PinterPolitik.com 

Buat kalian para penggemar Marvel, pastinya kalian juga kenal dengan sosok pahlawan super yang bernama Hulk. Yapp, pahlawan berkulit hijau dengan tubuh yang besar dan kekar tersebut dikenal sebagai salah satu pahlawan super dengan fisik terkuat dalam semesta Marvel. 

Meski begitu, Hulk awalnya hanyalah seorang manusia biasa berprofesi ilmuwan, dengan nama Bruce Banner. Dalam ceritanya, Banner menjadi Hulk setelah terkontaminasi paparan radiasi sinar Gamma. Menariknya, Hulk ini mampu menjadi semakin lebih kuat bila dirinya merasa semakin marah. 

Tapi guys, kalau di dunia nyata, alih-alih bertambah kuat, ketika kita merasa semakin marah, justru yang terjadi sepertinya malah sebaliknya nih. Karena seperti pepatah “mulutmu harimaumu”, amarah yang kita ungkapkan bisa berbalik menjadi senjata untuk menyerang kita. Hal itulah mungkin yang saat ini juga dirasakan oleh kritikus politik Indonesia, Rocky Gerung. 

Usai video yang memperlihatkan dirinya berkata cukup kasar tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) viral, Rocky telah dihujani banyak laporan dari orang-orang yang menginginkan dirinya diadili atas dugaan hinaan terhadap presiden.  

Menariknya, dari banyaknya laporan tersebut, diketahui bahwa semuanya berasal dari aduan masyarakat, bukan dari pemerintah atau Jokowi sendiri. Ketika ditanya soal responsnya pun Jokowi hanya memberikan jawaban sederhana, menyebut perkara soal Rocky hanya sebagai “hal-hal kecil”. Menteri Koordinator bidang Hukum, Politik, dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD juga telah menegaskan bahwa Jokowi tidak akan melaporkan Rocky ke pihak berwajib atas perkataannya. 

Hal ini menjadi sorotan menarik bagi publik, apalagi ini bukan pertama kalinya Rocky memberikan komentar pedas tentang Presiden Jokowi dan pemerintah. Banyak yang juga mempertanyakan fakta bahwa hingga saat ini Rocky sepertinya tidak pernah mendapat persekusi hukum meskipun sering membuat kontroversi. 

Tentu pertanyaan lanjutannya adalah mengapa sosok kritikus seperti Rocky bisa lolos begitu saja meski mengucapkan sesuatu yang begitu “offensive” pada seorang presiden? 

Rocky dan Oposisi yang Diciptakan? 

Untuk membuka diskusi kita, sepertinya menarik bila kita mengingat sebuah pepatah terkenal dari pejuang kuno Persia, Hassan as-Sabbah:  

“Nothing is true, everything is permitted.”  

Meskipun memang tidak selalu bisa kita pastikan, sekiranya pantas bila kita terus mempertanyakan apakah ada suatu desain politik di balik beberapa peristiwa sosial-politik besar yang terjadi di negeri ini. 

Tentunya, kecurigaan ini juga bisa kita aplikasikan pada hiruk-pikuk persoalan dugaan hinaan Rocky Gerung pada Jokowi. 

Seperti disebut di awal tulisan ini, selama beberapa tahun terakhir Rocky sebetulnya tercatat berulang kali membuat komentar yang cukup pedas pada pemerintahan Jokowi, tapi tidak pernah mendapat proses penindakan hukum yang berarti.  

Pada tahun 2017 misalnya, Rocky pernah menyebut pemerintah Jokowi sebagai pembuat hoaks terbaik. Tidak lupa juga pada tahun 2019, Rocky pernah mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang tidak paham Pancasila. Pernyataannya itu sontak membuat Rocky dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh advokat Henry Yosodiningrat, atas dasar ketidaksukaan. Seiring waktu, hal-hal ini seakan tenggelam begitu saja dan dilupakan oleh publik. 

Padahal, pengritik-pengritik pemerintah lain yang komentarnya tidak kalah pedasnya dengan Rocky, terpaksa harus melalui proses hukum yang berat. Salah satu contohnya mungkin adalah kasus aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, yang hingga saat ini masih menjalani proses hukum akibat dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. 

