berpindah.

Ada kabar lain, dan ia datang dari ruang mesin, bukan dari ruang rapat. Selama ini kita mengira perebutan kecerdasan adalah perebutan model tercanggih, padahal medannya diam-diam bergeser. Revolusi industri pertama menuntut batu bara, zaman minyak menuntut ladang minyak, dan zaman kecerdasan menuntut megawatt. Kita terbiasa menyebutnya ekonomi digital, padahal secara fisik ia mungkin industri paling rakus energi yang pernah diciptakan manusia, lebih dekat ke smelter dan kilang daripada ke aplikasi di telepon genggam. Di Amerika, antrean ke jaringan listrik sudah mengular bertahun-tahun, dan proyek raksasa membeku meski modal dan cipnya siap. Untuk pertama kalinya dalam sejarah digital, energi lebih menentukan daripada algoritme.

Di sinilah kartu Indonesia berubah menjadi kartu mahal. Justru ketika Amerika kehabisan gardu, Indonesia menyatakan ambisi yang berani: 100 gigawatt tenaga surya pada 2034, lompatan yang setara dengan hampir menggandakan seluruh sistem kelistrikan nasionalnya. Para analis meragukan tenggatnya, bukan arahnya, dan keraguan itu beralasan. Tetapi arah anginnya jelas, sebab negeri ini berlimpah yang kini diburu dunia, yakni tenaga listrik, lahan, dan air. Vikram Sinha, CEO Indosat, mengingatkan bahwa daya saja tidak cukup: tanpa modal manusia, sebuah bangsa tidak akan pernah berdaulat. Model bisa dibeli, kartu grafis bisa disewa, awan bisa dipindahkan, tetapi ilmuwan tidak bisa diunduh. Bila talenta terbaik dibiarkan pergi, yang hilang bukan sekadar orang, melainkan kemampuan berpikir itu sendiri.

Dari sini lahir pembebasan dari satu kepercayaan yang menyandera kita, bahwa tidak bisa membuat cip berarti kalah. Singapura tidak menempa cip kelas tertinggi, Uni Emirat Arab dan Irlandia pun tidak, namun ketiganya menjadi magnet kecerdasan dunia. Tidak semua negara harus membuat mesin. Tetapi setiap negara harus menciptakan alasan mengapa mesin dunia datang ke negerinya. Mereka tidak menempa cip, mereka menciptakan gravitasi. Indonesia bisa menjadi tempat kecerdasan dunia dihitung dan disimpan, meski belum sanggup menempa kepingannya. Itu bukan kekalahan, itu pilihan posisi.

Maka memegang dayung sendiri bukan slogan. Ia berarti dana kedaulatan yang tidak berhenti membeli aset fisik, tetapi membiayai komputasi nasional, model dasar dalam bahasa kita, dan tata kelola data yang tunduk pada hukum kita. Ia bahkan berarti memperlakukan waktu komputasi sebagai aset berdaulat, sesuatu yang layak dimiliki sebuah bangsa seperti dahulu ia memiliki tambang dan pelabuhan. Ia berarti satu lembaga yang menimbang tiap kemitraan dengan satu pertanyaan: apakah ini menambah otak kita, atau sekadar menyewakannya? Setiap kerja sama sah, dengan satu syarat yang tak bisa ditawar, yaitu menambah kemampuan kita, bukan menggantikannya.

Di titik ini, ajaran Hatta perlu dinaikkan satu tingkat. Pada zamannya, yang dijaga netral adalah sikap negara. Di abad algoritme, negara bisa mengaku netral, tetapi awan komputasinya belum tentu netral, sistem operasinya belum tentu netral, dan rantai pasok cipnya jelas tidak netral. Non-blok sejati hari ini bukan lagi non-blok sikap, melainkan non-blok infrastruktur. Dahulu sebuah bangsa kehilangan wilayah karena kalah perang. Kini ia bisa kehilangan kebebasan tanpa kehilangan sejengkal tanah, cukup dengan menyerahkan lapisan yang menopang kecerdasannya. Benderanya tetap berkibar, lagunya tetap dinyanyikan, tetapi hak untuk memilih perlahan berpindah ke tangan orang lain.

