Audio ini dibuat menggunakan AI.

Satu hari jelang pengumuman hasil Pilpres 2024, gaung dugaan kecurangan muncul dari dua sisi, yakni Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud. Akan tetapi, melihat progres dan dinamika yang ada hingga hari ini, tudingan kecurangan itu kiranya akan menguap begitu saja, baik yang melalui hak angket maupun jika nantinya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Hanya nyaring bunyinya. Begitu kesan yang kiranya dapat menjelaskan teriakan dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang dilayangkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pertama, mari kembali mengingat saat Ganjar menyerukan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan itu. Hingga hari ini, tak ada progres berarti dan seolah mulai dilupakan jelang pengumuman hasil Pemilu dan Pilpres 2024 esok.

Padahal, kubu TPN Ganjar-Mahfud seolah begitu berapi-api saat mengemukakan tudingan kecurangan. Teranyar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto kembali menegaskan bahwa kontestasi dipenuhi manipulasi hingga sistem Sirekap yang dikatakan menjadi alat pembenaran kejahatan Pemilu 2024.

Lebih lanjut menurut Hasto, Ganjar-Mahfud memperoleh 33 persen suara berdasarkan hasil audit IT internal.

Di kubu Timnas AMIN pun demikian. Saat wacana hak angket muncul, Partai NasDem, PKS, dan PKB seolah maju mundur dan saling menunggu dengan kubu Ganjar-Mahfud, terutama terhadap pergerakan PDIP.

Selain via hak angket, Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud juga tampak tengah menyiapkan strategi untuk membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka diberi tenggat waktu 3 hari untuk mengajukannya setelah pengumuman 20 Maret.

Di kubu Anies-Imin, Ketua Tim Hukum mereka, yakni Ary Yusuf Amir mengaku siap mengajukan gugatan kecurangan terstruktur. Sementara kubu 03 cukup menyita perhatian dengan rencana menghadirkan satu Kapolda ke MK sebagai saksi dugaan kecurangan.

Akan tetapi, upaya kubu 01 dan 03 untuk sengketa Pilpres 2024 kiranya tak akan berjalan mulus, bahkan sejak awal. Tak berlebihan pula untuk mengatakan bahwa upaya pamungkas mereka di MK seolah telah gagal sebelum dieksekusi. Mengapa demikian?

Anies-Ganjar Saling Dilema?

Payung besar dari hipotesis bahwa upaya 01 dan 03 ke MK akan menemui jalan terjal kiranya berangkat dari kalkulasi dan logika para aktor politik di dalamnya.

Sebagaimana disiratkan Francis Fukuyama bahwa logika individu berbeda dengan logika organisasi, mungkin mudah saja bagi khalayak dan para pendukung untuk mendorong upaya ke MK.

Akan tetapi, berbeda halnya dengan para aktor politik, khususnya parpol secara organisasi. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasarinya.

Pertama, kendati dapat mengubah hasil, pengajuan dan pembuktian di MK membutuhkan energi, waktu, dan cost, baik materiil maupun politik, yang tak sedikit.

Saat berkaca pada sengketa Pilpres 2019 di MK, bukti yang diajukan pun harus sedetail mungkin. Dengan hasil yang baru diumumkan esok dan tenggat waktu tiga hari, mengumpulkan bukti valid untuk melandasi dugaan kecurangan terstruktur dan masif kiranya cukup berat.

Kedua, dengan perbedaan kepentingan sejak awal, 01 dan 03 kiranya mengalami dilemma of cooperation atau dilema kerja sama.

Ihwal itu menggambarkan situasi serba salah yang dihadapi oleh satu entitas ketika memutuskan apakah akan bekerja sama dengan sekutu potensial karena memiliki perbedaan kepentingan yang signifikan.

Dilema tersebut juga dapat muncul ketika dua entitas menyadari perlunya menggabungkan kekuatan untuk melawan lawan yang sama, namun enggan melakukannya karena mereka khawatir atau memiliki kalkulasi bahwa kongsi akan lebih memberdayakan pihak lain dibandingkan mengalahkan lawan yang sama.

Di konteks gugatan ke MK, kubu 01 dan 03 kiranya memperhitungkan apakah gugatan yang dilayangkan akan menguntungkan mereka sendiri atau justru kubu lain yang turut menggugat.

Di titik ini, skema, strategi, dan implementasi langkah hukum di MK juga menjadi jauh lebih rumit. Apalagi jika ditambah dan berkaca pada sengketa yang sama di 2019 di mana kekalahan kubu penggugat, yakni Prabowo-Sandi tak terlampau jauh dibanding Jokowi-Ma’ruf. Berbeda dengan kekalahan 01 dan 03 dari kubu Prabowo-Gibran saat ini.

Lalu, terdapat satu diferensiasi logika organisasi para aktor politik berikutnya yang menjadi penghambat jalan gugatan kecurangan Pilpres 2024 ke MK. Apakah itu?

Sibuk Sendiri-Sendiri?

Setelah Pilpres usai dan hasilnya diumumkan, parpol akan disibukkan oleh evaluasi dan konsolidasi ulang yang singkat untuk menghadapi Pilkada serentak di wilayah kunci yang tentu ingin pula dimenangkan.

Kendati sengketa di MK dapat direpresentasikan oleh aktor nonparpol, sinergi dengan para parpol tetap dibutuhkan. Mulai dari, saksi yang dimiliki parpol di tiap wilayah dengan dugaan kecurangan, hingga tentu saja, sekali lagi, biaya.

Oleh karena itu, kendati pada akhirnya gugatan benar-benar dilayangkan ke MK, eksekusinya mungkin akan dilakukan setengah hati dan dinilai tak maksimal.

Teriakan dan klaim dari para aktor sejauh ini tampaknya hanya bentuk dramaturgi resistensi permukaan yang memang mau tidak mau harus ditampilkan di hadapan pendukung dan stakeholder pengusung, baik 01 dan 03.

Di belakang panggung, para elite politik penentu di kubu Anies-Imin maupun Ganjar-Mahfud kemungkinan memahami hal itu dan lebih tertarik untuk membicarakan dan memperhitungkan di periode 2024-2029 akan lebih menguntungkan untuk bergabung pemerintah atau tidak.

Kini, publik dan para pendukung masing-masing kubu tinggal menunggu apakah sengketa dan teriakan dugaan kecurangan hanya nyaring bunyinya namun seperti pepesan kosong atau tidak. Tinggal waktu yang dapat menjawabnya. (J61)

Di masa tenang, publik dibuat nggak tenang?! 

Pada Minggu (11/2), sebuah film dokumenter karya Dandhy Laksono diunggah di YouTube dalam channel yang bernama sama. Film ini mengungkapkan berbagai dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hmm, bagaimana menurut kalian? Jadi makin ndak tenang di masa tenang? 

PinterPolitik.com

Menjelang Pemilu 2024, wacana penggunaan teknologi di dalam pemilu kembali bergulir. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR, Ketua KPU Ilham Saputra kembali mengusulkan agar proses rekapitulasi hasil Pemilu 2024 bisa menggunakan teknologi rekapitulasi elektronik (e-rekap).

Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau e-rekap sendiri adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi yang berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

KPU mengklaim penggunaan metode e-rekap akan memotong panjangnya proses rekapitulasi pemilu. Seperti yang diketahui selama ini KPU masih menerapkan rekapitulasi manual berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kota hingga nasional.

Baca Juga: Gibran dan Drama Curiga RUU Pemilu

Selain itu, kehadirannya juga dapat meminimalisir adanya electoral fraud dan praktik kecurangan yang terjadi selama masa rekapitulasi. Dengan sistem ini jelas akan meminimalisir keterlibatan berbagai pihak dalam proses rekapitulasi.

Kehadiran teknologi ini juga dianggap dapat membuat hasil pemilu yang lebih demokratis, benarkah demikian? Mungkinkah e-rekap menjadi kunci utama yang bisa menyelamatkan pemilu Indonesia dari segala marabahaya kecurangan?

Mengapa E-Rekap?

Usulan untuk memanfaatkan teknologi dalam pemilu sebenarnya bukanlah hal yang baru. Merujuk pada evaluasi Pilpres 2019 dan kompleksitas yang akan dialami Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu 2024, The International Institute for Democracy and Electoral Assistance mengusulkan agar pemilu selanjutnya dijadikan momentum bagi Indonesia untuk melakukan transformasi penggunaan teknologi dalam pemilu.

Alvarez R.M dalam The Impact of New Technologies on Voter Confidence memaparkan penggunaan teknologi dianggap mampu memberi kemudahan dan menciptakan efisiensi pemilu khususnya bagi negara-negara demokrasi dengan penduduk dan jumlah pemilih yang besar. India, contohnya, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar saat ini telah menggunakan mesin e-voting secara eksklusif untuk pemilu nasional maupun lokal. Begitu pula dengan Amerika Serikat (AS) dan Brasil yang cukup sukses dalam menggunakan teknologi dalam beberapa tahapan Pemilu-nya.

Kembali dalam konteks e-rekap, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan pihaknya mendukung usulan KPU terkait pemberlakuan rekap elektronik. Ia beralasan dalam kajian yang dilakukan pihaknya, salah satu pelanggaran yang banyak terjadi adalah saat proses rekapitulasi.

Selain karena waktu rekap yang lama lantaran berjenjang, kecurangan terjadi juga karena keterlibatan terlalu banyak pihak pada proses rekapitulasi secara manual. Lebih lanjut, Titi memaparkan bahwa penerapan e-rekap dianggap lebih realistis dan berdaya guna dibanding penerapan e-vote.

