PinterPolitik.com

“My imagination is surely an aggravation of threats. That can come about ’cause the tongue is mighty powerful” – Kendrick Lamar, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Akhir-akhir ini, publik tengah diramaikan oleh persoalan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Corona baru, yakni Covid-19. Virus yang bermula di Wuhan, Tiongkok, ini telah menjangkit banyak negara di berbagai benua.

Penyebarannya pun hingga sekarang diprediksi masih jauh dari kata berhenti. Pasalnya, jumlah kasus penyakit menular ini terus meningkat – khususnya di negara-negara yang menjadi pusat penularan baru seperti Italia dan Iran.

World Health Organization (WHO) sendiri telah menetapkan penyakit akibat virus ini sebagai pandemi global – berarti bahwa penularan dan ancamannya telah melampaui batas-batas antarnegara. Kewaspadaan berbagai negara dan masyarakat internasional pun semakin memuncak.

Rasa cemas yang dirasakan masyarakat internasional ini tentunya turut dirasakan oleh publik di Indonesia. Apalagi, dari hari ke hari, jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat – mencapai 69 kasus dan 4 pasien meninggal kala artikel ini ditulis.

Menghadapi wabah global virus korona, kita perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Misalnya, tetap saling menyapa tanpa harus berjabat tangan, rajin mencuci tangan dengan sabun, mengenakan masker bagi yang sakit. pic.twitter.com/aigic4uEB4

— Joko Widodo (@jokowi) March 12, 2020

Dengan adanya perkembangan kasus-kasus positif, menjadi wajar apabila publik semakin ingin tahu mengenai seluk beluk dari penyebaran virus ini di Indonesia. Soal lokasi penyebaran misalnya, dianggap perlu agar masyarakat dapat berantisipasi terhadap penularan di daerahnya.

Namun, tampaknya, pemerintah tidak semudah itu untuk menuruti keinginan ini. Sekretaris Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto menyebutkan bahwa publikasi atas lokasi penyebaran tidak perlu dilakukan oleh pemerintah karena dapat menimbulkan respons bermacam-macam.

Keengganan pemerintah untuk membuka data lokasi penyebaran Covid-19 ini tentunya tak terhindar dari beberapa kritik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono misalnya, menilai bahwa pemerintah telah melanggar Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan – tepatnya Pasal 154.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga dinilai cenderung membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menangani Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD misalnya, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak dianjurkan untuk berbicara mengenai penyakit ini karena informasi penanganannya dianggap terpusat di Kemenkes.

Tentunya, beberapa upaya pemerintah ini menimbulkan pertanyaan. Apakah benar pemerintah daerah dan masyarakat tak berhak membicarakan dan memperoleh informasi terkait Covid-19 tersebut? Lantas, bagaimana dinamika politik membayangi “perebutan” kewenangan dan informasi ini?

Informasi Jadi Eksklusif?

Bisa dibilang bahwa pemerintah pusat berupaya untuk memusatkan informasi penanganan Covid-19 di Kemenkes. Hal ini bisa jadi membuat akses informasi publik dan pihak-pihak lain semakin terbatas.

Padahal, berdasarkan UU Kesehatan yang sempat dikutip oleh Arief Poyuono, pemerintah sebenarnya perlu menyebutkan daerah-daerah yang dapat menjadi sumber penularan penyakit. Selain itu, UU tersebut juga memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan hal serupa.

Selain UU Kesehatan, kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan juga diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 13, disebutkan bahwa penanganan bidang kesehatan termasuk dalam urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dengan adanya fakta ketentuan yang terkandung dalam UU Kesehatan dan UU Pemerintah Daerah, bisa dibilang bahwa penanganan penyakit menular Covid-19 ini seharusnya tidak secara eksklusif berada di bawah kendali pemerintah pusat.

Hal ini tentunya menyisakan pertanyaan baru. Mengapa pemerintah pusat lantas berupaya memusatkan penanganan Covid-19? Bagaimana hal ini dapat dipahami dari dimensi politik?

Apa yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini mungkin dapat dipahami melalui hubungan konseptual akan pengetahuan (knowledge) dan kekuatan (power). Hubungan konseptual di antara keduanya ini pernah dikupas oleh beberapa ahli dan pemikir.

