PinterPolitik.com

Memori sering kali menjadi momok yang menghantui kehidupan masa kini. Kenangan-kenangan, baik yang indah maupun yang buruk, bukan tidak mungkin akan kembali membayangi pikiran kita.

Bayang-bayang masa lampau seperti inilah yang mungkin selalu mengikuti jejak pemerintah. Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2019 lalu misalnya, kembali mengingatkan masyarakat atas memori akan berbagai pelanggaran HAM di masa lalu.

Pasalnya, dari dekade ke dekade, tahun ke tahun, presiden ke presiden, penuntasan pelanggaran-pelanggaran tersebut selalu terwariskan tanpa penyelesaian pasti. Presiden Joko Widodo (Jokowi) misalnya, pernah berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam visi Nawacita miliknya – yakni melalui upaya rekonsiliasi.

Namun, tampaknya, upaya-upaya itu masih terhambat berbagai aral. Sampai-sampai, janji beliau ini masih ditagih-tagih nih hingga sekarang.

Nah, momen peringatan Hari HAM Sedunia beberapa waktu lalu bisa jadi momen yang tepat nih buat menagih janji tersebut. Kan, tim sukses Jokowi beberapa bulan lalu juga yakin kalau periode kedua ini bakal berjalan tanpa beban politik, termasuk soal upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Angin segar penyelesaian berbagai pelanggaran itu ini datang dari Menko Polhukam Mahfud MD nih. Beliau bilang kalau pemerintah kini tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) guna membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang bakal mengungkap fakta-fakta pelanggaran HAM masa lampau tanpa proses yudisial.

View this post on Instagram

Mahfud MD ingin bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 12, 2019 at 1:30am PST

Wah, akhirnya nih, semoga saja KKR ini segera terwujud agar janji-janji yang sudah lama tidak ditepati itu akan menjadi kenyataan. Hmm, tapi beneran bakal berjalan tanpa beban nggak ya?

Ini nih yang harus jadi perhatian pemerintah. Kalau kata Pak Mahfud, tantangannya adalah bukti dan saksi yang dibutuhkan sekarang sudah minim, khususnya kasus penembakan misterius (petrus) di tahun 1980-an – dari korban, saksi, hingga pelakunya.

Waduh, kayaknya, penyelesaian-penyelesaian pelanggaran HAM ini memang susah dilakuin ya. Hmm, mungkin, penuntasan kasus-kasus itu susahnya seperti bermain gim-gim – seperti The Impossible Game – yang susah ditamatkan ya.

Kalau kata Dandhy Laksono, tantangan semacam ini sering kali jadi alasan di balik susahnya pengungkapan pelanggaran HAM. Hmm, kasus Munir misalnya nih, bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh tim pencari fakta (TPF) dikabarkan hilang. Selain itu, ada juga kasus Novel Baswedan yang informasi penganiayanya “masih gelap”.

Wah, kok agak-agak mirip ya? Ujung-ujungnya, bukti dan fakta yang minim kerap kali menjadi “tantangan” nih sepertinya. Waduh.

Ya, seenggaknya, kita masih berharap nih janjinya Pak Mahfud buat meneruskan upaya ini tidak hanya berujung pada alasan-alasan serupa. Semoga saja nanti pengumpulan fakta di bawah Pak Mahfud nanti bakal dipermudah – asal nggak hilang lagi aja. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kalau kamu dapet nilai merah di pelajaran Matematika terus kamu dikasih kesempatan untuk remedial sama guru, otomatis supaya kamu nggak gagal lagi, kamu pasti akan semakin berjuang dan lebih memprioritaskan waktu untuk belajar Matematika lah ya.

Bukankah itu juga yang seharusnya dilakukan Jokowi ya dalam menangani masalah HAM di Indonesia?

Selama pemerintahan Jokowi empat tahun lalu, mantan Wali Kota Solo itu pernah loh dikasih rapor merah dari Komnas HAM.

Banyak kasus-kasus yang telah diberikan Komnas HAM ke pemerintahan Jokowi, misalnya seperti kasus penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, dan peristiwa kerusuhan Mei 1998.

Saat itu Komnas HAM memberikan nilai 0 kepada Jokowi karena katanya kasus terkait itu mandek di tingat Kejaksaan Agung, makanya nggak bisa diselidiki ulang.