Mungkinkah kemudian kita curiga bahwa huru-hara yang diciptakan Rocky ini sebetulnya adalah sebuah desain politik? Well, Kalau kita melihat bagaimana realita politik dijalankan, sebenarnya ada satu pandangan yang bisa membenarkan kecurigaan tersebut. Leopoldo Fergusson misalnya, melalui tulisannya The Need for Enemies, mengatakan bahwa kehadiran musuh ataupun oposisi bagi sebuah pemerintah adalah hal yang sangat penting. Saking pentingnya, Fergusson menilai penguasa sering merekayasa musuhnya sendiri demi populisme politik. 

Menurut Fergusson, dengan menghadirkan sebuah musuh ciptaan, penguasa bisa terus mendapatkan modal politik yang pada akhirnya bisa saja berguna untuk menggalang persetujuan atas kebijakan tertentu. Selain itu, polemik yang tercipta akibat adanya musuh ciptaan itu bahkan bisa digunakan untuk menjadi dukungan nyata oleh pihak penguasa pada Pemilihan Umum (Pemilu) selanjutnya. 

Menarik untuk kemudian kita gunakan pandangan ini ke realita politik di Indonesia saat ini karena sejujurnya semenjak Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto, masuk ke dalam pemerintahan Jokowi, pemerintah tidak lagi memiliki oposisi yang kuat. Memang, kita masih memiliki Partai Demokrat dan PKS, tapi mereka dalam posisi yang benar-benar tidak seimbang.  

Oleh karena itu, bisa saja Rocky sebetulnya dibiarkan memberikan kritik pedas karena ia mampu dipersepsikan sebagai sosok oposisi “pedas” yang selama ini dibutuhkan oleh Jokowi dan juga orang-orang terdekatnya di pemerintah. 

Lantas, kalau dugaan ini memang benar, bagaimana secara praktis keberadaan sosok Rocky Gerung bisa bermanfaat bagi Jokowi? 

Sebuah Eksperimen Besar? 

Berangkat dari tulisan Fergusson tentang keperluan adanya musuh, kita setidaknya bisa menentukan dua alasan besar mengapa sosok oposisi buatan bisa sangat bermanfaat bagi penguasa, baik untuk aspek jangka panjang, ataupun untuk aspek jangka pendek. 

Pertama, sebagai tes ombak. Hal menarik yang muncul setelah pernyataan Rocky Gerung viral di media sosial adalah warganet seakan terbagi menjadi dua kubu besar. Kubu yang pertama adalah orang yang mendukung adanya kebebasan berekspresi dan mendukung Rocky. Sementara kubu kedua adalah sekumpulan orang yang mengartikan perkataan Rocky semata-mata sebagai hinaan dan berkeinginan agar Rocky diadili. 

Terlepas dari mana pendapat yang paling benar, pembentukkan kubu tersebut mampu memberikan kita gambaran tentang seberapa banyak orang yang selama ini bersikap anti terhadap Jokowi, dan juga seberapa banyak orang yang setia padanya. Bagi seorang politisi, apalagi sekaliber Jokowi, pemetaan akan sentimen-sentimen tersebut tentu adalah hal yang sangatlah berguna.  

Sebagai contoh, dengan mengetahui seberapa banyak orang yang membenci Jokowi, orang-orang yang menjadi konsultan politiknya bisa menakar seberapa besar potensi bahaya yang muncul bila Jokowi melakukan aktivitas politik yang mungkin bisa dikatakan kontroversial. Bagi badan intelijen, hal ini tentu juga sangat berguna untuk menakar seberapa besar kemungkinan meletusnya – katakanlah – gerakan anti pemerintah atau pemberontakan bila muncul suatu insiden politik terhadap Jokowi di masa depan. 

Kedua, kegunaan dari adanya sosok oposisi seperti Rocky juga tidak bisa dipungkiri adalah sebagai antitesis dari anggapan bahwa rezim sekarang adalah rezim yang anti-kritik. Kalau kita meminjam pandangan Niccolò Machiavelli, seorang penguasa negara memang perlu menjaga keseimbangan antara kehalusan dan kekerasan.  