Hal yang sama diungkap oleh peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay yang memaparkan bahwa, dengan Pemilu 2024 yang sangat rumit, penggunaan e-rekap akan membantu meringankan beban penyelenggara pemilu dan hasil rekapitulasi menjadi lebih akurat. Pemanfaatan e-rekap juga dinilai menjadi salah satu strategi utama untuk mengontrol hasil suara agar terhindar dari praktik kecurangan (electoral fraud).

Lalu, benarkah penerapan e-rekap dapat menyelesaikan permasalahan kecurangan pemilu di Indonesia? Apakah e-rekap menjadi satu-satunya persoalan yang dihadapi dalam kecurangan-kecurangan pemilu di Indonesia?

Baca Juga: Menakar Substansi RUU Pemilu

Tidak Menyelesaikan Masalah?

Dr. Wim Tangkilisan dalam disertasinya Jaminan Kepastian Hukum Atas Keamanan Penyimpanan Data KTP Elektronik pada Cloud Storage dan Ancaman Penyalahgunaannya dalam Konstelasi Pemilu di Indonesia memaparkan bahwa permasalahan utama penyelenggaran pemilu di Indonesia ada di hulu yaitu terkait data kependudukan – khususnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Dalam temuan Dr. Wim Tangkilisan, KTP-el justru menjadi masalah tersendiri – khususnya dalam konteks kepemiluan di Indonesia di antaranya seperti praktik jual beli suara dalam pemilu, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada. Menurut Wim, ada beberapa fakta di mana KTP-el menjadi sarana kejahatan atau pelanggaran sistem kepemiluan selama ini.

Pertama, sejak 2012, terdapat permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap) di DKI Jakarta. Tidak terdaftarnya pemilih ini, dinilai membuat pemilih yang tidak terdaftar di DPT enggan untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), meski mereka tetap bisa menggunakan hak suaranya menggunakan KTP-el.

Kedua, Formulir C6 tidak disebar kepada masyarakat. Formulir C6 merupakan surat pemberitahuan untuk memilih. Sama seperti pemilih yang tidak terdaftar di DPT, akhirnya banyak pemilih yang menjadi enggan untuk memilih, sehingga suara mereka rentan untuk disalahgunakan.

Ketiga, pada 2020, terdapat sebanyak 270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, dengan rincian terdapat 9 Pilkada Gubernur, 224 Pilkada Bupati, dan 37 Pilkada Wali Kota.

Pada dasarnya hak dasar memilih dilindungi oleh konstitusi. UU Pemilu menyebutkan jika tidak masuk dalam Daftar Pemilih, maka tetap bisa menggunakan hak pilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Masalahnya, pada 2019 lalu, temuan dari pengawas pemilu se-Jawa Timur terdapat 263.901 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum memiliki KTP-el. Dengan terhambatnya masyarakat dalam memiliki KTP-el, sudah dipastikan hak pilih mereka menjadi tidak dapat tersalurkan dalam proses pemberian suara di pemilu atau Pilkada.

Menurut Wim, ini adalah masalah yang sangat serius dalam kehidupan demokrasi karena persoalan demokrasi merupakan permasalahan ukuran, yaitu bagaimana prinsip-prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politik dapat diwujudkan. Terkait kesimpulan tersebut, Wim bertolak dari standar pemilu demokratis menurut Robert A. Dahl dalam Procedural Democracy, serta P. Laslett dan J. Fishkin dalam Philosophy, Politics and Society yang menyebutkan ada lima parameter, yakni inclusiveness, equal vote, effective participation, enlightened understanding, dan final control of agenda.

Jika kita analisis dari beberapa indikator permasalahan di atas kita bisa menilai bahwa hulu permasalahan terkait ke-pemilu-an di Indonesia adalah terkait data kependudukan (KTP-el). Permasalahan inilah yang menjadi celah untuk berbagai permasalahan lain yang melanggar prinsip integritas pemilu.

Baca Juga: Kecurangan Bayangi Pilpres 2024?

Dalam konteks ini usulan dari KPU dan beberapa lembaga terkait, penerapan sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) memang baik, tetapi diyakini keberadaannya nanti tidak akan menyelesaikan masalah jika permasalahan di hulunya tidak diperbaiki. Keberadaan e-rekap hanya akan memotong panjang dan lamanya proses rekapitulasi penghitungan suara.

Namun, selama permasalahan di hulu tidak diperbaiki hasilnya akan sama saja, kecurangan pemilu dan electoral fraud diprediksi tetap akan terjadi karena berbagai permasalahan Pemilu terjadi pada tahapan sebelum rekapitulasi itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyebut bahwa pelanggaran pemilu mayoritas terjadi pada tahapan sebelum rekapitulasi, seperti dalam tahap pra-pemilihan dan pemilihan.

Solusi

Sebelum mengusulkan penggunaan e-rekap ada baiknya pemerintah memenuhi berbagai syarat lain untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Pertama, pemerintah harus mempunyai political will untuk memperbaiki masalah di hulu terkait data kependudukan dalam konteks ini yaitu memodernisasi KTP-el. Kedua, pemerintah terlebih dahulu harus memperbaiki substansi dari UU yang mengatur tentang pemilu yaitu UU Pemilu itu sendiri sebagai dasar, dan UU administrasi kependudukan (UU Adminduk).

Ketiadaan kerangka hukum yang memadai dengan tidak adanya revisi UU Pemilu membuat sistem e-rekap tidak bisa digunakan untuk menggantikan proses rekapitulasi manual berjenjang secara menyeluruh. Selain itu Menurut Dr. Wim Tangkilisan, terdapat masalah di tiga komponen hukum dalam pemilu.

Pertama, ada substansi hukum yang bertentangan, khususnya antara Pasal 260 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan UU Adminduk. Dalam UU Adminduk, terdapat ancaman pidana dan denda terhadap setiap orang yang melakukan pencurian, pemalsuan, dan penggandaan atau cloning data kependudukan dalam KTP-el. Namun, dalam UU Pemilu, persoalan tersebut justru tidak disebut demikian.

Kedua, terkait persiapan penyelenggara, KPU harus memastikan kesiapan jaringan infrastruktur teknologi. Pemerintah perlu segera diselesaikan proses penyimpanan data kependudukan KTP-el dalam Cloud Storage, dan selanjutnya melakukan pengelolaan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, perlu disusun standard operating procedure (SOP) pengelolaan data, termasuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), serta menyiapkan SDM pengelola data yang benar-benar kapabel dan bertanggungjawab.

Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi oleh KPU maupun pemerintah, sebelum memutuskan lebih jauh untuk menggunakan teknologi e-rekap selama ketiga syarat ini belum dipenuhi keberadaan e-rekap dianggap hanya mempercepat pengumpulan “piring kotor”. Pada akhirnya, keberadaan sistem e-rekap memang terbukti dapat memastikan hasil proses rekapitulasi menjadi lebih cepat dan akurat. Namun, keberadaannya dianggap tidak signifikan jika permasalahan utama terkait data kependudukan tidak dibenahi

Sebelum memastikan rekapitulasi hasil pemilu berjalan secara lebih cepat dan akurat pemerintah seharusnya memastikan dulu hasil pemilu tersebut telah bebas dari kecurangan. Jika hasil kecurangan pemilu dianalogikan sebagai piring kotor, keberadaan e-rekap bisa dibilang hanya untuk mempercepat pengangkutan piring kotor tersebut bukan membersihkan piring kotor tersebut.

Terkait hal ini Pippa Norris dalam Why Electoral Integrity Matters memaparkan bahwa di satu sisi penerapan teknologi dalam pemilu dapat menjadi alat untuk memitigasi kecurangan pemilu dan meminimalisir public distrust. Namun, apabila teknologi pemilu tidak menghilangkan masalah atau justru mendatangkan masalah baru yang menghambat demokrasi, maka penggunaan teknologi dalam pemilu menjadi tidak relevan. (A72)

Sobat Pinpol ingat ga dengan kasus E-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto alias Papa Setnov, kasus Setnov ini menjadi gambaran besar masalah yang ada di hulu sistem tata kelola data kependudukan di Indonesia. Persoalan ini kemudian melahirkan banyak masalah turunan dalam konteks tata kelola data masyarakat. Mulai dari data bantuan sosial yang tumpang tindih, data pemilih tetap atau DPT yang bermasalah dalam Pemilu, hingga persoalan keamanan serta kerahasiaan data masyarakat. Namun, persoalan keamanan data yang makin sering terjadi tidak heran memberikan signifikansi dalam persoalan politik, terutama menuju Pemilu 2024. Narasi kecurangan Pemilu dengan memanfaatkan data masyarakat misalnya, akan menjadi salah satu persoalan yang bisa terjadi di waktu pesta demokrasi tersebut berlangsung. Lalu, seperti apa efek pengelolaan data kependudukan ini terhadap Pemilu dan apa solusi yang kira-kira bisa diambil? Yuk Simak Video Selengkapnya ya!

PinterPolitik.com

“Play your card ‘cause we know that you bluffin’” – Joey Bada$$, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Drama kecurangan Pemilu 2019 tampaknya masih belum sepenuhnya berakhir. Usai putusan MK diumumkan kemarin, Prabowo-Sandi disinyalir masih belum bersedia untuk memberi selamat kepada paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Sebelumnya, berbagai jalur hukum dan konstitusional telah ditempuh oleh Prabowo-Sandi dan timnya guna menggugat kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut pihaknya, berbagai kecurangan ini diupayakan untuk mengubah hasil Pemilu yang sebenarnya dimenangkan oleh Prabowo-Sandi sebesar 52 persen.