Lalu juga katanya Komnas HAM ngasih nilai 40 untuk isu penyelesaian konflik agraria tahun 2014-2018 lalu. Menjelang Pemilu pun banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran berekspresi loh. Dan kalau ingat ada juga kasus terbaru pelanggaran HAM di kerusuhan 22 Mei 2019 yang masih belum jelas ujungnya.

Nah, sekarang Jokowi dikasih kesempatan kedua sama masyarakat untuk bisa remedial. Tapi, sedihnya Jokowi kok nggak menjadikan kasus HAM sebagai salah satu prioritasnya ya di periode yang akan datang dalam Visi Indonesia yang dipaparkan dalam pidato politik pertamanya ya?

Gak semua orang loh bisa seberuntung Jokowi dan mendapat kesempatan kedua. Gue aja belum tentu mau balikan lagi sama mantan, setelah tahu kalau doi pernah khianati eug. Yaduuh. Kok jadi curhat ya.

Bahkan gengs, ada juga kisah yang lebih ngenes, yaitu kisahnya Pak Prabowo Subianto nih. Tuduhan terhadap dirinya terkait kasus HAM di masa lalu, justru bikin dia belum pernah dapet kesempatan jadi Presiden sama sekali.

Kadang nggak adil juga ya kehidupan ini. Saat ada orang yang nggak pernah dapet kesempatan, di sisi lain ada juga orang yang dapet banyak kesempatan tapi malah disia-siakan.

Hmm. Mungkin Jokowi udah terlalu hopeless sama kasus HAM kali ya. Soalnya di sekitar dia juga banyak orang yang terlibat. Contohnya, Wiranto dan Hendropriyono juga dituduh kena pelanggaran HAM di masa lalu. Upps.

Kalau janji yang diprioritaskan aja kadang-kadang suka nggak ditepati, apalagi janji yang nggak diprioritaskan ya? Upss. Kita rasakan sendiri aja deh kondisi HAM di Indonesia lima tahun ke depan. (R50)

PinterPolitik.com

[dropcap]H[/dropcap]AM a.k.a Hak Azasi Manusia kerap terdengar nyaring lima tahun sekali. Dimana? Di panggung politik dengan lantunan nyanyian manisnya sendu melagu.  Syalalala.

Hmmm, hembusan angin harapannya terasa nyata namun sebenarnya imajiner. Kaya mimpi di siang bolong ya hehehe.

Janji dan ikrar sang pemimpin yang menyuarakan akan menumpas pelaku kejahatan HAM dan menuntaskan kasus HAM hanya sekadar lipstick yang menghiasi bibir.

Mending kita siapkan gincu buat mereka sehingga mereka tau perlakuan manis dan sok manis itu bagaimana? Weleeeh weleeeh

Nyatanya? Tak ada yang berbeda weleeeh weleeeeh.

Bila kita tuntut pemimpin kita, sampai dimanakah perkembangan penuntasan kasus HAM masa lampau? Maka sang pemimpin akan menjawab…masih proses, proses dan proses.

Kesan pesimis sebenarnya yang ingin disampaikan. Hmmm. Weleeeh weleeeh

Jokowi Akui Banyak Kasus Pelanggaran HAM yang Belum Tuntas https://t.co/GyKn7iHTWl pic.twitter.com/SLgyoObcez

— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) December 10, 2017

Bila ada yang menanyakan sampai kapan kasus ini akan berakhir, sampai lelahnya pemimpin ini menjawab dengan kalimat normatif. Weleeeh weleeh tak usah lagi percaya ya.

Pernah disentuh ga sih kasus HAM? Sudah pasti pernah disentuh. Namun, dikerjakan tidak sih? Dikerjakanlah. Sedangkan, tuntaskah penyelesaian kasus HAM?

Tentu tak ada yang menjamin selesai. Kenapa?

Karena memang niatannya takkan diselesaikan. Tega juga ya ‘mempermainkan’ sebuah hak paling dasar dari insan manusia yang dirampas baik di era kini maupun masa lampau. Hmmm.

Ataukah memang penuntasan kasus HAM ini dipandang sebuah permasalahan sepele?

Kalau begitu, mari berikan gambaran jelas definisi hak yang paling dasar manusia yang tidak boleh direnggut.

Selain itu, berikan juga definisi pemimpin gagal dan pemimpin sukses, sehingga batasannya jelas dan terukur.

Kalo tetap ga bisa? Weleeeh weleeeeh. Tak usah jadi pemimpin kalau tak bisa hadir sebagai problem solver huffft.