Tekanan itu sudah terasa dari dua arah. Dari barat datang pakta dagang yang menuntut konsesi digital, dari utara datang tawaran membangun pusat kecerdasan bersama berskala kawasan. Keduanya menggoda, keduanya menyimpan harga. Bebas aktif tidak pernah berarti berdiam diri. Ia berarti memilih syarat, bukan memilih tuan.

Kembali ke perahu di tengah laut tadi. Subuh akan selalu tiba dengan dua karang di kiri dan kanan, dan yang berubah hanyalah nama karangnya. Pada 1948, Hatta menolak menjadikan kita satelit geopolitik dua adidaya. Pada zaman ini, tantangannya menolak menjadi satelit algoritmik. Bukan lagi soal memihak Washington atau Beijing, melainkan memastikan bahwa sebagian dari kecerdasan bangsa ini tetap beralamat di Indonesia. Di situlah dayung harus benar-benar ada di tangan kita.

Pada abad lalu, merdeka berarti memiliki tanah sendiri. Pada abad ini, merdeka berarti memiliki sebagian dari kecerdasan yang menjaga tanah itu.

Bagian kedua dari trilogi  ·  Bagian 1: Beijing Mengunci Kecerdasannya  ·  Bagian 3: Kolonialisme AI

Hak cipta dilindungi. Pengutipan tanpa izin merujuk ketentuan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #34
PinterPolitik.com

Di sebuah ruang kerja di Singapura, sebuah laptop menyala lewat tengah malam. Tidak ada serdadu di pintu, tidak ada bendera di dinding. Hanya layar berpendar biru, kopi yang mendingin, dan jari seorang insinyur yang bergerak pelan di atas papan ketik. Di luar jendela, kapal masih masuk pelabuhan, pesawat masih turun ke landasan, uang masih berbelok dari satu rekening ke rekening lain. Dunia tampak masih percaya bahwa segala sesuatu bisa berpindah.

Tetapi tidak semua yang bergerak masih diizinkan pergi.

Pada 1 Juni 2026, Beijing mengeluarkan aturan yang memperketat aliran keluar investasi, teknologi, data, jasa, dan aset strategis yang bersinggungan dengan kecerdasan buatan. Aturan itu berlaku sejak 1 Juli. Di permukaan, ia tampak seperti urusan administrasi biasa: izin, daftar, pengawasan, sanksi. Pokok perkaranya justru tersimpan di bawah meja.

Sekitar sebulan sebelumnya, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok membatalkan akuisisi Manus oleh Meta, transaksi yang nilainya dilaporkan sekitar 2 miliar dolar AS. Manus bukan tambang, bukan pelabuhan, bukan kilang. Ia sebuah perusahaan kecerdasan buatan. Yang dijual bukan tanah, dan yang nyaris berpindah bukan barang. Yang nyaris berpindah adalah otak.

Di balik bahasa administratif itu tersembunyi pergeseran yang jauh lebih dalam. Ini bukan semata perang dagang atau proteksionisme teknologi. Kecerdasan buatan tidak lagi diperlakukan sebagai komoditas pasar; ia mulai dijaga sebagai organ kedaulatan negara. Lebih dari sengketa dagang, inilah awal penulisan ulang atas apa yang dianggap layak dijaga sebuah bangsa.

Dahulu negara menjaga tanahnya dengan tentara. Lalu menjaga lautnya dengan armada, mata uangnya dengan bank sentral, energinya dengan cadangan strategis, dan cipnya dengan larangan ekspor. Kini ia menjaga sesuatu yang jauh lebih hulu: data, daya komputasi, algoritma, dan manusia yang menulisnya. Garis perbatasan bergeser dari wilayah ke kemampuan berpikir. Inilah perbatasan baru.