Harold Adams Innis – profesor ekonomi politik asal Kanada – misalnya, mencetuskan sebuah istilah atas penguasaan pengetahuan dan informasi, yakni monopoli pengetahuan (monopolies of knowledge). Meski Innis lebih banyak menekankan pada penguasaan melalui medium komunikasi, monopoli pengetahuan juga membuat informasi menjadi eksklusif untuk kelompok tertentu.

Implikasi politik yang perlu dipahami adalah adanya konsekuensi knowledge terhadap power. Konsekuensi ini mungkin dapat diamati melalui pemikiran Michel Foucault – filsuf asal Prancis.

Power dan knowledge memiliki hubungan yang saling memberi arti.
Share on X

Berdasarkan pemikiran Foucauldian, power dan knowledge memiliki hubungan yang saling memberi arti. Seseorang yang memiliki power dapat membentuk knowledge – seperti kebenaran yang diyakini – di masyarakat. Begitu juga sebaliknya, knowledge dapat memberikan power pada pemilik pengetahuan.

Mungkin, dengan membuat informasi dan pengetahuan menjadi eksklusif, pemerintah pusat berupaya untuk menjaga power yang dimilikinya. Hal inilah yang disebut-sebut dilakukan oleh pemerintahan Xi Jinping di Tiongkok.

Dalam mengatasi penyebaran Covid-19, Xi disebut berupaya untuk menutupi informasi penularan. Pemerintah Tiongkok juga dikabarkan semakin memusatkan kekuatan dan kontrol dalam merespons penyakit ini.

Sinyal politisasi juga terlihat dari kunjungan Xi ke Wuhan, Tiongkok, baru-baru ini. Presiden negeri Tirai Bambu tersebut dianggap berupaya untuk mengirimkan pesan bahwa Tiongkok telah berhasil melalui krisis kesehatan ini dan ingin menjadikan negaranya sebagai percontohan.

Bila kita berkaca pada Tiongkok, bukan tidak mungkin pemerintah pusat di Indonesia juga ingin menjaga citra pemerintahannya melalui pemusatan dan pembatasan knowledge layaknya Xi. Namun, asumsi ini juga menyisakan beberapa pertanyaan.

Pasalnya, publik dan media Indonesia sendiri semakin ragu dengan kapabiltas pemerintah pusat. Apalagi, pemerintah dinilai tidak melakukan koordinasi yang efektif atas penanganan virus ini.

Belum lagi, dugaan-dugaan kapabilitas dari dunia internasional bisa juga membuat pemerintah malah dianggap tidak memiliki knowledge atas penyebaran virus Covid-19. Beberapa pihak di Australia misalnya, sempat menganggap pemerintah Indonesia tidak memiliki peralatan yang cukup untuk mendeteksi penularan.

Bila benar pemerintah justru tak memiliki pengetahuan yang lengkap atas virus ini, mengapa pemerintah malah terkesan membatasi informasi?

Political Insecurity?

Peningkatan jumlah kasus yang signifikan akhir-akhir ini tentunya membuat publik merasa terancam. Perasaan tidak aman yang dirasakan di masyarakat bukan tidak mungkin dapat memengaruhi dinamika politik di Indonesia.

Alvin Johnson dalam tulisannya yang berjudul Economic Security and Political Insecurity mungkin dapat menggambarkan situasi ini. Dalam tulisan itu, Johnson menjelaskan bahwa setiap manusia pasti menginginkan adanya rasa aman (security).

Kecemasan yang dirasakan publik Indonesia kini bisa jadi berakar dari adanya ancaman keamanan dari Covid-19. Pasalnya, berdasarkan buku milik Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap De Wilde yang berjudul Security, keamanan di era sekarang bukan lagi hanya meliputi keamanan tradisional seperti militer.

Bisa jadi, ancaman kesehatan yang disebabkan oleh Covid-19 turut menghantui negara-negara. Ancaman kesehatan seperti ini digolongkan oleh Buzan dan tim penulisnya ke dalam ancaman sektor lingkungan (environmental).