Berbagai dugaan kecurangan yang diadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam langkah awal Prabowo-Sandi berujung pada hasil yang kurang memuaskan bagi kubunya. Selain itu, berbagai aksi yang ditujukan untuk memprotes hasil Pemilu yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berakhir pada bentrok dan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa.

Setelah ditolak oleh Mahkamah Internasional, pasukan codot akan membawa masalah ini ke Mahkamah Tata Surya.

Kita tunggu saja.

— Habib Think (@habibthink) June 28, 2019

Gugatan ke MK yang disebut-sebut sebagai endgame dalam kontestasi Pilpres ini nyatanya masih belum dapat membuahkan hasil bagi kubu Prabowo-Sandi. Meskipun menghormati putusan MK, Prabowo-Sandi disebut-sebut masih belum menerima hasil tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya berkonsultasi dengan tim hukumnya guna mencari jalur hukum lain.

Tampaknya, ide mengenai jalur hukum alternatif lainnya ini telah diungkapkan oleh Abdullah Hehamahua. Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengajak para pendukung Prabowo-Sandi untuk berangkat ke Komnas HAM guna melaporkan berbagai dugaan pelanggaran HAM terkait Pemilu 2019, seperti meninggalnya sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain itu, Abdullah juga ingin melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2019 – terutama terkait berbagai persoalan di balik Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU – ke peradilan internasional. Menurutnya, peradilan internasional memiliki tim audit forensik yang mumpuni.

Jika benar usulan Abdullah akan dilakukan, apakah benar peradilan internasional memiliki kewenangan dan yurisdiksi terkait dugaan kecurangan Pemilu? Lalu, mengapa Mahkamah Internasional kerap digembar-gemborkan sebagai solusi oleh kubu Prabowo-Sandi?

Mahkamah yang Mana?

Usulan untuk membawa persoalan kecurangan Pemilu ke Mahkamah Internasional dari kubu Prabowo-Sandi sebenarnya bukanlah hal baru. Kubu ini kerap melemparkan usulan ini sejak mengendus kemungkinan adanya kecurangan.

Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, misalnya pernah melemparkan isu ini beberapa bulan lalu dengan menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan berbagai dugaan kecurangan yang ada pada berbagai lembaga internasional, seperti Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Selain Hashim, Amien Rais juga pernah mengancam akan melaporkan Menkopolhukam Wiranto ke Mahkamah Internasional terkait Tim Asistensi Hukum yang dibentuknya.

Bisa jadi, cara berpikir tim Prabowo-Sandi ini sejalan dengan pemikiran monis terkait hukum internasional. Menurut Carolyn A. Dubay, monisme melihat hukum internasional sebagai kepanjangan dari hukum domestik, di mana hukum internasional memiliki posisi yang lebih superior.

Namun, tantangan lain dapat menjadi aral bagi kemungkinan tersebut. Negara dianggap tetap memiliki kedaulatan sendiri sehingga membuat hukum internasional tidak memiliki kekuatan penuh yang mengkontrol negara. Dari sini, pemikiran dualis melihat hukum internasional sebagai dikotomi dan dianggap tidak lebih tinggi dibandingkan hukum domestik.

Pemikiran dualis ini bisa jadi benar. Pasalnya, hukum internasional selalu menekankan pada eksistensi persetujuan (consent) dari subjek-subjek hukum untuk terlibat dalam suatu perjanjian dan mekanisme penyelesaian hukum. Sebagian besar lembaga peradilan internasional juga tidak dapat serta-merta turut campur dalam urusan domestik.

Sebagian besar lembaga peradilan internasional juga tidak dapat serta-merta turut campur dalam urusan domestik.
Share on X

Mahkamah Internasional (ICJ) misalnya, merupakan lembaga peradilan internasional yang berada di bawah naungan PBB. Lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang terjadi antara pelaku-pelaku domestik.

Dalam situsnya, ICJ menjelaskan bahwa lembaga ini berperan untuk menyelesaikan sengketa hukum antar-negara – khususnya negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana negara-negara yang bersengketa telah sepakat untuk membawa kasus tersebut ke ICJ.

Selain ICJ, terdapat juga Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). Mahkamah ini biasanya berperan ketika impunitas membatasi kemampuan hukum dan peradilan domestik untuk mengadili si pelanggar.

Mungkin, mekanisme peradilan inilah yang dimaksud oleh kubu Prabowo-Sandi karena ICC dapat mencampuri urusan domestik apabila peradilan nasional gagal menyelesaikan suatu persoalan hukum. Meskipun begitu, ICC sendiri hanya berwenang untuk mengadili persoalan hukum berupa kejahatan kemanusiaan, seperti genosida dan kejahatan perang.

Selain itu, ICC juga tetap dibatasi oleh adanya kedaulatan negara. Layaknya perjanjian internasional lainnya, yurisdiksi ICC hanya dibatasi pada negara-negara yang menyepakati dan meratifikasi Statuta Roma – perjanjian internasional yang mendasari berdirinya ICC.

Artinya, negara-negara di luar itu tidak mengakui yurisdiksi ICC. Indonesia sendiri tidak termasuk dalam negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma.

Pada akhirnya, benar apa yang diungkapkan oleh Mantan Ketua MK, Mahfud M.D., bahwa tidak ada mekanisme peradilan internasional yang dapat menyelesaikan persoalan kecurangan Pemilu 2019. Bila memang benar begitu, mengapa kubu Prabowo-Sandi tetap mengusung usulan ini?

Belum Ada Kesepakatan?

Jika memang persoalan dugaan kecurangan Pemilu tidak mungkin dapat dibawa ke mekanisme hukum internasional, kubu Prabowo-Sandi bisa jadi tengah membuat strategi lain. Mungkin, kubunya melontarkan usulan tersebut sebagai sebuah gertakan (bluffing).

Michael Laver dalam tulisannya yang berjudul How to Be Sophisticated, Lie, Cheat, Bluff and Win at Politics menjelaskan bahwa gertakan dilakukan dengan memberikan kesan bahwa penggertak memiliki intensi dan sumber tertentu yang sebenarnya tidak eksis atau tidak dimiliki. Teknik menggertak ini sering kali digunakan dalam permainan kartu poker guna mengelabui lawan.

View this post on Instagram

Prabowo masih mencari jalur hukum lain setelah gagal di Mahkamah Konstitusi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #prabowo #mahkamahkonstitusi #mahkamahinternasional #gugatanmk #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 28, 2019 at 12:10am PDT

Namun, kubu Jokowi-Ma’ruf sendiri tampaknya telah mengetahui bahwa usulan untuk membawa isu kecurangan Pemilu ke Mahkamah Internasional merupakan sebuah gertakan. Pasalnya, berbagai pihak, termasuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, menyatakan bahwa tidak ada lagi jalur hukum yang dapat mengadili perihal Pemilu.

Lalu, apa alasan kubu Prabowo-Sandi untuk tetap menggertak dengan usulan tersebut?

Mungkin, Prabowo ingin tetap memiliki kekuatan untuk menekan kubu Jokowi-Ma’ruf. Menurut Kun Li dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul “Bluffing promotes overconfidence on social networks,” gertakan memiliki efek tersendiri bagi kondisi psikologis sebuah kelompok.

Melalui gertakan, kelompok ini akan merasa percaya diri dengan kemampuannya. Dengan mengutip berbagai ahli, Kun Li dan tim penulisnya menjelaskan bahwa kepercayaan diri yang berlebih inilah yang membawa dampak-dampak yang menguntungkan berupa peningkatan akan semangat juang, ambisi, keteguhan, dan kegigihan kelompok tersebut.

Bisa jadi, gertakan ini berkaitan dengan upaya kohabitasi antara Jokowi dan Prabowo. Pasalnya, Mantan Danjen Kopassus tersebut belum juga memberikan concession speech – jenis pidato yang dilakukan untuk mengakui kekalahan dalam Pemilu – di tengah desas-desus akan adanya negosiasi untuk menentukan arah kohabitasi tersebut.

Dilansir dari laporan Majalah Tempo edisi 24-30 Juni 2019, kedua kubu sedang melakukan negosiasi untuk berbagi posisi dan jabatan strategis. Kubu Prabowo disebut-sebut menyodorkan usulan porsi 212, yakni dua kursi menteri, satu kursi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan dua kursi jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Prabowo sendiri dianggap bisa mengisi kursi jabatan Wantimpres.

Selain itu, laporan Majalah Tempo tersebut juga melaporkan bahwa sang Ketum Gerindra tersebut telah menemui Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), Budi Gunawan, untuk berdiskusi terkait hal tersebut.

Terkait hal tersebut, tidak heran apabila gertakan akan tetap dilontarkan pihak di lingkaran Prabowo-Sandi apabila negosiasi-negosiasi tersebut belum mencapai kata sepakat, apalagi dengan dukungan kekuatan kelompok akar rumput yang memiliki pengaruh tersendiri. Abdullah beberapa waktu lalu misalnya, mengajak massa pendukung Prabowo-Sandi untuk kembali turun ke jalan untuk bergerak ke Komnas HAM dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jika benar begitu, lirik rapper Joey Bada$$ di awal tulisan pun menjadi relevan. Bisa jadi, pihak tertentu kini sedang memainkan kartu lain meskipun telah diketahui bahwa hal itu hanyalah sebuah gertakan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

“It’s the double entendre monster takin’ haunted constant trips through your conscious. So, be cautious” – Joey Bada$$, penyanyi rap asal AS

Sebelumnya diberitakan bahwa ada seorang pemuda berinisial HS yang mengancam untuk memenggal kepala Jokowi dalam sebuah video yang viral di media sosial. Video tersebut direkam ketika terjadi demonstrasi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait isu kecurangan Pemilu 2019 beberapa waktu lalu.