Untuk meredam adanya kekacauan, pemerintah perlu menunjukkan sisi kerasnya. Masalahnya, dalam menunjukkan sisi lembutnya pada publik, penguasa bisa menciptakan rekayasa sosial, salah satunya adalah dengan menciptakan musuh buatan.   

Dan memang, kalau kita melihat beberapa postingan di media sosial tentang respons Jokowi terhadap pernyataan Rocky Gerung, banyak komentar yang terkesan ingin mempersepsikan respons Jokowi tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah tidak pernah anti-kritik dan tidak seperti yang sering dipersepsikan oleh beberapa media. 

Tentunya tidak ada kepastian bahwa komentar-komentar tersebut adalah bagian dari apa yang disebut sebagai “buzzer” atau pendengung opini media sosial, tapi yang jelas kita bisa mengonfirmasi bahwa setidaknya ada dorongan narasi yang terjadi setelah Jokowi memberi responsnya. 

Pada akhirnya, semua orang memang memiliki interpretasinya masing-masing. Bagaimanapun kenyataannya, kebebasan berpendapat di ruang publik harus terus kita junjung. Semoga saja dengan kasus Rocky Gerung ini kita bisa semakin banyak belajar tentang demokrasi. (D74) 

PinterPolitik.com

Fenomena pembakaran Al-Quran oleh sekelompok ekstrimis sayap kanan Swedia-Denmark di Stockholm menuai sorotan global dan dianggap sebagai aksi yang tidak bersifat humanis.

Pemerintah Swedia melalui cuitan Perdana Menteri (PM) Swedia Ulf Kristersson menyatakan aksi ekstermis tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Pernyataan Ulf disiratkan sebagai bentuk dalam mempertahankan keputusannya untuk mengizinkan aksi tersebut. 

Dalih kebebasan berekspresi seolah digunakan sebagai “tameng” untuk tetap melazimkan tindakan yang berdasar pada kebencian.

Ulf lebih lanjut menyatakan tindakan membakar kitab yang dianggap suci bagi banyak orang merupakan tindakan yang sangat kasar sekaligus memberi simpati kepada seluruh umat muslim yang merasa terhina.

Selain itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Swedia Tobias Billstrom menyatakan tindakan provokasi Islamofobia semacam ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat mengerikan. Senada dengan Ulf, dirinya juga mengamini kebebasan berpendapat yang luas, namun menyatakan pemerintah Swedia maupun dirinya sendiri mendukung pendapat yang diungkapkan.

Pemimpin sayap kanan Stram Kurs Denmark – yang dinilai sebagai golongan garis keras – itu mendapat izin dari pemerintah Swedia untuk membakar Al Quran di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Turki di Stockholm.

Lantas, benarkah demokrasi mampu menjamin kebebasan berekspresi yang merujuk pada provokasi Islamofobia semacam itu?

Demokrasi Hanya “Pengantar”?

Setidaknya, terdapat salah satu hal yang menarik dari cuitan PM Swedia Ulf Kristersson yaitu mengenai kebebasan berekspresi yang dianggap sebagai salah satu bentuk implementasi demokrasi.

Francis Fukuyama dalam tulisannya berjudul Liberalism and Its Discontents: The Challenges from The Left and The Right menyatakan banyak orang telah keliru dalam memaknai demokrasi.

Fukuyama berpendapat demokrasi yang selama ini dimaknai sebagian besar orang bukan merupakan demokrasi murni, melainkan liberalisme ala Eropa.

Istilah-istilah seperti kebebasan berpendapat, egalitarian, kesetaraan, serta pengawasan fungsi pemerintah alias checks and balances merupakan hasil dari perkawinan liberalisme dengan demokrasi pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 di Eropa.

Fukuyama mengatakan demokrasi sejatinya merupakan bentuk pemerintahan di mana masyarakat memiliki kewenangan dan kesadaran penuh untuk memilih pemimpin negara serta pembuat undang-undang.

Fukuyama lebih lanjut menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul Infrastructure, Governance, and Trust, demokrasi bisa jadi mampu melahirkan ekspektasi yang terlalu berlebihan sehingga mampu menimbulkan bias bahwa pemerintah hanya menampilkan demokrasi sebagai “pengantar” belaka untuk menarik keberpihakan publik melalui sosok representatif.