Selama bertahun-tahun, dunia memandang Tiongkok sebagai pihak yang dikepung. Washington menahan cip tercanggih, membatasi mesin litografi, mempersempit akses semikonduktor. Kasus Manus membalik gambar itu. Perusahaan ini berakar di Tiongkok, lalu memindahkan kantor pusatnya ke Singapura sebelum mengumumkan akuisisi oleh Meta pada Desember 2025. Singapura menjadi ruang antara: cukup dekat untuk menyimpan asal-usul, cukup jauh untuk memberi kesan netral. Sebagian analis menyebut praktik itu pencucian lewat Singapura. Beijing membacanya lain. Dahulu Washington menahan cip agar tidak masuk ke Tiongkok. Kini Beijing menahan otak, kode, dan talenta agar tidak keluar.

Cuei Fan sudah mengingatkan logika ini sebelum palu jatuh. Guru besar University of International Business and Economics dan pakar utama China Society for WTO Studies itu menilai pertanyaan sesungguhnya tidak terletak pada tempat perusahaan terdaftar. Yang menentukan adalah apakah ada teknologi yang dikembangkan di Tiongkok, masuk daftar terbatas, lalu dibawa ke luar tanpa izin. Anggapan bahwa Manus bisa sepenuhnya lepas dari Tiongkok, katanya, terlalu menyederhanakan. Tim intinya belum melepas kewarganegaraan, induk usahanya di daratan masih hidup, dan risetnya lahir di sana. Regulator kemudian membuktikan pembacaan itu. Mereka tidak berhenti pada domisili hukum di Singapura, tetapi menelusuri asal-usul teknologi dan jalan keluar kekayaan intelektual dari entitas asalnya. Penelusuran semacam itu kini menjadi pegangan umum. Strategi restrukturisasi lewat Singapura, yang 5 tahun terakhir diandalkan banyak perusahaan rintisan Tiongkok, tidak lagi menjadi tameng.

Friedrich List akan mengenali polanya. Pada abad ke-19, ekonom Jerman itu menampik keyakinan naif bahwa pasar bebas selalu cukup untuk membangun kekuatan sebuah bangsa. Negara yang hendak naik kelas, katanya, harus melindungi industri yang menentukan masa depannya. Pada zamannya, industri itu manufaktur; pada zaman kita, ia bernama kecerdasan. Henry Farrell dan Abraham Newman memperbarui bahasanya: keterhubungan global tidak pernah benar-benar netral, dan jaringan yang dahulu dipuja sebagai efisiensi sewaktu-waktu dapat berubah menjadi senjata.

Han Shen Lin dari The Asia Group menajamkan duduk perkaranya. Aturan ini dibuat untuk mencegah perusahaan Tiongkok melepas aset strategisnya ke tangan asing, bukan untuk menghalangi mereka membeli aset di luar. Arah penjagaannya menghadap keluar, bukan ke dalam. Yang berubah bukan kendali negaranya, sebab kendali itu sudah lama ada. Yang berubah adalah sasaran yang kini dijaganya. Seorang periset tak lagi sekadar tenaga kerja; ia bisa menjadi aset strategis. Dahulu negara cemas pada pengurasan otak, hilangnya orang pintar ke luar negeri. Kini ketakutannya berbalik arah: bukan kehilangan orangnya, melainkan kehilangan apa yang dibawa di dalam kepalanya.

Sebuah kalimat merangkum pergeseran itu. Negara pertama yang menguasai kecerdasan buatan bukanlah yang memiliki algoritma terbaik, melainkan yang paling mampu mencegah algoritma terbaiknya pergi.

Bagi Jakarta, ini bukan sekadar berita luar negeri. Indonesia tengah membuka pintu lebar-lebar bagi investasi digital, pusat data, dan kerja sama kecerdasan buatan. Selama ini pertanyaan kita kerap berhenti pada deretan angka: berapa nilai investasinya, berapa lapangan kerja yang tercipta, berapa cepat proyeknya berjalan. Angka-angka itu penting, tetapi tidak lagi memadai.