Pihak kepolisian akhirnya menangkap pria tersebut dan dikenakan status tersangka atas dugaan makar setelah Tim Jokowi Mania melaporkan HS. Pihak perekam yang terlihat dalam video tersebut juga sedang dicari oleh polisi.

Terkait ancaman pemenggalan tersebut, Moeldoko meminta masyarakat agar menjaga etika dalam bernegara. Kepala Staf Kepresidenan tersebut juga menyatakan bahwa Jokowi sebagai simbol negara tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu.

Senada dengan pernyataan Moeldoko, Wakil Ketua Rumah Aspirasi Jokowi-Ma’ruf Amin, Michael Umbas, mengatakan bahwa presiden merupakan simbol negara dan mengimbau pelaku untuk ditindak secara hukum.

Eggi2 pening Aku lihat Kau, giliran ditahan di Polda Metro Jaya dgn Kasus Makar merengek rengek minta Pak Jokowi Presiden RI ke 7 melakukan Intervensi Hukum agar menghubungi Pak Tito Kapolri supaya dibebaskan, benar2 nggak ada malunya selama ini Simbol Negara Kau Hina MERDEKA.

— Ruhut Sitompul (@ruhutsitompul) May 15, 2019

Pengancam pun disebut-sebut merupakan pendukung kubu lawan Jokowi dalam Pilpres 2019, yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Salah satu tuduhan tersebut datang dari pihak pelapor, yaitu Tim Jokowi Mania, didasarkan pada atribut-atribut yang terlihat.

Guna menampik berbagai tuduhan tersebut, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, juga mengeluarkan pernyataan yang senada dengan Moeldoko dan Umbas. Andre berpendapat bahwa ancaman terhadap presiden sebagai simbol negara tetaplah tidak pantas, terlepas dari arah dukungan politik individu tersebut.

Dengan alasan status presiden sebagai simbol negara ini, beberapa pertanyaan pun kemudian timbul. Apakah benar presiden Indonesia merupakan simbol negara? Apa sebenarnya peran presiden sebagai simbol negara?

Simbol Negara?

Status presiden sebagai simbol negara sebelumnya pernah menjadi polemik di masyarakat pada tahun 2015 dan tahun 2018. Polemik tersebut mencuat akibat perdebatan mengenai perlu tidaknya pasal penghinaan presiden dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Terkait polemik saat itu, Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sendiri menyatakan bahwa jabatan kepresidenan merupakan simbol negara. Oleh sebab itu, JK menambahkan bahwa penghinaan terhadap presiden tidak boleh dilakukan.

Di sisi lain, beberapa pakar hukum dan politisi mengatakan bahwa presiden bukanlah simbol negara karena Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnnya tidak menyatakan bahwa presiden merupakan lambang negara.

Jika kita perhatikan kembali, UUD 1945 memang tidak menjelaskan status presiden sebagai simbol negara Indonesia. Dalam Pasal 36A Bab XV UUD 1945, lambang negara yang disebutkan hanyalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Terlepas dari benar tidaknya status presiden sebagai simbol negara, apa sebenarnya peran presiden sebagai simbol negara? Apakah perannya sebagai simbol negara hanya berkutat pada persoalan penghinaan dan ancaman?

Di berbagai negara lain, kepala negara memang memiliki peran simbolis bagi negaranya. Sebagian besar peran simbolis tersebut diisi oleh monarki, seperti Inggris dan Jepang.

Selain negara-negara kerajaan, beberapa negara lain juga menempelkan peran simbolis kepala negara pada jabatan presiden. India misalnya, memiliki dua pejabat tertinggi yang memiliki peran masing-masing, yaitu presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Berbeda dengan India, terdapat juga presiden di beberapa negara yang mengemban dua peran tersebut secara bersamaan, seperti Amerika Serikat (AS) dan Indonesia. Profesor sejarah dari Yale University, Joanne B. Freeman, menjelaskan bahwa Presiden AS sebagai kepala negara juga memiliki peran simbolis.

Kepala negara sebagai simbol negara memiliki peran-peran tertentu di luar politik bagi masyarakat.
Share on X

Terlepas dari sistem pemerintahan yang digunakan di negara-negara tersebut, peran simbolis kepala negara tidaklah hanya menjadi wajah bagi negara tersebut. Tentunya, kepala negara sebagai simbol negara memiliki peran-peran tertentu di luar politik bagi masyarakat.

Ratu Inggris misalnya, tidak memiliki peran politik dan eksekutif, tetapi perlu bertindak sebagai fokus bagi persatuan, kebanggaan, dan identitas nasional. Dalam situs keluarga kerajaan Inggris, dijelaskan pula bahwa peran monarki sebagai kepala negara juga meliputi penjagaan stabilitas dan keberlanjutan negara.

Di AS, presiden juga memiliki peran simbolis. David Nasaw dari City University of New York (CUNY) menjelaskan bahwa seorang presiden merepresentasikan harapan, mimpi, dan ketakutan masyarakat. Selain sebagai pemersatu bangsa, menurut Patrick Spero dari American Philosophical Society, peran simbolis presiden AS juga terletak pada bagaimana masyarakat mencari pemahaman mengenai nilai-nilai bersama negara tersebut.

Jika kita memperhatikan di berbagai negara tersebut, kepala negara tentunya memiliki peran-peran simbolis bagi rakyatnya. Lalu, bagaimanakah peran simbolis kepala negara di Indonesia?

Sebagai kepala negara, presiden Indonesia memang memiliki kewenangan tertentu dalam urusan dalam dan luar negeri sesuai yang telah diatur dalam UUD 1945. Peran presiden sebagai kepala negara yang diatur lebih terbatas pada hak-hak prerogatif presiden, seperti pengangkatan duta dan konsul.

Tentunya, selain hak prerogatif yang dimiliki, Jokowi juga perlu berpikir untuk mencontoh peran simbolis yang diisi oleh berbagai kepala negara lainnya, seperti sebagai pemersatu bangsa. Selain itu, kepala negara mungkin juga perlu mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat dan menempatkan diri berada di tengah segala kepentingan.

Jebakan Simbol Negara

Peran simbolis kepala negara memang terdengar memiliki manfaat yang luas bagi kebaikan masyarakat, seperti rasa persatuan dan pembawa aspirasi. Namun, peran simbolis tersebut belum tentu dapat dihadirkan oleh presiden.

Hal ini terlihat dari bagaimana Presiden AS selalu gagal mengisi peran simbolisnya sebagai pemersatu bangsa. Michael Auslin dari American Enterprise Institute dalam tulisannya di Politico menjelaskan bahwa kegagalan Presiden AS dalam mengisi peran simbolisnya sebagai pemersatu selalu terjadi di tengah-tengah masyarakat yang terpolarisasi.

Kegagalan dalam mempersatukan masyarakatnya ini disebabkan oleh kepentingan politis sang presiden. Polarisasi politik antara Partai Republik dan Partai Demokrat di AS juga terlihat pada kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Polarisasi tersebut pun membawa masyarakat AS, termasuk para politisi, semakin tidak keberatan untuk menegasikan kubu lawannya. Hal ini terlihat dari bagaimana kelompok sayap kiri selalu menuduh bahwa Partai Republik membenci minoritas dan warga miskin, sedangkan kelompok sayap kanan selalu mempertanyakan kewarganegaraan Barack Obama serta meyakini kelompok progresif AS merupakan sosialis.

Auslin juga menjelaskan bahwa presiden AS sebagai politisi turut terjebak dalam polarisasi politik. Hal ini terlihat dari bagaimana Partai Demokrat AS dan Presiden Obama menuduh gerakan konservatif Tea Party – gerakan di AS yang menuntut penurunan pajak – dan pendukungnya sebagai rasis dan penyandera masyarakat tanpa bukti yang jelas.

Jika melihat apa yang terjadi di AS, peran simbol negara sebagai pemersatu bangsa justru semakin tenggelam akibat polarisasi politik. Lantas, apakah hal serupa juga terjadi di Indonesia?

Kondisi Indonesia di tengah-tengah Pemilu 2019 kali ini memang disertai dengan polarisasi politik. Polarisasi Indonesia kali ini juga diperburuk dengan permainan politik identitas.

Hampir sama dengan yang terjadi di AS, polarisasi politik juga dinilai membuat masyarakat semakin sensitif dan saling menegasikan satu sama lain antar-kubu politik. Hal ini terlihat dari bagaimana kedua kubu saling mengolok menggunakan nama-nama hewan – cebong dan kampret – dan saling menyebarkan hoaks.

Buruknya, Jokowi sebagai presiden nampaknya tidak mengisi peran simbolisnya sebagai kepala negara di tengah-tengah polarisasi politik ini – hal yang tidak bisa dipisahkan dari posisinya yang kembali bersaing untuk memperebutkan posisi kursi orang nomor satu di negeri ini. Mantan Wali Kota Solo tersebut bahkan dinilai semakin menggunakan cara-cara represif dalam menghabisi lawan-lawan politiknya.