Selain itu, sistem demokrasi beserta prinsip liberalisme di dalamnya akan memiliki relasi dengan argumen moral yang mendukung liberalisme. Argumen tersebut berkaitan dengan otonomi individu dimana masyarakat percaya martabat manusia dilindungi oleh liberalisme.

Hal itu diyakini atas kemampuan manusia untuk memilih berdasarkan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki manusia untuk bebas memutuskan pilihan hidup mereka, utamanya dalam hal kebebasan berekspresi.

Adanya keterkaitan antara prinsip demokrasi yang seakan diagungkan sebagian besar orang dengan prinsip liberalisme di dalamnya, terutama terkait kebebasan berekspresi, mampu mendorong para politisi – terlepas memiliki kepentingan partai politik (parpol) atau tidak – untuk tetap menjadikan kebebasan itu sebagai modal utama dalam berpolitik.

Lantas, penjelasan tersebut agaknya perlu mempertanyakan makna kebebasan yang dilihat dari perspektif HAM. Apakah ada batasan bagi kebebasan berekspresi maupun kebebasan berpendapat?

Bebas, tapi Terbatas?

Menurut jurnal berjudul Justifying Limitations on the Freedom of Expression, yang ditulis oleh Gehan Gunatilleke negara mampu memberi batasan atas kebebebasan berekspresi.

Organisasi seperti United Nations (UN) bahkan membenarkan seseorang memiliki batasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat sesuai dengan izin otoritas, misalnya jika seseorang mengungkapkan pandangan yang mendorong kebencian terhadap ras atau agama tertentu.

Pembatasan itu kemudian dapat dibahas lebih lanjut pada jurnal yang ditulis oleh Gehan. Dia mengutip pernyataan Joseph Raz dalam bukunya berjudul The Morality of Freedom, seseorang memiliki hak ketika dirinya memiliki alasan rasional yang mendasari kebebasan berekspresi yang mencakup mengapa kita harus dan memang mengakui hak tersebut.

Ras selanjutnya mengungkapkan dalam buku yang berjudul Practical Reason and Norms faktor utama yang digunakan untuk mempertimbangkan alasan rasional itu yakni pembenaran dalam melakukan, mempercayai, atau merasakan sesuatu.

Setidaknya, John Rawls dalam bukunya yang berjudul Political Liberalism: Expanded Edition menyatakan salah satu alasan utama mengapa kebebasan berekspresi diterima sebagai hak asasi yakni didasari oleh persetujuan publik. Dia menyebutnya dengan sebutan “nalar publik”.

Sesuatu dapat dikatakan sesuai dengan “nalar publik” mensyaratkan pembenaran keputusan politik melalui nilai dan standar yang dapat diterima oleh publik. Alasan tersebut dapat dicirikan ketika warga negara mampu menerimanya sebagai suatu hal yang valid.

Pernyataan itu dengan kata lain dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan negara untuk mengandalkan konsepsi moral mayoritas dalam membatasi ekspresi maupun pendapat tertentu yang dianggap bertentangan dengan konsepsi tersebut.

Misalnya, ketika Pengadilan HAM Eropa, Handyside v. The United Kingdom pada tahun 1976 yang menangani kasus penyitaan buku pendidikan yang membasa seks. Jika merujuk pada Pasal 10 ECHR kasus tersebut tidak melanggar kebebasan ekspresi, namun pembatasan dilakukan atas dasar moral masyarakat.

Oleh karenanya, tidak mengherankan jika pembakaran Al-Quran di Swedia tidak mendapatkan kecaman dari pemerintah mengingat adanya sensitivitas terhadap Islam oleh masyarakat Swedia.

Lantas, bagaimana konsekuensi yang ditanggung oleh pemerintah Swedia dalam menyikapi fenomena pembakaran Al-Quran sekaligus Islamfobia secara bersamaan?

Utopia Kesetaraan?

Adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mengindikasikan bahwa sejatinya manusia memiliki batasan-batasan dalam konteks HAM.

Kembali kepada makna demokrasi yang diungkap Fukuyama, Swedia agaknya tidak benar-benar menerapkan prinsip liberalisme bagi kaum minoritas. Salah satu faktor yang menjadi penentu pada demokrasi kebanyakan saat ini yakni kontrol elite.