Yang sering luput justru ini. Bila Beijing memperlakukan aset kecerdasan yang keluar sebagai soal kedaulatan, maka aset kecerdasan yang masuk ke Indonesia membawa logika serupa dari sisi negeri asalnya. Sebuah perusahaan bisa hadir secara fisik di sini dan tetap tunduk pada yurisdiksi di sana. Kehadiran bukanlah kedaulatan.

Pusat data adalah contoh yang paling kasatmata. Ia bukan sekadar gedung berisi rak dan mesin pendingin. Daya komputasi adalah minyak bumi abad ini, dan siapa yang menguasainya turut menguasai kecerdasan. Namun memiliki gedung dan memegang kendali sama sekali berlainan. Kita bisa memiliki bangunannya tanpa memiliki kecerdasan di dalamnya, persis seperti dahulu kita memiliki pabrik tanpa pernah memegang patennya. Yang menentukan bukan letak servernya, tetapi siapa pemilik bobot modelnya, siapa pengendali perangkat lunaknya, siapa yang berwenang mematikannya, dan dari mana izin itu berasal. Pusat data yang kita sebut milik sendiri bisa jadi hanya menyewakan tanah, tanpa pernah menggenggam kendali.

Ada pertanyaan yang lebih tajam lagi. Bila negara asal menahan kecerdasan terbaiknya di rumah, apa sebenarnya yang sampai ke tangan kita? Model yang utuh, atau salinan yang sudah dijinakkan? Talenta yang merdeka, atau talenta yang memikul kewajiban di dalam kepalanya? Kita bisa menerima begitu banyak tanpa pernah menerima yang paling inti.

Di titik inilah cara kita menimbang aset strategis mesti berubah. Selama ini kekayaan negara diukur dari hal yang bisa dipegang: tambang, pelabuhan, bandara. Pergeseran terbesar dekade ini barangkali terletak di sini, yaitu perpindahan dari dana yang membeli aset fisik menuju dana yang memiliki kecerdasan, model, dan data sebuah bangsa. Pertanyaan strategisnya tak lagi sebatas siapa memiliki tambang, tetapi siapa memiliki kemampuan berpikir yang mengendalikan tambang itu. Beijing telah membangun mekanisme penapisan untuk menjaga asetnya. Negara yang sungguh-sungguh menjaga masa depannya akan melakukan hal setara, dengan caranya sendiri.

Namun pelajaran yang paling dalam bukanlah menutup pintu. Indonesia tidak sanggup, dan memang tidak perlu, mengurung diri. Pelajarannya adalah mengetahui dengan persis apa yang sedang kita pegang, lalu membangun sesuatu yang benar-benar bisa kita sebut milik sendiri: komputasi sendiri, model sendiri, tata kelola data sendiri. Benteng yang sejati bukan yang kita sewa. Benteng yang sejati adalah yang kita bangun dengan tangan sendiri.

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini dahulu terdengar penuh curiga. Sekarang ia terdengar wajar. Sebab Beijing sendiri telah memperlihatkan bahwa kecerdasan buatan bukanlah barang biasa. Negara yang paling memahami nilai sebuah kecerdasan adalah negara yang paling sigap menutup pintu ketika kecerdasan itu hendak pergi.

Malam turun di ruang kerja di Singapura itu. Laptop masih menyala, kopi sudah dingin, dan kapal-kapal di luar jendela tetap bergerak menuju laut lepas. Tetapi layar kecil itu tak lagi tampak seperti lambang kebebasan global. Ia tampak seperti sebuah gerbang. Di sana, masa depan diperiksa bukan dengan stempel imigrasi, tetapi dengan pertanyaan yang jauh lebih sunyi: siapa pemilik otak ini?

Itulah ironi globalisasi abad ini. Ketika barang, uang, dan manusia kian bebas melintasi batas, kecerdasan justru kian dijaga di dalam perbatasan.

Di abad lalu, negara menjaga selat. Di abad ini, negara menjaga kecerdasan.

Bagian pertama dari trilogi  ·  Bagian 2: Gerakan Non-Blok Digital  ·  Bagian 3: Kolonialisme AI

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi berdasarkan Pasal 113 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.