Seperti yang dijelaskan oleh Thomas P. Power dalam tulisannya yang berjudul “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline”, Jokowi disebut telah menggunakan cara-cara otoriter untuk melawan Prabowo dan kelompok-kelompok Islam puritan.

Harapan akan simbol negara yang mempersatukan bangsa pun semakin sirna dengan penjegalan tokoh-tokoh oposisi dengan kasus hukum, seperti penetapan Eggi Sudjana sebagai tersangka dan penyelidikan terhadap Kivlan Zen. Tim Asistensi Hukum – dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengawasi ucapan, pemikiran, dan tindakan para tokoh – telah menilai bahwa ucapan Eggi dan Kivlan memenuhi unsur pidana.

Seharusnya, sebagai simbol negara, Jokowi dapat menjadi simbol pemersatu bagi setiap kelompok di masyarakat. Namun, sang kepala negara dan kubu pendukungnya tampaknya hanya ingin menjadi simbol bagi kelompoknya sendiri dengan mempertajam polarisasi politik melalui peraturan-peraturan represifnya.

Pada akhirnya, lirik rapper Joey Bada$$ menjadi relevan. Interpretasi frase “simbol negara” pun hanya berakhir sebagai representasi bagi kehormatannya sendiri. Jika demikian, untuk apa ada kata “negara”? Bukannya Indonesia terdiri atas berbagai kelompok yang berbeda? (A43)

PinterPolitik.com

“They want us to rebel, so that it makes easier for them to kill us and put us in jails” – Joey Bada$$, penyanyi rap asal AS

Video yang berisikan ancaman untuk memenggal Jokowi tersebut direkam dalam demonstrasi di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu lalu. Beberapa demonstran lain juga tampak di hadapan kamera menyoraki pernyataan pria tersebut dan berbicara mengenai harapannya akan perubahan di Indonesia.

Pria berinisial HS tersebut akhirnya dilaporkan oleh Tim Jokowi Mania dan telah ditangkap serta ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi di Kabupaten Bogor. Tidak hanya HS, seorang wanita yang merekam video tersebut juga dilaporkan oleh kelompok tersebut sebagai penyebar video.

Terkait video dan penangkapan HS, Kapolres Kota Tangerang, M. Sabilul Alif, mengunggah responsnya di akun Instagramnya. Melalui unggahan tersebut, Sabilul mengkritik bahwa tindakan pria tersebut berasal dari pengaruh radikalisasi dan mengancam kesatuan Indonesia, serta nilai kebhinekaannya.

Sekarang saya semakin melihat dan percaya, bahwa Negaralah biang kerok terorisme. Agama hanyalah tertuduh yg difitnah. Terorisme dibuat oleh negara untuk kepentingan negara. Agama hanya dijadikan dalih seolah agama permisif atas terorisme padahal negara produsennya.

— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) May 12, 2019

Selain Sabibul, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, turut berkomentar. Menurutnya, pihak manapun, termasuk Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, perlu menahan diri agar tidak memprovokasi pendukungnya dalam melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan.

Menanggapi pernyatan tersebut, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, menilai Ace ingin membangun opini dan ketakutan di masyarakat. Menurutnya, hal itu diucapkan agar pihak BPN Prabowo-Sandi turut terseret ke persoalan hukum.

Dari polemik ini, beberapa pertanyaan pun kemudian timbul. Mengapa pria tersebut melontarkan pernyataan ancaman kekerasan tersebut? Lalu, apakah dampak pernyataan tersebut bagi Jokowi? Apakah benar ancaman tersebut benar-benar mengancam Jokowi?

Kekerasan Politik

Ancaman untuk melakukan pemenggalan bisa jadi hanya merupakan ekspresi kekesalan individu tersebut terkait dugaan kecurangan Pemilu dan ketidakpuasannya terhadap Jokowi. Seperti yang dijelaskan oleh Sarah Sorial dalam tulisannya yang berjudul “The Expression of Anger in the Public Sphere”, ekspresi kemarahan sering kali diungkapkan sebagai respon terhadap ketidakadilan.

Namun, pernyataan itu belum tentu diekspresikan sebagai kekesalan kolektif – mengingat Prabowo dan Sandi telah mengimbau para pendukungnya untuk tidak bertindak di luar hukum dan menjaga tutur kata.

Meskipun begitu, dengan semakin ramainya isu dugaan kecurangan Pemilu dan upaya people power di masyarakat, kemungkinan akan ancaman tersebut bisa jadi benar-benar tumbuh.

Menurut Samuel Huntington dalam bukunya yang berjudul Political Order in Changing Societies, kekerasan dalam politik mungkin saja terjadi apabila institusi-institusi politik yang ada tidak memperbolehkan atau tidak memberikan mekanisme pelibatan bagi kelompok yang termobilisasi.

Sejalan dengan penjelasan Huntington, Laia Balcells dalam tulisannya yang berjudul “Political Violence” menyebutkan bahwa institusi – seperti aturan, norma, keyakinan, dan organisasi – memiliki keterkaitan dengan kecenderungan akan terjadinya perilaku sosial, termasuk kekerasan politik. Menurut Balcells, apabila masyarakat merasa puas dan melihat kehadiran inklusivitas dalam institusi, maka potensi kekerasan tidak akan ada.

Dengan ketidakpuasan dan tidak terakomodasinya suatu kelompok masyarakat, tidak menutup kemungkinan metode-metode asimetris – seperti teror – akan digunakan dalam melemahkan pemerintah. Metode-metode tersebut digunakan dalam kondisi asymmetric warfare – di mana kekuatan yang terdistribusi antar-pihak yang berkonflik tidak setara.

Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, kondisi asimetris ini bisa dilihat dari posisi Jokowi sebagai petahana yang punya semua instrumen hukum di belakangnya, sementara hal tersebut tentu saja tidak dimiliki oleh Prabowo.

Namun, bagaimana terbatasnya pengakomodasian oleh institusi politik dapat mengarah pada kekerasan politik dan konflik asimetris?

Apabila masyarakat merasa puas dan melihat kehadiran inklusivitas dalam institusi, maka potensi kekerasan tidak akan ada.
Share on X

Kekerasan politik dan konflik asimetris akibat tidak terakomodasinya suatu kelompok pernah terjadi dalam sejarah. Salah satu yang bersejarah adalah Revolusi Prancis 1789 – revolusi yang diakhiri dengan berbagai eksekusi tokoh politik.

Revolusi yang disebut-sebut sebagai peristiwa penting dalam sejarah dunia tersebut terjadi akibat beberapa faktor. Peter Campbell dari University of Sussex menjelaskan bahwa revolusi ini dimulai dari kesenjangan sosial antar-kelompok di masyarakat yang menguntungkan kelompok bourgeoisie (borjuis) dengan hak-hak istemewanya.

Di samping tumbuhnya gagasan-gagasan baru pada Abad Pencerahan, institusi-institusi politik yang ada juga terlalu berfokus untuk memenuhi kepentingan sosial dan fiskal kelompok elite Prancis. Tiga golongan kawula negara dalam pemerintahan Prancis – golongan pertama (bangsawan), golongan kedua (pendeta), serta golongan ketiga (rakyat biasa) – juga saling terpecah secara politik.

Golongan ketiga pun khawatir bahwa kelompoknya akan kalah dalam pemungutan suara atas reformasi hak fiskal istimewa apabila kedua golongan lainnya menolak. Akibatnya, golongan ini memutuskan kedaulatan nasionalnya sendiri, berupa pembentukan Majelis Nasional.

Kelompok proletar juga turut memperkeruh suasana dengan menginisiasi berbagai keributan dan beberapa metode kekerasan asimetris, yaitu penyerangan terhadap istana-istana bangsawan. Sang monarki, Louis XVI, pun akhirnya tidak dapat mencegah terjadinya revolusi yang pada akhirnya membuatnya dieksekusi mati.

Dengan melihat apa yang terjadi di Prancis pada masa lampau, apakah mungkin potensi kekerasan politik terkait konteks pasca-Pemilu 2019 tumbuh?

Apabila kita perhatikan kembali atas apa yang terjadi di Prancis, titik balik revolusi tersebut terjadi ketika golongan ketiga merasa tidak terwadahi kepentingannya dan membentuk majelis tersendiri.

Bila dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, bisa jadi para pendukung Prabowo-Sandi juga merasa tidak terwadahi kepentingannya. Isu dugaan kecurangan Pemilu misalnya, dianggap kurang diberikan respons oleh pihak KPU dan Bawaslu.

Selain itu, berbagai ekspresi gagasan dan pandangan diduga juga terancam dengan berbagai instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari beberapa tokoh oposisi yang diduga mulai dijegal melalui berbagai kasus hukum, seperti dugaan bahwa Kivlan Zen melakukan makar.

Manuver Jokowi?

Namun, bisa saja, kecil kemungkinan kekerasan politik dapat terjadi di Indonesia. Dalam bukunya, Balcells menjelaskan bahwa kekerasan politik juga tidak mungkin terjadi apabila institusi-institusi yang ada bersifat sangat represif, sehingga menutup kemampuan organisasi dan pihak yang hendak mendorong terjadinya kekerasan politik.

Manuver ini bisa dilihat dari bagaimana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mulai membentuk Tim Asistensi Hukum guna melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum atas berbagai tindakan dan ucapan yang dianggap melanggar pasca-Pemilu 2019.