Dengan demikian, pernyataan tersebut selaras dengan inteprestasi pada jurnal yang ditulis oleh Gehan sebelumnya dimana bisa jadi kebebasan dan kesetaraan dalam konteks berpendapat dan berekspresi hanya bersifat utopis alias hanya berupa khayalan belaka bagi kaum minoritas.

Yuval Noah Harari dalam bukunya yang berujudul Sapiens: A Brief History of Humankind, bahkan menyebutkan salah satu sifat manusia pada dasarnya yaitu bergosip untuk menjalin kerja sama sosial.

Pendekatan itu merupakan salah satu kunci bertahan hidup dan melakukan reproduksi karena pada dasarnya manusia adalah “binatang sosial”. 

Sebagai perumpamaan, menurut Harari, tidak cukup bagi laki-laki dan perempuan untuk tahu keberadaan singa dan bison. Yang jauh lebih penting bagi mereka adalah tahu siapa membenci siapa, siapa tidur dengan siapa, siapa yang jujur, dan siapa yang penipu.

Berdasarkan nalar tersebut, kasus pembakaran Al-Quran bisa jadi sentimen negatif masyarakat Swedia terhadap kaum minoritas Muslim, karena itu sanggup jadi presedensifat manusia sebagai binatang sosial yang diungkapkan Harari.

Dengan demikian, tidak heran jika pemerintah Swedia seakan memiliki standar ganda dan dinilai hipokrit dalam menyikapi fenomena pembakaran Al-Quran.

Di satu sisi, standar ganda pemerintah Swedia agaknya merupakan strategi diplomatis untuk tetap memilih keberpihakannya terhadap masyarakat sekaligus mempertahankan hubungan dengan negara-negara Muslim. (Z81)

PinterPolitik.com

“I’m free, I’m free. I’m free like a bird and no one can tell me,”

Buat kalian generasi tahun 90-an mungkin akan familiar dengan lirik lagu di atas. Yap, itu adalah potongan lirik dari lagu I’m Free yang dipopulerkan grup musik genre reggae asal Indonesia, Souljah. Musik ini mungkin hampir selalu disetel di dalam bis setiap kali ada studi tur sekolahan.

Semasa di sekolah dulu, makna dari istilah “kebebasan” barangkali begitu mudah dibayangkan, rebahan di kasur kamar kita yang nyaman sembari meluangkan waktu bermain PlayStation. Namun, ketika kita beranjak dewasa, kita semakin sadar bahwa apa yang dimaksud dengan kebebasan mungkin tidak sesederhana itu.

Meski sering diberitahu kita bebas berperilaku apa saja, tapi sudah jadi rahasia umum bahwa sepertinya ada semacam tembok tidak terlihat yang penuh dengan duri sebelum kita melakukan sesuatu yang umumnya berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah.

Sebagai contoh, di kolom komentar postingan PinterPolitik di Instagram saja kita bisa temui komentar becandaan yang bunyinya tidak jauh dari “mau komentar tapi takut”. Dan contoh lainnya, ketika ada yang berkomentar cukup pedas, biasanya ada yang membalas “sudah ada tukang bakso di depan rumah belum?”.

Walau semakin lama kalimat-kalimat tadi jadi bahan lucu-lucuan, tidak bisa kita pungkiri bahwa lelucon semacam ini seperti sebuah representasi bahwa saat ini. Hanya untuk melempar kritik saja publik akan melihatnya sebagai aksi yang begitu berani.

Lantas, bagaimana sebenarnya nasib “kebebasan” dalam era informasi ini?

Captive Culture

Sebagaimana kita tahu, internet dan media sosial kini jadi sumber utama seseorang untuk mendapatkan informasi. Selain itu, tempat-tempat digital ini juga kerap jadi forum andalan setiap orang untuk berdiskusi tentang politik secara “bebas”.

Namun, terdapat kekuatan-kekuatan yang bermain di atas media sosial yang kita gunakan. Ini tentunya termasuk pemerintah dan perusahaan pemilik platform digital itu sendiri, seperti Twitter, Meta, dan Google, yang mengontrol informasi yang kita dapatkan.