Bila diamati, sang pemimpin yang awalnya lantang dan nyaring, namun saat terpilih menjadi melempem. Tak aneh. Weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]J[/dropcap]anji politik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait Nawacita penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu mendapat kritikan dari aktivis. Sasaran utamanya adalah Wiranto, Presiden Jokowi kerap kali diminta mencopot menteri yang dianggap “bermasalah”.

Menurut aktivis HAM, Usman Hamid, keberadaan Wiranto akan membuat Presiden Jokowi sulit untuk merealisasikan permasalahan masa lalu HAM jika menterinya sendiri  justru terindikasi permasalahan HAM. Wiranto terduga bersalah di Tragedi Mei 1998 dan pelanggaran HAM di Timor Timur. Jokowi tidak akan bisa menuntaskan kasus tersebut karena pihak yang diduga terlibat yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, justru membidangi masalah itu.

Menurut Usman, ada dua sosok yang dianggap pantas dipertimbangkan yakni Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, atau Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Rizal Sukma.

“Saya kira sosok seperti Agus Widjojo, Gubernur Lemhanas, itu orang yang memang mengerti dunia pertahanan, berlatar belakang militer dan memiliki kecerdasan intelektual cukup tinggi di sektor pertahanan, HAM,” kata Usman.

Apakah Wiranto Pelanggar HAM?

Terkait dengan Wiranto yang diduga menjadi dalang di aksi Mei 1998, pada tahun 2014 Hamid dan banyak akademis lainnya seperti Jemma Purdey melihat paling tidak Wiranto yang saat itu adalah seorang Panglima TNI pasti secara otomatis mengetahui pergerakan pasukannya pada Mei 1998. Meski telah mengaku turut serta dalam kasus tersebut, namun Wiranto mengatakan Ia bukanlah dalang atas hilangnya sejumlah mahasiswa dan aktivis serta kerusuhan Trisakti.

“Sebagai Panglima ABRI secara otomatis saya terlibat. Kalau saya mendalangi pasti negeri ini sudah hancur-hancuran. Kalau penembakan dilakukan atas perintah Panglima maka korban bisa mencapai ratusan” kata Wiranto di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (FORUM KPK) Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014).

Mayor Jendral (Mayjen) Kivlan Zein pun menceritakan dalam bukunya yang berjudul “Konflik dan Integrasi TNI-AD”. Kivlan menilai seharusnya Jenderal Wiranto tak perlu meninggalkan Jakarta pada Mei 1998. Terlebih kepergiannya hanya untuk menjadi Inspektur Upacara dalam rangka serah terima tanggung jawab Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di Malang pada hari Kamis tanggal 14 Mei 1998. Padahal saat itu Jakarta sudah genting, dan pembakaran disertai kerusuhan sudah terjadi di mana-mana.

Mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen (Purn) Johanes Suryo Prabowo pun menegaskan bahwa Prabowo Subianto bukanlah pelanggar HAM sebenarnya, karena ia hanya menjalankan perintah atasannya. Suryo Prabowo menambahkan, dalam surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mengenai pemecatan Prabowo tidak menunjukkan adanya pelanggaran HAM. Bahkan, setelah Tim Pencari Fakta melakukan investigasi, mereka tidak bukti keterkaitan Prabowo dalam kasus 1998.

Pernyataan Wiranto yang menuding Prabowo adalah pihak yang bersalah pun seakan bertentangan dengan kebenaran dan perkataan serta usulan Wiranto sendiri. Menurut pengacara yang merupakan salah satu pendiri partai Hanura, Elza Syarief mengungkapkan bahwa Wiranto pernah menyatakan bahwa Prabowo tidak terlibat

“Saya prihatin dan sangat menjaga Bapak Wiranto sebagai Bapak Partai Hanura jangan sampai ditekan oleh Koalisi untuk menyampaikan sesuatu yang tidak benar,” kata Elza.

Terkait dengan Wiranto dengan jabatannya sebagai Panglima ABRI dan lebih memilih menjadi inspektur upacara dari pada mengamankan ibukota yang sedang ricuh. Selain itu, Wiranto pun digadang-gadang juga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.