Beberapa tokoh oposisi juga mulai terjegal berbagai persoalan hukum, seperti Ahmad Dhani dan Bachtiar Nasir. Politisi PAN Eggi Sudjana beberapa waktu lalu juga menjadi tersangka dalam kasus kejahatan terhadap keamanan negara dan makar.

View this post on Instagram

Sempat viral, pria yang ingin penggal Presiden ditangkap Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #viral #penggaljokowi #makar #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 13, 2019 at 12:57am PDT

Sejalan dengan berbagai upaya-upaya represif tersebut, kubu Jokowi juga bisa jadi menggunakan isu ancaman pemenggalan dan isu people power yang disebut inkonstitusional untuk mendukung kebijakan represifnya. Kubu Jokowi-Ma’ruf bisa saja memberikan konotasi negatif terhadap kubu Prabowo-Sandi melalui ancaman yang dilihat tidak berlegitimasi tersebut.

Upaya tersebut bisa dijelaskan melalui konsep propaganda transfer atau pengasosiasian. Menurut Magedah E. Shabo dalam bukunya yang berjudul Techniques of Propaganda and Persuasion, propaganda transfer merupakan upaya pengasosiasian akan sesuatu hal terhadap hal atau pihak lainnya.

Pengasosiasian tersebut pun dapat bersifat positif maupun negatif. Terkait upaya untuk menegasikan lawan politiknya, pengasosiasian biasanya dilakukan dengan membentuk citra dan konotasi negatif pada pihak lawan.

Upaya ini pernah dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam beberapa pidatonya, Trump juga menyebut Anti-Fascists (Antifa) sebagai ancaman radikal bagi negaranya. Antifa sendiri merupakan kelompok ekstrem sayap kiri yang memiliki citra negatif akibat berbagai tindakan kekerasannya.

Hampir sama dengan apa yang terjadi di Indonesia, sebuah video berisikan beberapa anggota Antifa, yang melontarkan keinginannya untuk membunuh Trump sempat diungkap oleh Tucker Carlson dalam acara televisinya di saluran FOX News.

Dengan berbagai citra buruk tersebut, Trump akhirnya mengasosiasikan kelompok tersebut dengan partai lawan, yakni Partai Demokrat AS, meskipun hal tersebut belum tentu benar. Asumsi yang ditumbuhkan oleh Trump adalah tumbuhnya gerakan radikal Antifa akan semakin menjadi-jadi apabila Partai Demokrat AS memenangkan Pemilu Sela 2018.

Jika kita melihat apa yang dilakukan Trump di AS, apakah hal serupa juga dilakukan oleh kubu Jokowi-Ma’ruf?

Pengasosiasian ancaman pemenggalan tersebut terhadap hal-hal yang berkonotasi negatif tampaknya bisa dilakukan. Hal ini terlihat dari bagaimana Ace yang menyebut ancaman tersebut sebagai provokasi yang diinisiasi oleh pihak BPN Prabowo-Sandi. Selain itu, Sabilul juga mengaitkan ancaman pria tersebut dengan pengaruh radikalisasi yang mengancam kesatuan Indonesia. Isu radikalisme memang menjadi salah satu serangan kepada kubu Prabowo-Sandi.

Sebelumnya, kubu Jokowi-Ma’ruf telah melakukan propaganda transfer terhadap gerakan people power yang digembar-gemborkan oleh kubu Prabowo-Sandi dalam mengatasi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Upaya tersebut terlihat dari bagaimana gerakan tersebut diasosiasikan dengan hal-hal yang berkonotasi negatif, seperti tindakan inkonstitusional, tindakan provokatif, dan tindakan yang mengganggu stabilitas keamanan.

Dengan pengasosiasian tersebut, lirik rapper Joey Bada$$ di awal tulisan pun menjadi relevan. Terbatasnya upaya penyelesaian isu kecurangan Pemilu mendorong masyarakat untuk menjalankan protes pada pemerintah.

Namun, di saat yang sama, pemerintah menggunakan kritik dan protes tersebut sebagai upaya kriminalisasi. Entah akan berapa lagi korban yang akan berlabel tersangka dan terdakwa. Terlepas fakta bahwa ancaman pemenggalan adalah sepenuhnya salah, namun jangan sampai hal tersebut menjadi preseden yang menutupi berbagai persoalan lain. (A43)

PinterPolitik.com

“They forgettin’ that it’s me. Akhi, tell ‘em I ain’t gone. Wallahi,” – Frank Ocean, musisi R&B asal Amerika Serikat

Ijtima Ulama III yang digelar bertepatan pada Hari Buruh 2019 tersebut menghasilkan lima poin usulan. Poin-poin rekomendasi tersebut berangkat dari asumsi yang menyebut bahwa Pemilu 2019 dipenuhi dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Dengan menyimpulkan adanya kecurangan, pertemuan Ijtima tersebut mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendiskualifikasi pencalonan paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Hasil Ijtima tersebut juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam melawan kecurangan-kecurangan yang terjadi.

Namun, pelaksanaan Ijtima tersebut dianggap bersifat politis dan memihak kubu paslon nomor urut 02, Prabowo Subanto-Sandiaga Uno. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, menyebut kegiatan tersebut merupakan manuver politik kubu 02 yang ugal-ugalan yang berkedok perkumpulan ulama.

Agama dan Nasionalisme merupakan dua kutub yang saling menguatkan

"Jadilah orang yang beragama dan nasionalis, serta nasionalis yang beragama"

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA @saidaqil #HubbulWathon #NUCare #Kiyai #NU pic.twitter.com/QxlviuYkPr

— NU Care (@nucare_lazisnu) April 30, 2019

Beberapa hari setelah pelaksanaan Ijtima Ulama III, ribuan ulama lainnya mengadakan kegiatan pertemuan yang berbeda, yaitu Multaqo Ulama. Salah satu hadirin dalam kegiatan tersebut, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, menilai bahwa kegiatan tersebut lah yang merupakan kegiatan ulama sebenarnya.

Pertemuan Multaqo tersebut mengajak masyarakat untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan situasi yang kondusif pasca Pemilu yang kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan. Masyarakat juga diimbau untuk menghindari aksi-aksi yang provokatif, serta yang berlawanan dengan konstitusi dan aturan hukum.

Dengan poin-poin rekomendasinya yang masing-masing berbeda, dua pertemuan tersebut terlihat saling berseberangan dalam menanggapi isu dugaan kecurangan Pemilu 2019. Apa latar belakang yang mendasari perbedaan ulama-ulama ini? Lalu, mengapa ulama menjadi penting bagi kontestasi politik dalam Pemilu 2019?

Tradisionalis vs Puritanis

Guna memahami kelompok-kelompok ulama yang kini saling berseberangan terkait situasi pasca-Pemilu 2019, kita perlu melihat kembali ke belakang mengenai bagaimana kelompok-kelompok Islam di Indonesia terbentuk.

Dalam tulisan Nina Nurmila yang berjudul “The Indonesian Muslim Feminist Reinterpretation of Inheritance”, dijelaskan bahwa kehadiran Islam di Indonesia dimulai dengan penyebarannya di Aceh yang pada abad ke-7 merupakan kota pelabuhan dan perdagangan yang sibuk. Aceh juga menjadi tempat singgah sementara bagi pendatang-pendatang Muslim yang turut menyebarkan agama Islam di kepulauan Indonesia dengan kecakapannya dalam berdagang.

Hampir sama dengan di Aceh, sunan-sunan Wali Songo juga menyebarkan agama Islam di pulau Jawa dengan cara-cara damai, terutama melalui medium budaya – seperti wayang – yang dikombinasikan dengan nilai-nilai Islam. Dengan cara kombinasi budaya oleh Wali Songo, nilai-nilai budaya Jawa juga turut tercampur dalam ajaran-ajaran Islam di pulau ini, seperti tradisi warga untuk mengadakan slametan.

Kombinasi ajaran Islam dan budaya Jawa yang membentuk praktik-praktik Islam baru ini memicu kemunculan kelompok Muslim lain yang memiliki visi yang berbeda. Banyak cendekiawan-cendekiawan Muslim Indonesia yang pergi belajar ke kota-kota Timur Tengah – seperti Mekkah, Madinah, dan Kairo – membawa perspektif baru bagi Muslim di Indonesia.

Salah satu tokoh Islam pembawa visi Islam baru tersebut adalah KH Ahmad Dahlan. Di tengah-tengah praktik Islam yang tercampur dengan budaya-budaya lokal, Dahlan memperjuangkan misinya untuk memurnikan Islam di Indonesia dengan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada November 1912.

Berdirinya Muhammadiyah ini tentunya menjadi penantang bagi Islam yang tercampur dengan budaya lokal, yaitu kelompok Islam tradisional. Berdasarkan tulisan yang berjudul Gerakan Pemikiran Muhammadiyah di situs organisasi tersebut, Muhammadiyah berupaya untuk menawarkan ajaran-ajaran Islam yang lebih puritan dengan menghapus budaya-budaya lama dan menggantikannya dengan budaya dan etos yang baru.

Diskursus sebagai pengetahuan dan kekuatan memiliki hubungan yang mengartikan satu sama lain.
Share on X

Pengaruh dari seruan purifikasi kelompok puritan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan hubungan konseptual antara diskursus (discourse) dan kekuatan (power) milik filsuf Prancis, Michel Foucault. Foucault menilai bahwa diskursus sebagai pengetahuan dan kekuatan memiliki hubungan yang mengartikan satu sama lain.