Terkait ini, ada satu pandangan dari penulis novel besar yang kerap dijadikan acuan dalam memahami pola kontrol seperti apa yang saat ini tengah terjadi di masyarakat, ia adalah George Orwell.

Sebagai penjelasan singkat, pandangan Orwell dalam bukunya 1984 melihat masyarakat di masa depan menghadapi sensor informasi yang begitu ketat. Dalam negara yang seperti ini pemerintah memonopoli narasi dengan cara memonopoli bahasa. Karena itu, setiap bahasa yang tidak keluar dari negara akan dikategorisasi sebagai aksi kejahatan terhadap status quo.

Namun, makna sebenarnya dari kontrol informasi yang dibayangkan Orwell tidak hanya itu. Neil Postman dalam bukunya Amusing Ourselves to Death mengeksplorasi ide Orwell lebih dalam dengan mempopulerkan istilah captive culture, atau budaya tawanan.

Captive culture ini adalah budaya yang muncul dalam sebuah masyarakat yang orang-orangnya merupakan hasil produksi desain tertentu dari para penguasa, yang bahkan juga mengatur tentang perilaku seorang individu dari dia lahir sampai meninggal.

Sejumlah pilihan yang dihadapkan pada individu yang tinggal dalam captive culture ini mungkin akan dilihatnya sebagai bentuk kebebasan, seperti kebebasan memilih karier dan sekolah. Tapi sebenarnya itu tidak lain hanyalah ilusi yang menutupi kenyataan bahwa fondasi pandangan yang harus diakui dan dijalankan individu captive culture tersebut sudah benar-benar mantap dan tidak bisa diubah.

Keadaan ini kemudian membuat ketakutan terhadap penguasa itu sendiri tidak hanya muncul akibat aturan, tapi juga dari obrolan lingkungan pekerjaan dan keluarga.

Yap, singkatnya Postman melihat dystopia yang dibayangkan Orwell dalam jangka panjangnya akan membentuk sebuah kultur yang secara turun temurun mewariskan ketakutan akibat aturan-aturan yang barangkali bahkan tidak lagi dijadikan sebagai alat menakut-nakuti orang.

Pada akhirnya, masyarakat yang terjebak captive culture mungkin tidak akan pernah lagi merasakan kebebasan yang sebenarnya.

Sebagai penutup, tentu ini hanya interpretasi belaka. Untuk saat ini, kita perlu syukuri bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk bahkan menyadari hal-hal seperti ini. (D74)

PinterPolitik.com

Harus diakui, bukanlah hal yang langka untuk menyebutkan berbagai tindakan yang tidak berlandaskan bukti empirik, atau yang lebih tenar dengan sebutan konspirasi, dari sejumlah masyarakat di seluruh dunia sepanjang kurang lebih lima bulan berlangsungnya pandemi Covid-19.

Berbagai tindakan kontraproduktif yang berhulu dari konspirasi disebutkan oleh Florian Bieber dalam Conspiratorial Corona: Hoaxes and Conspiracy Theories in the Balkans, menjamur saat pandemi kala sebagian besar individu mencoba merasionalisasi berbagai kejadian acak secara bersamaan meskipun faktanya tidak bermakna atau bertautan sekalipun.

Dan realitanya, berbagai tindakan berbasis konspirasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung dinilai turut berkontribusi pada belasan juta angka manusia yang terinfeksi di seluruh dunia, beserta besarnya angka kematian dari jumlah tersebut yang tidak bisa dilihat hanya berupa angka statistik belaka.

Di tanah air sendiri, paradigma konspiratif juga terlihat berbaur dengan inherensi rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat Indonesia atas peraturan dan protokol kesehatan selama pandemi.

Kombinasi destruktif itu dinilai menghambat dan meruntuhkan sinergi bersama, baik pemerintah serta masyarakat lain yang sadar akan pentingnya protokol tersebut, selama ini. Menjadikannya seolah seperti paradoks pemecahan masalah yang tak berujung.

Salah satu sosok yang konsisten – dalam arti minor – dengan fundamental paradigma konspiratifnya ialah I Gede Ari Astina atau yang beken dengan panggilan Jerinx. Dengan popularitasnya, Jerinx vokal bersandar pada argumen bahwa Covid-19 hanyalah konspirasi bagi kepentingan tertentu.