Lantas, bagaimana ancaman kesehatan bisa memengaruhi dinamika politik?

Buzan dan tim penulisnya mengenalkan sebuah konsep yang disebut sebagai sekuritisasi (securitization) – upaya untuk memunculkan isu keamanan di masyarakat. Konsep ini sebenarnya lebih banyak berbicara soal keamanan dalam hubungan internasional.

View this post on Instagram

Keengganan pemerintah untuk buka data lokasi penularan Covid-19 dipertanyakan. #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 13, 2020 at 1:48am PDT

Namun, Buzan dan tim penulisnya tidak memungkiri bahwa sekuritisasi juga dapat meliputi politik domestik. Apalagi, konsep ini dapat melibatkan sintesis antarsektor yang disebutkan dalam tulisan itu – militer, lingkungan, ekonomi, societal, dan politik.

Dari lima sektor tersebut, sekuritisasi yang terjadi terkait Covid-19 di Indonesia mungkin adalah sekuritisasi di sektor politik. Pasalnya, sekuritisasi di sektor ini bisa menjadi ancaman bagi entitas politiknya seperti pemerintah.

Mungkin, pembatasan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah bentuk kekhawatiran (insecurity) atas ancaman sekuritisasi yang bisa saja dilakukan oleh pemerintah daerah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap berseberangan dengan pemerintahan Jokowi misalnya, dianggap menjadi salah satu pemerintah daerah yang tanggap dalam penanganan Covid-19. Bukan tidak mungkin upayanya ini menyebabkan sekuritisasi di sektor politik – menimbulkan ancaman untuk pemerintahan Jokowi.

Mungkin, sekuritisasi di sektor politik yang bermula dari ancaman kesehatan Covid-19 ini dapat tercermin pada situasi yang terjadi di Amerika Serikat (AS) kini. Partai Demokrat AS akhir-akhir ini dianggap melakukan politisasi atas virus itu guna menyerang pemerintahan Presiden Donald Trump.

Bila berkaca pada apa yang terjadi di AS, bukan tidak mungkin hal serupa dapat terpikirkan di benak pemerintah pusat. Maka dari itu, pemusatan penanganan dan informasi terkait Covid-19 bisa menjadi jawaban bagi pemerintahan Jokowi.

Namun, penjelasan ini belum tentu benar menggambarkan motif pemerintah pusat untuk mengontrol penanganan agar terkontrol. Hal yang jelas adalah ancaman Covid-19 ini bisa jadi sasaran empuk sebagai sumber sekuritisasi bagi banyak pihak. Mari kita nantikan saja langkah “antisipasi” pemerintah selanjutnya. (A43)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 8, 2020 at 10:25pm PDT

► Ingin lihat video-video menarik? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“It’s the way that you prey. Prey on my insecurities” – Daniel Caesar, penyanyi asal AS, dalam “Blessed”

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu tampak tegas dengan berbagai pidato dan retorika yang diungkapkannya. Mungkin, mantan Wali Kota Solo tersebut kini merasa lebih memegang kendali setelah diumumkan sebagai presiden terpilih.

Dalam berbagai kesempatan, sang presiden tampak optimis untuk menerapkan rencana-rencana kebijakannya yang reformatif. Visi Indonesia yang disampaikannya beberapa waktu lalu rencananya akan dituangkan dalam lanjutan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) guna menyongsong periode kepresidenannya yang kedua.

Tak main-main, Jokowi juga menyatakan akan bertindak tegas terhadap siapa-siapa saja yang dapat mengganggu visi tersebut. Bahkan, retorika sang presiden dianggap otoritatif dan mengkhawatirkan bagi perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Selain kebijakan yang reformatif, Jokowi juga menekankan pada pentingnya untuk melindungi ideologi Pancasila. Bahkan, mantan Wali Kota Solo tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak akan mentolerir pengganggu Pancasila – termasuk sinyalir bahwa ormas Front Pembela Islam (FPI) yang bisa saja tidak diperpanjang izinnya apabila bertentangan secara ideologis.