Bagi Foucault, pengetahuan dan kebenaran mendasari kekuatan. Begitu juga sebaliknya, dengan pengetahuan yang lebih banyak, kekuatan untuk memengaruhi diskursus juga lebih besar.

Jika kita aplikasikan konsep-konsep Foucault tersebut dalam memahami pengaruh seruan purifikasi di Indonesia, kelompok-kelompok puritan ini bisa saja meraih kekuatan dengan diskursus kebenaran berupa pengetahuan Islam. Dengan kekuatan yang tumbuh tersebut, kelompok ini memengaruhi relasi kekuatan di kalangan Muslim dengan melemahkan pengaruh kelompok Islam tradisional.

Jika memang kehadiran kelompok puritan berpengaruh pada relasi kekuatan di kalangan Muslim, respons apa yang lantas diberikan oleh kelompok Islam tradisional? Apakah kelompok tradisional hanya tinggal diam?

Menurut Faisal Islam dalam tulisannya yang berjudul “The Nahdlatul Ulama”, kelompok Islam tradisional tentunya tidak tinggal diam dalam menanggapi seruan-seruan purifikasi Islam di Jawa dan Sumatera Barat (Kaum Padri) yang dianggap terinspirasi oleh Wahabisme – gerakan purifikasi Islam yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di Jazirah Arab.

Melihat perdebatan agama di antara keduanya, gerakan politik Islam lain, Sarekat Islam (SI), berinisiatif untuk menjalankan berbagai Kongres Islam sebanyak lima kali pada tahun 1922-1926 untuk menengahi kelompok Islam tradisional dan puritan yang kongres kelima lebih memilih KH Mas Mansyur (Muhammadiyah) sebagai perwakilan untuk memenuhi undangan Raja Arab Saudi, Ibnu Saud, mengenai pembentukan khilafah baru.

Dengan perasaan teralienasi, kelompok tradisional membentuk komite baru dan menemui Ibnu Saud secara langsung, yaitu Komite Hijaz yang menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi ini nantinya menjadi wadah bagi aktivisme tokoh-tokoh Islam yang besar dari pesantren – menjadi pesaing bagi Muhammadiyah yang banyak diisi oleh cendekiawan Muslim yang belajar di Timur Tengah.

Jebakan Umara?

Persaingan antara kelompok tradisional dengan kelompok puritan ini tidak berhenti di era kolonial Belanda tersebut. Kontestasi di antara keduanya masih berlanjut hingga kini, termasuk imbasnya terhadap polarisasi politik dalam Pemilu 2019.

Menurut Jajat Burhanudin dan Kees van Dijk dalam bukunya yang berjudul Islam in Indonesia, berbagai kelompok puritan dan fundamentalis baru juga turut mewarnai perpolitikan Islam Indonesia di era kontemporer, seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Laskar Jihad.

FPI misalnya, terlihat aktif dalam mendukung Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. Tokoh dan massa FPI, seperti Sobri Lubis dan Slamet Maarif, secara aktif menginisiasi dan terlibat dalam berbagai gerakan, organisasi, dan tindakan yang mendukung paslon tersebut, seperti Presidium Alumni 212 dan tiga jilid Ijtima Ulama.

Di sisi lain, kelompok Islam tradisional yang telah menjelma menjadi NU memposisikan diri sebagai lawan dari kelompok fundamentalis FPI. Hal ini terlihat dari bagaimana tokoh dan afiliasi NU secara aktif terlibat dalam kampanye dan dukungan politik bagi paslon tersebut, seperti pencalonan Ma’ruf sebagai wakil presiden dan dukungan Ketua PBNU Said Aqil terhadap Jokowi.

Jika kita perhatikan kembali, pola kompetisi antara tradisionalis dan puritanis kali ini tidak hanya sebatas pada tingkat pengetahuan dan ajaran agama. Kali ini, kepentingan politis umara – pemimpin pemerintahan non-ulama – juga melibatkan para ulama ini.

View this post on Instagram

Para ulama punya pandangannya masing-masing terkait dengan Pemilu 2019 Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #ijtimaulama #ijtimaulama3 #ijtimaulamaIII #multaqoulama #pemilu #pilpres #saidaqilriradj #sabrilubis #pbnu #fpi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 10, 2019 at 12:39am PDT

Jika memang begitu, apa yang mendasari hubungan ulama-umara dalam dinamika politik Pemilu 2019? Apa dampak lain dari hubungan di antara keduanya tersebut?

Hubungan ulama dan pemimpin negara ini bisa kita lihat dari bagaimana negara Arab Saudi berdiri. Joseph A. Kechichian dalam tulisannya yang berjudul “The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State” menjelaskan bahwa aliansi antara Raja Muhammad Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahhab – ulama pencetus Wahabisme –merupakan hubungan yang saling memberi legitimasi di antara kekuasaan agama dan otoritas di Arab Saudi hingga era kontemporer.

Hal yang mirip juga terjadi di Indonesia. Martin van Bruinessen dalam tulisannya yang berjudul “Indonesia’s Ulama and Politics” menjelaskan bahwa ulama dan umara memang memiliki hubungan tertentu. Bagi umara, dukungan ulama menjadi pihak yang mempengaruhi legitimasinya.

Namun, para ulama di Indonesia mungkin tidak memperoleh pengaruh seluas ulama di Arab Saudi dari kedekatannya dengan umara. Menurut Bruinessen, terdapat juga dilema dan disparitas moral ketika pihak-pihak umara yang didukungnya memiliki tendensi untuk menyalahgunakan kekuasaan, seperti korupsi. Bruinessen melihat bahwa para ulama ini pun tak berdaya dalam mengkontrol perilaku-perilaku umara tersebut.

Tendensi tersebut juga terlihat dalam Pemilu 2019. Menurut Edward Aspinall dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s Election and the Return of Ideological Competition di New Mandala, pengakomodasian dan jaringan personal, pragmatisme, serta patronase tetap akan menjadi fondasi dasar politik Indonesia.

Mungkin, keterbatasan pengaruh dalam pemerintahan dalam perannya sebagai pelengkap kekuasaan para umara tersebut mungkin membuat beberapa ulama belajar. Perluasan pengaruhnya pun terlihat dari adanya kontrak politik antara Prabowo dengan beberapa ulama dalam Ijtima Ulama II.

Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan juga Prabowo tidak mengikuti saran para ulama – mengingat sebelumnya mantan Danjen Kopassus tersebut tidak menuruti usulan para ulama dalam Ijtima Ulama I terkait nama-nama cawapres potensial. Prabowo akhirnya lebih memilih Sandi yang namanya tak muncul dalam rekomendasi ulama sebagai cawapres andalannya.

Terlepas dari dinamika politik Indonesia yang problematis tersebut, polarisasi politik antara kelompok Islam tradisional dan puritan dalam Pemilu 2019 mungkin tetap memiliki pengaruh di masa mendatang. Aspinall menjelaskan bahwa tatanan politik baru seperti ini tidak menutup kemungkinan dapat bangkit ke depannya di tengah-tengah tatanan lama yang dipenuhi dengan pragmatisme politik.

Intinya, pengaruh ulama di Indonesia kali ini mungkin hanya menjadi pelengkap legitimasi para umara. Dalam situasi pasca-Pemilu yang masih panas ini, masing-masing kelompok Islam tersebut terlihat bermanuver untuk meyakinkan kemenangan masing-masing umaranya, Jokowi dan Prabowo.

Selain itu, jika pengaruh ulama dalam perpolitikan Indonesia terus tumbuh, tidak menutup kemungkinan polarisasi yang kini eksis dalam Pemilu 2019 dapat memberikan energi perubahan baru bagi Indonesia, seperti yang terjadi dalam perjuangan kemerdekaan dulu.

Pada akhirnya, lirik Frank Ocean di awal tulisan pun mungkin menjadi relevan. Para umara mungkin lupa apabila ulama sebenarnya memiliki pengaruh yang sengat besar dan tetap akan stay dalam memengaruhi dinamika politik Indonesia ke depan. Menarik untuk ditunggu. (A43)

PinterPolitik.com

“So I’m telling jokes to distract them while I jump over the back fence” – Martian, penyanyi rap asal Australia

[dropcap]G[/dropcap]oogle Maps kini menjadi wadah untuk membuat candaan atas klaim kemenangan Prabowo Subianto sebagai presiden. Dalam aplikasi tersebut, sempat muncul beberapa titik lokasi baru di Jalan Kertanegara – alamat di mana rumah Prabowo berdiri. Beberapa keterangan yang muncul di antaranya berbunyi Istana “Presiden” Republik Kertanegara dan Istana Pleciden Kertanegara.

Selain kemunculan titik-titik lokasi tersebut di Google Maps, sindiran soal klaim kemenangan Prabowo-Sandiaga Uno juga sempat dilontarkan oleh beberapa anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Sindiran tersebut tersebar dalam bentuk video yang berisikan ucapan “Siap, Presiden!” yang menirukan hal serupa yang dilakukan oleh beberapa purnawirawan TNI di hadapan Prabowo beberapa waktu sebelumnya.

Siap Presiden!! (versi Istana)

Gara2 Om Adian, semuanya jadi ngikut deh …
Eh klo yg ini presiden beneran … jadi ya gak papa ?#01JokowiLagi pic.twitter.com/EmmQiqQAI0

— Murtadha01 (@MurtadhaOne) April 28, 2019

Menanggapi ramainya perhatian publik terhadap video sindiran tersebut, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Johnny G. Plate, mengatakan hal tersebut wajar karena Jokowi sendiri merupakan Presiden Indonesia hingga kini. Berbeda dengan Johnny, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon menyindir balik dengan mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi dalam 4,5 tahun ini juga sebenarnya merupakan lelucon.

