Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mulai ditinggalkan oleh para elite politik lainnya. Mungkinkah Jokowi menambahkan skor sehingga menjadi 4-3?

PinterPolitik.com

“Certified boogeyman, I’m the one that up the score with ‘em” – Kendrick Lamar, “Not Like Us” (2024)

Penggemar olahraga bola basket pasti tahu dengan istilah ini, yakni “Game 7”. Frasa ini sangatlah penting karena menjadi sesuatu hal yang menentukan.

Dalam playoffs National Basketball Association (NBA), permainan biasanya dilaksanakan hingga tujuh kali. Format turnamen seperti ini disebut sebagai format best-of-seven (BO7).

Sering kali, setelah enam pertandingan di antara dua tim calon juara, pertandingan ketujuh menjadi penentu. Siapapun yang memenangkan pertandingan terakhir ini, biasanya akan menentukan siapa pemenangnya.

Sepanjang sejarah NBA, setidaknya sudah terdapat 151 Game 7. Sering kali, tim kandang yang memenangkan permainan ketujuh itu.

Namun, BO7 ini tampaknya tidak hanya ada dalam turnamen olahraga seperti NBA, melainkan juga dalam dunia politik. Ini tampaknya bisa saja terjadi dalam perpolitikan Indonesia.

Bagaimana tidak? Presiden ke-7 RI akan segera mengakhiri masa jabatannya pada bulan Oktober 2024 nanti. Dan, bukan tidak mungkin, presiden ketujuh inilah yang menjadi penentu dalam sebuah pertandingan tak kasat mata.

‘Pertandingan’ ini terjadi di antara dua kelompok presiden, yakni presiden yang turun jabatan dengan mulu (soft landing) dan presiden yang turun jabatan dengan kacau (crash landing).

Di kelompok soft landing, misalnya, terdapat sejumlah nama presiden RI, seperti B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara, di kelompok crash landing, terdapat nama-nama seperti Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Kini, tiba saatnya presiden ketujuh akan menentukan pilihan untuk masuk tim yang mana. Dengan Oktober yang hanya dua bulan lagi, akan masuk manakah Presiden Joko Widodo? Akankah masuk ke kelompok soft landing atau crash landing?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jokowi, Sang Raja Jawa?

Sejak demonstrasi #KawalPutusanMK atau #PeringatanDarurat membuat heboh publik dan media, sebutan “Raja Jawa” semakin ramai digunakan. Tidak hanya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, masyarakat menggunakan frasa ini untuk merujuk pada Presiden Jokowi.

Istilah ini juga bukan datang tanpa sebab. Pasalnya, Jokowi dinilai menerapkan pola politik kekuatan Jawa seperti yang dijelaskan Benedict R. O’G. Anderson yang berjudul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. 

Dalam budaya politik Jawa, raja akan menggunakan pola kekuatan Mandala, di mana terdapat sebuah lingkaran yang dikelilingi oleh mancanegara dan terpusat pada kraton.

Untuk membangun pola kekuatan demikian, maka sang raja akan mengumpulkan berbagai pusaka kekuatan di kraton. Tujuannya adalah agar pemusatan kekuatan terjadi sehingga siapapun di luar kraton, yakni mancanegara, akan tunduk pada sang raja.

Contoh pemimpin Indonesia yang dinilai melakukan pemusatan kekuatan seperti ini adalah Soekarno. Saat masih menjabat, Soekarno dinilai berusaha mengumpulkan kekuatan dari berbagai kelompok, yakni kelompok nasionalis, kelompok agama, dan kelompok komunis, yang mana ketiganya biasa disebut dengan istilah Nasakom.

Meski begitu, Anderson menilai bahwa Soekarno gagal dalam melakukan upaya pemusatan kekuatan ini sehingga pemerintahannya harus berakhir dengan kacau. Kala itu, Soekarno gagal membangun stabilitas politik guna menjaga pemerintahannya.

Ini menandakan bahwa sang raja kala itu belum memiliki kekuatan yang terpusat sepenuhnya. Alhasil, bukan tidak mungkin, karena hal ini, ikatan antara kraton dan mancanegara bisa terputus karena kekuatan masih tersebar dan tidak terpusat sepenuhnya pada sang raja.

Mulanya, Soekarno melakukan pemusatan serupa untuk menyeimbangkan kekuatan antar-”pusaka” ini. Namun, “pusaka-pusaka” ini justru saling menegasikan kekuatan satu sama lain sehingga menciptakan ketidakstabilan.