Disimak dgn cermat, ini Sabda Imam Besar FPI Rizieq Shihab, bahwa tujuan FPI menegakkan Khilafah & sdah ditetapkan ada 10 langkah menegakkan Khilafah, apa @kemendagri masih mau perpanjangan izin FPI? Sama saja dgn mengizinkan NKRI dirongrong FPI dgn tujuan Khilafahnya https://t.co/E56kdY6PWE

— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) July 30, 2019

Ketegasannya tersebut bisa jadi pertanda bahwa sang presiden kini memang telah melepas bebannya. Kabar bahwa lawan-lawan politiknya yang akan bergabung dalam koalisi pemerintahan bisa saja turut menguatkan posisinya.

Namun, keberanian tersebut mungkin dapat diragukan di tengah-tengah situasi politik yang bisa saja dapat memanas – seperti kehadiran kelompok Persaudaraan Alumni (PA) 212. Apakah benar posisi Jokowi telah aman? Jika tidak, apakah implikasinya terhadap periode keduanya sebagai presiden?

Dilema Ketidakamanan

Rencana-rencana kebijakan Jokowi yang berfokus pada pembangunan ekonomi bisa jadi merefleksikan dilema ketidakamanan yang mungkin tengah dihadapinya. Selain itu, dilema tersebut juga terlihat dari tendensi otoritatif pemerintah.

Teori mengenai dilema ketidakamanan (insecurity dilemma) ini datang dari seorang profesor Hubungan Internasional di Michigan State University, Mohammed Ayoob, ketika menulis sebuah buku yang berjudul The Third World Security Predicament yang berfokus pada permasalahan keamanan yang dialami oleh negara-negara dunia ketiga.

Penjelasan mengenai konsep ini berasal dari konsep dilema keamanan (security dilemma) yang menjelaskan bahwa peningkatan kapabilitas militer oleh suatu negara akan berujung pada peningkatan intensitas konflik dengan negara lain.

Berbeda dengan dilema keamanan yang dianggap berfokus pada negara dunia pertama, dalam buku tersebut, Ayoob menjelaskan bahwa negara-negara dunia ketiga menghadapi persoalan domestik sebelum dapat meningkatkan kapabilitas pertahanannya. Negara-negara berkembang yang baru lahir biasanya akan berfokus pada state-building yang disertai dengan persoalan-persoalan internal, seperti ancaman perpecahan, perbedaan pendapat (dissent), dan gesekan antar-kelompok.

Salah satu ciri dilema ketidakamanan yang terjadi di negara dunia ketiga adalah politisasi perbedaan etnis, ras, dan agama. Selain itu, ancaman kewilayahan – seperti gerakan separatis – dan kesenjangan sosial dan ekonomi turut memperburuk kondisi suatu negara dunia ketiga.

Negara-negara berkembang yang baru lahir biasanya akan berfokus pada state-building.
Share on X

Akibat persoalan-persoalan tersebut, negara-negara berkembang dapat menjadi rapuh dan lemah. Kehadiran persoalan domestik tersebut bisa saja mengancam legitimasi, struktur, dan eksistensi negara tersebut sendiri – memunculkan dilema ketidakamanan.

Andrej Krickovic dalam tulisannya yang berjudul From the Security to Insecurity Dilemma menjelaskan bahwa teori milik Ayoob ini tidak hanya berfokus pada ancaman-ancaman keamanan tradisional, melainkan juga ancaman-ancaman ekonomi, seperti kesejahteraan masyarakat dan ekonomi.

Oleh sebab itu, menjadi wajar apabila negara dunia ketiga akan lebih berfokus pada pembangunan ekonomi guna memperkecil dampak dari ancaman kemanan lainnya terhadap legitimasi negara. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana pemerintahan Jokowi memfokuskan sumber-sumber yang ada terhadap pembangunan ekonomi – terutama dalam hal infrastruktur dan SDM.

Selain itu, teori ini menjelaskan bahwa dilema ketidakamanan turut mendorong negara menerapkan kooptasi dan cara-cara koersif guna menghindari dampak ancaman-ancaman internal tersebut – yaitu dengan mengeliminasi pengaruh pihak-pihak yang mengancam legitimasi negara untuk mendapatkan loyalitas dan menciptakan identitas bersama di masyarakat.