Kasus pelanggaran HAM di Timor Timur diduga dilakukan secara sistematis, meluas, dan terencana yang meliputi: pembunuhan massal, penyiksaan, dan penganiayaan. Selain itu bentuk kejahatan HAM lainnya di Timor Timur adalah, pemindahan dan pengungsian paksa, perbudakan dan pemerkosaan, pembumihangusan, serta pengerusakan dan penghilangan barang bukti. Kesemuanya dilakukan secara langsung, baik oleh milisi, aparat kepolisian, maupun militer.

Wiranto diduga terlibat namun bukan sebagai eksekutor, akan tetapi sebagai orang dibalik layar tragedi tersebut, hal dikarenakan posisinya saat itu sebagai Panglima ABRI, jadi mustahil dia tidak mengetahui pergerakan anak buahnya di Tragedi Mei 1998 dan Tragedi Timor Timur.

LSM Amnesty International mencatat, berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, Wiranto mengetahui adanya pelanggaran HAM yang “meluas dan terorganisir” di seputar referendum Timor-Timur pada 1999. Pada 2004, Pengadilan Timor Leste mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Wiranto atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan pada 1999.

Pada Feburari 2003, PBB dibawah Serious Crimes Unit (SCU)  pun mendakwa Wiranto, harus bertanggung jawab secara komando atas pembunuhan, deportasi, dan penganiayaan dalam konteks serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil di Timor Timur.

Walaupun kerap disinggung sebagai penjahat HAM, Wiranto sendiri menolak asumsi bahwa dirinya merencanakan kejahatan kemanusian.

“Saya berani bersumpah di hadapan seluruh rakyat Indonesia bahwa saya selaku Menhankam/Pangab sewaktu proses jajak pendapat di Timor Timur itu berlangsung tidak pernah terpikir merencanakan. Apalagi, memerintahkan untuk melakukan berbagai kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, penculikan dan pengusiran atau langkah-langkah lain yang dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan,”.

Akan tetapi saat ini sangat sulit untuk menjerat Wiranto, bahkan PBB sekalipun. Walaupun Wiranto sebagai Panglima ABRI saat itu dinilai gagal mempertanggungjawabkan posisinya sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan pada Tragedi Mei 1998 dan Tragedi Timor Timur.

Dari sisi Wiranto, ia melempar bola panas tersebut ke Prabowo Subianto, di mana yang berinisiatif melakukan penculikan aktivis pada 1998 adalah arahan Prabowo selaku Pangkostrad saat itu. Wiranto mengklaim, saat kejadian itu, dia selaku Panglima ABRI telah melakukan pencegahan dan menginstruksikan untuk mengusut siapa pun, baik dari sipil maupun militer yang terlibat kerusuhan Mei 1998.

Pernyataan Wiranto dibantah oleh puluhan mantan Kopassus yang bersaksi pada saat Pilpres 2014 lalu. Perwakilan mantan Kopassus, Kolonel (Purn) TNI Ruby menegaskan bahwa  mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto merupakan pihak yang paling bertanggung jawab pada peristiwa Mei 1998.

“Beliau memerintahkan untuk membumi hanguskan Jakarta dan Timor Timur. Kami adalah saksi hidup,” ungkap dia.

Mampukan Jokowi Menyelesaikan Masalah HAM?

Hampir 3 tahun Jokowi – JK memimpin Indonesia, namun janjinya untuk mengungkap permasalahan HAM di Indonesia belum juga terlaksana. Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid, mengatakan di dalam pemerintahan era Joko Widodo sekarang masih ada beberapa orang yang terlibat kasus Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, Direktur Imparsial, Al Araf menilai lingkaran-lingkaran politik di sekitar Jokowi tampaknya mengunci dan menimbulkan persoalan bagi pemerintahan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Salah satu contoh yang disebutkannya adalah penyelesaian kasus kematian aktivis HAM, Munir.

Imparsial sendiri ada  LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Kasus pelanggaran HAM masa lalu lain yang menurut Imparsial masih belum tuntas dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah kasus tragedi 1965, Talangsari, kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Leste, kasus 27 Juli, kasus Tanjung Priok, penculikan aktivis 1997/1998, kasus Semanggi I/II dan kasus Trisakti.

Dengan pencitraannya yang disukai rakyat Indonesia, Jokowi pun harus berani bertindak untuk membuka tabir misteri kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Hal tersebut sekaligus untuk membuktikan bahwa Jokowi memang benar-benar layak disebut pemimpin Indonesia. Masih ada waktu sebelum 2019, Jokowi harus berani bersuara. Mampukah ia melakukannya? (A15)