Lantas, bagaimana dengan Jokowi? Mungkinkah sang ‘raja Jawa’ satu ini berhasil menjaga stabilitas dalam upaya pemusatan kekuatannya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Skor 4-3 untuk Crash Landing?

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, seorang ‘raja Jawa’ akan mengumpulkan “pusaka-pusaka” di kraton untuk menguatkan dirinya. Bila cukup kuat, dirinya akan menjadi pusat di mana para mancanegara akan berusaha menyenangkan sang ‘raja’ agar mendapatkan pembagian kekuasaan dari pusat

Namun, bukan tidak mungkin, kini sang ‘raja Jawa’ mulai kehilangan “pusaka-pusakanya”. Pasalnya, para mancanegara  kini terlihat mulai meninggalkan kraton karena tidak mendapatkan perlindungan yang pasti.

Layaknya sistem kerajaan di Asia Tenggara, konsep mandala menjamin mancanegara untuk mendapatkan perlindungan dari sang kraton. Perlindungan ini berfungsi sebagai “jasa” yang diberikan setelah mancanegara memberikan tribut mereka.

Namun, dengan kekuatan yang melemah, bukan tidak mungkin sang kraton semakin ditinggalkan. Salah satu alasan mengapa ini bisa terjadi adalah karena munculnya kraton baru lainnya.

Dalam konteks politik Indonesia modern, presiden bisa dianggap sebagai kraton. Kemunculan kraton baru ini akhirnya membuat para mancanegara bergeser.

Katakanlah, dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi, kraton utama kali ini tengah melemah karena tidak bisa memberikan perlindungan yang pasti. Prabowo sebagai kraton baru, atau presiden terpilih, memiliki “pusaka-pusaka” yang membuatnya menjadi kraton dengan kekuatan lebih.

Kini, dengan kekuatan yang melemah, kraton lama bisa saja berada dalam ancaman karena “pusakanya” satu per satu mulai rontok. Mungkinkah Jokowi menambahkan skor untuk tim crash landing? Menarik untuk diamati kelanjutannya. (A43)

Gelombang protes #PeringatanDarurat merebak setelah DPR berusaha merevisi UU Pilkada. Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan. Mungkinkah ini menjadi momentum Megawati Soekarnoputri untuk comeback?

PinterPolitik.com

“But I know somebody once told me to seize the moment and don’t squander it” – Eminem, “The Monster” (2013)

Dunia musik memang memiliki beragam pesan. Beberapa lagu memiliki beat yang begitu heboh agar memiliki fungsi tersendiri, yakni untuk berpesta.

Namun, musisi jugalah manusia. Merekapun memiliki sejumlah pesan dan nilai yang ingin disampaikan kepada pendengarnya.

Salah satunya adalah penyanyi rap (rapper) asal Amerika Serikat (AS) bernama Eminem. Dalam lagunya yang berjudul “The Monster” (2013), Eminem bercerita bahwa dia pernah mendapatkan pesan moral bahwa momen yang dilalui harus bisa memanfaatkan momen yang ada dan tidak menghancurkan.

Mungkin, inilah yang harusnya bisa dipahami oleh banyak orang, termasuk oleh para politisi dan pejabat. Bagaimana tidak? Kini, momentum politik tengah berpihak pada satu orang, yakni Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

Usai publik dibuat ramai oleh upaya revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menjadi sorotan. Momentum berbalik begitu saja ke lawan politiknya kini, yakni Megawati, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan soal ambang batas Pilkada.

Pintu kembali terbuka untuk PDIP. Namun, ketika berusaha ditutup kembali, sebagian masyarakat turut serta mencegah pintu itu tertutup kembali.

Menariknya, momentum ini juga bisa menjadi momen bagi Megawati untuk kembali menjadi penentu dalam perpolitikan nasional setelah sebelumnya tergeser oleh Jokowi pasca-Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Lantas, mengapa ini bisa terjadi? Mungkinkah ini menjadi momentum Megawati untuk bisa comeback menguasai dinamika politik Indonesia, misal melalui Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jokowi (Sedang) Kalah Diskursus?

Apa yang terjadi kali ini sebenarnya bisa dibilang akibat ‘kegagalan’ atau ‘kesalahan’ yang diatribusikan kepada Jokowi. Bisa jadi, perang narasi ke depannya akan berlanjut di antara pihak-pihak yang saling berebut.