Mungkin, cara-cara inilah yang terlihat pada pemerintahan Jokowi yang kini dinilai semakin otoritatif. Pemerintah juga mulai mendorong masyarakat untuk menjunjung nilai-nilai utama bersama, yaitu Pancasila.

Rentan Dipengaruhi

Buruknya, lemahnya negara akibat dilema ketidakamanan ini membuat negara dunia ketiga rentan terhadap tekanan dan pengaruh asing – baik dalam hal politik, ekonomi, militer, maupun teknologi. Negara-negara yang lebih maju, institusi-institusi internasional, dan perusahaan-perusahaan multinasional dapat memengaruhi tatanan politik domestik.

Indonesia misalnya, disebut-sebut masih banyak dipengaruhi oleh kekuatan asing. John McBeth dalam tulisannya di Asia Times menjelaskan bahwa Jokowi – guna menghindari sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS) – perlu menegosiasikan pembelian pesawat militer milik negara yang dipimpin oleh Donald Trump tersebut.

View this post on Instagram

Pemerintah dikabarkan akan beli senjata tempur Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pesawattempur #jokowi #as #amerikaserikat #jettempur #pesawatkargo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 21, 2019 at 1:40am PDT

Pengaruh asing yang dapat menekan ini membuat negara dunia ketiga perlu menyiapkan opsi-opsi yang sulit. Negara dinilai perlu menguatkan posisinya dalam politik internasional guna menghalau pengaruh asing – seperti dengan meningkatkan kekuatan militer – meski dilema ketidakamanan membuat negara perlu membangun perekonomiannya.

Yuen Foong Khong dari National University of Singapore (NUS) dalam tulisannya yang berjudul Power as Prestige in World Politics menjelaskan bahwa kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara dapat memengaruhi persepsi negara lain terhadap negara pemilik kekuatan tersebut. Salah satu kekuatan yang diperhitungkan adalah kekuatan militer.

Dengan kekuatan militer, posisi suatu negara dapat meningkat di mata negara-negara lain. Alhasil, gagasan untuk memberi perhatian pada anggaran pertahanan dalam diskursus Pilpres 2019 lalu menjadi lebih menjanjikan.

Mungkin, Korea Utara menjadi salah satu negara yang lebih memilih untuk meningkatkan kekuatan militernya daripada berfokus pada ekonomi dalam state-building. Pasalnya, meski memiliki teknologi senjata nuklir, penduduk negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un tersebut disebut-sebut masih dilanda kelaparan.

Bisa jadi, pemerintahan Jokowi juga perlu meningkatkan kapabilitas dan kekuatan militer selain berfokus pada pembangunan infrastruktur dan SDM guna menghalau pengaruh asing.

Uniknya, pilihan Jokowi untuk menggenjot pembangunan ekonomi Indonesia bukan berarti tidak tepat. Michael Beckley dari Columbia University dalam tulisannya yang berjudul Economic Development and Military Effectiveness menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi berjalan berdampingan dengan kemampuan militer suatu negara.

Beckley menjelaskan bahwa ekonomi yang telah terbangun menjamin jumlah dan kualitas aset militer yang dimiliki oleh suatu negara. Salah satu negara dunia ketiga yang berhasil berfokus pada pembangunan ekonomi yang berujung pada peningkatan kekuatan militer adalah Singapura.

Singapura yang baru berdiri pada tahun 1965 – di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew – mampu memanfaatkan dilema ketidakamanan yang dialaminya dengan menerapkan pembangunan ekonomi yang disertai dengan cara-cara otoritatif. Kini, Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki salah satu jet tercanggih produksi AS.

Namun, untuk mencapai titik tersebut, Singapura tetap mempertahankan hubungan erat dengan dua kekuatan besar, yakni AS dan Tiongkok. Upaya yang dilakukan negara pulau ini dapat disebut sebagai balancing – sebuah strategi yang digunakan untuk menyeimbangkan dua pengaruh besar tersebut. Penyeimbangan ini pula yang disebut-sebut membuat Singapura dipilih sebagai tempat pertemuan antara Trump dan Kim.