Konteks tersebut bahkan berdampak pula pada berbagai perkara konkret yang secara nyata kontraproduktif terhadap upaya penanganan Covid-19 pemerintah. Seperti misalnya “keteguhannya” dengan tetap menggelar konser dengan kerumunan penonton pada 20 Juni lalu, serta memilih untuk tidak menggunakan masker.

Persoalan ketidakperluan penggunaan masker ini bahkan seolah ia “kampanyekan” saat turut meramaikan unjuk rasa segelintir elemen masyarakat Bali yang konteksnya menolak rapid dan swab test di seputaran Monumen Perjuangan Rakyat Bajra Sandhi, Denpasar pada hari Minggu silam.

The pro conspiracy theorists would be like "it's time for revolution". They ended up going to " #COVID19 Party" hosted by a #COVID19 patient. And they all will live happily forever. After death. 🤪#politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/Jd5GRWuanU pic.twitter.com/SHmRAM52Yy

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 28, 2020

Sosoknya sebagai public figure yang dianggap memiliki signifikansi tersendiri bagi sebagian orang, membuat Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo sampai harus angkat bicara. Doni bahkan memerintahkan BNPB Provinsi Bali memanggil para peserta termasuk Jerinx untuk diedukasi lebih lanjut.

Yang terbaru, Polresta Denpasar bahkan juga akan turun tangan dengan memanggil Jerinx dengan tujuan meluruskan persepsi atas tindakan yang tidak tepat tersebut, mengingat Kota Denpasar sendiri merupakan zona merah penyebaran Covid-19.

Lantas pertanyaan menarik mengemuka mengenai sejauh mana upaya halus berupa pemanggilan tersebut efektif untuk mengatasi merebaknya perilaku masyarakat berbasis paradigma konspiratif seperti Jerinx? Lalu apakah akar persoalan sebenarnya yang harus dibenahi pemerintah atas fenomena Jerinx?

Kekeliruan Hak Berekspresi

Persoalan pangkal yang agaknya memiliki basis teoretis kuat dari kesan tak terkendalinya paradigma konspiratif, dalam konteks ini ialah berbagai manuver Jerinx selama pandemi Covid-19 di Indonesia, dapat dilihat melalui kacamata kebebasan berekspresi.

Problematika terkait kekeliruan dalam merefleksikan kebebasan hak, termasuk hak berekspresi, dikaji oleh John Rawls dalam publikasinya yang berjudul A Theory of Justice.

Rawls menyebutkan terdapat eksistensi conflict of rights atau konflik hak, yang terjadi ketika segala bentuk hak dianggap dijamin dan memiliki perlindungan legal basis yang sama, di mana pada faktanya persinggungan antara dua hak dengan nilai yang bertolakbelakang adalah keniscayaan.

Conflict of right inilah yang membuat Rawls sampai pada kesimpulan bahwa hak asasi manusia tidak boleh diperluas tanpa batasan karena ekspansi semacam itu memiliki efek negatif pada perlindungan hak itu sendiri yang sangat fundamental.

Pilih mimin aja gimana? 🙃😌#politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/zS9sd4UvSf pic.twitter.com/O0Awd7XC6g

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 22, 2020

Pada spektrum yang sama, conflict of rights dinilai eksis ketika Jerinx agaknya menganggap berbagai manuver konspiratifnya selama ini sebagai sebuah kebebasan berekspresi semata.

Padahal pada sisi yang berbeda, rasionalisasi empiris atas bahaya nyata Covid-19 bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas menjadi fundamental perlindungan hak yang lebih kuat dan menjadi batasan bagi eksistensi kebebebasan hak lain dalam bentuk apapun.

Namun demikian, seperti yang disebutkan dalam sebuah publikasi Wiktor Osiatyński yang berjudul Human Rights and Their Limits batasan atas persinggungan hak manusia harus diakui memang tidak terlihat dengan jelas, dan oleh karenanya acapkali menimbulkan dilema tersendiri pada level implementasi.