Berbagai sindiran terhadap Prabowo pun tidak hanya terbatas pada titik lokasi Google Maps dan video “Siap, Presiden!”. Warganet juga sempat diramaikan oleh meme-meme yang menunjukkan desain bendera dan paspor “Republik” Kertanegara.

Terlepas dari saling sindir dan ramainya candaan-candaan warganet, pertanyaan lain pun kemudian timbul. Mengapa candaan-candaan politik yang menyerang Prabowo bisa muncul? Lalu, apakah dampak dari tersebarnya candaan-candaan tersebut?

Candaan Politik

Bercanda dalam politik memang bukanlah hal baru dan telah hadir sejak zaman kuno, yaitu ketika Aristofanes menjadikan politisi-politisi Athena sebagai lelucon dalam tulisannya. Candaan-candaan yang menimbulkan tawa yang ditujukan pada politisi juga dapat menjadi bentuk protes masyarakat terhadap politisi tersebut.

Thomas E. Cronin dari Colorado College dalam tulisannya yang berjudul “Laughing at Leaders” menjelaskan bahwa candaan politik akan terus muncul selama pemimpin politik yang dianggap mengecewakan masih ada. Humor politik sendiri memang sering digunakan oleh masyarakat di tengah-tengah ketiadaan power guna melepaskan kehormatan dan otoritas politik dari para politisi.

Terkait penggunaan humor politik sebagai protes, Marjolein C. ‘t Hart memberikan contoh pekerja dan buruh garmen di Vietnam dalam tulisannya yang berjudul Humor and Social Protest. Dengan mengutip Nghiem Lien Huong, Hart menjelaskan bahwa humor mendasari resistansi kelompok buruh Vietnam terhadap pihak manajemen dengan meningkatkan solidaritas intra-kelompok di bawah kondisi yang represif.

Namun, humor politik tidak hanya digunakan sebatas sebagai bentuk protes. Dalam tulisan Cronin, disebutkan juga beberapa fungsi dari humor politik, yaitu untuk mempertanyakan penggunaan kekuasaan dan penyalahgunaannya, untuk mengkritik kemunafikan, menjelekkan politisi dan ideologi yang tidak disukai, untuk mengkritik kekurangan dan kesalahan personal politisi, dan untuk mengekspos ketidakadilan dan korupsi.

Terkait fungsinya sebagai kritik terhadap kekurangan politisi, hal ini terlihat dari bagaimana anggota delegasi berbagai negara dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertawa ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpidato. Seorang diplomat dari salah satu negara di Amerika Latin menjelaskan bahwa tawa tersebut merupakan reaksi naturalnya seiring dengan pernyataan Trump yang dianggapnya dibuat-buat dan tidak masuk akal.

Humor politik digunakan untuk menjelekkan politisi dan ideologi yang tidak disukai dan untuk mengkritik kekurangan dan kesalahan personal politisi.
Share on X

Tawa dan humor politik yang menjelekkan Trump tentunya tidak hanya datang dari delegasi-delegasi di PBB. Warganet AS juga sering kali membuat meme-meme politik yang menyindir presiden negara adidaya tersebut.

Salah satunya adalah sampul majalah Time yang menobatkan Trump sebagai person of the year pada tahun 2016 yang dimodifikasi. Dari sampul majalah yang menunjukkan tulisan “President of the Divided States of America”, diubah menjadi “memiliki tangan yang kecil dan tidak bisa membaca”.

Tentunya, candaan politik dalam bentuk meme di AS ini tidak hanya digunakan untuk menyerang Trump. Bahkan, Presiden AS itu sendiri juga menggunakan meme untuk menyerang lawan politiknya yang akan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2020, Joe Biden. Melalui unggahan video di akun Twitternya, Trump menyindir pengalaman masa lalu Joe Biden yang pernah menjabat sebagai wakil presiden yang dianggap melecehkan beberapa perempuan.

Jika melihat contoh-contoh di atas, humor politik yang awalnya merupakan bentuk protes, nyatanya juga memiliki fungsi lain sebagai kritik terhadap politisi yang dianggap memiliki kekurangan. Apakah humor politik di Indonesia juga memiliki fungsi yang sama?

Candaan-candaan politik yang menyerang Prabowo bisa jadi merupakan cara pendukung Jokowi untuk mengkritik lawan politik yang tidak disukainya dan yang dianggapnya berperilaku kurang sesuai – seperti klaim kemenangan sebagai presiden di luar hasil hitung cepat yang banyak memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Dengan begitu, citra kehormatan dan otoritas Prabowo dapat dianggap terlepas darinya.

Alihkan Isu Kecurangan Pemilu?

Tentunya, humor politik juga memiliki dampak buruk terhadap politisi, penggunanya, dan masyarakat sendiri. Jika kita perhatikan contoh kasus humor yang terjadi di dalam kelompok buruh Vietnam sebelumnya, adanya penguatan solidaritas kelompok melalui humor menunjukkan bahwa humor memiliki fungsi lain, yaitu penguatan identitas kelompok.

Penguatan identitas kelompok ini bisa saja terjadi karena prasangka dan stereotip yang dihasilkan oleh candaan-candaan politik. Cronin menjelaskan bahwa humor politik dapat mendorong kehadiran prasangka, skeptisme, antagonisme, dan kebencian.

Munculnya skeptisme masyarakat melalui humor politik bisa saja merupakan tujuan utama dari humor politik itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana komedian-komedian AS menggunakan pertunjukkan-pertunjukkan layar kacanya untuk memengaruhi pemilih di negara tersebut.

Ahli komunikasi dari Loyola University di Maryland, Amy B. Becker, menjelaskan bahwa acara-acara televisi komedi, seperti Saturday Night Live, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dan Last Week Tonight with John Oliver mencoba membuat para pemilih dalam Pemilu AS 2016 menjadi lebih skeptis terhadap Trump. Dengan sindiran-sindirannya terhadap politisi, pemilih pun semakin mempertimbangkan dan memperhatikan sifat dan karakter politisi yang dijadikan bahan lelucon.

View this post on Instagram

BPN sebutkan banyaknya indikasi kecurangan Pemilu 2019 Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #bpn #tkn #kpu #bawaslu #kecurangan #pemilu #pilpres #pilpres2019 #pemilu2019 #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 22, 2019 at 12:29am PDT

Selain itu, humor politik juga menjadikan isu yang ada dianggap menjadi lebih sederhana oleh publik. Profesor Psikologi David Chan dari Singapore Management University (SMU) dalam tulisannya yang berjudul Jokes about Politics menjelaskan bahwa candaan politik membuat penyederhanaan isu ini juga lebih diterima oleh audiens, sehingga isu tersebut menjadi lebih digampangkan.

Chan menjelaskan bahwa penyederhanaan isu ini terjadi karena candaan politik membawa pesan-pesan sosio-politik spesifik. Inti dari pesan tersebut hanya berfokus pada satu aspek isu tertentu, meskipun sebenarnya isu tersebut memiliki banyak sisi.

Hal ini terlihat dari bagaimana perhatian masyarakat terhadap candaan politik membesar setelah komedi-komedi politik AS disiarkan. Pemberian nama Donald Drumpf oleh John Oliver misalnya, membuat warganet semakin penasaran dan membuat Donald Drumpf menjadi salah satu kata yang paling dicari dalam situs pencarian Google.

Candaan politik yang dilakukan Oliver tersebut memang lebih banyak berfokus pada kualitas dan pengalaman personal Trump. Dalam membahas hal tersebut, Oliver beberapa kali membandingkan Trump dengan hal-hal lainnya, seperti seekor lemur yang sedang menikmati buah pisang, seorang vegan yang cakap dalam karate, dan hadiah pernikahan.

Terkait pertunjukkan komedi Oliver tersebut, Becker pun menjelaskan bahwa hal tersebut membuat penonton lebih memikirkan karakter Trump yang dibanding-bandingkan dengan hal lain daripada isu-isu yang sebenarnya perlu didiskusikan terkait Pemilu AS 2016.

Dari berbagai penjelasan dan contoh tersebut, bisa disimpulkan bahwa humor politik dapat mengalihkan publik dari isu sebenarnya dan memunculkan pandangan skeptis terhadap politisi. Jika hal tersebut dapat terjadi di AS, bagaimana dengan humor politik di Indonesia?

Tentunya, humor politik yang menyerang Prabowo dapat juga memunculkan pandangan-pandangan skeptis terhadap mantan Danjen Kopassus tersebut. Masyarakat bisa saja semakin tidak percaya dengan klaim kemenangan Prabowo sebagai presiden dan isu dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang digembar-gemborkan kubu Prabowo-Sandi.

Selain itu, humor politik “Presiden Kertanegara” ini juga dapat mengalihkan fokus masyarakat dari isu sebenarnya dalam Pemilu. Candaan politik tersebut bisa saja membuat publik lebih memperhatikan sifat-sifat Prabowo yang ditampilkan buruk oleh humor-humor politik dibandingkan dengan isu dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019.

Jika benar seperti itu, lirik rapper Martian pun menjadi relevan, bahwasanya candaan-candaan memang digunakan untuk mengalihkan fokus karena memiliki kepentingan tertentu di belakangnya. Lagi pula, bercanda juga perlu ada batasnya, kan? (A43)