Mungkin, Jokowi mulai mencontoh apa yang dilakukan Singapura dalam memanfaatkan dilema ketidakamanannya. Sang presiden yang sebelumnya disebut-sebut banyak dipengaruhi oleh Tiongkok kini juga mulai mengundang pengaruh AS di Indonesia – seperti dengan mengundang Trump ke Indonesia.

Pada akhirnya, pengaruh asing yang menghantui negara-negara dunia ketiga yang insecure ini mungkin dapat tergambarkan melalui lirik penyanyi Daniel Caesar. Namun, semua itu kembali lagi pada bagaimana caranya membuat perasaan insecure tersebut menjadi sebuah blessing – seperti yang dinyanyikan Daniel Caesar dalam lirik lagu tersebut. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Kuharap kau tidak akan cemburu melihat hidupku… Di Nusantara yang indah rumahku, kamu harus tahu, tanah permata tak kenal kecewa di khatulistiwa.” ~ Koes Plus, Nusantara I

[dropcap size=big]G[/dropcap]enerasi muda sekarang mungkin kurang mengenal Koes Plus, band musik yang lahir di tahun 1969 dan lagu-lagunya begitu popular di era 70-80an. Salah satu lagu fenomenalnya, ‘Nusantara’ ternyata masih dianggap relevan dengan situasi dan kondisi Indonesia masa kini.

“Kita sebenarnya sudah sejak lama diingatkan oleh Koes Plus, ia mengatakan ‘ku harap kau tak cemburu’, karena saat ini, banyak negara lain yang cemburu dengan kekayaan milik Indonesia,” jelasnya, saat memberi kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Rabu (5/4).

Menurutnya, syair lagu ciptaan Tonny Koeswoyo yang menyebutkan kalau hutan kita luar biasa lebat, lautan luas, dan alamnya yang ramah, sebenarnya juga bisa berubah menjadi ancaman dari bangsa lain untuk menguasai negara ini. “Tapi negara lain sudah cemburu, dan ini adalah peringatan bagi anak muda kita agar jangan terlena,” lanjutnya lagi.

Peringatan mengenai ancaman ini juga sebenarnya sudah diingatkan oleh dua presiden Indonesia, yaitu Soekarno dan Joko Widodo. Apalagi saat ini, Indonesia juga sedang menghadapi kompetisi global. Negara-negara yang kalah, umumnya adalah negara miskin dengan penduduk besar. Kesenjangan ekonomi akan berujung pada depresi ekonomi, kejahatan, dan konflik yang meningkat.

Bumi Sudah Terlalu Penuh

Bagi penggemar novelis Dan Brown, pasti belum lupa dengan petualangan Robert Langdon dalam ‘Inferno’. Di novel yang juga telah difilmkan ini, diceritakan kalau profesor dan pakar simbologis tersebut, harus memburu waktu dalam memecahkan sebuah sandi dari seorang jenius bernama Zobrist.

Bila Langdon gagal menemukan virus tersebut, maka bisa dipastikan seluruh populasi dunia akan musnah terkena wabah virus yang mematikan. Zobrist adalah penganut paham ‘Jebakan Populasi’ (Population Traps) yang diperkenalkan oleh Robert Malthus, seorang pakar demografi Inggris dan ekonom politik yang terkenal pesimistik namun sangat berpengaruh, tentang pertambahan penduduk.

“Hanya satu bentuk penularan yang melaju lebih cepat dari virus, yaitu rasa takut.” ~ Dan Brown, Inferno.

Zobrist yakin, dengan memusnahkan populasi dunia, maka bumi akan mampu merehabilitasi diri dari kerusakan-kerusakan yang dilakukan manusia. Sebab menurut Malthus, jumlah populasi manusia akan mengalahkan pasokan makanan yang dapat disediakan oleh bumi, sehingga setiap hari jumlah makanan bagi setiap orang akan berkurang. Sehingga kesengsaraan dan penderitaan di masa datang, tidak terhindarkan.