Kecenderungan itulah yang agaknya menjadi efek negatif dari tindak tanduk Jerinx yang seolah sangat leluasa dalam menyebarkan narasi kontraproduktif bahkan destruktif jika dihadapkan pada upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini menjadi semakin mengkhawatirkan saat belum terlihat upaya dari pemerintah dalam meluruskan kekeliruan tersebut.

Landasan hukum bagi batasan kebebasan berekspresi nyatanya tersaji dalam berbagai kerangka regulasi di Indonesia. Paska reformasi, kebebasan berpendapat sendiri bukan berarti bebas berekspresi tanpa batas, sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

Dasar negara tersebut bahkan menjadi pijakan bagi kerangka hukum lain yang tetap menjunjung tinggi eksistensi hak pihak lain dalam kebebasan berekspersi di era disrupsi informasi saat ini, seperti Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum hingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Lantas dengan dasar legal yang ada, pasifnya peran elemen manapun dari pemerintah menjadi dipertanyakan terkait mengapa kebebasan berekspresi “kebablasan” nan desrtruktif seperti apa yang dilakukan Jerinx masih jamak ditemukan? Terlebih ekspresi tersebut terpaut langsung dengan kegentingan akibat pandemi seperti saat ini.

Hmm, komentar Mas @duniamanji berbuntut panjang. #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/sli7CenBGl pic.twitter.com/elrL6IzuWj

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 21, 2020

Usik Jerinx Timbulkan Tendensi Minor?

Tentu menjadi pertanyaan besar mengapa pemerintah seolah membiarkan sosok seperti Jerinx leluasa dengan dampak kemudaratan yang dibawa dari narasinya. Apakah jika “menertibkan” Jerinx justru akan berbalik membawa konsekuensi negatif bagi pemerintah sendiri?

Barangkali jawabannya adalah mungkin saja. Seperti yang disampaikan oleh Joseph Uscinski dalam Conspiracy Theory Vs Free Speech – Should We Regulate Social Media? bahwa konspirasi memang membawa masalah, akan tetapi sejak muasal karakteristik nirtransparansi pemerintah menjadi akar dari eksistensi konspirasi sendiri. Ini kemudian menjadikan penanganan konspirasi membawa kepada persoalan lain yang lebih kompleks.

Dari intisari tulisan Uscinski tersebut, paling tidak terdapat tiga hal mengapa pemerintah terkesan tidak terlalu serius dalam menangkal narasi konspiratif seperti yang digaungkan oleh Jerinx, di mana ketiganya terkait erat dengan efek backfire bagi pemerintah sendiri.

Pertama, jika mengacu pada dilema batasan kebebasan berekspresi yang disebutkan Osiatyński sebelumnya, “penertiban narasi” seperti yang menjadi andalan Jerinx oleh pemerintah dinilai menjadi isu yang rentan ditafsirkan sebagai bentuk represi.

Kedua, postulat Uscinski sebelumnya, bahwa pemerintah pun acapkali menelurkan kebijakan yang memiliki karakteristik konspiratif seperti tendensi tidak transparan dan sebagainya, dinilai akan berbalik menjadi kluster persoalan negatif lain yang tidak diinginkan pemerintah.

Ketiga, jika pemerintah melakukan intervensi signifikan terhadap narasi-narasi seperti yang menjadi andalan Jerinx, disinyalir juga akan menjadi “bahan” bagi lawan politik dengan landasan miskalkulasi prioritas maupun pengalihan isu ataupun rasionalisasi lainnya.

Oleh karena itulah, respon pemerintah terhadap narasi konspiratif sejauh ini dinilai masih terkesan abstrak dan seolah tidak konkret serta substansial. Padahal, narasi konspiratif seperti yang dilakukan Jerinx, yang bersifat destruktif berdasarkan bukti empiris – konteks Covid-19 – dapat dikategorikan sebagai hoax dan butuh intervensi serius dari pemerintah jika melihat dampak negatifnya.

Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh terus berada satu langkah di belakang para penghembus konspirasi dan narasi kontraproduktif pandemi Covid-19. Langkah tegas harus segera ditempuh oleh elemen pemerintah manapun yang berkepentingan untuk mengentaskan berbagai narasi negatif yang memperkeruh jamaknya bias dan stigma minor masyarakat terhadap Covid-19. Tentu itulah yang menjadi harapan kita bersama. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.