Ini sejalan dengan penjelasan Andreas Kruck, Kai Oppermann, dan Alexander Spencer dalam tulisan mereka yang berjudul Political Mistakes and Policy Failures in International Relations. Dalam tulisan itu, mereka menjelaskan bahwa ‘kesalahan’ ini akan berpengaruh pada interpretasi atas keputusan politik.

Interpretasi inilah yang kemudian diperebutkan oleh para aktor sosial dan politik. Mereka memperebutkan kerangka interpretasi ini sehingga bisa mempengaru dinamika politik ke depannya.

Katakanlah, publik kini sedang menaruh kesalahan pada Jokowi. Pada akhirnya, Jokowi akan terbatas oleh kekuatan publik untuk melakukan berbagai manuver politik ke depan.

Sementara putusan MK soal UU Pilkada justru menempatkan PDIP dalam posisi untung dalam kontestasi politik praktis, Jokowi juga tertimpa kerangka interpretasi bahwa ‘kesalahan’ terletak padanya.

Oleh sebab itu, apapun yang akan dilakukan Jokowi untuk menghentikan PDIP dalam mengusung calon kepala daerah di Pilkada Jakarta bisa saja akan memperburuk kerangka interpretasi yang sudah ada. 

Di sisi lain, Megawati dan PDIP bisa saja memperkuat kerangka interpretasi akan diri mereka. Bahkan, bisa dibilang menjadi “heroes” dalam cerita perlawanan mereka terhadap pihak yang memiliki ‘kesalahan’.

Ini terlihat dari bagaimana sejumlah politisi PDIP ikut turun ke aksi demonstrasi dan turut berorasi. Masinton Pasaribu, misalnya, justru turut mengajak masyarakat untuk turun ke jalan guna mencegah pengesahan revisi UU Pilkada.

Bukan tidak mungkin, kerangka interpretasi yang terbangun ini akan membuat PDIP mendapatkan momentum politik lebih besar lagi untuk mendorong kembali kekalahan yang mereka dapatkan dari Jokowi di Pilpres 2024.

Namun, jika PDIP akhirnya bisa mendapatkan momentum politik tersebut, mampukah Megawati comeback menjadi aktor dominan di politik Indonesia? Mengapa bisa saja momentum itu akan terlewat begitu saja dan malah berakhir terbuang percuma?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Megawati (Belum) Bisa ‘Comeback’?

Tentu, PDIP punya potensi dan momentum politik untuk menjadi dominan kembali. Namun, itu juga bukan proses yang singkat dan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, PDIP dan Megawati harus bersabar. Pasalnya, hasil Pilpres tahun ini sudah tidak bisa diubah kembali. Artinya, PDIP harus menunggu lima tahun ke depan.

Kedua, dalam proses menunggu tersebut, Megawati dan PDIP perlu memikirkan strategi dan taktik agar bisa menjadi dominan kembali, dalam kata lain memenangkan Pilpres 2029. Caranya adalah dengan mempersiapkan sosok yang berpotensi untuk menyaingi petahana di tahun 2029.

Siapa sosok itu? Bisa saja, sosok itu adalah Anies Baswedan, figur yang disebut-sebut masih bisa berpotensi maju di 2029 dan menjadi penantang. 

Namun, bisa juga, PDIP memunculkan sosok baru yang bisa ditumbuhkan potensinya. Muncul kembali wacana bahwa PDIP akan mengusung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di Pilkada Jakarta 2024.

Ketiga, kunci kembali pada Megawati. Sang ketum sebenarnya bisa menjadi simbol terhadap momentum politik PDIP, setidaknya dalam perebutan kerangka interpretasi seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Pasalnya, seperti yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu dalam karyanya yang berjudul Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Megawati bisa dikategorikan sebagai individu yang memiliki social capital dan symbolic capital untuk menggerakkan publik dan partainya.

Namun, keputusan itu tentunya kembali pada Megawati kembali. Dalam berbagai kesempatan pidatonya, sang ketum justru menyasar sejumlah pihak yang tidak menjadi lawan politik utamanya, melainkan malah menyasar entitas-entitas non-utama seperti wartawan.

Bila begini caranya, pertanyaanpun tetap tidak akan terjawab dan baru akan bisa terjawab bila sang ketum benar-benar mewujudkan. Maukah Megawati comeback? (A43)