Ia juga meramalkan secara spesifik bahwa hal ini pasti akan terjadi pada pertengahan abad ke-19. Walau banyak pakar yang mengatakan kalau ramalan Malthus salah, namun Gatot memperlihatkan bahwa pertumbuhan manusia saat ini, memang dua kali lebih cepat dibanding kesediaan pangan dunia. “Di beberapa negara, ada ribuan anak-anak yang meninggal akibat kelaparan dan kekurangan nutrisi setiap harinya.”

Menurut Gatot, diperkirakan 27 tahun dari sekarang, akan terjadi krisis pangan dan energi di negara-negara yang berada di luar ekuator. “Di dunia ini hanya ada tiga kawasan yang masuk dalam ekuator, yaitu ASEAN – Indonesia paling besar, Afrika Tengah, dan Amerika Latin.” Akibatnya suatu hari nanti, Indonesia akan menjadi salah satu negara tujuan perpindahan manusia yang mencari penghidupan lebih baik.

Pengaruh Kompetisi Global

Selain pangan, kebutuhan manusia akan energi, tambang, dan mineral, juga terus bertambah seiring meningkatnya populasi. “Sementara energi fosil yang dimiliki bumi jumlahnya terbatas. Bahkan British Petroleum saja, belum lama ini mengeluarkan laporan kalau energi bumi diperkirakan akan habis di tahun 2056. Bila habis, tentu penggantinya adalah energi hayati. Dan Indonesia, memiliki kedua sumber energi tersebut,” paparnya.

Walau kondisi itu menguntungkan, namun juga bisa menjadi ancaman, karena negara-negara maju yang tidak memiliki atau terbatas sumber energinya, akan menjadikan Indonesia sebagai rebutan. “Contohnya Timor Timur. Dukungan Australia agar TimTim lepas dari Indonesia, sebenarnya karena ladang minyak di Celah Timor. Sehingga saat merdeka, Celah Timor langsung dikuasai Australia dan TimTim tidak dapat apa-apa.”

“O Nusantara, hasil lautnya, hasil buminya, hasil muntahnya, hasil tambangnya, semua, semua pemuda nusantara memilikinya, nusantara, taman indah, nusantara…” ~ Koes Plus, Nusantara VIII

Tingginya kebutuhan yang tidak diimbangi dengan produksi dan ketersediaan kebutuhan, menyebabkan terjadinya kompetisi global. Indonesia, lanjutnya, ikut masuk ke kompetisi tersebut karena memiliki kondisi geografis sekaligus posisi yang strategis. “Kompetisi global ini, kalau kita simak benar, berkaitan dengan kondisi geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memegang posisi strategis,” jelasnya.

Posisi geografis Indonesia yang berada di ekuator dan berada di persimpangan perdagangan internasional, otomatis menjadikan Nusantara sebagai salah satu negara penting bagi perekonomian dunia. “Kita juga sudah masuk dalam Indo Pasific Region dan One Road One Belt Tiongkok yang tujuannya meningkatkan pembangunan ekonomi negara-negara di kawasan tersebut.”

Namun bila tidak hati-hati, kompetisi global ini bisa berubah menjadi konspirasi yang dapat menjadi ancaman luar biasa. Presiden AS Donald Trump misalnya, pernah mengatakan, kalau saja AS mengambil minyak Irak, mungkin ISIS tidak akan ada dan ia berharap ada kesempatan lain untuk mendapat minyak itu. “Jadi konflik dan perang kini bergeser bukan lagi akibat perbedaan agama, suku, dan bahasa, melainkan untuk memperebutkan energi dari suatu negara oleh negara lain.”

Bahaya Laten Modernisasi

Konflik melalui berbagai isu SARA, terkadang sengaja dihembuskan pihak tertentu dengan maksud memecah belah bangsa. Salah satunya dengan menggunakan media sosial. “Kekuatan media sosial luar biasa, bahkan sudah masuk ke wilayah rumah tangga,” tukas pria berusia 57 tahun ini. Sehingga sangat mudah bagi pihak tertentu untuk memecahbelah warga, cukup dengan menyebarkan kabar bohong atau hoax.

Selain dengan memecah belah dan mengadu domba suatu bangsa, penjajahan modern juga bisa dilakukan dengan melumpuhkan generasi muda bangsa itu. Maraknya peredaran Narkoba saat ini, menurut Gatot, adalah salah satu caranya. Ia kemudian merujuk Perang Candu yang pernah terjadi antara Tiongkok dengan Inggris yang mengakibatkan Tiongkok kehilangan Hong Kong (selengkapnya baca di sini).

“Aku takut suatu hari teknologi akan melampaui interaksi manusia. Dunia akan memiliki generasi idiot.” ~ Albert Einstein

Kedua upaya pelemahan persatuan Indonesia di atas, sudah mulai terjadi di Indonesia. Dari mulai pertikaian yang muncul hanya karena perbedaan pilihan calon kandidat Pilkada, hingga tingginya jumlah pengguna Narkoba saat ini. “Setiap harinya, ada sekitar 11 ribu orang yang meninggal akibat Narkoba,” jelas Gatot. Bahkan Badan Narkotika Nasional saja, mengaku hanya mampu menyita 15 persen peredarannya saja.

Gatot mengatakan, upaya pelemahan lainnya juga dilakukan melalui perekonomian, yaitu dengan pemberian hutang, penguasaan aset ekonomi dan kekayaan alam. Bila Indonesia saat ini belum memiliki ketahanan pangan yang kuat, menurutnya, juga karena dikondisikan agar terus ketergantungan. Industri fashion dan film yang berisi kekerasan, pornografi, dan ideologi tertentu,  juga bisa disusupi upaya tersebut.

Begitu juga dengan pelemahan pada keyakinan generasi muda, misalnya dengan menggoyahkan fungsi keluarga, serta sendi-sendi kehidupan dan bernegara. “Pelemahan dalam keluarga ini juga menyangkut moral. Kalau kita lihat, sekarang ini pun sudah mulai banyak kasus anak yang melaporkan orangtuanya ke kepolisian, begitu juga sebaliknya. Ini yang harus kita cegah dan kembalikan ke norma kebangsaan kita.”

Pancasila Pemersatu Bangsa

“Dihadapanku, berdiri kokoh seorang lelaki dengan mata berwarna gelap. Tatapan matanya tajam, mencerminkan keteguhan batu karang. Apapun yang dilakukan dalam hidup kesehariannya, diperhitungkan dengan teliti dan didasarkan pada satu tujuan yang jelas: mencari kemerdekaan.”

Kata-kata di atas, merupakan kutipan dari seorang perwira federal Amerika yang bertugas sebagai negosiator antara pemerintah federal dengan suku Apache. Salah satu suku Indian ini dipimpin seorang pejuang kharismatik dan pemberani, bernama Geronimo. Legenda terbesar Indian yang melawan penindasan serta pengambilalihan tanah secara paksa oleh para pendatang Eropa, di awal berdirinya Amerika Serikat.

Kisah bangsa Indian dan juga suku Aborigin di Australia, menurut Gatot, adalah salah satu contoh dari penjajahan suatu bangsa atas tanah milik bangsa lainnya. “Dan ini bisa saja terjadi pada Indonesia, bila kita tidak selalu waspada. Masih bagus kalau hanya terjajah, karena bisa saja kita juga dimusnahkan seperti yang terjadi pada suku Indian tersebut,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap generasi muda Indonesia sebaiknya bersikap kritis pada paham radikalisme dan separatisme yang banyak berhembus saat ini, karena bisa saja merupakan upaya penggembosan rasa kebangsaan masyarakat. “Jangan pernah meragukan Pancasila,” tegasnya, karena berkat Pancasila, Indonesia saat ini masih berdiri kuat dan tidak terpecah belah.

Seperti kata Koes Plus, tanah kita adalah tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. “Bahkan Bung Karno pun sudah mengatakan, bahwa suatu hari Indonesia akan membuat iri banyak bangsa karena kekayaannya. Jadi, saya juga ingin menitipkan keberlangsungan negeri ini pada kalian semua, generasi muda Indonesia,” kata Gatot yang diiringi tepukan para peserta kuliah umum tersebut. Mampukah kalian menjaga Indonesia dan Pancasila?

(Berbagai sumber/R24)